Upload
lyminh
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Akhir Rencana Kebutuhan Investasi
Metropolitan BODEBEKKARPUR2016
BAPPEDA PROVINSIJAWA BARAT
ISEI BANDUNGJAWA BARAT
i
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian 10
1.3 Tujuan dan Saran 11
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan 11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN 12
2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 12
2.2 Investasi 14
2.2.1 Proses Investasi 17
2.2.2 Daya Tarik Investasi 19
2.2.3 Pendekatan Investasi 21
2.3 Pengertian Output dan Nilai Tambah 26
2.4 Rasio Modal Output (COR) dan Rasio Modal Output
Marginal (ICOR)
27
2.5 Penelitian Terdahulu 30
BAB III METODE PENELITIAN 32
3.1 Kerangka Penelitian 32
3.2 Objek Penelitian 34
3.3 Metode Penelitian 34
3.3.1 Metode Pengumpulan Data 34
3.3.2 Metode Analisis Data 35
3.4 Metode Perhitungan 37
3.5 Metode Analisis ICOR (Incremental Capital Output
Ratio)
37
3.5.1 ICOR (Incremental Capital Output Ratio) 37
3.5.2 Formula Menghitung Rencana Kebutuhan Investasi 38
ii
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH 39
4.1 Kondisi Fisik dan Geografis 39
4.2 Rencana Pengembangan wilayah Metropolitan 42
4.2.1 Isu Pengembangan Wilayah 47
4.2.2 Isu Investasi 50
4.3 Kondisi Sosial – Kependudukan 52
4.3.1 Ruang Lingkup Wilayah Dan Jumlah Penduduk
Metropolitan Bodebekkarpur Tahun 2010 Dan 2025
52
4.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bodebekkarpur
Tahun 2010 – 2015
53
4.3.3 Kondisi Perekonomian 54
4.3.4 Analisis SWOT Kabupaten/Kota di Metropolitan
Bodebekkarpur
58
4.4 Kajian Komparatif Metropolitan Mebidangro,
Gerbangkertosusilo, Dan Sarbagita
72
4.4.1 Metropolitan Mebidangro 72
4.4.2 Analisis SWOT Metropolitan Mebidangro 82
4.4.3 Metropolitan Gerbangkertasusilo 84
4.4.4 Analisis SWOT Metropolitan Gerbangkertosusilo 91
4.4.5 Metropolitan Sarbagita 95
4.4.6 Analisis SWOT Metropolitan Sarbagita 103
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI DI WILAYAH
BODEBEKKARPUR
106
5.1 Analisis Investasi Jawa Barat dan Kawasan Metropolitan 106
5.1.1 Analisis Investasi Jawa Barat 106
5.1.2 Analisis Investasi Wilayah Bodebekkarpur 114
5.1.3 Analisis Komparatif Pertumbuhan Investasi Jawa Barat
dengan Wilayah Bodebekkarpur
124
5.1.4 Analisis ICOR Kabupaten/Kota Metropolitan
Bodebekkarpur
127
5.2 Analisis SWOT Investasi Bodebekkarpur 133
iii
5.2.1 Strengths (Kekuatan) 134
5.2.2 Weaknesses (Kelemahan) 136
5.2.3 Opportunities (Kesempatan) 137
5.2.4 Threats (Hambatan) 141
5.2.5 Matriks IFAS EFAS 142
5.3 Road Map Kebutuhan Investasi Metropolitan
Bodebekkarpur
148
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 151
6.1 Kesimpulan 151
6.2 Rekomendasi Kebijakan 152
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1.1 Kaitan Investasi dalam Pertumbuhan Wilayah 6
2.1 Faktor Penarik Investasi 20
2.2 Pedoman Rancangan Rencana Investasi Provinsi Jawa
Barat
23
2.3 Bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta (Kemitraan) 24
3.1 Kerangka Pemikiran 33
3.2 Proses Penelitian Analisa Deskriptif 36
3.3 Analisa Data Deskriptif 36
4.1 Peta Metropolitan Bodebekkarpur 2010 41
4.2 Tiga Metropolitan di Jawa Barat 43
4.3 Potensi Bodebekkarpur 48
5.1 Metropolitan Bodebekkarpur Tahun 2020 116
5.2 Posisi Strategis Bodebekkarpur sebagai penghubung
DKI Jakarta dan Metropolitan Bandung Raya
134
5.3 Konsep Twin Metropolitan Bodebekkarpur 137
5.4 Jalur Kereta Cepat : Jakarta Sura Baya 138
5.5 Jumlah Perjalanan Harian Komuter dari Bodebekkarpur
ke Jakarta
140
5.6 Jumlah Orang Melakukan Perjalanan dari Bodetabek ke
DKI Jakarta (Tahun 2011)
140
5.7 Matrix SWOT Bodebekkarpur 146
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik Halaman
4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Metropolitan
BodebekkarpurMenurut LapanganUsaha Tahun 2011 – 2015
55
4.2 Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Bodebekkarpur Menurut
LapanganUsaha Tahun 2011 (%)
56
5.1 Pertumbuhan Investasi di Wilayah Bodebekkarpur Tahun
2011-2015
119
5.2 Distribusi Investasi di Wilayah Bodebekkarpur
Tahun 2011-2015
120
5.3 Pertumbuhan PMDN di Wilayah Bodebekkarpur
Tahun 2011 - 2015
121
5.4 Distribusi PMDN di Bodebekkarpur 122
5.5 Pertumbuhan PMA di Bodebekkarpur 123
5.6 Distribusi PMA di Bodebekkarpur 123
5.7 ICOR Bodebekkarpur 128
5.8 Distribusi Kebutuhan Investasi Metropolitan Bodebekkarpur
130
vi
DAFTAR TABEL
TABEL Halaman
1.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan IPM DKI
Jakarta dan Bodebekkarpur Tahun 2012-2015
4
1.3 Kondisi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Terbesar di
Jawa Barat (Triwulan I Tahun 2016)
8
4.1 Ruang Lingkup Wilayah Dan Jumlah Penduduk
Metropolitan Bodebekkarpur Tahun 2010 Dan 2025
52
4.2 IPM Bodebekkarpur Tahun 2010-2015 53
4.3 PDRB Bodebekkarpur Tahun 2010-2015 54
5.1 Realisasi Investasi di Jawa Barat Periode Tahun 2011 –
2015 (Dalam Juta Rupiah)
108
5.2 Jumlah Proyek Investasi dan Tenaga Kerja di Jawa Barat
Periode Tahun 2011 – 2015
111
5.3 Sektor Usaha Proyek Investasi di Jawa Barat Periode Tahun
2011 - 2015
112
5.4 Pertumbuhan dan Distribusi Investasi di Wilayah
Bodebekkarpur Selama Periode Tahun 2011 – 2015
119
5.5 Pertumbuhan dan Distribusi PMDN di Wilayah
BodebekkarpurSelama Periode Tahun 2011 – 2015
120
5.6 Pertumbuhan dan Distribusi PMA di Wilayah
Bodebekkarpur Selama Periode Tahun 2011 – 2015
122
5.7 Perbandingan Pertumbuhan dan Share Investasi Jawa Barat
dengan Bodebekkarpur Periode Tahun 2011 – 2015
125
5.8 Perbandingan Perkembangan PMDN dan PMA Jawa Barat
dengan Bodebekkarpur Periode Tahun 2011 – 2015
126
5.9 ICOR Kabupaten /Kota di Metropolitan Bodebekkarpur
Periode Tahun 2012-2015
127
5.10 Rencana Kebutuhan Investasi Kabupaten/Kota Metropolitan 129
vii
Bodebekkarpur Periode Tahun 2016-2020
5.11 Rencana Kebutuhan Investasi Kabupaten/Kota Metropolitan
Bodebekkarpur Periode Tahun 2021-2025
130
5.12 Internal Factor Analysis Summary (IFAS) 143
5.13 External Factor Analysis Summary (EFAS) 144
5.14 Road Map Kebutuhan Investasi Metropolitan
Bodebekkarpur
149
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
1
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir
pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat hingga
daerah diarahkan untuk menggunakan semua sumberdaya yang dimilikinya untuk
mencapai tujuan tersebut yang diskenariokan dalam beragam bentuk serta bauran
skenario kebijakan serta program pembangunan ekonomi. Dalam
perkembangannya, skenario kebijakan serta program yang digagas oleh satu
pemerintah daerah serta pemerintah daerah lainnya memungkinkan adanya
perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi karena permasalahan satu daerah dengan
daerah lainnya juga berbeda, selain adanya faktor inovasi atau kreativitas masing-
masing daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunannya. Sebagai
bentuk implementasi dari kreativitas kebijakan serta mencermati permasalahan
yang ada, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat
berusaha merancang strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
inovasi-inovasi dalam rencana-rencana teknis bidang perencanaan.
Kesejahteraan penduduk dipengaruhi oleh berbagai indikator seperti
pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, dan indikator makro ekonomi lainnya.
Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang
dapat merepresentasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena
itu, tujuan dari pembangunan ekonomi di semua daerah berorientasi pada faktor-
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
2
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pada
kenyataannya dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah dihadapkan
pada sumber daya yang terbatas, baik itu anggaran pemerintah maupun
ketersediaan sumber daya yang lain seperti: lahan, tenaga kerja, teknologi,
wirausaha, dan modal. Dengan anggaran negara yang terbatas seharusnya mampu
dioptimalkan guna mencapai laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan yang relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi ini diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan,
namun demikian hal tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus didukung oleh infrastruktur
yang memadai serta kebijakan terkait yang dibuat daerah masing-masing,
sedangkan salah satu syarat agar wilayah tersebut memiliki kondisi infrastruktur
dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah dengan adanya peningkatan jumlah
investasi yang ditanamkan. Dalam konteks Jawa Barat ada tiga wilayah
metropolitan (Bodebekkarpur, Cirebon Raya dan Bandung Raya) yang akan
didisain dalam pengembangan investasi. Wilayah Metropolitan didefinisikan
merupakan wilayah cepat tumbuh penuh persaingan yang mempunyai peran
penting dalam membangun ekonomi wilayah, mensejahterakan masyarakat,
modernisasi, dan keberlanjutan pembangunan, sehingga perlu dikelola dengan
baik dan dikembangkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di daerah.
Fenomena perkembangan metropolitan di Jawa Barat ditandai oleh aglomerasi
ekonomi, aglomerasi penduduk, serta peningkatan intensitas lahan terbangun dan
aktivitas sosial masyarakat.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
3
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan di Jawa Barat, dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten Bogor, Kota
Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan
Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Metropolitan Bodebekkarpur
adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan
ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan
aglomerasi penduduk mencapai 11,6 juta jiwa terletak di 82 kecamatan dalam 7
Kabupaten/Kota yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, sebagian wilayah
Kabupaten Bekasi, sebagian wilayah Kabupaten Bogor, sebagian wilayah
Kabupaten Karawang dan sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta dengan total
luas 314.840 Ha (Sumber: BPS Jawa Barat, 2011).
Metropolitan Bodebekkarpur berlokasi tepat bersebelahan dengan
Metropolitan DKI Jakarta. Kedudukan Bodebekkarpur saat ini cenderung lebih
bersifat sebagai metropolitan level kedua (2nd tier) dan (hinterland) bagi DKI
Jakarta. Bodebekkarpur saat ini juga cenderung sering dikonotasikan sebagai kota
kediaman (dormitory town), sedangkan berbagai kegiatan yang memberikan nilai
tambah berlokasi di DKI Jakarta. Konsep Twin Metropolitan Bodebekkarpur dan
DKI Jakarta yaitu mengembangkan Bodebekkarpur sebagai metropolitan tingkat
pertama (1st tier) berdampingan dengan DKI Jakarta yang juga berperan sebagai
kota metropolitan tingkat pertama (1st tier). Kedepan wilayah Metropolitan
Bodebekkarpur dikembangkan sebagai metropolitan mandiri dengan sektor
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
4
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
unggulan industri manufaktur, jasa, keuangan, serta perdagangan, hotel, dan
restoran.
Berikut ini kita dapat melihat data laju pertumbuhan ekonomi dan
IndeksPembangunan Manusia (IPM) antara DKI Jakarta dan Metropolitan
Bodebekkarpur. Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan
ekonomi Metropolitan Bodebekkarpur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi
di atas DKI Jakarta. Dimulai pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015
Metropolitan Bodebekkarpur selalu tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi DKI
Jakarta. Sementara kalau dilihat dari perbandingan IPM, DKI Jakarta masih lebih
tinggi dibandingkan Metropolitan Bodebekkarpur. Angka IPM ini dapat mewakili
kondisi sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut.
Tabel 1.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan IPM
DKI Jakarta dan Bodebekkarpur Tahun 2012-2015
Tahun
Pertumbuhan Ekonomi (%) IPM
DKI Jakarta Rata-rata
Bodebekkarpur
DKI Jakarta Rata-rata
Bodebekkarpur
2012 6,53 6,49 77,53 70,65
2013 6,11 6,63 78,08 71,47
2014 5,95 5,98 78,39 71,83
2015 5,11 5,45 78,99 72,41
Sumber: BPS Tahun 2015 DKI Jakarta dan Jawa Barat (data diolah)
Konsep Twin Metropolitan antara DKI Jakarta dan Bodebekkarpur dapat
direalisasikan salah satunya dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
sehingga tingkat kesejahteraan dan IPM di wilayah tersebut dapat meningkat.
Salah satu penentu pertumbuhan ekonomi adalah investasi, maka agar target itu
dapat ditentukan secara realistis diperlukan suatu indikator yang berkaitan dengan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
5
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
investasi. Indikator yang diperlukan itu adalah Incremental Capital Output Ratio
(ICOR) atau rasio antara tambahan output dan tambahan modal. Jika sebuah
daerah mempunyai angka ICOR, maka daerah tidak akan menemui kesulitan lagi
menentukan berapa besarnya investasi yang diperlukan untuk mengejar target
pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Semakin kecil nilai ICOR semakin besar
produktivitas dan efisiensi dari investasi yang ditanamkan.
Dengan melihat ICOR suatu wilayah, lembaga yang melakukan
perencanaan ekonomi dapat memperkirakan berapa kebutuhan investasi yang
diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Apabila dari
APBD setempat tidak dapat menunjang besarnya investasi yang diperlukan, maka
sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi. Agar pelaksanaan pembangunan
dapat lebih operasional, maka target pertumbuhan harus dibuat lebih dahulu,
sebagai akibatnya maka koefisien ICOR tiap-tiap sektor harus ditentukan,
sehingga kebutuhan investasi di tiap-tiap sektor dapat ditentukan. Selain dampak
Invetasi terhadap ekonomi juga perlu dilihat bagaimana penyerapannya terhadap
tenaga kerja di wilayah Bodebekkarpur. Dengan demikian, ICOR memberikan
gambaran tentang efisiensi dalam penggunaan modal (capital), memberikan
gambaran tentang efisiensi penggunaan model produksi (capital intensive atau
labour intensive), dan merupakan alat perencanaan untuk memperkirakan
kebutuhan investasi. Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya
pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas
yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi akan memperkuat
pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
6
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
produksi. Oleh karena itu memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas
yang penting bagi pemerintah daerah mengingat investasi pemerintah hanya
merupakan bagian kecil dari total investasi.
Gambar 1.1
Kaitan Investasi dalam Pertumbuhan Wilayah
Dari gambar 1.1 diatas kita dapat melihat bagaimana pengaruh investasi
terhadap pertumbuhan wilayah dapat menyebabkan peningkatan lapangan kerja
dan juga pendapatan pemerintah. Akan tetapi hal ini juga sangat ditentukan oleh
kondisi infrastruktur dan juga daya saing wilayah itu sendiri. Oleh karena itulah
kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan berapa
Daya Saing
Wilayah
Infrastruktur
X = Ekspor
Investasi
C = Konsumsi
Lapangan Kerja Pendapatan
Pemerintah
G = Pembiayaan
Pemerintah
Pertumbuhan Wilayah
PDRB = C + I + G + (X-M)
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
7
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
besarnya investasi yang tertanam di wilayah tersebut. Perbaikan iklim investasi
bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, namun merupakan tanggung
jawab seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat secara umum. Kebijakan
desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2001
telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk turut berperan besar dalam
upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Dengan
kewenangan di bidang pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah
daerah untuk lebih leluasa dalam menciptakan iklim investasi di daerahnya
masing-masing. Proses pengambilan kebijakan pembangunan yang sebelumnya
lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat, selanjutnya menjadi lebih dekat
dengan masyarakat di daerah. Kesiapan dan kemampuan daerah dalam berkreasi,
merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di daerah termasuk
dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk menjawab tantangan
tersebut, langkah awal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
adalah menghitung besarnya perkiraan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai
target pertumbuhan yang akan ditetapkan.
Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan
lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karena memperbaiki iklim
investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintah, terutama
negara-negara yang memiliki daya saing investasi yang rendah seperti Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi iklim investasi di Indonesia dinilai masih
memprihatinkan. Beberapa hasil survei lembaga internasional, memperlihatkan
bahwa posisi peringkat daya saing investasi Indonesia masih berada pada
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
8
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
kelompok peringkat bawah dan selalu berada di bawah negara-negara di sekitar
kita, seperti Thailand dan Malaysia. Peringkat ini juga cenderung mengalami
penurunan secara signifikan.
Hal ini menunjukkan seriusnya persoalan iklim investasi di Indonesia yang
harus segera disikapi oleh semua pihak. Di era globalisasi yang bercirikan
liberalisasi perdagangan dan persaingan antar bangsa yang semakin sengit,
segenap sektor ekonomi harus mampu menghasilkan barang dan jasa berdaya
saing tinggi. Wilayah Bodebekkarpur memiliki potensi pembangunan yang besar
dan beragam. Pengelolaan yang baik terhadap sektor-sektor tersebut dapat
mengembangkan produk-produk unggulan. Berdasarkan paparan diatas investasi
merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi di wilayah Bodebekarpur agar dapat meningkatkan
produktivitasnya dan dapat menjadi metropolitan mandiri dan menjadi Twin
Metropolitan dari DKI Jakarta.
Tabel 1.2
Kondisi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Terbesar di Jawa Barat (Triwulan I Tahun 2016)
No. Kab./Kota Investasi Tenaga Kerja
Jumlah (Rp Juta) Ratio (%) Jumlah (Orang) Ratio (%)
1 Kab Bekasi 18.615.241 52,41 28.485 38,00
2 Kab Karawang 4.470.202 12,59 7.803 10,41
3 Kab Bogor 3.184.189 8,97 7.567 10,10
Sumber: BPMPT Jawa Barat
Berdasarkan data tabel 1.2 kita dapat melihat tingginya realisasi investasi
yang ada di wilayah Bodebekkarpur. Peringkat pertama yang tertinggi adalah di
Kabupaten Bekasi sebesar Rp.18,615 triliun dengan penyerapan tenaga kerja
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
9
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
sebesar 28.485 orang. Hal ini menandakan adanya korelasi antara investasi
dengan penyerapan tenaga kerja yang ada, karena dengan adanya tambahan
investasi maka akan dapat menaikan produktivitas barang dan jasa di daerah
tersebut yang ditandai dengan kenaikan PDRB di daerah tersebut. Berdasarkan
hasil studi diperoleh bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Barat sebesar 1 % maka akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 89.772
orang.
Rencana teknis pengembangan metropolitan Bodebekkarpur sampai
dengan tahap implementasinya, selain sudah dilengkapi dengan aturan hukum
perundang-undangan dalam bentuk Perda, pada tahap selanjutnya diharapkan
dapat didukung dengan adanya rencana kerja teknis maupun pentahapan
implementasi kebijakan yang terstruktur dan terukur. Untuk itu, dalam kerangka
tersebut salah satunya dibutuhkan desain perencanaan kebutuhan investasi di
kawasan Bodebekkarpur. Perencanaan kebutuhan investasi di kawasan
Bodebekkarpur diantaranya didasari pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi
dan finansial dengan memperhatikan bahwa kawasan Bodebekkarpur merupakan
bagian dari pusat penggerak perekonomian Jawa Barat, terutama dilihat dari
indikator perkembangan investasi langsung (direct investment) di Jawa Barat.
Dengan adanya fenomena dan latar belakang tersebut perlu kiranya
penyusunan kebutuhan investasi yang ada di wilayah Bodebekkarpur untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, peningkatan
daya saing, dan keberlanjutan masyarakat melalui pengembangan metropolitan
mandiri berbasis industri manufaktur, industri keuangan, jasa, perdagangan, hotel,
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
10
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
dan restauran di wilayah Bodebekkarpur dalam menghadapi dinamika regional
dan global.
1.2 Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian
Sebagai wilayah yang berkembang cepat dan menuju status metropolitan
kembar bersama DKI Jakarta, Metropolitan Bodebekkarpur akan memerlukan
investasi yang berfungsi untuk mendukung status tersebut. Kebutuhan investasi
ini masih memerlukan kalkulasi seberapa besar dan upaya yang dilakukan agar
kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Oleh karena itu kajian ini dilaksanakan
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
a) Bagaimana kondisi dan perkembangan investasi di Bodebekkarpur
selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 – 2015. .
b) Bagaimana model penghitungan ekonomi khususnya besarnya kebutuhan
investasi di wilayah Metropolitan Bodebekkarpur.
c) Bagaimana kesiapan Metropolitan Bodebekkarpur dan secara khusus
strategi apa yang harus dilakukan untuk menarik investasi.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
11
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
1.3 Tujuan dan Sasaran
Secara umum tujuan kajian ini adalah memperkirakan kebutuhan investasi
secara makro untuk wilayah Bodebekkarpur dalam mencapai target pertumbuhan
ekonomi yang ditetapkan. Adapun secara khusus sasaran penyusunan analisis
kebutuhan investasi wilayah Bodebekkarpur adalah sebagai berikut:
1) Teridentifikasinya gambaran perkembangan investasi selama lima tahun
terakhir dari tahun 2011 – 2015 di Bodebekkarpur.
2) Tersedianya model penghitungan ekonomi khususnya besarnya kebutuhan
investasi di wilayah Metropolitan Bodebekkarpur.
3) Teridentifikasinya kebijakan pemerintah terkait peran dan peluang
Metropolitan Bodebekkarpur dalam posisinya sebagai Twin Metropolitan
dengan DKI Jakarta.
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan
a) Penyusunan dokumen berupa kajian Rencana Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bodebekkarpur.
b) Koordinasi dan sinergi antar stakeholders terkait perencanaan kebutuhan
investasi Metropolitan Bodebekkarpur
c) Melakukan pengumpulan data berupa data sekunder dan primer, serta
menghimpun informasi dari berbagai stakeholder terkait kajian melalui
survey lapangan.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
12
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN
2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode
tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB
pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit
usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan
jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas
dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun
dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan
sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.
Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan
ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak
dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui
perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit).
Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan
PDRB menurut harga konstan.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
13
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan
tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan
pendekatan pendapatan.
1) Pendekatan Produksi
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas
barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah
suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit
produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha
(sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2)
pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan
air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7)
pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa
perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).
2) Pendekatan Pengeluaran
Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen
permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah
tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3)
pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5)
ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).
3) Pendekatan Pendapatan
Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa
yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses
produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
14
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal
dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak
langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak
tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).
PDRB perkapita sebagai proxy dari pendapatan perkapita merupakan
gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk
akibat dan adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita merupakan
gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikut
sertaannya dalam proses produksi. Kedua indikator tersebut biasanya digunakan
untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data
tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan
kemakmuran.
2.2 Investasi
Dalam konsep ekonomi investasi merupakan tambahan terhadap stok
kapital. Pengertian kapital secara fisik adalah seluruh barang modal yang
digunakan dalam proses produksi seperti mesin, bangunan, kendaraan dan
peralatan serta lainnya. Dalam sistem pembukuan neraca perusahaan, yang
dimaksud kapital adalah harta tetap (fixed assets) suatu badan usaha. Secara
umum kapital sering disebut sebagai Gross Capital Stocks merupakan
akumulasi/penumpukan pembentukan modal bruto dari tahun ke tahun yang
digunakan untuk menghasilkan produk baru.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
15
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Menurut konsep ekonomi mikro, penambahan asset perusahaan untuk
meningkatkan skala operasi diartikan sebagai investasi. Asset yang dimaksud
mencakup asset seperti bangunan, mesin, peralatan, dan sejenisnya dan asset
lancar seperti uang serta asset lain yang dapat segera diuangkan. Sedangkan dalam
konsep ekonomi makro, investasi dapat diartikan sebagai penambahan fisik atas
barang-barang modal tetap dan perubahan stok (sesuai konsep penghitungan
produk Domestik Bruto/PDB atau PDRB Pengertian lain investasi sebagaimana
dijelaskan dalam System ofNational Accounts (SNA) adalah bahwa Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) identik dengan besarnya investasi fisik (real
investment) yang direalisasikan di suatu Negara/wilayah pada suatu waktu tertentu
(physical domestic investment). Disebut PMTB karena di dalamnya tidak
termasuk perubahan stok (inventory). Sedangkan yang disebut sebagai
pembentukan Modal Bruto (PMB) adalah bahwa apabila didalamnya termasuk
perubahan stok. Selanjutnya dalam tulisan ini akan lebih difokuskan pada
komponen PMTB.
Pembentukan barang-barang modal atau sering disebut dengan istilah
PMTB, meliputi pembuatan dan pembelian barang modal baru baik dari dalam
negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah. Untuk
lebih jelasnya, cakupan pembentukan modal tetap secara ringkas dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Barang modal baru dalam bentuk konstruksi, mesin-mesin, alat pengangkutan
dan perlengkapan yang mempunyai umur satu tahun atau lebih;
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
16
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
b. Biaya untuk perubahan dan perbaikan berat barang-barang modal yang akan
meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian;
c. Pengeluaran untuk pengembangan dan pembukaan tanah, perluasan areal hutan
dan daerah pertambangan serta penanaman dan peremajaan tanaman keras;
d. Pembelian ternak produktif untuk keperluan pembiakan, pemerahan susu,
pengangkutan dan sebagainya, tidak termasuk untuk dipotong;
e. Margin perdagangan dan ongkos-ongkos lain yang berkenaan dengan transaksi
jual beli tanah, sumber mineral, hak penguasaan hutan, hak paten,hak cipta dan
barang-barang modal bekas.
Sedangkan stok (inventory) dapat diartikan sebagai penjumlahan dari
barang-barang jadi yang belum terjual, barang-barang setengah jadi serta bahan-
bahan yang belum terpakai/digunakan. Stok akhir tahun dikurangi stok awal tahun
merupakan perubahan stok, yang merupakan bagian dari investasi sebagaimana
dimaksud di atas.
Pada hakikatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana yang
digunakan untuk membei barang – barang modal dan perlengkapan produksi guna
menambah kemampuan produksi barang dan jasa saat ini dengan harapan
memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan
menjadi dua, yaitu :
a. Investasi pada financial assets, biasanya dilakukan di pasar uang, contohnya
berupa sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, commercial paper, dan
sebagainya. Atau dapat juga dilalukan di pasar modal, seperti misalnya berupa
obligasi, saham, waran, opsi, dan sebagainya.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
17
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
b. Investasi pada real assets, dilakukan dalam bentuk pendirian pabrik, pembelian
assets produktif, pembukaan perkebunan dan pembukaan tambang.
2.2.1 Proses Investasi
Proses investasi dilakukan melalui beberapa tahapan, proses ini
menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan
investasi. Berikut tahapan proses investasi :
a. Menentukan tujuan investasi
Sebelum melakukan proses investasi, ada tiga hal yang perlu
dipertimbangkan dalam hal ini, yaitu : tingkat resiko (rate of risk), tingkat
pengembalian yang diharapkan (expected rate of return), dan ketersediaan
jumlah dana yang diinvestasikan. Umumnya hubungan antara return dan risk
bersifat linier, artinya semakin besar tingkat risiko (rate of risk), maka semakin
besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan (expected rate of return).
b. Melakukan Analisis
Investor harus melakukan analisis terhadap suatu efek atau sekelompok
efek. Penilaian ini bertujuan salah satunya adalah untuk mengidentifikasi efek
yang salah harga (mispriced), dengan kata lain apakah harganya terlalu tinggi
atau terlalu rendah. Oleh karena itu ada dua pendekatan yang digunakan untuk
mengetahuinya, yaitu:
1) Pendekatan Fundamental
Pendekatan fundamental didasarkan pada informasi - informasi yang
dikeluarkan oleh administrator bursa efek maupun oleh emiten.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
18
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
2) Pendekatan Teknikal
Pendekatan teknikal didasari pada data perubahan harga saham yang
terjadi di masa lalu untuk memperkirakan harga saham di masa
mendatang. Dengan kata lain para analis akan memperkirakan pergeseran
demand dan supply dalam jangka pendek, serta berusaha untuk
cenderung mengabaikan risiko dan pertumbuhan earning dalam
menetapkan barometer dari supply dan demand.
c. Melakukan Pembentukan Portofolio
Pada tahap ini akan dilakukan proses identifikasi terhadap efek – efek
mana yang akan dipilih serta berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan
pada masing – masing efek. Efek yang dipilih dalam pembentukan portofolio
adalah efek yang memiliki koefisien korelasi negatif (hubungan berlawanan).
Hal ini untuk memperkecil risiko.
d. Melakukan Evaluasi Kinerja Portofolio
Setelah portofolio terbentuk, selanjutnya melakukan evaluasi atas kinerja
portofolio, baik pada tingkat keuntungan yang diharapakan maupun pada risiko
yang ditanggung. Sebagai tolok ukurnya dapat menggunakan du acara, yaitu :
1) Measurement Assets, yaitu penilaian kerja portofolio atas dasar aset yang
telah ditanamkan dalam portofolio, contohnya dengan menggunakan rate
of return.
2) Comparison, yaitu penilaian atas dasar pembandingan dua set portofolio
yang memiliki risiko yang sama besar.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
19
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
e. Melakukan Revisi Kinerja Portofolio
Tahap revisi kinerja portofolio merupakan tindak lanjut dari sebelumnya
yaitu tahap evaluasi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi selanjutnya akan
dilakukan revisi terhadap efek – efek yangmembnagun portofolio tersebut jika
komposisi portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi,
misalkan rate of return-nya lebih rendah dari yang diinginkan. Revisi tersebut
dapat dilakukan secara total maksdunya melakukan likuidasi atas portofolio yang
ada, kemudian membentuk portofolio yang baru. Atau dapat dilakukan secara
terbatas, yaitu melakukan perubahan atas komposisi dana yang dialokasikan pada
masing – masing efek yang membentuk portofolio tersebut.
2.2.2 Daya Tarik Investasi
Melihat bagaimana investasi itu ditanamkan, maka perlu adanya
daya tarik investasi dalam suatu daerah guna meningkatkan nilai investasi
itu sendiri. Berikut ini adalah daya tarik investasi bagi para investor :
1. Kelembagaan
a. Kepastian hukum
b. Aparatur dan pelayanan
c. Kebijakan daerah
d. Kepemimpinan lokal
2. Keamanan, Politik, Sosial Budaya
a . Keamanan
b. Politik dan Budaya
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
20
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
3. Ekonomi Daerah
a. Potensi dan Ekonomi
b. Struktur ekonomi
4. Tenaga Kerja
a. Ketersediaan tenaga kerja
b. Kualitas tenaga kerja
c. Biaya tenaga kerja
5. Infrastruktur Fisik
a. Ketersediaan infrastruktur fisik
b. Kualitas infrastruktur fisik
Gambar 2.1
Faktor penarik investasi
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
21
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
2.2.3 Pendekatan Investasi
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju
pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan aspek pemerataan adalah
melalui percepatan investasi baik yang dilakukan oleh investor demestik maupun
investor asing. Upaya untuk memberikan kepastian hukum terkandung di dalam
undang-undang tersebut bertujuan untuk:
1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Menciptakan lapangan kerja;
3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4) Meningkatkan daya saing usaha;
5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7) Mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam Undang-Undang tersebut juga
memuat kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di
wilayah masing-masing yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Investasi dalam hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang
kondusif, penguatan daya saing perekonomian baik secara lokal, nasional dan
internasional. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat empat hal
pendekatan investasi, diantaranya:
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
22
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
A. Pendekatan Tata Ruang / Wilayah
Berdasarkan RTRW Kota Bekasi, pengembangan kawasan dapat terbagi
menjadi kawasan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, ruang terbuka
hijau dan gas – energi. Pembagian kawasan berdasarkan kondisi potensial
demografis dan geografis akan menjadi daya dukung investasi atau penanaman
modal. Pada akhirnya, akan lebih mudah mendeskripsikan fasilitas penanaman
modal, ketenagakerjaan, serta kemudahan lainnya untuk melaksanakan kemitraan
antara pemerintah daerah dan swasta.
B. Pendekatan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat merupakan
pedoman dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta
bersifat indikatif. Selain dari itu, RPJMD berfungsi sebagai dokumen publik yang
merangkum rencana pembangunan daerah lima tahunan dibidang pelayanan
umum pemerintahan.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
23
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Gambar 2.2
Pedoman Rancangan Rencana Investasi Provinsi Jawa Barat
C. Pendekatan Publik-Private Partnership
Kerjasama (cooperation) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai
suatu sumber efisiensi dalam kerangka perbaikan kualitas pelayanan. Kerjasama
telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi
(economies of scales). Dalam area praksis ekonomi, kerjasama dalam bentuk
pembelanjaan atau pembeliaan, misalnya, telah membuktikan manfaat dimana
pembelian dalam skala besar – melebihi “threshold points” akan lebih
menguntungkan daripada dalam skala kecil. Dengan kerjasama tersebut biaya
overhead ( overhead cost ) akan teratasi meskipun dalam skala yang kecil. Lebih
lanjut, dalam konteks kerjasama, sharing dalam investasi, misalnya, akan
memberikan hasil akhir yang lebih memuaskan seperti dalam penyediaan fasilitas
dan peralatan, serta pengangkatan spesialis dan administrator.
Pedoman Rancangan Rencana Investasi Provinsi Jawa Barat
RPJM Nasional
Acu
an
Acu
an
RPJPD Provinsi
Jawa Barat
RPJMD Provinsi
Jawa Barat
Pedo
man
Rencana
Investasi
Provinsi
Jawa Barat
RPJP Nasional
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
24
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Berkaitan dengan public service, kerjasama juga dapat meningkatkan
kualitas pelayanan, misalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas dimana
masing-masing pihat tidak dapat membelinya sendiri. Dengan kerjasama, fasilitas
pelayanan yang mahal harganyadapat dibeli dan dinikmati bersama, seperti pusat
rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi, dan sebagainya.
Gambar 2.3
Bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta (Kemitraan)
Pemda
Swasta
Kerjasama
Masyarakat
Keterbatasan SDM
Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan Teknologi
Kuantitas & Kualitas
Pelayanan
Consortia : sharing sumber daya
Joint Purchasing
Equipment Sharing
Cooperative Construction
Contract Service
Efisiensi
Perbaikan
Kualitas
Pelayanan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
25
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Bentuk pengaturan kerjasama (forms of cooperation arrangements) antara lain :
1) Consortia; yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumber daya, karena
lebih mahal bila ditanggung sendiri – sendiri; misalnya pendirian
perpustakaan dimana sumber daya seperti buku – buku, dan pelayanan
lainnya dapat digunakan bersama – sama oleh mahasiswa, pelajar dan
masyarakat public daripada masing – masing pihak mendirikan sendiri
karena lebih mahal.
2) Joint Purchasing; yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian
barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
3) Equipment Sharing; yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan
yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
4) Cooperative Construction; yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan
bangunan, seperti pusat rekreasi, gedung perpusatakaan, lokasi parkir,
gedung pertunjukan, dan sebagainya.
5) Joint Service; yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan
publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana
setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan
tersebut.
6) Contract Service; yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu
mengontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu,
misalnya pelayanan air minum, persampahan, dan sebagainya. Jenis
pengaturan ini lebih mudah dibuat dan dihentikan, atau ditransfer ke pihak
lain.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
26
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
7) Pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya,
misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), fasilitas
pergudangan dan sebagainya.
D. Pendekatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan kesejahteraan
masyarakat karena usaha ini merupakan upaya strategis dalam rangka
mewujudkan bagian terbesar dari aktivitas masyarakat Indonesia. UMKM
memiliki peran sangat penting dalam menyerap tenaga kerja yang dimana tidak
semua sektor formal dapat menampungnya.
2.3 Pengertian Output dan Nilai Tambah
Output adalah hasil yang diperoleh baik berbentuk barang atau jasa dari
pemanfaatan seluruh faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, kapital dan
kewirausahaan. Output ini merupakan seluruh nilai tambah neto atas dasar biaya
faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha, atau dari sudut
produksi barang/jasa yang diminta disebut sebagai permintaan akhir. Dari segi
ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang
dihasilkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam suatu periode tertentu.
Output nasional ini biasa disebut Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan pada
tingkat wilayah regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Yang
dimaksud output dalam pengertian ICOR adalah tambahan (flow) produk dari
hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dilihat dari sudut pandang
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
27
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
perusahaan, output mencakup nilai komoditi yang dihasilkan selama suatu periode
dan nilai perubahan stok komoditi yang masih dalam proses.
Output dinilai atas dasar harga produsen dan nilainya bersifat bruto karena
masih mengandung nilai penyusutan. Konsep nilai tambah berkaitan erat dengan
konsep penghitungan output. Keduanya merupakan konsep penghitungan neraca
ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Nilai tambah adalah suatu
tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan
barang dan jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena mengalami proses
produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi.
Sedangkan input antara mencakup seluruh komoditi yang habis atau dianggap
habis dalam suatu proses produksi, seperti bahan baku, bahan penolong, bahan
bakar, listrik dan lain sebagainya. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar
harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen
dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Nilai tambah bruto inilah yang
dipakai dalam penghitungan ICOR.
2.4 Rasio Modal Output (COR) dan Rasio Modal Output Marginal (ICOR)
Pengertian ICOR sebenarnya didasarkan pada konsep rasio modal
terhadap Output atau Capital Output Ratio (COR), dimana konsep yang sama
dikenal sebagai koefisien nilai modal (pembentukan modal) dengan nilai output.
Koefisien modal output menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk
memproduksi satu unit output. Konsep ini mendasari pemikiran tentang tambahan
modal (investasi) yang diperlukan untuk meningkatkan output sebanyak satu unit
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
28
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
atau satuan. Dalam ilmu ekonomi secara umum dikenal dua konsep rasio modal
output, yaitu :
a. Rasio modal-output atau Capital Output Ratio (COR).
Rasio yang menunjukkan hubungan antara persediaan modal yang ada dengan
output yang dihasilkan, yang sering dikenal dengan Average Capital Output
Ratio(ACOR). Nilai COR diperoleh dengan cara membandingkan antara
akumulasi modal yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan pada
suatu periode tertentu.
b. Rasio Modal-Output Marginal atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Rasio yang menunjukkan besarnya tambahan kapasitas (investasi) baru yang
dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output.
Perbedaan antara rasio modal dan rasio marginal adalah rasio modal
bersifat statis, sedangkan rasio marginal bersifat dinamis karena menunjukkan
tambahan atau kenaikan. Maka konsep yang sering digunakan untuk melihat
perilaku investasi (efisiensi) dan kebutuhan investasi yang akan datang adalah
konsep ICOR. Rasio modal output marginal mengacu kepada teori Harrod-
Domard yaitu menunjukkan hubungan antara peningkatan stok kapasitas produksi
dan kemampuan masyarakat untuk manghasilkan output. Semakin tinggi
peningkatan stok kapasitas produksi (ΔK), semakin tinggi pula kemampuan
masyarakat untuk menghasilkan output atau tambahan output yang dihasilkan
(ΔY).
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
29
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Memperkirakan koefisien COR atau ICOR untuk mendapatkan gambaran
tentang kebutuhan investasi pada masa yang akan datang, bukan merupakan suatu
hal yang mudah karena keadaan koefisien tidak hanya ditentukan oleh investasi
yang ditanamkan saja tetapi akan dipengaruhi oleh tingkat penerapan dan
perkembangan teknologi dalam proses produksi yang digunakan. Oleh sebab itu
dalam pencapaiannya ICOR hanya digunakan untuk mengestimasi kebutuhan
investasi dalam jangka yang tidak terlalu panjang. Secara matematis ICOR
dinyatakan sebagai rasio antara pertumbuhan modal (investasi) terhadap tambahan
output, atau dinotasikan sebagai berikut :
Keterangan :
ΔK = Investasi atau penambahan kapasitas
ΔY = Pertumbuhan atau penambahan Output
Secara teoritis ICOR dapat diukur melalui bentuk fisik atau nilai. Namun
untuk memudahkan penghitungan ICOR selalu dilakukan dalam bentuk nilai.
Sebenarnya ICOR dapat dibagi ke dalam Net ICOR (ICOR bersih) dan Adjusted
ICOR (ICOR yang disesuaikan). Net ICOR menginterprestasikan ICOR telah
bersih dari perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor-faktor lain, seperti
tambahan tenaga kerja, kemampuan teknologi dan lain sebagainya. Konsep ini
mempertimbangkan ICOR dengan suatu asumsi Ceteris Paribus, yaitu bahwa
pasokan faktor-faktor lain dianggap konstan. Sedangkan Adjusted ICOR
mengasumsikan bahwa investasi diikuti oleh perubahan-perubahan dalam faktor –
faktor lain. Yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep Net ICOR karena
secara metodologis lebih mudah dan data dasar bagi penyusunan ICOR cukup
ICOR = ΔK / ΔY
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
30
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
tersedia. Namun demikian, itu akan menyesatkan apabila kita menduga bahwa
kenaikan output semata-mata disebabkan oleh akumulasi modal.
2.5 Penelitian Terdahulu
1. Penelitian yang dilakukan oleh Made Antara (2007) dengan penelitiannya yang
berjudul Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Basis Dan Non Basis Dalam
Perekonomian Regional Bali, Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut
bahwa terindikasi 4 sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan,
hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa.
Dalam menentukan pertumbuhan ekonomi digunakan duaskenario yaitu
berdasarkan trend linear dan target optimistik dimana semakintinggi
pertumbuhan maka kebutuhan investasi semakin besar.
2. Nuhfil Hanani dan Iwan Nugroho (2004) dalam penelitiaanya yang berjudul
Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Sektor Pertanian: Suatu
pendekatan input-output, disimpulkan bahwa Nilai ICOR sub sektor tanaman
pangan berkisar dari 1.309 hingga 0.57; sub sektor peternakan berkisar
dari1.338 hingga 1.149; sub sektor perkebunan berkisar dari 1.59 hingga
1.405;dan sub sektor perikanan berkisar 4.798 hingga 3.98. Proyeksi kebutuhan
investasi sektor pertanian selama 1999 hingga 2004 berkisar dari 2127 hingga
2386 triliun rupiah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
nilai ICOR maka kebutuhan investasi semakin besar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Nugroho (2007) dengan penelitiannya
yang berjudul Pengembangan Dan Kebutuhan Investasi SektorAir Bersih Di
Provinsi Jawa Timur, Adapun kesimpulan dari penelitiantersebut bahwa
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
31
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
peningkatan investasi dari 1.286 triliun menjadi 1.582 triliunmeningkatkan
kapasitas produksi dari 31.0 menjadi 43.7 m3. Partisipasiswasta dalam sektor
Air Bersih adalah kunci penting untuk memperbaiki manajemen dan efisiensi,
menurunkan tingkat kebocoran, meningkatkan pelayanan, menarik investasi
dan untuk kepentingan pembangunan sektor air bersih dalam jangka panjang.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iwan Nugroho dan Nuhfil Hanani (2007)
yang berjudul Studi Investasi untuk Pengembangan Komoditi Pertanian di
Provinsi Lampung: Pendekatan input-output, disimpulkan bahwa ICOR
subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan di
Lampung masing-masing sebesar 0.66, 0.25, 3.04, dan 0.16. Nilai ICOR
tanaman pangan dan perkebunan kurang dari satu menunjukkan bahwa sector
tersebut relatif efisien sehingga memungkinkan diusahakan oleh sebagian besar
petani. ICOR rendah menunjukkan bahwa untuk menghasilkan output
membutuhkan investasi yang relatif sedikit.
5. Putu Ayu (2009) dalam penelitiaanya yang berjudul Analisis Kesempatan
Kerja Sektoral di Kabupaten Bangli Dengan Pendekatan Pertumbuhan
Berbasis Ekspor disimpulkan bahwa Sektor basis kesempatan kerja di
Kabupaten Bangli pada tahun awal penelitian adalah sektor pertanian dan
sektor industri pengolahan. Sepuluh tahun kemudian sector basis bertambah
menjadi tiga sektor yaitu masuknya sektor pertambangan dan penggalian.
Sektor-sektor ini adalah sector yang mampu menyerap tenagakerja lebih dari
cukup sehingga dapat menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan lokal
(Kabupaten Bangli) dan juga untuk daerah lain.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
32
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Kerangka Penelitian
Analisis investasi di suatu daerah, sangat diperlukan untuk dapat
menyusun strategi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Analisis investasi baik secara makro ataupun mikro harus dilakukan berdasarkan
visi dan misi yang dimiliki oleh setiap kota/kabupaten. Hal ini diperlukan supaya
analisis investasi dapat menjadi dasar yang tepat bagi penyusunan strategi
investasi di kota/kabupaten untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan
ekonomi daerah.
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara tambahan
output dan tambahan modal akan menjadi alat untuk menentukan produktivitas
dan efisiensi investasi disuatu daerah. Angka ini akan membantu pengambil
keputusan di suatu daerah dalam membuat strategi investasi yang mendukung
pertumbuhan ekonomi yang diharapkan karena ICOR akan memberikan perkiraan
mengenai kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan tertentu. Dengan begitu,
maka penyerapan tenaga kerja di tiap daerah akan dapat di perkirakan dan dapat
digunakan dalam penyusunan strategi ketenagakerjaan.
Analisis kebutuhan investasi harus diakukan baik dalam konteks makro
maupun sektoral. Karena konteks sektoral akan mampu mendukung kebutuhan
investasi dalam konteks yang lebh besar. Untuk dapat menyusun hal tersebut
maka sangat diperlukan sekali pemahaman atas potensi wilayah metropolitan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
33
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Bodebekkarpur agar dapat diketahui kekuatan dan bahkan kelemahan apa yang
dimilki daerah sehingga dapat disusun strategi investasi yang sesuai dengan
peluang dan ancaman yang ada. Hal ini juga perlu didukung dengan pemahaman
konsep dan teori yang kuat agar apa yang direncanakan lebih terarah dan terukur.
Daerah juga harus membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan dan apa
yang akan dilakukan di daerah lain, sehingga dapat mengambil hal-hal positif
yang dapat mendukung strategi investasi yang lebih baik. Dengan begitu
diharapkan analisis kebutuhan investasi yang dilakukan dapat lebih dapat menjadi
dasar yang kuat bagi pelaksanaan strategi investasi guna mendukung pencapaian
target pertumbuhan ekonomi daerah. Gambar 3.1 menjelaskan mengenai
rangkaian antara banyak hal tersebut.
Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran
Analisis
Kebutuhan
Investasi :
1. Makro
2. Strategi
investasi
Kesimpulan
dan
Rekomendasi Visi & Misi
Konteks
Mikro:
Peluang
dan
Tantangan
SWOT
Konteks
Makro
Potensi
wilayah
Metropolitan
Bodebekkarpur
Referensi
Komparasi
Konsep
&
Teori
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
34
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
3.2 Objek Penelitian
Dalam penelitian ini subjek penelitian-nya adalah wilayah Metropolitan
Bodebekkarpur, sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Investasi
baik itu PMA maupun PMDN di Bodebekkarpur.
3.3 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif
karena bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui kebutuhan investasi di
Bodebekkarpur. Penelitian ini mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan, dan
menganalisis serta mendeskripsikan data dan informasi-informasi yang ada
mengenai kenyataan yang terjadi mengenai kebutuhan investasi di
Bodebekkarpur. Data utama yang digunakan adalah data sekunder, tentang
investasi, Infrastruktur, dan PDRB. Disamping data sekunder juga dilakukan
pengumpulan data melalui data primer dengan pendekatan observasi dan dengan
menggunakan kuosioner.
3.3.1 Metode Pengumpulan Data
Ada dua macam teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam
pengkajian ini, yaitu:
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus
menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data
dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau
tempat objek penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data yang
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
35
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
dilakukan dengan menggunakan data primer ini ialah dengan cara surveike
beberapa Provinsi yang juga memiliki kawasan metropolitan seperti
Provinsi Sumatera Utara dengan Kawasan Medan, Binjai, dan Deli
Serdang (Mebidangro) serta Provinsi Jawa Timur dengan Kawasan Gresik,
Bangkalan, Kertosono, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan
(Gerbangkertosusilo), dan Sarbagita (Denapsar, Badung, Giayanyar,
Tabanan) di Bali.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh
studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.
Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip
resmi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS, maupun
instansi-instansi lainnya.
3.3.2 Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
pendekatan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memaparkan
semua data dan informasi berdasarkan data yang bersumber pada data sekunder,
jurnal, artikel, studi literatur, hasil survei, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya
yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini
berupa data kuantitatif investasi, data PDRB, serta data infrastruktur di
Bodebekkarpur.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
36
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Proses Penelitian Analisa Deskriptif
Gambar 3.2
Proses Penelitian Analisa Deskriptif
Analisis Data Deskriptif
Dikembangkan oleh Miles & Rubermas
Gambar 3.3
Analisa Data Deskriptif
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Penyajian Data
Penarikan Kesimpulan
Pengumpulan Data Analisis Data
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
37
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
3.4 Metode Perhitungan
3.4.1 Metode Perhitungan Aspek Ekonomi
a) Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
b) Analisis Pendapatan Perkapita
3.5 Metode Analisis ICOR (Incremental Capital Output Ratio)dan Rencana
Kebutuhan Investasi
3.5.1 ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang
menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk
menaikkan/ menambah satu unit output. ICOR juga digunakanuntuk mengukur
berapa investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Jenis Icor :
a) Icor Tanpa Tenggat Waktu
Investasi yang diberikan tahun itu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi
tahun itu juga.
Rumus :
it
it
it
itg
Y
I
ICOR
1001
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
38
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
b) Icor Tenggat Waktu Satu Tahun
Investasi yang diberikan tahun itu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi
tahun berikutnya.
Rumus :
c) Icor Tenggat Waktu Lebih Dari Satu Tahun
Investasi yang diberikan tahun itu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih
dari satu tahun misalkan tahun ke 2, ke 3, ke 4 dst.
Rumus :
Keterangan :
3.5.2 Formula Menghitung Rencana Kebutuhan Investasi
it
it
it
itg
Y
I
ICOR
1001
1
it
it
it
itg
Y
I
ICOR
1001
2
tahun tisektor PDRBn Pertumbuha g
tahun tt
i aktivitas i
Investasi I
tahun tisektor ICOR
it
itICOR
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
39
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
BAB IV
GAMBARAN UMUM WILAYAH
4.1 Kondisi Fisik dan Geografis
Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5̊ 50’ - 7̊ 50’
Lintang Selatan dan 104 ̊ 48’ – 108 ̊ 48’ Bujur Timur, dengan batas-batas
wilayah:
Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta ;
Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah ;
Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ;
Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.
Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang
kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta
dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan
konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10%
dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan
tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan
debit air permukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th.
Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam
27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut,
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang,
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
40
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota
Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok,
Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626
kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.
Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena
aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi
lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa. Wilayah
Metropolitan terdiri atas kawasan perkotaan dan kawasan pinggiran perkotaan
yang saling memiliki keterkaitan fungsional.
Karakteristik kawasan Metropolitan kependudukan merupakan pusat
konsentrasi penduduk (Goheen, 1971; Yeates dan Garner, 1980; Goodman, 1980)
Standar Jumlah Penduduk
a. Standard Metropolitan Statistical Area (SMSA) : satu kota berpenduduk min.
50.000 jiwa; ataudua kota atau lebih yang berintegrasi dengan jumlah
penduduk kota induk min. 50.000 jiwa dan kota kecil min. 15.000 jiwa
b. National Urban Development Strategy (NUDS) : satu kota berpenduduk min.
1 juta jiwa c. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan No.15 thn
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruangkawasan perkotaan terkait
secara fungsional dan terintegrasi berpenduduk min. 1 juta jiwa .
Karakteristik kawasan Metropolitan berdasarkan ekonomi merupakan
pusat pertumbuhan wilayah, berperan menggerakan perekonomian, dan umumnya
bersifat non pertanian ditandai dengan proporsi lahan terbangun yang lebih tinggi.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
41
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Karakteristik kawasan Metropolitan berdasarkan mobilitas penduduk merupakan
tingginya pergerakan antara kota inti dengan wilayah pendukung di sekitarnya.
Struktur Kawasan, mempunyai satu pusat (monocentric) ataupun lebih dari satu
(polycentric) dengan ketepaduan infrastruktur sehingga membentuk satu kesatuan
fungsional
Metropolitan Bodebekkarpur meliputi Bogor, Depok, Bekasi, Karawang
dan Purwakarta adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena
aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi
lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk mencapai 11,6 juta jiwa terletak di 82
kecamatan dalam 7 Kabupaten/Kota yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor,
sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, sebagian wilayah Kabupaten Bogor,
sebagian wilayah Kabupaten Karawang dan sebagian wilayah Kabupaten
Purwakarta dengan total luas 314.840 Ha (Sumber : BPS Jawa Barat, 2011).
Gambar 4.1 Peta Metropolitan Bodebekkarpur 2010
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
42
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4.2 Rencana Pengembangan Wilayah Metropolitan
Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan
sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian
lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat
diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga
penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan
kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pengembangan
wilayah sangat berorientasi pada isu dan permasalahan pokok wilayah yang saling
berkaitan.
Wilayah Metropolitan terdiri atas kawasan perkotaan dan kawasan
pinggiran perkotaan yang saling memiliki keterkaitan fungsional.Maksud
pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan di Daerah adalah untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi,
efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam konteks pembangunan
berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
43
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Gambar 4.2 Tiga Metropolitan di Jawa Barat
Rencana pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan
Metropolitan Bodebekkarpur, terdiri atas:
a) pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain:
1. Jalan Tol Depok-Antasari;
2. Jalan Tol Cinere-Jagorawi;
3. Jalan Tol Tanjung Priok-Cikarang;
4. Jalan Tol Bogor Ring Road Tahap 2 dan Tahap 3;
5. Jalan Tol Bekasi-Cikarang-Kampung Melayu;
6. Jalan Tol Serpong-Cinere;
7. Jalan Tol Cimanggis-Cibitung;
8. Fly Over Cibitung, fly over Tegalgede, serta overpass Tegal Danasdi
Kabupaten Bekasi;
9. Jalan Vertikal Bogor-Depok-Jakarta, yang merupakan bagian dari jalan vertikal
Palabuhanratu-Jakarta;
10. Jalan Poros Timur Puncak-Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur- Cariu;
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
44
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
11. Jalan Sentul-Bojong Gede-Parung;
12. Jalan horizontal Poros Tengah Purwakarta (Jatiluhur)Jonggol (Cariu)-Simpang
Sukamakmur;
13. Jalan lintas jalur pantai Utara Subang-Karawang-BekasiTanjung Priok;
14. Jalan lintas cepat Karawang;
15. Jalan lintas cepat Leuwiliang Kabupaten Bogor; dan
16. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan
Gubernur.
b. Pembangunan infrastruktur transportasi perhubungan, antara lain:
Jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati– Cirebon;
Jalur kereta api Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang;
Elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek
Rel ganda kereta api Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-
Bekasi);
Rel ganda kereta api Perkotaan Parung Panjang-Tenjo, rel ganda parsial Purwakarta-
Ciganea;
Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang;
Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi; dan
Infrastruktur perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan
Gubernur.
c. Pembangunan infrastruktur permukiman, antara lain:
TPPAS Regional Nambo di Kabupaten Bogor;
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
45
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal;
Sistem drainase metropolitan;
Hunian vertikal; dan
Pembangunan Infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur
dengan Peraturan Gubernur.
Metropolitan Bodebekkarpur sebagai Metropolitan Mandiri, maka
pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur memerlukan perhatian dan
penanganan secara serius. Dalam prosesnya, perlu diupayakan untuk mendorong
percepatan pertumbuhan Metropolitan Bodebekkarpur agar dapat menjadi
metropolitan level 1, setara dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
juga merupakan metropolitan level 1. Pemerintah Daerah menamakan pendekatan
tersebut sebagai pendekatan Metropolitan Kembar (Twin Metropolitan)
Bodebekkarpur – DKI Jakarta. Sebagai Metropolitan berbasis industri
manufaktur, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendorong kegiatan industri
manufaktur di Metropolitan Bodebekkarpur, salah satunya dengan
mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sistem angkutan
barang (logistik) terutama untuk memenuhi kebutuhan distribusi dan produksi
kegiatan industri manufaktur dalam skala besar. Dalam hal ini, perlu dilakukan
pembangunan sistem perkeretaapian barang yang mengakses ke lokasi pelabuhan-
pelabuhan skala regional di wilayah ini. Selain itu, perlu dibangun pusat-pusat
kegiatan riset dan inovasi teknologi yang dapat mengakselerasi pemanfaatan
teknologi tinggi dalam kegiatan industri manufaktur di Metropolitan
Bobebekkarpur.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
46
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Sebagai Metropolitan berbasis jasa dan keuangan, pembangunan cluster
kantor pusat perusahaan, perdagangan, perbankan, jasa pelayanan, asuransi,
hukum, penelitian dan pemerintahan perlu segera dikembangkan di Metropolitan
Bodebekkarpur. Pembangunan ini tidak dapat terlepas dari pembangunan Sistem
Angkutan Umum Massal (SAUM) cepat yang terintegrasi menghubungkan pusat-
pusat kegiatan ekonomi (CBD dan pusat kegiatan lainnya), perumahan, serta
simpul-simpul transportasi regional seperti Bandara Internasional. Hal ini penting
karena kegiatan ekonomi berbagai perusahaan multinasional perlu ditunjang oleh
kemudahan akses menuju Bandar Udara Internasional. Sebagai Metropolitan
berbasis perdagangan, hotel, restoran serta pariwisata, berbagai kawasan komersil
yang terintegrasi dengan pusatpusat kegiatan ekonomi (CBD, kawasan industri,
dsb) perlu dikembangkan untuk menunjang kebutuhan penduduk Metropolitan
Bodebekkarpur. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang berskala global harus ditunjang
oleh ketersediaan fasilitas perdagangan, hotel, restoran, serta pariwisata yang
berkelas metropolitan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
47
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4.2.1 Isu Pengembangan Wilayah
Metropolitan dan pusat pertumbuhan memiliki isu dan permasalahan serta
potensi dan keunggulan berbeda-beda, apabila dikelola dan dikembangkan secara
efektif dan efisien mampu menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan,
modernitas, dan keberkelanjutannya bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Potensi pengembangan wilayah yang dimiliki Metropolitan
Bodebekkarpur antara lain
1. Merupakan kawasan industry terbesar dan kawasan cepat tumbuh (saat ini
metropolitan Bodebekkarpur memilki klaster klaster industry manufakur
yang berekembang pesat (terdapatnya tujuh klaster industry yang berada di
Cikarang – bekasi )
2. Memiliki letak yang strategis karena berada pada jalur strategis Jakarta –
Bandung yang memiliki aksesibiltas tinggi dan kedekatan lokasi dengan
DKI Jakarta sebagai pusat modal, potensi pasar dan outlet pelabuhan dan
Bandara berskala Internasional
3. Ketersediaan lahan yang relatif luas dan ditunjang oleh kedaaan
infrastruktur
4. Kawasan Bodebekkarpur memiliki beragam potensi investasi yang dapat
diekembangkan antara lain disektor industry, sector perdagangan, sector
pariwisata dan sector jasa
5. Kawasan Bodebekkarpur berkembang dengan dukungan pertumbuhan
berbagai sector industry, perdagangan dan jasa
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
48
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
6. Kawasan Bodebekkarpur memiliki keanekaragaman objek wisata, baik
wisata alam, wisata buatan dan wisata kuliner
7. Menjadi bagian dari kawasan global dan pintu gerbang penting dalam
persaingan antar Negara.
Gambar 4.3 Potensi Bodebekkarpur
Selain potensi pengembangan wilayah yang dimiliki Bodebekkarpur terdapat
juga permasalahan dalam pengembangan wilayah tersebut antara lain :
1. Kawasan Bodebekkarpur saat ini masih sebagai hinterland bagi DKI Jakarta
sehingga cenderung sering di konotasikan sebagai dormitory town
2. Disparitas dan ketimpangan perkembangan Bodebekkarpur dengan DKI
Jakarta dan ketimpangan perkembangan antar wilayah yang berada dalam
lingkup kawasan Bodebekkarpur
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
49
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
3. Aglomerasi ekonomi dan aktivitas social (menumpuknya pertumbuhan
kegiatan ekonomi disepanjang koridor jalan jalan utama kota dan
pertumbuhan ekspansif suburbanisasi yang memuat sepanjang koridor jalan)
4. Ketersediaan perumahan, jaringan air bersih, jaringan pengelolaan
persampahan, jaringan pengelolaan air limbah yang memadai dan tumbuhnya
kawasan kumuh di Metropolitan Bodebekkarpur juga masih menjadi
persoalan
5. Salah satu permasalahan transportasi di wilayah metropolitan Bodebek adalah
kemacetan dan masih terbatas sarana transportasi massal
6. Kawasan Bodebekkarpur belum memiliki infrastruktur pendukung kegiatan
jasa, keuangan serta perdagangan, hotel dan restoran yang berskala
metropolitan
7. Adanya Alih Fungsi Lahan (Pergeseran pemanfaatan lahan pertanian menjadi
non pertanian mengancam posisi Bodebekkarpur)
Isu isu strategis Pengembangan infrastruktur nasional yang berdampak pada
pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur, yaitu :
1. Rencana nasional system pendulum nusantara atau Tol laut berpotensi
meningkatkan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok sebagai Outlet utama
Bodebekkarpur
2. Rencana dan Implementasi (Aerocity or AeroTropolis) BIJB Kertajati,
Kualanamu dan SHIA sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi berskala Global
3. Pembangunan LRT di kawasan Bodebek
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
50
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4. Pembangunan jalan jalan Tol yang menghubungkan Bodebekkarpur dengan
pusat pertumbuhan lain di Jawa Barat
5. Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional di Kabupaten Subang
6. Reklamasi Pantura
7. Pembangunan Bandar Udara Di Karawang
8. Jalur Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung – Kertajati – Cirebon
9. Jalur Kereta Api cepat DKI Jakarta –Surabaya
10. Pembangunan Tol Cikarang – Tanjung Priok
11. Pembangunan MRT
4.2.2 Isu Investasi
Provinsi Jawa Barat masih merupakan lokasi yang paling diminati calon
investor selain karena selain dukungan jarak tempuh ke Ibu Kota juga memiliki
potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang
kompeten didukung pula dengan kondisi infrastruktur yang baik. Sebagai tujuan
investasi, Jawa Barat juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang
diantaranya kawasan industri Gobel yang terletak di Cibitung, Bekasi, Bekasi
International Industrial Estate di Cikarang, East Jakarta Industrial Park di
Lemahabang, Bekasi, dan Jababeka Industrial Estate-Cikarang di Cikarang,
Bekasi, serta memiliki Pelabuhan Astanajayapura, Pelabuhan Pangandaran,
Pelabuhan Gebang, Pelabuhan Astanajayapura, Pelabuhan Khusus Pertamina
Balongan dan Pelabuhan Indramayu. Kekuatan investasi PMA dan PMDN ke
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
51
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Jawa Barat terus meningkat dan bahkan dapat melebihi DKI Jakarta dan Jawa
Timur.
Dibalik semua potensi dan prospek investasi yang dimiliki oleh Jawa Barat
ada permasalahan utama yang dihadapi oleh investor di Jawa Barat yaitu :
1. Masalah pembebasan tanah
2. Kebijakan perizinan penanaman modal yang belum sejalan/sinergi antara
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Kebijakan yang berkaitan dengan masalah perburuhan yaitu belum
adanya sinergi positif antara pengusaha dengan organisasi buruh atau
pekerja terkait dengan persoalan upah, outsourcing, dan kebebasan
berorganisasi. Hal itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan
investor untuk menanamkan modalnya atau paling tidak menunda realisasi
dari rencana investasinya. .
4. Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja. Dengan produktivitas yang masih
rendah, masalah kompetensi dan upah yang sulit diperkirakan secara pasti
serta ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga
kerja, daya tarik investasi dari sisi ketenagakerjaan akan terus menurun.
Semua masalah ini merupakan masalah yang paling dominan mempengaruhi
investasi Jawa Barat terutama di Kawasan Industri Bekasi.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
52
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4.3 Kondisi Sosial-Kependudukan
4.3.1 Ruang Lingkup Wilayah Dan Jumlah Penduduk Metropolitan
Bodebekkarpur Tahun 2010 Dan 2025
Tabel 4.1
Ruang Lingkup Wilayah Dan Jumlah Penduduk Metropolitan
Bodebekkarpur Tahun 2010 Dan 2025
Kabupaten/
Kota
Lingkup Kecamatan
(kecamatan)
Luas Area
(Ha)
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Hasil
Sensus
Penduduk
2010
Proyeksi
2025
Hasil
Sensus
Penduduk
2010
Proyeksi
2025
Hasil
Sensus
Penduduk
2010
Proyeksi
2025
Kota Bekasi 12 12 21.565 21.565 2.336.489 4.061.625
Kabupaten
Bekasi
19 23 92.160 126.471 2.358.569 4.479.335
Kota Bogor 6 6 11.771 11.771 949,066 1.649.804
Kabupaten
Bogor
17 25 88.004 138.488 2,704,623 5.933.750
Kota Depok 11 11 20.309 20.308 1.736.565 3.018.750
Kabupaten
Purwakarta
6 14 21.238 79.793 439.583 1.296.950
Kabupaten
Karawang
11 20 45.799 105.238 1.084.637 2.720.472
Sumber: Hasil Analisis WJPMDM, 2011
Berdasarkan tabel 4.1 kita dapat melihat jumlah penduduk di wilayah
Metrpolitan Bodebekkarpur pada tahun 2010. Jumlah penduduk terbanyak berada
di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk sebesar 2,704,623. Hal ini
sebenarnya dapat menjadi masalah maupun keunggulan, tergantung bagaimana
langkah pemerintah setempat mengatasinya. Jumlah penduduk yang banyak tetapi
jika tidak dibarengi dengan produktivutas yang tinggi makan hal tersebut dapat
menyebabkan masalah yakni jumlah pengangguran yang tinggi, akan tetapi jika
jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dioptimalkan dengan baik maka hal
tersebut dapat menjadi suatu keunggulan dan potensi. Jumlah penduduk yang
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
53
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
tinggi jika dibarengi dengan produktivitas yang tinggi maka hal tersebut dapat
menyebabkan PDRB di wilayah tersebut juga tinggi, sehingga pertumbuhan
ekonomi di wilayah tersebut dapat tumbuh. Akan tetapi hal tersebut tentunya jika
harus didukung oleh faktor-faktor lainnya seperti infrastruktur dan tambahan
modal.
4.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bodebekkarpur Tahun 2010 –
2015
Tabel 4.2
IPM Bodebekkarpur Tahun 2010 – 2015
Kab/Kota
IPM
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kab Bogor 64.35 64.78 65.66 66.74 67.36 67.77
Kab Purwakarta 64.93 65.51 66.30 67.09 67.32 67.84
Kab Karawang 64.58 65.21 65.97 66.61 67.08 67.66
Kab Bekasi 67.58 68.66 69.38 70.09 70.51 71.19
Kota Bogor 71.25 71.72 72.25 72.86 73.10 73.65
Kota Bekasi 76.77 77.48 77.71 78.63 78.84 79.63
Kota Depok 76.66 76.96 77.28 78.27 78.58 79.11
Sumber: BPS Jawa Barat 2016
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk
mengetahui seberapa besar pembangunan manusia dalam suatu wilayah tersebut,
semakin tinggi IPM di wilayah tersebut berarti menandakan bahwa di wilayah
tersebut pembangunan manusianya semakin bagus. Adapun komponen dari IPM
tersebut adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, rata – rata lama sekolah,
dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan tabel 4.2 diatas kita
dapat melihat ada beberapa kabupaten yang memiliki IPM terendah, yaitu
Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang yang rata-
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
54
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
rata meiliki nilai 67. Sedangkan wilayah lainnya yaitu wilayah Kota Bogor, Kota
Depok, dan Kota Bekasi memiliki IPM diatas 70. Hal ini menandakan bahwa
pembangunan manusia di wilayah perkotaan jauh lebih baik di bandingkan
dengan di wilayah kabupaten. Faktor – faktor penentunya ialah dari segi
infrastruktur, pendanaan, dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini
juga menjadi pekerjaan rumah yang harus di selesaikan oleh pemerintah, baik itu
pemerintah pusat, Provinsi, maupun pemerintah daerah.
4.3.3 Kondisi Perekonomian
Tabel 4.3
PDRB Bodebekkarpur Tahun 2012 – 2015
No. Kabupaten/Kota
PDRB atas Dasar Harga Konstan (Dalam Juta Rupiah)
2012 2013 2014 2015
1 Kota Bogor 21.203.570 22.474.658 23.815.329 25.295.565
2 Kab Bogor 104.286.980 110.607.295 117.259.360 124.642.378
3 Kota Depok 30.700.000 32.810.000 35.192.762 37.525.108
4 Kota Bekasi 46.907.333 49.739.926 52.532.660 55.462.727
5 Kab Bekasi 175.279.802 186.479.889 197.018.595 205.956.352
6 Kab Karawang 111.424.083 120.294.864 126.748.692 132.445.998
7 Kab Purwakarta 31.934.340 34.186.400 36.081.980 37.892.413
Bodebekkarpur 521.736.108 556.593.033 588.649.378 619.220.541
Sumber: BPS Kab/Kota di Jawa Barat
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
55
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Grafik 4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Metropolitan Bodebekkarpur
Menurut LapanganUsaha Tahun 2011 - 2015
Sumber: BPS Jawa Barat (Data Diolah)
6,46 6,49 6,63
5,98
5,45
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2011 2012 2013 2014 2015
Kota Bogor Kabupaten Bogor Kota Bekasi Kota Depok
Kab Purwakarta Kab Karawang Kab Bekasi Bodebekkarpur
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
56
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Grafik 4.2
Struktur Ekonomi Kabupaten/Kota di Bodebekkarpur
Menurut LapanganUsaha Tahun 2011 (%)
Sumber: BPS Jawa Barat (Data Diolah)
Berdasarkan tabel 4.3 diatas kita dapat melihat PDRB di masing – masing
wilayah Metropolitan Bodebekkarpur. PDRB terbesar di wilayah metropolitan ini
dipegang oleh tiga daerah, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan
Kabupaten Bogor. Sementara wilayah lainnya masih jauh dibandingkan
pencapaian dari ketiga wilayah tersebut. Kabupaten Bekasi dan Karawang sangat
unggul dikarenakan industri manufaktur yang ada di wilayah tersebut, tidak heran
jika wilayah tersebut memiliki PDRB terbesar di Metropolitan Bodebekkarpur.
Selain itu luas area untuk daerah – daerah tersebut juga memiliki area yang besar
3,74 9,10 8,61 2,33 0,17 0,80 1,96
59,59
44,27
53,27
78,02
27,51
42,23
35,30
19,34
27,64
18,62
10,05
36,23
31,14
37,68
17,33 18,9919,49
9,56
36,08
25,82 25,86
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00K
ab. B
ogo
r
Kab
. Pu
rwak
arta
Kab
. Kar
awan
g
Kab
. Be
kasi
Ko
ta B
ogo
r
Ko
ta B
eka
si
Ko
ta D
ep
ok
Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel dan Restoran Lainnya
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
57
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
dibandingkan wilayah lainnya, serta adanya dukungan infrastruktur yang
memadai. Sementara itu berdasarkan tabel 4.4 dapat kita lihat pertumbuhan
ekonomi terbesar di tahun 2015 di dominasi oleh Kota Depok, Kota Bogor dan
Kabupaten Bogor, yakni diatas 6 persen pertumbuhannya, sedangkan jika dilihat
dari struktur ekonominya, sumbangan terbesar PDRB di wilayah Metropolitan
Bodebekkarpur sebagian besar di dominasi oleh industri pengolahan, terutama
untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan
Kabupaten Purwakarta. Sementara untuk sumbangsih terkecil di wilayah
metropolitan ini yaitu dari sektor pertanian. Diharapkan dengan terbentuknya
wilayah Metropolian inidapat membuat wilayah – wilayah di metropolitan ini
dapat cepat berkembang sehingga konsep Twin Metropolitan Bodebekkarpur
dengan DKI Jakarta juga dapat terealisasi.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
58
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4.3.4 Analisis SWOT Kabupaten/Kota di Metropolitan Bodebekkarpur
1. Analisis SWOT Kota Depok
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Mempunyai
lokasi yang
strategis dengan
Ibukota negara
RI
Semakin
menyusutnya
proporsi lahan
Menjadi wilayah
yang bisa
berdampingan
dengan Jakarta
Laju
pertumbuhan
penduduk yang
tinggi
Infrastruktur
yang memadai
Wilayah yang
tidak terlalu luas
Prospek investasi
yang baik bagi
para investor
lemahnya
pemantapan
kawasan
lindung
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)
maupun
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Kota Depok
dalam 5
tahun terakhir
menunjukkan
perkembangan
yang terus
meningkat
demikian halnya
dengan nilai
pendapatan
perkapita
penduduknya.
Pengangguran
terbuka masih
cukup tinggi
Kota Satelit dan
mempunyai
fungsi sebagai
PKN (Pusat
Kegiatan
Nasional)
bersama-sama
dengan Kota
Bogor
Migrasi
penduduk yang
tinggi
Daerah tujuan
investasi
Tingkat
kemiskinan
cukup besar
Sebagai simpul
utama
transportasi skala
nasional atau
melayani
beberapa
provinsi
Melonjaknya
jumlah
kendaraan
bermotor
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
59
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Transportasi
massal yang
memadai
sarana
kesehatan
masyarakat
belum
proporsional
dan memadai
jika
dibandingkan
dengan jumlah
dan kepadatan
penduduk
pintu gerbang
menuju kawasan
internasional
Masih
rendahnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
wilayah
IKM yang
terkategori baik
sarana
pemukiman
belum dapat
mengimbangi
pertumbuhan
penduduk
pusat kegiatan
industri dan jasa
skala nasional
atau yang
melayani
beberapa
provinsi
Memiliki IPM
yang unggul
Kota Depok merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang berbatasan
langsung dengan ibu kota Jakarta dan menjadi kota pendukung Jakarta. Kota ini
sangat berkembang dari berbagai aspek seperti bidang pendidikan, ekonomi dan
penataan kota. Hal tersebut membuat kota Depok menghadapi banyaknya migrasi
penduduk dari daerah lain sehingga membuat kota depok kewalahan dengan
melonjaknya pertumbuhan penduduk. Selain itu, kesenjangan sosial yang cukup
tinggi, polusi udara serta kemacetan masih menjadi hal yang perlu dibenahi.
Selain itu sarana kesehatan masyarakat yang belum proporsional dan memadai
jika dibandingkan dengan jumlah dan kepadatan penduduk juga menjadi
kelemahan yang harus segera diselesaikan.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
60
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
2. Analisis SWOT Kota Bogor
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Posisi
strategis
Kota Bogor
sebagai mitra
Ibukota
Jakarta
Keterbatasan lahan Daerah yang
menjadi salah satu
tujuan investasi
Ledakan
penduduk yang
tidak terkendali
baik
dikarenakan
faktor alamiah
maupun migrasi
Pusat
orientasi
pelayanan
bagi wilayah
belakang
(hinterland)
Keterbatasan
pembiayaan
pembangunan yang
berasal dari PAD
Tujuan wisata
belanja dan
kuliner serta
tempat
persinggahan
Bencana alam
dan degradasi
lingkungan
Relatif
lengkapnya
fasilitas
umum
Ketidakseimbangan
antara pertumbuhan
kapasitas jalan
dengan jumlah
kendaraan
Potensi Kebun
Raya sebagai
salah satu world
heritage
Meningkatnya
jumlah
penduduk
miskin
Potensi
penduduk
produktif dan
terdidik
Ketidaktersediaan
infrastruktur
Tempat
Pembuangan
Akhir sampah
Pendanaan pusat
melalui Program-
program yang
selaras dengan
program Kota
Bogor
Perubahan Iklim
dan Pemanasan
Global
Pusat
pendidikan
dan
penelitian
Kondisi
kemantapan jalan
yang belum optimal
Sister City dan
Kerjasama antar
daerah
Bertambahnya
jumlah
kendaraan
bermotor
Struktur
Birokrasi
yang mapan
Menjadi salah satu
Pusat Kegiatan
Nasional (PKN)
dalam struktur tata
-ruang Nasional
dan Jawa Barat
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
61
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Kota Bogor merupakan salah satu kota di Jawa barat yang menjadi mitra
Ibu kota Jakarta. Walaupun kota ini tidak terlalu luas jika dibandingkan kota-kota
lainnya, namun letaknya yang berada di dataran tinggi dan banyak terdapat
pepohonan membuat kota ini menjadi potensial untuk menjadi kota wisata alam.
Selain itu, kreativitas para penduduknya membuat industri kuliner menjadi
semakin maju. Walaupun terbatasnya lahan, namun kota ini masih terus dapat
dikembangkan. Selain itu, masih banyak aspek yang perlu dibenahi yaitu dari
aspek transportasi antara lain kemacetan lalu lintas, infrastuktur yang belum
memadai, integrasi angkutan umum massal. Dari aspek sosial yakni kesenjangan
sosial yang cukup tinggi, mutu pendidikan, sanitasi, kesehatan masyarakat. Dari
aspek lainnya yaitu kurangnya supply air bersih yang memadai, penataan ruang
dan tempat pembuangan sampah serta tata kelola pemerintahan.
3. Analisis SWOT Kota Bekasi
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Posisi strategis
Kota Bekasi
sebagai mitra
Ibukota Jakarta
Angka
pengangguran
dan
kemiskinan
yang relatif
tinggi
Pasar bebas
ASEAN
Kualitas
lingkungan
perairan sungai
yang tercemar
Tingkat
pendidikan
yang tinggi
Kekuatan
ekonomi rakyat
belum
berkembang
Hegemoni pasar
lokal dan
regional
Kerjasama
regional belum
berkembang
secara optimal
Relatif
lengkapnya
fasilitas umum
Daya beli
masyarakat
masih rendah
Daerah dengan
PAD yang besar
Angka migrasi
penduduk yang
tidak terampil
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
62
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Sumberdaya
finansial yang
memadai
Migrasi jumlah
penduduk yang
tinggi
Letak yang
strategis dengan
Ibukota negara
Wilayah
tetangga lebih
kompetitif
Pusat orientasi
pelayanan bagi
wilayah
belakang
(hinterland)
Manajemen
pemerintahan
belum optimal
Kota bekasi merupakan kota yang berkembang karena dekat dengan Ibu
kota Jakarta. Kota ini tidak terlalu luas namun pembangunan kota sangat agresif
seperti pembangunan apartemen, pemukiman, pusat perbelanjaan serta gedung-
gedung tinggi. Kota ini strategis karena dilalui oleh jalan tol jakarta-cikampek dan
rel kereta api menuju Surabaya. Kemacetan dan kepadatan penduduk menjadi hal
yang perlu diberikan perhatian lebih. Dari aspek geografis, Ruang terbuka hijau
masih kurang dari 30% yakni hanya 24%. Kota Bekasi juga sering dilanda
bencana banjir. Dari aspek demografis, Laju pertumbuhan penduduk sangat tinggi
sehingga menuntut penyediaan fasilitas dasar yang semakin besar. Dari aspek
sosial kemasyarakatan, angka IPM yang masih dibawah angka 80 belum dapat
membuat kualitas sumber daya manusia Kota Bekasi dapat bersaing di tingkat
global, jumlah penduduk miskin dan pengangguran masih tinggi, serta jumlah
penyandang masalah penyakit sosial masih relatif tinggi.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
63
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4. Analisis SWOT Kabupaten Bekasi
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Lokasi yang
strategis dekat
dengan Ibu kota
Sumberdaya
air yang
rentan
Menjadi pusat
industri di
Provinsi Jawa
Barat
Kerusakan
Kritis pada
kapasitas
sumber daya air
dan krisis
pasokan air
pada kegiatan
pertanian,
industri dan
aktivitas
perkotaan
Masih banyak
lahan yang
dapat
dikembangkan
Dampak
lingkungan
dari pabrik
yang ada di
sekitar
Menjadi area
terdepan untuk
perkembangan
industri di
Provinsi Jawa
Barat
Pertumbuhan
penduduk yang
baik
dikarenakan
faktor alamiah
maupun migrasi
Dilihat dari
karakteristik
topografinya,
sebagian besar
Kabupaten
Bekasi masih
memungkinkan
untuk
dikembangkan
untuk kegiatan
budidaya,Teruta
ma untuk
budidaya ikan
di tambak
ataupun untuk
budidaya hewan
domestik
seperti ayam
dan kambing
Hanya
terhubung
dengan jalur
darat sebagai
jalur keluar
masuk
barang
( Jalan tol
dan jalur
kereta api)
Banyak investor
asing yang
mencari lahan
investasi
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
64
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Ketersediaan
SDM yang ter-
edukasi dan
tenaga kerja
yang terampil
Secara
keseluruhan,
air tanah
terdegradasi
dikarenakan
kurangnya
sistem
pembuangan
limbah
Pembangunan
jaringan rel
kereta api lintas
cabang
menghubungkan
Cikarang Timur–
Cikarang Pusat–
Serang Baru–
Cibarusah–
Kabupaten
Bogor
Kemacetan
dan
kesenjangan
pembanguna
n di wilayah
kota dengan
wilayah desa
Dilintasi ruas
jalan tol Jakarta-
Cikampek dan
jalur kereta api
Jakarta-Surabaya
Keunggulan lokasi yang strategis terhadap pusat pertumbuhan, sehingga
memberikan peluang terjadinya keterkaitan ekonomi (backward, forward, and
regional linkage) dengan pusat pertumbuhan. Aksesibilitas yang cukup baik
dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk mendatangkan
bahan baku, maupun untuk memasarkan hasilnya ke pasar domestik dan
nternasional, terutama dengan berkembangnya jaringan jalan Tol Jakarta -
Cikampek, sehingga produk wilayah Kabupaten Bekasi memiliki daya saing
cukup kuat. Selain itu, tersedianya lahan pertanian 82.552.Ha dan lahan pesisir
yang luas sebagai basis perkembangan agribisnis membuat kabupaten Bekasi
masih dapat terus berkembang ditambah lagi dengan ketersediaan SDM yang ter-
edukasi dan tenaga kerja yang terampil.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
65
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Sumber daya air yang layak, baik untuk air bersih, pertanian dan industri
semakin terbatas, yang disebabkan meningkatnya penggunaan, menurunnya
kualitas air permukaan dan debit yang tidak merata sepanjang tahun, terutama
untuk kawasan Utara. Dari sisi aksesibilitas, hanya terhubung dengan jalur darat
sebagai jalur keluar masuk barang ( Jalan tol dan jalur kereta api). Dari aspek
penggunaan teknologi informasi belum optimal untuk melayani masyarakat dan
aktivitas lainnya.
5. Analisis SWOT Kabupaten Bogor
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Pertumbuhan
ekonomi yang
baik
Jumlah
penduduk yang
tinggi
Tersedianya
lembaga dan
aparatur yang
dapat menjaga
keberlangsungan
stabilitas
keamanan
Migrasi dan
laju
pertumbuhan
penduduk yang
tinggi
Tersedianya
sarana dan
prasarana publik
Kurangnya
konsistensi dan
ketegasan
dalam
penegakan
hukum/aturan
Dukungan
wilayah yang
sangat luas
Bencana alam
dan degradasi
lingkungan
Tersedianya
fasilitas
pelayanan
kesehatan
Belum
optimalnya
sosialisasi
terkait
mendapatkan
akses modal
usaha bagi
masyarakat
Daerah dengan
tujuan investasi
yang tinggi
Meningkatnya
jumlah
penduduk
miskin
Tersedianya
perangkat
aparatur
pemerintah
Keterbatasan
pembiayaan
pembangunan
yang berasal
Sumberdaya
manusia yang
tinggi
Perubahan
Iklim dan
Pemanasan
Global
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
66
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
daerah yang
berkompetensi
dari PAD
Tersedianya
dokumen
perencanaan
Kurangnya
kesadaran dan
partispasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
sampah
Infiltrasi
budaya asing
yang negatif
Hubungan
bilateral yang
harmonis dengan
tetangga wilayah
(Kota Bogor)
Belum
optimalnya
pemanfaatan
teknologi
informasi di
pemerintahan
dan UMKM
Kurangnya
minat generasi
muda untuk
menjadi petani
Suasana politik
yang damai dan
kedewasaan
demokrasi
masyarakat
Terdapat
kesenjangan
pembangunan
antar kawasan
kota dengan
wilayah
pedesaan
Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Metropolitan
Bodebekkarpur yang memiliki lokasi yang sangat luas dibandingkan wilayah
lainnya. Hal ini juga didukung dengan hubungan bilateral yang harmonis dengan
tetangga wilayah (Kota Bogor). Aspek positif lain yang bisa menjadi kekuatan di
Kabupaten Bogor yaitu pertumbuhan ekonomi yang baik, sumberdaya manusia
yang tinggi, dan sebagai salah satu daerah dengan tujuan investasi. Akan tetapi
terdapat beberapa kelemahan dan hambatan yang sering muncul di wilayah ini.
Kelemahan di Kabupaten Bogor diantaranya ialah pertumbuhan jumlah penduduk
yang tinggi, kurangnya konsistensi dan ketegasan dalam penegakan
hukum/aturan, kurangnya konsistensi dan ketegasan dalam penegakan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
67
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
hukum/aturan, keterbatasan pembiayaan pembangunan yang berasal dari PAD,
serta terdapatnya kesenjangan pembangunan antar kawasan kota dengan wilayah
pedesaan. Sementara itu untuk hambatan yang terjadi ialah adanya bencana alam
dan degradasi lingkungan, migrasi yang besar, menigkatnya jumlah penduduk
miskin, serta infiltrasi budaya asing yang negatif.
6. Analisis SWOT Kabupaten Karawang
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Kondisi
keamanan yang
kondusif
Persentase
penduduk
miskin di
Kabupaten
Karawang pada
tahun 2014
sebesar 10,15%
Potensi ekonomi
daerah sebagai
daerah industri
dapat
mendukung
perekonomian
daerah
Masuk dalam
kategori rawan
bencana banjir,
longsor, dan
puting beliung
Letak geografis
yang strategis
Persentase
kemandirian
fiskal daerah di
Kabupaten
Karawang pada
tahun 2015
sebesar 29,23%
Perpres Nomor
32 Tahun 2011
tentang MP3EI
dan Peraturan
Presiden nomor
3 tahun 2016
tentang
Percepatan
Pelaksanaan
Proyek Strategis
Nasional
Kerusakan
lingkungan
hidup
Memiliki potensi
basis dalam
perekonomian
Persentase
pengangguran
di Kabupaten
Karawang pada
tahun 2015
sebesar 11,88%
dari jumlah
angkatan kerja
Adanya
permintaan yang
cukup tinggi dari
pasar domestik
dan internasional
terhadap hasil
pertanian,
perikanan dan
Kerjasama
ekonomi dan
kawasan
perdagangan
bebas
Masyarakat
Ekonomi
ASEAN dan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
68
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
peternakan untuk
dapat dipenuhi
oleh para pelaku
ekonomi lokal
ASEAN-China
Free Trade
Area (ACFTA)
Memiliki potensi
sumberdaya
alam
Belum
optimalnya
pemanfaatan
teknologi
informasi di
pemerintahan
dan UMKM
Tersedianya
lembaga dan
aparatur yang
dapat menjaga
keberlangsungan
stabilitas
keamanan.
Persaingan
sumberdaya
manusia secara
global
Memiliki faktor
produksi
unggulan (tenaga
kerja, SDA)
Belum
tersedianya
sarana/moda
transportasi
publik yang
memadai;
Kompetensi
lulusan
pendidikan
tidak
memenuhi
kebutuhan
tuntutan dunia
kerja
Tersedianya
lahan budidaya
(pertanian dan
industri)
Kurangnya
kesadaran
masyarakat
dalam
memelihara
fasilitas
pelayanan
publik;
Di dominasi
penduduk usia
produktif
Pertumbuhan
ekonomi yang
baik
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
69
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Kabupaten Karawang memiliki lokasi yang strategis yang didukung oleh
Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI dan Peraturan Presiden nomor 3
tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain itu
wilayah ini juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, didominasi penduduk
usia produktif, dan memiliki potensi basis dalam perekonomian. Potensi lain yang
bisa dikembangkan ialah sebagai daerah industri yang bisa mendukung
perekonomian daerah, serta adanya permintaan yang cukup tinggi dari pasar
domestik dan internasional terhadap hasil pertanian, perikanan dan peternakan
yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.
Akan tetapi seperti daerah-daerah lainnya, Kabupaten Karawang juga tidak
luput dari beberapa kelemahan dan hambatan yang terjadi. Persentase penduduk
miskin di Kabupaten Karawang yang mencapai 10,15% pada tahun 2014 juga
salah satu kelemahannya, selain itu persentase pengangguran di Kabupaten
Karawang juga pada tahun 2015 sebesar 11,88% dari jumlah angkatan kerja. Hal
ini mengindikasikan betapa seriusnya permasalahan yang terjadi di Kabupaten
Karawang. Disamping itu kurang kompetitifnya persaingan sumberdaya manusia
di tingkat global dan kompetensi lulusan pendidikan yang tidak memenuhi
kebutuhan tuntutan dunia kerja juga menjadi beberapa penghambat.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
70
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
7. Analisis SWOT Kabupaten Purwakarta
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Menjadi daerah
sebagai salah
satu tujuan
investasi
terbesar di Jawa
Barat
Kurangnya
SDM dalam
bidang SI/TI
Letak geografis
Kabupaten
Purwakarta
yang
merupakan
gerbang
menuju
Ibukota Negara
RI dan Ibukota
Provinsi Jawa
Barat
Ancaman
datang dari
sesama
pemerintah
daerah untuk
menarik
investor asing
dan investor
dalam negeri
masuk
kedaerahnya
Tupoksi SKPD
yang selaras
dengan visi dan
misi serta
tujuan
pemerintah
daerah
Koordinasi
SKPD kurang
intensif
Peluang
investasi
dibidang
industri,
peternakan dan
perikanan,
pertanian, dan
pariwisata
Kondisi politik
daerah yang
kadang tidak
stabil
Penggunaan
SI/TI pada
tingkat
operasional
disetiap SKPD
Masalah sosial
ekonomi
seperti
pengangguran
dan
kemiskinan.
Bargaining
power
substitute
produk yang
rendah
Kondisi
ekonomi
daerah yang
masih belum
kuat
Legalisasi
pemerintah
daerah
Kurangnya
infrastruktur
yang memadai
bagi para
investor
Daerah dengan
tingkat
pertumbuhan
ekonpmi yang
tinggi
Kondisi sosial
daerah yang
masih rentan
Sumber daya
lokal yang
berlimpah
Bargaining
power
pendatang
baru yang
tinggi
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
71
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa
Barat dengan sumberdaya lokal yang melimpah yang disertai dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Letak geografis Kabupaten Purwakarta juga
sangat strategis karena dilalui oleh jalan menuju Ibukota Negara RI dan Ibukota
Provinsi Jawa Barat. Selain itu Kabupaten ini juga menjadi salah satu daerah
tujuan investasi terbesar di Jawa Barat. Peluang investasi dibidang industri,
peternakan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata juga sangat potensial untuk
dikembangkan di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Masalah kesenjangan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan
merupakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di wilayah ini. Selain itu
kurangnya infrastruktur yang memadai bagi para investor juga bisa menghambat
pembangunan ekonomi yang ada. Terdapat beberapa hambatan lain seperti
ancaman dari sesama pemerintah daerah untuk menarik investor asing dan
investor dalam negeri untuk masuk kedaerahnya, bargaining power pendatang
baru yang tinggi, serta kondisi ekonomi daerah yang masih belum kuat merupakan
sesuatu yang harus diatasi.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
72
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4.4 Kajian Komparatif Metropolitan Mebidangro, Gerbangkertosusilo, Dan
Sarbagita
4.4.1 Metropolitan Mebidangro
Berdasarkan studi banding yang dilakukan ke Provinsi Sumatera Utara
terkait dengan pengembangan Kawasan Metropolitan Medan, Binjai, Deli
Serdang, dan Karo (Mebidangro), maka dapat diperoleh beberapa informasi antara
lain:
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki landasan aturan berupa
Peraturan Presiden yang menaungi keberadaan Kawasan Mebidangro dimana
penguatan dari sisi regulasi ini bersifat strategis mengingat proses pembangunan
sebaiknya melibatkan seluruh pihak dimana salah satunya adalah peran serta
Pemerintah Pusat. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Pusat adalah berupan
Peraturan Presiden yang akan mengikat lebih dalam ke seluruh pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kawasan metropolitan. Perlunya
keterlibatan pusat mengingat kondisi di beberapa daerah strategis yang ada di
Kawasan Mebidangro telah diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Pusat seperti
halnya keberadaan Bandara Udara Polonia yang merupakan bandar udara militer.
Keberadaan bandar udara militer ini juga sebenarnya telah diatur oleh Peraturan
Pemerintah Pusat. Sehingga jika pengaturan Kawasan Metropolitan yang beririsan
dengan kawasan lain yang telah diatur oleh pusat, maka diperlukan juga Peraturan
dari Pemerintah Pusat yang paling tidak memiliki kesamaan level atau lebih tinggi
agar dapat diberlakukan secara efektif. Selain itu permasalahan yang masih ada
adalah terkait dengan keberadaan hutan lindung yang melingkupi Kawasan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
73
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Metropolitan. Sekali daya dorong yang dibutuhkan dalam penentuan lokasi adalah
melalui keberadaan Peraturan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah
Peraturan Presiden.
Peraturan Pemerintah Pusat yang menaungi Kawasan Mebidangro ini
adalah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahin 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Adapun ruang
lingkup dari Peraturan Presiden ini antara lain:
a. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan
Mebidangro;
b. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan
Mebidangro;
c. Rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan
arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro;
d. Pengelolaan Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
e. Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Adapun Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro ini berperan
sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai
alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Selain itu, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berfungsi
sebagai pedoman untuk:
a. Penyusunan rencanan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan
Perkotaan Mebidangro;
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
74
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar
wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sekotr di Kawasan Perkotaan
Mebidangro;
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan
Mebidangro;
e. Penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan
Mebidangro;
f. Pengelolaaan Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
g. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan
Mebidangro dengan kawasan sekitarnya.
Lebih lanjut lagi, kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro
meliputi:
a. Pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro
sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu
bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional
Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand;
b. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro
sebagao pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama
pengembangan wilayah Sumatera bagian utara;
c. Peningkatan keterpaduan dan jangkauan pelayanan Jaringan prasarana
transportasi, energy, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana
perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara
internasional, nasional, dan regional;
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
75
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
d. Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budi daya serta keseimbangan antara
perkotaan dan pedesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping
lingkunngan;
e. Peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya
di Kawasan Permotaan Mebidangro;
f. Peningkatan funsgi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di Kawasan
Perkotaan Mebidangro;
g. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan Kawasan
Perkotaan Mebidangro melalui kerja sama antar daerah, kemitraan pemangku
kepentingan, dan penguatan peran masyarakat.
Adapun strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat
perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara
internasional terutama dalam kerja sama ekonomi sub regional Segitiga
Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand antara lain:
a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal
yang memadai dan mudah terjangkai dari kawasan permukiman;
b. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara terpadu pada pusat-
puast kegiatan, simpul-simpul transportasi, serta koridor-koridor jalan arteri;
c. Mengembangkan kawasan industry yang tersebar di sepanjang Jaringan jalan
Lintas Timur Sumatera dan sekitar pelabuhan serta bandar udara sebagai
bagian dari Koridor Ekonomi Sumatera dengan tetap memperhatikan daya
dukung dan daya tamping lingkungan hidup serta fungsi ekosistem;
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
76
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
d. Mengembangkan sebagian Kawasan Perkotaan Mebidangro yang
menyelenggarakan fungsi pereknomian bersifat khusus yang terdiri atas satu
atau beberapa zona pengolahan eksporm logistik, industry, pengembangan
teknologi, pariwisata, energy, dan/atau ekonomi lainnya; dan
e. Mengarahkan pengembangan perkotaan pada arah timur dan barat, dan
mengendalikan pengembangan di kawasan pesisir dan perbukitan di bagian
selatan Kawasan Perkotaan Mebidangro.
Selain itu, strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan
Mebidangro sebagai pemebnetuk strukutr ruang perkotaan dan penggerak utama
pengembangan wilayah Sumatera bagian utara terdiri antara lain:
a. Menetapkan pusat kegiatan yang tersebar dan seimbang di Kawasan
Perkotaan Mebidangro;
b. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal
yang memadai dan didukung oleh Jaringan prasarana yang terpadu;
c. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas internal
yang memadai dari pemukiman;
d. Mengembangkan lokasi kegiatan sektor informal terpadu dengan pusat-puat
kegiatan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan
lingkungan;
e. Memingkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan Mebidangro dengan kawasan
perkotaan dan pedesaaan di sekitanrnya; dan
f. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan pedesaan yang memiliki aksesibilitas
internal.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
77
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Dari aspek peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Jaringan parsarana
transportasi, energy, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasaran perkotaan
Kawasan Perkoitaan Mebidangro yang merata secara internasional, nasional, dan
regional terdapat beberapa strategi antara lain:
a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Jaringan transportasi
perkotaan yang seimbang dan terpadu antara Jaringan jalan, jalur pedestrian,
jalur sepeda, jalur evakuasi bencana, angkutan massal yang berbasis moda
jalan, Jaringan jalur kereta api, transportasi laut, dan transportasu udara yang
tidak mengganggu keutuhan kawasan lindung dan ekosistem yang bersifat unik
atau bernilai konservasi tinggi;
b. Meningkatkanm kualitas dan jangkauan pelayanan jarimgan energy listrik,
minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan
Perkotaan Mebidangro;
c. Meningkatkan kuailtas dan jangkauan pelayanan Jaringan telekomunikasi yang
mencapai seluruh pusat kegiatan dan pemukiman di kawasan Perkotaan
Mebidangro;
d. Meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,
dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengolelolaan wilayah sungai
secara terpadu; dan
e. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah,
drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
78
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Strategi peningkatan keterpaduan antar kegiatan budi daya serta keseimbangan
antara perkotaan dan pedesaan sesuain dengan daya dukukng dan daya tampupng
lingkungan terdiri dari:
a. Menetapkan lokasi dan kegiatan budi daya yang meliputi pemukiman,
pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi,sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan negara, pariwisata, pertambangan, industry, dan hutan produksi
dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungna;
b. Mengembangkan kegiatan perkotaan yang meliputi pemukiman, perdagangan
dan jasa, serta industry secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya
tamping lingkungan;
c. Menyeimbangkan pengembangan kegiatan dengan penyediaan pemukiman
serta prasarana dan sarana, untuk mewujudkan pelayanan optimal serta
lingkungan yang bersif dan sehat;
d. Mengembnagkan kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional,
regional dan local secara merata;
e. Mengembangkan kegiatan industry yang memiliki keterkaitan dengan sumber
bahan baku di kawasan sekitarnya dan keterkaitan dengan pasar internasional,
nasional, dan regional;
f. Mempertahankan kegiatan pertanian produktif dan spesifik di pedesaan dengan
memperhatikan dampak perkembangan kota dan konservasi air dan tanah;
g. Menwajibkan pemerintah daerah menetapkan dan mempertahankan lahan
pertanian berkelanjutan;
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
79
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan sesuai daya
dukung lingkungan secara berkelanjutan dan mengutamakan masyarakat lokal;
i. Mengendalikan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk menjaga fungsi
hidrogeologis daerah tangkapan air;
j. Memanfaatkan wilayah pesisir serta perairan pantai untuk kegiatan
transportasi, pariwisatam perikanan, dan pertambangan secara terpadu;
k. Mengembangkan kegiatan budi daya darat dan laut yang berbasis mitigasi
bencana dan adaptasi perubahan ilkim global; dan
l. Mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan,
rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko kingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Mebidangro sesuai dengan
keterntuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, strategi peningkatan fungsi, kualitas, dan kualitas RTH dan kawasan
lindung lainhya di Kawasan Perkotaaan Mebidangro antara lain:
a. Mewujudkan RTH paling sedikit 30% dari kawasan fungsional perkotaan dan
mewujudkan hutan paling sedikit 30% dari setiap DAS dengan sebaran yang
proporsional yang berada di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
b. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
berbasis wilayah sungai dan DAS; dan
c. Merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang telah mengalami
kerusakan fungsi lindung.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
80
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Strategi peningkatan fungsi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di
Kawasan Perkotaan Mebidangro antara lain:
a. Menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar
kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
c. Mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan
pertahanana dan keamanan negrara dan kawasan budi daya terbangun di
sekitarnya.
Lebih kanjut lagi, strategi peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerjasama antar daerah,
kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat antara lain:
a. Mengembangkan lembaga kerja sama antar daerah yang berfungsi untuk
melakukan koordinasi, fasilitasi kerja sama, dan kemitraan dalama
pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan
Mebidangro;
b. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaaan
Mebidangro;
c. Meningkatkan promosi investasi di dalam dan luar negeri serta memanfaatkan
kerja sama ekonomi sub regional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-
Thailand; dan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
81
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
d. Mendorong penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro
melalui berbagai forum dan lembaga pendukung pengembangan Kawasan
Perkotaan Mebidangro.
Berdasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara, maka dapat diambil kesimpulan yang relevan dengan rencana
pengembangan Kawasan Metropolitan Bodebekkarpur adalah berupa penguatan
regulasi yang tidak saja terbatas pada Peraturan Daerah, namun juga hingga
Peraturan Presiden yang memiliki hierarki lebih tinggi. Selain itu, strategi yang
diharapkan muncul dari rencana pengembangan Kawasan Metropolitan
Bodebekkarpur seperti halnya apa yang telah tercakup, namun tidak menutup
kemungkinan lebih dari apa yang telah ditetapkan di Kawasan Perkotaan
Mebidangro yang meliputi penetapan pusat kegiatan yang tersebar dan seimbang,
pengembangan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang
memadai dan didukung oleh jaringan prasarana yang terpadu, pengembangan
pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas internal yang memadai dari
pemukiman, pengembangan lokasi kegiatan sektor informal terpadu dengan pusat-
pusat kegiatan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan
lingkungan, peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan antara kawasan
perkotaan dan pedesaaan di sekitanrnya, dan pengembangan pusat-pusat
pelayanan yang memiliki aksesibilitas internal.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
82
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4.4.2 Analisis SWOT Metropolitan Mebidangro
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Menjadi
kawasan
strategis dalam
perekonomian
nasional
Terdapatnya
kesenjangan
pembangunan
antar daerah
Menjadi
kawasan
ekonomi
terpadu yang
komplit
Bisa
menyebabkan
Perubahan
fungsi lahan
yang cepat
Kawasan
Strategis
Nasional (KSN)
Mebidangro
telah ditetapkan
melalui
PERPRES No
62 Tahun 2011
Pertumbuhan
penduduk yang
tinggi
Tersedianya
kekayaan
sumberdaya
alam dan
ketersediaan
lahan
Migrasi yang
besar dapat
terjadi ke
Metropolitan
Mebidangro
Laju
pertumbuhan
ekonomi yang
baik
Banyaknya
kantung-
kantung
kemiskinan,
terutama di
wilayah pesisir
Menjadi pusat
kegiatan
perdagangan
dan jasa,
kawasan cagar
budaya, dan
kegiatan
pariwisata
budaya dan
buatan
Kurang
optimalnya
penggunaan
sumberdaya
yang ada
Sumberdaya
alam dan
sumberdaya
manusia yang
memadai
Menjadi
kawasan yang
aman,
nyaman,
produktif dan
berkelanjutan
sehingga
memberikan
manfaat
ekonomi bagi
masyarakat
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
83
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Infrastruktur
yang memadai
menjadi pusat
pelayanan
ekonomi
skala nasional
yang mampu
bersaing
dengan pusat
pelayanan
ekonomi
Regional
IMT-GT
Metropolitan Mebidangro merupakan salah satu metropolitan yang
menjadi kawasan strategis dalam perekonomian nasional, hal ini diperkuat dengan
PERPRES No 62 Tahun 2011. Kawasan ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi
dan infrastruktur yang baik, serta sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
yang memadai. Kedepan wilayah metropolitan ini memiliki kesempatan untuk
menjadi kawasan ekonomi terpadu yang komplit, menjadi pusat kegiatan
perdagangan dan jasa, kawasan cagar budaya, dan kegiatan pariwisata budaya dan
buatan, menjadi kawasan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjadi pusat
pelayanan ekonomi skala nasional yang mampu bersaing dengan pusat pelayanan
ekonomi Regional IMT-GT.
Namun dengan semua kelebihan yang ada di Metropolitan Mebidangro
tersebut masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan yang ada. Kelemahan
ini diantaranya ialah terdapatnya kesenjangan pembangunan antar daerah,
banyaknya kantung-kantung kemiskinan, terutama di wilayah pesisir, serta
pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sementara itu untuk hambatan yang mungkin
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
84
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
akan terjadi ialah adanya perubahan fungsi lahan yang cepat, migrasi yang besar,
serta kurang optimalnya penggunaan sumberdaya yang ada.
4.4.3 Metropolitan Gerbangkertasusilo
Metropolitan Gerbang Kertosusilo merupakan Metropolitan yang patut
dikaji karena perkembangannya sudah mulai dilakukan dan sudah meulai terlihat
dampak pengembangan metropolitannya tersebut sehingga dapat ditarik beberapa
pelajaran untuk pengembangan 3 Metropolitan di Jawa Barat ini. Jawa Timur
memiliki Luas Wilayah 47.154 Km2 dengan kepadatan penduduk 807 jiwa/km2,
Memiliki 38 Kab/Kota, 664 Kecamatan, 8.501 Desa/Kel. Jawa Timur merupakan
salah satu Provinsi yang terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar
38.847.561, Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,610%.
Jawa Timur merupakan Center of Gravity Indonesia dengan posisi yang
strategis karena berada di tengah-tengah nusantara, hal ini merupakan keuntungan
bagi Jawa Timur. Tanjung Perak sebagai akses kapal-kapal petikemas untuk
pendistribusian barang atau sebagai jalur dagang ke Pulau Sulawesi maupun
Papua. Konektivitas antar wilayah yang baik juga cluster-cluster yang terbagi atas
cluster industri pengeolahan gelang utara, cluster industri pengolahan Moker,
cluster industri gempol dan cluster industri kalibaru. Perluasan Pusat Pertumbuhan
di Jawa Timur adalah Segitiga Pertumbuhan Bonjonegoro Tuban Lamongan yang
fokus pertumbuhannya berbasis kegiatan non pertanian, Perluasan Pertumbuhan
maduraa sebagai pusat pertumbuan yang berbasis Agribisnis dan Minabisnis,
kemudian terdapat 3 Perluasan pertumbuhan yaitu Perluasan pertumbuhan bagian
barat, Perluasan pertumbuhan bagian tengah, dan perluasan pertumbuhan wilayah
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
85
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
bagian timur yang ketiga perluasan tersebut terfokus pada pertumbuhan berbasis
Agribisnis.
Makro Ekonomi Jawa Timur dilihat dari segi LPE tahun terakhir sebesar
5,44 % berada di atas LPE nasional dan LPE Jawa Barat. Dengan nilai ekspor
yang didominasi oleh ekspor antar daerah sebesar 452,954 triliun rupiah dan
249,078 triliun rupiah.
Gerbang Kertosusila adalah akronim dari Gersik, Bangkalan, Mojokerto,
Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Pembentukan Suatu wilayah Pembangunan
(SWP) Gerbangkertosusila sendiri, menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.
4/1996 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No. 47/1996 tentang RTRW
nasional, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah.
Wilayah Gerbang Kertosusila merupakan metropolitan terbesar kedua di
Indonesia yang berpusat di Surabaya. Gerbangkertosusilo juga mempunyai
penduduk paling banyak kedua setelah Jabodetabek.
Secara nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah memang sudah ditetapkan
Megapolitan Gerbangkertasusila, namun untuk Rencana Tata Wilayah Jawa
Timur, Gerbangkertasusila yang ditambah hingga ke Malang, Probolinggo dan
Tuban. Akses dan aktifitas Gerbangkertasusilaa terbagi ke dalam beberapa macam
Pusat Urban Metropolitan dan GKS. Pusat Urban Metropolitan Utara dengan
industri, pertdagangan dan pendidikan, kesehatan dan pariwisata, dengan
hubungan yang kuat kawasan ekonomi Surabaya, Lamongan, dan
Pacitan/Brondong. Pusat Urban Metropolitan dari Pulau Madura untuk
mengakomodasi kegiatan ekonominya, dengan aktivitas utama untuk agroindustri,
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
86
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata dan pemerintahan berada di
Bangkalan. Surabaya sebagai Pusat Urban Utama, Pintu gerbang dan citgra
kawasan untuk luar GKS.
Pusat Regional untuk kegiatan politik, administratif, ekonomi dan sosial,
dengan fungsi utama untuk bisnis, jasa, pendidikan, kesehatan, perdagangan,
administrasi dan wisata-budaya. Lamongan sebagai Pusat Urban GKS untuk
mengakomodasi kegiatan ekonomi berbasis agrikultur, dengan hubungan kuat
dengan Surabaya Pacitan/Brondong, Babat, Bonjonegoro, dengan dukungan
kegiatan untuk perdagangan dan jasa, industri, kesehatan dan pariwisata.
Mojokerto sebagai Pusat Urban GKS. Untuk mengakomodasi kawasan Mojokerto
dan Jombang dengan hubungan kuat dengan Jombang dan Surabaya melalui jalan
arteri, dengan kegiatan industri dan perdagangan yang didukung kegiatan
pendidikan, pariwisata dan kesehatan. Terakhir, Gempol sebagai Pusat
Metropolitan Urban dengan fungsi utama untuk industri dan perdagangan jasa,
pendidkan, kesehatan dan pariwisata, dengan hubungan kuat dengan Surabaya dan
Pasuruan untuk meningkatkan Ekonomi.
Perkotaan Metropolitan Gerbangkertasusila merupakan kawasan perkotaan
yang terdiri dari dua/lebih daerah otonom, terdiri dari 1 kota otonom (inti) dan
kawasan perkotaan sekitarnya yang membentuk sistem fungsional dan kawasan
perkotaan dengan jumlah penduduk agregat melebihi 1 juta jiwa.
Visi Pengembangan GKS adalah mewujudkan GKS sebagai Pusat
Perkembangan Berkelanjutan bertaraf Global melalui pengembangan Gerbang
Ekonomi dan Logistik Dunia, serta menciptakan kawasan metropolitan yang
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
87
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Pintar dan Hijau. Skenario Perkembangan Ekonomi (GRDP/PDRB) dibagi
menjadi 2 sekenario yakni :
- Skenario A: Tidak ada perubahan posisi ekonomis GKS dalam negeri
- Skenario B: Pertumbuhan ekonomis GKS akan meningkat sehingga
menjadi ekonomi unggulan dalam negeri dengan dasar GKS akan menuju
perkembangan nasional yang lebih adil dan merata dan GKS dilengkapi potensi
pertumbuhan yang memadai serta sumber daya yang dapat menjadi penggerak
pertumbuhan ekonomi.
Skenario dan Strategi Urbanisasi salah satunya Compact Eco-City
merupakan salah satu konsep yang harus diterapkan karena tidak hanya
megapolitan yang padat tapi juga mempertimbangkan hal-hal ekologis dan
ekonomisnya, sehingga pada konten yang seperti itu ruang tata kota masih terasa
nyaman, mobilitas juga masih tinggi kemudian industri yang ada di sekitarnya
yang mendukung pusat industri sekarang masih ada perkembangannya.
Ada beberapa upaya dalam menciptakan Compact Eco-City yakni dengan :
- Urbanisasi Intensif dalam radius 20 km area metropolitan serta pusat-pusat
pemukiman yang potensial.
- Pengembangan Sub-Pusat dengan Sistem Transportasi Berbasis Rel: Sub-pusat
perkotaan yang multi-fungsi dengan sistem kereta komuter metropolitan (akan
dikembangkan)
- Sistem Transit Umum: Jaringan Transportasi perkotaan yang komprehensif
(Rail,MRT dan BRT)
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
88
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Faktor-faktor yang dianalisis dalam evaluasi tata guna lahan dengan
mengurangi faktor penghambat dengan faktor potensial dimana yang termasuk
sebagai faktor penghambat adalah area konservasi, area tangkap air, hutan
lindung, hutan produksi, stabilitas lahan, dan perairan/rawa/kolam ikan sedangkan
yang termasuk sebagai faktor potensial adalah akses terhadap transportasi berbasis
rel, akses terhadap pusat-pusat perkotaan, akses terhadap jalan, akses terhadap
bus, akses terhadap pelabuhan/lapangan udara dan proyek proyek.
Dasar rancangan penggunaan lahan yakni :
a. Hutan lindung : Hendaknya tetap dilindungi dengan penegakan hukum
b. Area Rawan Lingkungan (ESAs) akan diidentifikasi dan dikelola dengan
kebijakan-kebijakan khusus.
c. Area Konservasi: termasuk wilayah-wilayah rawa, rawan-banjir, pesisir,
tambang garam dan wilayah semburan lumpur Lapindo, harus dilindungi dari
kegiatan-kegiatan pembangunan kota.
d. Konversi lahan dari Area Irigasi : menjadi laha utnuk keperluan kota harus
diminimalisir untuk mengurangi desakan urbanisasi.
e. Lahan Agrikultur: Untuk kegiatan-kegiatan yang lebih variatif dan multi-guna,
termasuk peternakan di daerah bangkalan dan mojokerto.
f. Pola Penggunaan Lahan yang akan dihijaukan : hendaknya lebih digalakan
dibanding pola urbanisasi.
Strategi dalam Pengembangan ekonomi adalah dengan pemasaran yang
efektif, salah satunya dengan mengoptimalkan pasar domestik dengan
menggunakan Kantor Perwakilan Dagang sebagai fasilitatior. Dengan harapan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
89
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
menambang para wirausaha untuk memiliki akses ke luar pasar Jawa Timur,
ketika ekspor harga perjalanan dapat di bagi dua dengan Pewakilan Dagang.
Disamping melalui hubungan bilateral, lingkage hubungan perdagangan
komoditas jatim yang terdistribusi ke KPD Papua dan KPD NTT diekspor ke
Australia seperti palm oil, australia dapat pula mengekspor langsung ke jatim
seperti Sapi.
Pengembangan kawasan metropolitan berbasis Ekologi : kawasan hutan
lindung di Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 344.742 Ha.
Hutan lindung di Gerbangkertasusila beada di bangkalan, lamongan dan
mojokerto, Tahura R. Soerjo dengan luas total sekurang-kurangnya 27.868 Ha.
Selain itu Tahura R. Soerjo merupakan kawasan rawan bencana kebaran hutan.
Kawasan sekitar Gunung arjuno-welirang. Selain itu Gunung Arjuna merupakan
kawasan Rawan Bencana kebakaran Hutan.
Pengawalan terhadap penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
RTH perkotaan. Rencana LP2B terhutang dalam Perda RTRW Kab/Kota
Pemerintah Kab/Kota memiliki wewenan dalam menetapkan LP2B dengan
menetapkan lokasi pada Rencana Rinci Tata Ruang. Keriteria lahan yang
ditetapkan sebagai LP2B yaitu seluruh hamparan lahan penghasil tanaman pangan
(tidak hanya sawah padi) Ladang, Sawah Pasang Surut, Sawah Lahan
Basah/Kering. Upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu fasilitasi dan
koordinasi penetapan LP2B dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD) Provinsi, Penyusunan SOP Penyelenggaraan LP2B di Jawa Timur,
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
90
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Fasilitasi Penyediaan Peta dasar 1 : 5.000 sebagai basis penetapan LP2B dan
dukungan kebijakan insentif pendukung LP2B.
Pemantapan fungsi-fungsi perdagangan jasa skala nasional dan
internasional dengan pemantapan kawasan perdagangan dan jasa yang telah secara
terintegratif dan upaya percepatan pengembangan kawasan kaki jembatan
suramadu sisi madura sebagai titik pertumbuhan perekonomian pulau madura
khususnya dan jawa timur pada umumnya melalui pengembangan kawasan
perdagangan dan jasa serta industri.
Konsep Pengembangan Struktur Ruang di Gerbangkertasusila dengan
rancangan konsep pendekatan pemerataan pertumbuhan melalui penyebaran pusat
kegiatan guna mengurangi kepadatan di satu wilayah, maka perlu dilakukan
penyebaran pusat kegiatan dilokasi lain. Pendekatan penyebaran pusat kegiatan
selanjutnya dapat diaplikasikan di wilayah Gerbangkertasusila dengan
menghubungkan pusat kegiatan antar kabupaten/kota di wilayah
Gerbangkertasusila.
Konsep Pengembangan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila adalah
pengembangan kawasan permukiman dan kegiatan perkotaan pada koridor
transportasi serta pengendalian kawasan hijau)zona pertanian/perkebunan/sawah
irigasi/hutan) dan pembangunan koridor hijau pendukung infrastruktur perkotaan.
Jatim sedang mengoptimalkan modal sosial sama seperti Jawa Barat dengan
penduduk yang sangat banyak yaitu bagaimana mengendalikan arus – arus
migrasi. Dan Jawa Barat baru dalam pengembangan Metropolitannya sementara
Jawa Timur sudah secara rinci dalam perhitungannya hingga tahun 2030.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
91
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Dalam investasi Industri-Industri Besar Kepala Daerah memiliki 4 jaminan
yakni adalah ketersediaan lahan disana tersediaa kepastian rencana tata ruangnya,
Buruh yang demokratis, perizinan yang cepat/mudah. singapura sebagai tolak
ukur bagaimana kemudahan perizinan investasi itu ditindak lanjut dan tidak boleh
ada pungutan biaya dalam perizinannya, Jawa Timur memiliki unit reaksi cepat
dalam melayani perizinan. terakhir merupakan jaminan ketersediaan jaringan
listrik karena faktor ini merupakan faktor kendala yang paling besar.Jawa Timur
memiliki peta produk sehingga jika ada investor yang masuk sudah tau dimana
daerah yang tepat melakukan investasi tersebut. Dalam perizinan mimiliki standar
paling lama 3 hari dan dari luar negeri maximal 1 minggu, tidak untuk menutup
akses bila mana investor hanya mengirimkan blangko-blangko.
4.4.4 Analisis SWOT Metropolitan Gerbangkertosusilo
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Aglomerasi
ekonomi
terbesar ke-dua
di Indonesia
Sumberdaya air
yang rentan
Menjadi pusat
perdagangan,
industri dan
logistik yang
dikenal dunia
dan menarik
investor baik
dalam maupun
luar negeri
Konversi lahan
illegal dari
hutan dan lahan
agrikultur
menjadi
perumahan dan
penggunaan
lahan perkotaan
Memiliki
potensi yang
tinggi di bidang
agrikultur dan
perikanan
dengan irigasi
yang luas
Masalah
kekurangan air
yang cukup
kronis pada
musim kemarau
Menjadi area
terdepan untuk
industry supply
makanan,
agribisnis, dan
pengolahan
produk
Kerusakan
Kritis pada
kapasitas
sumber daya air
dan krisis
pasokan air pada
kegiatan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
92
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
pertanian. pertanian,
industri dan
aktivitas
perkotaan
Memiliki
pelabuhan dan
bandara yang
terhubung
dengan pasar
dunia
Kemacetan di
Surabaya dan
sekitarnya,
sehingga
menyebabkan
kerugian
ekonomi setiap
hari yang cukup
besar
Menjadi pusat
SDM untuk
mendukung
nilai tambah
ekonomi
melalui layanan
perdagangan,
keuangan, dan
pariwisata
Laju urbanisasi
yang cepat,
menyebabkan
ketidakmerataan
distribusi
penduduk,
perumahan
kumuh, dan
kekurangan
fasilitas
pelyanan publik
Terdapat
jembatan
Suramadu
sebagai
gerbang utama
menuju Pulau
Madura
Fungsi
pelabuhan
logistik sebagai
penunjang
ekonomi
Surabaya telah
mencapai
kapasitas
maksimum dan
pasokan listrik
yang tidak
stabil
Menjadi salah
satu pelabuhan
Asia, sebagai
pelabuhan laut
dalam yang
berfungsi
dengan baik
untuk terminal
peti kemas.
Meningkatnya
disekonomis
"aglomerasi",
karena
kemacetan dan
kerusakan
lingkungan,
dengan
demikian
menyebabkan
kehilangan
kesempatan
pertumbuhan.
Ketersediaan
SDM yang ter-
edukasi dan
tenaga kerja
yang terampil
pada industri
cottage
Terdapat
banyak daerah
rawan bencana
alam seperti
banjir dan tanah
longsor
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
93
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Kebijakan
khusus dari
pemerintah
untuk
ketentuan
infrastruktur
Secara
keseluruhan, air
tanah
terdegradasi
dikarenakan
kurangnya
sistem
pembuangan
limbah
Lemahnya
peran
pemerintah
dalam
penegakan
hukum dan
administrasi
investasi
Sebagai metropolitan dengan aglomerasi ekonomi terbesar ke-dua di
Indonesia, Metropolitan Gerbangkertosusilo merupakan wilayah yang memiliki
kekuatan yang tinggi di bidang agrikultur dan perikanan dengan irigasi yang luas.
Faktor lain yang menjadikan kekuatan dari metropolitan ini adalah ketersediaan
SDM yang ter-edukasi dan tenaga kerja yang terampil pada industri cottage, dan
adanya kebijakan khusus dari pemerintah untuk ketentuan infrastruktur.
Potensi lain yang bisa dikembangkan dari Metropolitan
Gerbangkertosusilo ini adalah menjadi pusat perdagangan, industri dan logistik
yang dikenal dunia dan menarik investor baik dalam maupun luar negeri, menjadi
area terdepan untuk industry supply makanan, agrobisnis, dan pengolahan produk
pertanian, menjadi pusat SDM untuk mendukung nilai tambah ekonomi melalui
layanan perdagangan, keuangan, dan pariwisata, serta menjadi salah satu
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
94
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
pelabuhan Asia, sebagai pelabuhan laut dalam yang berfungsi dengan baik untuk
terminal peti kemas.
Akan tetapi dengan besarnya kekuatan dan potensi yang ada di
Metropolitan Gerbangkertosusilo, tidak semata-mata menjadikan mertopolitan ini
tanpa kelemahan dan hambatan. Kelemahan yang terdapat di wilayah ini
diantaranya ialah sumberdaya air yang rentan, banyak daerah rawan bencana alam
seperti banjir dan tanah longsor, kemacetan di Surabaya dan sekitarnya yang
menyebabkan kerugian ekonomi setiap hari yang cukup besar, fungsi pelabuhan
logistik sebagai penunjang ekonomi Surabaya telah mencapai kapasitas
maksimum dan pasokan listrik yang tidak stabil, serta lemahnya peran pemerintah
dalam penegakan hukum dan administrasi investasi.
Sementara itu untuk hambatan yang terdapat di Metropolitan
Gerbangkertosusilo ini diantaranya ialah terjadinya kerusakan kritis pada
kapasitas sumber daya air dan krisis pasokan air pada kegiatan pertanian, industri
dan aktivitas perkotaan, konversi lahan illegal dari hutan dan lahan agrikultur
menjadi perumahan dan penggunaan lahan perkotaan, laju urbanisasi yang cepat
sehingga menyebabkan ketidakmerataan distribusi penduduk, perumahan kumuh,
dan kekurangan fasilitas pelyanan publik, serta meningkatnya disekonomis
"aglomerasi".
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
95
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4.4.5 Metropolitan Sarbagita
Dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Metropolitan Sarbagita,
tulang punggung perekonomian Provinsi Bali adalah Sarbagita. Selain itu
Sarbagita juga merupakan salah satu pusat perkembangan nasional dengan 3
sektor utama yaitu pariwisata, pertanian, dan industri pendukung pariwisata.
Struktur sosial budaya masyarakat yang dipengaruhi tata kehidupan agama Hindu
(Tri Hita Kirana) telah membentuk Sarbagita menjadi metropolitan dengan
karakteristik tersendiri. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Menetapkan
Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) dan juga sebagai Kawasan Strategis Nasional. Dalam
kaitannya dengan fungsi kawasan sebagai PKN, maka berdasarkan pasal 14 PP
RTRWN, terkait dengan penetapan kriteria PKN, maka kawasan berpotensi
sebagai pintu gerbang internasional kepariwisataan. Dengan demikian, simpul
utama skala transportasi nasional menjadi aspek yang mendukung penetapan
tersebut.
Metropolitan yang kini disandang oleh Sarbagita (Denpasar,
Badung,Gianyar, Tabanan) masih menjadi polemik. Namun perkembangan saat
ini yang terjadi di ProvinsiBali telah menunjukkan gejala terbentuknya
metropolitan. Perkembangan kota-kota yang menyatu dengan jumlah penduduk
mencapai 1 juta jiwa, merupakan gejala yang paling signifikan terjadi
Dalam mengembangkan Metropolitan Sarbagita Pemerintah Provinsi Bali
masih mempertahankan sektor pertanian sebesar 60 persen, yang dimobilasasi
oleh subak yaitu organisasi kemasyarakatan yang secara khusus mengatur sistem
perairan sawah. Selain itu, sektor perekonomian Kawasan Sarbagita lebih
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
96
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
kompetitif dibandingkan dengan Provinsi Bali, yaitu tercatat sekitar 38,69 persen
lebih tinggi atau sekitar Rp788 miliar.
Sarbagita sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), tidak secara otomatis membuat masing-
masing kota yang ada di dalamnya menjadi PKN, Berdasarkan Peraturan Daerah
(Perda) No. 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bali, terdapat
aturan yang menyebutkan bahwa bangunan yang terdapat di Bali tidak boleh lebih
tinggi dari pohon kelapa, yang dalam hal ini diasumsikan menjadi 15 meter.
Peningkatan pelaksanaan penataan ruang kawasan metropolitan Sarbagita,
mempertimbangkan adanya aspek-aspek lokal yang terdapat di Provinsi Bali.
Seperti kawasan perlindungan setempat, kawasan tempat suci yaitu mencakup
danau, gunung, dan sungai, dan tempat suci yang mencakup tempat ibadah agama
Hindu. Selain itu harus ada strategi yang tegas dalam peningkatan pelaksanaan
penataan ruang kawasan metropolitan Sarbagita khususnya aspek budaya yang
sangat kental di Bali.Role Sharing swasta dan masyarakat dalam mengisi ruang
sangat dipertimbangkan oleh pemerintah, karena Kawasan Sarbagita merupakan
KSN.
Terbentuknya wujud fisik Kawasan Perkotaan Sarbagita disebabkan oleh
adanya kegiatan perkotaan yang secara fisik menyatu akibat kedekatan pusat-
pusat perkotaan di Denpasar, Gianyar dengan pusat perkotaan Gianyar dan Ubud,
Badung dengan kawasan Kuta dan Kota Semarapura yang akan dikembangkan,
juga Tabanan dengan pusat perkotaan Kediri. Tampilan fisik dan aktivitas
perkotaan sangat menyatu, terutama pada jalan-jalan utama yang menghubungkan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
97
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
pusat-pusat kegiatan tersebut. Hubungan ini ditandai dengan makin maraknya
perkembangan kegiatan pemukiman, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan
pariwisata dan penunjangnya, serta kegiatan penunjang kegiatan perkotaan
lainnya.Kedekatan antar pusat kegiatan tersebut menyebabkan kecenderungan
pola penglaju (commuter) antara Kota Denpasar dengan kawasan sekitarnya
(Kuta, Nusa Dua, Tabanan, Gianyar, Ubud).
Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah mewujudkan
kawasan yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,
sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf
internasional, yang berjati diri budaya Bali dan berlandaskan Tri Hita Karana.
Terdapat empat kebijakan utama dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan
Sarbagita, yaitu: satu, Pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan
yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional
berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional; dua, Peningkatan kualitas
dan jangkauan pelayanan sistem prasarana; tiga, Peningkatan fungsi dan
perlindungan fasilitas pertahanan dan keamanan Negara; empat, Pelestarian alam
dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata
bertaraf internasional yang berjati diri budaya Bali.
Mengingat karakteristik budaya Bali yang yang sangat kuat, maka ada hal-
hal non-teknis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan ini. Karena
itu, diperlukan dibentuknya arahan peraturan zonasi, yang merupakan ketentuan
umum untuk mempertahankan dan melestarikan kawasan berjati diri budaya Bali.
Arahan peraturan zonasi ini meliputi:
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
98
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
a. Penerapan konsep cathus patha, hulu – teben, tri mandala, sebagai dasar
penetapan struktur ruang utama dan arah orientasi ruang kota.
b. Perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai
kawasan suci dan kawasan tempat suci.
c. Penerapan konsep karang bengang atau ruang terbuka berupa lahan pertanian
yang dikelola subak sebagai mpenyangga.
d. Pengintegrasian dan harmonisasi pemanfaatan jalur-jalur jalan utama kawasan
perkotaan untuk kegiatan prosesi ritual keagamaan dan budaya.
e. Penerapan ketentuan umum ketinggian bangunan setinggi-tingginya 15 meter.
f. Penerapan wujud lansekap dan tata bangunan yang bercirikan arsitektur
tradisional Bali.
Indikasi Program Utama Tahunan :
a. Jalan Bebas Hambatan Benoa – Bandar Udara Ngurah Rai
b. Pelabuhan Internasional Benoa – Pengembangan, peningkatan, dan
pemantapan Pelabuhan
c. Banda Udara International Ngurah Rai – Pengembangan, Peningkatan, Bandar
Udara International Ngurah Rai.
d. Bandar Udara International Ngurah Rai – Pengembangan, Peningkatan, dan
Pemantapan Pembangkit Tenaga Listrik
Terwujudnya rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita tentu saja
tak luput dari pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita itu sendiri. Pengelolaan
Kawasan Perkotaan Sarbagita dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati
atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan Kawasan Perkotaan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
99
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Sarbagita oleh Menteri dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan. Dalam rangka pengelolaan Kawasan Perkotaan
Sarbagita, Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang disetujui oleh Menteri.
Pembentukan tugas, susunan organisasi, dan tata kerja, serta pembiayaan badan
pengelola diatur oleh Gubernur.
Arahan Perizinan Arahan Insentif dan Disinsentif Arahan Sanksi Arahan
Perizinan merupakan acuan dalam pemberian Izin pemanfaatan ruang Setiap
pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten atau kota sesuai peraturan
zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang kawasan perkotaan Serbagita
sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Ini.
Setiap pemanfaatan lahan atau ruang di wilayah metropolitan harus
mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sector/bidang yang
mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perudang-undangan sector/bidang terkait. Arahan insentif dan
disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah sebagai
upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata
ruang kawasan perkotaan Serbagita. Insentif dan disinsentif di wilayah sarbagita
dapat diberikan oleh:
e. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
f. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya
g. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
100
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Bentuk, nilai, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan
berdasarkan keputusan bersama dalam kerangka kerjasama antar daerah Arahan
sanksi diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan
ruang.Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota beserta rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan
pada RTR Kawasan Sarbagita.
Pesatnya pembangunan pariwisata di Bali tidak hanya menimbulkan
dampak positif seperti peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan
kerja, dan peningkatan kesejasteraan tetapi juga menimbulkan dampak negatif
seperti pencemaran, kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan dan pengalihan
fungsilahan terutama lahan pertanian yang dijadikan sebagai tempat
pengembanganfasilitas dan sarana pariwisata seperti hotel, restoran, objek wisata
dan lain-lain.
Pengembangan pariwisata di Bali telah berkontribusi banyak terhadap
kerusakandan keseimbangan lingkungan khususnya pembangunan pariwisata
yangmemanfaatkan lahan pertanian baik lahan basah maupun kering. Di
KawasanSeminyak-Kabupaten Badung, banyak lahan pertanian sawah telah
dialihkanfungsinya untuk pembangunan fasilitas pariwisata seperti hotel, villa,
bungalowart shop dan lain-lain.
Pembangunan sarana-sarana di wilayah metropolitan serbagita secara
otomatis meningkatkan sistem penyaluran atau distribusi air terhalangi oleh
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
101
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
beton-beton yang melintang dengan kokoh di wilayah tersebut yang
mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik ke seluruh areal persawahan.
terhambatnya saluran air di daerah tersebut juga telah mengakibatkan masalah
baru banjir khususnya pada musim hujan.
Pemanfaatan lahan pertanian untuk kepentingan pariwisata juga telah
mengakibatkan kesenjangan antara industri pariwisata dengan
pertanian.Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh tidak seimbangnya pembagian
hasil pemanfaatan pertanian untuk kepentingan pariwisata. Kasus pemasangan
sengagar nampak berkilau di areal persawahan warga yang terjadi di (eking-
Kabupaten gianyar merupakan bukti nyata yang menggambarkan
ketidakharmonisan hubungan antara petani dan industri pariwisata. Sawah
wargayang elok dan indah dijadikan pemandangan bagi sejumlah restoran, cafe
danhotel, tetapi petani yang memiliki sawah yang indah tersebut tidak
mendapatkankeuntungan sehubungan dengan pemanfaatan sawah dan aktivitas
pertaniannyasebagai atraksi wisata. Kekesalan petani pemilik sawah tersebut
berujung pada pemasangan seng di sawahnya yang mengakibatkan wisatawan
mengeluh karenatidak dapat melihat pemandangan yang indah sebagaimana yang
dijanjikan.
World Tourism Organisation telah menggariskan kebijakan
pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menitik beratkan pada tiga hal
yaitukeberlanjutan alam, sosial dan budaya, dan ekonomi. Konsep ini secara
jelasmenjabarkan bahwa pengembangan pariwisata tidak boleh merusak
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
102
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
alam,lingkungan, dan lahan terutama lahan pertanian. agrotourism merupakan
mode yang akan di kembangkan.
Dalam mengembangkan bali tahun 2016 kami juga akan merencanakan
untuk melaksanakan pembangunan stadion internasional di bali yang akan di
biaya oleh investor dari jepang, yang akan mengahbiskan biaya sekitar 2-3 triliun,
dalam mekanisme nya pemerintah harus memberikan jaminan dari APBN,
setadion ini nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar
stadion.
Untuk meningkatkan ekonomi dan untuk mengurangi aglomerasi
penduduk di kawasan metropolitan pemerintah bali berencana akan melaksanakan
reklamasi teluk benoa, Project Nusa Benoa berlokasi di sisi selatan Bali, yang
berada pada posisi strategis di zona pemanfaatan dengan dikelilingi hutan
mangrove dan salah satu pusat wisata bahari terpopuler di Bali menjadikan
Reklamasi di Teluk Benoa seluas 700 ha dari luas wilayah keseluruhan
Revitalisasi 2800 ha menjadi suatu terobosan bagi kemajuan di Bali.
Dalam mendukung kemudahan aksesibiltas dikawasan metropolitan
sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) pemerintah provinsi bali
membuat saranan transportasi bus trans sarbagita selain itu akan membuat akses
kereta api yang menghubungkan kawasan metropolitan.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
103
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
4.4.6 Analisis SWOT Metropolitan Sarbagita
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Kesempatan)
Threats
(Hambatan)
Sektor
perekonomian
Kawasan
Sarbagita lebih
kompetitif
dibandingkan
dengan Provinsi
Bali
Belum adanya
transportasi
massal yang
memadai dan
modern
Jaringan
transportasi
umum
terluas di
Propinsi Bali
dan juga
menjadi
kawasan yang
jauh lebih
berkembang
dari pada
wilayah
lainnya
Pertumbuhan
penduduk yang
tinggi
Metropolitan
Sarbagita
merupakan
salah satu pusat
perkembangan
nasional dengan
3 sektor utama
yaitu
pariwisata,
pertanian, dan
industri
pendukung
pariwisata
Sering
terjadinya
kemacetan di
wilayah
Kabupaten
Badung dan
Kota Denpasar
Metropolitan
Sarbagita
sebagai pusat
kegiatan
nasional
(PKN)
Perubahan
fungsi lahan
yang cepat
Potensi industri
pariwisata dan
investasi yang
berkembang
dengan pesat
Melonjaknya
jumlah
penduduk
Menjadi kota
satelit untuk
Kota Denpasar
dan kota
lainnya
Dapat
meningkatkan
jumlah migrasi
yang besar ke
Metropolitan
Sarbagita
Bertambah
majunya tingkat
sosial ekonomi
masyarakat
setempat
Menjadi
metropolitan
dengan
karakteristik
tersendiri
sesuai kondisi
sosial budaya
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
104
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
masyarakat
setempat
Kegiatan
pariwisata
bertaraf
internasional
dan pertanian
yang berjati diri
Budaya Bali
Metropolitan Sarbagita terletak di wilayah kepulauan Bali, hal ini
merupakan sisi positif yang bisa dimanfaatkan dari Metropolitan Sarbagita. Selain
itu sektor perekonomian di Kawasan Sarbagita lebih kompetitif dibandingkan
dengan Provinsi Bali. Metropolitan Sarbagita juga menjadi salah satu pusat
perkembangan nasional di tiga sektor utama yaitu pariwisata, pertanian, dan
industri pendukung pariwisata. Potensi industri pariwisata dan investasi di
wilayah metropolitan ini berkembang dengan pesat sehingga berdampak terhadap
majunya tingkat sosial ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan pariwisata
bertaraf internasional dan pertanian yang berjati diri budaya Bali juga merupakan
salah satu kekuatan yang ada di wilayah metropolitan ini. Selain itu potensi lain
yang dapat mendukung juga adalah sebagai kota satelit untuk Kota Denpasar dan
kota lainnya.
Kelemahan yang terdapat di Metropolitan Sarbagita diantaranya ialah
belum adanya transportasi massal yang memadai dan modern, sering terjadinya
kemacetan di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, serta melonjaknya
jumlah penduduk di metropolitan ini. Sebagai wilayah metropolitan tentunya
sarana transportasi massal merupakan hal yang pokok yang harus ada. Sementara
itu untuk hambatan yang mungkin akan terjadi di Metropolitan Sarbagita ialah
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
105
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
terjadinya perubahan fungsi lahan yang cepat, serta dapat meningkatkan jumlah
migrasi yang besar ke Metropolitan Sarbagita.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
106
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
BAB V
KEBUTUHAN INVESTASI DI WILAYAH BODEBEKKARPUR
5.1 Analisis Investasi Jawa Barat dan Kawasan Metropolitan
Bodebekkarpur
5.1.1 Analisis Investasi Jawa Barat
Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat
pendapatan suatu daerah. Dengan adanya kegiatan investasi di suatu daerah
memungkinkan kegiatan masyarakat dalam perekonomian akan terus meningkat.
Adanya investasi-investasi baru memungkinkan terciptanya barang modal baru
sehingga akan menyerap faktor produksi baru, yaitu menciptakan lapangan kerja
baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan
mengurangi pengangguran. Dengan demikian, Investasi merupakan bagian
terpenting dalam pembentukan modal daerah. Investasi domestik akan
menentukan optimal tidaknya pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah.
Oleh sebab itu, setiap daerah harus selalu mengoptimalkan pengelolaan sumber
daya ekonomi yang dimilikinya.
Pengembangan investasi daerah merupakan kebijakan yang membawa
dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan
jasa, penciptaan nilai tambah, peggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi
lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan
daerah berupa pajak dan retribusi daerah. Peningkatan investasi di daerah, selain
untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah secara langsung akan
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
107
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak
positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Provinsi Jawa Barat masih merupakan lokasi yang paling diminati calon
investor asing maupun domestik, selain karena dukungan jarak tempuh ke Ibu
Kota juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya
manusia yang kompeten didukung pula dengan kondisi infrastruktur yang cukup
baik. Kontribusi investasi di Jawa Barat sangat besar terhadap perkembangan
investasi nasional, hal ini dapat dilihat dari besarnya rasio perkembangan investasi
di Jawa Barat baik dilihat dari besarnya PMA maupun PMDN terhadap total PMA
dan PMDN Indonesia.
Bila dilihat dari Tabel 5.1, nilai komulatif realisasi investasi selama
periode 2011 – 2015 yang bersumber dari PMDN dan PMA yang direalisasikan
oleh para investor di 27 Kabupaten/Kota dengan jumlah investasi sebesar
425.361.573 juta rupiah yang terdiri dari realisasi PMDN sebesar 137.038.167
juta rupiah dan realisasi PMA sebesar 288.323.406 juta rupiah. Dilihat dari rata-
rata porsi pertahun, porsi PMA terhadap total investasi sebesar 66,5% sementara
porsi PMDN hanya 33,5%. Besarnya porsi PMA terhadap total investasi di Jawa
Barat memposisikan minat investasi PMA Jawa Barat merupakan yang tertinggi
di Indonesia.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
108
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Peringkat 5 besar Kapupaten/Kota, yang paling diminati oleh para investor
PMA/PMDN dalam merealisasikan kegiatan usaha atau proyeknya adalah
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota bandung, Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Purwakarta. Lokasi yang paling besar jumlah investasi PMA dan
PMDN di Jawa Barat selama 5 tahun terakhir terpusat di Kabupaten Bekasi
dengan realisasi PMA sebesar 96.076.061 juta rupiah dan PMDN sebesar
24.505.671 juta rupiah.
Struktur perkembangan nilai realisasi investasi di Jawa Barat selama
periode 2011 – 2015 mengalami perekembangan yang berpluaktuatif. Dalam
periode tersebut pertumbuhan realisasi investasi terbesar terjadi pada tahun 2013
dengan total investasi 67.500.904 juta rupiah atau meningkat sebesar 77,52% dari
tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi tersebut di dorong oleh pertumbuhan
PMA sebesar 84, 14% dan pertumbuhan PMDN 62,37%. Sementara pertumbuhan
investasi terkecil terjadi pada tahun 2012 yaitu hanya sebesar 8,06%. Rendahnya
pertumbuhan tersebut diakibatkan oleh turunnya pertumbuhan PMA sebesar -
11,56%.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
109
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Tabel 5.1
Realisasi Investasi di Jawa Barat Periode Tahun 2011 – 2015
(Dalam Juta Rupiah)
Tahun Total
Investasi PMDN PMA
Pertumbuhan Proporsi
(%) (%)
Total
Investasi
PMDN PMA Total
Investasi
PMDN PMA
2011 48.751.177 7.305.546 41.445.631
100,00 14,99 85,01
2012 52.680.541 16.023.987 36.656.554 8,06 119,34 11,56 100,00 30,42 69,58
2013 93.518.910 26.018.005 67.500.905 77,52 62,37 84,14 100,00 27,82 72,18
2014 108.893.993 37.907.605 70.986.388 16,44 45,70 5,16 100,00 34,81 65,19
2015 121.516.953 49.783.024 71.733.929 11,59 31,33 1,05 100,00 40,97 59,03
Total 425.361.573 137.038.167 288.323.406
Rata-
rata 85.072.315 27.407.633 57.664.681 28,40 64,68 19,70 100,00 33,50 66,50
Sumber: BPMPT Jawa Barat (data diolah)
Meskipun sebagian besar nilai investasi dalam bentuk PMA, namun dilihat
dari jumlah proyek investasi di Jawa Barat lebih banyak pada proyek PMDN
dibandingkan dengan PMA. Seperti dilihat pada tabel 5.2, selama periode tahun
2011 – 2015 jumlah proyek investasi dan tenaga kerja pada investasi PMDN
sebanyak 85.046 proyek dan 491.584 tenaga kerja sedangkan jumlah proyek
investasi dan tenaga kerja pada investasi PMA sebanyak 10.449 proyek dan
1.477.702 tenaga kerja. Artinya nilai investasi dari setiap proyek PMDN lebih
kecil dari nilai investasi dari setiap proyek PMA. Oleh karena rata-rata nilai
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
110
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
investasi proyek PMA lebih besar dari rata-rata nilai investasi proyek PMDN
maka jumlah tenaga kerja yang terserap di proyek PMA lebih besar dari tenaga
kerja yang terserap di proyek PMDN.
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan investasi adalah
meningkatkan kegiatan perekonomian diantaranya meningkatkan kesempatan
kerja bagi masyarakat. Bila dilihat dari korelasi atau hubungan antara besarnya
perkembangan nilai investasi dengan dengan jumlah proyek yang tercipta
mempunyai hubungan yang linier, tetapi bila dilihat dari perkembangan nilai
investasi dengan penyerapan tenaga kerja tidak memiliki hubungan yang linier.
Sebagai ilustrasi dapat dilihat dari fakta yang ada menunjukkan bahwa pada tahun
2012 pertumbuhan investasi hanya 8,06% dengan nilai total investasi sebesar
52.680.540 juta rupiah dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak
448.619 orang, sementara pada tahun 2013 pertumbuhan investasi tertinggi yaitu
77,52% dengan total investasi 93.518.909 juta rupiah hanya hanya menyerap
tenaga kerja sebanyak 379.130 orang.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
111
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Tabel 5.2
Jumlah Proyek Investasi dan Tenaga Kerja di Jawa Barat
Periode Tahun 2011 – 2015
Tahun
Total Investasi PMDN PMA
Proyek Tenaga
Kerja Proyek
Tenaga
Kerja Proyek
Tenaga
Kerja
2011 767 396.710 150 115.997 617 280.713
2012 1.018 448.619 227 93.238 791 355.381
2013 31.709 379.130 30.169 88.223 1.540 290.907
2014 24.788 395.450 22.395 84.797 2.393 310.653
2015 37.213 349.377 32.105 109.329 5.108 240.048
Total 95.495 1.969.286 85.046 491.584 10.449 1.477.702
Sumber: BPMPT Jawa Barat (data diolah)
Jenis usaha yang paling diminati investor baik PMA maupun PMDN di
Jawa Barat adalah sektor sekunder. Dari tabel 5.3 menunjukkan pada tahun 2015
saja porsi investasi sektor sekunder mencapai 53,75%, sektor tersier 44,42% dan
sektor primer hanya 1,83%. Investasi terbesar pada sektor sekunder adalah
investasi pada jenis sektor atau lapangan usaha industri kertas dan percetakan
serta industri makanan.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
112
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Tabel 5.3
Sektor Usaha Proyek Investasi di Jawa Barat
Periode Tahun 2011 - 2015
Sektor
(%) 2011 2012 2013 2014 2015
Primer 0.39 0.63 0.34 0.97 1.83
Sekunder 52.46 84.88 77.48 55.20 53.75
Tersier 47.15 14.49 22.17 43.83 44.42
Sumber: BPMPT Jawa Barat (data diolah)
Jumlah PMA dan PMDN terbesar pada sektor sekunder setiap tahunnya
terjadi perubahan. Pada tahun 2011 dan 2012 jumlah realisasi investasi terbesar
dan jumlah tenaga kerja terbanyak berada pada sektor industri logam, mesin dan
elektronik, selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 jumlah realisasi investasi
terbesar dan jumlah tenaga yang terserap paling banyak pada sektor industri
kendaraan bermotor dan industri logam, mesin dan elektronik. Pada tahun 2015
terjadi perubahan komposisi besarnya investasi, yang biasanya didominasi oleh
sektor industri logam, mesin, elektronik dan sektor industri kendaraan bermotor,
investasi dan jumlah tenaga kerja terbesar pada tahun 2015 terjadi pada sektor
industri makanan dan dan industri kertas.
Banyak faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan rendahnya atau
tidak menentukan pertumbuhan PMA. Faktor yang bersifat eksternal biasanya
pemerintah sering kesulitan untuk mengendalikannya, berbeda dengan
pengendalian faktor internal pemerintah akan lebih mudah untuk memaksimalkan
peran dan posisinya sebagai penentu kemana arah pembangunan ekonomi
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
113
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
diarahkan dengan kewenangan regulatorynya dan fasilitasinya. Iklim usaha dan
investasi yang kondusif merupakan faktor terpenting dalam menyelenggarakan
kegiatan usaha. Pola optimum investasi sebagian besar tergantung pada iklim
investasi yang tersedia di daerah tersebut dan pada produktivitas marginal sosial
dari berbagai jenis investasi, sehingga jenis investasi apapun yang masuk harus
mengacu kepada perencanaan dan kebijakan yang sudah dibuat, dan sedapat
mungkin diarahkan kepada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan sarana
produksi.
Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim
berinvestasi di Jawa Barat. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut
stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur
dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya
sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi
dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah good
governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan
pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan
neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi.
Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD,
2005) terdapat lima indikator yang menentukan daya tarik investor untuk masuk
ke dalam suatu daerah, diantaranya sebagai berikut ; Kelembagaan, Keamanan
Politik Sosial Budaya, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur Fisik.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
114
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Selain indikator-indikator menurut KPPOD yang telah disebutkan
sebelumnya, terdapat pula pandangan mengenai kemudahan berbisnis di
Indonesia menurut World Bank yang terbagi dalam sepuluh kriteria, yaitu sebagai
berikut ; Kemudahan memulai usaha, Izin Pembangunan, Kemudahan mendapat
Energi Listrik, Pendaftaran Properti, Kemudahan Mendapatkan Pinjaman Bank,
Perlindungan bagi Para Investor, Membayar Pajak, Perdagangan Lintas Negara,
Pemenuhan Kontrak, dan Penyelesaian Kepailitan. Kesepuluh kategori tersebut
merupakan salah satu tolok ukur para pengusaha khususnya pengusaha dunia
dalam memutuskan untuk berinvestasi di suatu negara atau suatu daerah.
5.1.2 Analisis Investasi Wilayah Bodebekkarpur
Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat, Kawasan
Strategis Nasional (KSN) Metropolitan Bodebekkarpur akan dikembangkan
sebagai Metropolitan Mandiri dengan sektor unggulan industri manufaktur, jasa,
keuangan, serta perdagangan, hotel dan restoran. Secara spesifik, upaya
pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur sebagai Metropolitan Mandiri ini
akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Twin Metropolitan
Bodebekkarpur – DKI Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan Twin
Metropolitan ini, Wilayah Bodebekkarpur akan dikembangkan sebagai 1st tier
metropolitan, berdampingan dengan DKI Jakarta yang juga merupakan 1st tier
metropolitan. Sebagai mitra pembangunan yang sejajar dengan DKI Jakarta, di
Wilayah Bodebekkarpur nantinya juga akan dikembangkan cluster-cluster untuk
kantor pusat perusahaan, perdagangan, perbankan, jasa pelayanan, asuransi,
hukum, penelitian dan pemerintahan.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
115
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Kota metropolitan biasanya menggabungkan sebuah aglomerasi (daerah
pemukiman lanjutan) dengan zona lingkaran urban dan memang dekat dengan
pusat perkantoran atau perdagangan. Zona-zona ini juga dikenal sebagai lingkaran
komuter, dan dapat meluas melewati lingkaran urban tergantung definisi yang
digunakan. Hal itu dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat kawasan
kerjasama antara daerah kabupaten dan kota yang berbatasan di wilayah
metropolitan tersebut.
Metropolitan Bodebekkarpur yang berlokasi persis bersebelahan dengan
dengan metropolitan DKI Jakarta diperkirakan akan berekembang sangat cepat
dan tentunya akan diikuti oleh perkembangan aktivitas ekonomi, luas lahan dan
infrastruktur yang terbangun serta jumlah penduduk yang semakin meningkat.
Menurut hasil analisis tim West Java Province Metropolitan Development
Manajemen (WJPMDM), diperkirakan hingga tahun 2020 luas kawasan
Metropolitan Bodebekkarpur akan berkembang menjadi 450.924 hektar dan
jumlah penduduk diproyeksikan sekitar 18,36 juta jiwa. Berdasarkan proyeksi
jumlah penduduk tersebut maka beberapa daerah di wilayah metropolitan
Bodebekkarpur akan memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
116
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Gambar 5.1 Metropolitan Bodebekkarpur Tahun 2020
Dimasa yang akan datang perkembangan Metropolitan Bodebekkarpur
tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan DKI Jakarta, tetapi juga
sangat ditentukan oleh berbagai kebijakan sektoral yang terdapat di wilayah
metropolitan itu sendiri. Berbagai isu dan persoalan Metropolitan Bodebekkarpur
yang terkait dengan perkembangan ekonomi wilayah, sosial kependudukan,
transportasi, perumahan, infrastruktur prasarana wilayah, dan lingkungan,
tentunya harus diantisipasi sejak dini. Untuk antisipasi isu-isu tersebut diperlukan
perencanaan dan kebijakan serta anggaran yang memadai oleh para provider baik
dari swasta maupun pemerintah.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
117
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Meskipun menghadapi berbagai isu dan permasalahan, tetapi
pengembangan wilayah metropolitan Bodebekkarpur memiliki berbagai
keunggulan, diantaranya keunggulan dalam hal lokasi geografis yang memiliki
area yang sangat luas dengan kontur yang relative datar serta berdekatan dengan
daerah khusus ibu kota, serta memiliki lokasi yang relative dekat pelabuhan
uadara maupun laut. Posisi ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi
kegiatan ekonomi wilayah Bodebekkarpur.
Dengan adanya berbagai keunggulan yang dimiliki Metropolitan
Bodebekkarpur yang dapat memacu tumbuh kembangnya kegiatan perdagangan,
keuangan dan jasa. Oleh karena itu untuk mendukung terwujudnya konsep
pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur, maka kawasan ini perlu ditunjang
oleh investasi untuk membangun infrastruktur pendukung kegiatan jasa, keuangan
serta perdagangan, hotel, dan restoran yang memiliki skala metropolitan.
Secara internal untuk mewujudkan kota metropolitan wilayah
Bodebekkarpur relative akan lebih mudah, karena secara umum infrastruktur di
setiap daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Bodebekkarpur sudah memadai.
Infrastruktruk yang baik merupakan salah satu factor penentu minat investor
untuk menanamkan modalnya baik PMDN maupun PMA di wilayah
Bodebekkarpur. Melalui investasi tersebut akan membuka lapangan pekerjaan dan
peluang-peluang ekonomi lainnya bagi masyarakat di wilayah Bodebekkarpur
pada khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Dengan semakin
terbukanya investasi pada akhirnya akan dapat menekan jumlah pengangguran
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
118
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Pembahasana mengenai investasi di wilayah Bodebekkarpur, pola dan
dinamikanya akan sama seperti membahas perkembangan investasi Jawa barat
serta kontribusinya terhadap investasi nasional, karena realisasi investasi di Jawa
Barat sebagian besar berada di wilayah Bodebekkarpur.
Seperti yang telah diuraikan di atas, pendorong utama bagi pertumbuhan
ekonomi Kawasan Bodebekkarpur salah satunya adalah investasi yang bersumber
dari dunia usaha, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN).
Seperti yang disajikan dalam tabel 5.4, total realisasi investasi selama lima
tahun dalam periode waktu tahun 2011 - 2015, total investasi di wilayah
Bodebekkarpur sebesar Rp 326,100 trilyun, yang terdiri dari PMDN sebesar
87,117 trilyun dan PMA sebesar 238,983 trilyun. Total investasi terbesar,
ditanamkan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang masing-masing
sebesar Rp 120,581 trilyun dan Rp 111,823 trilyun. Bila dilihat dari besaran
distribusi investasi, sebesar 36,98% ditanamkan di Kabupaten Bekasi dan 34,29%
ditanamkan Kabupaten Karawang.
Dilihat dari perkembangannya tampak bahwa realisasi investasi di wilayah
Bodebekkarpur, baik PMA maupun PMDN menunjukkan pertumbuhan yang
fluktuatif dan tren yang menurun, walaupun dari sisi nilai investasi menunjukkan
peningkatan. Dalam periode tersebut pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 yaitu
sebesar 75,58% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu
sebesar 0,78%. Rendahnya pertumbuhan investasi pada tahun 2015 diakibatkan
oleh turunnya pertumbuhan PMA yakni sebesar -14,95%.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
119
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Dampak positif dari besarnya investasi di wilayah Bodebekkarpur selama
periode tersebut dapat menciptakan proyek investasi sebanyak 42.764 proyek dan
menyerap tenaga kerja sebanyak 1.282.267 orang. Konsisten dengan besaran
investasi disetiap kaputen dan kota, jumlah tenaga kerja yang terserap paling
tinggi di kabupaten Bekasi dan kabupaten Karawang masing-masing sebanyak
542.356 dan 281.907 orang.
Tabel 5.4
Pertumbuhan dan Distribusi Investasi di Wilayah Bodebekkarpur
Selama Periode Tahun 2011 – 2015
No. Kabupaten/Kota Investasi (dalam juta Rp) Total Distribusi
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kota Bogor 304.319 832.230 110.531 152.087 3.104.314 4.503.481 1,38%
2 Kabupaten Bogor 4.113.607 1.995.887 2.660.938 7.037.162 9.782.250 25.589.844 7,85%
3 Kota Depok 4.647.097 1.948.374 1.698.926 4.296.777 2.552.310 15.143.485 4,64%
4 Kota Bekasi 869.555 2.365.780 2.392.114 5.353.083 6.703.612 17.684.145 5,42%
5 Kabupaten Bekasi 13.205.148 18.695.748 22.198.438 31.356.360 35.126.038 120.581.732 36,98%
6 Kabupaten Karawang 5.332.613 14.253.793 41.073.102 25.710.487 25.453.641 111.823.636 34,29%
7 Kabupaten Purwakarta 1.267.366 3.692.093 6.739.910 13.605.011 5.470.279 30.774.659 9,44%
Total 29.739.705 43.783.905 76.873.959 87.510.968 88.192.445 326.100.982 100,00%
Pertumbuhan (%)
47,22% 75,58% 13,84% 0,78% 269,76%
Sumber: BPMPT Jawa Barat
Sumber: BPMPT Jawa Barat
Grafik 5.1 Pertumbuhan Investasi di Wilayah Bodebekkarpur
Tahun 2011 - 2015
47,22%
75,58%
13,84%
0,78%
0,00%
50,00%
100,00%
2011 2012 2013 2014 2015
Per
sen
tase
Tahun
Pertumbuhan Investasi di Wilayah Bodebekkarpur Periode Tahun 2011 - 2015
Pertumbuhan Investasi per Tahun
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
120
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Sumber: BPMPT Jawa Barat
Grafik 5.2
Distribusi Investasi di Wilayah Bodebekkarpur
Periode Tahun 2011 – 2015
Ada perbedaan antara pola pertumbuhan investasi PMDN dengan
pertumbuhan investasi total di wilayah Bodebekkarpur. Dalam investasi total
pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 75,58%, sementara
pertumbuhan investasi PMDN terbesar terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar
110,5%. Sedangkan bila dilihat dari pola distribusinya anatara total investasi
dengan PMDN tidak ada perbedaan, dimana distribusi terbesar didominasi oleh
Kabupaten Bekasi. Sedangkan distribusi atau share PMDN terendah terhadap total
investasi wilayah Bodebekkarpur terjadi di Kabupaten Purwakarta dan Kota
Bogor, dimana distribusinya masing-masing hanya sebesar 1,80% dan 3,30%.
1,38% 7,85%
4,64%
5,42%
36,98%
34,29%
9,44%
Distribusi Investasi di Wilayah Bodebekkarpur Periode Tahun 2011-2015
Kota Bogor
Kabupaten Bogor
Kota Depok
Kota Bekasi
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Karawang
Kabupaten Purwakarta
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
121
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Tabel 5.5
Pertumbuhan dan Distribusi PMDN di Wilayah Bodebekkarpur
Selama Periode Tahun 2011 – 2015
No. Kabupaten/Kota
PMDN (dalam juta Rp) Total Distribusi
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kota Bogor - 7.895 27.500 - 2.839.435 2.874.829 3,30%
2 Kabupaten Bogor 2.082.001 434.754 1.034.268 3.709.660 7.725.341 14.986.024 17,20%
3 Kota Depok - 174 1.253.694 1.881.009 2.001.782 5.136.659 5,90%
4 Kota Bekasi 784.984 1.913.342 627.002 4.964.019 5.882.396 14.171.744 16,27%
5 Kabupaten Bekasi 2.578.158 3.454.709 4.416.639 6.969.566 7.086.600 24.505.671 28,13%
6 Kabupaten Karawang 94.909 5.845.096 4.800.649 5.496.955 7.639.803 23.877.413 27,41%
7 Kabupaten Purwakarta
5.580 603.262 425.737 531.004 1.565.584 1,80%
Total 5.540.051 11.661.551 12.763.014 23.446.947 33.706.361 87.117.924 100,00%
Pertumbuhan (%)
110,50% 9,45% 83,71% 43,76% 269,76%
Sumber: BPMPT Jawa Barat
Sumber: BPMPT Jawa Barat
Grafik 5.3 Pertumbuhan PMDN di Wilayah Bodebekkarpur
Tahun 2011 - 2015
110,50%
9,45%
83,71%
43,76%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2011 2012 2013 2014 2015
Per
sen
tase
Tahun
Pertumbuhan PMDN di Wilayah BodebekkarpurPeriode Tahun 2011 - 2015
Pertumbuhan PMDN per Tahun
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
122
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Sumber: BPMPT Jawa Barat
Grafik 5.4
Distribusi PMDN di Bodebekkarpur
Tabel 5.6
Pertumbuhan dan Distribusi PMA di Wilayah Bodebekkarpur
Selama Periode Tahun 2011 – 2015
No. Kabupaten/Kota
PMA (dalam juta Rp) Total Distribusi
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kota Bogor 304.319 824.335 83.032 152.087 264.879 1.628.652 0,68%
2 Kabupaten Bogor 2.031.606 1.561.133 1.626.670 3.327.502 2.056.909 10.603.820 4,44%
3 Kota Depok 4.647.097 1.948.200 445.232 2.415.768 550.529 10.006.826 4,19%
4 Kota Bekasi 84.571 452.439 1.765.112 389.064 821.216 3.512.402 1,47%
5 Kabupaten Bekasi 10.626.990 15.241.039 17.781.799 24.386.795 28.039.439 96.076.061 40,20%
6 Kabupaten Karawang 5.237.704 8.408.696 36.272.454 20.213.531 17.813.838 87.946.223 36,80%
7 Kabupaten Purwakarta 1.267.366 3.686.513 6.136.648 13.179.274 4.939.275 29.209.075 12,22%
Total 24.199.654 32.122.355 64.110.946 64.064.021 54.486.084 238.983.058 100,00%
Pertumbuhan (%)
32,74% 99,58% -0,07% -14,95% 269,76%
Sumber: BPMPT Jawa Barat
3,30%
17,20%
5,90%
16,27%
28,13%
27,41%
1,80%
Distribusi PMDN Wilayah Bodebekkarpur Periode Tahun 2011-2015
Kota Bogor
Kabupaten Bogor
Kota Depok
Kota Bekasi
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Karawang
Kabupaten Purwakarta
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
123
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Sumber: BPMPT Jawa Barat
Grafik 5.5
Pertumbuhan PMA di Bodebekkarpur
Sumber: BPMPT Jawa Barat
Grafik 5.6
Distribusi PMA di Bodebekkarpur
32,74%
99,58%
-0,07%-14,95%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2011 2012 2013 2014 2015
Per
sen
tase
Tahun
Pertumbuhan PMA di Wilayah BodebekkarpurPeriode Tahun 2011 - 2015
Pertumbuhan PMA per Tahun
0,68% 4,44% 4,19%
1,47%
40,20%36,80%
12,22%
Distribusi PMA Wilayah Bodebekkarpur Periode Tahun 2011-2015
Kota Bogor
Kabupaten Bogor
Kota Depok
Kota Bekasi
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Karawang
Kabupaten Purwakarta
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
124
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
5.1.3 Analisis Komparatif Pertumbuhan Investasi Jawa Barat dengan
Wilayah Bodebekkarpur
Secara umum pertumbuhan realisasi investasi selama periode 2011 – 2015
wilayah Bodebekkarpur lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi
ivestasi Jawa Barat. Tingginya pertumbuhan investasi wilayah Bodebekkarpur
dikarenakan hampir seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Bodebekkarpur
merupakan daerah yang diminati para investor domestic (PMDN) maupun asing
(PMA) di Provinsi Jawa Barat. Artinya pertumbuhan investasi Bodebekkarpur
merupakan pusat pertumbuhan investasi Jawa Barat.
Selama peride 2011 – 2015 rata-rata pertumbuhan Investasi per tahun di
Wilayah Bodebekkarpur sebesar 34,36%, pertumbuhan tertinggi terjadi pada
tahun 2013 sebesar 75,58%, dan pertumbuhan terrendah terjadi pada tahun 2015
yaitu hanya sebesar 0,78%. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat mengalami
rata-rata pertumbuhan Investasi per tahun sebesar 28,40%, pertumbuhan tertinggi
terjadi pada tahun 2013 sebesar 77,52%, dan pertumbuhan terrendah terjadi pada
tahun 2015 yaitu hanya sebesar 11,59%. Dengan demikian pola atau fluktuasi
pertumbuhan investasi Jawa Barat sama dengan pola atau fluktuasi pertumbuhan
investasi Bodebekkarpur, artinya pertumbuhan investasi wilyah Bodebekkarpur
merupakan representasi pertumbuhan investasi Jawa Barat.
Bila dilihat dari rata-rata porsinya, nilai investasi Bodebekkarpur terhadap
investasi Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 72,58%. Porsi terbesar terjadi
pada tahun 2013 dengan besaran kontribusinya sebesar 83,11%. Sedangkan rata-
rata porsi investasi Jawa Barat terhadap nasional hanya sebesar 21,58%. Porsi
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
125
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
terbesar terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 23,53%. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada table 5.7
Tabel 5.7
Perbandingan Pertumbuhan dan Share Investasi Jawa Barat dengan
Bodebekkarpur Periode Tahun 2011 – 2015
Tahun
Investasi Jabar Investasi Bodebekkarpur
Pertumbuhan
(%)
Share thd
Investasi
Indonesia (%)
Pertumbuhan
(%)
Share thd
Investasi
Jabar (%)
2011 - 19,38 - -
2012 8,06 16,85 47,22 61,00
2013 77,52 23,47 75,58 83,11
2014 16,44 23,53 13,84 82,20
2015 11,59 22,27 0,78 80,36
Rata-rata 28,40 21,58 34,36 72,58
Sumber: BPMPT Jawa Barat (data diolah)
Bila dilihat dari besarnya total investasi dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015 total investasi PMDN Jawa Barat sebesar 137.038 milyar rupiah, dari
jumlah tersebut sebesar 87.117 milyar rupiah di investasikan di wilayah
Bodebekkarpur. Jumlah tenaga kerja yang terserap 491.584 orang, dari jumlah
tersebut tenaga kerja yang terserap di wilayah Bodebekkarpur sebanyak 208.893
orang. Dilihat secara sektoral, bidang usaha yang paling diminati oleh investor
PMDN baik di wilayah Provinsi maupun Bodebekkarpur sama yaitu bidang
perdagangan dan reparasi.
Total investasi PMA Jawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2015 jauh lebih besar total investasi PMDN yaitu sebesar 288.323milyar rupiah,
dari total PMA tersebut sebesar 238.983 milyar rupiah di investasikan di wilayah
Bodebekkarpur. Adapun Jumlah tenaga kerja yang terserap 1.477.702orang, dari
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
126
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
jumlah tersebut tenaga kerja yang terserap di wilayah Bodebekkarpur sebanyak
1.073.374 orang. Dilihat secara sektoral, bidang usaha yang paling diminati oleh
investor asing (PMA) baik di wilayah Provinsi maupun Bodebekkarpur tidak
berbeda yaitu sub sektor industri logam, mesin dan elektronik.
Berdasarkan data empirik yang sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan
bahwa total realisasi investasi maupun jumlah proyek dan tenaga yang terserap,
wilayah Bodebekkarpur menempati porsi yang sangat besar di bandingkan
wilayah lain baik dalam ruang lingkup Provinsi maupun nasional. Untuk lebih
jelasnya mengenai perbandingan nilai investasi, jumlah proyek dan tenaga kerja
yang terserap di wilayah Jawa Barat dan wilayah Bodebekkarpur dapat dilihat
dalam tabel 5.8 dibawah ini.
Tabel 5.8
Perbandingan Perkembangan PMDN dan PMA Jawa Barat dengan Bodebekkarpur
Periode Tahun 2011 – 2015
No
Uraian
Jawa Barat Bodebekkarpur
Nilai
(dalam juta
rupiah)
Proyek Tenaga
Kerja
Nilai
(dalam juta
rupiah)
Proyek Tenaga
kerja
1 PMDN 137.038.167 85.046 491.584 87.117.923 34.059 208.893
2 PMA 288.323.406 10.449 1.477.702 238.983.058 8.705 1.073.374
3 Sektor Usaha yang
paling diminati
PMDN
Perdagangan
&Reparasi
Perdagangan
&Reparasi
Perdagangan
&Reparasi
Perdagangan
&Reparasi
Perdagangan
&Reparasi
Perdagangan
& Reparasi
4 Sektor usaha
Lain yang
diminati PMA
Industri
Logam,
Mesin &
Elektronik
Industri
Logam,
Mesin &
Elektronik
Industri
Logam,
Mesin &
Elektronik
Industri
Logam,
Mesin &
Elektronik
Industri
Logam,
Mesin &
Elektronik
Industri
Logam,
Mesin &
Elektronik
Sumber: BPMPT Jawa Barat (data diolah)
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
127
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
5.1.4 Analisis ICOR Kabupaten/Kota Metropolitan Bodebekkarpur
Investasi merupakan komponen yang sangat penting untuk memacu
pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah. Untuk melihat berapa besarnya
investasi yang harus ditanamkan dalam rangka mencapai suatu tingkat
pertumbuhan ekonomi tertentu di Metropolitan Bodebekkarpur maka dibutuhkan
perhitungan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Besaran ICOR ini
menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan PDRB (∆Y) yang disebabkan
oleh penambahan investasi (∆K). Dengan kata lain, nilai ICOR menunjukkan
seberapa besar ekonomi daerah dapat tumbuh dengan penambahan investasi yang
telah dan akan ditanamkan. Berikut ini adalah nilai ICOR di Metropolitan
Bodebekkarpur pada tahun 2012-2015.
Tabel 5.9
ICOR Kabupaten/Kota di Metropolitan Bodebekkarpur
Periode Tahun 2012-2015
No. Kabupaten/Kota ICOR
2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
1 Kota Bogor 0,66 0,09 0,11 2,10 0,74
2 Kabupaten Bogor 0,34 0,42 1,06 1,32 0,79
3 Kota Bekasi 0,80 0,84 1,92 2,29 1,46
4 Kota Depok 0,85 0,81 1,80 1,09 1,14
5 Kab Purwakarta 1,81 2,99 7,18 3,02 3,75
6 Kab Karawang 2,72 4,63 3,98 4,47 3,95
7 Kab Bekasi 1,74 1,98 2,98 3,93 2,66
8 Bodebekkarpur 1,44 2,21 2,73 2,88 2,31
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
128
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Sumber: hasil pengolahan data
Grafik 5.7
ICOR Bodebekkarpur
Nilai ICOR di Metropolitan Bodebekkarpur selalu mengalami peningkatan
sejak tahun 2012 sampai tahun 2015. Pada tahun 2012 nilai ICOR di
Bodebekkarpur adalah sebesar 1,44. Angka ini menunjukkan bahwa untuk
menghasilkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan tambahan modal
(investasi) sebesar 1,44 unit atau untuk meningkatkan tambahan output sebesar
Rp 1.000,- diperlukan tambahan modal sebesar Rp. 1.400,-. Pada tahun 2013 nilai
ICOR di Bodebekkarpur meningkat sebanyak 0,77 persen menjadi 2,21
dibandingkan tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 dan 2015 nilai ICOR
kembali naik menjadi 2,73 dan 2,88.
1,44
2,21
2,732,88
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2012 2013 2014 2015
ICOR Bodebekkarpur Tahun 2012-2015
ICOR
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
129
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Perkembangan nilai ICOR di Metropolitan Bodebekkarpur sejak tahun
2012 - 2015 diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,31. Nilai ICOR Metropolitan
Bodebekkarpur yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa penggunaan investasi
yang ditanamkan di Metropolitan Bodebekkarpur cukup efisien. Secara umum,
nilai ICOR yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik antara 3–4,
semakin tinggi ICOR memberikan Indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi
dalam penggunaan investasi (Widodo, 1990:28). Jadi berdasarkan nilai ICOR
Metropolitan Bodebekkarpur yang sebesar 2,31 dapat kita simpulkan bahwa
secara keseluruhan produktivitas investasi di metropolitan ini sudah cukup baik.
Tabel 5.10
Rencana Kebutuhan Investasi
Kabupaten/Kota Metropolitan Bodebekkarpur
Periode Tahun 2016-2020
No. Kabupaten/Kota Kebutuhan Investasi (Juta Rupiah)
2016 2017 2018 2019 2020 Total
1 Kota Bogor 1.189.862 1.261.253 1.336.928 1.417.144 1.502.173 6.707.360
2 Kabupaten Bogor 6.226.232 6.599.806 6.995.795 7.415.543 7.860.475 35.097.851
3 Kota Bekasi 5.157.162 5.466.592 5.794.588 6.142.263 6.510.799 29.071.404
4 Kota Depok 2.716.892 2.879.905 3.052.699 3.235.861 3.430.013 15.315.370
5 Kab Purwakarta 9.037.464 9.579.711 10.154.494 10.763.764 11.409.590 50.945.023
6 Kab Karawang 33.266.535 35.262.527 37.378.279 39.620.975 41.998.234 187.526.550
7 Kab Bekasi 34.803.628 36.891.845 39.105.356 41.451.677 43.938.778 196.191.284
8 BODEBEKKARPUR 91.150.788 96.619.835 102.417.025 108.562.046 115.075.769 513.825.463
Sumber: hasil pengolahan data
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
130
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Tabel 5.11
Rencana Kebutuhan Investasi
Kabupaten/Kota Metropolitan Bodebekkarpur
Periode Tahun 2021-2025
Sumber: hasil pengolahan data
Sumber: hasil pengolahan data
Grafik 5.8
Distribusi Kebutuhan Investasi Metropolitan Bodebekkarpur
1%7%6%
3%
10%
36%
38%
Distribusi Kebutuhan Investasi Wilayah Bodebekkarpur Periode Tahun 2016-2025
Kota Bogor
Kabupaten Bogor
Kota Bekasi
Kota Depok
Kab Purwakarta
Kab Karawang
Kab Bekasi
No. Kabupaten/Kota Kebutuhan Investasi (Juta Rupiah)
2021 2022 2023 2024 2025 Total
1 Kota Bogor 1.592.303 1.687.841 1.789.112 1.896.459 2.010.246 8.975.961
2 Kabupaten Bogor 8.332.104 8.832.030 9.361.952 9.923.669 10.519.089 46.968.844
3 Kota Bekasi 6.901.446 7.315.533 7.754.465 8.219.733 8.712.917 38.904.094
4 Kota Depok 3.635.814 3.853.963 4.085.200 4.330.312 4.590.131 20.495.420
5 Kab Purwakarta 12.094.165 12.819.815 13.589.004 14.404.344 15.268.605 68.175.933
6 Kab Karawang 44.518.128 47.189.216 50.020.569 53.021.803 56.203.111 250.952.827
7 Kab Bekasi 46.575.105 49.369.611 52.331.787 55.471.695 58.799.996 262.548.194
8 BODEBEKKARPUR 121.980.315 129.299.134 137.057.082 145.280.507 153.997.338 687.614.376
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
131
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Nilai ICOR dan indikator PDRB merupakan salah satu data dan informasi
penting dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Bagi para
pengambil keputusan di pemerintahan, indikator-indikator ini bermanfaat untuk
memperkirakan kebutuhan riil investasi di suatu wilayah dalam mencapai target
tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Dengan menetapkan target tingkat
pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan besaran tertentu, maka dengan dasar
nilai rata-rata ICOR yang ada, kebutuhan investasi pada tahun-tahun mendatang
dapat ditentukan. Berdasarkan data tabel 5.10 dan 5.11 diatas kita dapat melihat
kebutuhan investasi di Metropolitan Bodebekkarpur untuk tahun 2016 – 2025.
Sebagai upaya untuk memacu pembangunan di Metropolitan
Bodebekkarpur di masa-masa mendatang, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat
harus memiliki target atau sasaran tingkat pertumbuhan ekonomi dengan suatu
besaran tertentu. Mengingat pertumbuhan ekonomi di wilayah Metropolitan
Bodebekkarpur pada tahun 2015 sebesar 5,45 persen, maka jika target rata-rata
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 – 2025 ditetapkan 6 persen setiap tahun
dan dengan asumsi inflasi di wilayah Metropolitan Bodebekkarpur sebesar 4
persen dan nilai ICOR konstan, maka pada tahun 2016 kebutuhan riil investasi di
Metropolitan Bodebekkarpur mencapai Rp. 91,150 triliun. Selanjutnya dengan
asumsi–asumsi yang sama, maka pada tahun 2017 investasi yang dibutuhkan
mencapai Rp. 96,619 triliun. Hingga pada tahun 2020 nanti, tingkat kebutuhan
investasi di Metropolitan Bodebekkarpur harus mencapai Rp. 115,075 triliun
dengan asumsi pertumbuhan 6 persen dan tingkat inflasi 4 persen. Dengan asumsi
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
132
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan nilai ICOR yang sama kita juga
dapat mengetahui kebutuhan investasi di Metropolitan Bodebekkarpur pada tahun
2025 yaitu sebesar Rp 153,997 triliun rupiah. Dengan demikian jika kita
jumlahkan total kebutuhan investasi dari tahun 2016 sampai tahun 2025 dengan
asumsi yang sama, maka dibutuhkan investasi sebesar Rp 1.201,439 triliun rupiah.
Berdasarkan tabel 5.10 dan 5.11 diatas kita juga dapat melihat bahwa
rencana kebutuhan investasi di metropolitan Bodebekkarpur dari tahun 2016-2025
selalu mengalami peningkatan. hal ini juga mengindikasikan bahwa wilayah
Bodebekkarpur merupakan wilayah yang potensial yang sangat disukai oleh
investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Sementara untuk
kabupaten/kota yang nilai investasinya mengalami penurunan dari 2015 ke 2016,
itu dikarenakan adanya perbedaan asumsi pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten/Kota tersebut. Sebagai contoh investasi di Kabupaten Bogor pada
tahun 2015 sebesar Rp 9,782 triliun, dan pada tahun 2016 sebesar Rp 6,226
triliun. Dimana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor
sebesar 6,09 persen dan tingkat inflasi sebesar 2,70. Sementara asumsi
pertumbuhan ekonomi yang dipakai di Kabupaten Bogor pada tahun 2016 sebesar
6 persen, dan tingkat inflasi sebesar 4 persen. Jadi wajar seandainya nilai
investasinya mengalami penurunan dibanding pada tahun 2015. Sementara itu
untuk wilayah yang kebutuhan investasinya mengalami kenaikan dari tahun 2015
ke tahun 2016 yaitu Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten
Purwakarta.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
133
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Berkaca dari konsep Metropolitan Bodebekkarpur yang ingin menjadi twin
Metropolitan dari DKI Jakarta, maka rencana kebutuhan investasi merupakan hal
yang sangat penting untuk dikaji agar konsep metropolitan mandiri yang berbasis
pada industri manufaktur, jasa keuangan, perdagangan, hotel, restoran serta
pariwisata dapat terealisasi.
5.2 Analisis SWOT Investasi Bodebekkarpur
Analisis strategi investasi berdasarkan Strengths, Weaknesses,
Opportunities dan Threats (SWOT) Analysis, meliputi dua bentuk matriks, yaitu
Internal Factor Analysis Summary (IFAS) untuk mengetahui faktor internal yang
berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan; dan External Factor Analysis
Summary (EFAS)untuk menganalisis faktor eksternal yang menyangkut aspek
makro ekonomi, kondisi sosial budaya, kebijakan pemerintah, perkembangan
teknologi, hingga perkembangan industri, situasi pasar dan tingkat kompetisi.
Berdasarkan data yang dikumpulkan berikut disajikan hasil identifikasi analisis
SWOT untuk investasi Bodebekkarpur. Secara umum investasi di Bodebekkarpur
terfokus kepada infrastruktur transportasi dan infrastruktur pendukungnya.
Berikut disajikan faktor internal dan ekstrnal dari Bodebekkarpur.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
134
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
5.2.1 Strengths (Kekuatan)
1. Posisi Metropolitan Bodebekkarpur yang strategis
Metropolitan Bodebekkarpur berada pada jalur strategis Jakarta – Bandung
yang memiliki aksesibiltas tinggi dan kedekatan lokasi dengan DKI Jakarta
sebagai pusat modal, potensi pasar dan outlet pelabuhan dan Bandara berskala
Internasional.
Gambar 5.2
Posisi Strategis Bodebekkarpur sebagai penghubung DKI Jakarta dan
Metropolitan Bandung Raya
2. Sumberdaya produksi yang lebih banyak dibandingkan yang dimiliki wilayah
lain
Bodebekkarpur merupakan lokasi konsentrasi kegiatan industri manufaktur
terbesar di Indonesia. Hal ini didukung keberadaan Waduk sebagai
sumberdaya PLTA yang mampu menghasilkan energi untuk pasokan energi
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
135
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
wilayah Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, Bodebekkarpur memiliki
Keanekaragaman obyek wisata, mulai dari wisata alam sampai wisata kuliner
dan belanja
3. Kualitas sumberdaya produksi yang kompetitif
Daya tarik Bodebek karpur sebagai berbagai kegiatan investasi: industri,
perdagangan, pariwisata, perumahan dsb. Dari segi SDM keberadaan
Universitas kelas dunia seperti UI dan IPB menghasilkan SDM unggul di
bidang IPTEK. Di samping itu metropolitan Bodebekkarpur adalah lumbung
padi nasional yang mempunyai produktivitas tinggi.
4. Kualitas sumber daya yang lebih baik
Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumberdaya manusia
yang relatif lebih baik dibandingkan kawasan metropolitan lainnya di Jawa
Barat
5. Masyarakat kota-kota Bodebekkarpur yang sudah berkarakter perkotaan
Metropolitan Bodebekkarpur sudah berkarakter perkotaan, dimana orang-
orangnya itu hidup di Jakarta, lalu bermalam di wilayahnya masing-masing
dan sehingga secara tidak langsung wilayah ini sudah berkarakter kota. Hal ini
menjadikan kota-kota Bodebekkarpur bukan lagi sebagai tempat transit dan
tempat tinggal tetapi mampu untuk memiliki pusat pertumbuhan ekonomi
sendiri
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
136
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
5.2.2 Weaknesses (Kelemahan)
1. Ketimpangan perkembangan Bodebek Karpur dengan DKI Jakarta dan
ketimpangan perkembangan antar wilayah yang berada dalam lingkup
kawasan Bodebek Karpur
PDRB di masing – masing wilayah Metropolitan BODEBEK KARPUR.
PDRB terbesar di wilayah metropolitan ini dipegang oleh tiga daerah, yakni
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor. Sementara
wilayah lainnya masih jauh dibandingkan pencapaian dari ketiga wilayah
tersebut. Ketimpangan pendapatan tercermin dalamIndeks Gini (IG) selama
periode tahun 2012-2013. Pada tahun 2012 dan 2013 Indeks Gini mencapai
0,41. Kondisi secara umum distribusi pendapatan semakin tidak merata dalam
lima tahun terakhir. Fakta ketimpangan pendapatan yang memburuk terkait
erat dengan akses masyarakat marjinal terhadap sumberdaya ekonomi
produktif yang masih terbatas.
2. Ekonomi Biaya Tinggi
Pemasaran hasil industri sangat bergantung kepada DKI Jakarta karena tidak
memiliki outlet (pelabuhan dan Bandara) sendiri.
3. Industri yang ada relatif bersifat footloose
Industri yang ada di Bodebekkarpur tidak memiliki keterkaitan yang erat
dengan usaha yang dikerjakan oleh masyarakat setempat.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
137
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
5.2.3 Opportunities (Kesempatan)
1. Konsep twin metropolitan Bodebek karpur – DKI Jakarta
Bodebek Karpur sebagai 1st tier berdampingan dengan DKI Jakarta yang juga
1st tier. Metropolitan Bodebek Karpur dikembangkan sebagai metropolitan
mandiri dengan sektor unggulan industri manufaktur, jasa, keuangan, serta
perdagangan, hotel, dan restoran
Gambar 5.3
Konsep Twin Metropolitan Bodebekkarpur
2. Rencana dan Implementasi Pendulum Nusantara dan Tol Laut
Pengembangan Hub dan Spoke nasional melalui program Pendulum
Nusantara guna menurunkan biaya logistik nasional yang relatif mahal
terutama pada negara-negara ASEAN. Peningkatan kapasitas sea-ports
(perluasan pelabuhan dan pengerukan -12m). Rencana nasional system
DKI Jakarta sebagai 1 st
tier
Wilayah BODETABEK
sebagai 2 nd
tier
Bodebek Karpur sebagai 1st
tier Berdampingan dengan DKI
Jakarta yang juga 1st
tier
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
138
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
pendulum nusantara atau Tol laut berpotensi meningkatkan kapasitas
pelabuhan Tanjung Priok sebagai Outlet utama Bodebek Karpur.
3. Pengembangan pembangunan KA super-cepat: Jakarta-Surabaya
Pembangunan kereta api super cepat Jakarta-Surabaya \masuk dalam Rencana
Induk Perkeretapian Nasional (Ripnas). Pembangunan sarana dan
prasarananya rencananya akan dimulai pada tahun 2020 dengan masa
pengerjaan sekitar 7 tahun. Proyek kereta cepat didesain hingga Surabaya
dalam tiga tahap yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Semarang, dan Semarang-
Surabaya.
Gambar 5.4.
Jalur Kereta Cepat : Jakarta-Surabaya
Untuk tahap pertama, rencana jalur Jakarta-Bandung telah dilkeluarkan
Peraturan Presiden No. 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung.Kereta
Api Cepat Jakarta Bandung akan melewati beberapa kawasan industri :
- Kawasan Industri MM2100
- Bekasi International Industrial Estate
- East Jakarta Industrial Estate
- Greenland International Industrial Center
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
139
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
- Karawang International Industrial City
- Kota Industri Suryacipta
- Kawasan Industri Bukit Indah
4. Perkiraan peningkatan comuter traffic menuju Jakarta dari Bogor, Depok,
Bekasi dan Tangerang
Sejalan dengan antisipasi pertumbuhan penduduk dan kepemilikan kendaraan
dalam dua puluh tahun mendatang, total perjalanan diperkirakan akan tumbuh
secara lebih cepat. Total perjalanan yang akan dilakukan di Jabodetabek pada
tahun 2020 akan meningkat 40 persen dibanding tahun 2002. Kinerja sistem
transportasi akan sangat memburuk di masa datang bila tidak dilakukan
investasi dalam waktu 20 tahun ke depan. Rata-rata kecepatan perjalanan di
seluruh wilayah Jabodetabek akan turun dari 34,8 km per jam pada tahun 2002
menjadi 24,6 km per jam pada tahun 2020. Berdasarkan data JAPTraPIS
Study Team pada tahun 2011 jumlah perjalanan dari Bodetabek ke DKI
Jakarta mencapai 6.962.000 perjalan per hari dengan jumlah comuter
mencapai 3.674.433 orang hari.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
140
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Gambar 5.5
Jumlah Perjalanan Harian Komuter dari Bodetabek ke Jakarta Tahun 2011
Gambar 5.6
Jumlah Orang Melakukan Perjalanan dari Bodetabek ke DKI Jakarta (Tahun 2011)
(sumber: JAPtraPIS study team)
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
141
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
5.2.4 Threat (Hambatan)
1. Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja
Dengan produktivitas yang masih rendah, masalah kompetensi dan upah yang
sulit diperkirakan secara pasti serta ketidakpastian hubungan industrial antara
perusahaan dan tenaga kerja, daya tarik investasi dari sisi ketenagakerjaan
akan terus menurun. Permasalahan yang mendasar adalah masih tingginya
angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah
pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta
rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja.
Hambatan bagi investasi PMA/PMDN ditandai dengan sering munculnya
aspirasi buruh dengan menggelar aksi/demo buruh
2. Ketergantungan yang kuat dari Kegiatan Sosial Ekonomi Kawasan
Metropolitan pada DKI Jakarta
Ketergantungan pada Pekerjaan, Sarana Prasarana Sosial, Sarana Prasarana
Ekonomi yang berakibat pada terjadinya hambatan pergerakan barang
manusia
3. Luas lahan pertanian yang berkurang
Lahan pertanian sawah di Jawa Barat terus menurun. ada 2015 luasan lahan
sawah sekitar 23,49 persen, menurun dari 26 persen pada 2010 dari total
luasan Jawa Barat. Pada 2010, dari olahan data berbagai sumber, lahan sawah
masih 961.833,48 hekktare. Pada 2015 menjadi 868 ribu hektare lebih.
Penurunan luas lahan sawah itu seiring dengan berkurangnya produksi padi
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
142
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
juga disebabkan alih fungsi lahan untuk perindustrian dan perumahan. Hal ini
akan menjadi hambatan bagi Bodebekkarpur sebagai metropolitan mandiri.
5.2.5 Matriks IFAS EFAS
Analisis data faktor lingkungan internal dan eksternal yang dimiliki Metropolitan
Bodebekkarpur dilakukan melalui beberapa tahapan kerja berikut:
- Menuliskan daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai
faktor internal dan eksternal pada masing-masing matriks (IFAS dan
EFAS).
- Memberikan bobot tingkat urgensitas atributatribut kekuatan dan
kelemahan maupun peluang dan ancaman tersebut dengan interval nilai
0,0 hingga 1,0 (tidak penting hingga sangat penting) pada kolom kedua,
masingmasing total bobot yang diberikan harus sama dengan satu
- Memberikan rating atau peringkat berdasarkan skala 1-4 masing-masing
atribut kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan ancaman tersebut
pada kolom ketiga. Rating atau peringkat berdasarkan skala 1-4 tersebut
ditentukan dengan cara membandingkan fakta yang ada (kondisi obyektif)
dengan kinerja ideal maupun kondisi ideal yang diharapkan.
- Mengalikan bobot dengan rating atau peringkat untuk memperoleh skor
terbobot. Skor yang diperoleh selanjutnya dijumlahkan untuk
menggambarkan total skor terbobot di masing-masing matriks (IFAS dan
EFAS).
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
143
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Hasil dari perhitungan analisa faktor internal dan eksternal dari kajian investasi
Metropolitan Bodebekkarpur dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 5.12 Internal Factor Analysis Summary (IFAS)
IFAS
Internal
Factors
Weight Rating Value
Strengths
S1 Letak yang strategis 0.22 4 0.889
S2 Sumberdaya produksi yang lebih
banyak dibandingkan yang dimiliki
wilayah lain 0.19
4
0.778
S3 Kualitas sumberdaya produksi yang
kompetitif 0.14
2
0.278
S4 Kualitas sumber daya yang lebih baik 0.11 2 0.222
S5 Masyarakat kota-kota Bodebekkarpur
yang sudah berkarakter perkotaan 0.03
3
0.083
Weakness
W1 Ketimpangan perkembangan Bodebek
Karpur dengan DKI Jakarta dan
ketimpangan perkembangan antar
wilayah yang berada dalam lingkup
kawasan Bodebek Karpur 0.06
2
0.111
W2 Ekonomi Biaya Tinggi 0.17 3 0.500
W3 Industri yang ada relatif bersifat
footloose 0.08
2
0.167
Total 1.000 3.028
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
144
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Faktor Eksternal
Tabel 5.13 External Factor Analysis Summary (EFAS)
EFAS
External
Factors
Weight Rating Value
Opportunity
O1 Konsep twin metropolitan bodebek
karpur – dki jakarta 0.25
4
1.000
O2 Rencana dan Implementasi
Pendulum Nusantara dan Tol Laut 0.07
4
0.286
O4 Pengembangan pembangunan KA
super-cepat: Jakarta-Surabaya 0.14
2
0.286
O5 Perkiraan peningkatan comuter
traffic menuju Jakarta dari
Bodebekkarpur tahun 2020 0.21
3
0.643
Threat
T1 Kurang kondusifnya pasar tenaga
kerja 0.04
4
0.143
T2 Ketergantungan yang kuat dari
Kegiatan Sosial Ekonomi Kawasan
Metropolitan pada DKI Jakarta 0.18
4
0.714
T3 Luas lahan pertanian yang
berkurang 0.11
3
0.321
Total 1.0 3.393
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
145
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Analisis berdasarkan Matrik Internal Eksternal (IE)
Hasil gabungan total skor terbobot dari faktor-faktor internal dan eksternal
menggambarkan 9 kuadran alternatif bentuk pengembangan strategi atas tiga
bentuk strategi dasar, yaitu:
1. Strategi Pertumbuhan (Growth Strategy). Kuadran ini merupakan kondisi
pertumbuhan perusahaan (kuadran 1, 2, 3, dan 5) atau upaya melakukan
diversifikasi (kuadran 7 dan 8).
2. Strategi Stabilitas (Stability Strategy) adalah suatu bentuk strategi yang
diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang sedang berjalan atau sedang
diterapkan (kuadran 4 dan 5).
3. Strategi Penciutan (retrenchment strategy) adalah usaha memperkecil atau
mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan (kuadran 3, 6 dan 9).
Nilai yang diperoleh dari hasil analisis terhadap faktor strategi internal dan
faktor eksternal dalam kajian investasi Bodebekkarpur, akan dianalisis
menggunakan matrik internal eksternal (IE) sebagai berikut, nilai IFAS yang
diperoleh adalah 3,028 dan nilai EFAS 3,393, sehingga strategi investasi
Metropolitan Bodebekkarpur berada pada kuadran 1.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
146
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Gambar 5.7
Matrix SWOT Bodebekkarpur
Kebijakan investasi di Metropolitan Bodebekkarpur masuk pada strategi
Growth yang konsentrasi melalui integrasi investasi vertikal. Berdasarkan analisis
SWOT, percepatan investasi di Metropolitan Bodebekkarpur dapat dicapai dengan
cara Backward Integration (mengambil alih fungsi supplier) dan Forward
Integration (mengambil alih fungsi distributor). Hal ini merupakan strategi utama
untuk daerah yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat (high market share)
dalam industri yang berdaya tarik tinggi. Metropolitan Bodebekkarpur dapat
meningkatkan kekuatan bisnisnya atau posisi kompetitifnya melalui integrasi
vertikal yang dapat dicapai dengan dukungan sumber daya internal maupun
eksternal melalui dua cara yaitu dengan:
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
147
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
No Keputusan Investasi Keterangan
1 Investasi infrastruktur jalur
transportasi perhubungan untuk
menekan biaya distribusi
Meminimalkan biaya dan operasi yang
tidak efisien untuk mengontrol kualitas
serta distribusi produk
2 Investasi infrastruktur pendukung
kegiatan jasa, keuangan serta
perdagangan, hotel, dan restoran
yang memiliki skala metropolitan
Investasi yang dilakukan dapat
menggunakan sumber daya internal
untuk membangun infrastruktur
pendukung di luar daerah,
mengintegrasikan proses manufaktur,
mulai dari input (masukan) sampai
kepada produk jadi (output).
Beberapa keuntungan dari integrasi vertikal ini adalah turunnya biaya serta
meningkatnya koordinasi dan kontrol. Hal ini merupakan cara terbaik bagi
Metropolitan Bodebekkarpur dalam rangka meningkatkan competitive advantage.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
148
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
5.3 Road Map Kebutuhan Investasi Metropolitin Bodebekkarpur
Pengembangan investasi kawasan Bodebekkarpur ke depan diupayakan
dapat mengkolaborasikan peran investasi yang dikelola pemerintah melalui
belanja modal APBD bidang infrastruktur serta melalui kekayaan negara yang
dipisahkan (penempatan modal pemerintah di BUMD) dengan investasi yang
dikembangkan oleh swasta (private investment). Oleh karena itu, pengembangan
investasi yang dikelola oleh pemerintah daerah diharapkan dapat sejalan dengan
pengembangan investasi yang dikelola oleh swasta atau bentuk-bentuk kerjasama
investasi yang dikolaborasikan secara berasama-sama antara BUMD dengan
investor swasta. Untuk mencapai ke arah tujuan strategis tersebut dibutuhkan
serangkaian proses dalam bentuk kegiatan dan program perencanaan
pengembangan investasi kawasan metropolitan Bodebekkarpur. Prakondisi
investasi kawasan Metropolitan Bodebekkarpur dalam hal ini dituangkan dalam
program dan kegiatan yang termuat dalam peta jalan (road map) kebutuhan
investasi kawasan metropolitan Bodebekkarpur. Peta jalan tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut (Tabel 5.14).
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
149
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
Tabel 5.14
Road Map Kebutuhan Investasi Metropolitan Bodebekkarpur
NO SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
ARAH
KEBIJAKAN PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA PROGAM KEGIATAN
DESKRIPSI
OUTPUT
KEGIATAN
1 Perencanaan
Pengembangan Investasi
di Kawasan Metropolitan
Bodebekkarpur (2016 –
2020)
Terpetakannya
Detail Kawasan
(Lokasi)
Pengembangan
Investasi
Metropolitan
Bodebekkarpur
Menyediakan
Rencana Kawasan
atau Lokasi
Pengembangan
Investasi
Metropolitan
Bodebekkarpur
Program
Pengembangan
Kawasan
Investasi
Bodebekkarpur
Tersedianya Lahan
Untuk Kebutuhan
Investasi
Bodebekkarpur
Pembangunan
Infrastruktur
Kawasan dan
Pendukung
Transportasi
Kawasan Investasi
Tersedianya Kawasan
Pengembangan
Investasi dan
Meningkatnya Kualitas
Jalan dan Infrastruktur
Pendukung
Transportasi Kawasan
Investasi
Terpetakannya
Insentif
Kemudahan
Perijinan Kawasan
Investasi
Bodebekkarpur
Menyediakan SOP
Proses Pengurusan
Ijin Investasi
Kawasan
Metropolitan
Program
Promosi
Kemudahan
Investasi
Bodebekkarpur
Meningkatnya Jumlah
dan Nilai Investasi
Kawasan
Bodebekkarpur
Penyederhanaan
Ijin dan Percepatan
Proses Perijinan
Kejelasan SOP
Perijinan serta Insentif
Yang Diberikan
Pemerintah Daerah dan
Pusat
Meningkatnya
Kerjasama
Investasi Swasta,
Antar Pelaku
Investasi Maupun
Dengan Investor
Swasta Dengan
BUMD
Mempertemukan
Calon Investor
Kawasan
Metropolitan
Bodebekkarpur
Program
Bodebekkarpur
Investment
Expo
Meningkatnyanya
Jumlah Investor di
Kawasan
Bodebekkarpur
Workshop dan
Pameran Peluang
Investasi Kawasan
Metropolitan
Bodebekkarpur
Adanya Kerjasma Antar
Investor di Kawasan
Metropolitan
Bodebekkarpur
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
150
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
2 Pengembangan
Infrastruktur Mobilitas
dan Eksesibilitas
Kawasan Metropolitan
Bodebekkarpur (2016 –
2025)
Tercapainya
Parameter
Infrastruktur
Pendukung
Investasi
Metropolitan
Bodebekkarpur
Menyediakan
Sarana Infrastruktur
Bongkar Muat dan
Logistik Kawasan
Bodebekkarpur
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Bongkar Muat
dan Logistik
Bodebekkarpur
Tersedianya Kawasan
Bongkar Muat dan
Infrastruktur Logistik
Kawasan Metropolitan
Bodebekkarpur
Terbangunnya
Kawasan Bongkar
Muat dan Logistik
Bodebekkarpur
Meningkatnya
Kecepatan Bongkar
Muat Barang serta
Logistik Kawasan
Metropolitan
Bodebekkarpur
3 Monitoring Percepatan
Investasi Kawasan
Bodebekkarpur (2020 –
2030)
Terpetakannya
Indiator Kinerja
Perkembangan
Investasi
Bodebekkarpur
Menyediakan
Indikator
Monitoring
Perkembangan
Investasi
Bodebekkarpur
Program Kajian
Monitoring
Perkembangan
Investasi
Bodebekkarpur
Tersedianya Laporan
Perkembangan
Investasi Kawasan
Bodebekkarpur
Dimilikinya Hasil
Kajian Monitoring
Perkembangan
Investasi
Bodebekkarpur
Adanya Informasi
Mengenai
Perkembangan Kinerja
Investasi di Kawasan
Metropolitan
Bodebekkarpur
Sumber: Hasil FGD Tim Analisis Kebutuhan Investasi Bodebekkarpur (2016)
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
151
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
6.1 Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil analisis di Bab V ternyata wilayah Jawa Barat
menyumbang 21,58 persen dari total investasi di Indonesia, sedangkan
wilayah Bodebekkarpur menyumbangkan 72,58 persen dari total investasi
di Jawa Barat.
2. Icor Rata-rata di Metropolitan Bodebekkarpur dari tahun 2012-2015
sebesar 2,31, dengan nilai ICOR terkecil pada tahun 2012 yaitu sebesar
1,44.
3. Rencana Kebutuhan investasi di Metropolitan Bodebekkarpur di tahun
2016 sebesar RP 91,150 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 88,192
triliun.
4. Rencana kebutuhan investasi Metropolitan Bodebekkarpur pada tahun
2020 sebesar RP 115.075.769 dan pada tahun 2025 sebesar Rp 115,075
triliun dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan
tingkat inflasi sebesar 4 persen pertahun.
5. Secara keseluruhan rencana kebutuhan investasi dari tahun 2016- 2025 di
Metropolitan Bodebekkarpur sebesar Rp 1.201,439 triliun rupiah.
R e n c a n a K e b u t u h a n I n v e s t a s i M e t r o p o l i t a n B O D E B E K K A R P U R
152
Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan BODEBEKKARPUR 2016
6. Rencana kebutuhan investasi terbesar di Metropolitan Bodebekkarpur
berada di Kabupaten Bekasi sebesar 38 persen, dan Kabupaten Karawang
sebesar 36 persen.
7. Berdasarkan analisis SWOT, percepatan investasi di Metropolitan
Bodebekkarpur dapat dicapai dengan cara Backward Integration
(mengambil alih fungsi supplier) dan Forward Integration (mengambil
alih fungsi distributor).
6.2 Rekomendasi Kebijakan
1. Sebagai wilayah penarik investasi terbesar di Jawa Barat metropolitan
Bodebekkarpur perlu dijaga agar momentum investasi tetap terjaga di
wilayah ini.
2. Denganr rata-rata ICOR mendekati 2,5 masih mengindikasikan perlunya
upaya efisiensi sehingga angaka ICOR dapat ditekan lebih rendah.
3. Kebutuhan investasi yang besar membutuhkan upaya khusus agar dapat
terpenuhi secara konsisten per-periode. Konstelasi dan momen
pertumbuhan ekonomi perlu dicermati pada setiap rentang waktu dalam
rangka menjaga momentum investasi.
4. Upaya menjaga momentum investasi antara lain perlu diupayakan dengan
perbaikan dari aspek institusi dan regulasi yang memadai dengan
mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan
sehingga dapat disususn strategi yang tepat dalam menarik dan
mempertahankan investasi.
DAFTAR PUSTAKA
----------, Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan
Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.
RPJMD Jawa Barat.
RPJMD Kota Bogor.
RPJMD Kota Depok.
RPJMD Kota Bekasi.
RPJMD Kabupaten Bogor.
RPJMD Kabupaten Bekasi.
RPJMD Kabupaten Karawang.
RPJMD Kabupaten Purwakarta.
BPS. Provinsi Jawa Barat 2011
BPS. Provinsi Jawa Barat 2016
BPS. Kota Bogor 2016
BPS. Kota Bekasi 2016
BPS. Kota Depok 2016
BPS. Kabupaten Bogor 2016
BPS. Kabupaten Bekasi 2016
BPS. Kabupaten Karawang 2016
BPS. Kabupaten Purwakarta 2016
BPS. Provinsi Jawa Barat 2016. PDRB menurut lapangan usaha Provinsi Jawa
Barat. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
BPMPT Jawa Barat
Arsyad, L. 1999. Ekonomi Pembangunan edisi ke-4. Yogyakarta: Bagian Penerbit
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Antara, Made. 2007. “Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Basis Dan Non Basis
Dalam Perekonomian Regional Bali”.
Ayu, Putu. 2007. “Analisis Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Bangli
Dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor”.
Hanani Nuhfil dan Nugroho Iwan. 2004. “Kebutuhan Investasi untuk
Pengembangan Sektor Pertanian: Suatu pendekatan input-output”.
Hanani Nuhfil dan Nugroho Iwan. 2007. “Studi Investasi untuk Pengembangan
Komoditi Pertanian di Provinsi Lampung: Pendekatan input-output”.
Nugroho, Iwan. 2007. “Pengembangan Dan Kebutuhan Investasi SektorAir
Bersih Di Provinsi Jawa Timur”.
Harry W. Richardson, Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan oleh
Paul Sitohang, Lembaga Penerbit FE UI, 1991.
Jhingan M.L. 2004. Ekonomi pembangunan dan perencanaan. Divisi buku
perguruan tinggi PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
Kuncoro, Mudrajad, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan,
UPPAMPYKPN, Yogyakarta.
Mankiw, N. Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi. Ed.4, Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
Sukirno, Sadono. 2012. Makroekonomi Teori Pengantar. Penerbit Rajawali Pers,
Jakarta.
Todaro, Michael. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga
Edisi Kedelapan.
PPSK – BI, Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, BPFE
Yogyakarta, 2002
Tarigan, R. 2012. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi
Aksara.
LAMPIRAN
Perhitungan ICOR
Perhitungan ICOR Bodebekkarpur
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
Investasi (Juta Rp.) 29.739.705 43.783.905 76.873.959 87.510.968 88.192.445
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 491.285.504 521.736.108 556.593.032 588.649.378 619.220.541
∆ Investasi (Juta Rp.) 14.044.200 33.090.054 10.637.009 681.477
∆ PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 30.450.604 34.856.924 32.056.346 30.571.163
ICOR 1,44 2,21 2,73 2,88 2,31
Perhitungan ICOR Kota Bogor
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
Investasi (Juta Rp.) 304.318 832.230 110.531 152.087 3.104.313
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 19.944.167 21.203.569 22.474.658 23.815.328 25.295.564
∆ Investasi (Juta Rp.) 527.912 -721.699 41.556 2.952.226
∆ PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 1.259.402 1.271.089 1.340.670 1.480.236
ICOR 0,66 0,09 0,11 2,10 0,74
Perhitungan ICOR Kabupaten Bogor
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
Investasi (Juta Rp.) 4.113.606 1.995.887 2.660.937 7.037.161 9.782.249
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 98.378.723 104.286.980 110.607.295 117.259.360 124.642.378
∆ Investasi (Juta Rp.) -2.117.719 665.050 4.376.224 2.745.088
∆ PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 5.908.257 6.320.315 6.652.065 7.383.018
ICOR 0,34 0,42 1,06 1,32 0,79
Perhitungan ICOR Kota Depok
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
Investasi (Juta Rp.) 4.647.097 1.948.374 1.698.926 4.296.777 2.552.310
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 28.410.000 30.700.000 32.810.000 35.192.761 37.525.108
∆ Investasi (Juta Rp.) -2.698.723 -249.448 2.597.851 -1.744.467
∆ PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 2.290.000 2.110.000 2.382.761 2.332.347
ICOR 0,85 0,81 1,80 1,09 1,14
Perhitungan ICOR Kota Bekasi
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
Investasi (Juta Rp.) 869.554 2.365.780 2.392.114 5.353.083 6.703.612
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 43.946.084 46.907.332 49.739.925 52.532.659 55.462.726
∆ Investasi (Juta Rp.) 1.496.226 26.334 2.960.969 1.350.529
∆ PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 2.961.248 2.832.593 2.792.734 2.930.067
ICOR 0,80 0,84 1,92 2,29 1,46
Perhitungan ICOR Kabupaten Bekasi
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
Investasi (Juta Rp.) 13.205.148 18.695.747 22.198.437 31.356.360 35.126.038
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 164.538.842 175.279.801 186.479.889 197.018.595 205.956.352
∆ Investasi (Juta Rp.) 5.490.599 3.502.690 9.157.923 3.769.678
∆ PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 10.740.959 11.200.088 10.538.706 8.937.757
ICOR 1,74 1,98 2,98 3,93 2,66
Perhitungan ICOR Kabupaten Karawang
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
Investasi (Juta Rp.) 5.332.612 14.253.792 41.073.102 25.710.486 25.453.640
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 106.174.675 111.424.083 120.294.863 126.748.692 132.445.998
∆ Investasi (Juta Rp.) 8.921.180 26.819.310 -15.362.616 -256.846
∆ PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 5.249.408 8.870.780 6.453.829 5.697.306
ICOR 2,72 4,63 3,98 4,47 3,95
Perhitungan ICOR Kabupaten Purwakarta
2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
Investasi (Juta Rp.) 1.267.366 3.692.093 6.739.909 13.605.010 5.470.279
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 29.893.010 31.934.340 34.186.400 36.081.980 37.892.413
∆ Investasi (Juta Rp.) 2.424.727 3.047.816 6.865.101 -8.134.731
∆ PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 2.041.330 2.252.060 1.895.580 1.810.433
ICOR 1,81 2,99 7,18 3,02 3,75
Perhitungan Rencana Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bodebekkarpur Periode Tahun 2016 - 2025
Kebutuhan Investasi Bodebekkarpur Tahun 2016-2020
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 656.373.773 695.756.200 737.501.572 781.751.666 828.656.766
ICOR 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 91.150.788 96.619.835 102.417.025 108.562.046 115.075.769
Kebutuhan Investasi Bodebekkarpur Tahun 2021-2025
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 878.376.172 931.078.742 986.943.467 1.046.160.075 1.108.929.680
ICOR 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 121.980.315 129.299.134 137.057.082 145.280.507 153.997.338
Kebutuhan Investasi di Kota Bogor Tahun 2016-2020
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 26.813.298 28.422.096 30.127.421 31.935.067 33.851.171
ICOR 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 1.189.862 1.261.253 1.336.928 1.417.144 1.502.173
Kebutuhan Investasi di Kota Bogor Tahun 2021-2025
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 35.882.241 38.035.175 40.317.286 42.736.323 45.300.503
ICOR 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 1.592.303 1.687.841 1.789.112 1.896.459 2.010.246
Kebutuhan Investasi di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 132.120.921 140.048.176 148.451.066 157.358.130 166.799.618
ICOR 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 6.226.232 6.599.806 6.995.795 7.415.543 7.860.475
Kebutuhan Investasi di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2025
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 176.807.595 187.416.051 198.661.014 210.580.675 223.215.516
ICOR 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 8.332.104 8.832.030 9.361.952 9.923.669 10.519.089
Kebutuhan Investasi di Kota Depok Tahun 2016-2020
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 39.776.614 42.163.211 44.693.004 47.374.584 50.217.059
ICOR 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 2.716.892 2.879.905 3.052.699 3.235.861 3.430.013
Kebutuhan Investasi di Kota Depok Tahun 2021-2025
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %) Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 53.230.083 56.423.888 59.809.321 63.397.880 67.201.753
ICOR 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 3.635.814 3.853.963 4.085.200 4.330.312 4.590.131
Kebutuhan Investasi di Kota Bekasi Tahun 2016-2020
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 58.790.490 62.317.919 66.056.994 70.020.414 74.221.639
ICOR 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 5.157.162 5.466.592 5.794.588 6.142.263 6.510.799
Kebutuhan Investasi di Kota Bekasi Tahun 2021-2025
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %) Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 78.674.937 83.395.433 88.399.159 93.703.109 99.325.295
ICOR 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 6.901.446 7.315.533 7.754.465 8.219.733 8.712.917
Kebutuhan Investasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2020
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 218.313.733 231.412.557 245.297.311 260.015.149 275.616.058
ICOR 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 34.803.628 36.891.845 39.105.356 41.451.677 43.938.778
Kebutuhan Investasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2021-2025
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 292.153.022 309.682.203 328.263.135 347.958.923 368.836.459
ICOR 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 46.575.105 49.369.611 52.331.787 55.471.695 58.799.996
Kebutuhan Investasi di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 140.392.758 148.816.323 157.745.303 167.210.021 177.242.622
ICOR 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 33.266.535 35.262.527 37.378.279 39.620.975 41.998.234
Kebutuhan Investasi di Kabupaten Karawang Tahun 2021-2025
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 187.877.180 199.149.810 211.098.799 223.764.727 237.190.610
ICOR 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 44.518.128 47.189.216 50.020.569 53.021.803 56.203.111
Kebutuhan Investasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2016-2020
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 40.165.958 42.575.915 45.130.470 47.838.298 50.708.596
ICOR 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 9.037.464 9.579.711 10.154.494 10.763.764 11.409.590
Kebutuhan Investasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2025
(Asumsi Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 6 % dan Tingkat Inflasi 4 %)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6 6 6 6 6
Tingkat Inflasi (%) 4 4 4 4 4
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.) 53.751.112 56.976.179 60.394.749 64.018.434 67.859.541
ICOR 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Kebutuhan Investasi (Juta Rp.) 12.094.165 12.819.815 13.589.004 14.404.344 15.268.605