isalinan i peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta

I SALINAN I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2),Pasal 9 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Menetapkan

2

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur SipilNegara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 TahuJ1 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009·tentan9 Pelayanan Publik;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011; .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah; .

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokbkPengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang PembentukanPeraturan Daerah;

20. Peraturim Daerah Nomor 12 Tahun 201.3 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURANDAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal.am Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adaiah Kepala Daerah Provinsi· Daerah Khusus 'IbukotaJakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

3

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

6. Inspektur adalahlnspektur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta.

7. Badan Pelayanan, Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkatBPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakanPelayanan Terpadu Satu Pintu. '

8. Kepala BPTSP adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

10.Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat'KPTSP adalah unit kerja atau subordinat BPTSP pada Kolal

Kabupaten Administrasi.

11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.

,12.Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yangselanjutnya disebut Satlak PTSP' Kecamatan adalah SatuanPelaksana PTSP di Kecamatan.

13. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.

14. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yangselanjutnya disebut Satlak PTSP Kelurahan adalah Satuan PelaksanaPTSP di Kelurahan.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah 'unit kerja atau subordinat SKPD.

17.Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknisyang selanjutnya disebut SKPD/UKPD Teknis adalah SKPD/UKPDyang menyelenggarakan pelayanan perizin'an dan non perizinansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraanperizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai daritahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan'secara lerpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

19. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang,perseorangah atau badan hukum untuk melakukan usaha atau

kegiatan lertentu.

20.lzin adalah dokumen yang diterbitkcJn berdasarkan peraturan daerahdan/atau peraturan lainnya yangmerupakan bukti legalitas,menyalakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan ataubadan hukum untuk melakukan usaha alau kegialan tertentu.

" 4

21. Non Perizinan adalah pemberian rekomimdasi atau dokumen lainnyakepada orang perseorangan atau badan hukum.

22. Non Izin ac;lalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturandaerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah ataudiperbolehkannya orang perseorimgan alau badan hukum untukmelakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

RUANG L1NGKUP'.

Pasal2

Ruang lingkup Paraturan Gubernur ini terdiri alas:

a. Jenis serta Kewenangan Pelayanandan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan;

b. Penyederhanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

c. Penelltian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan NonPerizinan; dan

d. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Izin dan NonIzin.

BAB III

JENIS SERTA KEWENANGAN PELAYANAN DAN PENANDATANGANANPERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan dan Non Perizinan

Pasal3

(1) Perizinan dan non penzman yang menjadi i<ewenangan BPTSPmeliputi seluruh perizinan dan non perizinan di bidang :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum;

d. perumahan;

e. penataan ruang;

f. ,perhubungan;

g. lingkungan hidup;

h. pertanahan yang menjadi kewenaflgan daerah;

i: pemberdayaan 'perempuan dan perlindungan anak;

5

j. sosial;

k. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

I. .koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;

m. penanaman modal;

n. kebudayaan dan pariwisata;

o. kepemudaan dan olahraga;

p. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

q. perpustakaan;

r. komunikasi dan informatika;

s. pertanian dan ketahanan pangan;

t. kehutanan;

u. energi dan sumber daya mineral;

v. kelautan dan perikanan;

w.. peternakan;

x. perdagangan;

y. perindustrian; dan

z. pembangunan..

(2) Selain pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinandan non perizinan yang ditentukan kemudian setelah PeraturanGubernur ini termasuk dalam kewenangan BPTSP.

Pasal4

Kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagaimana diniaksud dalam Pasal 2 dilakukan secarabertingkat antara BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan SatlakPTSP Kelurahan..

Pasal5

Jenis selia kewenangan pelayanan dan· penandatanganan Perizinan dannon perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernurini.

Bagian Kedua

Pelayanan Permohonan

Pasal6

(1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan .di kantor Satlak PTSP Kelurahan, kantor Satlak PTSP KecamatanKPTSP dan kantor BPTSP. . ,

6

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud· pada ayat (1.) tidak harusdidasarkan pada domisili pemohon, domisili usaha atau domisili objekizin dan non izin.

Bagian Ketiga

Cara Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 7

(1) Tata cara pengajuan permohonan perrzman dan non perizinandilakukan melalui manual atau media elektronik BPTSP.

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada <lyat (1) disertai dengandokumen persyaratan yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat

Pemrosesan Permohonan

Pasal8

(1) Pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan olehBPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahandimana permohonan diterima dari pemohon, kuasa pemohon dan/atauwakilnya. .

(2) Pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sebagai berikut :

a. menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan nonperizinan baik yang termasuk dalam kewenangannya maupun yangtidak termasuk kewenangannya;

b. memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;

c. mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon, kuasapemohon dan/atau wakilnya apabila berkas dinyatakan tidaklengkap dan/atau tidak sah untuk dilengkapi;

d. memilah permohonan sesuai jenis dan kewenangan pelayanan danpenandatanganan;dan

e. memproses lebih .Ianjut permohonan yang telah memenuhi.kelengkapan dan keabsahan persyaratan :

1. melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut untuk permohonanyang termasuk dalam kewenangannya; dan

2. mengirimkan secara manL~al dan/atau ·secara. elektronikpermohonan ke BPTSP, KPTSP; Satlak PTSP Kecamatan danSatlak PTSP Kelurahan yang berwenang untuk penelitian teknispermohorian.

Bagian Kelima

Penandatanganan

Pasal9

(1) Penandatanganan dokumen izin atau non izin dil.akukan oleh pejabatyang berwenang.

(2) P.enandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdllakukan dengan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik. .

7

(3) Dokumen izin dan non izin yang telah ditandatangani distempel basahatau stempel elektronik.

Pasal 10

(1) Dalam rangka kepastian waktu pelayanan yang ditetapkan sesuaidengan situasi dan kondisi maka penandatanganan secara elektronikdapat didelegasikan kepada pejabatdi BPTSP, KPTSP, Satlak PTSPKecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan. .

(2) Mekanisme pembubuhan penandatanganan secara elektronik olehpejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Keputusan Kepala BPTSP.

Bagian Keenam

Penyerahan

. Pasal11

Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon, kuasa pemohondan/atau wakilnya dilakukan oleh petugas pada kantor BPTSP, KPTSP,Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dimanapermohonan diterima.

Bagian Ketujuh

Pengarsipan

Pasal12

(1) Pengarsipan dokumen izin dan non IZIll dilakukan oleh BPTSP,KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan yangberwenang menandatangani dokumen izin dan non izin dimaksud.

(2) Dalam hal penandatanganan yang dilakukan secara elektronikdenganpendelegasian sebagaimana· dimaksud dalam Pasal 9 pengarsipandokumen izin dan non izin dilakukan di. kantor pejabat yangmenandatangani dokumen izin dan non izin.

Pasal13

Dalam rangka menjam!n kepastian, keberadaan dan keamanan arsipdokumen izin dan non izin diserahkan ke Badan Perpustakaan dan ArsipDaerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYEDERHANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN. NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal14

(1) Penyederhanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayananadministrasi pada Kantor BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatandan Satlak PTSP Kelurahan dilaksanakan dengan mempertimbangkanprinsip sebagai berikut :

i'I

8

a. sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. tidak diskriminasi;

C. mewujudkan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanandan Standar Pelayanan Minimal yang sederhana;

d. menghindarkan duplikasi pelayanan; dan

e. efisiensi. •\

(2) Makna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iJctalah sebagaiberikut: .

a. sesuai ketentuah perundang-undangan mempunyai makna bahwapenyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizirian sesuai·dengan ketentuan perundang-undangan;

b. tidak diskriminasi mempunyai makna bahwa penyederhanaanpelayanan perizinan dan non perizinan harus dilakukan denganperlakuan samaterhadap· setiap permohonan dan· tidakdiperkenankan dilakukan berdasarkan pertimbangan suku, agama,ras, etnis, jenis usaha, klasifikasi usaha dan pertimbangan lainnyayang bersifat subjek!if; .

c. mewujudkan Slandar Operasional Prosedur, Staridar Pelayanandan Standar Pelayanan Minimal yang sederhana mempunyai·makna bahwa penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan harus mengacu pada StandelI' Operasional Prosedur,Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal;

d. menghindarkan duplikasi pelayanan mempunyai makna bahwatidak adaduplikasi pelayanan baik untuk satu dan/atau beberapajenis i.zin dan non izin yang dilakukan pengurusannya secarabersamaan; dan

e. efisiensi mempunyai makna bahwa penyederhanaan pelayananperizinan dan non perizinan harus dilakukan dengan biaya yangterukur/proporsional dan tidak menimbulkan pemborosan.

Bagian Kedua,Penyederhanaan Persyaratan

Pasal15

Penyederhanaan persyaralan dilakukan melalui :

a. tidak ada duplikasi persyaratan baik untuk satu dan/atau beberapajenis izin dan non izin yang dilakukan pengurusannya secarabersamaan;

b. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampaksecara hukulT];

c. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai subslansi yang.sarna; dan

d. menghapuskan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangandunia usaha.

9·

Bagian Ketiga

Percepatan Waktu Penyelesaian Permohonan

Pasal 16

Percepatan waktu dan penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan melalui :

a. tanda tangan secara elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. pembubuhan stempelsecara elektronik;

c. pendelegasian kewenangan secara elektronik;

d. pengajuan permohonan secara elektronik;

e. koordinasi inter dan antar SKPD/UKPD secara elektronik;

f. komunikasi antara pemohon dengan BPTSP, KPTSP, Satlak PTSPKecamatan, Satlak PTSP Kelurahan secara elektronik;

g. penerapan tanda terima .dan nomor antrian s.ecara elektronik;

h: pemrosesan permohonan intE;lr dan antar· SKPD/UKPD secaraelektronik; dan

i. penghapusan ·simpul-simpul pemrosesan permohonan secara·elektronik.

Bagian Keempat

Kepastian Biaya

Pasal 17

Kepastian biaya permohonan perizinan dan non perizinan dilakukanmelalui:

a. penetapan nominal biaya pasti untuk seluruh jenis pelayanan izin dannon izin; dan

b. penginformasian nominal biaya secara terbuka melalui mediaelektronik, media informasi, brosur/leaflet,sosialisasi dan dialogpelayanan.

Bagian Kelima

Kejelasan Prosedllr .

Pasal18

Kejelasan prosedur permohonan perizinan dan non perizinan dilakukanmelalui:

a. penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur, StandarPelayanan dan Standar Pelayanan Minimal untuk seluruh jenis·perizinan dan non perizinan;

10

b. penginformasian Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanandan Standar Pelayanan Minimal secara terbuka melalui mediaelektronik, media informasi. brosur/leaflet. sosialisasi dan dialogpelayanan;

G. pelayanan dilakukan berdasarkan urutan serta kelengkapan ·dankeabsahan persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan;

d. penjelasan secara jelas dan tuntas mengenai tahapan pelayanan olehfront office/petugas administrasi BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP.Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan kepada pemohon, kuasapemohon dan/atau wakilnya; dan

e. penyampaian informasi tahapan/proses penyelesaian permohonanperizirian dan non perizinan baik secara elektronik maupun secaramanual oleh front office/petugas administrasi BPTSP. KPTSP. SatlakPTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan kepada pemohon,kuasa pemohon dan/atau wakilnya.

Bagian Keenam

Keterbukaan dan Kejelasan Informasi

Pasal 19

(1) Keterbukaan dan kejelasan informasi dilakukan melalui penyampaian,penginformasian, pemberitahuan, sosialisasi, pengumuman, imbauandan maklumat mengenai segala sesuatu terkait dengan pelayananperizinim dan non perizinan pada BPTSP,· KPTSP, Satlak PTSPKecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan melalui :

a. media elektronik;

b. media informasi;

c. brosur/leaflet;

d. sosialisasi;

e. dialog pelayanan; dan

f. media informasi lainnya

(2) Yang dimaksud dengan segala sesuatu sebagaimana dimaksud padaayat (1) antara lain:

a. temp2t11okasi kantor BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan danSatlak PTSP Kelurahan;

b. alamat surat menyurat;

c. alamat email;

d. nomor telepon;

e. nomor fax;

11

f. alamat website

g. alamat sosial media;

h. jenis perizinan;

i. jenis non perizinan;

j. persyaratan perizinan dan non pe-rizinan;

k. waktu penyelesaian; dan

I. biaya pelayanan.

Bagian Ketujuh

Kemudahan Penyampaian Pengaduan/Keluhan

Pasal20

Kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan dilakukcln melalui :

a. penginformasian secara terbuka prosedur penyampaian pengaduan/keluhan;

b. penyediaan sarana pengaduan/keluhan baik secara elektronik"maupun"manual;

c. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan; dan

d. mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan secara manual maupunsecara elektronik.

Bagian Kedelapan

KejeJasan Penyelesaian Pengaduan/Keluhan

Pasal21

Kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan dilakukan melalui :

a. proses penyelesaian pengaduan/keluhan secara terbuka;

b. penginformasian secara terbuka prosedur penyelesaian pengaduan/keluhan;

c. penyediaim sarana pengaduan/keluhan baik Secara elektronik maupunmanual;

d. prosedur pelayanan di'm penyelesaian pengaduan/keluhan; dan

e. per.etapan mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan. secaramanual maupun secara elektronik.

12

BABV

PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK PERMOHONAN PERIZINANDAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal22

(1) Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan dengan prinsip :

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tepat waktu;

c. akurat;

d. tidak diskriminasi;

e. objektif;

f. tanpa pamrih;

g. menghindarkan konflik kepentingan;

h. efektif;

i. efisien;

j. kompeten;

k. transparansi; dan

I. akuntabel.

(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,' adalahbahwa setiap tahapan/proses, teknik dan substansi penelitianteknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan noh perizinan.sesuai dengan ketentuan peraturan peru!1dang-undang;;m;

b. tepat waktu adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisikpermohonan perizinan dan non perizinan diselesaikan sesuaidengan waktu yang telah ditetapkan/dijanjikan/dalam StandarOperasional Prosedur;

c. akurat adalah tahapan/proses, teknik dan substansi pelaksanaanpenelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan secara akurat berdasarkan dengan standaryang telah ditetapkan;

d. tidak diskriminasi adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujianfisik permohonan perizinan dan non perizinan harus dilakukan

.dengan perlakuan sama terhadap setiap' permohonan dan tidakdiperkenankan dilakukan berdasarkan pertimbangan suku, agama,ras, etnis, jenis usaha, klasifikasi usaha dan pertimbangan lainnyayang bersifat subjektif;

i

13

e. objektif adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik·permohonan perizinan dan non' perizinan tahapan/proses, lt~knik

dan substansi dilakukan apa adanya;

f. tanpa pamrih adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisikpermohonan perizinan dan non perizinan tidak mengharapkan dantidak menerima imbalan da/am bentuk apapun;

g. menghindarkan konflik kepentingan adalah petugas/tim kerja yangmelaksanakan penelitian teknis/pengujian fisik permohonanperizinan dan non perizinan tidak boleh punya hubungankekeluargaan berdasarkan hub~ngan darah atau perkawinansampai dengan derajat ketiga;

h. efektif adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik.permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan harus sesuaidengan sasaran; ..

i. efisien adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisikpermohonan perizinan dan non perizinan harus dilakukan denganbiaya yang terukur/proporsional dan tidak menimbulkanpemborosan;

j. kompeten adalah setiap penelitian teknis/pengujian fisikpermohonan penzlnan dan non pe-izinan dilakukan olehpetugas/tim kerja yang berkompeten di bidang objek yangditeliti/diuji; .

k. transparansi adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisikpermohonan perizinan dan non perizinall dilakukan secara terbukadan tidak ada yang ditutupi kecuali ditentukan oleh peraturanperundang-undangan; dan

I. akuntabel adalah setiap hasil penelitian teknis/pengujian fisik·permohonan perizinan dan non perizinan dapat dipertanggungjawabkan

·secara hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal23

Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan 'dan non perizinandimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menjamin bahwa setiappermohonan perizinan dan non perizinan memenuhi syarat teknis.

Pasal24

Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan .bertujuan untuk :

a. menjamin kepastian hukum terhadap pemberian izin dan non izin;

b. menjamin keakuratan data dan informasi permohonan perizinan dannOfl perizinan secara teknis; dan

c. menjamin kepastian perhitungan biaya yang 2kan menjadi kewajibanpemohon.

14

.Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal25

(1) Penelilian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non.perizinan dilakukan terhadap seluruh bidang perizinan dan nonperizinan:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

e. pekerjaan umum;

d. perumahan;

e. penataan ruang;

f. perhubungan;

g. lingkungan hidup;

h. pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;

i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

j. ·sosial;

k. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

I. koperasi, serta usaha mikro. keeil dan menengah;

m. penanaman modal;

n.kebudayaan dan pariwisata;

o. kepemudaan dan olahraga;

p.. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

q. perpustakaan;

r. komunikasi dan informatika;

s. pertanian dan ketahanan pangan;

t. kehutanan;

u. energi dan sumber daya mineral;

v. kelautan dan perikanan;

w. peternakan;

x. perdagangan;

15

y. perindustrian;

z.. pembangunan; dan

aa. bidang lainnya yang akan ditetapkan kemudian dalam peraturanperundang-undangall.

(2) Penelitian teknis/pengujian fisik permohonari penzman dan nonperizinan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan peraturanperundang-undangan.

Bagian Keempat

Bentuk Penelitian Teknis/Pengujian Fisik

Pasal26

(1) Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non. perizinan yang dilaksanakan bisa dalam bentuk :

a. penelitian teknis/pengujian fisik langsung ke lapangan;

b.. pengukuran dan/atau perhitungan;

c. verifikasi;

d. penelitian kesesuaian antara objek izin dan non izin denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;

e. pengujian dan/atau penelitian laboratorium/balai/bengkel;

f. stop opname;

g. inventarisasi lapangan; dan

.h. p·erancangan/desain.

(2) Selain bentuk penelitian teknis/pengujian fisik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan penelitian teknis/pengujian fisik dalambentuk lain sesuai dengan kebutuh2n, perkembangan dan peraturan·perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kewenangan

Pasal27

(1) Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan penzlnan dan nonperizinan rnerupakan kewenangan BPTSP, KPTSP, Satlak PTSPKecamatan dan.Satlak PTSP Kelurahan.

(2) Dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik be/um bisa dilaksanakanoleh BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSPKelurahan, karena belum tersedia dan mencukupi sumber dayamanusia dan/atau peralatan/perlengkapan, penelitian teknis/pengujianfisik dilakukan :

I

16

a. BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP'Kelurahanbersama dengan SKPD/UKPD Teknis; dan

b. penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPD Teknis.

Pasal28

(1) Penelitian teknis/pengujian fisik bersama sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk tim kerja yangditetapkan oleh Kepala BPTSP, Kepala KPTSP, Kepala Satlak PTSPKecamatan dan Kepala Satlak PTSP Keluraha:l.

(2) SKPD/UKPD Teknis yang diminta oleh Kepala BPTSP, KepalaKPTSP, Kepala Satlak PTSP Kecamatan dan Kepala Satlak PTSP.Kelurahan wajib :

a. memenuhidan menugaskan pejabatlpegawai yang berkompeten;

b. menyediakan penggunaan/pemanfaatan peralatan/perlengkapanyang dibutuhkan;

c. pimpinan SKPD/UKPD Teknis memonitor pelaksanaan penelitianteknis/pengujian fisik yang ditetapkan/dijanjikan/dalam StandarOperasional Prosedur;

d. memutuskan segera dan tepat hasH penelitian teknis/pengujianfisik;

e. SKPD/UKPD Teknis menginformasikan proses tahapan/proses,teknik dan substansi penyelesaian penelitian teknis/pengujian fisikpermohonan perizinan dannon perizinan kepada BPTSP, KPTSP,Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahansecaramanual dan/atau elektronik;

f. menyampaikan segera hasil peneiitian teknis/pengujian fisik'kepada Kepala BPTSP, Kepala KPTSP, Kepala Satlak PTSP

.Kecamatan dan Kepala Satiak PTSP Kelurahan secara manualdan/atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhi syaratatau tidak memenuhi syarat; dan

g. mengarsipkan tindasan/tembusan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf f.

Pasal29

Penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan. oleh SKPD/UKPD Teknis'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan olehSKPD/UKPD Teknis dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala BPTSP, Kepala KPTSP, Kepala Satlak PTSP Kecamatan danKepala Satlak PTSP Kelurahan mengirim surat pengantar manual'dan/atau elektronik kepada SKPD/UKPD Teknis pada tingkat Provinsi,Kota Administrasi, Kecamatan dan/atau Kelurahan;

b. patugas/tim kerja SKPD/UKPD TeRnis melaksanakan penelitian teknislpengujian fisik; .

c. Kepala SKPD/UKPD Teknis meng~ndalikan pelaksanaan penelitianteknis/pengujian fisik yang ditetapkan/dijanjikan/dalam Standar OperasionalProsedur;

17

d. Kepala SKPD/UKPD Teknis sesuai dengan hasil penelitian teknislpengujian fisik yang dilakukan oleh petugas/tim kerja SKPD/UKPDTeknis memutuskan segera dan tepat hasil penelitian teknis/pengujianfisik;

e. SKPD/UKPD Teknis menginformasikan proses tahapan/proses. teknikdan substansi penyelesaian penelitian teknislpengujian fisik permohonanperizinan dan non perizinan kepada BPTSP, KPTSP, Satlak PTSp·Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan secara manual dan/atauelektronik;

f. Kepala SKPD/UKPD Teknis menyampaikan segera hasil penelitianteknis/pengujian fisik kepada Kepala BPTSP, Kepala KPTSP, KepalaSatlak PTSP Kecamatan dan Kepala Satlak PTSP Kelurahan secaramanual dan/atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhisyarat atau tidak memenuhi syarat; dan

g. SKPD/UKPD Teknis mengarsipkan tindasan/tembusan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf f.

Pasal30

(1) Dalam hal BPTSP dan jajarannya serta SKPD/UKPD Teknis belummempunyai kemampuan/kompetensi untuk melaksanakan penelitianteknis/pengujian fisik suatu permohonan perizinan dan non perizinan

.tertentu, BPTSP dapat memilita bantuan Instansi PemerintahPusatllnstansi Pemerintah lainnya dao/atau menunjuklmenugaskan.jasa pihak ketiga yang berkompeten. .

(2) Permintaan bantuan Instansi Pemerintah Pusatllnstansi Pemerintahlainnya dan/atau menunjuklmenugaskan' jasa pihak ketiga yang'berkompeten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal31

Setiap hasil penelitian teknis/pengujian fisik permohorian perizinan dannon perizinan dituangkan dalam dokumen yang patut dan memenuhisyarat keabsahan secara hukum yang ditetapkan dengan KeputusanKepala BPTSP.

Bagian Keenam

Koordinasi BPTSP Dengan SKPD/UKPD Teknis

Pasal32

(1) Dalam rangka mewujudkan prinsip, maksud dan tujuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, Kepala BPTSPmengoordinasikan SKPD/UKPD Teknis dan jajarannya dalam halpenelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan nonperizinan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan.pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada Kepala BPTSP;sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.

18

Pasal33

Efektifitas dan kendala pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 dilaporkan Kepala BPTSP kepada Gubernur me'la/uiSekretaris Daerah. '

Pasal34

(1) Dalam rangka mengoptimalkan percepatan pelayanan perizinan dan.non perizinan, Kepala BPTSP atas nama Gubernur dapat memberikanpemberitahuan .tertulis secara manual dan/atau elektronik kepadaKepala SKPD/UKPD Teknis terkait dengan kelambatan penelitianteknis/pengujian fisik yang dilakukan oleh SKPD/UKPD Teknissebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(2)Tindasan/tembusan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'disampaikan oleh BPTSP kepada, Gubernur, Wakil' Gubernur,Sekretaris Daerah dan Inspektur.

BABVI.

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASIPELAKSANAAN IZIN DAN NON IZIN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal35

(1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan nonizin dilaksanakan berdasarkan prinsip : '

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak diskriminasi;

c. objektif;

d. tanpa pamrih;

e. menghindarkan konflik kepentingan;

f. efektif;

g. efisien;

h. transparansi; dan

i. akuntabel.

(2) 'Makna dari pnnslp pengawasan. pengendalian dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah,bahwa setiap pengawasan, pengendalian dan evaluasi

,pelaksanaan izin dan non izin sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

19

b. tidak diskriminasi adalah bahwa seliap pengawasan, pengendaliandan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin harus dilakukandengan perlakuan sama terhadap setiap permohonan dan tidakdiperkenankandilakukan berdasarkan pertimbangan suku, agama,ras, etnis, jenis usaha, klasifikasi usaha dan pertimbangan lainnyayang bersifat subjektif;

c. objeklif adalah pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanizin dan non izin dilakukan apa adanya;

d. tanpa pamrih adalah pengawasan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan izin dan non izin tidak mengharapkan dan tidakmenerima imbalan dalam .bentuk apapun;

e. menghindarkan konflik kepentingan adalah pegawai yangmelaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanizin dan non izin tidak boleh punya hubungan kekeluargaan'berdasarkan hubungan darah atau perkawinan sampai denganderajat ketiga; .

f. efektif adalah pengawasan. pengendalian dan evaluasi pelaksanaanizin dan non izin 'dilakukan liarus sesuai dengan sasaran';

g. efisien adalah pengawasan. pengendalian dan evaluasi pelaksanaanizin dan non izin harus dilakukandengan biaya yang terukurlproporsional dan tidak menimbulkan pemborosan;

h. transparansi adal~h pengawasan. pengendalian dan evaluasipelaksanaan izin dan non izin dilakukan secara terbuka dan tidakada yang ditutupi kecuali ditentukan oleh peraturan perundangundangan;dan

i. akuntabel adalah setiap hasil pengawasan, pengendalian danevaluasi pelaksanaan izin dan non.izin dapat dipertanggungjawabkansecara hukum. .

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal36

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi dimaksudkan sebagai saranapembinaan untuk menjamin izin dan non izin dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal37

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk :

a. menghindarkan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan izindan non izin; dan

b. memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal38

(1) Pelaksana pengawasan, pengendalian dan eVpluasi izin dan non izinmerupakan kewenangan dan dilaksanakan :lleh SKPD/UKPD Teknis.

20

(2) SKPO/UKPO Teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalahBadan, Oinas, Satpol PP dan Biro sesuai dengan lingkup tugas danfungsi masing-masing.

(3) Oalam rangka efektifitas dan efisiensi pengawasan, pengendalian dimevaluasi pelaksanaan ·izin dan non izin dilaksanakan secara bersamaSKPD/UKPD terkait dalam bentuk tim kerja.

(4) SKPO/UKPO terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahbeberapa Badan, Oinas, Satpol PP dan Biro yang secara substantif.mempunyai keterkaitandengan pemberian izin dan non izin yangmenjadi objek pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pasal39

(1) Apabila hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi menghendakiadanya tindakan/operasi. penertiban menjadi kewenangan dandilaksanakan oleh Satpol PP.

(2) Oalam melaksanakan tindakan/operasi penertiban sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan SKPDIUKPD Teknis dan/atau aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Bagian Keempat

Bahan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal40

(1) Bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi izin dan non izinmeliputi :

a. dokumen izin dan non izin;

b.. pengaduan masyarakat;

c. hasil temuan di lapangan;

d. h.asil temuan lembaga pemeriksa yang dibcntuk berdasarkanperaturan perundang-undangan; dan

e. informasi yang bersumber dari media massa.

(2) Yang dimaksud de"ngan bahan pengawasan, pengendalian danevaluasi izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. dokumen izin dan non izin adalah tindasan/pertinggal izin dan nonizin yang diterbitkan oleh BPTSP yang diserahkan ke SKPD/UKPD; .Teknis;

b. pengadoan masyarakat adalah pengaduan/keluhan masyarakatyang disampaikan secara langsung maupun tidak langsungmengenai pelaksanaan izin dan non izin baik lisan maupun tertulis;

c. hasil temuan di lapangan adalah fakta, data dan informasi yang.diperoleh dari SKPD/UKPO Teknis dan timkerja SKPO/UKPD; .

d.. hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan·peraturan perundang-undangan adalah fakta, data dan informasiyang diperoleh dari pejabat dari lembaga pemeriksa yang dibentuk .berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

e. informasi yang bersumber dari media massa adalah fakta, data;dan informasi. yang diperoleh dari media cetak dan media:elektronik.

iI"

21

Bagian Kelima

Mekanisme Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal41 '

(1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan nonizin dilakukan dengan mekanisme: '

a. program kerja SKPD/UKPD Teknis, dilakuk~m sebagai berikut:

1. setiap SKPD/UKPD Teknis mempunyai kegiatan pengawasan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izindilakukan seearaberkala, rutin dan berkesinambungan setiaptahun anggaran;

2. setiap SKPD/UKPD Teknis melaksanakan kegiatan pengawasan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izinseeara langsung ke lapangan;

3. setiap SKPD/UKPD Teknis memilah,' meneliti danmengelompokkan hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan 'izin dan non izin di lapangan berdasarkantingkatan pelanggaran sebagai berikut :

a) pelanggaran ringan, dengan kriteria :

1) belum memenuhi sebagian kecil k6wajiban yangdipersyaratkan dalam dokumen izin; dan

2) belum memenuhi sebagian keeil kewajiban yangdipersyaratkan dalam dokumen non izin;

b) pelanggaran sedang, dengan kriteria :

1) pengurangan persyaratan yang diperlukan;2) pelampauan masa berlaku izin;3) pelampauan masa berlaku non izin;4) melampaui kegiatan yang ditentukan dalam izin; dan5) melampaui kegiatan yang ditentukan dalam non izin;

e) pelanggaran berat, dengan kriteria :

1) pemalsuan tanda tangan;2) pernalsuan izin;3) pemalsuan non izin;4) pemalsuan dokumen; dan5) manipulasi data/informasi;

, 4. berdasarkan hasil pemilahan dan pengelompokan sebagaimana 'dimaksud pada angka 3 huruf a), SKPD/UKPD Teknis membuatdan menyampaikan :

a) surat peririgatan pertama;

b) surat peringatan kedua; dan

e) surat peringatan ketiga.

5. masing-masing surat peringatan sebagaimana dimaksud pada 'angka 4 mempunyai jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;

6. tindasan/tembusan surat peringatan sebagaimana dimaksudpada angka 4 disampaikan kepada Kepala BPTSP;

22

7. apabila jangka waktu surat peringatan ketiga terlampaui dantidak ada tindakan/perbuatan yang. mengindahkan suratperingatan tersebut, maka SKPD/UKPD Teknis menyampaikanlaporan kepada BPTSP untuk dioerikan sanksi sesuai·ketentuan peraturan perundcmg-undangan, seperti :

a) sanksi administrasi;

b)denda; dan

e) sanksi pidana.

8. tindasan/tembusan penetapan dan pemberian sanksi ataspenyalahgunaan izin dan non izin disampaikan oleh BPTSPkepada SKPD/UKPD Teknis;

b. berdasarkan fakta, data dan informasi yang diperoleh daripengaduan masyafakat, hasil temuan di lapangan, hasil temuan·lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan peraturanperundang-undangan dan informasi yang bersumber dari mediamassa dilakukan sebagai berikut :

1. SKPD/UKPD Teknis menerima fakta, data dan informasimengenai dugaan penyalahgunaan izin .dan non izin baikmelalui BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Keeamatan dan SatlakPTSP Kelurahan dan/atau SKPD/UKPD Teknis dan/ataumelalui pimpinan daerah secara manual dan/atau elektronik;

2. SKPD/UKPD Teknis memproses, meneHti, mengkoreksi danmenindaklanjuti termasuk kunjungan lapangan terhadappengaduan penyalahgunaan izin dan non izin;

3. SKPD/UKPD Teknis menyimpulkan apakah telah terjadipenyalahgunaan izin dan non izin serta mengelompokkandan menentukan tingkat pelanggaran sebagai berikut :

a) pelanggaran ringan, de'1gan kriteria:

1) belum memenuhi sebagian keeil kewajiban yang·dipersyaratkan dalamdokumen izin; dan

2) belum memenuhi sebagian keell kewajiban yangdipe~syaratkan dalam dokumen non izin;

b) pelanggaran sedang, dengan kriteria :

1) pengurangan persyaratan yang diperlukan;2) pelampauan masa berlaku izin;3) pelampauan masa berlaku non izin;4) melampaui kegiatan yang ditentukan dalam izin; dan5) melal11paui kegiatan yang ditentukan dalam non izin;

e) pelanggaran berat, dengan kriteria :

1) pemalsuan tanda tangan;2) pemalsuan izin;3) pemalsuan non izin;4) pemalsuan dokumen; dan5) manipulasi data/informasi.

4. berdasarkan hasil pemilahan dan pengelompokan sebagaimana !

dimaksud pada angka 3 huruf a), SKPD/UKPD Teknis:membuat dan menyampaikan :

23

a) sural peringalan pertama;

b) sural peringalan kedua; dan

c) sural peringalan keliga.

5. masing-masing sural .peringatan sebagaimana dimaksudpada angka 4 mempunyai jangka waktu '14 (empat belas)hari kerja; .

6. tindasan/lembusan sural peringalan sebagaimana dimaksudpada angka 4 disampaikan kepada Kepala BPTSP;

7.apabila jangk<l w<lklu sur<lt peringal<ln ketiga lerlamp<lui danlidak <ld<l tind<lk<ln/perbualan yang mengindahk<ln suratpering<llan lersebul. maka SKPD/UKPDTeknis menyampaikan'laporan kep<lda BPTSP untuk diberikan sanksi sesuaikelenlu<ln pemluran perundang-undangan. seperli :

a) s<lnksi adminislrasi;

b) dend<l;d<ln

c) sanksi pidana.

8. lind<ls<ln/lembusan penelapan dan pemberian sanksi alaspenyalahgunaan izin dan non izin disamp<likan olen BPTSPkep<lda SKPD/UKPD Teknis.

(2) Dokumen pengawasan. pengendalian dan evaluasi pelaks<ln<lanizin . dan non izin sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) har'usdidokumentasikan/diarsipkan. secara tertib oleh SKPD/UKPD Teknisyang bersangkutan. .

(3) Bentuk sur<lt peringatan dalam rangka pengaw<ls<ln. pengendaliandan eV<lluasi pel<lks<ln<lan izin d<ln non izin' sesu<lideng<ln ketentu<lnt<lt<l n<lsk<lh din<ls d<ler<lh. .

B<lgi<ln Keen<lm

Norm<l Peril<lku Peng<lw<ls<ln. Pengend<lli<ln dnn'Ev<llu<lsi

P<ls<ll42

Seti<lp petug<ls/tim kerja peng<lW<l5<ln. pengend<lli<ln d<ln eV<llu<lsipel<lks<ln<l<ln izin d<ln non izin. SKPD/UKPD Teknis tid<lk diperken<lnk<ln :

01. memint<l biay<l di IU<lr y':mg dilet<lpk<ln;.·

b. menerima pemberi<ln danfalau hadiah dan/atau fasilitas dalam bentukapapun terkail dalam pel<lksanaan tugas dan wewenangnya;

c. melakukan tindakan. ucapan da01 sikap yang dapat ditafsirkanmenginginkan imbalan dari pemohon izin d<ln non izin. kU<lsa atauw<lkilny<l;

d. mem<lnipulasi hasi!pel<lksan<lan izin danpelanggaran;

pengawasan. pengendali<ln d<ln eV<llu<lsinon izin w<llaupun secara f<lkta sud<lh terj<ldi

e. tid<lk melaporkan hasi! pengawasan. pengendalian d<ln evaluasipelaksanaan izin d<ln non izin sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

II

24

f. melaporkan hasil pengawasan. pengendalian dan evaluasi·pelaksanaan iziri dan non izin tidak sesuai fakta: dan

. g. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanizin dan non izin secara tebang pilih.

Pasal43

(1) Kepala SKPD/UKPD, pejabat oengelola kepegawaian, atasanlangsung dan/atau pejabat yang ditunjuk pada SKPD/UKPD wajibmelaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadappelaksanaan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib rriengarribiltindakan terhadap pelanggaran norma sebagaimana dimaksud dalam.PasaI42. .

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ay8t (2) dapat berbentuksanksi administrasi, seperti :

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang;

c. hukuman disiplin berat: dan

sesuai dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipi!.

Bagian Ketujuh

Sistem Teknologi Informasi

Pasal44

(1) Dalam rangka mempermudah pengawasan. ·pengendalian danevaluasi pelaksanaan izin dan non izin disediakan sistem teknologiinformasi yang terintegrasi dari BPTSP. KPTSP, Satiak PTSPKecamatan dan Satiak PTSP Kelurahan dengan SKPD/UKPD Teknis.

(2) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan bagian dan terintegrasi dengan sistem teknologi informasi.penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VII

PELAYANAN ADMINISTRASI

Pasal45

(1) Pelayanan administrasi yang dilimp;;ihkan ke Satlak PTSP Kecamatan .dan SatlakPTSP Kelurahan adalah Pelayallan Model 1 (PM 1).

(2) Tata cara permohonan pelayanan administrasi sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPTSP.

(3) Pelayanan administrasi di bidang pertanahan, perkawinan,·kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Camat .dan Lurah. penyelenggaraannya ditempatkan pada Satlak PTSP'Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan.

25BAB VIII

ANGGARAN

Pasal46

Anggaran pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen PelaksanaanAnggaran BPTSP dan SKPD/UKPD Teknis.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal47

Besaran tarif retribusi atas pelayanan perizinan dan nonperizinan padaBPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahanmengacu kepada Peraturan Daerah yang mengatuf Retribusi Daerah..

Pasal48

Rincian lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan pada BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan SatlakPTSP Kelurahan diatur dalam Standar Operasional Prcisedur.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODODiundangkan di Jakartapada tanggal 25 April 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTAJAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2014 NOMOR 62020

\

~~~~i~s~es~uai dengan aslinyaSEKRETARIAT DAERAH

USUS IBUKOTA JAKARTA,

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

Nomor 57 IAHUN 2014Tanggal 25 April 2014

JENIS SERTA KEWENANGAN PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Cakupan Kewenangan Penandatanganan

No BidanglJenis Kepala SatlakKepala Satlak Ket.

Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSPPTSP Kelurahan

KecamatanA. Pendidikan

1. Izin Prinsip TK ,{

2. Izin Operasional TK ,{

3. Izin Prinsip SD I ,{ ,4. Izin Operasional SD ,{

5. Izin Prinsip PLB ,{

6. Izin Operasional PLB ,{

7. Izin Prinsip SMP ,{

8. lzin Operasional SMP ,{

9. Izin Prinsip SMA ,{

10.lzin Opemsional SMA ,{

11.lzin Prinsip SMK ,{

12.lzin Operasional SMK ,{

13.lzin Perpanjangan TK ,{

14.lzin Perpanjangan SD ,{

15.lzin Perpanjangan PLB ,{

16.lzin Perpanjangan SMP ,{

17.lzin Perpanjangan SMA ,{

18.lzin Perpanjangan SMK ,{

19. Izin Operasional Lembaga ,{

Kursus dan Pelatihan (LKP)

2


No BidanglJen is Kepala SaUakKepala Satlak Ket.

Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP'PTSP Kelurahan

Kecamatan20.lzin Operasional PAUD v'21.lzin Operasional PKBM v'22.lzin Operasional Lembaga v' --:-

Pendidikan Informal

B. Kesehatan1. Izin Operasional Perusahaan v'

Pengendalian Hama/PestControl

2. Izin Usaha Optik v'3. Izin mendirikan RS Tipe B Non v'

Pendidikan4. Izin Operasional Sementara v'

RS TiDe B Non Pendidikan5. Izin Operasional Telap RS Tipe v'

B Non Pendidikan6. Izin mendirikan RS Tipe C v'7. Izin Operasional Sementara v'

RS TiDe C8. Izin Operasional Tetap RS Tipe v'

C9. Izin mendirikan RS Tipe D v'10.lzin Operasional Sementara v'

RSTine D11.lzin Operasional Tetap RS Tipe v'

D12.lzin Klinik Utama v'13.lzin Klinik Pratama v'14.lzin Laboratorium Klinik Madya v'15.lzin Laboratorium Klinik v'

Pratama16.lzin Institusi Penguji Kalibrasi v"

Alat Kesehatan

3


No Bidang/Jenis Kepala Satlsk Kepala Satlak Ket.Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP PTSP Kelurahan

Kecamatan17.lzin Pengobatan Tradisional v'18.lzin Rontgen v'19.1zin Upaya Pelayanan v'

Hemodialisa20; Izin Mendirikan Sarana Upaya v'

Hemodialisa21.lzin Pendirian Cabang v'

Pedaqanq Besar Farmasi22.lzin Pendirian Cabang v'

Penyalur Kesehatan23.lzin Usaha Kecil Obat v'

Tradisionai (UKOn24.lzin Registrasi Tenaga Teknis v'

Kefarmasian25.lzin Apotek v'26.lzin Usaha Mikro Obat v'

Tradisional27.lzin Toko Obat v'

28.lzin Praktek Dokter Umum v'29.lzin Praktek Dokter Gigi

--------v'

30.lzin Praktek Dokter Spesialis v'31.lzin Kerja Perawat (SIK) v'32.lzin Praktek Bidan v'33.lzin Kerja Tenaga Teknis v'

Kefarmasian (SIKTTKl34.lzin Pengelola Apotek (SIPA) v'35.lzin Kerja Apoteker (SIKA) v'

36.lzin Kerja Refraksionis Optician v'37.lzin Kerja Fisioterapis v'38.lzin Kerja Terapi Wicara v'39.lzin Kerja Radiografer v'

40.lzin Kerja Penata Anastesi v'

.4


No Bidang/Jenis Kepala SatlakKepala Satlak Ket.

Kepala BPTSP KepalaKPTSP PTSPPTSP Kelurahan

Kecamatan41.lzin Kerja Perawat Gigl (SIK) v'42.izin Praktek Okupasi Terapi ,/

43.lzin Kerja Analis Laboratorium ,/

44.lzin Dokter Gigi Spesialis v'45.lzin Sanitarian ,/

46.lzin Ahli Kesehatan Masyarakat -I

47.lzin Tenaga Gizi ,/

48.lzin Teknisi Gigi v'49.lzin Teknisi EJektromedis -I

50.lzin Ortotik Prostetik -I51.lzin Perekam Medis v'52.lzin Fisika Medik Indonesia v'53.lzin Puskesmas Kecamatan v'54.lzin Puskesmas Kelurahan ,/

55.lzin Klinli~1Kecanlikan & ' v'Estetika KKE\

56.lzin Par.lti Pengobatan .."Tradisional

57.lzin Ahli Kecanlikan ,/

58.lzin Akupunturis ,/

59.lzin Salon Kecantikan v'60. Tanda Daftar Pengobatan ,/

Tradisional (STPTI61.lzin Induslri(~ecilr~bat v'

Tradisional IKOT62.lzin Induslri Rumah Tangga -I

PanaanilRTP)63. ~fin Kerja Asislen Apoteker ,/

SIKAAI64.lzin Praktek Dokter Gigi v'

Soesialis65.Rekomendasi UKL-UPL 'v'

Fasilitas Pelayanan Kesehatan66.Surat Perselujuan UKL-UPL ,/

Fasilitas Pelavanan Kesehalan

5


No Bidang/Jenis Kepala Satlak Kepala Satlak Ket.Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP PTSP Kelurahan

Kecamatan67. Rekomendasi mendirikan RS ,/

TipeA68. Rekomendasi Laboratorium ,/

Klinik Utama69. Rekomend.asi Penet'lpan Kelas ,/

Rumah Sakit70. Rekomendasi industri Farmasi ,/

71. Rekomendasi Industri Obat ,/

Tradisional72. Rekomendasi Produksi ,/

Kosmelik73.Rekomendasi Produksi Alat ,/

Kesehalan74. Rekomendasi Produksi ,/

Perbekalan Kesehatan RumahTanqqa (PKRT)

75. Rekomendasi Pedagang Besar ,/

Farmasi76.lzin Cabang Pedagang Besar ,/

Farmasi77. Rekomendasi Penyalur Alai ,/

. Kesehatan78.lzin Cabang Penyalur Alat ,/

Kesehatan79. Rekomendasi Pedagang Besar ,/

Bahan Baku Farmasi80.lzin Penelilian Bidang .,/

Kesehatan81.Sertifikat Produksi Pangan ,/

Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)

82. Sertifikat Laik Sehat ,/

Penyehatan Makanan bagiUsaha Jasa Boqa

Q


No Sidang/Jenis Kepala SatlakKepala Satlak .Ket.


Kecamatan'83.Sertifikat Laik Sehat bagi ,/

Usaha Deno Air Minum84. Sertifikat Laik 'Sehat bagi ,/

Usaha Hotel, Restoran danR,umah Makan

85.lzin Ambulans ,/

C. Pekeriaan UmumI1. Izin Pelaksanaan Storing ,/

Jarinaan Utilitas2. Izin Pelaksanaan Penempatan v'

Banaunan Pelenakap3. Izin Pelaksanaan Penempatan y

.. . ~Jaringan Utilitas (IPPJU)Siorinn/Perbaikan

4. Izin ~embangun Prasarana 'yI(IMP .

5. Rekomen~~si M,~mbangUn vPrasarana RMP Inrit '

6. Rekomendasi Peil Lantai v'BanaunanlPLB)

7. Izin Usaha Pelayanan v'Anakutan di Bidana Kebersihan

8. Izin Usaha y

Pemusnahan/PemanfaatanSamnah dan Air kotor

9. Izin Usaha Pengelolaan v'Samnah· .

10./zin Pemakaian Lokasi Taman vdan Jalur Hijau untuk ShootingFilm

11.Izin Pemakaian Lokasi Taman v'dan Jalur Hijau untuk Bazar,Perlombaan, Sarasehan;Pameran, Acara Ritual danKeaiatan lainnva

7

Caktipan Kewenangan Penandatanganan



Kecamatan12.lzin Pemakaian Lokasi Taman v'

dan Jalur Hijau untukPerkemahan

13.lzin Pemakaian Lokasi Taman v'dan Jalur Hijau untuk bedengproyek (Direksi Keet) danseienisnva

14.lzin Pemakaian Lokasi Taman v'dan Jalur Hijau untuk material .Dekeriaan Drovek

~.

15.lzin Pemakaian Lokasi Taman v'dan JalurHijau untuk titiklubano tiana umbul-umbul

16.lzin Penebangan Pohon v'Pelindung (Milik Pemdadengan .Izin dan Milik Sendiridenoan Izin\

17.lzin Penggunaan Bangunan di v'lokasi Taman dan Jalur Hiiau

18.lzin Pemakaian lokasi kebun v'bibit Dinas Pertamanan danPemakaman

19.1zin Pemakaian Lokasi Taman v'Pemakaman untuk shootingfilm .

20.Jzin mengangkut Jenazah ke v'Luar Neaeri

21.lzln Mengangkut Jenazah ke v'Luar Wilayah Provinsi DKIJakarta

22.fzin Tahan Jenazah v'23.lzin Pengabuan v'

Jenazah/Keranqka24.lzin Usaha Jasa Pelayanan v'

Pemakaman

8

Cakupan Kewenangan Penandatanganari

No Bidang/Jenis Kepala Satlak Kepala Satlak Ket.Kepala BPTSP Kepala KPTSP. PTSP

PTSP KelurahanKecamatan

25.lzin Usahc: Angkulan Jenazah ,/

26.lzin UsahalYayasan Rumah ,/

Abu27.lzin UsahalYayasan Rumah ,/

Duka28.lzin Usaha Kremalorium ,/

. (oenaabuan)29.lzin Penggunaan Tanah ,/

Makam30. Perpanjangan Izin Penggunaan ,/

Tanah Makam31.lzin Penggunaan Tanah ,/

Makam Tumoanaan32. Perpanjangan Izin Penggunaan ,/

Tanah Makam Tumpanaan33.lzin Pemasangan Plakel ,/

34.lzin PenggaJian dan it'PemindahanJenazah/Keranaka Jenazah

D. Perumahan1. Sural Izin Rumah Kosi ,/

2. Sural Izin Perumahan ,/

3. Perpanjangan Surat Izin ,/

Perumahan4. Peralihan (Mulasi) Sural Izin ,/

Perumahan5. Pembebasan (Penghapusan) ,/

Sural Izin Perumahan6. Penerbilan Buku Tanda ,/

Pemilikan Perumahan7. Pengesahan Akla ,/

Pembenlukan PPPSRS

9



Kecamatan.E. Penataan Ruana

1. Pengukuran Situasi Tanah luas tanah ~ 5000 . luas tanah 2500 - luas tanah 500 - luas tahah < 500m2 5000 m2 <2500 m2 m2

2. Ketetapan Rencana Kota luas tanah ~ 5000 luas tanah 2500 - luas tanah 500 - luas tanah < 500m2 5000 m2 <2500 m2 iTI2

3. Rencana Tata Letak Bangunan luas tanah ~ 5000 luas tanah2500- luas tanah 500 - luas tanah < 500m2 5000 m2 <2500 m2 m2

4. Cetak Ulang Peta/Gambar luas tanah ;:: 5000 luas tanah 2500 - luas tanah 500 _. luas tanah < 500m2 5000 m2 <2500 m2 m2

5. Survey dan Perencanaan y'

Trace Jalan, Jembatan.Saluran atau Utilitas

6. Persetujuan Prinsip/Dispensasi y'

atas penyesuaian dan atasketinaaian banaunan

7. Izin penunjukan penggunaan y'

tanah8. Persetujuan Prinsip y'

Pembebasan LokasilTanah9. Izin Penyelenggaraan Reklame ketinggian > 24 m2 ketinggian $ 24

m210. Persetujuan Prinsip y'

Pehyelenggaraan Reklame(untuk kawasan kendali ketal)

11. Izin Pelaksanaan Reklamasi y'

Pantai Utara Jakarta12. Izin Usaha Jasa Konstruksi Grade 4-7 Grade 2-3

(IUJK)13. Persetujuan Prinsip Menara y'

Telekomunikasi (microcell danmacroceli)

14. Persetujuan Prinsip Jembatan y'

Penyebranqan Oranq (JPO)

10




Kecamatan15. Rekomendasi Saluran Kabel ,/

TeQanqan Tin~Qi (SKTT)16. Keteranoan Dom,isili ,/

F. Perhubunaan1. Rekomendasi pemindahan ,/

lokasi perlenQkapan. ialan2. Izin kegialan penunjang dalam ,/

Tarminal3. Izin Penyelenggaraan ,/

Anokutan4. Izin Usaha Penderekan oleh ,/

Badan Hukum/badan usaha5. Izin membuat ,/

tanggul/oortal/ialur Demisah,6. Izin Penyelenggaraan ,/

Pendidikan dan PelatihanMenqemudi

7. Izin pengelolaan terminal untuk ,/

kepentingan sendiri (TUKS)pelabuhan DenoumDan

8. Izin kegiatan pengerukan dan ,/

reklamasi di di dalam DLKr danDLKp oelabuhan oer.gumpan

9. Izin pemanfaatan perairan di ,/

luar peJabuhan10.lzin Pemanfaatan Wi/ayah ,/

perairan untuk kegiatanindustri dan pemotongankapal, pariwisata,kepelabuhanan, floating repair,floating terminal, floatingstorace

11


No Bidang/Jenis Kepala SatlakKepala SaUak Ket.


Kecamatan11. Izin Usaha Angkutan Perairan v'12. Izin Usaha Jasa (Usaha v'

Bongkar Muat Barang, UsahaJasa Pengurusan Transportasi,Usaha Penyewaan PerillatanAngkutan Laut dan PeralatanJasa Terkait dengan AngkutanLaut, Usaha Tally Mandiri,Usaha Depo Peti Kemas,Usaha pembangunan danperbaikan kapal untukangkutan laut sampai dengan7 GT untuk Angkutan Laut dan35 GT untuk Angkutan SungaiDanau) .

13. Izin Usaha Ji~~a Penf~ngkutan ."Transportasi SIUJPT

14. Izin Agen Penjualan Tiket v'Pesawat Udara

G. Lingkungan HiduD1------1. Izin Lingkungan Skala Amdal. ."

2. Izin Lingkungan UKL UPL v'3. Persetujuan KA ANDAL v'

4. Keputusan ke1ayakan ANDAL ."RKL-RPL

5. Izin Penyimpanan Sementara ."Limbah B3

6. Izin Pengumpul Skala Provinsi ."(Kec. Pelumas/Oli Bekasl

7. Perpanjangan Izin vPenyimpanan SementaraLimbah 83

8. Perpanjangan Izin Pengumpul v'. Skala Provinsi (Kec.Pelumas/Oli Bekas)

12


No Bidang/Jenis K~pala SatlakKepala Satlak Ket.

Kepala BPTSP Kepala KPTSP PT5PPTSP Kelurahan

Kecamatan9. Rekomendasi Pengumpul .,/

Limbah B3 SkalaNasiona/(Kec. Pelumas/OIiBekas)

10.;~in Pembuangan Air Limbah .,/

IPAL) ,11.Perpanjangan Izin .,/

Pembuangan Air Limbah(IPALl --

12.lzin pemboran air tanah (SIB) .,/

13. Perpanjangan izin pemboran .,/

air tanah (SIB)14.lzin Pemanfaatan Air Bawah .,/

Tanah Sumur Bor (SIPA BorBaru)

15.Perpanjangan Izin .,/

Pemanfaatan Air Bawah TanahSumur Bor (SIPA Boroeroanianaan)

16.lzin Pemanfaatan Air Bawah .,/

Tanah Sumur Pantek (SIPAPantek Baru)

17.Perpanjangan Izin .,/

Pemanfaatan Air Bawah TanahSumur Pantek (SIPA Pantekoeroanianaan)

18.lzin Kartu Juru Bor Baru .,/

19.Perpanjangan Izin Kartu Juru .,/

Bor20.lzin Kartu Pengenallnstalasi .,/

Bor21. Perpanjangan Izin Kartu '.,/

Penaenallnstalasi Bor

13


No Bidang/Jenis· Kepala SatlakKepala Satlak Ket.

Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSPPTSPKelurahan

Kecamatan22.lzin Perusahaan Pengeboran .,-

Air Bawah Tanah.23. Perpanjangan Izin Perusahaan v

Penoeboran Air Bawah Tanah24.lzin Dewatering v25. Perpanjsngan Izin Dewatering v26. Rekomendasi Persetujuan v

UKUUPL27.lzin Pembuangan Emisi v

Sumber Tidak Beraerak28. Perpanjangan Izin v

Pembuangan Emisi SumberTidak Beraerak

H. Pertanahan yang menjadikewenangan daerah1. Izin Mendirikan Bangunan • Luas Lahan di atas • Luas Lahan 1MB khusus rumah 1MB khusus rumah

(1MB) 5000 m2 sampai 5000 m2 tinggal, dengan tinggal, dengan• Luas Lantaidi atas • Luas Lantai s kriteria : . kriteria :

.3000 m2 3000 m2 (kecuali • Tidak memiliki • Tidak memiliki• Tinggi bangunan kawasan daerah basement; basement;

diatas 8 lantai pemugaran gol • Memerlukan • Tidak• Penggunaan untuk A,B,C) kajian/perhitung memerlukan

non Rumah • Tinggi bangunan S an struktur; kajian/perhitungTinggal 8 lantai. dan • Maksimal 3 an struktur;

• Kawasan Real basement berlapis (tiga) kavling • 1 (satu) kavlingEstate dan satu lapis. utuh dengan 1 utuh dengan 1Kawasan • Penggunaan untuk (satu) (satu)Pemugaran non Rumah kepemilikan; kepemilikan;Golongan A, B dan Tiriggal, Rumah • DiperuntukkanC Tinggal dengan sebagai Wisma

basement dan non . Taman (Wtm)real estate. sesuai dengan

RTLB;• Kawasan

PelestarianGolongan C danD

14

,


No Bidang/Jenis Kepala Satlak .Kepala Satlak Ket.Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP PTSP Kelurahan

Kecamatan2. Izin Pendahuluan Pondasi • Bangunan non • Tinggi bangunan ~ 8

Rumah Tinggal lantai dan basementdengan tinggi ~. 8 berlapis satu lapis.lantai, yang • Bangunan nonbe~lokasi di Kab. Rumah TinggalAdm. Kep. Seribu

• Bangunan nonRumah Tinggaldengan tinggi > 8lantai

• Bangunan nonRumah Tinggaldengan systemstruktur khusus

3. Izin Pendahuluan Struktur • Bangunan non • Tinggi bangunan ~ 8Menyeluruh Rumah Tinggal lantai dan basement

dengan tinggi ~ 8 berlapis satu lapis.lantai, yang • Bangunan nonberlokasi di Kab. Rumah TinggalAdm. Kep. Seribu

• Bangunan nonRumah Tinggaldengan tinggi > 8lantai

• Bangunan nonRumah Tinggaldengan systemstruktur khlJsus

• Bangun-BangunanMenaraTelekomunikasiKhusus yang berdiridiatas tanahdengan tinggistruktur >72 m

15



Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSPPlSP Kelurahan

Kecamatan4. Izin Pendahuluan Menyeluruh • Bangunan non • Bangunan non

Rumah TinggaJ Rumah TinggaJdengan luas > 1500 dengan $ 1500 m2m2 • Bangunan non

• Bangunan non Rumah TinggalRumah Tinggal dengan tinggi $ 4dengan tinggi > 4 Jantailantai

',5. tsallK Nama 1MB • Luas Lahan di.atas • Luas Lahan 1MB khusus rumah 1MB khusus rumah5000 m2 sampai 5000 m2 tin~gal, dengan tinggal, dengan

• Luas Lantai di atas • Luas Lantai $ kri eria : kriteria :3000 m2 3000 m2 (kecuali • Tidak memiliki • Tidak memiliki

• linggi bangunan kawasan daerah basement; basement;diatas 8 lantal pemu~aran gol • Memerlukan • Tidak

• Penggunaan untuk A,B,C , kajian/perhitung memerlukannon Rumah • Tinggi bangunan $ an struktur; kajian/perhitungTinggal 8 lantai dan • Maksimal 3 an struktur; .

• Kawasan Real basement berlapis (tiga) kavlin1 • 1 ~atu) kav'in1Estate dan satu iapis. utuh dengan utu denganKawasan • Penggunaan untuk (satu) ksatu) ,Pemugaran non Rumah kepemilikan; epemilikan;Golongan A. B dan Tinggal, Rumah • DigeruntukkanC Tinggal dengan se agai Wisma

basement dan non Taman (Wtm)real estate. sesuai dengan

RTLB;• Kawasan

PelestarianGolongan C danD ,

6. Pemecahan 1MB • Luas Lahan di atas • Luas Lahan 1MB :;husus rumah 1MB khusus rumah5000 m2 sampai 5000 m2 tinggaJ, dengan tinggal; dengan

• Luas Lantai di atas • Luas Lantai $ kriteria : kriteria :3000 m2 3000 m2 (kecuali • Tidak memiliki • Tidak memiliki

• Tinggi bangunan kawasan daerah basement; basement;diatas 8 lantai pemugaran gol • Memerlukan • Tidak

A.B,C) kajian/perhitung memerlukanan struktur; kajian/perhitung

an struktur;

16


Realdan

. Realdan

Ket.Kepala SatlakPTSP Kelurahan

• 1 (satu) kavlingutuh dengan 1(satu)kepemilikan;

1MB khusus"rumahtinggal, dengankriteria :• Tidak memiliki

basement;• Tidak

memerlukankajian/perhitungan struktur;

• 1 (satu) kavlingutuh dengan 1(satu)kepemilikan;

Kepala SatlakPTSP

Kecamatan• Maksimal 3

(tiga) kavlingutuh dengan 1(satu)kepemilikan;Diperuntukkansebagai WismaTaman (Wtm)sesuai denganRTLB;

• KawasanPelestarianGolongan C danD

1MB khusus -rumafitinggal, dengankriteria :• Tidak memiliki

basement;• Memerlukan

kajian/perhitungan struktur;

• Maksimal 3(tiga) kavlingutuh dengan 1(satu)kepemilikan;

• Diperuntukkansebagai WismaTaman (Wtm)sesuai denganRTLB;


Kepala KPTSP

• Tinggi bangunan '"8 fantai danbasement berlapissatu lapis.

• Penggunaan untuknon Rumah I.

Tinggal, RumahTinggal denganbasement dan nonreal estate.

• Luas Lahansampai 5000 m2

• luas Lantai '"3000 m2 (kecualikawasan daerahpemugaran galA,B,C)

• Tinggi bangunan '"8 lantai danbasement berlapissatu lapis.

• Penggunaan untuknon RumahTinggal, RumahTinggal denganbasement dan nonreal estate.

Kepala BPTSP .

• Penggunaan untuknon RumahTinggal

• KawasanEstateKawasariPemugaranGolongan A, B danC

• Luas Lahan di atas5000 m"

• Luas Lantai di atas3000 m2

• Tinggi bangiJnandiatas 8 lantai

• Penggunaan untuknon RumahTinggal

• KawasanEstateKawasanPemugaran8010ngan A, B danC

Bidang/Jenis

7. Salinan 1MB

No

17



Kecamatan8, Legalisir 1MB • Luas Lahan ,Hatas • Luas Lahan 1MB khusus rumah 1MB khusus rumah

5000 m' sampai 5000 m' tinggal, dengan tlnggai, dengan

• Luas Lantai diatas • Luas Lantai :5 kriteria : kriteria :3000 m' 3000 m' (kecuali • Tidak memiliki • Tidak memiliki


• Penggunaan untuk A,B,C) kajian/perhitung memerlukannon Rumah • Tinggi bangunan :5 an struktur; kajian/perhitungTinggal 8 lanta! dan • Maksimal 3 an struktur;

• Kawasan Real basement berlapis (tiga) kavling • 1 (satu) kavling

Estate dan satu lapis, utuh dengan 1 utuh dengan 1

Kawasan • Penggunaan untuk (satu) (satu)

Pemugaran non Rumah kepemilikan; kepemilikan;

Golongan A, B dan Tinggal, Rumah • DiperuntukkanC Tinggal dengan sebaga! Wisma

basement dan non Taman (Wtm)real estate, sesuai dengan

RTLB;• Kawasan


9, Pembatalan 1MB atas • Luas Lahan di atas • Luas Lahan 1MB khusus rumah 1MB khusus rumahpermintaan pemohon 5000 m' sampai 5000 m' tinggal, dengan tlnggal. dengan

• Luas Lantai di atas • Luas Lantai :5 kriteria : kriteria:3000 m' 3000 m' .(kecuali • Tidak memiliki • Tidak memiliki


• Penggunaan untuk A,B,C) kajian/perhitung memerlukannon Rumah • Tinggi bangunan :5 an struktur; kajlan/perhitungTinggal 8 lantai dan • Maksimal 3 an struktur;

• Kawasan Real basement berlapis (tiga) kavling • 1 (satu) kavling

Estate dan satu lapis. utuh dengan 1 utuh dengan 1

Kawasan (satu) (satu)

Pemugaran kepemilikan; kepemilikan;

Golongan A, B danC

18


No BidanglJenis Kepa!a SatlakKepala Satlak Ket.


Kecamatan• Penggunaan untuk • Diperuntukkan

non Rl!mah 'sebagai WismaTinggal, Rumah Taman (WtmjTinggal dengan sesuai denganbasement dan non RTLB;reaf estate. • Kawasan


10. Pencaoutan IMts atas • Luas Lahan di atas • Luas Lahan l!\'Its K.nusus ruman IMts K!lUSUS rumanpermintaan pemohon 5000 m2 sampai 5000 m2 linggal, dengan ti,:~gal, dengan

• Luas Lantai di atas • Luas Lantai S kriteria. : kn ena: .3000 m2 3000 m2 (kecuali • Tidak memiliki • Tidak memiliki

• Tinggi ban!;lunan kawasan daerah basement; basement;diatas 8 lantal pemu)aran gol • Memerlukan • Tidak

• Penggunaan untuk A,B,C kajian/perhitung memerlukannon Rumah • Tinggi bangunan S an struktur; .kajian/perhitungTinggal 8 lantai dan • Maksimal 3 an struktur;

• Kawasan Real basement beriapis (tiga) kavlin~ • 1 ~atu) kavlin~Estate dan satu lapis: utuh dengan utu denganKawasan • Penggunaan untuk (satu) ~satu)Pemugaran non Rumah kepemilikan; epemilikan;Goiongan A, B dan Tinggal, Rumah • DiperuntukkanC Tinggal dengan sebagai Wisma


RTLB;• Kawasan


11.. Sertifikat Layak Fungsi (SLF) • Luas Lahan diatas .' Luas Lahan khusus 1MB rumah khusus 1MB rumah5000 m2 sampai 5000 m2 tinggal, dengan tinggal, dengan

• Luas Lantai diatas • Luas Lantai S kriteria : kriteria :3000 m2 3000 m2 (kecuali • Tidak memiliki • Tidak memiliki

• Tinggi bangunan kawasan daerah basement; basement;diatas 8 lantai pemugaran gol

A,B,q

19


No Bidang/Jenis Kepala Satlak Kepala Satlak Ket.Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP

KecamatanPTSP Kelurahan

• Penggunaan untuk • Tinggi bangunan $ • Memerlukan '. Tidaknon Rumah 8 ' lantai dan kajian/perhitung memerlukanTinggal ,basement berlapis an struktur; kajian/perhitung

• Kawasan Real satu lapis, • Maksimal 3 an struktur;Estate dan • Penggunaan untuk (ti~a) , kavling • 1 (satu) kavling

, Kawasan ' non Rumah utuh dengan 1 utuh dengan 1Pemugaran Tinggal, Rumah (satu) (satu)

,Golongan A, B dan Tinggal dengan kepemilikan; kepemilikan;C basement dan non • Dipenuntukkan

real estate. sebagai WismaTaman (Wtm)sesuai denganRTLB;

• KawasanPelestarianGolongan C dan0

12. Salinan SLF • Luas Lahan diatas • Luas Lahan khusus 1MB rumah khusus 1MB rumah5000 m2 sampai 5000 m2 tinggal, dengan tinggal, dengan

• Luas Lantai diatas • Luas Lantai $ kriteria: kriteria :3000 m2 3000 m2 (kecuali • Tidak memiliki • Tidak memiliki


• Penggunaan untuk A,B,C) kajian/perhitung memerlllkannon Rumah • Tinggi bangunan $ an struktur; kajianlperhitungTlnggal 8 lantai dan • Maksimal 3 an stnuktur;

• Kawasan Real basement berlapis (tiga) kavling • 1 (satu) kavlingEstate dan satu lapis. utuh dengan 1 utuh dengan 1Kawasan • Penggunaan untuk (satu) (satu)Pemugaran non Rumah kepemilikan; kepemilikan;Golongan A, B dan Tinggal, Rumah • DiperuntukkanC Tinggal , dengan sebagai Wisma


RTLB;

20

. Cakupan Kewenangan Penandatimganan


Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSPKecamatan

PTSP Kelurahan


13. Legalisir SLF • Luas Lahan diatas • Luas Lahan khusus 1MB rumah khusus 1MB rumah5000 m2 sampai 5000 m2 tinggal, dengan tinggal, dengan

• Luas Lantai diatas • Luas Lantai s kriteria : kriteria :3000 m2 3000 m2 (kecuali • Tidak memiliki • Tidak memiliki


• Penggunaan untuk A,B,C) kajian/perhitung memerlukannon Rumah • Tinggi bangunan s an struktur; kajian/perhitungTinggal 8 lantai dan • Maksimal 3 an struktur;

• Kawasan Real basement beriapis (tiga) kavling • 1 (satu) kavlingEstate dan satu lapis. utuh dengan 1 utuh dengan 1Kawasan • Penggunaan untuk (satu) (satu)

. Pemugaran non Ruman kepemilikan; kepemilikan;Golongan A, B dan Tinggal, Rumah • DiperuntukkanC Tinggal dengan sebagai Wisma


RTLB;•. Kawasan


·14.lzin Pelaku Teknis Bangunan v"(IPTB\ . .

15. Perpanjangan IPTB v"16. Legalisasi IPTB v"17. Salinan IPTB v"18. Persetujuan Rencana Teknis v"

Bongkar (PRTB)

21

Cakupan Keweriangan Penandatanganari

No Bidang/Jenis KepalaSatlak Kepala Satlak Ket.Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP PTSP Kelurahan

KecamatanI. Pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak --

J. Sosia"1. Tanda Daftar ,/

Perkumpulan/OrganisasiSosial

2. Tanda Daftar Yayasan y.

3. Izin Kegiatan Yayasan ,/

4. Izin Pendirian Panti. Sosial ,/

5. Izin Pendirian Panti Non Sosial v6. Izin Pendirian Pusaka y

7. Izin Pendirian Panti Pijat Tuna ,/

Netra8. Izin Pendirian Taman Anak ,/

Seiahtera9. Izin Teknis Lembaga v

Keseiahteraan Sosial Asinq10. Izin Melaksanakan Kegiatan ,/

Pengumpulan Uang danBaranQ

11. Rekomendasi Perizinan .,/

Tenaga Ke~a Asing di BidangKeseiahteraan Sosial

12. Rekomendasi Undian Gratis y

Berhadiah

K. Ketenagakerjaan danKetran.smiqrasian1. Perizinan penggunaan ,/

pesawat instalasi, mesin,peralatan, bahan, barang dan.oroduksi teknis lainnva

22

Cakupan Kewenarigan Penandatanganan


Kecamatan2. Perizinan dan pendaftaran ./

Lembaaa Pelatihan Keria. 3. Iziil kelayakan tempat ./

penampungan calon tenagakeria Indonesia

4. Izin operasional perusahaan ./oenvedia iasa oekeria/buruh

5. Perpanjangan izin ./memperkerjakan Tenaga KerjaAsing (IMTA) dan pengesahanperpanjangan rencanapenggunaan tenaga kerjaasina-IRPTKAl

6. Izin operasionaJ lembaga ./pelayanan penempatan tenagakeria oenvandana cacat

7. Jzin pembentukan kantor ./cabang pelaksana ..penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta

8. Izin operasionallembaga ./penyedia dan penyalurPramuwisma

9. Jzin Usaha Lembaga ./.Penempatan Tenaga KerjaSwasta (LPPTKS) Antar KerjaLokaiIAKL) .

10. Rekomendasi untuk penerbitan ./ ..surat izin usaha LembagaPenempatan Tenaga KerjaSwasta (LPPTKS) Antar KerjaAntar Daerah IAKADl

11. Izin pemakaian pesawat uap ./

12. Jzin pemakaian pesawat lift ./

23

, Cakupan Kewenangan Penandatanganan



Kecamatan .13.lzin pem:.lkaian pesawal .,/

anQkul dan anQkal14. Izin pemakaian pl:'sawal .,/

tenaQa oroduksi15, Izin pemakaian inslalasi ,lislrik, .(

inslala'si penyalur pelir daninslalasi alarm kebakaran

16. Izin pemakaian mesin .,/

17. Izin pemakaian bejana lekan .,/

18.lzin pemakaian bahan .,/

berbahaya dan beracun19. Penerbilan pengesahan panilia .,/

pembina keselamalan dankesehalan kerja (P2K3), sertasertifikasi PetugasKeseJamalan dan KesehalanKeria Kimia (K3 Kimial

20. Rekomendasi unluk penerbilan .,/Sural Izin PelaksanaPenempalan TKI Swasta(SIPPTKIS)

21. Surat perselujuan pendirian .,/bursa keria khusus

22. Pembualan kartu pencari .,/keria/kartu kuninQ'(AK 1)

23. Rekomendasi pembualan .,/oasoor TKI

24. Izin rekrulmen dan seleksi .,/calon TKI

25. Pengesahan peraturan v"perusahaan serta pembualandan pendaftaran perjanjiankeria bersama

26. Pendaftaran perjanjian v"oenyedia lasa pekeria/buruh

24




27. Pendaftaran perjanjian ./pemboronqan pekeriaan

28. Wajib lapor ketenagakerjaan ./perusahaan

L. Koperasi, Serta Usaha Mikro,Kecil dan Menengah1. Pengesahan Badan Hukum . ./

Kooerasi

M. Penanaman Modal1. Izin Prinsip Penanaman Modal ./

Dalam Neaeri (PMDN\2. Izin Prinsip Perubahan ./

Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN\

3. Izin Prinsip Perluasan ./Penanaman Modal Dalam

-Neaeri (PMDN\4. Izin Prinsip Penggabungan ./

(Merger) Penanaman ModalDalam Neaeri (PMDN\

5. Izin Usaha Penanaman Modal ./Dal<3m Neaeri (PMDN)

6. Izin Usaha Perubahan ./..

Penanaman Modal DalamNeaeri (PMON)

7. Izin Usaha Perluasan ./Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN)

8. Izin Usaha Penggabungan ./(Merger) Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN)

25

Cakupan Keweriangan Penandatanganan.


Kepal;l BPTSP Kepala KPTSP PTSPPTSP Kelurahan

Kecamatan9. Izin Pembukaan Kantor .,/

Cabang Penanaman ModalDalam Negeri(PMDN)/Penanaman ModalAsing (PMA)

N. Kebudayaan dan Pariwisata1. Tanda Daftar Pengelolaan .,/

Pemandian Air Panas· Alami /Suatan

2. Tanda Daftar Pengelolaan .,/

Peninggalan Sejarah danPurbakala, berupa candi,keratin, prasasli, petilasan danbangunan kuno

3. Tanda Daftar Pengelolaan .,/Museum

4. Tanda Daftar Pengelolaan .,/

Pemukiman dan/atauLinokungan Adat .

5. Tanda Daftar Pengelolaan .,/Obiek Ziarah

.6. Tanda Daftar Kawasan .,/Pariwisata

7. Tanda Daftar Angkutan Kereta .,/Api Wisata

8. Tanda Daftar Angkutan Sungai .,/dan Danau Wisata

9. Tanda Daftar Angkutan Laut .,/

Domestik Wisata10. Tanda Daftar Angkutan Laut .,/

Internasional Wisata11.Tanda Daftar Usaha Biro .,/

Perialanan Wisata (BPW)

26.

Cakupan Kewenangan Penandatanganan ..


Kecamatan12. Tanda Daftar Usaha Cabang ./

Biro Perjalanan Wisata(CBPWl .

13. Tanda Daftar Usaha Agen ./Perialanan Wisata (APWl .

14. Tanda Daftar Usaha Sales ./Counter/Gerai Jual

15. Tanda Daftar RestoranlCafe ./

16. Tanda DaftarRumah Makan ./

17. Tanda Daftar Bar (Rumah ./Minum)

18. Tanda Daftar Pusat Penjualan ./Makanan (Food Court)

19. Tanda Daftar Kedai Kopi ./(Coffee Housel

20. Tanda Daftar Jasa Boga ./(Caterinq)

21 . Tanda Daftar Kantin I Cafetaria ./22. Tanda Daftar Bakery ./23. Tanda Daftar Coffee Shop ./

24. Tanda Daftar Restoran ./Beraerak (Mobile Restaurant)

25. Tanda Daftar Restoran ./Teraouna

26. Tanda Daftar Hotel Bintang ./27. Tanda Daftar Hotel Melati 1 ./

28. Tanda Daftar Hotel Melati 2 . ./29. Tanda Daftar Hotel Melati 3 ./

30. Tanda Daftar Pondok Wisata· ./(Collaae) .

31. Tanda Daftar Resort wisata ./32. Tanda Daftar Motel ./

27

Cakupan Kewenangan PenandatilOganan

No. Bidang/Jenis Kepala SatlakKepala Satlak Ket.

Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP PTSP KelurahanKecamatan

33. Tanda . Daftar H~Jnian Wisata v'(service aoartment)

34. Tanda Daftar Hotel Terapling . v'35. Tanda Daftar Bumi v'

Perkemahan36. Tanda Daftar Persinggahan v'

Karavan37. Tanda Daftar Penginapan v'

Remaia (Graha Wisata\38. Tanda Daftar Wisma v'39. Tanda Daftar Gelanggang v'

Olahraoa Lapanqan Golf·40. Tanda Daftar Gelanggang v'

Olahraoa Bola Sodok !Billiard)41. Tanda Daftar Gelanggang v'

Olahraaa Laoanaan Tenis42. Tanda Daftar Gelanggang v'

Olahraga Bola Gelinding(Bowlina)

43. Tanda Daftar Gelanggang v'Olahrana Renanq

44. Tanda Daftar Pusat Olahraga v'(Soort Center)

45. Tanda Daftar Pusat Kesegaran v'Jasmani

46. Tanda Daftar Arena Latihan v'Golf

47. Tanda Daftar Gelanggang v'Olahraaa Seluncur

48. Tanda Daftar Kolam v'Pernancinaan

49. Tanda Daftar Pangkas Rambut v'atau BarbershoD

50. Tanda Daftar Bioskop v'

28

Cakupan Kewenangan Penandatanganan, ,

Kepala Satlak Ket.No Bidang/Jenis Kepala SatlakKepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP PTSP Kelurahan

Kecamatan51, Tanda Daftar Sanggar Seni ./

52. Tanda Daftar Galeri Seni ./53.Tanda Daftar Gedung ./

Pertuniukan Seni54~Tanda Daftar Permainan ./

Ketangkasan (permainanmanuallmekanik/elektronik)untuk orana dewasa

55. Tanda Daftar Sarana Rekreasi ./Keluarga (Permainan manual! .'

mekanik/eletranik) untuk anak-anak dan/atau keluaraa

56, Tanda Daftar Hiburan Kelab ,/

Malam57. Tanda Daftar Diskotik ,/

58. Tanda Daftar Musik Hidup ,/

59. Tanda Daftar Pub ,/

60. Tanda Daftar Griya Pijat ,/

61. Tanda Daftar Panti Mandi Uap ,/

62. Tanda Daftar Taman ,/

Maraasatwa63. Tanda Daftar Taman Rekreasi ./

64. Tanda Daftar Taman Bertema ,/

65. Tanda Daftar Karaoke ,/

66. Tanda Daftar Jasa Impresariatl ,/

Pramotar67. Tanda Daftar Pertunjukan ,/

'Temoorer68. Tanda Daftar Jasa ,/

Penyelenggaraan Pertemuan,perjalanan, insentif, k'anferensidan Pameran

29.

Cakupan Kewenangan Penaildatanganan



69. Tanda Daftar Jasa Fasilitas ./Theater

70. Tanda Daftar Jasa Fasilitasi ./Konvensi dan Pameran

71. Tanda Daftar Jasa Ruang ./Perlemuan Eksekutif

72. Tanda Daftar Jasa Informasi ./Pariwisata

73. Tanda Daftar Jasa Manajemen ./Hotel

74. Tanda DaftarWisata Selam ./

75. Tanda Daftar Wisata Perahu ./Lavar

76. Tanda Daftar Wisata ./Memancina

77. Tanda Daftar Wisata Sel<3ncar ./78. Tanda Daftar Dermaga Bahari ./79. Tanda Daftar Wisata Sungai, ./

Danau atau Waduk untuk jenisWisata Davuna

80. Surat Rekomendasi Izin ./Temporer (konser, Festival,Bazar, Film)

o. Kepemudaan dan KeolahraQaan1. Rekomendasi ./

Penyelenggaraan KegiatanKeolahragaan danKeoemudaan

2. Rekomendasi Operasional 0(Prasarana dan SaranaOlahraoa

30


No Bidang/Jenis Kepala Satlak .Kepala Satlak Ket.Kepala BPT5P Kepala KPTSP PTSP PTSP Kelurahan

KecamatanP. Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negerii. Rekomendasi RisetlPenelitian ../2. Perpanjangan Rekomendasi ../

RisetlPenelitian3. Rekomendasi Pemantauan ../

Orang Asing, OrganisasiMasyar.akat Asing dan TenagaKeria Asina

4. Izin Penelitian ../

Q. Perpustakaan-

R. Komunikasi dan Informatika1. Rekomendasi Jasa Titipan . ../2. Rekomendasi Radio Siaran ../

3. Rekomendasi Televisi Siaran ../4. Izin Jasa Titipan (Kantor ../

Cabana) .5. Izin Penempatan Perangkat ../

Telekounikasi6. Izin Jasa Titipan (Kantor Agen) ../7. Izin Warung Internet ../8. Izin Warung Telekomunikasi ../9. Surat Keterangan Instalasi ../

Penyalur Petir pada MenaraTelekomunikasi

10. Surat Keterangan Instalasi ../Genset pada MenaraTelekomunikasi

11. Izin Penggelaran Kabel ../Telekomunikasi

31


No BidaJig/Jenis Kepala SatlakKepala Satlak .Ket.

Kepala BPTSP Kepala KPTSP PTSP . PTSP KelurahanKecamatan

12. Pendl.dikan pengusahaan ahli ../oeroosan dan/alau iasa titioan

13. Izin usaha perdagangan ../alaVoeranokal lelekomunikasi

s. Pertanian dan KetahananPanaan-

T. Kehutanan1. Izin Usaha Industri Primer (\ ../

Hasil Hutan Kavu IIUIPHHK2. Izin Usaha Industri Primer ../

Hasil Hulan Bukan KayuIIUIPHHBK\

3. Industri Pengolahan Kayu ../Laniutan (IPKL

4. Tempal Penampungan ../Terdaftar ITPT\'

5. Penetapan Nomor Seri Faktur ../Kavu Olahan (FA-KO)

6. Penelapan Pelugas Penerbit ../Faklur Kavu Olahan

7. Industri Pengolahan Kayu ../Teroadu IIPKTl

8. Tempat Penimbunan Kayu ../Antai'a ITPK Anlara \

9. Surat Keterangan Asal-Usul ../Kavu (SKAU)

10. Rekomendasi Pengajuan ../Pengakuan Sebagai ETPIK(Eksportir Terdaftar ProdukIndustri Kehulananl

32

Cakupan Kewenlmgan Penandatanganan



Kecamatan11. Izin Usaha Pengumpull .,/

Pengedar Sarang BurungWalet

12. Izin Pengedar/Penampung .,/

TSL Y:mgTic;lak Dilindungi danNon Appendix CITES

13. Rekomendasi Permohonan .,/

Izin dan Perpanjangan IzinLembaqa Konservasi

14.RekomendasiPermohonan ./Izin Penggunaari KawasanHutan

15. Rekomendasi Calon Lahan .,/

Kompensasi PenggunaanKawasan Hutan

U. Energi dan Sumber DayaMineral1. Izin Pengusahaan SPBUI .,/

SPBG/SPB Industril SPBLiquid-Propane-Gasl SPBNeJayanl SPB Bunker

2. Izin Pembukaan Kantor .,/

Perwakilan Asing (KPA) bidangMigas

3. Izin Usaha Jasa Penunjang .,/ .. . .Migas (IUJPMI

4. Izin Pembangkit Genset (Izin .,/

Usaha Kepentingan Umum/lzinUsaha Kepentingan Sendiri(JUKU/lUKS))

5. Tanda·Daftar Genset .,/

6. Izin Usaha Jasa Penunjang .,/

Listrik (IUJPU

33

Cakupan Kewenangan fle~andatanganan



.KecamatanV. Kelautan dan Perikanan

1. Sural Izin Penangkapan Ikan .,/

ISIPIl .2. Sural Izin Kapal Pengangkul .,/

Ikan ISIKPD . .3. Kartu Tanda Pengenal .,/

Nelavan Andon IKTPNAI4. Tanda Daftar Usaha Perikanan .,/

ITDUPl5. Rekomendasi Impor Hasil .,/

Perikanan6. Rekomendasi Sertifikal .,/

Kelavakan PenQolahan ISKPl7. Sural Izin Usaha Perikanan .,/

ISIUPl Budidava8. Rekomendasi Impor Ikan Hias .,/

dan Tanaman Air9. Rekomendasi Impor Benih .,/

Ikan10. Rekomendasi Impor Pakan .,/

Ikan11. Rekomendasi Impor Induk Ikan .,/

12. Rekomendasi Imporlkan .,/

HiduD13. Tanda Pencatatan Kapal .,/

Perikanan (TPKP) di bawah 10 .GT

W. Peterna.kan1. Izin Praktek Dokter Hewan .,/

2. Tanda Izin Usaha Klinik Hewan .,/

3. Izin Distributor Obat Hewan .,/

34




Kecamatan.4. Rekomendasi Izin Usaha v'

sebagai Importir, Produsen dan,EksDor.ir Obat Hewan .

5. Izin Tempat Sementara v'Penampungan Hewan

6. Rekomendasi Instalasi v'Karantina Hewan Sementara(IKHS\ .

7. Izin Pemasukan Ternak -. v'8. R.ekomendasi v'

Pemasukan/PengeluaranHewan Kesayangan danEksotik dari dan ke luar neaeri

9. Rekomefldasi v'Pemasukan/PengeluaranUnaaas dan dan ke luar neaen

10.Surat Keterangan v'Pemasukan/Pengeluaranhewan kesayangan, unggasdan eksotik

11.Surat Keterailgan Kesehatan v'Hewan

12.lzin Depo/Petshop Obat Hewan v'13.lzin Toko Obat Hewan v'14.lzin Pemasukanl Pengeluaran v'

Daaina·. .15.lzin Distributor Daging v'16.lzin Toko Dagingl Swalayan v'17.lzin Usaha Pengolahan Daging v'18. Kartu Tanda Berjualan Daging v'19.1zin Usaha Pemotongan v'

Ternak20.lzin Pengangkutan Daging v'

35




Kecamatan21.lzin Usaha Persusuan 0('

22. Rekcmendasi Import Prcduk 0('

'Hewan23. Rekomendasi Teknis 0('

Kesmavet24. Rekomendasi Instalasi 0('

Karantina Produk HewanSementara

25. Sertifikat Nomor Kontrol 0('

Veteriner26. Surat Keterangan Kesehatan 0('

Produk Hewan27. Rekomendasi Import Bahan v'

Baku Pakan Ternak28. Rekomendasi Import Pakan "

Hewan Kesavanoan29. Rekomendasi Usaha 0(',

Pengolahan Tulang dan BuluAvam

30. Rekomendasi Instalasi v'Karantina Pakan HewanSementara

X. Perdaganaan1. Surat Izin Usaha Perdagangan Skala Usaha Skala Usaha kecil, Skala Usaha Mikro

(SIUP) Menengah, Basar dengan kekayaan dengan kekayaandengar] kekayaan' bersih bersih <bersih > Rp.50.000.000,- ,Rp.50.000.000,-Rp.500.000.000,- s.d. Tidak termasukTidak termasuk Rp.500.000.000,- bangunan danbangunan dan tempat Tidak termasuk tempat usahausaha bangunan dan

tempat usaha

36

Cakupan Kewenangan. Penandatanganan



2. Sural Izin Usaha Perdagangan v"Minuman Beralkohol (SIUP-MBI .

3. Tanda Oaftar Perusahaan v". (TOP)

4. Tanda Daftar Gudang (TOG) v"

5. Angka Pengenal Importir (API) v"

6. Sural Kelerangan Asal (SKA) v"

7. Sural Tanda Pendaftaran v"Waralaba (STPW)

8. Izin Penyelenggaraan Usaha >2000 m2 200-2000 m2 < 200 m2Perpasaran Swasla

9. Perpanjangan Izin >2000 m2 200-2000 m2 < 200 m2Penyelenggaraan UsahaPerpasaran Swasta

Y. Perindustrian1. Izin Usaha Industri (lUI) Nilai inveslasi Nilai investasi

perusahaan >. Rp. perusahaan10.000.000.000,- Rp.200.000.000.-tidak termasuk tanah s.d. Rp.dan bangunan tempat 10.000.000.000,-usaha tidak lermasuk

tanah danbangunan tempal

·usaha2. Tanda Oaftar Industri (TDI) Nilai inveslasi

perusahaan< Rp.200.000.000,-lidak lermasuktanah danb,mgunan lempalusaha

3. Izin Perluasan v"

37




Z. Pembanaunan1. Izin Tempal Usaha • Luas lahan > 200 • Luas lahan 100 • Luas lahan <

berdasarkan Undang-Undang m2 ,m2 s.d. 200 m2 100 m2

Gangguan • Skala usaha • Skala usaha • Skala usahamenenqah, besar kecil mikro

2. Daftar Ulclng Izin Tempal • Luas lahan > 200 • Luas lahan 100 • Luas lahan <Usaha berdasarkan Undang- m2 m2 s.d. 200 m2 100 m2

Undang Gangguan • Skala usaha • Skala usaha • Skala usahamenengah, besar kecil mikro

3. izin perluasan lempal usaha • Luas lahan > 200 • Luas lahan 100 • Luas lahan <berdasarkan undang-undang m2 m2 s.d. 200 m2 100 m2

gangguan; • Skala usaha • Skala usaha • Skala usahamenengah besar kecil mikro

4. Pengganlian Sural Izin Tempal • Luas lahan > 200 • Luas lahan 100 • Luas lahan <Usaha berdasarkan Undang- m2 m2 s.d. 200 m2 100 m2

Undang Gangguan Karena • Skala usaha • Skala usaha • Skala usahaHilang/Rusak ,. menengah, besar keeil mikro

5. Balik Nama/Ganli Merk Sural • Luas lahan > 200 • Luas lahan 100 • Luas lahan <Izin Tempal Usaha m2 m2 s.d. 200 m2 100 m2

berdasarkan Undang-Undang • Skala usaha • Skala usaha • Skala usahaGangguan menenqah, besar keeil mikro

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Documents

isalinan i peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta