Internal Control - PP60

AUDIT INTERN PEMERINTAH

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

Ali MugionoInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Gedung Juanda II Lantai 7, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta – Telp. 021-385 3855+62818858716 - e-mail: [email protected]

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

AUDIT INTERN [email protected]

Background

UU no.17 / 2003 Tentang Keuangan Negara:Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Penjelasan: Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

UU no.17 / 2003 Tentang Keuangan Negara:Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Penjelasan: Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

UU no.1 / 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:P a s a l 5 8

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

UU no.1 / 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:Pasal 58(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

PP 60 / 2008 - SPIP

UU no.15 / 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraPasal 12Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

UU no.15 / 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraPasal 12Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.


Pasal 1: 1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 1:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

COSO-ICIF: Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: Effectiveness and efficiency of operations, Reliability of financial reporting ,Compliance with applicable laws and regulations .

Guidelines for Internal Control Standards for The Public Sector-INTOSAI 2004Internal control is “an integral process that effected by an entity’s management and personal and is designed to address risk and to provide reasonable assurance that in pursuit of the entity’s mission, the following general objectives are being achieved:Executing orderly, ethical, economical, efficient and effective operations; Fulfilling accountability obligations; Complying applicable laws and regulations; and Safeguarding resources againts loss, misuse and damage Guidelines for Internal Control Standards for The Public Sector-INTOSAI 2004Internal control is “an integral process that effected by an entity’s management and personal and is designed to address risk and to provide reasonable assurance that in pursuit of the entity’s mission, the following general objectives are being achieved:Executing orderly, ethical, economical, efficient and effective operations; Fulfilling accountability obligations; Complying applicable laws and regulations; and Safeguarding resources againts loss, misuse and damage

PP 60 / 2008 - SPIPDefinition


PP 60 / 2008 - SPIPMandate

Pasal 2:

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2:

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2:

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 2:

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Objectives


PP 60 / 2008 - SPIP

Pasal 3(1) SPIP terdiri atas unsur:

a. lingkungan pengendalian;b. penilaian risiko;c. kegiatan pengendalian;d. informasi dan komunikasi; dane. pemantauan pengendalian intern.

Components

(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

(integration of entity level and activity level)

Penjelasan:Unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara


PP 60 / 2008 - SPIPLingkungan Pengendalian

Pasal 4Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a. penegakan integritas dan nilai etika;b. komitmen terhadap kompetensi;c. kepemimpinan yang kondusif;d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan SDM;g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah

yang efektif; danh. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah

terkait.

(pasal 4-12)

Penjelasan:•Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.•Yang dimaksud dengan “lingkungan pengendalian” adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern.


PP 60 / 2008 - SPIPPenilaian Risiko

Pasal 131) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:a. identifikasi risiko; danb. analisis risiko.

3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

a. tujuan Instansi Pemerintah; danb. tujuan pada tingkatan kegiatan,dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(Pasal 13-17)

Penjelasan:• Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.• Yang dimaksud dengan “penilaian risiko” adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.


PP 60 / 2008 - SPIP

Pasal 18(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:a.kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi

Pemerintah;b.kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian

risiko;c.kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat

khusus Instansi Pemerintah;d.kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;e.prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang

ditetapkan secara tertulis; danf. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk

memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

(Pasal 18 -

40)

Kegiatan Pengendalian

Penjelasan:• Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi

Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan Organisasi.

• Yang dimaksud dengan “kegiatan pengendalian” adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.


PP 60 / 2008 - SPIPInformasi dan Komunikasi

Pasal 41Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomuni-kasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.Pasal 42(1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

wajib diseleng-garakan secara efektif.(2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; danb. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi

secara terus menerus.Penjelasan:• Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah

dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

• Yang dimaksud dengan “informasi” adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

• Yang dimaksud dengan “komunikasi” adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.


PP 60 / 2008 - SPIPPemantauan

Pasal 43(1)Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI.(2)Pemantauan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Penjelasan:• Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu

dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

• Yang dimaksud dengan “pemantauan pengendalian intern” adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

• Yang dimaksud dengan “pemantauan berkelanjutan” adalah penilaian atas mutu kinerja SPI secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan Instansi Pemerintah.

Pasal 44Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselengga-rakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.


PP 60 / 2008 - SPIPPasal 45

(1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI.

(2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal pemerintah.

(3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Penjelasan:• Yang dimaksud dengan “evaluasi terpisah” adalah penilaian atas mutu

kinerja SPI dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan.

• Evaluasi terpisah Instansi Pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya.

• Dalam melakukan evaluasi terpisah, apabila diperlukan, evaluator dapat menggunakan metode atau alat lain yang sesuai seperti pembandingan (benchmarking), kuesioner, bagan arus (flowchart), dan teknik kuantitatif.


PP 60 / 2008 - SPIPPenguatan Efektivitas Penyelenggaraan

SPIPPasal 47(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan

b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.Penjelasan• Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan

pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

• Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.


PP 60 / 2008 - SPIP

1. The Government Regulation No.60 year 2008 (PP60/2008) stated that mandate to implement internal control for the government activities is in order to achieve financial management effectivity, efficiency, transparency, and accountability. By using the 3 categories of COSO-ICIF objectives, describe a relationship between GR 60/2008 and COSO-ICIF.

2. In the subject of monitoring as mentioned in PP60/2008, what are the differences between On Going Monitoring and Separated Evaluation.

3. Concerning control activities, there are 3 types of controls: Preventive, Detective, and Corrective Control. Explain and construct a comparison between them.

4. What benefit will the organization get by implementing COSO ICIF and/ or PP60/2008?

5. Regarding the scope of controls, there are 2 types of control levels: entity level and activity/transactional level. Make a comparison, and illustrate some examples which are relevant in a tax office.

Assignment – # 04 (Indiviual)


PP 60 / 2008 - SPIP

Step No.

Step Description

Output Risk Exixting Control

Criteria of Evaluation

Test Proposed

- Explain the step of procedure

- Person involved (operator, supervisor, etc)

- Time and how many often the procedure operated

- Describe output (name, unit)

- Criteria involved

- Potential Risk could be happen (if any)

- Source of risk and cause

- Desciption of impact

- Risk Category

- Explain the existing control (if any)

- Type of control

- Person involved

- Application used

Explain how to decide whether the existing control is sufficient

Regarding activity/transactional level control, your group are demanded to evaluate one set of activity which is relevant in a tax office. Use a Simplified Risk Control Matrix (RCM), then propose an evaluation test.

Assignment – # 04a (Group)

Documents

Internal Control - PP60