RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN

(RPP)

Mata Pelajaran : IPAKelas/Semester : XII/GenapPertemuan Ke- : 1xpertemuanAlokasi Waktu : 2 x 45 menitStandar Kompetensi : 3. Memahami komponen ekosistem serta peranan manusia dalam

menjaga keseimbangan lingkungan dan AmdalKompetensi Dasar : Mendeskripsikan AMDALIndikator : 3.3 Kebijaksanaan Lingkungan di Indonesia dijelaskan dalam

hubungannya dengan kegiatan pembangunan

I. Tujuan Pembelajaran : Di harapkan setelah pembelajaran selesai, siswa dapat mengetahui kebijaksanaan Lingkungan di Indonesia dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan

II. Materi Ajar : Kebijakan Lingkungan di Indonesia

AMDAL dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia

Secara resmi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) lahir di Amerika Serikat pada tahun 1969 berbarengan dengan diundangkannya Undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat atau lebih dikenal sebagai National Environmental Policy Act (NEPA) dan mulai efektif berlaku pada tgl. 01 Januari 1970. Pada p asal 102 (2) menyebutkan: Semua usulan legeslasi (RUU) dan aktivitas Pemerintah Federal yang besar dan diperkirakan punya dampak penting terhadap lingkungan harus disertai laporan “Environmental Impact Assessment”. Istilah “environmental” di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi lingkungan, dan “Impact” diterjemahkan sebagai pengaruh dan Dampak.

Di Indonesia AMDAL secara resmi baru diakui pada tahun 1982 dengan di undangkannya Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 ayat (10) UU No.4 tahun 1982 disebutkan bahwa: Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Tujuan fundamental AMDAL adalah untuk internalisasi pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan, pembuatan program dan pengambilan keputusan. Pasal 15 (1) dan pasal 18 (1), UU No. 23/1997 (penyempurnaan PP No. 51 th 1993 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Hal ini kemudian ditegaskan dalam pasal 3 PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menyebutkan bahwa dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: a) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.b) Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui. c) Proses dan kajian yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya. d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan

buatan, serta lingkungan sumberdaya.e) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi

sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.f) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renikg) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati

h) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup

i) Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertahanan negara

Proses keterbukaan informasi dijamin oleh kebijakan, di mana pasal 33 PP No. 27/1999 menegaskan kewajiban pemrakarsa untuk mengumunkan kepada publik dan saran, pendapat, masukan publik wajib untuk dikaji dan dipertimbangkan dalam AMDAL. Dan pasal 34 menegaskan bagi kelompok rakyat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Maksud dan tujuan dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk :

a) Melindungi kepentingan masyarakat;b) Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau

kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan;

c) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan

d) Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Di mana prinsip dasar pelaksanaannya menganut:a) Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat,b) Transparansi dalam pengambilan keputusan,c) Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan d) Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Dokumen AMDAL (kelayakan lingkungan hidup) yang merupakan bagian dari kelayakan teknis finansial-ekonomi (pasal 2 PP No. 27/1999) selanjutnya merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 7 PP No. 27/1999).

Bagi kegiatan yang diragukan dampak pentingnya, dilakukan proses penapisan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut berdampak penting atau tidak. Bagi rencana kegiatan yang tidak ada dampak pentingnya, dalam rangka menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan diharuskan melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Dokumen AMDAL merupakan dokumen publik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektoral, lintas disiplin, dan dimungkinkan lintas teritorial administratif. Dokumen AMDAL terdiri dari : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL). Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Dari sisi akademisi ataupun para ahli yang terlibat dalam penyusun maupun penilai AMDAL, sangat penting untuk kembali membuka ulang pemikiran agar tidak terjebak pada kepentingan kehidupan saat ini semata.

Penilaian AMDAL dilakukan oleh komisi Penilai AMDAL dibantu dengan tim teknis. Komisi penilai dibentuk di tingkat pusat oleh Menteri; di tingkat daerah oleh Gubernur. Tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugasnya, komisi penilai pusat dibantu oleh tim teknis dari masing-masing sektor. Komisi penilai menyerahkan hasil penilaiannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dijadikan dasar keputusan atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Komisi penilai pusat berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria : usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan

negara; usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah

tingkat I usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara kesatuan Republik Indonesia

dengan negara lain;

Komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang diluar kriteria sebagaimana dimaksud di atas. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:a) Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1

langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL .b) Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 11 Tahun 2006. c) Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL,

sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002.d) Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH

NO. 08/2006. e) Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008.

III. Metode Pembelajaran:

Metode Pembelajaran :

Penugasan Pengamatan/Observasi Diskusi Kelompok Simulasi Kelompok Presentasi Kelompok

IV. Langkah-langkah Pembelajaran

A. Kegiatan Awal : (10 Menit)

1) Memberi salam, berdoa dengan tujuan penanaman pembiasaan pada diri siswa bahwa pengembangan diri hendaknya selaras antara imtaq dan iptek

2) Tegur sapa, mengabsen3) Mengkondisikan siswa, apersepsi4) Menjelaskan topik dan manfaat indikator yang akan dipelajari5) Memotivasi siswa6) Menjelaskan tentang strategi pembelajaran serta cara penilaian yang akan dilakukan

terkait dengan kompetensi yang dipelajari

B. Kegiatan Inti: ( 70 Menit)

1) Siswa berkelompok menjadi 3 kelompok (berdasarkan urutan abjad) dibimbing oleh guru

2) Guru membagikan lembaran materi ajar untuk tiap-tiap kelompok, dan memberikan waktu 20 menit kepada siswa untuk memahami materi ajar

3) Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada semua kelompok tentang Pentingnya Kebijakan Lingkungan terhadap negara yang sedang membangun.

4) Setiap kelompok mendiskusikan Pentingnya Kebijakan Lingkungan terhadap negara yang sedang membangun

5) Hasil diskusi dicatat pada buku tugas setelah diskusi kelompok6) Satu orang siswa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya,

guru membimbing jalanya diskusi dan mengontrol suasana belajar agar tetap kondusif7) Kelompok lainnya menanggapi dan mengajukan pertanyaan, guru meluruskan jika

terjadi penyimpangan dari topik pembahasan8) Setiap kelompok diwajibkan menyiapkan minimal 2 pertanyaan9) Menggugah kembali ingatan siswa pada materi yang telah dipelajari (penguatan) 10) Guru memberikan pujian/reward kepada kelompok yang berusaha tampil dengan

baik

C. Kegiatan Akhir: (10 Menit)

1) Siswa membuat kesimpulan dibimbing oleh guru2) Memberikan PR3) Guru menjelaskan kegiatan lanjutan untuk pertemuan minggu depan 4) Menutup pembelajaran5) Pembelajaran ditutup dengan doa

V. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMK dan MAK kelas XII 2008, Penerbit Erlangga

karangan Mieke Miarsyah dkk. Hal 45

VI. Penilaian:

PR

1. Jelaskan aspek apa saja yang berperan dalam perumusan kebijakan lingkungan?(skor 20)

Jawab:

Dalam proses perumusan kebijakan lingkungan, aspek yang berperan yaitu aspek sosial-ekonnomi, politik, dan lingkungan

2. Sebutkan dan jelaskan kebijakan lingkungan yang ada di indonesia?(Skor 50)

Jawab:

UU No. 23 Tahun 1997 PP No. 27 Tahun 1999 KEPMENLH No. 17 Tahun 2001

3. Mengapa pemerintah perlu membuat Kebijakan Lingkungan dalampembangunan?(Skor 30)Jawab:

Untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. Dalam menjaga keselarasan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, kebijakan pemerintah merupakan hal yang penting untuk dijadikan acuan dalam penerapan danpelaksanaan pembangunan.

Pelepat Ilir, 2012

Mengetahui

Kepala SMK Bangun Nusantara Guru Bidang Studi

Drs. Agus Supanto Agus Suprayitno, S.Pd