Issengko gg4

8/16/2019 Issengko gg4

1/16

Makalah Utama 90

STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Mashur, MS.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB

Visi dan Misi

Visi

Visi Pembangunan Pertanian Provinsi NTB adalah: Terwujudnya Pertanian Yang

Modern, Tangguh dan Efisien.

Misi

Untuk mencapai visi pembangunan pertanian Provinsi NTB jangka

menengah tersebut, Dinas Pertanian mengemban Misi untuk : Pemberdayaan

Pertanian Menuju Masyarakat Tani Yang Modern, Maju, Sejahtera, dan

Berkeadilan, dengan tujuan untuk: meningkatkan taraf hidup petani,

meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan produksi untuk mengisi pasar,

menciptakan lapangan kerja menuju kemandirian petani.Strategi

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian Provinsi NTB diarahkan untuk

mencari solusi dari berbagai permasalahan pembangunan pertanian yang ada saat ini.

Untuk itu, strategi yang ditempuh oleh Dinas Pertanian Provinsi NTB dalam mencapai dan

mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas adalah:

1.

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.

Sumber-sumber plasma nutfah asal NTB telah beradaptasi dengan kondisi

agroklimat wilayah NTB. Sumberdaya lokal tersebut mendapatkan prioritas untuk

dikembangkan di daerah ini. Manggis Lingsar, Durian Si Payuk, Rambutan Narmada,

Pisang Ketip Gunungsari, Nangka Prabu, Leci Putri Mandalike, Mangga Dare Kande,

Bawang Merah Keta Monca, Kangkung Aini dan Kangkung Gomong, dll. Varietas-

varietas tanaman tersebut memiliki keunggulan khas NTB yang berbeda dengan tanaman

serupa yang berasal dari daerah lain.

2.

Diversifikasi Usahatani dan Produksi

Diversifikasi usahatani merupakan salah satu strategi dalam mengurangi resiko

usaha menghadapi berbagai gangguan alam, OPT, maupun ketidakpastian harga suatu

komoditas. Diversifikasi juga dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dari setiap

komoditi dengan melakukan prosesing atau pengolahan pada tingkat usahatani,

penganekaragaman komoditi, mengidentifikasi JABALSIM (jalur benih antar musim),

untuk menjamin ketersediaan benih.

3.

Penerapan Teknologi Tepat Guna Spesifik LokasiPenerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan karakteristik daerah NTB

terutama dimaksudkan untuk menekan biaya usahatani, meningkatkan produksi, serta

mengurangi kehilangan hasil dalam proses pemanenan. Sumberdaya lokal berupa kearifan

tradisional seperti pembangunan embung dan sistem bertanam secara gogorancah

merupakan potensi sumberdaya lokal yang telah terbukti berhasil meningkatkan produksi

pertanian khususnya padi dan palawija. Revitalisasi embung-embung tradisional dan

pembangunan embung-embung baru merupakan salah satu prioritas pembangunan

infrastruktur pertanian NTB.

4.

Efisiensi Sistem Agribisnis

Sistem agribisnis yang dikembangkan haruslah dapat dipertanggungjawabkan

secara ekonomis. Efisiensi dapat tercapai dengan memperhitungkan waktu bertanamsecara cermat (mengurangi resiko kegagalan akibat ketidakpastian iklim), pompanisasi,

Seminar Nasional Pulang Kampus Alumni Fakultas Pertanian Universitas Mataram di Mataram tanggal 23-24 Februari 2008


2/16

Makalah Utama 91

menekan biaya tenaga kerja (penerapan alat mekanisasi produksi maupun mekanisasi pra

dan pasca panen), pembuatan jalan usahatani (JUT), perbaikan dan pembangunan saluran

irigasi, serta mengurangi kehilangan hasil di lapangan. Efisiensi sistim agribisnis juga

berarti memperpendek rantai pasar dengan mendekatkan produsen dan konsumen, serta

melakukan pengolahan hasil pada tingkat usahatani. Dengan strategi tersebut diharapkanusahatani dapat menjadi usahatani yang menguntungkan dan menarik, terutama bagi

generasi muda.

5. Revitalisasi Kelompok Tani dan Mendorong Pembentukan Gabungan Kelompok

Tani

Revitalisasi Kelompok Tani dan Pembentukan GAPOKTAN dimaksudkan untuk

membentuk dan memperkuat atau mengaktifkan kembali kelembagaan petani yang telah

ada. Dengan strategi ini diharapkan pembinaan pemerintah kepada petani akan semakin

fokus dengan sasaran yang semakin jelas.

Kelompok Tani dan GAPOKTAN merupakan entry point yang sangat efektif

dalam pelaksanaan berbagai program pembinaan dan penyebarluasan informasi dan

teknologi. Pembinaan Kelompok Tani maupun GAPOKTAN diarahkan untuk mendorongkemandirian setiap POKTAN maupun GAPOKTAN. Untuk mencapai kemandirian

tersebut selain ditempuh melalui pembinaan oleh Dinas Pertanian secara

berkesinambungan, juga ditempuh melalui pendampingan. Tenaga Pendamping ini

berperan sebagai manager sekaligus konsultan bagi POKTAN dan GAPOKTAN dan

bekerjasama secara sinergis dengan penyuluh pertanian yang telah ada. GAPOKTAN yang

telah mandiri dan berbadan hukum, selanjutnya diharapkan dapat memiliki manager dan

konsultan yang dibiayai sendiri oleh anggaran POKTAN dan GAPOKTAN yang

bersangkutan. Kemandirian POKTAN dan GAPOKTAN merupakan salah satu sisi kritis

dalam upaya peningkatan SDM pertanian yang profesional.

6. Bantuan Benih Kepada Petani

Penggunaan benih/bibit unggul bermutu di tingkat petani masih rendah. Hal

ini disebabkan karena daya beli dan tingkat kesadaran petani dalam penggunaan

benih bermutu masih relatif rendah. Strategi pemberian bantuan benih kepada

petani dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas melalui

penggunaan benih/bibit unggul bermutu bagi petani, mempermudah akses petani

miskin terhadap benih/bibit unggul, serta memperluas penyebaran benih/bibit

unggul pada daerah-daerah kantong kemiskinan, daerah rawan pangan, daerah

terisolir dan lainnya. Upaya ini akan dapat menekan harga benih/bibit bermutu

agar dapat diakses petani/peternak.

7. Penjaminan Kredit Pertanian

Untuk membangun sistem pembiayaan yang mudah diakses oleh petani/peternak, diperlukan skim pelayanan pembiayaan pertanian yang mudah

diakses dan mampu memutar roda perekonomian di perdesaan. Untuk itu

pemerintah perlu menyediakan dana dasar di perbankan sebagai premi penjaminan

atas kredit yang disalurkan kepada petani sasaran oleh Bank Pelaksana. Program ini

sebagai pemantapan dan perluasan dari kegiatan yang sudah dimulai tahun 2006

dengan BPD NTB sebagai bank pelaksana.

8.

Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian

Untuk menarik investor masuk ke sektor pertanian, mempermudah

aksesibilitas, dan distribusi sarana produksi/output pertanian, maka diperlukan

infrastruktur yang memadai. Selama ini investasi pemerintah di bidang

infrastruktur sangat minim, sehingga banyak jalan usahatani, jalan produksi,



3/16

Makalah Utama 92

jaringan irigasi yang rusak. Untuk itu dilakukan kegiatan pembangunan dan atau

rehabilitasi jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usahatani,

jaringan irigasi perdesaan, tata air mikro, irigasi tanah dangkal, sumur resapan,

embung, waduk, dam, parit, terasering dan lainnya.

9.

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Penguatan Modal Usaha

Kelompok (PMUK) dan Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat

(LM3)

Untukmeningkatkan bargaining power petani, pemberdayaan petani, dilakukan

pendekatan kelompok agar mempermudah pembinaan dan pengembangan usahanya

hingga mencapai skala ekonomi. Dalam rangka mengatasi permodalan petani, disalurkan

stimulan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) atau yang selama ini dikenal dengan

nama Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kegiatan PMUK ini disertai dengan

kegiatan pengembangan kelembagaan petani, kemitraan, peningkatan akses terhadap

sumberdaya, teknologi dan pasar serta peningkatan kualitas SDM petani. Dalam TA 2006,

total dana PMUK yang disalurkan di seluruh wilayah NTB adalah sebesar: RP. 3.850.000.000, meliputi seluruh kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pada TA

2007, Provinsi NTB mendapat tambahan 5 paket dana PMUK senilai RP. 945.000.000.

Di samping kelompok tani, di tingkat perdesaan terdapat pula lembaga yang

selama ini tumbuh dan mengakar di masyarakat, atau yang dikenal dengan

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Sebagian besar LM3

tersebut berbasis keagamaan: pondok pesantren, seminari, paroki, pasraman,

vihara, pura, subak dan lainnya. Sebagian LM3 juga bergerak di bidang agribisnis.

LM3 yang bergerak di bidang agribisnis ini dapat dijadikan sebagai percontohan

dan pusat-pusat pengembangan agribisnis di lokasi setempat. Dalam TA 2007, 19

(sembilan belas) Pondok Pesantren seluruh NTB mendapat bantuan dana untuk

pengembangan berbagai komoditas tanaman pangan dengan alokasi dana rata-rataRP.100 juta setiap Pondok Pesantren. Dana tersebut digunakan untuk

mengembangkan agrobisnis bekerjasama dengan Kelompok Tani yang ada di

sekitar Ponpes yang bersangkutan.

10. Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bio-Energi

Kondisi agroklimat wilayah NTB yang didominasi lahan kering memiliki

aneka ragam penghasil minyak nabati seperti kelapa, jarak pagar sebagai bahan

baku minyak diesel (substitusi solar) dan minyak bakar (substitusi minyak tanah).

Disamping itu, ubi kayu, sorgum, dan jagung juga dapat dijadikan sebagai bahan

baku gasohol (substitusi premium) dan penghasil limbah organik (biomassa).

Potensi tersebut terus dikembangkan dengan menyediakan bahan baku produksi

tanaman penghasil bio-energi dan sarana pengolahannya. Kegiatan ini telahdirintis pada tahun 2006 dan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Dalam

TA 2007, Dinas Pertanian Provinsi NTB telah mengundang sejumlah investor

untuk menjajaki peluang investasi dalam pengembangan tanaman bahan baku

bioenergi/bahan baku industri lainnya antara lain: Manajemen Kopi Bubuk Cap

Kapal Api (Jagung), Management RIJK ZWAAN SEED COMPANY-Netherland

(benih sayuran), YAYASAN LIKELIHOOD-Singapura (jarak pagar dan jagung).

11. Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Perbibitan

Dalam rangka memperkuat dan memperlancar penyediaan benih/bibit

pertanian diperlukan dukungan kelembagaan perbenihan/perbibitan yang memadai

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu dibentuk pusat-pusat

perbenihan tanaman pangan di wilayah berpotensi, dibarengi dengan kegiatan



4/16

Makalah Utama 93

penguatan lembaga perbenihan/perbibitan yang ada baik di provinsi dan

kabupaten/kota dengan mengacu pada sistem perbenihan/ perbibitan

12. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Sektor pertanian sering dilanda serangan wabah hama penyakit tanaman

antara lain: wereng coklat, hama sexava, hama penggerek batang, hama lalat buahmangga, penyakit getah kuning manggis, penyakit busuk buah cabe dan lainnya.

Untuk itu salah satu prioritas kegiatan pembangunan pertanian NTB diarahkan

untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman tersebut. Tindakan

pencegahan dan penanggulangan serangan OPT tersebut dilaksanakan oleh petugas

Pengamat Hama Penyakit Tanaman UPT BPTPH di Peninjauan Narmada

bekerjasama dengan PPL dan Program Sekolah Lapang. 1) Pengamatan,

peramalan, pelaporan OPT dan bencana alam. 2) Teknologi ramah lingkungan

spesifik lokasi, tepat guna. 3) Pemberdayaan pelaku (SDM, Kelembagaan. 4)

Pemantapan gerakan pengendalian OPT.

13.

Pengembangan Kegiatan Magang Sekolah Lapang (SL) Pertanian

Metode yang praktis dan mudah diikuti petani dalam alih teknologi adalahmetode Sekolah Lapang (SL) Pertanian. Disamping mudah diikuti metode ini juga

menarik bagi petani karena dapat langsung diterapkan oleh petani saat mereka

melakukan aktivitas usahanya. Untuk itu akan diperbanyak kegiatan-kegiatan SL

Pertanian. Selanjutnya SL Pertanian tersebut akan diarahkan menjadi media

training of trainers (TOT) dengan sasaran lebih berkembangnya SL Pertanian yang

diinisiasi oleh lulusan TOT. Dengan demikian pada masa yang akan datang

pemerintah akan lebih banyak mengarahkan kegiatan SL Pertanian ini, tidak lagi

perlu membentuk SL-SL yang difasilitasi pemerintah.

14. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Petani dan Revitalisasi

Penyuluhan

Saat ini terdapat kecenderungan terjadi transformasi tenaga kerja dari sektor

pertanian ke non pertanian, dimana para pemuda/pemudi di perdesaan lebih tertarik

bekerja sebagai buruh di sektor industri maupun di sektor informal, sehingga

penduduk yang masih bekerja di sektor pertanian tinggal yang berumur tua. Untuk

menarik minat para pemuda / pemudi kembali membangun pertanian di perdesaan,

diperlukan langkah-langkah kegiatan antara lain melalui pendidikan, pelatihan,

magang, studi banding dan lainnya.

Disamping itu dalam rangka revitalisasi penyuluhan kegiatan diarahkan pada

pengembangan dan pemantapan BPP yang ada, rekruitmen tenaga penyuluh,

pelatihan dan pendampingan serta perbaikan metodologi penyuluhan yang

disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Disamping itu di tingkat perdesaan akan dikembangkan Community Center for Agribusiness yang merupakan

kelembagaan layanan informasi pertanian di tingkat desa untuk meningkatkan

akses petani terhadap informasi dan teknologi.

15. Pengembangan Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Pertanian

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius

dalam pembangunan pertanian. Tingkat pendidikan dan keterampilan petani yang

masih rendah memerlukan latihan, khususnya pada aspek yang bersifat praktis dan

langsung berhubungan dengan aktivitas usaha ekonomi petani. Untuk itu

dikembangkan kegiatan berbagai pelatihan bagi petani yang materinya disesuaikan

dengan kebutuhan dan permintaan petani.

16.

Mekanisasi Kegiatan Produksi Komoditas Pertanian Primer (Pra Panen)



5/16

Makalah Utama 94

Dalam rangka mengatasi kebutuhan tenaga kerja, serta mengantisipasi

perluasan areal pertanian yang telah diprogramkan, maka diperlukan teknologi

produksi pertanian yang bisa menghemat pemakaian tenaga kerja manusia. Oleh

karena itu mekanisasi pada kegiatan produksi (prapanen) mutlak dibutuhkan.

Untuk itu mulai tahun 2007, introduksi teknologi mekanisasi pertanian menjadikegiatan terobosan dalam rangka mempercepat kegiatan proses produksi. Selain

meningkatkan penggunaan alat-alat mekanisasi produksi yang telah berkembang

saat ini, masih terus dilakukan pengembangan alat-alat mekanisasi dengan

prototype yang semakin bervariasi.

17. Mekanisasi Kegiatan Pertanian Pasca Panen

Untuk mengurangi kehilangan, meningkatkan mutu hasil dan nilai tambah

produk pertanian serta penanganan pemasaran, dikembangkan berbagai sarana

pasca panen seperti: (1) pengembangan sarana penyelamatan pasca panen

(pengeringan melalui terpalisasi dan pengembangan sarana pengering surya), dan(2) sarana pergudangan.

Dalam TA 2006-2007 Dinas Pertanian Provinsi NTB telah membangun 3

unit silo jagung untuk mengoptimalkan penanganan pascapanen komoditas jagung,

masing-masing di Kecamatan Sengkol (Kab. Lombok Tengah), Kecamatan

Pringgabaya (Lombok Timur), dan Kecamatan Labangka (Sumbawa). Masing-

masing silo tersebut memiliki kapasitas untuk pemipilan, pembersihan,

pengeringan jagung rata-rata 30 ton per hari Pengelolaan dan pemanfaatan silo

tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Tani di masing-masing lokasi.

18. Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA

(KUPJA)

Penggunaan alsin pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani

khususnya tanaman pangan dalam mempercepat pengolahan tanah, pengendalian

hama, panen dan perontokan khususnya di daerah intensifikasi. Namun demikian

jumlah alsin pertanian masih sangat sedikit dibanding dengan luas lahan yang ada.

Disamping itu, pemakaian alsin juga belum optimum khususnya dalam kegiatan

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Usaha Pelayanan Jasa

Alsintan (KUPJA). Untuk itu salah satu kegiatan terobosan yang dilaksanakan

adalah revitalisasi UPJA dan KUPJA. Berkaitan dengan hal ini perlu diupayakan

penyediaan penguatan modal pengadaan alsintan bagi petani berupa pembayaran

uang muka (down payment ).

19.

Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian

Dalam rangka pengembangan pemasaran produk pertanian, perlu

dikembangkan berbagai sarana dan sistem pemasaran. Kegiatan yang diperlukan

dalam rangka pengembangan pemasaran ini adalah: (1) pengembangan grading dan

packaging house yang dilengkapi dengan cold storage,

terutama untuk komoditas

hortikultura, dan (2) pengembangan pasar dan pusat pelelangan. Di NTB kegiatan

ini telah dirintis dengan pembangunan Terminal Agribisnis yang berlokasi di Pasar

Induk Mandalika-Bertais.

20.

Pengembangan Fasilitas Pelayanan Terpadu Agribisnis



6/16

Makalah Utama 95

Untuk mendorong investasi di bidang pertanian dibutuhkan fasilitasi

berbagai pihak sesuai dengan fungsi, kompetensi dan kapasitas masing-masing.

Fasilitas tersebut dapat diberikan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota,

BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta Nasional Besar dan Multinasional. Sinergi

semua elemen sangat diperlukan, mengingat keberhasilan investasi tergantung padaketersediaan faktor pendorong rantai pasokan (supply chain)

secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan ini di NTB dilaksanakan dalam bentuk penyaluran dana

BLM-KIP (Bantuan Langsung Masyarakat-Kredit Investasi Pertanian) dengan

BPD-NTB sebagai Bank Pelaksana.



7/16

Makalah Utama 96

21. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian

Produksi berbagai komoditas pertanian selama beberapa dekade ini telah

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan produksi tersebut diperolehdari hasil peningkatan luas areal tanam atau peningkatan produktivitas. Fakta ini

menunjukkan bahwa produktivitas berbagai komoditas pertanian masih jauh dari

potensinya. Di lain pihak, walaupun komoditas tanaman pangan relatif lebih maju,

namun pengembangan komoditas ini juga dihadapkan pada kendala keterbatasan

sumberdaya lahan dan semakin tingginya opportunity cost karena semakin tajamnya

kompetisi penggunaan lahan dengan non pertanian. Keberhasilan peningkatan

produktivitas sangat berkorelasi dengan inovasi teknologi (penggunaan varietas/klon

unggul). Untuk itu peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian akan

dilakukan melalui perluasan areal tanam dengan mengoptimalkan potensi areal padi

gogo, peningkatan produktivitas, serta peningkatan intensitas tanam di daerah irigasi

teknis.

22. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan, dan Penghargaan

Pertanian

Dalam rangka penyebarluasan informasi, promosi, dan pemasyarakatan

berbagai keberhasilan dan program-program pembangunan pertanian kepada publik,

kegiatan-kegiatan berupa exibisi maupun berbagai "fair" semakin diperbanyak.

Kegiatan eksebisi ini dilakukan berjenjang dari tingkat desa/kecamatan-Kabupaten-

Propinsi sampai tingkat Nasional.

Pada bulan Agustus 2007, Provinsi NTB mendapat kesempatan sebagai tuan

rumah Penyelenggaraan Pekan Florikultura Tingkat Nasional yang berlokasi di

Ruang Sidang Utama dan Halaman Kantor DPRD Provinsi NTB. Selama 5 hari

penyelenggaraan, transaksi aneka jenis tanaman hias tercatat senilai satu miliar

rupiah. Dampak langsung maupun tidak langsung penyelenggaraan Pekan

Florikultura tersebut sangat nyata dengan semakin tingginya animo masyarakat

dalam agribisnis tanaman hias, khususnya di Kota Mataram.

23. Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Teknologi Mendukung Pembangunan

Pertanian

Pembangunan pertanian perlu didukung oleh teknologi, sehingga dapat

dipercepat dan memberikan hasil yang optimal. Untuk keperluan ini, upaya

percepatan penemuan inovasi dan alih teknologi sangat dibutuhkan. Upaya

pengembangan dan diseminasi teknologi akan dilaksanakan bekerjasama dengan

unit-unit penelitian yang ada di lingkup Departemen Pertanian, Perguruan Tinggi,

dan Lembaga Penelitian Nasional maupun International, antara lain dengan

Balitpa, Balithor, Balitkabi, Balitro, Balitpasca, BPTP, dan ACIAR.

24. Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Kebijakan dan Regulasi.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan pertanian,

sinkronisasi antar subsektor dan lintas sektor, serta koordinasi antara pusat dan

daerah, dikembangkan manajemen yang terpadu yang mencakup aspek

perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

pengawasan yang sesuai dengan prinsip good governance. Salah satu implementasi



8/16

Makalah Utama 97

sinkronisasi lintas sektor yang dilaksanakan Dinas Pertanian adalah Pengembangan

Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dompu, Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Timur.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERTANIAN NTB

Beberapa hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaaan pembangunan pertanian

khususnya dalam memfasilitasi petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha untuk

mengembangkan usaha taninya di masing-masing sub sektor pertanian sebagai berikut :

1. Sub Sektor Tanaman Pangan

Masalah di sub sektor tanaman pangan yang berkaitan dengan penyuluhan

pertanian dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya sebagai berikut :

a. Kurangnya pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah berkaitan dengan

pengembangan usahanya, antara lain : kurangnya sosialisai Inpres No. 13 tahun

2005 mengenai kebijakan perberasan.

b. Masih rendahnya: (a) penggunaan benih bermutu varietas unggul di tingkat petani

(b) penerapan pupuk berimbang; (c) penerapan PHT; (d) pemanfaatanketersediaan air.

c. Peran dan Fungsi kelembagaan P3A belum optimal.

d. Masih rendahnya (a) Kesadaran petani dalam berkelompok/GAPOKTAN; (b)

kurangnya minat pemuda tani di bidang pertanian/agribisnis; (c) pengetahuan

tentang berorganisasi dan berorientasi keuntungan (profit); (d) Kemampuan petani

dalam menyususn RDK/RDKK; (e) partisipasi petani dalam pembiayaan dan

oprasional serta pemeliharaan irigasi tingkat usaha tani dalam irigasi pedesaan; (f)

mendapat harga layak pada saat panen bagi petani, dan (g) penyusunan proposal

usaha.

e. Kurangnya pemahaman petani dalam (a) Pemanfaatan teknologi tepat guna; (b)

Akses petani terhadap permodalan usaha.

f. Masih rendahnya pengetahuan petani tentang (a) Pasca panen; (b) Kerusakan

produk tanaman pangan; (c) keterampilan dalam penggunaan alat pasca panen; (d)

Informasi teknologi pasca panen; (e) Unit Pengelolaan Pasca Panen dan

Pemasaran Hasil Pertanian UP3HP; (f) Jaringan usaha antara UKM dengan Pasar;

(g) Penanganan hama penyakit secara terpadu.

g. Rendahnya desiminasi hasil-hasil penelitian ditingkat petani

h. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang: (a). Pola konsumsi pangan beragam,

bergizi seimbang dan aman (b) pemanfaatan sumber pangan lokal (c) pemanfaatan

lahan pekarangan (d) perlunya cadangan pangan pada masa paceklik.

2.

Sub Sektor HortikulturaBerbagai masalah pada sub sektor hortikultura yang berkaitan dengan penyuluhan

pertanian dalam menfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya sebagai

berikut:

a. Usaha hortikultura masih dalam skala usaha kecil (sambilan) belum menerapkan pola tanam dan pola produksi secara optimal dan pada umumnya belum

menerapkan teknologi maju sehingga kualitas produksinya belum memenuhi

standar.

b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pra panen serta pasca panen belum optimal.

c. Kemitraan usaha hortikultura antara petani dengan pengusaha masih terbatas.

d. Posisi tawar petani rendah karena manajemen usahatani belum diterapkan secaraoptimal sehingga pengaturan suplai dan distribusi produk belum berjalan baik.



9/16

Makalah Utama 98

3. Penyuluhan Pertanian dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha lainnya

sebagai berikut :

a. Ketenagaan

1. Penyebaran tenaga penyuluh pertanian masih terkonsentrasi kepada sub sektor pangan.

2. Banyak terjadi alih status penyuluh pertanian dari jabatan fungsional ke jabatanstruktural, baik di provinsi atau di kabupaten/kota se-NTB.

3. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian masih kurang dilakukan /belumoptimal (latihan, magang).

4. Usia penyuluh pertanian sebagian di atas 50 tahun.5. Penyuluh pertanian swadaya dan swasta belum berkembang dengan baik.

b.

Kelembagaan

1. Fungsi penyuluhan pertanian di provinsi belum berjalan optimal karena mandatuntuk melaksanakan penyuluhan pertanian belum jelas.

2. Bentuk, eselonering dan tupoksi kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsidan di kabupaten/kota masih beragam sebagai dampak otonomi kabupaten.

3. Belum semua kecamatan di kabupaten/kota di NTB memiliki bangunan BPP danBPP yang ada sebagian masih belum berfungsi secara optimal.

4. Sebagian besar BPP belum memiliki lahan untuk percontohan usahatani.5. BPP banyak yang dialih fungsikan dan masih ada yang tidak memiliki sarana dan

prasarana untuk kegiatan penyuluhan.

6. Belum semua kelembagaan tani berfungsi secara optimal dalam meningkatkankemandirian petani.

c. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

1. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dilaksanakan sesuai prinsip- prinsip penyuluhan partisipatif.

2. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih berorientasi keproyekan.3. Kegiatan penyuluhan pertanian sementara masih bersifat parsial dan belum

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

4. Materi dan metode penyuluhan pertanian belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis komoditas unggulan di daerah.

5. Sistem LAKU belum diterapkan secara optimal sesuai dengan Permentan Nomor 29 Tahun 2007.



10/16

Makalah Utama 99

PENUTUP

Pembangunan pertanian merupakan pembangunan yang kompleks dan mencakup

berbagai kegiatan seperti jaminan kesinambungan ketersediaan sarana produksi,

pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem distribusi dan konsumsi, dan pembangunan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelaku

agribisnis. Pencapaian tujuan dengan penerapan berbagai strategi yang akan terus

dikembangkan akan sangat ditentukan oleh dukungan dan kerjasama sektor-sektor terkait

lainnya. Penetapan berbagai program dan strategi pembangunan sektor pertanian harus

dikawal dengan ketat dan tetap fokus pada tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan petani dan mempertahankan swasembada pangan dalam jangka

panjang. Selain itu dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah kabupaten bagi keserasian

langkah dalam pembangunan sektor pertanian harus dapat ditekan hingga tahap minimal.

Selanjutnya kondisi agroklimat wilayah Provinsi NTB yang khas haruslah

dipandang sebagai kondisi potensial yang dapat digunakan untuk mengembangkan

komoditas pertanian lokal spesifik yang tidak dimiliki daerah lain. Oleh karena itudukungan dan partisipasi seluruh stake holder dan institusi terkait, baik ditingkat provinsi

maupun kabupaten sangat diperlukan untuk mencapai hasil pembangunan pertanian yang

maksimal.



11/16

Makalah Utama 100

Tabel Lampiran 1. Keragaan kemampuan POKTAN per Kab./Kota

Provinsi. NTB Tahun 2007.

Kelas Kemampuan Kelompok

No Kabupaten/Kota

Pemula Lanjut Madya Utama

Jumlah

1. Mataram 38 23 33 17 111

2. Lombok Barat 405 553 138 12 1108

3. Lombok Tengah 102 791 367 25 1285

4. Lombok Timur 51 494 442 80 1067

5. Sumbawa 457 450 173 11 1091

6. Sumbawa Barat 49 93 61 9 212

7. Dompu 297 300 28 0 625

8. Bima 292 448 153 8 901

9. Kota Bima 84 46 67 12 209

Total 1.775 3.198 1.462 174 6.609

Tabel Lampiran 1a. Rekapitulasi Penumbuhan dan Pengembangan Gabungan

POKTAN (GAPOKTAN) di NTB Tahun 2007

JUMLAH PENUMBUHAN

GAPOKTAN

JENIS

USAHA

N

o

Kabupate

n/

Kota

Sasar

an

(Desa

)

Dukun

gan

Dana

GAPOK

TAN

Swadaya

Juml

ah

GAP

OKT

AN

Berba

dan

Huku

m

T

P

NA

K

BU

N

1 Mataram 50 5 1 6 5 6 -

2

Lombok

Barat 123 41 - 41 15 29 8 4

3

Lombok

Tengah 124 12 32 44 12 39 5 -

4

Lombok

Timur 119 16 46 62 18 59 3 -

5

Sumbawa

Barat 50 19 - 19 19 19 - -

6 Sumbawa 152 16 40 56 9 56 - -

7 Dompu 69 27 - 27 5 27 - -

8 Bima 168 20 108 128 20

12

6 2 -

9 Kota Bima 38 5 12 17 6

1

7 - -

Jumlah 893 161 239 400 78378 18 4



12/16

Makalah Utama 101

Tabel Lampiran 1b. Nama-nama POKTAN Andalan Tahun 2007

Nama POKTAN

NoKabupaten/Kota

Pertanian Peternakan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kota Mataram

Lombok Barat

LombokTengah

LombokTimur

Sumbawa Barat

Sumbawa

Dompu

Bima

Kota Bima

- Karya Makmur

- Mambalan Timur

- Patuh Angen

-Tunggal Angen

- Pade Demen

- Tumenggung

- Tunas Rejeki

-

- Telaga Dewa

- Dam Sipi

- Wira Singa

- Mule Jati

- Makmur

- Amanah

- Harapan Bersama

- Bunga Lestari

- Kandang Madang

- Pekerja Migran

- Maris Gama

- Santo Anara

- No Rea

- Senap Semu

- Varias

- Ingin Maju

- Lembah Paji

- Wadukajji

- Harapan Makmur

Tabel Lampiran 1c. Keragaan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di

NTB Tahun 2007

P3A Kategori/Status

NoKabupaten/

KotaJml

Klp.

Jml

Anggota BB B M

P3A

Status

Bdn

Hukum

Luas

Areal

(Ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kota Mataram

Lombok Barat

LombokTengah

Lombok Timur

Sumbawa

Sumbawa Barat

Dompu

Bima

Kota Bima

13

134

229

181

227

-

74

80

-

1.226

30.686

47.342

74.960

20.132

-

6.408

21.036

-

13

72

17

71

37

-

4

10

-

0

61

116

56

187

-

69

70

-

0

1

96

54

3

-

1

0

-

13

134

229

181

227

-

74

80

-

1.527

18.494

36.763

42.845

2.530

-

9.277

16.961

-

NTB 938 201.790 224 559 155 938 128.397



13/16

Makalah Utama 102

Keterangan : BB = Belum Berkembang, B = Berkembang, M = Maju

Tabel Lampiran 3. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian se-NTB

Tahun. 2007.

Jumlah BPP Jml

No

Kabupaten/

Kota

Instansi

PenyuluhanBaik Rusak Jml

BelumAda

Bangun

BPPKec

Desa

1. Kota Mataram BIPP 2 - 2 4 6 50

2. Lombok Barat KIPP 2 6 8 7 15 123

3. Lombok Tengah DINAS 9 - 9 3 12 124

4. Lombok Timur BKPPP* 10 - 10 10 20 119

5. Sumbawa Barat DINAS 4 1 5 3 8 50

6. Sumbawa KIKP3 6 9 15 7 23 152

7. Dompu KKPPP 3 2 5 3 8 69

8. Bima BKPPPP 5 6 11 7 18 168

9. Kota Bima BKPPP* 3 - 3 2 5 38

Jumlah 44 24 68 46 115 893

Ket : - *). Belum Aktif

Tabel Lampiran 3a. Keragaan Tenaga Penyuluh Pertanian se NTB Tahun 2007

No Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh

PNS CPNS Honorer THL Jumlah

1. Kota Mataram 25 - - 18 43

2. Lombok Barat 142 - - 14 156

3. Lombok Tengah 115 1 - 29 145

4. Lombok Timur 169 - 3 34 206

5. Sumbawa Barat 47 14 - 3 64

6. Sumbawa 108 9 - 24 141

7. Dompu 67 2 - 17 86

8. Bima 91 8 39 34 172

9. Kota Bima 25 - - 20 45

10. Provinsi 21 - - - 21

NTB 810 34 42 193 1.079

Tabel Lampiran 4. Perkembangan luas tanam dan produksi komoditi Tanaman



14/16

Makalah Utama 103

Pangan Propinsi NTB Tahun 2007, berdasarkan Angka

Ramalan III Daerah.

No. KomoditiLuas Tanam

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produktivitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Padi

Jagung

Kedelai

Kac.Tanah

Kac.Hijau

Ubi Kayu

Ubi Jalar

355.780

50.509

61.400

26.659

27.960

7.332

1.219

327.791

40.800

55.805

24.907

44.415

7.373

1.081

45,83

27,99

12,13

12,82

9,31

117,86

114,56

1.502.720

114.202

67.682

31.941

41.331

86.899

12.384

Tabel Lampiran 5a. Sasaran Indikatif Luas Tanam Komoditi Tanaman Pangan

Melalui Program Intensifikasi dan Perluasan Areal Tanam MT

2007 / 2008 dan MT 2008 Di Provinsi. NTBNo Komoditi MT. 2007/ 2008

(Okt-Mar)

MT. 2008

(Apr-Sep)

Total

(Ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Padi

Padi sawah

Padi ladang

Jagung

Kedelai

Kc. Tanah

Kc. Hijau

Ubi Kayu

Ubi Jalar

281.936

233.643

48.293

42.362

33.689

15.341

23.741

7.348

676

75.538

75.336

-

14.183

66.603

21.210

26.898

1.248

1.746

357.474

121.351

48.293

55.545

100.292

36.551

50.639

8.632

2.422

Tabel Lampiran 5b. Sasaran Indikatif Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Tanaman Pangan Tahun 2008 di Provinsi NTB

No Komoditi Luas Panen

( Ha )

Produktivitas

(Ku/Ha)

Produksi

(Ton)

1.

2.

3.

4.

5.6.

7.

8.

9.

Padi

Padi sawah

Padi ladang

Jagung

KedelaiKc.Tanah

Kc. Hijau

Ubi kayu

Ubi Jalar

343.196

295.039

48.158

53.412

95.98534.860

49.311

8.340

2.341

50,07

52,59

34,59

33,43

12,9013,27

8,45

116,88

115,08

1.718.274

1.551.704

166.570

178.577

123.86046.250

41.689

97.481

26.937



15/16

Makalah Utama 104

Tabel Lampiran 6. Keragaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) per

Kabupaten/Kota se Provinsi. NTB Tahun 2007

No Kab/Kota Sumber dana pengadaan Alsintan

SKR PKPN SPL APBN

Murni

APBN JUMLA

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.9.

Kota Mataram

Lombok Barat

Lombok Tengah

Lombok Timur

Sumbawa

Sumbawa Barat

Dompu

BimaKota Bima

0

1

7

6

3

0

5

50

2

6

26

12

6

2

28

153

0

8

12

8

24

5

18

140

0

4

1

0

2

1

1

00

0

0

0

0

1

0

0

00

2

19

46

26

36

8

52

343

NTB 27 100 89 9 1 226

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi NTB Tahun 2007

Keterangan: SKR = Second Kennedy Round

SPL = Sector Programe Loan

PKPN = Proyek Ketahanan Pangan (Gema Palagung)

APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel Lampiran 7. Dukungan Sektor Pertanian dalam Pengembangan Kawasan

Agropolitan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dompu Sumbawa Lotim Loteng

I. Bantuan Benih/bibit

- Mangga 10.000 16.450 Phn*) - 3.450 Phn

- Manggis - - - 4.000 Phn

- Pisang - 3.300 Phn - 3.500 Phn

- Durian - - - 4.250 Phn

- Sawo - 600 Phn - -

- Kc. Panjang 40 Kg 20 Kg - -

- Kc. Hijau - 200 Kg - -

- Cabe 950 Gr 375 Gr - -

- Tomat 950 Gr 375 Gr - -

II.

- Mesin Pembuat tahu 1 Unit - - -

- Mesin tepung beras - 2 Unit 4 Unit 1

- Alat pencetak dodol - - 1 Unit -

- Food Table Seller - - 1 Unit -

- Alat Sablon (packing) - - - -

III. - - 100 PersilSetifikasi Lahan

Bentuk DukunganNo.Lokasi Agropolitan

Bantuan Peralatan Pengolahan

Hasil



16/16

Makalah Utama 105

Tabel Lampiran 8. Pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung agribisnis

dalam TA 2007

No.

PENGELOLAAN

LAHAN Vol

PENGELOLAAN

AIR Vol

PERLUASAN

AREAL Vol

1. Jalan Usahatani 29 kmPadat Karya Pemb.Embung

13unit

SID Pembukaanlahan utk Horti 210 ha

2. Reklamasi lahan

1200

ha Pompa air

14

unit

Konstruksi

pembukaan lahan

horti 210 ha

3.

Sertifakasi lahan

& pembinaan

5112

persil Sprinkler

8

unit

Saprodi pembukaan

lahan horti 210 ha

4.

Saprodi

optimalisasi lahan

1016

ha

Irigasi air tanah

dangkal

20

unit

5.

Saprodi reklamasi

lahan

1200

ha

Irigasi air tanah

dalam

2

unit

6.

Denfarm

Usahatani 1 giat

Usahatani konservasi

TPH

10

unit

7.

Konservasi

Usahatani TPH 1 unit

Pembangunan

embung

13

unit

8.

Pemb/rehab

jar.irigasi/JUT/gorong

3

unit

9. Pemb. Check Dam

1

unit


Documents

Issengko gg4