Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Homerepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48453... · 2019. 11. 21. · Adis Suciawati. 11150480000006. “

v

ABSTRAK

Adis Suciawati. 11150480000006. “ SANKSI HUKUM TERHADAP HAKIM

PELANGGAR KODE ETIK PROFESI HAKIM ” (Studi analisis kasus Hakim

Rizet Benyamin Rafael).” Kosentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Program

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 1440H/2018M.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Sanksi Hukum

Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim Di Pengadilan Negeri

Kupang (Studi Kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael).

Penelitian ini menggunkan metode normatif yaitu dengan melakukan

penelitian menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mencari bahan-bahan

pustaka atau data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier. Metode pendekatan dengan cara memakai pendekatan

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dan pendekatan

kasus. Dalam analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan

menganalisis yang bertitik tolak pada dokumentasi ragam peristiwa, inforamasi

yang berwujud kasus, dan dokumentasi-dokumentasi tertulis.

Temuan dalam penelitian ini ada seorang hakim yang melanggar Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketika mengadili suatu perkara yang

berperkara adalah saudaranya yaitu keponakan hakim tersebut. Sanksi yang

diberikan kepada hakim tersebut diberhentikan dengan secara tidak hormat dari

jabatannya.

Kata kunci: Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik

Profesi Hakim

Pembimbing Skripsi : Dr. Soefyanto, S.H., M.M., M.H.

Daftar Pustaka : Tahun 1942 Sampai 2018

vi

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat

dan rahmat-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “SANKSI HUKUM

TERHADAP HAKIM PELANGGAR KODE ETIK PROFESI HAKIM ” (Studi

analisis kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael)” dapat diselesaikan dengan baik,

walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat proses penyusunan skripsi

ini. penelitian skripsi ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan,

bimbimgan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan

terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu

Hukum dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum Sekretaris Program Studi Ilmu

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Dr. Soefyanto, S.H., M.M., M.H. pembimbing skripsi yang sudah meluangkan

waktu, tenaga, dan pikirannya serta kesabarannya dalam membimbing peneliti,

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan tepat

waktu.

4. Kepala Urusan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif

Hidayatullah Jakarta, Kepala Pusat Perpustakaan Utama UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah menyediakan Fasilitas yang memadai guna

menyelesaikan skripsi ini.

5. Pihak-pihak lain yang membantu peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini.

Jakarta 11 September 2019

Peneliti

Adis Suciawati

vii

DAFTAR ISI

COVER JUDUL ........................................................................................................ i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ............................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ......................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ....................................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi

DAFTAR ISI .............................................................................................................. vii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah .......................... 5

C. Tujuan Penelitan dan Manfaat Penelitian ...................................... 6

D. Metode Penelitian .......................................................................... 7

E. Sistematika Penulisan .................................................................... 11

BAB II KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

A. Kerangka Konseptual .................................................................... 14

1. Kajian Kode Etik ...................................................................... 14

a. Hukum ................................................................................. 14

b. Moral .................................................................................... 16

c. Adat ...................................................................................... 17

2. Dampak Kode Etik .................................................................... 18

3. Tujuan Kode Etik. ..................................................................... 19

4. Pengertian Istilah Kode Etik dan Istilah Etika .......................... 21

5. Macam-Macam Sanksi Hukum ................................................. 24

B. Kerangka Teori ..................................................................................... 27

C. Tinjauan (riview) Kajian Terdahulu .............................................. 28

BAB III KASUS HAKIM RIZET BENYAMIN RAFAEL

PELANGGAR KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

HAKIM

A. Kasus Pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ............ 34

viii

1. Tangani Kasus Saudara Hakim Pengadilan Negeri Kupang

Dipecat ( Hakim Rizet Benyamin Rafael) ................................... 34

a. Hasil Putusan Oleh Hakim Rizet Benyamin Rafael.................. 36

b. Hasil Putusan Oleh Mahkamah Agung ..................................... 38

c. Putusan Mahkamah Agung RepubliK Indonesia atas Perkara

Putusan Hakim Rizet Benyamin Rafael di Pengadilan Negeri

Kupang ...................................................................................... 38

d. Analisi Upaya Hukum ............................................................... 44

BAB IV DASAR HUKUM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP KASUS

HAKIM RIZET BENYAMIN RAFAEL

A. Dasar Hukum Sanksi yang diberikan Kepada Hakim Rizet

Benyamin Rafael ........................................................................... 46

B. Peraturan Bersama Mahkamah Republik Indonesia dan Komisi

Yudisial Republik Indonesia .......................................................... 52

C. Kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael Cikal Bakal Adanya

Dugaan Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim ............................................................................................ 62

D. Perbandingan Kasus Hakim Pelanggar Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim ..............................................................................

1. Hakim Vica Hakim PN Jombang ............................................. 62

2. Analisis Menggunakan Teori ius curia Novit ........................... 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 66

B. Rekomendasi ................................................................................. 67

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kode Etik dimana sebagian ahli berpendapat bahwa dapat diartikan

sebagai sarana kontrol sosialbertujuan untuk terciptanya kesejahteraan bagi

semua pihak yang sedang terlibat dalam suatu kelompok yang berada dalam

satu atuaran yang dibentuk, dimana dipertegas dengan istilah Kode Etik.

Selain itu Kode Etik juga dapat memberikan semacam kriteria bagi para

calon anggota kelompok profesi (demikian juga tehadap para anggota baru)

dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap

prinsip profesional yang telah digariksan dalam semua pihak yang berada

dalam ruang lingkup tersebut.1

Adapun dengan terciptanya Kode Etik sebagai sarana kontrol sosial maka

memunculkan adanya Kode Etik Profesi, dimana Kode Etik Profesi ini

digunakan sebagai pencegahan ataupun pengawasan terhadap terjadinya

campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui

beberapa agen atau pelaksanaanya. Jadi digunakan sebagai salah satu alat

untuk mencegah dari adanya campur tangan pihak-pihak yang tidak terlibat

didalam anggota profesi tersebut.Bertujuan untuk terciptanya keselarasan

untuk semua anggota yang berada dalam profesi itu sendiri. Kode Etik Profesi

sebagai salah satu cambuk dalam penegakan sautu profesi yang digunakan

sebagai tolak ukur dalam menjadikan moral menjadi bagian dari adanya etika

dalam menciptkan keselarasan dalam bidang yang mengharuskan etika di

gunakan dan di capai demi keadilan.

Selanjutnya dengan adanya Kode Etik yang digunakan sebagai sala suatu

landasan yang disebut dengan norma dan asas.Dimana landasan tersebutyang

1 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum , (Yogyakarta: Anggota IKAPI,1995), h.

35

2

digunakanoleh suatu kelompok tertentu, berharap demi tercapainya keadilan

dengan adanya landasan tersebut yang berada dalam naungan Kode Etik

mampu menciptakan suatu kesejahteraan serta mampu menjadi sebagai alat

kontrol sosial. Selain itu mampu berada dalam posisi yang digunakan

semistinya, sehingga landasan tersebut bisa digunakan baik dalam Kode Etik

maupun Kode Etik Profesi dalam terciptanya keadilan yang bermartabat dan

kesejahteraan bagi semua pihak.

Sebagaimana landasan yang digunakan dalam kehidupan seorang hakim

yang berada dalam ruang lingkup suatu kelompok yang sudah ditentukan

bertujuan untuk menegakan kehidupan dan tingkah laku dalam menegakan

suatu keadilan. Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan agar terhindar

dari kesalahan dalam menegakan suatu perkara yang menyangkut dalam

kehidupan manusia. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial berada

dalam kehakiman.

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004

Tentang Komisi Yudisial menegaskan2 bahwa selain disebut Kode Etik dapat

juga disebut sebagai pedoman perilaku hakim. Dimana Pasal 1 Ayat (6)

merupakan suatu panduan untuk menjaga dan melindungi kewenangannya

dalam menjalankan suatu profesinya. yang berujuan dikhususkan kepada

hakim-hakim yang berada dalam ruang lingkup kekuasan kehakiman, mampu

menjaga marwah serta martabatnya dalam menjalankan profesinya.

Selanjutnya tugas yang dilakukan oleh dalam menegakan suatu keadilan

dan dalam menegakan suatu martabatnya dalam setiap langkah yang

dilakukan oleh profesi yang digeluti oleh seorang hakim.3 Digunkan demi

tercapainya kesejahteraan bagi semua pihakyang berperkaradalam setiap

2 Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim , (Jakarta : Prenadaedia Group,2013), h. 45

3 Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim …, h. 45

3

perkara yang diadili oleh hakim, selain itu Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim ini demi berjalannya moral yang lebih baik lagi bagi semua pihak

yang bersangkutan. Selanjutmya, dimana profesi yang digeluti oleh seorang

hakim mempunyai tuntutan untuk menegakan kehormatannya, dimana

kehormatan tersebut dalam ruang lingkup memutuskan dalam setiap perkara.

Dengan adanya tuntutan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan

martabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Kehormatan yang

diambil oleh hakim bukan hanya saja untuk dirinya pribadi melainkan untuk

keluarganya. kode Etik merupakan suatu pedoman tingkah laku bagi seorang

hakim saat sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Pedoman Kode Etik

tersebut digunakan sebagai salah satu acuan untuk menjalankan suatu

profesinya, dimana profesi tersebut yang bersangkutan dimana hakim tersebut

dalam menjalankannya baik dalam hubungan kemasyarakatan maupun

hubungan yang menyangkut kedinasannya didalam lembaga kehakiman itu

sendiri.4

Selanjutnya, Kode Etik profesi merupakan cikal bakal dari suatu

pedoman yang digunakan dalam suatu kelompok yang berada dalam ruang

lingkup profesi yang sama, dimana diterima oleh suatu kelompok tertentu

yang memiliki ketua kelompok. Dimana sebagai ketua kelompok mempunyai

peran penting untuk mengarahakan sekaligus memberikan petunjuk kepada

anggotanya, dalam menjalankan pedoman Kode Etik tersebut. Yaitu dengan

sebagaimana seharusnya. Cara yang digunakan dalam menjalankan

profesinya dengan baik dan benar.

Kode Etik dimana merupakan suatu produk etika terapan yang dihasilkan

dari berbagai penerapan pemikiran etis atas suatu profesinya. Selain itu setiap

Kode Etik Profesi selalu dibuat dalam bentuk secara tertulis dan tersusun

secara beraturan, rapi dan lengkap.Dalam bahasa menggunakan bahasa yang

baik secara singkat, dimana bertujuan untuk yang membaca merasa tertarik,

sehingga mampu menarik perhatian bagi yang membacanya. Adapun alasan

4 Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, …h. 45

4

mengapa selalu dibuat secara tertulis, karena mengingat dari semua

fungsinya dalam Kode Etik digunakan sebagai sarana kontrol sosial. Selain

sebagai kontrol sosial Kode Etik digunakan untuk mencegah adanya

campur tangan pihak lain, dimana pihak lain yang tidak ada hubungannya

dalam hubungan profesinya, digunakan juga untuk mencegah adanya

kesalahpahaman maupun adanya konflik dari berbagai pihak yang

bersangkutan.

Adapun, Kode Etik Profesi juga mempunyai suatu kelemahan. Dimana

kelemahan yang dimilikinya yaitu terlalu „idealis yang tidak sejalan dengan

fakta yang berada dalam profesionalnya. Sehingga timbul kecenderungan

yang membuat Kode Etik profesi tersebut untuk diabaikan. Kecenderungan

tersebut ditandai dengan adanya gejala yang menunjukan Kode Etik profesi

kurang berjalan dengan baik dan tidak berfungsi dengan semestinya didalam

kalangan profesinya. Karena Kode Etik profesi hanya berdasarkan kesadaran

moral, tidak mempunyai sanksi keras.

Sehingga bagi yang melanggar Kode .Kelemahan Kode Etik profesi tidak

memiliki sanksi yang keras, sehingga bagi yang melakukan sebuah

pelanggaran tidak memdapatkan akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

Melaikan hanya merasa tidak bersalah dan merasa tidak berdosa kepada

sesama manusia. Itu bisa terjadi akibatnya adanya kelemahan yang dimiliki

oleh Kode Etik itu sendiri, sehingga yang bersalah cukup hanya meminta

maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan atas semua kesalahan yang

diperbuatnya.5

Namun, jika hubungan hukum yang berbeda dari keadaan sebelumnya

ketika hukum yang digunakan untuk suatu pelanggaran sudah dibuat dan

dijadikan sebagai dari adanya hukuman atau sanksi yang diberlakukan dari

sebuah hukum atas sebuah pelanggaran yang terjadi, maka hukum tersebut

harus dilaksankan. Jika hukum yang sudah dibuat maka hukum itu harus

5 Rahardjo Satjpto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, (Yogyakarta:

Group Penerbitan cv Budi Utama,2015), h.1

5

ditegakan oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika ada pendapat bahwa

hukum tidak dapat lagi disebut dengan kata hukum, manakala jika hukum itu

tidak dilaksankan dan tidak digunakan sesuai dengan aturan yang sudah

diatur. Rahardjo Satjpto berpendapat bahwa hukum yang berlaku sekarang

merupakan hukum yang bersifat secara ideal, yang sampai saat ini masih

berlaku dalam kehidupan manusia.

Munculnya Lembaga Komisi Yudisial di Indonesia merupakan lembaga

yang mempunyai fungsi pengawasan yang bertindak sebagai dewan

kehormatan hakim dan yang bersifat indenpenden. Sebagai upaya dalam

pengawasan dalam profesi hakim, untuk menciptakan kesejahteraan dan

Lembaga Komisi Yudisial sendiri memiliki sifat yang indenpenden, sehingga

tidak mudah untuk digoyahkan dalam suatu pandangan hukum yang berkaitan

dengan pengawasan seorang hakim.6

Selain itu dalam pembentukan adanya Lembaga Komisi Yudisial atau

Dewan Kehormatan Hakim Sebagai pelaksana melakukan fungsi pengawasan

dengan pemilihan anggota-anggota yang mempunyai integritas tinggi dan

teruji sehingga bisa menjalankan tugasnya Sebagai pengawas dewan

kehormatan hakim. Dengan adanya lembaga Komisi Yudisial berharap dapat

meningkatkan kesejahteraan hakim melalui peningkatan gaji dan tunjangan-

tunjangan lainnya. Dengan adanya pembentukan dari lembaga Dewan

Kehormatan Hakim, sebagai cikal bakal dari adanya cambuk untuk

melakukan fungsi pengawasan yang lebih baik lagi.

Adanya Lembaga Komisi Yudisial berharap dapat meningkatkan

pengawasan peradilan secara transparan, ataupun meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan sistem dalam

manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu, selain itu juga bisa

menyusun sistem rekruittmen dan promosi yang lebih ketat, selain itu dapat

mengembangkan pengawasan terhadap rekruitmen dan promosi, dan itu

6 Rahardjo Satjpto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, …h.1

6

merupakan beberapa harapan atau keinginan munculnya Komisi Yudisial

dalam bidang profesi kehakiman yang berada di Indonesia dengan adanya

lembaga Komisi Yudisial berharap lebih baik lagi.7

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, banyak Permasalahan

hukum yang terkait terhadap penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim, dalam uraian tersebut peneliti menganalisis yang akan membahas

tentang penelitian yang berjudul:“SANKSI HUKUM TERHADAP

HAKIM PELANGGAR KODE ETIK PROFESI HAKIM ( Studi Kasus

Hakim Rizet Benyamin Rafael).”

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Lembaga yang menangani pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim

b. Kerjasama antar lembaga dalam pengawasan profesi hakim

c. Penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik profesi hakim

d. Undang-undang Komsi Yudisial sebagai dasar penyelenggara profesi

hakim yang baik,jujur, dan bersih

e. Kesepakatan antar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam

penerapan sanksi hukum

f. Undang-undang Kehakiman sebagai pedoman Kode Etik profesi hakim

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang Masalah yang saya kemukakan di atas.

Maka peneliti membatasi ruang lingkup terhadap penulisan skripsi ini. Yaitu

Sanksi Hukum terhadap pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

dalam Profesi Hakim. Sebagaimana kasus yang terjadi didalam pengadilan

adalah Kasus hakim Rizet Benyamin Rafael S.H yaitu kasus “ hakim yang

menangani kasus saudaranya” dan kasus ini terjadi di pengadilan Negeri

Kupang.. Yakni salah satu kasus dalam pelanggaran Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim termasuk ke dalam ranah kekuasaan kehakiman.

7Jimly Asshiddiqie, Komisi Yudisial Reformasi Peradilan, (Jakarta: Lembaga Studi dan

Advokasi Masyarakat,2004), h.166

7

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas perumusan

masalah yang diangkat ialah sanksi hukum terhadap dugaan hakim

Pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dari perumusan masalah tersebut peneliti pertegas dengan pertanyaan

penelitian sebagai berikut :

a. Apa yang menjadi dasar pertimbangandalam diberlakukannya sanksi

hukum terhadap Hakim Rizet Benyamin Rafael ?

b. Apa sajaPelanggaran yang termasuk ke dalam Peraturan Bersama

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik

Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak

dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui lebih lanjut dalam pertimbangan pemberian sanksi

terhadap Hakim Rizet Benyamin Rafael sehingga dijatuhi sanksi hukum.

a. Untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran apa saja yang termasuk

kedalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Komisi Yudisial Republik Indonesia .

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar peneliti mampu

memberikan penyelesaian suatu kasus dalam pelanggaran Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Negeri Kupang

terhadap Hakim Rizet Benyamin Rafael.

b. Manfaat Praktisi

8

Ada beberapa manfaat praktis dalam skripsi ini adalah:

1) Bagi Akademis

Penelitian ini berguna dan dapat memberikan wawasan pengetahuan

mengenai sanksi bagi pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim. Yang diduga melakukan pelanggaran.

2) Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui wawasan mengenai sanksi hukum bagi

pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.Yang diduga

melakukan pelanggaran.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi peneliti ini menggunakan

penelitian hukum normatiif, dimana penelitian hukum normatif merupakan

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan

kepustakaan (data sekunder) yang mencakup : penelitian asas-asas hukum,

yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum ideal (normwissenschaft/

sollen wissenschaft).

Dapat menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan

unsur real, yang dapat menghasilkan hukum tertentu. Adapun penelitian

terhadap sistematika hukum, yaitu dengan mengadakan identifikasi

terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan

kewajiban, dimana peristiwa hukum dalam perundang-undangan. 8

Adapun data sekunder mengunakan dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan hukum tersier, ketiga bahan tersebut di olah dan

dijadikan bahan penelitian secara terperinci.Bahan-bahan tersebut akan

dianalisis oleh peneliti dengan cara disusun secara sistematis, mengkaji

8 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Depok : Prenadamedia Group,2018), h.129

9

hukum yang dikonsepkan sebagai norma/kaidah yang berlaku

dimasyrakat, dan menyimpulkan hasil dari permasalahan tersebut.

Dengan masalah yang teliti oleh peneliti. Masalah yang akan peneliti

bahas mengenai Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik

Profesi Hakim (Studi Kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael).

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-

undangan, metode pendekatan perundang-undangan adalah merupakan

conditio sine quanon digunakan dalam penelitian hukum normatifdan

pendekatan kasus. Dalam pendekatan yang digunakan peneliti akan

mendapatkan informasi dari berbagai permasalahan yang ada dalam kasus

yang diambil oleh peneliti dan untuk memecahkan suatu permasalahan

yang ada dalam kasus tersebut.9

Jenis penelitian normatif harus

menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti

ini merupakan suatu hukum yang harus difokuskan dalam pelanggaran

yang dilanggar dalam hukum.

Dalam pendekatan perundang-undangan ini akan dilakukan dengan

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

yang akan dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang

akan digunakan adalah sanksi hukum terhadap hakim yang diduga

melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dipengadilan Negeri Kupang.

Hakim Rizet Benyamin Rafael telah melanggar Panduan Penegakan Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bagian BAB II Kewajiban dan

Larangan, Pasal 4 point (C) penjelasannya di Pasal 7 yakni berperilaku

arif dan bijaksana. Yang terdapat dalam Ayat 2, butir (c) yakni“

Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana “

9 Hadi Shubhan, HukumKepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, (Jakarta

: Kencana Prenadamedia Group,2008), h.20

10

dimana hakim Rizet Benyamin Rafael melanggar dalam menjalank an

tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak

ketiga lainnya. Dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Nomor:02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/KY/2012 Tentang Panduan

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Penelitian yang selanjutnya digunakan peneliti ialah pendekatan kasus.

Dalam pendekatan kasus tersebut dijelaskan adanya referensi bagi suatu

hukum dalam permasalahan sanksi hukum terhdap hakim pelanggar Kode

Etik Profesi Hakim.

3. Data Penelitian

Data penelitian peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

Data sekunder seperti undang-undang yang berkaitan dengan kasus yang

diteliti. Data primer seperti buku-buku yang secara langsung bertalian

dengan objek material penelitian, adapun data primer dan data tersier. Data

yang melengkapi isi dari penelitian ini sebagai berikut:

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan:10

a. Bahan Hukum Primer

Data primer atau bahan hukum adalah data yang mencakup

ketentuan-ketetuan pada perundang-undangan yang berlaku, bahan

hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor :

02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan


b) Data Sekunder

Data sekunder atau bahan hukum sekunder adalah bahan yang

diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan

10 Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah, ( Pal Merah Selatan : Buku

Kompas,2011), h.46

11

penelitian ini, yang menjadi data primer dan data skunder yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang

mencakup buku-buku umum seperti:

1) Kode Etik Hakim dikutip oleh Wildan Suyuti Mustofa

2) Etika Profesi Hukum dikutip oleh Sutisno dan Wiwin Yulianingsih

3) Etika profesi Hukum dikutip oleh E.Sumaryono. Buku-buku lain

yang terkait dengan permasalahann dalam sanksi hukum dan Kode

Etik dalam profesi hakim, jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah

untuk memperkaya sumber data dalam penulisan skripsi peneliti.

c. Data Tersier

Data tersier ini merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus

Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.11

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data studi pustaka yang dikhusukan untuk mengklarifikasinya

dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumupulan data ini dikumpulkan

dalam upaya bertujuan untuk penelitian serta melakukan studi dokumen

terhadap data sekunder pustaka hukum yang berupa metode penelitian yang

diperoleh diperpustakaan dengan menganalisis teori-teori hukum melalui

pengumpulan sumber-sumber data yang dilakukan dalam penelitian hukum

dengan aspek materi yang diteliti dan menggunakan pendapat-pendapat ahli,

undang-undang, buku-buku kajian hukum yang bersangkutan dengan

permasalahan yang peneliti lakukan, dan literatur-literatur yang ada hubungan

dengan permasalahan hukum dalam penelitian. Sehinggan metide

pengumpulan data ini bisa membantu berjalannya peneliti dalam

menyelesaikan tugas akhirnya.

5. Metode Pengelolaan dan Analisa Data

Metode analisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Sebuah

metode riset yang sifatnya deskritif (gambaran-gambaran) menggunakan

analisis, yang melihat permasalahan yang ada dan telah mendapat gambaran

11

Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah, … h.46

12

berupa data awal tentang permasalahan yang ditimbulkan dalam peraturan

penegakan sanksi hukum bagi pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim. Yang diduga melakukan sebuah pelanggaran yang mengakibatkan

adanya sanksi hukum yang diberikan kepada hakim yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan

mengklarifikasinya dengan masalah yang dikaji dengan hasil pengamatan dan

dikumpulkan upaya peneliti mengenai tujuan penelitian dalam melakukan

dokumenter terhadap data primer dan data skunder seperti pustaka hukum

berupa undang-undang yang dianalsis dengan kasus yang akan di kaji oleh

peneliti dalam skripsi ini.12

6. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini berdasarkan pada buku acuan yang

digunakan penelitian ini adalah buku pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2017

yang dibuat oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini terdapat bab-bab yang menjelaskan permasalahan

hukum yang terdapat dalam skripsi ini. Penjelasan masing-masing bab terkait

dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti. Adapun sistematika

dari skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi

Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan yang terakhir

Sistematika Penulisan.

BABII TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Bab ini menjelaskan Tinjuan Umum Tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku akim, Kerangka Konseptual, Kajian Kode Etik,

12

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis

dan Disertasi Buku Ketiga , ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014), h.19

13

ditinjau dari Hukum, moral dan adat. Dampak Kode Etk,Tujuan

Kode Etik, Pengertian Istilah Kode Etik dan Istilah Etika, amacam-

macam sanksi,Kerangka Teori dan Tinjauan (riview) Kajian

Terdahulu.

BAB III KASUS HAKIM RIZET BENYAMIN RAFAEL PELANGGAR

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Bab ini menjelaskan Kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael Pelanggar

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kasus Pelanggar Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, meliputi Tangani Kauss Saudara

Hakim di Pengailan Negeri Kupang Dipeat (Hakim Rizet Benyamin

Rafael), Hasil Putusan Oleh Hakim Rizet Benyamin Rafael, Hasil

Putusan Oleh Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia atas Perkara Putusan Hakim Rizet Benyamin

Rafael di Pengadilan Negeri Kupang.

BAB IV DASAR HUKUM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP KASUS

HAKIM RIZET BENYAMIN RAFAEL

Bab ini menjelakan Dasar Hukum Pemberian Sanksi Terhadap Kaus

Hakim Rizet Benyamin Rafael, Dasar Hukum Sanksi yang diberikan

Kepada Hakim Rizet Benyamin Rafael, Peraturan Bersama

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial

Republik Indonesia, Kasus HakimRizet Benyamin Rafael Cikal

Bakal Adanya Dugaan Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim, Perbandingan Kasus Hakim Pelanggar

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Hakim Vica PN jombang,

Analisis Menggunakan Teori ius curia Novit.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan yang merupakan hasil dari

pembahasan terhadap permasalahan penelitian dan rekomendasi dari

peneliti.

14

BAB II

KODE ETIK DAN PEDOMAN

PERILAKU HAKIM

A. Kerangka Konseptual

1. Kajian Kode Etik

Dimana Kajian Kode Etik yang memiliki banyak tinjauan yang bisa

dipahami tanpa harus mengurangi batas yang ditentukan, disini peneliti

akan membahas dimana kajian Kode Etik yang ditinjau dari segi hukum,

moral, maupun adat. Disini peneliti akan menggabungkan ketiga tinjauan

tersebut dengan hubungannya terhadap Kode Etik. Yaitu sebagai berikut:

a. Hukum

Istilah etika dimana sering dikaitkan dengan tindakan yang baik

atau yang buruk, atau kadang kaliistilah etika yang ditinjau dengan

berhubungannya dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan

keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk

dan tentang hak dan kewajiban (moral). Adapun profesi adalah bidang

pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan

tertentu.

Hubungan antara hukum dengan Kode Etik adalah sebuah norma

dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan

tingkah laku. Dimana Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika

moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang

bersangkutan dalam hal profesi hukum. Dimana hukum dan etika saling

berdampingan dalam tegaknya satu pedoman Kode Etik. (hakim).1

Dengan adanya nirma dan asas terciptalah suatu Kode Etik.

Sedangkan Etika arti proses adalah suatu kegiatan perenungan

moralitas. Sebagai suatu produk, Etika adalah Kumpulan norma sebagai

suatu pilihan moralitas. Etika profesi, dimana dengan demikian

1Komisi Yudisial RepubliK Indonesia, Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum,, (Jakarta

: Komisi Yudisial Republik Indonesia,2015), h. 70

15

merupakan suatu etika normatif yang menawarkan pilihan-pilihan

moralitas bagi penyandang profesi itu.

Namun, ketika ditinjau dari segi hukum bahwa Kode Etik dan

moral sanggat berhubungan, dimana moral sebagai acuan atau

gambaran baik buruknya sifat seseorang. Sedangkan ditinjau dalam segi

hukum yakni Kode Etik sebagai norma dan asa yang diterima oleh

suatu kelompok tertentu, berguna sebagai landasan tingkah lakunya.

Dimama keduanya memiliki hubungan yang erat dalam berjalannya

sistem hukum yang berlaku dalam sebuah Kode Etik.

Kedua etika yang ditinjau diatas saling memiliki kesamaan dalam

hal etika moral maupun etika yang ditinjau dalam segi hukumnya,

dimana khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang

bersangkutan dalam dunia profesi hukum yakni yang dibahas dalam

peneliti ini profesi hukum dalam bidang (hakim). Dalam menjalankan

fungsi dan pengawasannya dalam kekuasaan kehakiman.

Hakim merupakan profesi luhur yang diikat dengan Etika Profesi.

Berbeda dengan profesi luhur, profesi hakim memiliki keistimewaan

karena karya profesinya selalu diberikan legitimasi sebagai kebenaran

yang harus diterima. Legitimasi merupakan ini tidak dapat dikalahkan

oleh kekuatan manapun dalam struktur kekuassan publik diluar institusi

peradilan itu sendiri.2

Etika profesi bagi hakim bersifat sangat spesifik dan sebenarnya

relatif bisa dijalankan melalui kebebasan eksistensial. Diman hal ini

berbeda dengan budaya hukum yang membutuhkan kebebasan sosial.

Penjelasannya kurang lebih nya sebagai berikut. Dimana para ahli etika

menyatakan bahwa suatu etika dapat dijalankan apabila subjek

2 Komisi Yudisial RepubliK Indonesia, Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum, … h. 70

16

pelakunya memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati.Unsur

pertama, yaitu memiliki kebebasan akan mendapatkan porsi utama

penjelasan dalam tulisan ini.

Kebebasan manusia ini dibedakan menjadi dua golongan, pertama

adanya kebebasan golongan sosial, dan kedua kebebasan eksistensial.

Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain (

sesama manusia), yang berarti bersifat heteronom. Sedangkan

kebebasan eksistensial merupakan kemampuan manusia untuk

menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat

otonom.

b. Moral

Sedangkan Kode Etik yang ditinjau dari segi moralitas merupakan

gambaran kualitas yang terkandung didalam perbuatan manusia, yang

dengan itu kita dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau

jahat. Dimana moralitas bisa membedakan terkait perbuatan mana yang

baik dan mana yang buruk, terhadap berjalannya Kode Etik dalam

kehidupan manusia.

Moralitas merupakan sebuah sifat yang dapat bersifat objektif

maupun subjektif. Yang dimaksud dengan moralitas objektif moralitas

yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan, yaitu semua

kegiatan yang diterapkan namun pada tempatnya dan kegiatan itu tidak

terlepas dari modifikasi kehendak pelakunya dalam melakukan sebuah

sifat yang akan mencerminkan gambaran dari Kode Etik.

Sedangkan moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang

perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian

pelakunya, latar belakangnya training, stabilitas emosional, serta

perilaku personal lainnya. Moralitas subjektif merupakan fakta

17

pengalaman bahwa kesadaran manusia (suara hatinya) menyetujui atau

melarang apa yang diperbuat manusia.3

Hubungan akibat dari adanya Kode Etik Profesi semata-mata

hanya berdasarkan kesadaran moral, karena lemahnya dalam segi

sanksi yang berlaku, dimana sanksi tersebut yang akan membuat efek

tidak mengulagi lagi terhadap si pelaku. Lemahnya tidak mempunyai

sanksi keras, sehingga pelanggar Kode Etik tidak merasakan akibat

perbuatannya, bersikap seperti tidak berdosa kepada sesama manusia.

Ditinjau dari segi moral Kode Etik hanya berdasarkan kesadaran

terhadap dirinya, sehingga tidak mempunyai rasa bersalah terhadap

pihak yang dirugikan, namun, jika sebaliknya moral yang digunakan

dalam kebaikan pastinya akan terhindar dari adanya pelanggaran.

Melainkan jika moral yang bagus maka tidak akan adanya pelanggaran

terhadap adanya Kode Etik, namun jika sebaliknya jelas pelangaran itu

akan terjadi dengan runtuhnya moral seseorang.

c. Adat

Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa,

marga di Sumatra Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli,

Wanua di Selawesi Selatan, adalah merupakan kesatuan-kesatuan

kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk

sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan

penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas

tanah dan air bagi semua anggotanya.

Istilah etika yang berasal dari Yunani, yakni ethos artinya adat

kebiasaan. Ethos yang memiliki banyak arti yakni: tempat tinggal yang

biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak,

perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamak dari ( ta etha) artinya

3 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta: Anggota Ikapi,1995), h.

51

18

adat kebiasaan, dan arti terakhri inilah yang menjadi latar belakang

bagi terbentuknya istilah etika,4

yang digunkan oleh filsuf besar

Yunani Aristoteles (384-322 SM) digunakan sebagai filsafat moral.

Sehingga dijadikan acuan dalam penegakannya.Ditinjau dari segi adat,

bahwa adat digunakan sebagai cikal bakal adanya istilah etika, dimana

yang diambil dari jamak dari ( ta etha) artinya adat kebiasaan, dan arti

terakhri inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika.

Adat sendiri memiliki makna tempat tinggal yang biasa, padang

rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan

cara berpikir.Jika dihubungkan dengan Kode Etik maka ditinjau dari

arti bahwa adat istiadat bisa digunakan sebagai gambaran sikap

seseorang, dalam menjalankan hidupnya dimana baik buruk tergantung

pribadinya. Biasanya hukum yang berlaku dalam bentuk adat, adalah

hukum yang berlaku setiap hari dari munculnya kebiasaan ditempat

orang tersebut tinggal. Sehingga berlakulah kebiasaan tersebut menjadi

sebuh hukum yang bisa digunakan dalam pemberian sanksi bagi yang

diduga melakukan sebuah pelanggaran.

2. Dampak Kode Etik

Dampak dari adanya Kode Etik bukanlah hukum, dimana diajarkan secara

formal namun demikian, dalam memasukannya dalam peranan yang

profesional diperoleh melalui pengamatan terhadap para mentor,dan terdapat

dampak terhadap kolaborasinya dengan profesi lain. melainkan nilai dan norma

sebagai tolak ukur bagi profesional dalam menegakan kewibawaan hukum

4Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : Pt Raja Grafinda Persada,

1942), h.93

19

yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Kode Etik akan membentuk etos

kerja pada setiap anggota profesi hukum, agar menjadi profesional hukum yang

berbudi luhur, yang menjalankan profesinya sebagai perwujudan komitmen

tanggungjawab keilmuan, dan integritas moral individu pada pengabdian

kepada sesama, dengan mencintai dan menjungjung tinggi kebenaran dan

keadilan diatas uang dan jabatan. Melalui Kode Etik ini, para profesional

hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan

penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan profesi.5

Bahwa dampak dari adanya Kode Etik, memuat kewajiban dan keharusan

untuk menjalankan profesinya harus secara tanggungjawab. Dan Kode Etik

bukanlah hukum melainkan nilai dan norma digunakan sebagai tolak ukur,

bagai profesional hukum. Dengan adanya Kode Etik akan membentuk etos

kerja untuk setiap anggota profesional hukum, supaya menjadi profesional

hukum yang berbudi luhur, serta menjalankan profesinya sebagai perwujudan

adanya komitemen tanggungjawab keilmuan, dan integritas moral individu

pada pengabdian kepada sesama. Dengan mencintai dan menjungjung tinggi

kebenaran dan keadilan uang dan jabatan.

Melalui adanya Kode Etik berharap para profesional hukum bisa

diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang mana menjadi acuan terhadap

penilian dan sikap moralnya dalam melaksankan tugas dalam profesinya. Kode

Etik merupakan cikal bakal dalam pembentukan sifat maupun kepribadian

seseorang dalam menjalankan semua tugas yang diembannya sebagai

profesinya.6

3. Tujuan Kode Etik

Adanya Kode Etika merupakan suatu tatanan etika yang telah

disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Dimana Kode Etik

umumnya termasuk dalam norma sosial, namun apabila ada Kode Etik yang

5 Albert R. Roberts dan Gilbert J.Greene, Buku Pintar Pekerja Sosial jilid kesatu, (

Jakarta : Pt Bpk Gunung Mulia,2008), h. 31

6 Albert R. Roberts dan Gilbert J.Greene, Buku Pintar Pekerja Sosial jilid kesatu, …

h. 31

20

memiliki sanksi yang agak berat, maka tujuan Kode Etik masuk dalam katagori

norma hukum yang didasari kesusilaan. sebagai dari tujuan adanya

kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien/ pencari keadilan

merasa akan ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Profesional hukum

memberikan pengayoman dan rasa keadilan. Akibatnya selain masyarakat

adanya hukum dan dapat memanfaatkan hukum,mereka pun merasa hukum

adalah miliknya karena mereka merasa diayomi oleh hukum.Hukum pun

mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Dengan demikian,

kesadaran hukum dan kepatuhan pada hukum akan eksis dalam masyarakat.

Robert D.Khon memberikan lima manfaat Kode Etik yakni sebagai

berikut:

i. Kode Etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala

berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, dan dalam

mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan

masyarakat;

ii. Kode Etik Menjamin rasa solidaritas dan kogilialitas antar anggota untuk

saling menghormati;7

iii. Kode Etik mengukuhkan ikatan persaudaraan diantara para anggota,

terutama apabila menghadapi campur tangan dari pihak lain;

iv. Kode Etik menuntut anggotanya harus memiliki kualitas pengetahuan

hukum;

v. Kode Etik menuntut untuk mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan

pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa dengan adanya Kode Etik masyarakat merasa diayomi dan

kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien/ pencari keadilan

merasa akan ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Dan mereka pun

7 I Putu Jati Arsana, Etika Profesi Insinyur, (Yogyakarta : Dyah Wuri Handayani,

2018), h. 107

21

merasa hukum adalah miliknya karena mereka merasa diayomi oleh

hukum.Dan dimana hukum pun mendapat pengakuan dan legitimasi dari

masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum dan kepatuhan pada hukum

akan eksis dalam masyarakat.

Adanya tujuan dari Kode Etik yang hidup dalam ruang lingkup profesi

kehakiman maka dapat menghasilkan lima manfaat untuk kehidupan nyata

dalam dunia kekuasaan kehakiman yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Kode Etik akan menajadi tempat perlindungan bagi anggotanya

manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur,

selain itu Kode Etik dapat mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-

cita dan rasa keadilan masyarakat;

2. Bahwa Kode Etik dapat Menjamin rasa solidaritas dan kogilialitas antar

anggota untuk saling menghormati;

3. Bahwa Kode Etik digunakan untuk mengukuhkan ikatan persaudaraan

diantara para anggota, terutama apabila menghadapi campur tangan dari

pihak lain;

4. Bahwa Kode Etik menjadikan anggotanya untuk dituntut harus memiliki

kualitas pengetahuan hukum;

5. Bahwa Kode Etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan

kepada masyarakat agar terciptanya kenyamanan.

4. Pengertian Istilah Kode Etik dan Istilah Etika

Kode Etik dimana merupakan sebagai seperangkat aturan yang

tertulis untuk mengatur perbuatan agar lebih baik lagi, dimana aturan ini

menentukan perbuatan yang salah dan yan dilarang untuk dilakukan. Ada

juga aturan yang berbentuk tidak tertulis, yang hanya ada dipikiran

22

anggota-anggota masyarakat yang menerima aturan-aturan ini, seperti

aturan sopan santun dimasyarakat.

Adapun Kode Etik Profesi yaitu sebagai mencegah pengawasan

ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh

masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaanya. Dengan adanya

pencegahan yang dihasilkan dari adanya pengawasa. Selain itu

pengawasan yang dilakukan dalam Kode Etik Profesi unntk mencegah

terjadinya sesutau yang tidak di inginkan oleh pihak-pihak yang

bersangkutan yang masuk kedalam anggota mereka Profesi yang sama

dalam satu kelompok tertentu.8

Selanjutnya istilah etika adalah filsafat moral (filsafat tentang

moral) atau merupakan ilmu tentang moralitas. Sehingga sebagian dari

aspek-aspek aksiologis, dimana sering dikaitkan dengan tindakan yang

baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam

pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik

dan buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral). Adapun profesi adalah

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan,

kejuruan tertentu. Dimana dengan adanya etika maka profesi yang digeluti

akan berjalan dengan lancar, karena etika yang berhubungan dengan moral

atau pun etika yang berhubungan dengan profesi sama sama di posisi

saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Yaitu dalam segi

hubungan etika dengan profesi.

Sedangkan Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu

kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki

kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan

8 Rahmat Kriyanto, Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektf Islam,

(Jakarta :Prenadamedia Group,2109), h. 385

23

jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal profesi hukum. Kedua

hubungan yang saling keterkaitan antara Kode Etik adalah norma dan asas,

norma dan asas ini yang dijadikan landasan dalam kiprahnya Kode Etik

Profesi (hakim).9

Ditinjau dari segi hukum bahwa Kode Etik dan moral sanggat

berhubungan, dimana moral sebagai acuan atau gambaran baik buruknya

sifat seseorang. Sedangkan ditinjau dalam segi hukum yakni Kode Etik

sebagai norma dan asa yang diterima oleh suatu kelompok tertentu,

berguna sebagai landasan tingkah lakunya. Hukum dan moral dijadikan

sebagai gambaran dari adanya kesetabilan hukum yang berdasarkan Kode

Etik, atau yang disebut hukum diatas moral, moral adalah sifat seseorang

yang bisa menjaga wibawa maupun martabatnya, sedangkan hukum adalah

payung yang akan membentengi adanya sanksi hukum jika moral

melakukan suatu pelanggaran, dimana disini peneliti membahas terkait

Kode Etik profesi hakim sebagai gambaran dari terciptanya moral dengan

hukum.

Kedua Etika yang ditinjau diatas saling memiliki kesamaan dalam hal

etika moral maupun etika yang ditinjau dalam segi hukumnya, dimana

khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan

dalam dunia profesi hukum yakni yang dibahas dalam peneliti ini profesi

hukum dalam bidang (hakim). Dimana jika kita meninjau ulang bahwa

etika dan moral memiliki kesamaan yang kedudukannya sama dalam segi

hukum yang berlaku.

Kode Etik merupakan suatu norma dan asas yang digunakanoleh suatu

kelompok tertentu. Sebagaimana landasannya untuk kehidupan dan tingkah

laku dalam menegakan suatu keadilan, sesuai dengan aturan yang sudah

ditetapkan agar terhindar dari kesalahan dalam menegakan suatu perkara

yang menyangkut dalam kehidupan manusia, dimana telah dijelasakan

dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18

9 Rahmat Kriyanto, Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektf

Islam, …, h. 385

24

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2004 Tentang Komisi Yudisial.

Lembaga Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Kode Etik bisa disebut

sebagai pedoman perilaku hakim, dimana dimuat didalamnya terkait Kode

Etik yang berkaitan dengan profesi hukum (hakim), atau pun dapat juga

disebut sebagai pedoman perilaku hakim merupakan suatu panduan untuk

menjaga dan melindungi kewenangannya dalam menjalankan suatu

profesinya, serta menegakan kehormatan bagi seorang hakim dalam

memutuskan suatu perkara, serta menjaga kehormatan martabat baik untuk

dirinya sendiri maupun keluarganya, dan merupakan suatu pedoman

tingkah laku hakim saat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai

suatu profesinya baik didalam hubungan kemasyarakatan maupun

hubungan yang menyangkut kedinasannya didalam lembaga kehakiman itu

sendiri.

4. Macam-Macam Sanksi Hukum

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan terhadap orang yang

melanggar aturan (hukum).10

Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas

dari kekuasaan negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memaksa

ditaatinya hukum. Dan dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar

ketentuan pidana. Disetiap pelanggaran pasti ada sanksi yang berlakudimana

peneliti disini akan membahas terkait sanksi-sanksi yang berkenaan dengan

semua pelanggaran yang berkaitan sebagai berikut:

Sanksi merupakan suatu hukuman atas sebuah kesalahan baik yang

bersifat disengaja atau sebaliknya, sanksi merupakan wujud dari adanya

(pelanggaran) dimana setiap pelanggaran pasti ada sanksi yang akan ditegakan

begitupun dengan pelanggaran Kode Etik. Sanksi merupakam hukuman akhir

bagi si pelanggar, baik melakukan sebuah pelanggaran yang besar maupun

pelanggaran yang kecil, atau istilah yang ada dalam Kode Etik dan Pedoman

10

Deswanti Dwi Natalianingrum, diakses dari https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-

hukum/80245. Pada tanggal 01 Maret 2019, pukul 21:21 WIB

https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245


25

Perilaku Hakim, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan

pelanggaran berat.

Dari setiap pelanggaran yang dilakukan maka akan ada imbalannya dari

semua perbuatan, dimana perbuatan yang berhubungan dengan moral, hukum,

maupun adat. Semua perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran maka

akan ada timbal balik dari apa yang kita kerjakan. Imbalan yang berlaku yaitu

Sanski-sanksi yang diberlakukan atas semua pelanggaran. Namun disini

peneliti menggaris bawahi dalam pembahasan terkait pelangaran-pelanggaran

yang dilakukan kedalam ranah profesi hukum.

Dimana terkait pelanggara- pelangaran yang dibahas hanya mengenai

pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggran terhadap suatu profesi yaitu

profesi hakim. pelanggaran yang berhubungan dengan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim dapat dimana dalam Peraturan Bersama Mahakmah Agung

Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Indonesia, terkait pelanggaran Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dimana sanksi-sanksi tersebut kebagi

dalam:

1) Peringatan.

2) Peringatan keras.

3) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.

4) Pemberhentian selamanya.

5) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Pelanggaran di aatas menggunakan pertimbangan atas berat dan ringannya

sifat pelanggaran Kode Etik, dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

1) Berupa teguran atau berupa peringatan bilamana sifat pelanggarannya

tidak berat.

2) Berupa peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena

mengulangi berbuat melanggar kode etik dan/atau tidak mengindahkan

sanksi teguran/ peringatan yang diberikan.

26

3) Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat

pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati

ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi

berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode

etik profesi.

Perbedaan terhadap adanya sanksi-sanksi yang berlaku bagi

pelanggaran Kode Etik. Setiap pelanggaran memiliki perbedaan sanksi

yang berlaku, sanksi-sanksi tersebut terbagi kedalam 6 sanksi yakni:

1) Teguran

Teguran merupakan sanksi yang masih bisa ditoreransi tidak begitu

berat, sehingga teguran ini akan dilakukan jika hakim melakukan

sebuah kelalaian yang masih bisa di maafkan atau kesalahan yang tidak

disengaja, dengan adanya sanksi teguran ini merupakan cara agar

hakim kembali kejalur yang baik dan benar.

2) Peringatan

Sanksi peringatan dimana sanksi ini hakim melakukan kelalain

dengan di sengaja dan diketahui oleh lembaga Komisi Yudisial, maka

sanksi ini akan diberlakukan. Harapannya hakim akan lebih baik lagi

dalam melaksankan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan

tugasnya.

3) Peringatan Keras

sanksi ini akan berlaku jika pelanggaran itu sifatnya diulang-ulang

dan tidak mematuhi sebelumnya sudah diperingtakn terlebih dahulu.

4) Pemberhentian Sementara Waktu

Jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak

menghormati ketentuan Kode Etik profesi atau bilamana setelah

mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi dan

melakukan pelanggaran Kode Etik profesi.

5) Pemberhentian Selamanya

Sanksi ini berlaku bilamana sudah melakukan pelanggaran yang

berat yang melanggar Kode Etik, contonya mengadili saudara sendiri

didalam suatu perisidangan.

27

6) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

Sanksi ini akan berlaku jika semua pihak sepakat setelah apa yang

dilakukan oleh yang melanggar Kode Etik.11

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai seorang hakim, maka ia

dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum

asas Ius Curia Novit.12

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan

mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan jika menolak

sebuah perkara maka seorang hakim dapat dituntut dalam pengadilan yang

dianggap secara nyata demi keadilan.

Jadi kesimpulannya seorang hakim harus dianggap tau semua terhadap

hukum yang sedang diadilinya. Sehingga diciptakan asas Ius Curia Novit.

Demi tercapainya hukum yang sesuai dengan setiap perkara yang sedang di

adili sekalipun perkara tersebut belum ada hukum yang sudah mengikat.

Sehingga hakim dengan leluasa bisa menentukan hukum tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1)Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu

perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat

rahasia.

Bahwa seorang hakim harus memiliki asas Ius Curia Novit, jadi seorang

hakim dianggap sudah mengetahui hukum, jadi jika seorang hakim menolak

mengadili perkara yang diajukan kepadanya, maka itu termasuk sebuah

11

Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta : C.v Andy

Offset,2016), h. 236 12

Ahmad Ali dan Wiwi Heryani, Asas Asas Pembuktian Hukum Perdata, (Jakarta:Prenda

Media,2012), h.63.

28

pelanggaran, dimuat dalam Pasal 22 dan Pasal 14 Undang-undang No.14

Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dimana Undang-

Undang diatas digunakan sebagai acuan dipergunakannya teori yang

berdasarkan asas Ius Curia Novit, bagi profesi hakim.

Seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan

sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun

dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan

yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak

dipengaruhi oleh apapun atau siapapun.hal ini menjadi penting karena jika

hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain diluar

konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang

diinginkan. 13

Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa

syarat yang harus dipenuhi oleh sorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah

tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi

segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai

segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan

tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan

dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Ketika syarat tersebut semua sudah dilaksankan dan ditegakan maka dengan

itu keadilan pun akan tercipta demi kesalarasan hukum yang bersifat netral

dan menjungjung harga diri dan martabat hakim sehingga Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim bisa dijalankan dengan semestinya.

C. Tinjauan (riview) Kajian Terdahulu

Selanjutnya peneliti menggunakan rujukan review kajian terdahulu

yang terdiri dari Skripsi, Buku, dan Jurnal Hukum Adigama yang akan lebih

jelas membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas penelitiannya.

13 Ahmad Ali, Wiwi Heryani, Asas Asas Pembuktian Hukum Perdata, …, h.63.

29

Skripsi kesatu:

Selanjutnya mengambil sumber referensi dari skripsi oleh Masripattunissa

(Uin Syarif Hidayatullah Jakarta : 2014 ).

Ada lima latar belakang yang mempengaruhi pembentukan Komisi

Yudisial:

Pertama terdapat kelemahan yang dilaukan oleh pengawasan terhadap

kekuasaan kehakiman yakni lemahnya monitoring secara instensif terhadap

kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.

Kedua tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan

pemerintahan (Executive Power ) dalam hal ini Departemen Kehakiman dari

Kekuasaan Kehakiman (Judical power). Ketiga kekuasaan kehakiman

dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam

menjalankan tugasnya apabila masih disibukan dengan persoalan-persoalan

teknis non hukum. Keempat tidak adanya konsistensi lembaga peradilan,

karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang

ketat dari sebuah lembaga.Khusus. Kelima pola rekrutemen hakim selama ini

dianggap terlalu biasa dengan masalah politik, karena lembaga yang

mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden

atau parlemen.14

Alasan peneliti mengambil study terdahulu skripsi diatas karena ada

sangkutpaut atau kesamaan antara judul peneliti didalam isi skripsipeneliti

yang menyangkut tentang Komisi Yudisial yang mengawasi Kekuasaan

kehakiman, namun disini isi dari skripsi peneliti lebih memfokuskan terhadap

pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan, selain

itu juga diejalaskan beberapa alasan tentang Komisi Yudisial didalam

pengawasan dalam menangani Kode Etik. Yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat

(1) UUD 1945 bahwasanya kekuasaan kehakiman itu merupakan kekukasan

yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.kesatu kekuasaan

14

Skripsi Masripattunnissa, Efektifitas pelaksanaan pengawasan fungsi pengawsan

komisi Yudisial dalam Mengawasi hakim dan Pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman, Uin

Syarif Hidayatullah Jakarta,2014, h.12

30

kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada dibawahnya.Kedua Komisi Yudisial dan Mahkamh Agung dalam

memberikam sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Kode Etik. rangka

menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat, dan mengawasi

perilaku hakim.15

Perbedaan dari skripsi peneliti dimana peneliti menggabungkan fungsi

dari adanya Lembaga Komisi Yudisial dengan lembaga Mahkamah Agung,

dan dikaitkan dengan adanya lemabga Majelis Kehormatan Hakim, selain itu

peneliti membahas sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelaku pelanggar

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam fungsi yang dilakukan oleh

pengawasan lembaga kekuasaan kehakiman hakim sekaligus dalam pemberiam

sanksi bagi hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim.

Selanjutnya peneliti lebih memabahas secara rinci mengenai sanksi

hukum yang diberikan bagi pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

dengan menganalisis dengan peraturan bersama antara Mahkamah Agung

dengan Komisi Yudisial dalam analisis kasus yang digunkan oleh peneliti

dalam kasus yang digarapnya. Sehingga peneliti akan membahas secara rinci

dan secara beraturan dengan berpedoman kepada peraturan tersebut.

Skripsi kedua: Yang kedua peneliti selanjutnya mengambil sumber referensi

dari skripsi oleh Ahmad Haidar Muiny,(Uin Syarif Hidayatullah Jakarta : 015).

Dimana selanjutnya peneliti menggabungkan skripsi terdahulu sebagai bahan.

15

Duwi Handoko, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Pekan Baru : Hawa dan Ahwa,

September,2015), h. 3

31

Mahkamah Agung adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. MA adalah lembaga

yang “merdeka” artinya bebas dari kekuasaan lembaga yang lainnya dalam

menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. MA

merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara, karena MA

sebagai peradilan tertinggi Negara dari badan-badan peradilan yang

berada dibawahnya, termasuk peradilan khusus yang banyak dibentuk sekarang

ini.16

Alasan peneliti mengambil study terdahulu yang berjudul

“implementasi peratutan bersama Komisi Yudisial 02/PB/P.KY/IX/2012 dan

Mahkamah Agung 02/PB/MA/IX/2012 terhadap perilaku hakim, karena

didalam isi peneliti skripsi terdapat beberapa persaman yaitu terkait

kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi. Terkait Komisi Yudisial dan

Mahkamh Agung dalam memberikam sanksi yang diberikan kepada

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat, dan

mengawasi perilaku hakim17

Perbedaan dari isi peneliti yakni membahas

Lembaga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam wewennag

menangani Pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Serta peran

dari peraturan bersama antara lembaga mahkamah agung dengan komisi

yudisial dalam menindak lanjuti dalam pemberian sanksi bagi pelanggar Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

16

Skripsi Ahmad Haidar Muiny, implementasi peraturan bersama Komisi Yudisial

02/PB/P.KY/IX/2012 dan Mahkamah Agung 02/PB/MA/IX/2012 terhadap perilaku Hakim, Uin

Syarif Hidayatullah Jakarta,2015), h. 3 17

Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai

Lembaga Negara Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD

1945Buku Kesatu, (Jakarta : Prestasi Pustaka,2007), h.117

32

Dimana peneliti menggabungkan dengan Majelis Kehormatan Hakim,

dalam pelaksaan pemberian sanksi yang berlaku. Majelis Kehormatan Hakim

yang berfungsi sebagai pemberi sanksi yang diusulakn oleh Komisi Yudisial

kepada Mahkamah Agung, berakhir di Majelis Kehormatan Hakim, selain itu

adanya lembaga Majelis Kehormatan Hakim bertujuan untuk melindungi

hakim yang terlapor terhadap dugaan Pelanggar Kode Etik dan Pedomnya

Perilaku Hakim.

Selanjutnya peneliti mengkaji kajian terdahulu yang dimana ketiga

Peneliti mengambil sumber referensi dari buku oleh Wildan Mustofa yang

berjudul Kode Etik Hakim, dimana buku ini secara jelas dan rinci

menjelaskan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau bisa juga disebut

sebagai pedoman perilaku hakim merupakan suatu kajian dalammelindungi

kewenangannya dalam menjalankan suatu profesinya, dalam menegakan

kehormatan bagi seorang hakim untung menjungjung dalam memutuskan suatu

perkara, serta menjaga kehormatan martabat baik untuk dirinya sendiri maupun

keluarganya. Perbedaannya dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu peneliti

lebih menonjolkan pada pembahasan Sanksi Hukum yang diberikan terhadap

pelanggar Kode Etik profesi hakim dan memberikan sanksi yang sudah

ditetapkan atas kesepakatan MA dan KY untuk pelanggar Kode Etik profesi

hakim. Namun selain itu terdapat beberapa persamaan dengan peneliti yaitu

terkait Kode Etik terhadap hakim dalam profesinya sehingga buku ini bisa

dijadikan kajian terdahulu karena ada beberapa persamaan yang akan diteliti

oleh peneliti, sehingga buku ini dijadikan sebagai kajian terdahulu 18

Yang keempat Peneliti selanjutnya mengambil sumber referensi dari

jurnal yang berjudul Kode Etik HakimKode Etik Berpotensi Pidana,

dikutip oleh Anugrah Merdekawaty Maesy Putri, (Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, 2016. Dimana Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

18

Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, … h. 45

33

Dalam prespektif hukum. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep

kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban)

hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan

tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia

bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan

peraturan yang berlaku Penjelasannya fokus pertanggungjawaban hakim

pelaku pelanggaran Kode Etik berpotensi pidana.

Sebagai pembeda antara pembahasan jurnal ini dengan pembahasan

yang akan peneliti angkat, terletak pada sanksi hukum peneliti lebih

memfokuskan kepada sanksi hukum terhadap hakim pelanggar Kode Etik

profesi hakim.Didalam jurnal ini terdapat persamaan yang paling menonjol

yaitu dengan pelanggaran Kode Etik akan tetapi peneliti lebih mendalami

dalam segi kasus yang mengakibatkan terjadinya sebuah pelanggaran dan

mengakibatkan adanya sanksi yang berlaku bagi pelanggar Kode Etik profesi

hakim.19

19

Anugrah Merdekawaty Maesy Putri, Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran

Kode Etik Berpotensi Pidana, Jurnal Hukum, Vol 1, No 3,Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

2016, h. 3.

34

BAB III

KASUS HAKIM RIZET BENYAMIN RAFAEL PELANGGAR KODE

ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

A. Kasus Hakim Pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

1. Tangani Kasus Saudara Hakim Pengadilan Negeri Kupang Dipecat

(Rizet Benyamin Rafael)

Hakim mengaku menyesal karena tidak mundur meskipun tahu memiliki

hubungan saudara dengan pihak yang berperkara.Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim 2009 telah melarang tegas, Seorang hakim harus berperilaku

adil dan harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan

haknya mengadili perkara yang bersangkutan. Hakim tidak boleh memihak,

apalagi terhadap anggota keluarganya. Hakim Rizet Benyamin mengakui

kekesalaan yang telah dilakukannya, yaitu mengadili perkara keponakannya

di sidang Pengadilan Negeri Kupang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman menegaskan larangan.” Seorang hakim wajib

mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga

sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri

meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa,

advokat, atau panitera.” Larangan serupa dimuat dalam KUHAP.Sanksi

berat itu mendera hakim Rafael karena ia bertindak sebagai Ketua Majelis

dalam Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu

terdakwa dalam kasus ini adalah Ventje. Sebagai rujukan dari adanya kasus

yang menimpa Hakim Rizet Benyamin Rafael, perihal pelanggaran terhadap

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Lebih jelas dijelaskan dalam Pasal

17 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan larangan

mengadili pihak saudara yang berperkara.1

Selanjutnya Ventje dituduh sang isteri, Lili Leonora Tanjung, sering

melakukan tindakan kekerasan. Keributan suami isteri itu akhirnya bermuara

ke meja hijau. Hakim Rafael bertindak sebagai Ketua Majelis. Setelah

1 https://m.hukumonline.com diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 11:38 WIB

https://m.hukumonline.com/

35

melalui persidangan, Ventje divonis bebas murni.2Vonis itu menimbulkan

tanda tanya bagi Petrus J. Loyani, pengacara Lili. Akhirnya pengacara Lili

Leonora Tanjung menelusuri latar belakang sang hakim. Ternyata, hakim

Rafael masih memiliki hubungan saudara dengan terdakwa Ventje. Bukan itu

saja, Petrus melaporkan pertemuan antara hakim Rafael dengan Jeffery Pah,

yang tak lain masih kerabat Ventje.

Pertemuan itu ditengarai membahas perkara yang tengah ditangani Rafael.

Mengutip Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan didepan sidang, Rafael

sempat mengarahkan agar Ventje dan Lili berdamai saja. Rafael mengaku

bisa mengurus perdamaian itu, dan biaya perkara ditanggung Ventje. Dimana

pertemuan yang dilakukan yaitu untuk membahas perihal perkara yang

ditangani oleh Hakim Rizet Benyamin Rafael. Dalam ranah (KDRT). Rafael

sempat membujuk bahwa diminta mengurus perdamaian saja kedua belah

pihak yang berperkara. Dimana Rafael mengaku bisa melakukannya dengan

baik.

Namun, Benyamin menyangkal pernah mengeluarkan kata-kata tersebut.

Yang benar, saat itu dia hanya berkata,” saya sebagai Ketua Majelis, tidak

mau berbicara tentang masalah ini. karena ini menyalahi kode etik. Tetapi,

sebagai manusia saya berharap bahwa mereka Lili dan Ventje, kalau bercerai,

bercerai baik-baik, dan kalau membagi harta, membagi secara baik dan adil.

Itu saja yang saya katakan. Namun Rafael saat persidangan membela dirinya,

bahwa saya Ketua Majelis tidak mungkin akan melakukan hal semacam itu.

Karena Hakim Rizet Benyamin Rafael mengungkapkan bahwa hal tersebut

bisa terkena kasus pelanggaran Kode Etik, namun, pada nyatanya Rafael

melakukan hal yang ungkpakan tersebut pada kenyataanya.

Namun ketika MKH mempertanyakan mengapa semua saksi mengatakan

hal yang sama terkait pernyataanya di rumah Jeffery, Benyamin tidak dapat

membuktikan sebaliknya.” Saya tidak punya saksi yang bisa membuktikan,

saya mau bilang apa,” katanya. Benyamin mengaku, tujuannya datang ke

2 https://m.hukumonline.com diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 11:38

WIB


36

rumah Jeffery adalah untuk membicarakan saudara mereka yang sakit. Ia

bermaksud membicarakn bagaimana bekerja sama dan membantu saudara

mereka yang tengah berbaring sakit.

Dicecar mengenai larangan bagi hakim menangani perkara kerabat, Rafael

mengaku memahami. Karena itu, ia menyatakan menyesal karena tidak

mengundurkan diri dari perkara KDRT atas nama terdakwa Ventje. Namun,

kata Rafael, ia tidak mundur karena merasa tidak memiliki kepentingan

apapun dengan Lili dan Ventje. “ karena saya merasa tidak punya

kepentingan, dan merasa tidak punya apa-apa dengan mereka, sebagai hakim

saya tidak boleh menolak,” yakinnya.3

Benyamin juga sempat meminta “ kebijakan” Majelis, karena dia

memiliki keluarga yang secara ekonomi tergantung kepadanya. “ saya punya

isteri yang tidak kerja, dan tiga orang anak yang masih memerlukan

pendampingan saya, untuk membiayai mereka. Saya mohon kearifan,

keadilan dari bapak-bapak dan ibu Majelis Kehormatan Hakim yang

terhormat,” mohonnya.

Nasi sudah menjadi bubur. Ketujuh anggota majelis berkehendak lain.

MKH mengusulkan pemberhentian tidak hormat terhadap benyamin. MKH

berpendapat bahwa tidak ada fakta-fakta baru yang terungkap di ajang “

pembelaan” ini. Karena itu, MKH menolak seluruh pembelaan yang

dilakukan Benyamin.4

a. Hasil Putusan Oleh Hakim Rizet Benyamin Rafael

Selanjutnya terhadap adanya putusan yang terjadi pada kasus yang

menyangkut terjadinya kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael yaitu di putus

pada tanggal 18 Maret 2009 di Pengadilan Negeri Kupang terhadap kasus

KDRT yang melibatkan Ventje Yapola sebagai terdakwa dan yang mana Rizet





37

Benyamin Rafael sebagai Hakim Ketua lalu dihadiri oleh hakim anggota

lainnya yaitu:

1. Asiandi Sembiring

2. Saptono Setiawan

Penitera Pengganti yaitu :

1. Danial Nenoliu

Jaksa Penutut Umum yaitu:

1. Shirley Manutade.

Dalam sidang ini hakim ketua Rizet benyamin Rafael memutuskan perkara

sebagai berikut:.

- Bahwa terdakwa Ventje Yapola tidak terbukti bersalah.

- Bahwa terdakwa Ventje Yapola bebas dari segala tuntutan.

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

marbtabatnya.

Dalam hal ini penasehat hukum pihak korban belum mengetahui bahwa

terdakwa Ventje Yapola memiliki keterkaitan hubungan saudara dengan Hakim

Ketua sidang yakni Hakim Rizet Benyamin Rafael, karena penasehat hukum

korban merasakan adanya kejanggalan dalam putusan tersebut, akhirnya

penasehat hukum pihak korban tersebut mencari dan akhirnya menemukan

bahwa hakim Rizet Benyamin Rafael memang memiliki hubungan saudara

terhadap terdakwa Ventje Yapola tersebut.5

Akhirnya penasehat hukum korbanpun melaporkan perkara tersebut ke

Mahkamah Agung untuk dilakukannya peninjuan kembali, dan akhirnya

terbukti memang ternyata Hakim Rizet Benyamin Rafael memiliki hubungan

saudara terhadap pihak terdakwa. Rizet diberhentikan dan kasus Ventje di

sidang ulang. Dengan adanya laporan tersebut dari pihak korban sehingga



38

Hakim Rizet Benyamin diduga melakukan sebuah pelanggaran dalam Kode

Etik Profesi Hakim. Untuk terselesaikannya kasus dan ditegakannya keadilan

semua pihak yang berperkara.

b. Hasil Putusan Oleh Mahkamah Agung

Sedangkan hasil dari putusan Mahkamah Agung tertanggal 17 April

2011 di Mahkamah Agung Jakarta terhadap kasusnya Ventje Yapola yang

mana sidang tersebut adalah merupakan sidang peninjauan kembali terhadap

sidang sebelumnya yang diketuai oleh hakim Rizet Benyamin Rafael. Dalam

sidang di Mahkamah Agung ini, hasil putusan terhadap sidang jauh berbeda

dengan apa yang diputuskan oleh hakim Rizet Benyamin Rafael. Adapun hasil

putusan yang di putus oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ventje Yapola terbukti bersalah

- Bahwa terdakwa Ventje Yapola ditahan dan diberi sanksi hukuman

.Bahwa dampak dari adanya Kode Etik, memuat kewajiban dan

keharusan untuk menjalankan profesinya harus secara tanggungjawab. Dan

Kode Etik bukanlah hukum melainkan nilai dan norma digunakan sebagai tolak

ukur, bagai profesional hukum. Dengan adanya Kode Etik akan membentuk

etos kerja untuk setiap anggota profesional hukum.

supaya menjadi profesional hukum yang berbudi luhur, serta

menjalankan profesinya sebagai perwujudan adanya komitemen

tanggungjawab keilmuan, dan integritas moral individu pada pengabdian

kepada sesama. Dengan mencintai dan menjungjung tinggi kebenaran dan

keadilan uang dan jabatan. Melalui dengan adanya Kode Etik berharap para

profesional hukum bisa diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang mana

menjadi acuan terhadap penilian dan sikap moralnya dalam melaksankan tugas

dalam profesinya.

c. Putusan Mahkamah Agung RepubliK Indonesia atas Perkara Putusan

Hakim Rizet Benyamin Rafael di Pengadilan Negeri Kupang

39

dimana dimuat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan halaman putusan.mahkamahagung.go.id dengan Putusan Nomor:

536/P id .B /2008 /PN.KPG. Yakni terdakwa:

Nama Lengkap : Ventje Yapola Alias Ventje

Tempat Lahir : Soe

Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun / 23 September 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Amabi, Nomor 54, Kelurahan Oepura, Kecamatan

Maulafa kota Kupang

Agama : Kristen, Prostestan

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Dimana atas putusan yang Agung Republik Indonesia bahwa terdakwa

tidak ditahan,melainkan putusan sebelum adanya Peninjauan Kemabali (PK)

Dimana terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya CONSTANTEYN

ANTON MONE, SH.MSi. Dan NIXON P.Y.A. MESSAKH, SH, Advokat yang

berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang berkantor di Jalan

Tidar RT. 058 RW.19 Kel . Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Dimana berdasarkan surat kuasa khusus yang tertanggal 07 Januari 2009

dibawah Register Nomor: 02/LGS/SKS/PID/2009/PN.KPG. Kasus yang mendera

Hakim Rizet Benyamin Rafael, sehingga adanya upaya hukum yang siebut

dengan PK ( Peninjauan Kembali) pada kasus yang sebelumnya sudah diputus

oleh Hakim Rizet Benyamin Rafael, sehingga memiliki putiusan yang berbeda

40

dan akhir dari kasus ini dimenangkan oleh istri korban. Notabennya lawan dari

pihak keluarga hakim yang memutuskan perkara tersebut. Pengadilan Tersebut,

sudah membacaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 11

Desember 2008, Nomor: 536/Pen.P id / 2008 /PN.KPG tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca surat

penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tertangga l7 Januari 2009,

Nomor: 536/P id.B/2008/PN.KPG tentang penunjukkan hari persidangan. Karena

dengan adanya pengadilan yang sudah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Kupang yang tertanggal 11 Desember 2008, sehinga Mahkamah Agung

bisa memeriksa dan mengadili atas kasus yang sedang disidangkan.

Setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia membaca berkas perkara

yang bersangkutan : Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan

Terdakwa dan telah memperhati kan barang bukti yang diajukan di persidangan;

dan dimana Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ventje Yapola alias Ventje terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan

Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana ketentuan Pasal

44 ayat (1) UU Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (de

lapan) bulan , dengan perintah terdakwa di tahan jenis RUTAN.

3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, -

(Ser ibu Rupiah) .

41

Dimana hasil dari analisi putusan dari halaman mahkamahagung.co.id

yang menjadikan pertimbangan terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa

penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Duduk Perkara:

Kesatu: dimana tedakwa Ventje Yapola alias Ventje pada hari sabtu tanggal 23

Agustus 2008, dimana sekiranya pada pukul 11:00 Wita, dimana bertempat

dirumah terdakwa di Jalan Amabi RT.008 RW.003, Kelurahan Oepura Kecamatan

Maulafa Kota Kupang setidak - tidaknya.

Pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Penagadilan

Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan menegadilinya, telah melakukan

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap korban Lili Leonora

Tanjung yang adalah istri berdasarkan surat Nomor: 463/GMT/I/IX/2008 tanggal

1 September 2008, yang ditandatangani oleh majelis jemaat agape Kupang.

Perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal

dari korban dan pegawai korban bernama DANIEL MANEK pergi ke toko untuk

membuka toko namun sesampainya di toko lubang kunci pintu toko didapati

dalam keadaan rusak tidak dapat dibuka sehingga korban tidak dapat masuk ke

dalam toko,kemudian korban mencurigai suaminya yaitu VENTJE YAPOLA

yangmelakukan pengerusakan lubang kunci pintu toko tersebut langsung

berjalanmenuju rumah terdakwa.

Diteras samping ada parker mobil terdakwa menggunakan batu, kemudian

sesampainyakorban di rumah terdakwa, di teras samping ada parker

mobilterdakwa menggunakan batu, kemudian terdakwa keluar dari dalam garasi

mobil dan mendekati korban kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban

menggunakan tangan kanannya sambil berkata “anjing lu, lu sonde ada hak di

rumah ini lagi ” setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban menggunakan

tangan kanannya hingga korban terjatuh ke tanah dan korban kembali bangun dan

mengatakan “ lu su mulai kekerasan lagi?

42

Lu liat nanti beta lapor ” dan terdakwa menjawab “ lupi lapor sudah, beta

sonde takut ” kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban danmendorong

tubuh korban menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan korban kembali

terjatuh ke tanah dan pipi kanan korban terbentur mengenai paving blok dan pada

saat korban akanbangun dari jatuhnya tersebut, korban melihat karyawan

terdakwabernama APNIEL OTEMUSU datang kemudian terdawa berkata “ lu

jangan lari tunggu di situ, beta bunuh mati lu ” kemudian terdakwa pergi

kebelakang mobilnya dan kembali mendatangi korban, sembari tangan terdakwa

memegang sebilah parang namundihalangi oleh APNIEL OTEMUSU yang

berkata “sudah bos, sudahbos” dan karena merasa takut korban segera berlari

keluar dari halaman rumah terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke

aparat Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.Akibat perbuatan

terdakwa tersebut korban mengalami hal-hal sebagaimana tertuang dalam VISUM

ET REPERTUM Nomor: Pol: R/110/VER/VI I I / 2 008 PPT-Dokpol tanggal 27

Agustus 2008 yangdi tanda tangani oleh Dr . HEZAR SALAHUDIN DAN Dr.

IGNATIUSHENDRA ARIFI IANTO Dokter pada Rumah Sakit POLRI Kupang

yang hasil pameriksaan sebagai berikut:

Dimana dapat hasil pemeriksaan terhadap korban yakni istri dari Ventje

Yapola:

Pipi : luka lecet di pipi kanan, dengan ukuran 1.5x 1 cm

Leher : memar warna merah dari leher pangal tengah, leher ke kiri dengan

ukuran panjang 15 cm

Kaki : luka kaki di punggung kaki, kanan dengan mata kaki dengan diameter 1

cm

kesimpulan

43

Dimana hasil dari adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga

Mahkamah Aging dalam adanya kasus yang diperiksa yaitu seorang permpuan

berumur empat puluh t iga tahun, dari pemeriksaan tersebut di atas ditemukan

beberapa luka lecet di pipi kanan, memar warna merah di leher dari pengakal

tengah leher ke kiri dan luka lecet di punggung kaki ke kanan dekat mata kaki

akibat kekerasan tumpul. Dalam pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan

oleh terdakwa.

Selanjutnya Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dia ur dan diancam

pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Kekerasan dalam Rumah tangga. Dimana hasil dari putusan persidangan

Pengadilan Negeri Kupang atas putusan Hakim Rizet Benyamin Rafael sebagai

beriku:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa VENTJE YAPOLA Alias VENTJE tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Penuntut Umum

tersebut

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

martabatnya ;

4. membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian lah yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari RABU tangga l 18 MARET 2009

oleh kami RIZET BENYAMIN RAFAEL, SH Sebagai Hakim Ketua Majelis ,

ASIADI SEMBIRING, SH. MH., dan SAPTONO SETIAWAN, SH. MH. masing

masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan dalam pers idangan

yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 MARET 2009 itu juga

44

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim

Anggota tersebut , dengan dibantu oleh DANIEL NENOLIU Panitera Pengganti

Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri SHIRLEY MANUTADE,

SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa

didamping Penasehat Hukumnya tersebut:

Memtusakan perkara 536/P id .B /2008 /PN.KPG yakni sebagai berikut:

Hakim Ketua : Hakim Rziet Benyamin Rafael, S.H

Hakim Anggota : Asiadi Sembiring, S.H, Saptono Setiawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti : Daniel Nanoliu6

d. Analisis Upaya Hukum

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus 536/Pid.B/2009/PN.KPG

ini yaitu terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- Dilakukannya peninjauan kembali/sidang ulang

- Diberikannya sanksi tegas bagi pelanggar kode etik kehakiman.7

Dimana dikutip dari halama JOM Fakultas Hukum volume II Nomor 11

Oktober 2015, dimana pada tanggal 18 Maret 2009 tepatnya di pengadilan Negeri

Kupang Kasus yang melibatkan Ventje Yapola merupakan sebagai terdakwa,

dimana waktu itu Hakim Rizet Benyamin pada saat itu sebagai hakim ketua.

Dimana yang dihadiri oleh Asiandi Sembaring, Saptono Setiawan, sedangkan

Panitera penggantinya Danial Nenoliu, kemudian yang merupakan jaksa penuntut

umumnya yakni Shirley Manuttade.

Putusan yang ditetapkan oleh Hakim Rizet Benyamin Rafeal pada saat itu

memutus perkara sebagai berikut:

6 putusan.mahkamahagung.go.id diakses tanggal 05 Juli 2019, pukul 08: 57

WIB

7 OM Fakultas Hukum volume II Nomor 11 Oktober 2015, h. 12 – 13 diakses

tanggal 05 Juli 2019, pukul 09:00 WIB

45

Bahwa terdakwa Ventje Yapola dinyatatkan tidak bersalah

Bahwa terdakwa Ventje Yapola bebas dari segala tuntutan

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

martabatnya.

Dalam hal ini penasehat hukum dari pihak korban belum mengetahui

adanya tali persaudaraan antara hakim dan terdakwa, dimana penasehat hukum

mulai merasakan adanya kejanggalan akhirnya penasehat hukum mencari tahu

asal usul Hakim Rizet Benyamin Rafael. Selanjutnya kasus tersebut dibawa ke

ranah hukum demi keadilan untuk semua pihak yang berparkara..

Mengetahui dan mendapatkan bukti akhirnya penasehat hukum

melaporkan perkara tersebut ke Mahkamah Agung, dimana yang disebut

denganpeninjauan kembali (PK), dimana dalam proses (PK) terbukti Hakim Rizet

Benyamin Rafael merupakan saudara tari terdakwa yakni Vnteje Yapola.

Pada tanggal 17 April 2011 di Mahkamah Agung Jakarta perkara tersebut

disidang ulang (PK) dimana yang diketuai oleh Moh. Saleh, hakim anggota Artdjo

Alkostes, sedangakan panitera pengganti Ninin Nurmianti.

Hasil dari putusan Mahkamah Agung jauh berbeda dari putusan yang

ditetapkan oleh Hakim Rizet Benyamin Rafael, dimana hasil dari putusan

Mahkamh Agung menyatakan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ventje Yapola terbukti bersalah

Bahwa terdakwa Ventje Yapola ditahan dan diberi sanksi hukuman.

Sebagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam kasus peninjauan (PK)

atas perkara dalam kasus 536/Pid.B/2009/PN.KPG yakni:

Dilakukannya Peninjauan Kembali (PK)/ sidang ulang

Diberikannya sanksi tegas bagi pelanggar Kode Etik Kehakiman.

46

BAB IV

DASAR HUKUM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP KASUS HAKIM

RIZET BENYAMIN RAFAEL

A. Dasar Hukum Sanksi yang diberikan Kepada Hakim Rizet Benyamin

Rafael

Dikutip dari kasus hakim Rizet Benyamin Rafael dimana sudah melanggar

Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim, yang dimuat dalam Peraturan Bersama

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan


Bagian BAB II Kewajiban dan Larangan, Pasal 4 point (C) yakni

berperilaku arif dan bijaksana, dimana penjelasanya dimuat pada Pasal 7

dalampenjelasannya ayat (1), (2), (3). Yakni sebagai berikut:

1. Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan

norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-

norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan

memperhitugkan akibat dari tindakannya. Prilaku yang arif dan bijaksana

mendorong terbentukya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang

rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

2. Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:

a. Hakim wajib mengindari tindakan tercela.

b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain

yang secara teratur beracara dipengadilan, wajib menghindari situasi

yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.

c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari

pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

2. Larangan hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana adalah:

a. Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota perkara hakim yang

bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai

pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

47

b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang

anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-

anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

c. Hakim dilarang menggunkan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi,

keluarga atau pihak ketiga lainnay.

d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam

proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan

tugas yudisialnya.

e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat

mempengaruhi, menghambat atau menggangu berlangsungnya proses

peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.

f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai subtansi

suatu perkara diluar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara

yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat komentar, kritik atau

pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik

yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam

kondisi apapun.

h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau

pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuh forum ilmiah yang

hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi

putusan hakimdalam perkara lain.

i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.

j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap satu

partai.

k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan

persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

Atas dasar analisis dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012

48

dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim.

Hakim Rizet Benyamin Rafael telah melanggar Panduan Penegakan Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bagian BAB II Kewajiban dan Larangan,

Pasal 4 point (C) penjelasannya di Pasal 7 yakni berperilaku arif dan bijaksana.

Yang terdapat dalam Ayat 2, butir (c) yakni“ Kewajiban hakim dalam penerapan

berperilaku arif dan bijaksana “ dimana hakim Rizet Benyamin Rafael melanggar

dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga

dan pihak ketiga lainnya.

Tapi pada nyatanya kasus yang menderanya, karena dia telah mengadili

perkara saudaranya yang mana Ventje, merupakan saudara dari hakim tersebut.

kesimpulan dari pada analisis kasus ini hakim Rizet Benyamin Rafael sudah

melanggar dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan

02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim. Bagian BAB II Kewajiban dan Larangan Pasal 4 point (C) penjelasannya

di Pasal 7 dan pada ayat 2, butir (c).

Selain itu hakim Rizet Benyamin Rafael melanggar dalam Peraturan

Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik

Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bagian BAB II Kewajiban

dan Larangan, Pasal 4 point (C) penjelasannya di Pasal 7 yakni berperilaku arif

dan bijaksana. Yang terdapat dalam ayat 3, butir (a) yakni “Hakim dilarang

mengadili perkara dimana anggota perkara hakim yang bersangkutan bertindak

mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki

kepentingan dengan perkara tersebut”.

49

Dalam kasus ini hakim Rizet Benyamin tetap mengadili perkara

saudaranya, walupun sudah ada aturan dalam dalam Peraturan Bersama


Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan Penegakan

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga melanggar ayat 3, butir (a)

yakni “Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota perkara hakim yang

bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak

yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

Kemudian hakim Rizet Benyamin Rafael melanggar Peraturan Bersama



Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dimana Rizet Benyamin Rafael telah memberikan keterangan kalau mau

berdamai, dan dimana biaya perkara ditanggung Ventje. Padahal tindakan hakim

Rizet Rafael Sudah melanggar Bagian BAB II Kewajiban dan Larangan, Pasal 4

point (C) penjelasannya di Pasal 7 yakni berperilaku arif dan bijaksana. Yang

terdapat dalam ayat 3, butir (g) yakni “Hakim tidak boleh memberi keterangan,

pendapat komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau

putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap dalam kondisi apapun.”

Terdapatpada BAB V bagian Sanksi, pada Pasal 19 dalam Peraturan



Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Yang akan memperjelas

sanksi apa yang diterima oleh hakim Rizet Benyamin Rafael.

Bagian BAB V Sanksi terdapat pada Pasal 19 yaitu sebagai berikut:

(1) Sanksi terdiri dari:

a) Sanksi ringan;

b) Sanksi sedang

50

c) Sanksi berat

(1) Sanksi Ringan terdiri dari :

a) Teguran lisan;

b) Teguran tertulis;

c) Pernyataan tidak puas secara tertulis;

( 3) Sanksi Sedang terdiri dari :

a) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;

b) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1

(satu) tahun;

c) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;

d) Hakim non palu paling lama 6 (enam ) bulan;

e) Mutasi kepengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;

f) Pembatalan atau penangguhan promosi.

( 4) Sanksi Berat terdiri dari :

a) Pembebasan dari jabatan;

b) Hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;

c) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling

lama 3 (tiga tahun);

d) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun;

e) Pemberhentian tidak dengan hormat.

(5) Terhadap hakim yang disusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan

pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan

pemberhentian sementara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

51

(6) Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti

melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) dapat

disampingi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan,

dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut

Selanjutnya yang terdapat pada setiap Ayat yang terdapat pada Pasal 19

ini, maka peneliti menganalisis terhadap sanksi yang diberikan oleh Majelis

Kehormatan Hakim kepada hakim Rizet Benyamin Rafael, yakni sebagai berikut:

Ketujuh anggota MKH mengusulkan pemberhentian tidak hormat

terhadap Rizet Benyamin Rafael . MKH berpendapat bahwa tidak ada fakta-fakta

baru yang terungkap di ajang “ pembelaan” ini. Karena itu, MKH menolak

seluruh pembelaan yang dilakukan Benyamin.

Pemberhentian tidak dengan hormat, terdapat pada Pasal 19 ayat (4) huruf

e. Dimuat didalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan

02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim.

Terdapat penjelasan pada Pasal 19 Ayat (5) yakni terhadap hakim yang

diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telak ditolak

oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara

berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Maka dalam analisis putusan ini, peneliti melakukan analisis dengan

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial

Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang

Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bagian BAB II

Kewajiban dan Larangan, Pasal 4 point (C) penjelasannya di Pasal 7 yakni

berperilaku arif dan bijaksana. Yang terdapat dalam Ayat (3), butir (a) yakni

52

“Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota perkara hakim yang

bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak

yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut”.

Dimuat dalam kasus yang dilakukan ini dimana hakim Rizet Benyamin

terus dan tetap mengadili perkara saudaranya terhadap kasus hakim yang diadili

oleh Hakim Rizet Benyamin, walupun sudah ada aturan dalam dalam Peraturan



Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga melanggar Ayat 3,

butir (a) yakni “Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota perkara hakim

yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai

pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

B. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi

Yudisial Republik Indonesia

Kewajiban dan larangan bagi hakim dimuat dalam Peraturan Bersama



Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

a. Kewajiban dan Larangan

Pada BAB II Kewajiban dan Larangan Pasal 4 dimana dimuat sebagai

berikut:

b. Berperilaku Adil;

c. Berperilaku Jujur;

d. Berperilaku Arif dan Bijaksana;

e. Bersikaf Mandiri;‟

f. Berintegritas Tinggi;

g. Bertanggung Jawab;

h. Menjungjung Tinggi Harga Diri‟

53

i. Berdisiplin Tinggi;

j. Berperilaku Rendah Hati dan;

k. Bersikap Profesional.

b. Tingkat dan Jenis Pelanggaran

Selanjutnya dalam Tingkat dan Jenis Pelanggaran yang dimuat dalam


Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012

Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Yang dimuat dalam Bagian BAB IV Pasal 18 Tingkat dan Jenis

Pelanggaran yang dianggap sebagai salah satu pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim yaitu sebagai berikut:

(2) Pelanggaran Ringan Meliputi Pelanggaran Atas:

a. Pasal 6 Ayat ( 2) huruf b dan c. Huruf b hakim harus berperilaku jujur

(fair) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.

Huruf c hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan

tindakannya, baik didalam maupun diluar pengadilan selalu menjaga dan

meningkatkan kepercayaan masyarakaat, penegak hukum lain serta para

pihak hukum berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim

dalam lembaga pradilan (impartiality).

b. Pasal 7 Ayat (2) huruf a, b, dan c. Huruf a Hakim wajib menghindari

tindakan tercela. Huruf b Hakim dalam hubungan pribadinya dengan

anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara dipengadilan, wajib

menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap

keberpihakan. Huruf c Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya

wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

c. Pasal 7 Ayat (3) huruf c, g, h dan k. Huruf c Hakim dilarang menggunakan

wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga

lainnya. Huruf g Hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat,

54

komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau

putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Huruf h Hakim tidak boleh

memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara

terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuh forum ilmiah yang hasilnya

tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan

hakim dalam perkara lain. Huruf k Hakim tidak boleh atau terlibat dalam

kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim

tersebut mendukung suatu partai politik.

d. Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan c. Huruf b Hakim wajib bebas dari hubungan

yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta

kelompok lain yang berpetensi mengancam kemandirian (independensi)

hakim dan badan peradilan. Huruf c Hakim wajib berperilaku mandiri guna

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pradilan.

e. Pasal 9 Ayat (4) huruf c, d dan e. Huruf c Hakim harus membatasi

hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan

advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim

tersebut menjabat. Huruf d Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan

informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukan tidak adanya

konplik kepentingan dalam mengenai kepentingan pribadi yang menunjukan

tidak adanya konplik kepentingan dalam menangani suatu perkara. Huruf e

Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban

keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan

keuangan para anggota keluarganya.

f. Pasal 9 Ayat (5) huruf g, h, k, l dan m. Huruf g Hakim dilarang

mengijinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut

seakan-akan berada dalam posisi khsusu yang dapat mempengaruhi hakim

55

secara tidak wajar dalam melaksankan tugas-tugas peradilan. Huruf h

Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah

organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau

pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut. Huruf k

Hakim dilarang mengijinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan

bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat

memperoleh keuntungan finansial. Huruf l Hakim dilarang mengadili suatu

perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan

dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan

dengan suatu perkara yang disidangkan.

g. Pasal 11 Ayat (4) huruf d, e, dan f. Huruf d Hakim dilarang bertindak

sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan

yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang

atau peraturan lain. Huruf e Hakim dilarang bertindak sebagai mediator

dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas

diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

Huruf f Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau

kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim

tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (

reasonable)tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.

h. Pasal 13 Ayat (1), (2) ,(3), dan (4). Ayat (1) Berperilaku rendah hati

bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri jauh dari

kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Ayat (2)

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sifat raelistis, mau membuka diri

untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh

kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh

rasa syukur dan iklas dalam mengemban tugas. Ayat (3) Dalam penerapan

perilaku rendah hati, hakim harus mengerjakan pekerjaan sebagai sebuah

pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata

pencharian dalam lapangan kerja untuk dapat pengahasilan materi,

melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada

56

masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (4) Dalam penerapan perilaku

rendah hati, hakim tidak boleh bersikaf, bertingkah laku atau melakukan

tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari

siapapun juga.

(3) Pelanggaran Sedang Meliputi Pelanggaran Atas:

a. Pasal 5 Ayat (3) huruf a dan e. Huruf a Hakim dilarang memberikan kesan

bahwa salah satu yang tengah berperkara atas kuasanya termasuk penuntut

dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim

yang bersangkutan. Huruf e Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak

yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan

gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang

dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak

melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

b. Pasal 6 Ayat (2) huruf d dan e. Huruf d dimana Hakim diharuskan dan

diwajibkan melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Ketua Muda Pengawasan

Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga

puluh) yakni pada hari kerja dapat terhitung dari sejak tanggal gratifikasi

tersebut diterima. Huruf e Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah

menjabat.

c. Pasal 6 Ayat (3) huruf a dan b. Huruf a Hakim tidak boleh meminta/

menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau

anggota keluaraga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji,

hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas

dari:

1) Advokat;

2) Penutut ;

3) Orang yang sedang diadili;

4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;

57

5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung

terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan

diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut

dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim

dalam menjalankan tugas peradilannya. Agar terhindar dari dugaan

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sealnjutnya huruf b Hakim dilarang menyuruh atau mengijinkan pegawai

pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau

kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima

hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun

sehubungan dengan segala hal yang akan dilakukan atau akan dilakukan

atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas

atau fungsinya dari larangan pada huruf b yakni sebagai berikut:

1) Advokat;

2) Penuntut;

3) Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;

4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;

5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung

terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan

diadili oleh hakim yang bersangkutan, yang secara wajar patut diduga

bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas

pradilannya.

d. Pasal 7 Ayat (3) huruf b, e, f dan j. Huruf b Hakim dilarang mengizinkan

tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum

58

untuk menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

Huruf e Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang

dapat mempengaruhi menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses

pradilan yang adil, indenpenden, dan tidak memihak. Huruf f Hakim tidak

boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai subtansi suatu

perkara diluar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang

diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Huruf j Hakim tidak boleh

secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu paratai politik.

e. Pasal 9 Ayat (4) huruf b dan g. Huruf b Hakim harus menghindari

hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut

dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang

bersangkutan. Huruf g Hakim apabila munculkeragu-raguan bagi hakim

mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu

perkara, wajib meminta pertimbangan ketua.

f. Pasal 9 Ayat (5) huruf a, d, dan jHuruf a Hakim tidak boleh mengadili

suatu perkara apabila memiliki konplik kepentingan baik karena hubungan

pribadi kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (

reasonable) patut diduga mengandung konplik kepentingan. Huruf d

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki

hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut,

advokat, yang menangani perkara tersebut. Huruf j Hakim dilarang

menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan

pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

g. Pasal 11 Ayat (3) huruf b Hakim wajib menganjurkan agar anggota

keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengekploitasi jabtan

hakim tersebut., dalam hal ini tidak dilakukannya kesalahgunaan dalam

penggunaan jabatan.

h. Pasal 11 Ayat (4) huruf c Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi

sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:

1) Hakim tersebut menjadi pihak dipersidangan;

59

2) Memberikan nasihat hukum Cuma-Cuma untuk anggota keluarga atau

teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

(4) Pelanggaran Berat meliputi Pelanggaran atas:

a. Pasal 5 Ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan f. Huruf a Hakim wajib

melaksankan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak

bersalah, tanpa mengharapkan imbalan. Huruf b Hakim wajib tidak

memihak, baik didalam maupun diluar pengadilan, dan tetap menjaga serta

menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Huruf c Hakim

wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya

untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Huruf d Hakim dalam suatu

proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses

persidangan untuk tidak menunjukan rasa suka atau tidak suka,

keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin,

agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau

status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan

pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pradilan baik

melalui perkataan atau tindakan. Huruf e Hakim harus memberikan

keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk

menghukum. Huruf f Hakim harus memberikan kesempatan yang sama

kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang

mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.

b. Pasal 5 Ayat (3) huruf b, c, dan d. Huruf b Hakim dalam menjalankan

tugas yudisialnya dilarang menunjukan rasa suka atau rasa tidak suka,

keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin,

agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau

status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan

pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pradilan baik

melalui perkataan atau tindakan. Huruf c Hakim dilarang bersifat

mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat

menimbulkan kesan yang memihak, berprasangka, mengancam, atau

menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula

60

menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai

pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim

yang bersangkutan. Huruf d Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan

pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi,

mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan

perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

c. Pasal 6 Ayat (2) huruf a. Huruf a Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan

menghindari perbuatan yang tercela.

d. Pasal 7 ayat (3) huruf a, d, dan i. Huruf a Hakim dilarang mengadili

perkara dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak

mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki

kepentingan dengan perkara tersebut. Huruf d Hakim dilarang

mempergunkan keterangan yang diperolehnya dalam proses pradilan untuk

tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

Huruf i Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik.

e. Pasal 8 Ayat (2) huruf a. Huruf a Hakim harus menjalankan fungsi

pradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau

bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak

manapun.

f. Pasal 9 Ayat (4) huruf a dan f . huruf a Hakim harus berperilaku tidak

terela. Huruf f Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana

diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dan huruf d wajib mengundurkan diri

dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk

mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak

negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga pradilan atau persangkaan

bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

g. Pasal 9 Ayat (5) huruf b, c, e, f dan i. Huruf b Hakim dilarang melakukan

tawar- menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda

eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di

pengadilan, kecuali di tentukan oleh undang-undang. Huruf c Hakim

dilarang mengadili perkara apabila memiliki hubungan perkara, ketua

61

majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang

menangani perkara tersebut. Huruf e Hakim dilarang mengadili suatu

perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau

panitera dalam perkara tersebut pada persidangan dipengadilan tingkat yang

lebih rendah. Huruf f Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila

pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan

para pihak yang akan diadili saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain

sebelum menjadi hakim. Huruf i Hakim dilarang mengadili suatu perkara

yang salah satu pihaknya adalah parati politik apabila hakim tersebut masih

atau pernah aktif dalam partau politik tersebut.

h. Pasal 10 Ayat (2) huruf a dan b.Huruf a Hakim dilarang menyalahgunakan

jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain. Huruf b Hakim

dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat

rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang

tidak ada hubungan dengan tugas-tugas pradilan.

i. Pasal 11 Ayat (3) huruf a. Huruf a Hakim harus menjaga kewibawaan

serta martabat lembaga pradilan dan profesi baik baik didalam maupun

diluar pengadilan.

j. Pasal 11 Ayat (4) huruf a, b, dan g. Huruf a Hakim dilarang terlibat dalam

tarnsaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan

posisi sebagai hakim. Huruf b Hakim dilarang menjadi advokat, atau

pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Huruf g Hakim dilarang

melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(5) Pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 dapat diklasifikasikan

pelanggaran ringan, sedang, atau berat, tergantung dari dampak yang

ditimbulkannya. Dimana dalam Pasal ini dijelaskan lebih rinci bahwa terkait

pelanggaran terbagi menjadi tiga bagian yakni ringan, sedang dan berat.

Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim dalam Peraturan Bersama Lembaga Komisi Yudisial dengan

Lembaga Mahkamah Agung yang berada dalam ruang lingkup kehakiman

62

C) Kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael Cikal Bakal Adanya Dugaan

Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Hakim Rizet Benyamin Rafael telah melanggar Peraturan Bersama

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik

Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang

Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pelanggaran dimuat pada BAB IV Tingkat dan Jenis Pelanggaran,

terdapat dalam Pasal 18. Dimana terdapat empat ayat dalam isi Pasal tersebut,

pada Ayat (1) merupakan pelanggaran ringan, pada Ayat (2) merupakan

pelanggarn sedang, dan pada Ayat (3) merupakan pelangggaran berat.

Sedangkan pada ayat (4) untuk pelanggaran terhadap Pasal 12 dan 14 dapat

diklasifikasikan pelanggaran ringan, sedang atau berat. Tergantung dari

dampak yang ditimbulkannya.

Pelanggaran berat meliputi Pasal 7 Ayat (3) huruf a, d, dan i; dimana

hakim Rizet Benyamin Rafael sudah melanggar Pasal 7 Ayat (3) huruf a,

yakni, Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota perkara hakim yang

bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai

pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Dimana dalam

kasus ini, telah melakukan pelanggaran berat, yang dijelasakn dalam BAB IV

Tingkat dan Jenis Pelanggaran, pada Pasal 18 Ayat (3) huruf a.

Analisis peneliti yakni anggota yang berperkara disini adalah anggota

yang bersangkutan dengan hakim Rizet Benyamin Rafael, yakni sebagai

saudara Ventje ( suami dari korban). Sedangkan Ventje dalam putusan

perkara ini di vonis bebas (murni), karena adanya unsur tali persaudaraan

yang meliputi kasus ini.

D) Perbandingan Kasus Hakim Pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim

1) Hakim Vica Hakim PN Jombang

Peneliti menggunakan perbandingan dalam sebuah analisi kasus yang

menjeratt Hakim Rizet Benyamin Rafael, disini peneliti menggunakan kasus

Hakim Vica Natalia, dimana hakim Vica Natalia merupakan hakim dari

Pengadilan Negeri Jombang. Adanya kasus yang menjerat Hakim Vica

Natalia dimana Majelis Kehormatan Hakim (“MKH”) memutuskan

menjatuhkan sanksi pemberhentian secara hormat dengan hak pensiun

63

terhadap Hakim PN Jombang Vica Natalia. Hakim Vica (sudah berumah

tangga) dinilai terbukti melanggar KEPPH dan PB KEPPH karena

berselingkuh dengan seorang hakim dan advokat. Sehingga patut untuk

diberikan sanksi yakni diberhentikan secara dengan hormat dan memiliki

hak pensiun, jelas kasus Hakim Vica Natalia dengan Hakim Rizet

Benyamin memiliki perbedan yang sangat menonjol dalam penjatuhan

sanksi hukum.

MenurutMajelis Kehormatan Hakim(MKH), Hakim Vica terbukti

melanggar huruf c butir 3.1 Ayat (1), butir 5.1 Ayat (1) KEPPH jo. Pasal 9

Ayat (4a) dan Pasal 11 Ayat (3a) PB KEPPH. Ketentuan itu mewajibkan

hakim menghindari dan harus berperilaku tidak tercela, hakim wajib

menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan profesi. Jelas

sudah terbukti ada dasar hukum yang mengikat pada pelanggaran yang

dilakukan oleh Hakim Vica Natalia, jadi sudah sepantasnya untuk diberikan

sanksi yang berlaku.

Apabila perselingkuhan tersebut mengarah pada perbuatan zina dan

hakim tersebut telah menikah, maka dapat dikenakan pasal perzinahan.

Selain itu, hakim tersebut juga bisa diberhentikan oleh MKH jika terbukti

berselingkuh dan melanggar ketentuan KEPPH serta PB KEPP.1 Dimana

jika pengakuan tersebut sudah mengarah pada perbuatan zina dan hakim

sudah menikah baru bisa dihukum, sedangkan jika belum menikah

dikatakan tidak bisa dihukm. Padahal kalau kita lihat dari segi kasusnya

sudah termasuk kedalam merendahkan dirinya sendiri dan martabat

profesinya sekalipun tercoreng.

2)Analisis Menggunakan Teori ius curia Novit

Analisis peneliti menggunakan asas ius curia Novit terhadap terjadinya

Kasus yang menimpa hakim Vica Natalia, dimana apabila terjadi

perselingkuhan itu mengarah kepada perbuatan perzinahan dimana sudah

1

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57eb2ac2f185a/sanksi-bagi-hakim-

yang-selingkuh diakses pada tanggal 29 July 2019, Pukul 09:28 WIB

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57eb2ac2f185a/sanksi-bagi-hakim-yang-selingkuh


64

menikah baru diberikan sanksi, seharusnya hakim bisa memberikan sanksi

ketika hakim itu melakukan perselingkuhan atas dasar saling mencintai,

dengan dasar itu pun seorang hakim sudah melakukan perbuatan yang tercela.

Peneliti disini menggunakan asas ius curia Novit, Sebagai seorang hakim,

maka ia dianggap sudah mengetahui hukum.

Inilah yang dimaksud dari asas hukum asas Ius Curia Novit.Seorang

hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang

diajukan kepadanya. Bahkan jika menolak sebuah perkara maka seorang

hakim dapat dituntut.

Sebagaimana diatur dalam Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan

Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman.

1)Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu

perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat

rahasia.

Dimana terdapat pada point a, Pengadilan tidak boleh untuk menolak

untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum

tidak atau kurang jelas, atau hukum belum ada melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya. Dan digunakanlah asas yang berkaitan maka

atas dasar ini hakim bisa memutuskan menggunakan asas Ius Curia

Novit.Seorang hakim harus memiliki asas Ius Curia Novit, jadi seorang hakim

dianggap sudah mengetahui hukum, jadi jika seorang hakim menolak

mengadili perkara yang diajukan kepadanya, maka itu termasuk sebuah

pelanggaran, dimuat dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.2

Seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan

sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun

2





65

dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan

yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak

dipengaruhi oleh apapun atau siapapun.hal ini menjadi penting karena jika

hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain diluar

konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang

diinginkan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sorang hakim. Syarat-syarat

tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam

menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan

menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih

berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus

dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak

masyarakat sehingga tercipta jati diri yang dimiliki seorang profesi hakim

harus bersih dari segala sisi yang salin keterkaitan dengan kehidupan sehari-

hari.

Selanjutnya jika Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jika tidak

dibarengi dengan akhlak atau mora, maka keduanya sama sekali tidak akan

beroengaruh dalam segi kemanfaatan yang besar dan kemnafaatan yang

sesungguhnya yakni dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, maka Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini tidak ada kemanfaatnya sama sekali

dalam sebuah Kode Etik Profesi nya sehingga semua yang dilakukan tidak

berdasarkan aturan melainkan berdasarkan keinginan. Dimana keinginan

yang besar sehingga membuat lupa akan tanggung jawab kita terhadap satu

profesi yang kita geluti. Dimana profesi merupakan salah satu tanggung

jawab atas diri kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan

yang berada dalam keahlian yang sudah kiti miliki.3

3





66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil analisa penelitipada bab-bab sebelumnya maka

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus hakim Rizet Benyamin Rafael termasuk kedalam ranah dugaan

pelangaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dimana ditinjau dari

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi

Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan

02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim. Yaitu Pelanggaran berat meliputi Pasal 7 ayat (3) huruf a,

d, dan i; dimana hakim Rizet Benyamin Rafael sudah melanggar Pasal 7

ayat (3) huruf a, yakni, Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota

perkara hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang

berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara

tersebut.

2. jenis pelanggaran yang termasuk ke dalam Peraturan Bersama Mahkamah

Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/2012 Tentang Panduan

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.Meliputi pelanggaran

ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

67

B. Rekomendasi

Berdasarkan dengan analisa peneliti pada bab-bab sebelumnya maka

dapat diambil rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada semua hakim yang ada di Indonesia baik di Pengadilan Negeri,

Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan maupun Pengadilan PTUN agar

mematuhi semua Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang Berlaku.

2. Memberikan keadilan yang seadil-adilnya, agar tercipta kesejahteraan bagi

seluruh masyarakat.

68

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Ahmad. Wiwi Heryani, Asas Asas Pembuktian Hukum Perdata, Prenda

Media, (Jakarta:2012)

Arsana Jati I Putu “ Etika Profesi Insinyur”, (Yogyakarta : Dyah Wuri

Handayani, 2018)

Asshiddiqie jimly, Komisi Yudisial Reformasi Peradilan,(Jakarta: Lembaga Studi

dan Advokasi Masyarakat, 2004)

Erlies Septiani Nurbani dan Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian

Tesis dan Disertasi, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga,

2014)

Efendi Jonaedi, Ibrahim Johanny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri

Ris , (Depok : PRENAMEDIA GROUP, 2018)

Gilbert J.Greene, Albert R. Roberts “ Buku Pintar Pekerja Sosial jilid kesatu,” (

Jakarta : PT BPK Gunung Mulia,2008)

Handoko Duwi ,Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,(Pekan Baru: Hawa dan

Ahwa, September, 2015)

Kriyanto Rahmat , “ Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektf

Islam,” (Jakarta :PRENAMEDIA GRUP,2109)

M. Gultom Binsar Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di

Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta: 2012)

69

Soekanto Soerjono, “Hukum Adat Indonesia,” (Jakarta : PT RAJAGRAFINDA

PERSADA, 1942)

Subhan Hadi, Hukum Kepailitan Prinsip, norma, dan praktik di pradilan,( Jakarta

: Kencana PRENAMEDIA GROUP, 2008)

Sumaryono E, Etika Profesi Hukum, Anggota IKAPI, (Jln Cempaka, Yogyakarta:

1995)

Satjpto Rahardjo ,Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis “ didalam

Buku Laurensius Arliman S, penegakan Hukum dan Kesadaran

Masyarakat, (Yogyakarta :group penerbitan cv budi Utama, 2015)

Suyuti Wildan Mustofa, Kode Etik Hakim, Edisi Ke 2, Kencana PRENADAME-

DIA GROUP , (Rawa Mangun, Jakarta, 2013)

Triwulan Tutik Titik, Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial

sebagai Lembaga Negara Dalam sistem Ketatanegaraan Republik

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, cet-ke 1, (prestasi Pustaka:

Jakarta, 2007)

Wibowo Wahyu, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah, (Pal Merah : Buku

Kompas, 2011)

Wiwi Heryani, Ahmad Ali Asas Asas Pembuktian Hukum Perdata, Prenda Media

(Jakarta:2012)

Wiwin Yulianingsih, Sutisno , ETIKA PROFESI HUKUM, (Yogyakarta: C.V

ANDY OFFSET, 2016)

70

Yudisial Komisi RepubliK Indonesia, “Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum,”

(Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia,2015)

Peraturan Perundang-Undangan


Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/ 2012

Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Skripsi

Haidar Ahmad Muiny,implementasi peraturan bersama Komisi Yudisial 02/PB/

P.KY/IX/2012 dan Mahkamah Agung 02/PB/MA/IX/2012 terhada peril-

Laku Hakim, (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta: 2015)

Merdekawaty Maesy Putri Anugrah, pertanggungjawaban Hakim pelaku pelang-

Garan Kode Etik berpotensi pidana, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

2016)

Masripattunnissa, Efektifitas pelaksanaan pengawasan fungsi pengawsan komisi

Yudisial dalam Mengawasi hakim dan Pengaruhnya terhadap kekuasaan

kehakiman, ( Uin Syarif Hidayatullah Jakarta : 2014 ),

Website


https://m.hukumonline.com

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7b7b12bce16/tangani-kasus-

saudara-hakim-pn-kupang-dipecat

https://m.hukumonline.com

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57eb2ac2f185a/sanksi-bagi-

hakim-yang-selingku



http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7b7b12bce16/tangani-kasus-saudara-hakim-pn-kupang-dipecat

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7b7b12bce16/tangani-kasus-saudara-hakim-pn-kupang-dipecat


71

JOM Fakultas Hukum volume II Nomor 11 Oktober 2015,

putusan.mahkamahagung.go.id

Documents

Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Homerepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48453... · 2019. 11. 21. · Adis Suciawati. 11150480000006. “