Investigasi Pengadaan

Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan

publik. Seperti yang dilaporkan oleh majalah Tempo dugaan korupsi di BUMN per 17

Oktober 2005, dari 17 BUMN dengan 30 dugaan kasus korupsi, 10 BUMN dengan 15 kassus

diantaranya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Setiap tahunpun BPK dan BPKP

melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi.

Pengadaan Publik – Sumber Utama kebocoran Negara

Secara luas, sistem pengadaan publik Indonesia diyakini merupakan sumber utama

bagi kebocoran anggaran yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan

sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin Indonesia. Namun,

suatu sistem pengadaan efektif harus dipusatkan pada upaya untuk memastikan bahwa dana

publik dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan efektivitas pembangunan. Apabila suatu

sistem pengadaan berfungsi baik, dipastikan pembelian barang akan bersaing dan efektif.

Supaya berfungsi efektif, suatu rezim pengadaan perlu mencakup ciri-ciri :

Kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan diantara lain mewajibkan

pemasangan iklan yang luas tentang kesempatan-kesempatan penawaran, pengungkapan

sebelumnya tentang semua kriteria untuk mendapatkan kontrak, pemberian kontrak yang

didasarkan atas kriteria yang objektif bagi penawar yang dinilai paling rendah,

pemaparan publik bagi penawaran-penawaran itu, akses terhadap mekanisme peninjauan

untuk keluhan penawar, pengungkapan publik dari hasil-hasil proses pengadaan dan

pemeliharaan catatan lengkap tentang seluruh proses tersebut.

Kejelasan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas fungsional, termasuk penunjukan

tanggung jawab yang jelas atas pengelolaan proses pengadaan, memastikan bahwa

aturan-aturan yang ditaati dan mengenakan sanksi-sanksi jika aturan-aturan itu dilanggar.

Suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk kebijakan pengadaan dan pengawasan

penerapan tepat dari kebijakan tersebut. Secara ideal,badan ini jangan bertanggung jawab

pula untuk mengelola proses pengadaan. Badan tersebut harus memiliki wewenang dan

independensi untuk bertindak tanpa takut atau pilih kasih dalam menjalankan tanggung

jawabnya.

Suatu mekanisme penegakan. Tanpa penegakan, kejelasan aturan, dan fungsi tidak ada

artinya. Badan audit pemerintah harus dilatih untuk mengaudit pengadaan publik dan

memulai tindakan terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan. Pemerintah perlu

menetapkan mekanisme-mekanisme yang memiliki kepercayaan penuh dari para

pegawai.

Staf pengadaan yang terlatih baik, kunci untuk memastikan sistem pengadaan yang sehat.

Sistem Pengadaan Indonesia tidak Berfungsi

Kajian Pengadaan Nasional Bank Dunia untuk Indonesia menyimpulkan bahwa

sistem pengadaan tidak berfungsi dengan baik. Sistem pengadaan tidak dipacu oleh pasar,

rentan terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan, dan menurunkan nilai yang dibayar dari

dana-dana publik.

Sistem pengadaan tidak berfungsi dikarenakan adanya praktik-praktik kolusif yang

melibatkan pejabat-pejabat pemerintah. Kolusi tersebut dilakukan dengan cara melakukan

pemasangan iklan secara terbatas, prosedur penawaran tidak bersaing, dll. Selama

pelaksanaan kontrak, para pelaku bisa berkolusi melalui administrasi kontrak yang buruk

tagihan lebih atau kurang, pengungkapan-pengungkapan tidak akurat, dan transaksi lain yang

sejenis.

Mengapa Kerangka Akuntabilitas untuk Pengadaan Gagal

1. Kerangka Hukum Cacat

- Para eksekutif Pemerintahan gagal menyediakan kerangka hukum yang efektif.

- Tidak ada undang-undang pengadaan nasional selain undang-undang konstruksi

- Keppres yang mengatur pengadaan diluar konstruksi (UU No. 18/2000) mempunyai

kelemahan-kelemahan, yaitu Keppres tersebut memungkinkan kebijaksanaan cukup

besar untuk menghindari pengadaan kompetitif melalui “belanja” serta “pengontrakan

langsung”, tidak mewajbkan lelang dan pemberian kontrak yang dipublikasikan secara

luas, gagal mengunci prosedur-prosedur bagi penawar yang kecewa untuk

mendaftarkan keluhan, dan tidak mewajibkan sanksi-sanksi wajib terhadap

perusahaan-perusahaan yang ditemukan terlibat dalam kolusi atau mal praktik lainnya.

2. Pemerintah tidak Terorganisasi untuk Menangani Pengadaan

Pemerintah tidak mempunyai badan yang jelas harus bertanggung jawab untuk kebijakan

dan pematuhan pengadaan publik. Pengadaan itu sendiri terutama dikelola oleh

manajemen proyek (Pimpro).

3. Insentif-insentif Terdistorsi

Akibat pamong praja yang dikelola dengan buruk dan peradilan yang lemah, kerangka

insentif melenceng jauh sehingga tidak ada imbalan untuk efisiensi dan kejujuran dan

tidak ada hukuman untuk korupsi. Baik Pimpro maupun anggota panitia lelang

menghadapi insentif-insentif kuat untuk berpartisipasi dalam korupsi dan kolusi.

4. Pengadaan dilakukan di Balik Pintu tertutup

Sebagian besar proses tersebut berlangsung di balik pintu tertutup. Hasil-hasil penawaran

berikut pembenaran yang sesuai dengan pemenangan penawaran tidak diumumkan.

5. Pengauditan Lemah

Auditor Pemerintah kurang mengenal aturan dan prinsip pengadaan. Keengganan untuk

menerapkan sanksi-sanksi administratif terhadap pegawai negeri yang ketahuan

berkolusi dengan lingkaran-lingkaran penawar berarti bahwa secara efektif tidak ada

mekanisme penegakan.

Investigasi Pengadaan

Dalam kasus fraud pengadaan barang, adanya sistem :tender terbuka” tidak akan

dapat menghalangi terjadinya fraud. Hal tersebut dikarenakan adanya kolusi antara pejabat

atau pegawai dari lembaga yang bersangkutan dengan pihak supplier. Adanya dokumentasi

yang rapi pun seringkali berhasil mengelabuhi auditor. Karena itu auditor harus menerapkan

professional skepticism-nya.

Jika pengadaan barang dilakukan dengan sistem tender terbuka, maka akan ada tiga

tahapan, yaitu tahap pratender, tahap penawaran dan negosiasi, dan tahap pelaksanaan dan

penyelesaian administratif. Auditor harus paham seluk beluk dan potensi fraud yang terjadi

pada setiap tahap. Berikut penjelasan lebih lanjutnya :

1. Tahap Pratender

Dalam tahap ini, umum terjadi kegiatan :

a. Pemahaman mengenai kebutuhan perusahaan atau lembaga akan barang atau jasa

yang akan dibeli

b. Pengumuman mengenai nilai perusahaan atau lembaga itu untuk membuat kontrak

pengadaan barang atau jasa

c. Penyusunan spesifikasi

d. Penentuan mengenai kriteria pemenang

Fraud yang mungkin terjadi adalah dalam penentuan kebutuhan dan dalam

penentuan spek. Tanda-tanda yang perlu dikenali auditor adalah :

Orang dalam memberikan informasi atau nasihat yang menguntungkan satu

kontraktor

Pembeli menggunakan jasa konsultasi, masukan, atau spek yang dibuat oleh

kontraktor yang diunggulkan. Hal ini juga sering dijumpai dalam pengadaan jasa

konsultasi.

Pembeli membolehkan konsultan yang ikut dalam penentuan dan pengembangan

spek, menjadi subkontraktor atau konsultan dalam proyek itu.

Biaya dipecah-pecah dan disebarkan ke bermacam akun atau perincian sehingga lolos

dari review.

Pejabat sengaja membuat spek yang tidak konsisten dengan spek sebelumnya untuk

pengadaan serupa. Alasannya bisa bermacam-macam, misalnya “kita terdesak waktu”

atau “ini sellers market”.

2. Tahap Penawaran dan Negosiasi

Skema fraud dalam tahap ini berupa persengkokolan antara pembeli dan kontraktor yang

diunggulkan dan kontraktor “pendamping” atau “pemantas” yang meramaikan proses

penawaran. Di permukaan, proses tender terlihat sah karena peserta tender cukup banyak

dan bahkan melimpah.

3. Tahap Pelaksanaan dan Penyelesaian Administratif

Skema fraud dalam tahap ini adalah subtitusi atau penggantian produk dan “kekeliruan”

dalam perhitungan pembebanan. Untuk mendeteksi adanya fraud dalam tahap ini auditor

harus melakukan :

Pengecekan secara rutin dan kunjungan mendadak

Me-review laporan inspeksi atau laporan laboratorium pengujian secara cermat

Uji produk di laboratorium independen

Review dokumen dan bandingkan dengan produk atau jasa yang diterima untuk

memastikan adanya kepatuhan.

Penilaian atas barang dan jasa yang diserahkan untuk memastikan bahwa ketentuan

yang disepakati telah dipenuhi, termasuk di dalamnya pengendalian mutu.