blogvrman - blogvrman.blogspot.com 

firel - firel.net 

arenainformasi - arenainformasi.com 

masukberita - masukberita.com 

firman-gunajaya - firman-gunajaya.web.id 

downloadfilm-viamediafire - downloadfilm-viamediafire.blogspot.com 

gudang-filmmovie - gudang-filmmovie.blogspot.com 

downloadfilm-fulldownload - downloadfilm-fulldownload.blogspot.com 

cinema21k - cinema21k.blogspot.com 

autoblogger-content - autoblogger-content.blogspot.com 

backlink-content - backlink-content.blogspot.com 

direktori-google - direktori-google.blogspot.com 

eksternal-link - eksternal-link.blogspot.com 

free-download-dvdrip - free-download-dvdrip.blogspot.com 

generate-post - generate-post.blogspot.com 

id-gudanglink - id-gudanglink.blogspot.com 

idlink-eksternal - idlink-eksternal.blogspot.com 

idpemalas - idpemalas.blogspot.com 

linkexternal-google - linkexternal-google.blogspot.com 

rahasia-kunci - rahasia-kunci.blogspot.com

The Official Website of INFIDInternational NGO Forum on Indonesian Development

Search

Main menu

Skip to primary contentSkip to secondary content

Home Tentang INFID Program INFID Publikasi Alamat Perpustakaan INFID

Profile INFIDPROFIL INFID

Latar Belakang

INFID merupakan singkatan dari International NGO Forum on Indonesian Development, didirikan pada bulan Juni 1985, dengan nama INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters) berdasarkan atas inisiatif dari beberapa LSM Indonesia dan partner-partnernya di Belanda. INFID merupakan jaringan yang terbuka dan plural LSM-LSM di Indonesia dan negara-negara anggota CGI (The Consultative Group for Indonesia) serta organisasi internasional maupun individual-individual yang mempunya minat dan komitmen terhadapIndonesia. Sejak 1985, INGI/INFID telah memberikan masukan-masukan dan rekomendasi-rekomentasi kritis ke IGGI (Inter-Governmental Group onIndonesia) mengenai isu-isu pembangunan diIndonesia. IGGI adalah sebuah konsorsium dari negara-negara donorIndonesia, yang pada tahun 1992 IGGI diubah menjadi CGI yang dipimpin oleh Bank Dunia. Tujuan INFID adalah untuk memberikan suara terhadap perspektif dan masalah-masalah bersama dari masyarakat yang diwakili oleh LSM-LSM yang terlibat diIndonesia berhadapan dengan Pemerintah, agen-agen pembangunan multilateral (MDAs), sektor swasta diIndonesia. INFID bertujuan menfasilitasi komunikasi antara LSM-LSM di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mempromosikan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan berstruktur dan untuk meningkatkan kapasitas untuk memperbaiki kondisi kaum miskin dan kaum yang dirugikan diIndonesia.

 

VISI :mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan di tingkat global.

MISI :

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilaiHak Asasi manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik

2. Melakukan penelitian dan kajian kebijakan3. Melakukan dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak

dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marjinal berdasarkan nilai-nilai demokrasi,kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian

4. Bekerja sama dan melakukan jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional.

Tujuan Pokok dan Usaha-usaha:

Tujuan Pokok

1. Berupaya memastikan bahwa rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pencairan bantuan pembangunan, penanaman modal dan perdagangan, dibuat dengan

pertimbangan kaum miskin dan yang tidak diuntungkan, dan didsarkan pada prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan.

2. Menciptakan kondisi yang memungkinkan penguatan kehidupan demokratis melalui perluasan partisipasi rakyat, akses dan kontrol terhadap pembangunan di Indonesia.

Usaha-usaha

1. Memajukan dan menyelenggarakan konsultasi dan dialog di antara ornop-ornop Indonesia dan Non-Indonesia, seperti menyelenggarakan konferensi, seminar, dan lokakarya.

2. memfasilitasi berkembangnya dan terbangunnya jaringan ornop dan kekuatan kritis di dalam dan di luar Indonesia dalam rangka secara konsisten mengadvokasikan hak-hak masyarakat yang tidak diuntungkan dalam hubungannya dengan kebijakan pembangunan, termasuk pinjaman yang menyebabkan ketergantungan utang, penanaman modal dan perdagangan

3. menyelenggarakan General Assembly dan Konferensi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan atas kepedulian yang sama di antara ornop di dalam dan di luar Indonesia untuk disampaikan ke Pemerintah Indonesia, anggota CGI, agen pembangunan multilateral dan organisasi internasional lainnya

4. memfasilitasi seminar, lokakarya, pengajaran yang bertujuan untuk berbagi masalah-masalah yang menjadi kepedulian di antara ornop di dalam dan di luar Indonesia

5. menyebarkan informasi kepada anggota CGI dan lembaga internasional lainnya mengenai hasil dari General Assembly dan Konferensi INFID dengan cara diplomasi terbuka maupun tertutup, atau jika diinginkan, dengan cara persuasi atau langkah resmi yang diijikan lainnya

6. menyebarkan informasi kepada partisipan INFID dan yang lainnya yang dianggap mempunyai minat terhadap kegiatan-kegiatan INFID

7. mengawasi kebijakan-kebijakan pembangunan, termasuk pinjaman yang menyebabkan ketergantungan utang, penanaman modal dan perdagangan di dalam hubungannya yang relevan dengan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat yang kurang beruntung

Mandat dan Organisasi

Dialog dan kerja sama antara ornop dalam dan luar negeri Indonesia, bertemu pada General Assembly INFID, yang merupakan badan pengambil keputusan INFID, dan pada Konferensi INFID untuk menfasilitasi sebuah platform dalam berhubungan dengan pemerintah Indonesia, agen-agen pembangunan multilateral (MDAs) dan institusi internasional lainnya seperti WTO, APEC, dan lainnya. Sekretariat INFID bertindak sebagai pelaksana mandat dari hasil General Assembly dan Board INFID. Sekretariat INFID terletak diJakarta, dengan Kantor Penghubung Eropa (European Liaison Office) di Brussels, Belgia dan perwakilan di Jepang, bekerja sama dengan Japan NGO Network on Indonesia (JANNI). Agenda aksi INFID berdasarkan pada tanggung jawab bersama dari para ornop yang peduli, dengan memperhatikan sumbangan utama dari partisipan Indonesia. Ada penekanan yang konstan pada isu hak asasi manusia di INFID, karena hak tersebut ? sosial, ekonomi, budaya dan politik ? pada kenyataannya merupakan unsur penting dalam pembangunan yang partisipatif. Board INFID adalah badan INFID yang permanen, dipilih oleh ornop yang berpartisipasi dalam General Assembly.

INFID mentargetkan kegiatan-kegiatannya kepada negara-negara donor, agen-agen pembangunan multilateral (MDAs), PemerintahIndonesia, pemimpin-pemimpin komunitas, mediamassa, anggota parlemen dan sector swasta. Lebih dari 100 ornop berpartisipasi dalam INFID, kurang lebih 50 ornop dari Indonesia dan 60 ornop dari 14 negara yang berbeda. Kegiatan-kegiatan dari para partisipan INFID ditekankan pada kegiatan-kegiatan INFID. Partisipan Indonesia INFID secara teratur bertemu pada Forum INFID yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali untuk membahas kepedulian-kepedulian yang sama dan untuk membuat komitmen terhadap isu-isu tertentu. Konferensi dan General Assembly INFID juga dilakukan setiap dua tahun sekali di tahun antara Forum INFID. Konferesi, dihadiri oleh seluruh partisipan INFID dan tamu-tamu undangan lainnya dari negara-negara anggota CGI, media massa, dan lainnya, adalah sebuah forum untuk berbagi dan berdiskusi isu-isu terbaru dengan topik yang dipilih. Tahun 2002 Konferensi INFID adalah yang ke-13, sejak dilaksanakan pertama kali tahun 1985.

Supremasi Sipil dalam Anggaran Militer

INFID berharap bahwa akan ada perkembangan dalam reformasi anggaran militer, khususnya yang berkenaan dengan transparansi dan akuntabilitas, dan bahwa seluruh anggaran militer akan didanai oleh APBN. Tujuan dari program ini adalah (i) publikasi tahunan mengenai data anggaran (ii) kesepakatan pinjaman CGI bergantung pada transparansi anggaran

Kampanye Utang:

INFID berharap bahwa akan ada komitmen dari pemerintahIndonesiadan DPR dan juga dari para kreditorIndonesiauntuk menghapus utang, melalui, antara lain, kajian independen dan tekanan publik mengenai utangIndonesia. Tujuan utama dari program ini adalah (i) dukungan dari para kreditor untuk menegosiasikan ulang utangIndonesia, (ii) komitmen dari PemerintahIndonesiauntuk menegosiasikan kembali utangIndonesia.

Program Sosialisasi MDGs

MDGs merupakan komitmen bersama dari 189 negara yang berkumpul di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar tersebut kemudian dirumuskan dalam delapan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) yang ditargetkan dapat terpenuhi di tahun 2015.

 

Presiden Abdurrahman Wahid selaku kepala pemerintahan Negara RepublikIndonesia, hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Bersama dengan Negara anggota ASEAN lainnya (Kamboja,Philipina,Vietnam, danThailand),Indonesiamenyatakan komitmentnya dalam mendukung pencapaian MDGs.

 

Dewan Pengurus INFID Periode 2008 – 2011 adalah : 

NO NAMA JABATAN1. Ibu Farah Sofa KETUA

2. Ibu Antarini Pratiwi Arna WAKIL KETUA3. Bapak J. Danang Widoyoko BENDAHARA4. Bapak Josef P. Widyatmadja ANGGOTA5. Bapak Titus Odong Kusumajati ANGGOTA6. Ibu Suryati Simanjuntak ANGGOTA7. Bapak Faisal Hadi ANGGOTA8. Ibu Sartiah Yusran ANGGOTA9. Bapak Septer Manufandu ANGGOTA

 

 

 

3 thoughts on “Profile INFID”

1. Risal on 23/12/2012 at 05:47 said:

Kami adalah Lsm Lingkkungan hidup di daerah Kab Banggai sulteng bernama Lembaga Aksi Peduli Lingkungan hidup Indonesia ( Lapelhi), berdiri sesuai akta notaris tahun 2000 s/d saat ini masih aktif dan belum pernah dapat bantuan apapun dari Pemerintah atau ngo lainnya. Kami ada binaan 16 kelompok tani rumput laut dan 5 kelompok budidaya teripang laut yang gagal total panen kkami tahun 2011/2012 karena laut kami tercemar oleh aktivitas izin tambang nikel yang gunakan homebase laut disekitar lokasi budidaya kkami. Sudah dilaporkan kepada Bupati-DPRD Banggai bahkan kepada Menteri Linkungan hidup tapi posisi kkami tetap saja tidak digubris.masalah kami lahan pencaharian kami sudah tercemar dan perusahaan tidak bertanggung jawab menggantinya, trus Pemda tidak menanggapi keluhanan kkami, lantas kkepada siapa kami mengadukan nasib kami…?Saya berpikkir jika INFID bersedia menerima kkami untuk membantu usaha budidaya anggota kelopok kami sekitar 400 orang anggota kelompok tersebut maka kami siap sukseskan usaha ini dan Modal siap kami kembalikan secara bertahap.alamat kami:Lsm LapelhiDirektur Faisal BajaradJl. Sungai sadang no 4 Luwuk Kab Banggai Sulawesi Tengah IndonesiaTelp 0461-22856 – Hp: 081354326029 ( faisal)

Reply ↓

2. Risal on 23/12/2012 at 05:52 said:

saya berpikir sngat sederhana daripada ribut2 tuntut menuntut soal ganti rugi dan saling menyalahkkan, maka biarlah nanti Tuhn yang menilai serta menghukumnya bagi siapa yang salah soal ini dan menzdolimi kami. yang terpenting adalah mencari modal dana segar baru untuk tetap trus berusaha memulai usaha yang sudah kami rintis ini pada lokasi kami yang berbeda dan dipindahkan dari semula yang sudah rusak lingkungannya akibat pencemaran izin tambang Pemerintah dan bukn kerusakan alam oleh rakkyat kami.

kami menunggu jawaban INFID melalui kontak person no hp kami atau layangkan surat kepada alamat kkami terima kasih sebelumnya. atas bantuannya.LSM lapelhi.

Reply ↓

3. Faisal Lapelhi on 11/01/2013 at 10:52 said:

Lsm Lapelhi ( Lembaga Aksi Peduli Lingkungan Hidup Indonesia) adalah lsm lokal yang mencari partner donatur untuk mitra kerja sama program lingkungan hidup di daerah kami.

Reply ↓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Comment

Recent Posts

Outcome Document of the CSOs Monrovia Consultation for the Post 2015 Development Agenda

Apa itu agenda pembangunan Paska 2015? Declaration of Indonesia’s Civil Society on Post-2015 Development Agenda DEKLARASI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA UNTUK AGENDA

PEMBANGUNAN PASKA 2015 Konsultasi Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Paska 2015

Proudly powered by WordPress

Dewan PengurusDewan Pengurus Periode 2008-2011

1. Bapak J. Danang Widoyoko – KETUA2. Ibu Antarini Pratiwi Arna -WAKIL KETUA3. Ibu Farah Sofa – BENDAHARA4. Bapak Josef P. Widyatmadja – ANGGOTA5. Bapak Titus Odong Kusumajati – ANGGOTA6. Ibu Suryati Simanjuntak – ANGGOTA7. Bapak Faisal Hadi – ANGGOTA8. Ibu Sartiah Yusran – ANGGOTA9. Bapak Septer Manufandu – ANGGOTA

Post 2015

 

 

 

 

 

Kesepakatan Agenda Pembangunan Setelah 2015

(The World We Want)

Menuju Pembangunan yang Adil dan Bermartabat

Jakarta 8 December 2012

Untuk Bahan Briefing dengan Media Massa

INFID, YAKKUM, HFI, FITRA, WVI, KEMITRAAN, ASPPUK, KPI, OXFAM, HIVOS, AMAN Indonesia, INSUFA, TIFA, PRAKARSA, WALHI

 

1.    Maksud dan Tujuan Setelah 2015

 

MDGs akan berakhir pada tahun 2015. MDGs sebagai kesepakatan pembangunaninternasional telah mendorong kemajuan di berbagai aspek pembangunan seperti pendidikan dan pengurangan kemiskinan. Namun MDGs belum cukup sebagai pendorong untuk mengatasi masalah. Karena MDGs pendekatannya lebih mendorong negara miskin dan berkembang ketimbang menagih tanggung jawab negara maju dan tidak peka terhadap kesenjangan yang timbul dalam pembangunan,sehingga kerangka pembangunan ke depan pasca MDGs harus belajar dari kemajuan dan kelemahan MDGs.

Kemiskinan sudah menjadi salah satu prioritas kebijakanpemerintah akan tetapi kesenjangan dan kerusakan lingkungan belum menjadi prioritas kebijakan, karena itu sebagai masyarakat sipil hendak memastikan agar kesenjangan dan kerusakan lingkungan menjadi prioritas internasional dan Indonesia.

Indonesia punya kesempatan untuk dapat mewarnai proses dan agenda-agenda pembangunan Post 2015, bersama dengan negara miskin dan berkembang, sehinggahasil akhir dari kesepakatan internasional tersebut  sesuai dengan kebutuhan Indonesia, dan negara miskin serta berkembang.

Warga negara Indonesia dan masyarakat sipil berkesempatan untuk mempengaruhi proses-proses penyusunan kebijakan internasional yang dibuka oleh pemerintah Indonesia dan badan-badan PBB, untuk memastikan hasil akhir dari kesepakatan tersebut memperkuat agenda pembangunan yang inklusif dan mensejahterakan semua, terutama masyarakat marjinal.

 

2.    Manfaat dan Kegunaan Agenda Pembangunan Setelah 2015

Pengalaman Indonesia menunjukkan,perbaikan-perbaikan dalam pembangunan dapat dipengaruhidandidukungoleh kesepakatan-kesepakatan global, sebagai contoh adopsi HR dan good governance dalam kebijakan dan praktek di Indonesia, sehingga adanya kesepakatan global yang mengikat Indonesiauntuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah hal yang sangat positif.

Pada sisi yang lain, juga terdapat praktek dan perilaku internasional dalam bentuk operasi MNCs maupun bentuk internasionalisasi lain, yang merugikan warga dan rakyat Indonesia, anatara lain dalam bentuk illegal logging, perdagangan manusia, trans national organize crime, penghindaran pajak (safe havens), yang harus dihentikan ataupun diminimalkan melalui kesepakatan internasional.

Kesepakatan global yang akan dirumuskan dalam agenda post 2015 oleh PBB, merupakan momentum dan kesempatan bagi negara2 miskin dan berkembang untuk mengikat komitmen dan sumberdaya serta tata kelola ekonomi di Indonesia, termasuk di negara maju.

Kesepakatan global dapat mempercepat dan menciptakan peluang advokasi bagi masyarakat sipil dalam hal penurunan kesmikinan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan dan akuntabilitas pemerintah.

 

3.    Prinsip dari Agenda Pembangunan Setelah 2015

Inklusif

-          Kesepakatan agenda pembangunansetelah 2015 harus dengan tegas memuat penghormatan dan perlindungan kepada kebhinekaan dan prinsip non diskriminasi atas dasar apapun.

-          Proses penyusunan dan pelaksanaan kesepakatan agenda pembangunan setelah 2015 harus berlangsung konsultatif dan partisipatif termasuk melibatkan kelompok masyarakat sipil dan marjinal.

International Cooperation

Kesepakatan agenda pembangunansetelah 2015 harus feasible dalam arti secara politik merupakan titik temu kepentingan negara maju dan berkembang serta miskin, dengan kata lain tidak boleh hanya merupakan kepentingan negara maju atau negara miskin.

Akuntabilitas

a.Sasaran Post 2015 harus memuat perubahan dan perbaikan keadaan  di tingkat national dan global, misalnya:

-          Pada tingkat nasional menurunnya indeks ketimpangan (gini ratio)

-          Pada tingkat nasional naiknya HDI (human development index)

-          Di tingkat global misalnya menurunnya kasus, jumlah dan besaran penghindaran pajak oleh MNCs.

-          Di tingkat global yang lain  adalah pemenuhan ODA 0,7% GNI (pendapatan) oleh sebagian besar negara-negara OECD pada tahun 2020.

b.Selain itu, untuk melihat dan mengukur kemajuan dan pencapaian perlu ada pemantauan dan evaluasi yang independent dan partisipatif baik pada tingkat nasional dan global.

4.    Contoh Sasaran/ Tujuan Agenda Pembangunan Setelah 2015

Jaminan Sosial  yang memastikan setiap individu dapat bebas dan hidup bermartabat, antara lain jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan, penyediaan sanitasi dan air minum untuk SEMUA.

Inklusi Sosial yang memastikan terjaminnya setiap individu untuk menyatakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dengan cara setiap individu dan komunitas bebas dari eksklusi untuk memperkuat kohesi sosial.

Inklusi Ekonomi yang memastikanregulasi kepada pasar dan perusahaan agar pasar dan perusahaan dapat menjadi bagian  solusi untuk  memajukan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberlanjutan Lingkungan, yang memastikan setiap proses pembangunan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta melindungi keanekaragaman hayati.

Pemerintah Yang Terbuka dan Berkualitas, yang memastikan perilaku atau karakter pemerintah yang terbuka, akuntabel, responsif dan non diskriminatif dalam berhubungan dan melayani warga negara.

 

5.    Peran Masyarakat Sipil untuk Pembangunan Setelah 2015

Dalam struktur PBB, masyarakat sipil diakui sebagai Non-State Actor (Aktor di luar Negara). Sebagaimana dalam Busan Outcome Document Pasal 22 disebutkan Masyarakat Sipil adalah aktor pembangunan yang memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat terhadap Hak-Haknya dan mempromosikan pendekatan berbasis hak

Memastikan Agenda Pembangunan Setelah 2015 mencerminkan agenda rakyat, dengan mempengaruhi proses-proses perumusan di semua jalur konsultasi yang diadakan PBB.

Memastikan rakyak terlibat dalam proses perumusan Agenda Pembangunan Setelah 2015

Millennium Development GoalsThe Consolidation of Efforts and Actions towards the Achievement of MDGs within the Frameworks of ESC Rights

This program will focus on campaign and promotingcapacities of local government to achieve MDGs. Poverty has been critical issue in Indonesia. The government claims that in percentage the poverty level tends to decrease, the quality of poverty in fact increases. This is shown from the high level of malnutrition, infant mortality rate, maternal mortality rate, number of people inhunger (saved by conditional cash transfer), and the vulnerability of the people to external shocks including climate change and el nino. The introduction of government’s program onpoverty alleviation (PNPM) supported by loans from the World Bank in fact has destroyed the local development initiatives. The people left their own cooperatives to join in the PNPM groups while PNPM funds are for short-term period, and without empowerment process.

The MDGs may well be achieved at the national aggregate level, but the major obstacle that Indonesia faces is how to do it across the country. Indonesia’s decentralization offers both challenges and opportunities. More resources need to be allocated for addressing capacity issues at the local level; and greater investments have to be made to improve rural infrastructure,provide employment opportunities, and extend the outreach and upgrade the quality of public services.

The advocacy of INFID and its networks on MDGs in the last two years have been fruitful in terms that the government has been seriously paying attention to the policies and programs forthe achievement of MDGs. The problem is that the funding for the MDGs achievement is more from new foreign debts rather than mobilizing internal resources or promoting grant-based cooperation with donor countries and institutions. One of the problems of the lack of development financing resources is the burdens of foreign debts. The government has to use more than 30% of the annual budget for the repayment of the debts and this reduces the fundingfor development including for the achievement of MDGs.

Democracy, Human Rights, and Security Sector Reform (DEMANDS)Consolidation of Democracy, Human Rights, and Security Sector Reform

This program focuses on developing guidelines for reforming defence policyand integrating human rights in security sectors.

Democracy seems not to correlate with development and security. Human rights are still under threat. There are still acute examples of people living invulnerability to security and acute poverty. People in Papua and Central Sulawesi, for instance,despite government written policies and programs to promote peace and development, are still living under threats and terror. The people in Sumba, NTT, have to choose to live in poverty forthe sake of family security, since becoming better off means becoming targets of intimidation by security apparatuses.

Although Indonesia has claimed to be a democratic country, and military and police are out offormal politics, the civilian control over military and police is still limited. Military and police are still independent actors in the country, with less control from the democratically electedinstitutions. At regional level, both in conflicts and non-conflicts areas, police is increasinglytaking the roles the same as the military in the past as repressive forces and starting to hold theirown illegal businesses.

In Indonesia, like in any other country in transition to democracy, the problem of control overdefence financing continue to be a pressing. To date, the military continues to receive off-budget financing, the legality of which has created a controversy. In general, control over the financingcan effectively be realized if the state, through government budget as put into the State Budget (APBN), was the only source of financing of the defence sector.This tendency has serious implications both for the process of improving the democratic political

system in Indonesia, as well as for the development of the defence capability of the country and the necessity to follow diplomatic norms and international relations.

The implementation of civil and political rights is challenged by the increasing roles of police and military outside of their institutional functions and the come-back-in-politics of the military generals that were suspected to be violating human rights in the past. On the other hand the 31 implementation of ESC Rights is challenged by the winning of the neoliberal political parties and leaders.

Democracy, Human Rights, and Security Sector Reform (DEMANDS)Consolidation of Democracy, Human Rights, and Security Sector Reform

This program focuses on developing guidelines for reforming defence policyand integrating human rights in security sectors.

Democracy seems not to correlate with development and security. Human rights are still under threat. There are still acute examples of people living invulnerability to security and acute poverty. People in Papua and Central Sulawesi, for instance,despite government written policies and programs to promote peace and development, are still living under threats and terror. The people in Sumba, NTT, have to choose to live in poverty forthe sake of family security, since becoming better off means becoming targets of intimidation by security apparatuses.

Although Indonesia has claimed to be a democratic country, and military and police are out offormal politics, the civilian control over military and police is still limited. Military and police are still independent actors in the country, with less control from the democratically electedinstitutions. At regional level, both in conflicts and non-conflicts areas, police is increasinglytaking the roles the same as the military in the past as repressive forces and starting to hold theirown illegal businesses.

In Indonesia, like in any other country in transition to democracy, the problem of control overdefence financing continue to be a pressing. To date, the military continues to receive off-budget financing, the legality of which has created a controversy. In general, control over the financingcan effectively be realized if the state, through government budget as put into the State Budget (APBN), was the only source of financing of the defence sector.This tendency has serious implications both for the process of improving the democratic political system in Indonesia, as well as for the development of the defence capability of the country and the necessity to follow diplomatic norms and international relations.

The implementation of civil and political rights is challenged by the increasing roles of police and military outside of their institutional functions and the come-back-in-politics of the military generals that were suspected to be violating human rights in the past. On the other hand the 31 implementation of ESC Rights is challenged by the winning of the neoliberal political parties and leaders.

Aid and Development EffectivenessAid and Development Effectiveness – Paper :

1. Cooperation: Technical – Country-led and Needbased Approach 2. CSOs Engagement for Aid Effectiveness 3. CSOs and Aid Effectiveness in Indonesia 4. Istanbul-Principles