IV. GAMBARAN UMUM KONDISI PEREKONOMIAN … · Bila dirinci menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan, ... (Gambar 4.3 dan Gambar 4.4), ... Adam Smith dan David Ricardo dengan

71

IV. GAMBARAN UMUM KONDISI PEREKONOMIAN

INDONESIA DAN PROGRAM KUR

4.1. Kondisi Perekonomian Indonesia

4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDB per Kapita

Kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang

membaik setelah krisis ekonomi tahun 1997, terutama sejak tahun 2000. Hal

tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator makro ekonomi nasional antara

tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan

per kapita (Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita), kemiskinan, dan

ketenagakerjaan. Sejak tahun 2005, ekonomi nasional selalu tumbuh di atas 5

persen dengan trend yang cenderung meningkat meskipun mengalami penurunan

menjadi 4,6 persen pada tahun 2009. Produk Domestik Bruto (PDB, atas dasar

harga berlaku) per kapita mengalami peningkatan dari Rp. 6,8 juta/kapita (US$

807/kapita) pada tahun 2000 menjadi Rp 24,2 juta/kapita (US$ 2819 /kapita)

pada tahun 2010 atau meningkat sekitar tiga kali lipatnya dalam sembilan tahun.

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 berikut ini menunjukkan perkembangan indikator

pertumbuhan ekonomi nasional dan PDB per kapita tersebut.

Gambar 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2001-2010 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

72

Gambar 4.2

Produk Domestik Bruto per Kapita Indonesia Tahun 2000-2010

Keterangan:

* : Sementara ** : Sangat Sementara

*** : Revisi


4.1.2. Pengeluaran per Kapita

Bila ditinjau dari pengeluaran per kapita sebulan, selama kurun waktu 15

tahun (ditunjukkan dalam Gambar 4.3), pengeluaran per kapita penduduk

Indonesia mengalami kenaikan dari Rp 43.565 per kapita sebulan pada tahun 1993

menjadi Rp 386.370 per kapita sebulan pada tahun 2008. Hal tersebut

menunjukkan bahwa selama periode tersebut, peningkatan pengeluaran per kapita

sebulan penduduk Indonesia tercatat hampir sebesar 20 persen per tahun.

Walaupun pengeluaran per kapita di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di

perdesaan, namun bila dilihat dari rata-rata pertumbuhannya per tahun,

pertumbuhan pengeluaran per kapita sebulan di perdesaan lebih tinggi bila

dibandingkan dengan perkotaan dalam periode tahun 1993 sampai dengan 2008.

Bila dirinci menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan, persentase

penduduk terbesar pada tahun 2008 di Indonesia (perkotaan dan perdesaan) adalah

73

kelompok masyarakat yang pengeluaran per kapita sebulannya antara Rp.

300.000,- sampai dengan Rp. 499.999,- yaitu sebesar 27,71 persen, disusul oleh

kelompok pengeluaran per kapita sebulan antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp.

299.999,- yaitu sebesar 26,68 persen. Dengan kata lain, kelompok masyarakat

yang pengeluaran per kapita sebulannya antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp.

499.999,- cukup dominan, yaitu sekitar 54,39 persen dari masyarakat Indonesia

pada tahun 2008. Secara umum juga terjadi, baik di perdesaan maupun di

perkotaan. Gambar 4.4 berikut ini menunjukkan secara rinci mengenai kondisi

tersebut, baik secara nasional, perkotaan, maupun perdesaan pada tahun 2008.

Gambar 4.3

Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Tahun 1993-2008

Sumber: Perkembangan Pengeluaran/Konsumsi Rumah Tangga 1993-2008,

Hasil Susenas 1993-2008, BPS, 2008

74

Gambar 4.4

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan

Tahun 2008

Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2008,

Hasil Susenas Panel Maret 2008, BPS, 2008

Dengan melihat data tersebut (Gambar 4.3 dan Gambar 4.4), terlihat

bahwa peningkatan pengeluaran per kapita sebulan yang cukup tinggi masih

disertai dengan adanya kesenjangan dalam pengeluaran per kapita sebulan yang

cukup tinggi, baik antara perdesaan dan perkotaan maupun antar golongan

pengeluaran per kapita sebulan.

Kondisi tersebut membuat target penurunan angka pengangguran semakin

tidak mudah karena Pemerintah sekarang ini masih menggunakan asumsi bahwa

setiap persen pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan 600.000 tenaga kerja

sebagai dasar penetapan target pengurangan tingkat pengangguran terbuka dari

9,5 persen pada tahun 2004 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Selain itu, upaya

Pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan menjadi setengahnya (yaitu

menjadi 7,55 persen) pada tahun 2015 dalam rangka pencapaian Tujuan

Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDG’s)36 di Indonesia

juga semakin sulit.

36 Pengurangan tingkat kemiskinan menjadi setengahnya pada 2015 merupakan salah satu tujuan dan komitmen Indonesia dalam pencapaian MDG’s diantara 7 (tujuh) tujuan yang lain, yaitu

75

Berbagai teori ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi umumnya

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat membawa manfaat baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran dan

kemiskinan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari teori yang dikembangkan oleh

Adam Smith dan David Ricardo dengan teori klasiknya serta Robert M. Solow

dan Harrod-Domar dengan teori neo-klasiknya. Simon Kuznets adalah salah satu

ekonom yang concern terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets37,

terdapat enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang dapat

ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju, antara lain: (i) tingkat

pertumbuhan output per kapita dan pertambahan penduduk yang tinggi; (ii)

tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas

tenaga kerja; (iii) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi; (iv) tingkat

transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; (v) adanya kecenderungan negara-

negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha

merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber

bahan baku; dan (vi) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya

mencapai sepertiga penduduk dunia. Bila meninjau tingkat pertumbuhan ekonomi

Indonesia dan berbagai indikator lainnya yang terkait dengan karakteristik atau

ciri proses pertumbuhan ekonomi yang disebutkan Kuznets, maka dapat

disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih mengandung

berbagai permasalahan sehingga tidak berkualitas.

Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya fenomena pertumbuhan

yang tidak berkualitas tersebut menurut Siregar (2007) antara lain: (i)

pertumbuhan ekonomi yang ada sebenarnya masih belum cukup tinggi, karena

sesuai dengan Hukum Okun (Okun’s Law)38 bahwa laju pengangguran (ut)

terbalik dengan selisih laju pertumbuhan ekonomi aktual (gt) terhadap laju pendidikan untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan (www.targetmdgs.org) 37 Simon Kuznets lebih dikenal dengan penemuannya tentang efek pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan (kurva U terbalik), dimana pada negara yang relatif miskin pertumbuhan ekonomi akan menambah disparitas antara orang kaya dan orang miskin, dan sebaliknya di negara maju. 38 Okun’s Law (Arthur Okun) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan penangguran, dimana semakin tingkat pengangguran maka pertumbuhan ekonomi semakin rendah

76

pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal (gtn)39; (ii) pertumbuhan ekonomi di

kawasan pusat-pusat kemiskinan relatif lambat; (iii) masih lemahnya keterkaitan

sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya termasuk pariwisata dan industri

pengolahan; dan (iv) relatif terkonsentrasinya kegiatan pembangunan di Jawa

khususnya dan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) umumnya.

Pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan/perlu

(necessary condition) untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran,

namun hal tersebut belum cukup. Syarat cukupnya (sufficient condition) adalah

bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi tingkat

kemiskinan dan pengangguran (Siregar, 2007). Tingkat pertumbuhan ekonomi

yang dirasa dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran adalah

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (yaitu di atas 7 persen per tahun),

berkualitas, dan berkesinambungan (Tinambunan, 2007).

Selain permasalahan-permasalahan tersebut di atas, permasalahan lain juga

muncul akibat memburuknya perekonomian global yang dipicu oleh krisis

finansial (sub-prime mortgage) di Amerika Serikat sejak pertengahan 2007 yang

berimbas pada perekonomian negara-negara di dunia, terutama negara

berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 yang sebesar 6,06 persen,

dimana pada tahun 2007 pertumbuhannnya adalah sekitar 6,28 persen. Proyeksi

resmi Pemerintah terhadap beberapa indikator makroekonomi pada tahun 2009

menunjukkan indikasi terjadinya penurunan kinerja ekonomi nasional40.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 diperkirakan hanya akan

berkisar antara 4 sampai dengan 5 persen. Selain itu, apabila tanpa ada kebijakan

khusus untuk menghadapi imbasan krisis global tersebut, maka tingkat

pengangguran terbuka akan mencapai 8,87 persen dan tingkat kemiskinan masih

sekitar sebesar 13 persen.

Salah satu kelemahan dalam struktur perekonomian Indonesia adalah

bahwa perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor konsumsi (sekitar

39 ut = -θ (gt-gtn) + ε . Bila gt lebih kecil dari gtn, maka pengangguran dan juga kemiskinan akan meningkat. 40 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Repubik Indonesia, 2009, Siaran Pers Evaluasi Ekonomi 2008 dan Prospek 2009 oleh Pemerintah RI, Jakarta, 5 Januari 2009

77

lebih dari 60 persennya) dan pertumbuhan ekonominya selama ini sebagian besar

masih bertumpu pada kegiatan konsumsi. Hal ini mencirikan bahwa pertumbuhan

ekonomi Indonesia belum dapat berkelanjutan41. Oleh arena itu, pola

pertumbuhan ekonomi yang demikian perlu dikoreksi dengan pola pertumbuhan

ekonomi yang secara dominan digerakkan oleh sektor riil dan produktif serta

dikerjakan oleh dan untuk kesejahteraan mayoritas masyarakat (Tinambunan,

2007).

Gambar 4.5

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2009

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2009

4.1.3. Sektor UMKM dan Koperasi

Sektor UMKM dan koperasi memiliki peranan yang cukup dominan dalam

perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor UMKM dan

koperasi dalam pembentukan PDB nasional, pertumbuhan ekonomi, jumlah unit

usaha, dan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar bila dibandingkan dengan

kontribusi sektor usaha besar (UB). Pada tahun 2009, sektor UMKM dan

koperasi berkontribusi sekitar 56,53 persen terhadap PDB atas dasar harga berlaku

Indonesia. Pertumbuhan PDB (atas dasar harga konstan 2000) untuk sektor

UMKM dan koperasi juga selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan UB. Hal

41 Perekonomian dapat dinyatakan berkelanjutan apabila bertumpu pada ekspor dan investasi

78

tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM dan koperasi berkontribusi lebih

besar dibandingkan dengan UB dalam menyokong pertumbuhan ekonomi

nasional. Gambar 4.6 sampai dengan Gambar 4.8 merinci mengenai hal

tersebut:

Gambar 4.6

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Indonesia

Menurut Skala Usaha Tahun 2003-2009

Keterangan: * : Sementara ** : Sangat Sementara Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2011

Gambar 4.7

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000

Indonesia Menurut Skala Usaha Tahun 2006-2007

79


Gambar 4.8

Kontribusi UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tahun 2005-2007


Besarnya peranan sektor UMKM dan koperasi juga dapat ditunjukkan

dengan melihat jumlah unit usahanya, dimana sekitar 99,99 persen dari unit usaha

yang ada di Indonesia pada tahun 2009 adalah berupa UMKM dan koperasi,

sedangkan sisanya yang hanya sekitar 0,01 persen berupa UB. Jumlah unit usaha

dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM dan koperasi dari waktu ke waktu

mengalami peningkatan, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.9 dan

Gambar 4.10. Pada tahun 2009, UMKM berjumlah 52.764.603 unit (sekitar

99,99 persen dari jumlah unit usaha total) dengan penyerapan tenaga kerja sebesar

96.211.332 orang (sekitar 97,30 persen dari penyerapan tenaga kerja nasional).

Sedangkan koperasi pada tahun 2009 berjumlah 170.441 unit yang terdiri

dari 120.473 unit koperasi yang aktif (sekitar 70,7 persen dari jumlah total

koperasi) dan 49.938 unit koperasi yang tidak aktif (sekitar 29,3 persen dari

jumlah total koperasi) dengan anggota sebanyak 29.240.271 orang dan

80

penyerapan tenaga kerja di koperasi yang aktif sebanyak 357.330 orang (yang

terdiri dari 325.161 orang karyawan dan 32.169 orang manajer) (Departemen

Koperasi dan UKM, 2011).

Gambar 4.9

Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Nasional

Tahun 2001-2009

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2011

Gambar 4.10

Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi Nasional

Tahun 2001-2009

81

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2011

Peranan sektor UMKM dan koperasi yang cukup besar tersebut tentunya

tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-200942 merinci permasalahan

yang dihadapi oleh sektor UMKM dan koperasi, yaitu: (i) rendahnya

produktivitas; (ii) terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif; (iii)

masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi; (iv) tertinggalnya

kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi; dan (v) kurang kondusifnya

iklim usaha.

Bila dirinci lebih lanjut mengenai peranan sektor UMKM dan koperasi,

maka peranan terbesar adalah berasal dari usaha mikro dan kecil (UMK).

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006 yang dilakukan oleh BPS, dari

sekitar 22,5 juta unit UMK ternyata 48,5 persen UMK mengalami kesulitaan

dalam menggerakkan perusahaan/ usahanya43. Beberapa kendala yang dihadapi

oleh UMK dalam menggerakkan perusahaan/usahanya adalah: (a) kesulitan modal

(35,7 persen); (b) pemasaran (34,8 persen); (c) bahan baku (10,8 persen); (d)

bahan bakar minyak (BBM)/energi (4,1 persen); (e) transportasi (2,8 persen); (f)

keterampilan (1,2 persen); (g) upah buruh (0.8 persen); dan (h) lainnya (9,8

persen). Terkait dengan permodalan, ternyata, sebagian UMK menggerakkan

usahanya dengan modal milik sendiri. Hanya 15,6 persen UMK yang melakukan

pinjaman dari pihak lain. Adapun UMK yang meminjam modal dari pihak lain,

kebanyakan UMK tersebut meminjam pada teman, rentenir, pemberi modal di

luar kerabat, dan lainnya yang sifatnya perorangan.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006 juga, ternyata 47,7 persen

UMK di Indonesia belum memiliki rencana pengembangkan atau memperluas

usahanya44 untuk setahun yang akan datang. Usaha mikro dan kecil (UMK) yang

tidak memiliki rencana tersebut dikarenakan bukan hanya dikarenakan

42 Tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, yaitu Bab 20 tentang Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 43 Badan Pusat Statistik, 2007, Uraian Ringkas Perusahaan/Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia 2006, Hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006, BPS, Jakarta 44 Yang dimaksud dengan “mengembangkan atau memperluas usaha” yaitu rencana memperluas tempat usaha, membuka cabang, meningkatkan keahlian, atau lainnya.

82

permasalahan modal, namun juga dikarenakan permasalahan-permasalahan yang

lainnya. Bila melihat Gambar 4.11, terlihat bahwa UMK tidak memiliki rencana

untuk mengembangkan atau memperluas usahanya didominasi oleh alasan

kendala permodalan, yaitu mencapai 50,2 persen. Permasalahan lainnya adalah

karena kesulitan pemasaran (24,2 persen), kurangnya keahlian (6,8 persen), dan

masalah lainnya (18,8 persen).

Gambar 4.11

Alasan Utama Usaha Mikro dan Kecil Tidak Ada Rencana

Mengembangkan/Memperluas Usaha

Sumber: Hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006, Badan Pusat Statistik, 2007

4.1.4. Kredit Perbankan dan UMKM

Permasalahan kekurangan modal baik untuk menggerakkan maupun untuk

mengembangkan/memperluas usaha UMKM dan koperasi salah satunya diatasi

dengan cara pemberian kredit untuk UMKM45. Dari segi nilai kreditnya, kredit

untuk sektor UMKM selalu mengalami peningkatan dalam periode tahun 2001-

2010 seiring dengan meningkatnya kredit perbankan (ditunjukkan dalam Gambar

4.12). Bahkan sejak tahun 2005, pangsa kredit sektor UMKM46 sudah mencapai di

atas 50 persen dari total kredit perbankan. Namun, pangsa kredit sektor UMKM

tersebut mengalami penurunan khususnya pada tahun 2008 menjadi 48,5 persen

meskipun di tahun berikutnya kembali di atas 50 persen (lihat Gambar 4.13). 45 Menurut definisinya, kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kredit yang diberikan dengan batasan plafond sebesar Rp5 miliar kecuali kartu kredit. 46 Pangsa kredit sektor UMKM adalah persentase nilai kredit sektor UMKM terhadap nilai total kredit perbankan

83

Gambar 4.12

Perkembangan Kredit Perbankan dan UMKM Tahun 2001-2010

Keterangan: * : Sementara

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, 20011

Gambar 4.13

Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Tahun 2001-2010 (Persen)


84

Bila ditinjau dari segi penggunaannya, maka sebagian besar kredit untuk

sektor UMKM pada periode tahun 2001-2004 digunakan untuk kegiatan

produktif, yaitu untuk modal kerja dan investasi. Namun sejak tahun 2005, kredit

untuk sektor UMKM cenderung digunakan untuk kegiatan konsumtif. Bahkan,

pada tahun 2009, kredit di sektor UMKM sebagian besar (sekitar 53,5 persen)

digunakan untuk kegiatan konsumtif (dirinci dalam Gambar 4.14). Hal

tersebutlah yang diduga menyebabkan sektor UMKM (dan koperasi) masih belum

dapat secara optimal mendukung upaya peningkatan kinerja perekonomian,

pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 4.14

Persentase Kredit UMKM Menurut Penggunaannya Tahun 2001-2010


4.2. Program Penanggulangan Kemiskinan

4.2.1. Kemiskinan dan Pengangguran

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang

menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting

untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data

kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat

85

digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan,

membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target

penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran

kemiskinan yang terpercaya (reliable) dapat menjadi instrumen yang baik bagi

pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup

orang miskin.

Berdasarkan kondisi kemiskinan, baik jumlah maupun persentase

penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2010, meskipun

penurunan tersebut relatif lambat. Pada tahun 2000, presentase penduduk miskin

di Indonesia adalah sebesar 19,14 persen (sekitar 38,4 juta orang) dan kemudian

mengalami penurunan menjadi 12,49 persen (sekitar 30,02 juta orang) pada tahun

2011. Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan jumlah dan presentase penduduk

miskin di Indonesia pada periode tahun 1996-2011, yang juga dirinci menurut

daerah perkotaan dan pedesaan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penurunan

jumlah dan presentase penduduk miskin dari tahun 2002 terbesar terjadi di

wilayah pedesaan.

Pengangguran di Indonesia sejak tahun 2005 juga mengalami penurunan

walaupun relatif lambat. Pada tahun 2005, tingkat pengangguran yang terjadi

adalah sebesar 11,24 persen (sekitar 11,9 juta orang) dan menurun menjadi 7,1

persen (sekitar 8,3 juta orang) pada tahun 2010. Perkembangan kondisi ketenaga

kerjaan Indonesia secara rinci dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat

dilihat dalam Tabel 4.2.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB (atas dasar harga berlaku)

per kapita yang cukup tinggi di Indonesia ternyata masih belum dapat mengurangi

tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan pada periode setelah

krisis ekonomi tahun 1997. Fenomena tersebut seringkali disebut dengan

pertumbuhan yang tidak berkualitas47 atau paradoks antara pertumbuhan dengan

kemiskinan dan pengangguran48. Hal tersebut berbeda dengan kondisi sebelum

krisis ekonomi tahun 1997, dimana pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi

47 Suara Karya, 2007, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkualitas, Jum’at 13 Juli 2007. Dalam artikel tersebut, disebutkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas ditandai dengan pendapatan pajak yang cukup rendah oleh Departemen Keuangan RI 48 Siregar, Hermanto, 2007, Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin, bahan presentasi, IPB dan Brighten Institute, Bogor

86

Indonesia tinggi, tingkat kesempatan kerja tinggi, dan tingkat kemiskinan juga

menurun dengan relatif cepat (Khan, 2007)49.

Tabel 4.1

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah

Tahun 1996-2011

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin (%)Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1998 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,23 1999 15,64 32,23 47,97 19,41 26,03 23,43 2000 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,14 2001 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,41 2002 13,30 25,10 38,40 14,46 21,10 18,20 2003 12,20 24,80 37,30 13,57 20,23 17,42 2004 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66 2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 2010 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 2011 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 Tabel 4.2

Profil Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 2004-2010

Jenis Kegiatan 2004 2005 (Nov)

2006 (Agust)

2007 (Agust)

2008 (Agust)

2009 (Agust)

2010 (Agust)

Penduduk Usia Kerja (Juta Orang) 153.92 158.49 160.81 164.12 166.64 169.32 172.07

Angkatan Kerja (Juta Orang) 103.97 105.86 106.39 109.94 111.95 113.83 116.53

Penduduk yang Bekerja (Juta Orang)

93.72 93.96 95.46 99.93 102.55 104.87 108.21

Pengangguran (Terbuka) (Juta Orang)

10.25 11.9 10.93 10.01 9.39 8.96 8.31

Tingkat Kesempatan Kerja (Persen)

90.14 88.76 89.72 90.89 91.61 92.13 92.86

Tingat Pengangguran (Persen) 9.86 11.24 10.28 9.11 8.39 7.87 7.14


49 Khan, Azizur Rahman, 2005, Growth, Employment, and Poverty: An Analysis of the Vital Nexus Based on Some Recent UNDP and ILO/SIDA Studies, Issues in Employment and Poverty Discussion Paper, UNDP, New York, October 2005

87

Pada tahun 1994, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi Indonesia

masih mampu menyerap sekitar 375.000 tenaga kerja (sebelumnya bahkan sampai

400.000 tenaga kerja). Dalam periode tahun 2000-2004, setiap satu persen

pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan 215.000 lapangan kerja.

Setelah itu, angkanya bahkan menurun lagi menjadi 178.000 tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak awal tahun 2005 hingga pertengahan

2006 dapat dinyatakan semakin tidak bisa diandalkan untuk membuka lapangan

kerja baru. Dalam periode tersebut, setap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya

dapat menyerap tenaga kerja sebaganyak 40.000-50.000 tenaga kerja. Merujuk

pada hasil Survei Ankatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2005, Juli

2005, dan Februari 2006 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa

sebelumnya penyerapan tenaga kerja 240.000-250.000 orang pada tahun 2003 dan

sekitar 200.000 orang pada tahun 2004 untuk setiap satu persen pertumbuhan

ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006, selain dapat terbilang

cukup rendah karena menurun dari tahun 2005, juga semakin tidak berkualitas

dengan ditandai oleh melebarnya kesenjangan ekonomi antara daerah kaya dan

daerah miskin, antara wilayah perdesaan dan perkotaan, serta tingkat kemiskinan

yang masih cukup tinggi (Tinambunan, 2007)50.

4.2.2. Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

Pentingnya masalah kemiskinan membuat Pemerintah senantiasa

menargetkan penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya. Dalam RPMN 2010-

2014, angka kemiskinan ditargetkan hingga 8-10 persen, dan angka pengangguran

ditargetkan turun menjadi 5-6 persen pada tahun 2014. Pencapaian target tersebut

dilakukan melalui upaya-upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyat

miskin, peningkatkan akses dan mutu pelayanan dan infrastruktur dasar, serta

peningkatkan usaha rakyat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat,

yang secara operasional dilakukan dalam tiga klaster program penanggulangan

kemiskinan.

50 Tinambunan, Aryanto, 2007, Analisis Faktor-faktor Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Jakarta

88

Langkah-langkah khusus kebijakan penanggulangan kemiskinan

merupakan amanat Perpres Nomor 54 tahun 2005 yang diperbaharui dengan

Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi Penanggulangan kemiskinan.

Perpres ini menegaskan mengenai upaya penanggulangan kemiskinan yang

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok (klaster) program penanggulangan

kemiskinan. Pada tahun 2010, Perpres Nomor 13 Tahun 2009 diperbaharui lagi

dengan Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan yang Perpres terbaru ini mengamanatkan bahwa

koordinasi penanggulangan kemiskinan langsung diketuai oleh Wakil Presiden,

karena sebelumnya hanya diketuai oleh Menteri Koordinator bidang

Kesejahteraan Rakyat. Program penanggulangan kemiskinan yang diilustrasikan

pada Gambar 4.15 berikut ini:

Gambar 4.15

Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan

Kluster Pertama

Klaster pertama merupakan kelompok program penanggulangan

kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan

kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk

memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin guna mencapai kehidupan

89

yang lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan

pendidikan. Karakteristik program pada program ini bersifat pemenuhan hak dasar

utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan

kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini

adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Cakupannya dititikberatkan

pada pemenuhan hak dasar utama terutama pada pemenuhan hak atas pangan,

pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat

sangat miskin, melalui Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Hal ini disebabkan bukan hanya karena

kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena

mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan

mandiri.

Kluster Kedua

Kluster kedua merupakan kelompok program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah tahap lanjut dalam

proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai

menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari

kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini

dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin

tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong

masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama

dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam

pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap

90

tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan,

perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan

sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

b. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat

guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga

masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan

yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada

tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan

tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang

digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

c. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan

berkelompok

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin

untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan

berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka

sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

d. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari

masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi

bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan,

kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan

koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan

program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan

program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

a. Wilayah

Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan,

serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.

91

b. Sektor

Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan

pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan

berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh

masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah

kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin

tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi

yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

Kluster Ketiga

Kluster ketiga merupakan Program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting

dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat

miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro

Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program

berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian

bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan

kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga

keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.

b. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar

Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan

perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional,

terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses

yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan

saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

c. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha

92

Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan

keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil

dan mikro.

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro

dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan

permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk;

dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Penerima manfaat dari kelompok ini adalah kelompok masyarakat hampir miskin

yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil dan juga dapat ditujukan pada

masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan

ekonomi.

4.2.3. Teori Legal Access

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang masih menjadi isu

sentral. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang

tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan juga dialami negara maju

sepeti inggris dan Amerika Serikat. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa

terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat

sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana

alam sedangkan kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang

berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga

mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya,

para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan

pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

Menyimak problematika kemiskinan di Indonesia, paradigma kemiskinan

hanya dilihat sebagai ranah ekonomi dan sosial semata. Banyaknya jumlah orang

miskin selalu diyakini sebagai dampak dari melemahnya kinerja perekonomian.

Padahal jauh dibalik itu ada permasalahan serius karena seharusnya Pemerintah

mampu bertanggung jawab secara moral dan nyata dalam melindungi kaum

miskin dari tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi mereka yang merupakan

tanggung jawab fundamental dari eksistensi suatu negara.

Tanggung jawab negara tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara.

Salah satunya adalah memberikan jaminan hukum atas hak-hak kepemilikan

93

(property rights) bagi kaum miskin yang termarjinalkan. Dalam buku Mistery of

Capital, Hernando De Soto (2000) mengungkapkan bahwa selama ini kaum

miskin tergeser dari percaturan kegiatan ekonomi bukan karena mereka tidak

mampu atau tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Hal ini dibuktikan dimana ketika

krisis ekonomi 1997 yang lalu, justru sektor-sektor informal yang dilakoni oleh

pegiat ekonomi lemah ternyata dapat bertahan dari hantaman krisis.

Salah satu prasyarat mendasar yang tidak dimiliki kaum miskin adalah

jaminan akan kepastian property rights dan akses terhadap akses formal dalam

artian pasar yang memerlukan collateral (agunan) untuk memasukinya. Alhasil,

kaum miskin ini bergerak di luar pasar yang formal dengan segala

keterbatasannya (De Soto, 2000). Singkatnya, kata kunci untuk beraktivitas di

ranah apa pun perlu adanya kepastian secara hukum. Tentunya hukum yang

objektif dan impartial serta jauh dari berbagai kepentingan subyektif.

Di sisi lain, peraih nobel perdamaian 2006 Muhammad Yunus yang

notabene merupakan ekonom dari Bangladesh telah melakukan suatu perubahan

yang fundamental tanpa teori-teori rumit yang kerap kali hanya berakhir di

mimbar akademis. Bermodalkan US$ 27 ia memulai suatu langkah nyata dengan

meminjamkan kepada para pengemis dan kalangan miskin melalui Grameen

Bank. Ide ini tentunya aneh mengingat para bankir konservatif selalu

mentahbiskan collateral sebagai sesuatu yang mutlak sebagai agunan pinjaman.

Meskipun demikian ide Yunus berjalan dengan baik. Nasabah Grameen

Bank yang didominasi oleh kaum hawa umumnya memiliki tingkat kepatuhan

(compliance) yang tinggi. Terbukti bahwa tingkat pengembalian kredit di

Grameen Bank cukup tinggi mencapai kisaran di atas 90%. Suatu hal yang masih

merupakan 'keajaiban' di bank-bank konservatif kita yang kebanyakan kreditnya

dikemplang oleh para debitur nakal yang notabene bukan orang miskin harta

namun miskin nurani. Yunus juga berhasil menghidupkan modal sosial yakni

terciptanya kohesi diantara sesama kelompok peminjam tersebut yakni dengan

membangun kontrol sosial dan kepercayaan diantara sesama anggota kelompok

peminjam dana tersebut. Jika ada salah satu anggota yang kurang disiplin, anggota

lainnya akan mengalami sanksi moral yakni hilangnya kepercayaan. Kontrol

94

sosial ini ternyata lebih berhasil menjamin aspek kehati-hatian (prudential) dalam

aktivitas perguliran dana kredit Grameen Bank tersebut.

Berdasarkan terminologi yang dibangun oleh Hernando De Soto dan

upaya nyata yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, kaum miskin memiliki

antusiasme mentrasformasikan kapital ke dalam bentuk-bentuk usaha produktif.

Negara wajib memberikan kemudahan dan akses formal kepada mereka untuk

berusaha.

4.3. Program Kredit Usaha Rakyat

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada tanggal 5

November 200751, merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Nota

Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan

Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah52 dan

Perbankan53. KUR adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan

bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan

yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Melalui Program

KUR, Pemerintah berupaya mendorong peningkatan akses UMKM dan koperasi

kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas

Perusahaan Penjamin. Dengan demikian UMKM dan koperasi yang selama ini

mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena

kekurangan agunan dapat diatasi. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR

tentunya adalah untuk meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan

penyerapan tenaga kerja (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).

Penyaluran KUR menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan

kualitas sangat baik. Sejak diluncurkan pada bulan November 2007 hingga Maret

2010, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp18,63 triliun dengan total penerima

51 Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin oleh Presiden RI 52 Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia). KUR ini juga didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. 53 Perbankan dalam hal ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.

95

sebanyak 2,57 juta debitur sehingga rata-rata kredit per debitur adalah sebesar

Rp7,23 juta sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Realisasi, Debitur, dan NPL Penyaluran KUR (Maret 2010)

BANK

REALISASI PENYALURAN KUR

NPL (%) Plafon (Rp juta)

Outstanding (Rp juta) Debitur Rata-rata Kredit

(Rp juta/debitur)

BNI 1,578,786 811,517 11,835 133.40 5.35

BRI KUR Ritel 3,487,430 2,458,309 28,826 120.98 6.62

BRI KUR Mikro 10,247,007 2,766,650 2,489,446 4.12 5.76

Mandiri 1,553,375 815,805 37,023 41.96 1.87

BTN 650,883 253,726 2,897 224.67 12.30

Bukopin 696,368 375,584 3,35 207.87 9.84

BSM 417,194 325,692 4,35 95.91 4.38

Bank Jabar Banten 1,948 1,948 24 81.17 0.00

TOTAL 18,632,992 7,809,233 2,577,751 7.23 5.93 Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2011

Sektor Usaha yang paling banyak menerima KUR adalah sektor

perdagangan, restoran, dan hotel yang mencapai Rp12,8 triliun (68 persen) dan

sektor pertanian sebanyak Rp2,9 triliun (15,5 persen). Adapun sektor usaha yang

paling sedikit menerima KUR adalah sektor listrik, gas dan air yang hanya sebesar

Rp3,0 miliar (0,02 persen) kemudian sektor pertambangan Rp6,8 miliar (0,04

persen). Realisasi penyaluran KUR dapat dilihat pada Tabel 4.4

96

Tabel 4.4

Realisasi Penyaluran KUR Menurut Sektor Ekonomi (Maret 2010)

No Sektor Ekonomi Plafon (Rp Juta)

Outstanding (Rp Juta)

Total Debitur

1 Pertanian 2,905,737 1,531,453 256,925 2 Pertambangan 6,81 4,108 194 3 Industri Pengolahan 400,265 206,19 36,649 4 Listrik, Gas & Air 3,038 2,406 52 5 Konstruksi 460,837 186,413 2,523 6 Perdagangan, Restoran & Hotel 12,825,168 4,900,776 2,107,747 7 Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi 96,348 51,642 3,8 8 Jasa-jasa Dunia Usaha 562,536 264,243 41,587 9 Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat 271,11 105,79 42,971 10 Lain-lain 1,101,143 556,212 85,304

Total 18,632,992 7,809,233 2,577,751 Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2011

Jika penyaluran KUR ditinjau dari sebaran wilayah, Provinsi Jawa Tengah,

Yogyakarta, dan DKI Jakarta merupakan provinsi urutan teratas daerah penerima

KUR dengan porsi masing-masing sebesar 14,14 persen, 11,52 persen, dan 10,95

persen. Konsentrasi penyaluran KUR di Pulau Jawa lebih disebabkan jaringan

bank pelaksana lebih banyak dan merata. Akan tetapi kualitas penyaluran KUR

hingga Maret 2010 tidaklah begitu baik, mengingat rasio Non Performing Loan

(NPL) gross hanya mencapai 5,93 persen.

4.4. Perbandingan Program KUR dan Program Kredit Sebelumnya

Indonesia telah sejak lama memberikan kredit yang diperuntukkan khusus

bagi pengusaha UMKM. Hal ini bertujuan agar perekonomian dapat berkembang

mengingat pada umumnya sebagian besar kelompok masyarakat tergolong pada

kelompok UMKM. Program pemerintah dalam dalam rangka memudahkan akses

UMKM bermula tahun 1950 yang dikenal dengan program Benteng. Pemerintah

mengeluarkan kebijkan untuk importir nasional berupa kemudahan kredit, izin

dan fasilitas tertentu. Akan tetapi program ini tidak berjalan sebagaimana yang

diharapkan, kondisi perekonomian nasional justru menjadi tidak kondusif karena

cenderung rasis. cara untuk mendapatkan kredit bagi kelompok ’pribumi’relatif

97

lebih mudah, sedangkan bagi kelompok ’pedagang WMA keturunan tionghoa’

kredit ini sangat sulit di akses.

Program lanjutan dari usaha Pemerintah untuk menghidupkan UMKM

kembali bergulir dengan disusunya kebijakan pemberian kredit program di tahun

1974. Tujuannya adalah membantu pengusaha golongan ekonomi lemah yang

mempunyai kesulitan permodalan. Kredit program ini dikenal sebagai Kredit

Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Pemanen (KIK/KMKP) yaitu kredit lunak

dengan jumlah maksimal Rp 5 juta per nasabah dengan tingkat bunga yang telah

di subsidi masing-masing 12% dan 15% per tahun. Jangka waktu kredit

maksimum 5 tahun untuk KMKP dan 10 tahun untuk KIK, khusus KMKP

diberikan masa tenggang hingga 3 tahun.

Pada masa itu Pemerintah juga mengusahakan kredit yang lebih kecil

dengan persyaratan yang lebih ringan bagi para pengusaha kecil yang dikenal

dengan sebutan kredit mini. Kredit yang mulai dikembangkan pada 1074/1975 ini

besarannya hanya sekitar Rp100.000 per nasabah dengan bunga 12% setahun.

Pada 1980, besaran kreditnya dinaikkan menjadi Rp200.000 dengan tingkat bunga

12% per tahun, sedangkan kredit dengan nilai Rp200.000 s/d Rp500.000

diberikan tingkat bunga 10,5% per tahun.

Khusus para pedagang kecil di wilayah pedesaan, pemerintah juga

memberikan dukungan kredit melalui Kredit Candak Kulak (KCK). Kredit ini

dipercayakan pengelolaannya kepada Koperasi Unit Desa (KUD). Selain

memberikan kemudahan prosedur, kredit ini diberikan tanpa jaminan dengan

bunga 12% per tahun. Besarnya kredit yang berikan maksimal Rp15.000

sedangkan bagi peminjam baru berkisar antara Rp2.000 – Rp3.000 Program ini

dilakukan Pemerintah dalam rangka membantu para pengusaha kecil sekaligus

menciptakan kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Alasan penyaluran kredit program tersebut adalah untuk menunjang

pengembangan perusahaan-perusahaan kecil milik pribadi. Skema kredit

bersubsidi ditempuh pemerintah mengingat pada saat itu kondisi perbankan masih

lemah untuk memobilisasi dana dari masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah masih

memiliki sumber dana pembiayaan yang berasal dari minyak bumi dalam jumlah

yang cukup besar. Metode subsidi yang diterapkan adalah dengan cara

98

memberikan pembiayaan untuk kegiatan yang diprioritaskan dengan dukungan

dana KLBI yang cukup besar dengan bunga rendah. Dampak dari kebujakan ini

telah mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat.

Berbagai kebijakan tersebut masih mengandung beberapa kelemahan,

yaitu KLBI pada dasarnya bersifat inflatoir, suku bunga bersubsidi ini mendistorsi

alokasi sumberdaya ekonomi, serta kurang mendorong perbankan untuk

memobilisasi dana masyarakat. Di samping itu, masyarakat cenderung

beranggapan bahwa kredit program tersebt lebih bersifat sosial, sehingga

berdampak menimbulkan moral hazard yang menyebabkan pada tingginya

tunggakan/ kredit macet. Berbagai program kredit bagi UMKM dapat dilhat pada

Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5

Berbagai Program Kredit UMKM

No Nama Program Plafon Kredit Bunga Kredit Sumber Kredit

1 Kredit Investasi Kecil (KIK)

Maksimal Rp5.000.000 12 persen/tahun Fiskal (APBN)

2 Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)

Maksimal Rp5.000.000 15 persen/tahun Fiskal (APBN)

3 Kredit Mini Rp100.000 12 persen/tahun Fiskal (APBN)

4 Kredit Candak Kulak (KCK)

Maksimal Rp15.000 12 persen/tahun Fiskal (APBN)

5 Kredit Usaha Rakyat Rp5.000.000 sd. Rp500.000.000

14 – 22 persen/tahun

(Non-APBN)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2011

Dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan

maka pada akhir tahun 2007 Pemerintah menerbitkan kebijakan baru yaitu

Instuksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil

dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). KUR

ditunjukkan untuk memberdayakan UMKM dengan pembelian kredit modal kerja

99

dan investasi bagi usaha produktif, dengan plafond minimum antara Rp 5 juta

sampai dengan maksimum sampai dengan maksimum Rp.500 juta per debitur.

Hal mendasar yang menjadi perbedaan antara KUR dengan berbagai

program kredit UMKM yang pernah diberikan terletak pada sumber asal dana

kredit. Dana program kredit UMKM terdahulu sepenuhnya berasal dari APBN

sehingga konsep yang dibangun adalah G to B (government to business),

sedangkan KUR berupa kerjasama bisnis (business to business) antara peminjam

dan pihak perbankan selaku pemberi kredit. Pemerintah hanya memberikan

penjamin kredit melalui Badan Usaha Milik Negara lembaga penjamin kredit

yakni PT Askrindo dan PT Jamkrindo.

Permasalahan terkait kegagalan pengembalian kredit dalam program KUR

mampu diatasi mengingat perbankan melakukan verifikasi dan studi kelayakan

usaha. Peminjam yang memiliki kelayakan (feasible) usaha namun tidak

mempunyai jaminan (tidak bankable) dapat diberikan akses formal memperoleh

kredit. Kekhawatiran terhadap moral hazard pemberian kredit pun dapat

dihindari.

Documents

IV. GAMBARAN UMUM KONDISI PEREKONOMIAN … · Bila dirinci menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan, ... (Gambar 4.3 dan Gambar 4.4), ... Adam Smith dan David Ricardo dengan