Upload
rahmansaleh
View
190
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
IZIN LINGKUNGAN
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
INSTRUMEN PPLH KLHS tata ruang baku mutu lingkungan hidup kriteria baku kerusukan lingkungan hidup Amdal/UKL-UPL izin lingkungan instrumen ekonomi peraturan perundang-undangan anggaran berbasis lingkungan analisis risiko lingkungan audit lingkungan
PENTINGNYA IZIN LINGKUNGAN
Tingkat ketaatan diukur dari:Ketaatan terhadap peraturan perundang-
undanganKetaatan terhadap izin lingkungan
Izin lingkungan merupakan ketentuan atau kebijakan publik yang diberlakukan secara individual kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
PENGERTIAN
Izin Lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
IZIN PPLH
Pasal 123 segalan izin yang telah dikeluarkan Menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenanannya wajib diintergrasikan dalam izin
Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH): izin pada tahap operasional yang jenis dan jumlah izinnya diterbitkan sesuai diktum persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dalam rangka menjamin upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
IZIN LINGKUNGAN
Izin Lingkungan diterbitkan sebelum diterbitkannya izin usaha
Izin Lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan
Izin Lingkungan ditegakkan dengan sanksi administrasi dan pidana
IZIN PPLH Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional. Izin PPLH ditegakkan hanya dengan sanksi administrasi Izin PPLH, antara lain:
pembuangan air limbah ke air atau sumber air; pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah penyimpanan sementara limbah B3; pengumpulan limbah B3; pemanfaatan limbah B3; pengolahan limbah B3; penimbunan limbah B3; pembuangan air limbah ke laut; dumping ke media lingkungan; pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan emisi; dan/atau pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke
lingkungan.
KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan:surat keputusan kelayakan lingkungannyarekomendasi UKL-UPLnya
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
TAHAPAN MEMPEROLEH IZIN
Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: penyusunan Amdal dan UKL-UPL; penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-
UPL; dan permohonan dan penerbitan Izin
Lingkungan.
PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara
tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.
Permohonan Izin Lingkungan, harus dilengkapi dengan: dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan profil Usaha dan/atau Kegiatan.
JANGKA WAKTU PENERBITAN
Sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap :
izin lingkungan: paling lama 90 hari (penilaian dan pengumuman permohonan 75 hari, SKKL 10 hari dan pengumuman izn 5 hari)
Waktu tidak termasuk waktu untuk melengkapi data, atau informasi yang masih dianggap kurang oleh pejabat yang berwenang
PENGUMUMAN IZIN
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan.
Pengumuman kepada masyarakat disampaikan melalui:Multi media Papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau
kegiatan
MASA BERLAKU SURAT IZIN
Sebagai konsekuensi Izin Lingkungan merupakan prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, masa berlaku Izin Lingkungan sama dengan masa berlaku izin usaha
MUATAN IZIN LINGKUNGAN
Persyaratan : Memiliki jumlah dan jenis Izin PPLH pada tahap operaional usaha
dan/atau kegiatan Kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
Rencana kelola lingkungan hidup merujuk pada kepuetusan kelayakan usaha dan/atau kegiatan
Rencana patau lingkungan hidup merusuk pada keputusan kelayakan lingkungan
Kewajiban lain yang ditentukan Menteri, gubernur atau bupati/walikota
Rekomendasi untuk memperoleh izin atau menaati PUU instansi terkait
Masa berlaku Izin Lingkungan Muatan Izin Lingkungan terkait erat dengan kriteria
perubahan Izin Lingkungan
MUATAN IZIN PPLH
Izin PPLH: Persyaratan teknis yang lebih rinci:
indeks atau parameter lingkungan kuantitatif dan kualitatif dengan merujuk hasil kajian dampak lingkungan.
Sertifikat kompetensi yang harus diperolehPersyaratan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang Kewajiban kelola dan pantau lingkungan
untuk menjamin tercapainya PPLH masa berlaku Izin PPLH
INTEGRASI IZIN PPLH DALAM IZIN LINGKUNGAN
Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum (diktum persyaratan dan kewajiban) dalam Izin Lingkungan
Pelanggaran Izin Lingkungan maupun Izin PPLH dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha atas rekomendasi Menteri LH
PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN
Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL
Dalam hal Izin Lingkungan ditolak, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan.
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN
Izin Lingkungan wajib diubah apabila: terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; perubahan usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. penambahan kapasitas produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN menaati persyaratan dan kewajiban yang
dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP Dokumen lingkungan yang telah mendapat
persetujuan sebelum berlakunya PP 27/12, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan
Dokumen lingkungan yang RKL-RPLnya tidak jelas atau tidak menjadi persyaratan izin usaha dan/atau kegiatan, wajib melaporkan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan LH
PEMBATALAN IZIN LINGKUNGAN
Izin yang tidak dapat dibatalkan oleh PTUN, apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. (Pasal 37 (2))
IZIN LINGKUNGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI Pelanggaran terhadap Izin Lingkungan
dikenakan sanksi administrasi Sanksi administrasi berupa:
Teguran tertulisPaksaan pemerintahPembekuan Izin LingkunganPencabutan Izin Lingkungan
Pembekuan atau pencabutan izin apabila penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi administrasi
PAKSAAN PEMERINTAH Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah untuk memenuhi persyaratan dan mematuhi kewajiban dalam izin lingkungan dapat dikenai:pembekuan atau pencabutanizin lingkungandenda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi
paksaan pemerintah. Pasal 121 dapat dipersamakan sebagai paksaan
pemerintah untuk menyelesaikan audit lingkungan dan membuat dokumen pengelolaan LH.
IZIN LINGKUNGAN DAN PIDANA
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana min 1 (satu) tahun dan maks 3 (tiga) tahun dan denda min Rp. 1 milyar dan maks Rp. 3 milyar
Pejabat pemberi Izin Lingkungan yang menerbitkan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL-UPL dipidana maks 3 tahun dan denda maks Rp 3 milyar
Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi Izin Lingkungan dipidana maks 3 tahun dan denda maks Rp. 3 milyar
TERIMA KASIH