INSENTIF PAJAK · 2020. 8. 26. · INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 SEKTOR INDUSTRI Latar Belakang • Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi

INSENTIF PAJAK

DI ERA PANDEMI COVID-19

FASILITAS PERPAJAKAN UMKM

Bagi

WP

UMKM

DEFINISI UMKM

FASILITAS PERPAJAKAN UMKM

INSENTIF COVID-19

Kementerian

Koperasi dan UKM

Usaha Kecil (UK), termasuk

usaha Mikro (UMI) adalah

entitas usaha dengan kekayaan

bersih paling banyak Rp. 200

juta, dan omset tahunan paling

banyak Rp. 1 milyar.

Usaha Menengah (UM) adalah

entitas usaha yang memiliki

kekayaan antara Rp. 200 juta

s.d. Rp 10 Milyar

Undang-Undang No. 20

Tahun 2008 tentang UMKM

Usaha mikro:

Kekayaan bersih paling banyak

Rp50 Juta dan/atau penjualan

tahunan paling banyak Rp300

juta.

Usaha kecil:

Kekayaan bersih Rp50 Juta

s.d. 500 juta dan/atau

penjualan tahunan Rp300 juta

s.d. Rp2,5 milyar.

Usaha menengah:

Kekayaan bersih Rp500 Juta

s.d. 10 milyar dan/atau

penjualan tahunan Rp2,5 milyar

s.d. 50 milyar.

Menurut Perpajakan

Definisi UMKM

Merupakan jumlah peredaran bruto

dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir

sebelum Tahun Pajak bersangkutan

Peraturan Pemerintah

No.23 Tahun 2018 (berlaku

mulai tanggal 01 Juli 2018)

Amanat

pengaturan

dalam PMK

Subjek Pajak

• WP OP

• WP Badan tertentu (Koperasi, CV, Firma)

• PT dgn peredaran bruto s/d Rp 4,8

Milyar / Tahun Pajak.

Kecuali:

a. Yang memilih untuk dikenai PPh

berdasarkan ketentuan umum;

b. WP Badan yang memperoleh

fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance;

c. BUT; atau

d. CV, Firma yang dibentuk:

• beberapa WPOP dengan keahlian

khusus dan

• menyerahkan jasa sejenis dengan

pekerjaan bebas.

Objek Pajak

PPh Terutang

PPh Final = 0,5% X Peredaran Bruto

Pelunasan Pajak

Disetor sendiri oleh WP; atau

Dipotong atau dipungut oleh pihak lain.

Surat Keterangan

Bila WP menerima penghasilan dari

pemotong atau pemungut PPh

Pemberitahuan ke DJP

Bila WP memilih untuk dikenai PPh

sesuai ketentuan umum.

Pokok Pengaturan UMKM (PP 23/2018)

3 Tahun Pajak

Jangka Waktu

PT

CV, Firma, Koperasi

WP OP

4 Tahun Pajak

7 Tahun Pajak

Kecuali:

a) Jasa sehubungan Pekerjaan Bebas

b) Penghasilan di LN

c) Penghasilan yg dikenai PPh Final

tersendiri

d) Penghasilan yang bukan Objek

Pajak

Penghasilan dari usaha tidak melebihi

Rp4,8M dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

CA

RA

PE

LU

NA

SA

N

PP

23

/20

18

Disetor sendiri

oleh WP

Dipotong

0.5%

oleh

Pemotong/

Pemungut

PPh

Tempat terutang Setiap tempat kegiatan usaha.

Saat Penyetoran Paling lama tgl 15 bulan berikutnya.

Saat Pelaporan

Tanggal validasi NTPN dianggap sebagai tanggal

pelaporan SPT Masa.

Jika nihil tidak diwajibkan lapor SPT Masa.

Ketentuan • Dilakukan untuk setiap transaksi objek potput

PPh nonfinal; dan

• WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.

Pengecualian Dikecualikan dari potput PP 23/2018 dan PPh Pasal

22 untuk:

1) impor, dan

2) Pembelian barang oleh WP;

jika WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.

Saat Penyetoran Paling lama tgl 10 bulan berikutnya dengan

menggunakan SSP a.n. WP yang dipotong.

Bukti Potong SSP sbg butpot dan wajib diberikan kpd WP.

Saat PelaporanDilaporkan dalam SPT Masa Pasal 4 ayat (2) paling

lama tgl 20 bulan berikutnya

Pemotongan dan Pemungutan PP 23/2018

PMK 23 TAHUN 2020INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19SEKTOR INDUSTRI

Latar Belakang

• Dampak pandemi COVID-19 ini

telah memperlambat ekonomi

dunia secara masif dan

signifikan, termasuk terhadap

perekonomian Indonesia.

• Untuk itu, pemerintah telah dan

terus melakukan langkah-langkah

cepat untuk mengantisipasi

beberapa dampak ini.

• (Presiden Joko Widodo)

Tujuan

• Menjaga stabilitas

pertumbuhan ekonomi, daya

beli masyarakat, dan

produktivitas sektor tertentu

sehubungan dengan wabah

virus corona

• Mendukung penanggulangan

dampak virus corona.

MATRIKS PMK 23 TAHUN 2020EMPAT INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI COVID-19

KITE: Kemudahan Lapor Tujuan Ekspor

IKM: Industri Kecil Menengah

PMK 44 TAHUN 2020INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

• Diperlukan penyelamatan, diperlukan stimulus ekonomi, yang menyentuh

sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor riil ini menyerap banyak tenaga

kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK.

• (Presiden Joko Widodo)

Latar Belakang

• Pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional sehingga perlu upaya pengaturan

dalam rangka mendukung penanggulangan dampak COVID-19 dimaksud

• Makin meluasnya dampak COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku

usaha kecil dan menengah, maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap

Wajib Pajak.

• PMK-23/PMK.03/2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga

perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif

Tujuan

Kebijakan Sektor Dampak & Ketentuan

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

(DTP)

• Sektor tertentu (1.062

KLU), WP KITE &

Kawasan Berikat (KB)

• Insentif s.d. September 2020

• Pemberitahuan pusat & cabang

2. PPh Final UMKM Tarif 0,5% Ditanggung

Pemerintah

UMKM

WP PP 23 Tahun 2018

• WP harus mengajukan Surat Keterangan

& menyampaikan Laporan Realisasi untuk

memanfaatkan insentif

• Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat

tgl 20 bulan berikutnya


3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor • Sektor tertentu (431

KLU)

• WP KITE & KB


• Pelaporan 3 bulanan

4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

sebesar 30%

• Sektor tertentu (846

KLU)

• WP KITE & KB


• Pelaporan 3 bulanan

5. Pengembalian pendahuluan PPN sbg

PKP berisiko rendah bagi WP yang

menyampaikan SPT Masa PPN lebih

bayar restitusi paling banyak 5 miliar

rupiah

• Sektor tertentu (431

KLU)

• WP KITE & KB


MATRIKS PMK 44 TAHUN 2020


• Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan

ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju

pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi. (Presiden Joko

Widodo)

• Untuk penanganan dampak pandemi COVID 19 perlu dilakukan perluasan sektor

yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan

ekonomi nasional

• Pandemi COVID 19 merupakan bencana nasional sehingga perlu dilakukan upaya

pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak

COVID 19

Latar Belakang

• Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan

produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah virus corona

• Mendukung penanggulangan dampak virus corona.

Tujuan


1. PPh Pasal 21 Ditanggung

Pemerintah (DTP)

• Sektor tertentu (1.189 KLU),

WP KITE & KB

• Insentif s.d. Desember 2020

• Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)

• Pemberitahuan hanya disampaikan pusat &

berlaku untuk semua cabang (WP sektor

tertentu/KLU)

2. PPh Final UMKM Tarif

0,5% Ditanggung

Pemerintah

• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan,

cukup menyampaikan Laporan Realisasi

• Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan

berikut


3. Pembebasan PPh Pasal

22 Impor

• Sektor tertentu (721 KLU)

• WP KITE & KB


• Pelaporan

April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020

Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan

berikutnya

4. Pengurangan Angsuran

PPh Pasal 25 sebesar

30%

• Sektor tertentu (1.013 KLU)

• WP KITE & KB


• Pelaporan


Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan

berikutnya

5. Pengembalian pendahuluan

PPN sebagai PKP berisiko

rendah bagi WP yang

menyampaikan SPT Masa PPN

lebih bayar restitusi paling

banyak 5 miliar rupiah


• WP KITE & KB




• Keringanan angsuran pajak bagi semua wajib pajak diberikan karena memperhatikan

kondisi perekonomian saat ini, khususnya masih rendahnya tingkat produksi dan

penjualan dunia usaha.

• Memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas melalui perluasan sektor

yang akan diberikan insentif perpajakan

• Mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib

Pajak sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19

• Pengenaan PPh final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi tertentu untuk

meningkatkan produksi dan/atau peredaran usaha bagi Wajib Pajak

Latar Belakang dan Tujuan

• Tambahan potongan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari sebelumnya pengurangan sebesar 30

persen dari jumlah angsuran yang seharusnya terutang menjadi pengurangan sebesar 50 persen.

• Pajak penghasilan final jasa konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program

percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) untuk mendukung peningkatan penyediaan air

(irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian.

Pokok Perubahan Peraturan

Mulai berlaku

tanggal

14 Agustus 2020


1. PPh Pasal 21 Ditanggung

Pemerintah (DTP)


• WP KITE & KB

• WP Penerima P3-TGAI


• Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)

• Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku

untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)

2. PPh Final UMKM Tarif 0,5%

Ditanggung Pemerintah

• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan,

cukup menyampaikan Laporan Realisasi

• Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikut


3. Pembebasan PPh Pasal 22

Impor


• WP KITE & KB


• Pelaporan


Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya

4. Pengurangan Angsuran

PPh Pasal 25 sebesar 30%

ditambah menjadi

pengurangan sebesar 50%


• WP KITE & KB

• Insentif Juli 2020 s.d. Desember 2020

• Pelaporan

Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya

5. Pengembalian pendahuluan

PPN sebagai PKP berisiko rendah

bagi WP yang menyampaikan SPT

Masa PPN lebih bayar restitusi

paling banyak 5 miliar rupiah


• WP KITE & KB



PERSANDINGAN INSENTIF PAJAK UMKM TERKAIT PANDEMI COVID19

Bentuk Insentif PP 23 PMK-23 PMK-44 PMK-86 PMK-110

1. PPh Pasal 21 DitanggungPemerintah (DTP)

Tidakdiatur

• Sektor manufakturtertentu(440 KLU) dan WP KITE

• Sektor tertentu (1.062 KLU), WP KITE & Kawasan Berikat (KB)

• Insentif s.d. September 2020• Pemberitahuan pusat & cabang

• Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB• Insentif s.d. Desember 2020• Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)• Pemberitahuan hanya disampaikan pusat &

berlaku untuk semua cabang (WP sektortertentu/KLU)

Tetap

2. PPh Final UMKM Tarif0,5% DitanggungPemerintah

TarifPPhFinal 0,5%

Belum diberikaninsentif

• WP PP 23 Tahun 2018• WP harus mengajukan Surat Keterangan &

menyampaikan Laporan Realisasi untuk memanfaatkan insentif

• Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulanberikutnya


• WP PP 23 Tahun 2018• WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan,

cukup menyampaikan Laporan Realisasi• Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan

berikut• Insentif s.d. Desember 2020

Penambahan sektor: WP

Penerima P3-TGAI program

percepatan peningkatan tata

guna air irigasi

3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Tidakdiatur

• Sektor manufakturtertentu(102 KLU)

• WP KITE

• Sektor tertentu (431 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. September 2020• Pelaporan 3 bulanan

• Sektor tertentu (721 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. Desember 2020• Pelaporan

April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya

Tetap

4. Pengurangan AngsuranPPh Pasal 25 sebesar:30% (PMK-23, PMK-44,dan PMK-86)50% (PMK-110)

Tidakdiatur


• WP KITE

• Sektor tertentu (846 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. September 2020• Pelaporan 3 bulanan

• Sektor tertentu (1.013 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. Desember 2020• Pelaporan

April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan

berikutnya

Pengurangan Angsuran

PPh Pasal 25 sebesar 30%

ditambah menjadi

pengurangan sebesar 50%

5. Pengembalianpendahuluan PPN sebagaiPKP berisiko rendah bagiWP yang menyampaikanSPT Masa PPN lebih bayarrestitusi paling banyak 5 miliar rupiah

Tidakdiatur


• WP KITE

• Sektor tertentu (431 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. September 2020

• Sektor tertentu (716 KLU)• WP KITE & KB• Insentif s.d. Desember 2020

Tetap

Insentif Covid-19

Insentif diperpanjang hingga Desember 2020

WP PP 23 tidak perlu mengajukan Surat Keterangan

Penambahan KLU untuk Sektor Tertentu

TERIMA KASIH

Documents

INSENTIF PAJAK · 2020. 8. 26. · INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 SEKTOR INDUSTRI Latar Belakang • Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi