INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH MENGHADAPI

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

MAKALAH

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

Mata Kuliah Seminar Akuntansi Syariah

Oleh:

AKUNTANSI B

Ari Ardiansyah 133403082

Hilmi Mardani Sunarya 133403092

Ilham Satria Nugraha 133403086

Muhamad Nur Roby 133403084

Nur Azis Djuhara 133403105

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SILIWANGI

2016

ABSTRAK

Pada pembahasan ini mengenai perkembangan, perbandingan,

peluang dan tantangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam

menghadapi MEA yaitu industri perbankan syariah di Indonesia diprediksi

berkembang dengan pesat karena Indonesia merupakan negara dengan

umat muslim yang besar dan pada saat ini customer tertarik dengan

perbankan syariah karena merupakan salah satu cara mendekatkan diri

kepada ALLAH S.W.T.

Perbandingan, peluang , dan tantangan yang dihadapi industri

perbankan syariah yaitu di negara lain perbankan syariah lebih banyak di

danai oleh pemerintah, sedangkan di indonesia tergantung dari

banyaknya nasabah perbankan tersebut, peluang perbankan syariah di

Indonesia dalam menghadapi MEA yaitu perbankan syariah tahan

terhadap krisis membuat perbankan syariah menarik banyak perhatian

customer sedangkan tantangan yang akan di hadapi yaitu kurangnya

sumber daya insani yang baik dan kurangnya inovasi dalam

perkembangan produk perbankan syariah.

In these discussions regarding the development, comparison,

opportunities and challenges of Islamic banking industry in Indonesia in

the face of MEA that Islamic banking industry in Indonesia is predicted to

grow rapidly because Indonesia is a country with Muslims were great and

at this time the customer interested in Islamic banking because it is one

way to draw closer to the ALLAH S.W.T.

In comparison, the opportunities and challenges facing the Islamic

banking industry is in other countries Islamic banking more funded by the

government, while in Indonesia depends on the number of banking

customers the opportunity of Islamic banking in Indonesia in the face of

MEA that Islamic banking resistant to the crisis made islamic banking

attract customer attention while the challenges to be faced is the lack of

good human resources and lack of innovation in the development of

islamic banking products.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat

pada waktunya, sehingga dapat memenuhi salah satu tugas dalam mata

kuliah Seminar Akuntans Syariah, dengan pembahasan Industri

Perbankan Syariah Menghadapi MEA ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ).

Tidak lupa shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi

besar nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya dan

juga umatnya hingga akhir zaman.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan sebuah makalah ini tanpa

adanya bantuan dari pendapat beberapa ahli, maupun kaum muda yang

aktif di dunia maya seperti:

1. Ibu Euis Rosidah, selaku dosen mata kuliah yang telah

mengarahkan mahasiswanya untuk membuat makalah ini;

2. Teman satu kelompok yang selalu memberikan kontribusinya

dalam pengerjaan makalah ini;

3. Orang tua yang selalu mendukung dan memberi dorongan

terhadap penyelesaian makalah ini dengan baik;

4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda.

Makalah ini bukanlah makalah yang sempurna untuk

dinikmati oleh pembaca,namun penulis merasa puas dengan

terselesaikannya makalah ini. Oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran agar dapat tersempurnakannya

makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran

tentang penjabaran dalam pembahasannya bagi

pembaca,terutama untuk penulis.

Tasikmalaya, 13 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK..................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL dan GRAFIK ...................................................................... iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 2

C. Tujuan Makalah ............................................................................... 2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Masyarakat Ekonomi Asean ......................................... 3

B. Perkembangan dan Perbandingan Industri Perbankan Syariah di

Indonesia dengan Negara Lain ....................................................... 4

C. Peluang dan Tantangan Industri Perbankan Syariah Mengadapi

MEA ................................................................................................ 12

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan ......................................................................................... 19

B. Saran ............................................................................................... 19

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. ........ 20

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

TABEL 1.1 : Jaringan Kantor Perbankan Syariah......................................... 4

TABEL 1.2 : Perkembangan Bank Syariah Indonesia................................... 5

TABEL 1.3 : Indikator Utama Perbankan Syariah......................................... 5

TABEL 1.4 : Perbandingan Terhadap Total Bank......................................... 6

TABEL 1.5 : Komposisi Pembiayaan Bank Syariah...................................... 7

TABEL 1.6 : Perbandingan Strategi Pengembangan Bank Syariah............. 8

TABEL 1.7 : Jumlah Aset Bank Syariah Indonesia dan Malaysia................. 8

TABEL 1.8 : Peringkat Negara Berdasarkan Aset Syariah........................... 9

GRAFIK 2.1 : ROA Bank Syariah Indonesia................................................. 11

GRAFIK 2.2 : ROA Bank Syariah Malaysia................................................... 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tepat pada tanggal 1 Januari 2015 yang lalu bangsa-bangsa

di kawasan Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan ASEAN akan

memasuki era baru dalam hubungan integrasi perekonomian dan

perdagangan dalam bentuk MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Siap atau tidak siap semua negara di kawasan ASEAN sudah

harus meleburkan batas territorial negaranya dalam satu pasar

bebas yang diperkirakan akan menjadi tulang punggung

perekonomian di kawasan Asia setelah China.

Tak terkecuali dalam industri perbankan syariah akan

mendapatkan efek dari terciptanya MEA (Masyarakat Ekonomi

Asean), terlebih Indonesia termasuk negara dengan penduduk

muslim terbesar seharusnya dapat menjadi pelopor atau kiblat

pengembangan industri keuangan syariah di dunia.

Hal yang paling penting dalam perbankan syariah adalah

memiliki potensi yang besar untuk bersaing dengan perbankan

konvesional karena telah terbukti perbankan syariah tahan

terhadap krisis, bahkan setelah kegagalan sistem kapitalis

perbankan syariah dipandang sebagai alternatif dan solusi untuk

menyelesaikan masalah-masalah perekonomian dunia.

Industri perbankan syariah telah membuktikan ketika Krisis

Ekonomi 1988, di saat bank konvensional mengalami negative

spread, namun bank Syariah tampil sebagai perbankan yang sehat

dan tahan terhadap krisis dan memperlihatkan eksistensinya

hingga sekarang. Bank Indonesia pun memberikan perhatian yang

serius dalam mendorong perkembangan perbankan syariah,

dikarenakan keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa

‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan

kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank syariah memberikan

dampak yang lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

karena lebih dekat dengan sektor riil sebagaimana yang telah

dikemukakan di atas. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang

bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang

kuat dan teruji ketangguhannya dari krisis keuangan global. Ketiga,

sistem bagi hasil (profit-loss sharing) yang menjadi ruh perbankan

syariah yang akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua

pihak

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat membuat

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) ?

2. Perkembangan dan perbandingan perbankan syariah di Indonesia

dengan negara lain?

3. Peluang dan tantangan industri perbankan syariah di indonesia

dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) ?

C. TUJUAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan rumusan masalah di atas makalah ini

disusun untuk mengetahui:

1. Pengertian MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

2. Perkembangan dan perbandingan perbankan syariah di

Indonesia dengan negara lain?

3. Peluang dan tantangan industri perbankan syariah dalam

menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

BAB II

PEMBAHASAN

1) Pengertian MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

1. Pengertian MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) secara umum

Secara umum, Masyarakat Ekonomi Asean diartikan sebagai

sebuah masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain

(maksudnya antara negara yang satu dengan negara yang lain

dalam lingkup ASEAN) dimana adanya perdagangan bebas

diantara negara-negara anggota ASEAN yang telah disepakati

bersama antara pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN

untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil,

makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi.

2. Pengertian MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) menurut

ASEAN.ORG

Halaman resmi organisasi internasional ASEAN menyatakan

bahwa MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) merupakan tujuan

dari integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara yang

diberlakukan pada tahun 2015. Karakteristik MEA sendiri

meliputi: (1) berbasisi pada pasar tunggul dan produksi, (2)

kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, (3) wilayah

pembangunan ekonomi yang adil, dan (4) kawasan yang begitu

terintegrasi dalam hal ekonomi global.

3. Pengertian MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) menurut

wikipedia

Halaman Wikipedia memberikan pengertian Masyarakat

Ekonomi Asean sebagai sebuah integrasi ekonomi ASEAN

dalam menghadapi perdagangan bebas yang berlaku diantara

negara-negara anggota ASEAN. Hal tersebut karena para

pemimpin negara ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA

(Masyarakat Ekonomi Asean) dirancang untuk mewujudkan

Vision ASEAN ditahun 2020.

Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bank Umum Syariah

- Jumlah Bank 3 3 3 5 6 11 11 11 11 11

- Jumlah Kantor 304 349 401 581 711 1215 1401 1745 1998 2139

Unit Usaha Syariah

- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS 19 20 26 27 25 23 24 24 23 23

- Jumlah Kantor 154 183 196 241 287 262 336 517 590 425

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- Jumlah Bank 92 105 114 131 138 150 155 158 163 163

- Jumlah Kantor 92 105 185 202 225 286 364 401 402 425

Total Kantor 550 637 782 1024 1223 1763 2101 2663 2990 2989

Tujuan dibuatnya Ekonomi ASEAN 2015 yaitu untuk

meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN,

dengan dibentuknya kawasan ekonomi ASEAN 2015 ini

diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang

ekonomi antar negara ASEAN, dan untuk di Indonesia

diharapkan tidak terjadi lagi krisis moneter seperti tahun 1998.

2) Perkembangan dan Perbandingan Perbankan Syariah di

Indonesia dengan Negara Lain

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Dari tabel diatas terlihat perkembangan perbankan syariah di

Indonesia berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun. Hal ini

menunjukan bahwa bank syariah dapat bersaing dengan bank

konvesional dan menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi bank syariah

di tengah menjamurnya bank-bank konvesional.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di

upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvesional untuk

membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah

bank konvesional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan

respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan No. 10

Tahun 1998, Undang- Undang Pengganti No. 7 tahun 1992 tersebut

mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis usaha yang dapat

dioperasikan dan diimplementasikan oleh banyak Syariah.

Tabel 1.2 Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Indikasi 1998

KP/UUS

2003

KP/UUS

2004

KP/UUS

2005

KP/UUS

2006

KP/UUS

2007

KP/UUS

2008

KP/UUS

2009

KP/UUS

BUS 1 2 3 3 3 3 5 6

UUS – 8 15 19 20 25 27 25

BPRS 76 84 88 92 105 114 131 139

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan perbankan syariah

berdasarkan laporan tahunan BI 2009 (Desember 2009). secara kuantitas,

pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus

mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya

ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah,

maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan

Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah

telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25

Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah

(BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.

Tabel 1.3 Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)

Indikasi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aset 7.945 15.210 20.880 28.722 36,537 49.555 66.090

DPK 5.725 11.718 15.584 20.672 28.011 36.852 52.271

Pembiayaan 5.561 11.324 15.270 20.445 27.944 38.198 46.886

FDR 97,14% 96,64% 97,76% 98,90% 99.76% 103.65% 89.70%

NPF 2,34% 2,38% 2,82% 4,75% 4,07% 3.95% 4.01%

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

Perkembangan asset perbankan syariah meningkat sangat

signifikan dari akhir tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar

lebih dari 33.37 %. Penghimpunan dana dan pembiayaan mencapai

peningkatan sebesar 41.84 % dan 22.74 %.

Jika dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan

besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai

Financing to Deposit Ratio (FDR), maka bank syariah memiliki rata-rata

FDR sebesar 97.65 %. Berbeda denga tahun-tahun sebelumnya dan

tahun sesudahnya pada tahun 2008 Financing to Deposit Ratio perbankan

syariah lebih dari 100%, tingginya tingkat FDR tersebut karena

pembiayaan yang disalurkan selama bulan Maret – November 2008 lebih

besar dari Dana Pihak Ketiga. Yang perlu dicatat disini adalah meskipun

pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari DPK tetapi tingkat kegagalan

bayar atau yang dinyatakan dalam Non Performing Financing (NPF)

ternyata lebih sedikit dari periode tahun 2006-2007, yakni hanya sebesar

3.95% masih dibawah batas ketentuan minimal sebesar 5 % . Artinya

bank syariah betul-betul menjalankan fungsinya dengan tidak

mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga, secara keseluruhan

perbankan syariah relatif lebih sehat.

Tabel 1.4. Perbandingan Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank

Islamic Bank(Des 08)

Total Bank

Islamic Bank(Des 09)

Total Bank

Nominal Share

Nominal Share

Total Asset

49,56 2.14% 2,310.60 66,09 2.61% 2,534.10

Deposit Fund

36,85 2.10% 1,753.30 52,27 2.65% 1,973.00

Credit Financial Extended

38,20 – – 46,88 – –

FDR/LDR 103.66% – – 89.70% – –

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009

Pada tabel 1.4 terlihat bahwa pangsa perbankan syariah meningkat

jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada bulan yang sama, yaitu asset

menjadi 2.61% meningkat sebesar 0.47% , Deposit Fund atau DPK juga

mengalami pertumbuhan menjadi 2,02%, meningkat 0,24%. hal ini

menunjukkan kinerja dan potensi perbankan syariah mengalami

perkembangan yang baik.

Tabel 1.5. Komposisi Pembiayaan Bank Syariah

Pada table 1.5 terlihat bahwa persentase pembiayaan murabahah

dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh perbankan syariah

mendominasi jauh di atas dari pembiayaan mudharabah dan musyarokah.

Pada tahun 2003 terjadi perberdaan terbesar dimana persentase

pembiayaan mudharabah dan musyarokah hanya sebesar 14,36 dan 5,53

persen sedangkan pembiayaan murabahah sebesar 70,81 persen. Namun

sayangnya, meskipun pembiayaan dengan prinsip jual – beli selalu

mengalami penurun setiap tahunnya namun jumlah persentasenya tidak

pernah kurang dari lima-puluh persen.

Semestinya, pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad

musyarakah harus lebih banyak. Karena pada akad inilah karakteristik

dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad

dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil

inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional.

Tabel 1.6 Perbandingan Strategi Pengembangan Bank Syariah

Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia dan Negara Lain

Negara Kebijakan Sistem/Jaringan Pengembangan

SDM Sosialisasi

Indonesia Makro +

Mikro

- Dual Banking :

Full Branch

- Bank Sentral + Perbanka

n

Ada

Malaysia Makro +

Mikro

- Dual Banking : Windows

- Bank Sentral + Perbanka

n

Tidak Ada

Sudan Makro +

Mikro

- Islamic Banking

- Bank Sentral + Perbanka

n

Tidak Ada

Jordan Mikro

- Dual Banking :

Full - Islamic

Bank

- Tidak ada Tidak Ada

Iran Makro +

Mikro - Islamic

Bank - Bank

Sentral Tidak Ada

Pakistan Mikro - Islamic

Bank - Bank

Sentral Tidak Ada

Bahrain Mikro - Dual Banking : Windows

- Bank Sentral

Tidak Ada

Tabel di atas menjelaskan perbedaan strategi dari setiap negara

dalam pengembangan industri perbankan syariah

Tabel 1.7 Perbandingan jumlah asset bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia tahun 2010-2014

Tahun

Jumlah Asset Bank Syariah

Indonesia (RM juta)

Persentase (%)

Malaysia (Miliar rupiah)

Persentase (%)

2010 2.859.934,1 - 2.836.264 -

2011 3.395.806 18,78 3.663.884 29,18

2012 4.158.800,6 22,47 4.893.970 33,57

2013 4.792.599,4 15,24 6.075.764 24,15

2014 5.343.294,8 11,49 6.845.674 12,67

Data diatas merupakan data perkembangan asset bank syariah

antara Indonesia dan Malaysia dari tahun 2010 sampai 2014, dari data

diatas bahwa jumlah asset bank syariah dari kedua negara terus

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan baiknya

perkembangan industri perbankan syariah di kedua negara.

Tabel 1.8 Peringkat Negara Berdasarkan Aset Syariah tahun 2009 dan 2010 Sumber: Maris Strategies & the Banker (2010)

Dari tabel tersebut pada tahun 2009 Indonesia berada di peringkat

17 dan pada tahun 2010 naik menjadi peringkat 13, Indonesia dalam aset

syariah masih kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia yang berada di

peringkat 3. Hal ini membuat malaysia menjadi saingan ketika meghadapi

MEA.

Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di ASEAN dan

mayoritas bergama islam Indonesia harusnya bisa menjadi kiblat dalam

industri perbankan syariah ini, tetapi faktanya Indonesia masih kalah oleh

malaysia dalam hal ini.

Dilihat dari tabel Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah,

Malaysia menduduki peringkat ketiga setelah Iran dan Saudi Arabia.

Terlihat pada tabel tersebut, total aset keuangan syariah Malaysia

meningkat dari US$86,2 miliar pada tahun 2009 menjadi US$102,6 miliar

pada tahun 2010, walaupun peringkat tetap pada posisi ketiga. Melalui

peringkat yang cukup tinggi ini menjadikan Malaysia termasuk global

player dalam industri keuangan syariah dunia. Malaysia yang tergolong

tinggi ini didorong oleh dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah

dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat

total aset Malaysia tergolong besar.

Selain itu, tiga bank syariah Malaysia mampu menempatkan diri

pada Urutan 25 Bank Syariah dengan Aset Terbesar 2009-2010, Tiga

bank tersebut antara lain, Bank Rakyat Malaysia yang berada pada urutan

ke-15 pada tahun 2010, Maybank Islamic Berhad yang berada pada

urutan ke-17 pada tahun 2010, dan CIMB Holdings yang berada pada

urutan ke-23 pada tahun 2010

Bank syariah terbesar di Indonesia saat ini baru mampu

membukukan aset sekitar US$ 5,4 miliar sehingga belum ada yang

maasuk ke dalam jajaran 25 bank syariah dengan aset terbesar di dunia.

Sementara tiga bank syariah Malaysia mampu masuk ke dalam daftar

tersebut. Hal ini menunjukan bahwa skala ekonomi bank syariah

Indonesia masih kalah dengan bank syariah Malaysia yang menjadi

kompetitor utama. Belum tercapainya skala ekonomi tersebut membuat

operasional bank syariah di Indonesia masih dalam tahap ekspansi yang

membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang cukup signifikan.

Grafik 2.1 ROA bank syariah Indonesia tahun 2010-2014 Sumber: www.bi.go.id (data diolah)

Grafik 2.2 ROA bank syariah Malaysia tahun 2010-2014

Sumber: www.bnm.gov.my (data diolah)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di

Indonesia dan Malaysia memiliki prospek yang baik dalam menghadapi

MEA dan juga industri perbankan syariah harus terus ditingkatkan agar

dapat bersaing dengan perbankan konvesional dan memperbaiki sistem

dari syariah tersebut agar sesuai dengan ajaran-ajaran islam dan

membawa kesejahteran bagi masyarakatnya.

3) Peluang dan Tantangan Industri Perbankan Syariah Menghadapi

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) ?

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya

Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan industri keuangan

syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena

potensi dan peluang Indonesia untuk menjadi global player keuangan

syariah sangat besar khususnya dalam mengahdapi MEA, diantaranya :

(i) Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah

industri keuangan syariah;

(ii) Prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan

ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang

oleh fundamental ekonomi yang solid

(iii) Peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi

investment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk

berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri

keuangan syariah

(iv) Memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat

dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan

syariah.

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat

market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi

keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah

di Iran, Arab Saudi, dan Malaysia sebagai salah Negara di kawasan

ASEAN, di mana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu

pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat

dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana

pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah

membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara

tersebut menikmati windfall profit dari kenaikan harga minyak dan

komoditas. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di

Indonesia lainnya adalah regulatory regime yang dinilai lebih baik

dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan

fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional

(DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang

independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh

perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar.

Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank

Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.

Halim (2012) dalam sebuah kajiannya menyatakan bahwa peningkatan

peranan industri keuangan syariah Indonesia menuju global player juga

terlihat dari meningkatnya ranking total aset keuangan syariah dari urutan

ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan

nilai aset sebesar US$7,2 miliar (Tabel 1). Dengan melihat perkembangan

pesat keuangan syariah, terutama perbankan syariah dan penerbitan

sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2011 diyakini

telah melebihi US$20 miliar sehingga rankingnya akan meningkat

signifikan.

Hal yang paling pokok adalah bahwa industri perbankan sayraiah

memiliki peluang yang besar karena terbukti tahan terhadap krisis.

Bahkan setelah kegagalan sistem ekonomi kapitalis, sistem syariah

dipandang sebagai sebuah alternatif dan solusi untuk menyelesaikan

permasalahan ekonomi dunia. Menjamurnya lembaga-lembaga keuangan

syariah merupakan sebuah bukti bahwa sistem ini memiliki ketahanan

terhadap krisis. Hal ini pun telah dibuktikan ketika Krisis Ekonomi 1988, di

saat bank konvensional mengalami negative spread, namun bank Syariah

tampil sebagai perbankan yang sehat dan tahan terhadap krisis dan

memperlihatkan eksistensinya hingga sekarang. Bank Indonesia pun

memberikan perhatian yang serius dalam mendorong perkembangan

perbankan syariah, dikarenakan keyakinan bahwa perbankan syariah

akan membawa ‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan

kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank syariah memberikan dampak

yang lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih

dekat dengan sektor riil sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar)

sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya

dari krisis keuangan global. Ketiga, sistem bagi hasil (profit-loss sharing)

yang menjadi ruh perbankan syariah yang akan membawa manfaat yang

lebih adil bagi semua pihak.

Bank syariah terbesar di Indonesia saat ini baru mampu membukukan

aset sekitar US$5,4 miliar sehingga belum ada yang masuk ke dalam

jajaran 25 bank syariah dengan aset terbesar di dunia. Sementara tiga

bank syariah Malaysia mampu masuk ke dalam daftar tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa skala ekonomi bank syariah Indonesia masih kalah

dengan bank syariah Malaysia yang akan menjadi kompetitor utama.

Belum tercapainya skala ekonomi tersebut membuat operasional bank

syariah di Indonesia kalah efisien, terlebih sebagian besar bank syariah di

Indonesia masih dalam tahap ekspansi yang membutuhkan biaya

investasi infrastruktur yang cukup signifikan.

Selain itu, di tengah perkembangan industri perbankan syariah yang

pesat di Indonesia, perlu disadari masih adanya beberapa tantangan yang

harus diselesaikan agar perbankan syariah dapat meningkatkan kualitas

pertumbuhannya dan mempertahankan akselerasinya secara

berkesinambungan. Tantangan yang harus diselesaikan dalam jangka

pendek (immediate) antara lain:

1. Pemenuhan gap sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas

maupun kualitas. Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak

diikuti oleh penyediaan SDI secara memadai sehingga secara akumulasi

diperkirakan menimbulkan gap mencapai 20.000 orang. Hal ini

dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan

tinggi) yang membuka program studi keuangan syariah. Selain itu,

kurikulum pendidikan maupun materi pelatihan di bidang keuangan

syariah juga belum terstandarisasi dengan baik untuk mempertahankan

kualitas lulusannya. Untuk itu perlu dukungan kalangan akademis

termasuk Kementrian Pendidikan untuk mendorong pembukaan program

studi keuangan syariah. Industri perbankan syariah secara bersama-sama

juga dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis keahlian

yang dibutuhkan sehingga dapat dilakukan ‘link and match’ dengan dunia

pendidikan.

2. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang

kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Kompetisi di

industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat

lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik

nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak

boleh hanya sekedar ‘mengimitasi’ produk perbankan konvensional. Bank

syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang

mengedepankan uniqueness dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata

dari masyarakat. Namun disadari bahwa lifecycle dari suatu inovasi

produk dan layanan perbankan syariah sangat pendek karena dengan

mudah dan segera dapat ditiru oleh bank-bank lainnya sehingga

mengurangi minat bank untuk berinovasi. Untuk itu, perlu dibentuk

semacam working group yang beranggotakan praktisi perbankan syariah

untuk memikirkan secara bersama-sama inovasi produk yang dapat

dikembangkan. Mekanisme lain yang dapat diambil untuk mendorong

inovasi produk dan layanan adalah memberikan patent selama beberapa

tahun agar tidak ditiru oleh bank yang lain.

3. Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk

memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah harus terus

dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan cost center bagi

bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan

syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program ‘iB Campaign’ baik

melalui media masa (iklan layanan masyarakat), syariah expo,

penyelenggaraan workshop/seminar, dsb. Peran Bank Indonesia dalam

hal ini akan berkurang seiring dengan pengalihan kewenangan

pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (termasuk perbankan

syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, industri

perbankan syariah perlu meningkatkan ‘kemandirian’, baik dalam hal

formulasi program maupun pembiayaannya sehingga program ‘iB

Campaign’ dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Sementara tantangan yang harus diselesaikan dalam jangka panjang

antara lain:

1. Perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan

permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan

syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan

konvensional, terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat

dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional

menjadi kurang memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi syariah

juga dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan

peradilan agama untuk dapat menyelesaikan transaksi keuangan juga

dinilai belum memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan

syariah dengan menggunakan ‘hukum fiqh’ masih dapat menimbulkan

perbedaan interpretasi karena perbedaan mazhab (lack of convergence of

sharia interpretation).

Untuk itu, perlu semacam kompilasi hukum ekonomi/keuangan

islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh

negara. Upaya penyempurnaan kerangka hukum ini juga perlu dilakukan

dalam skala global untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin

terjadi dalam transaksi keuangan syariah antar negara. Penyempurnaan

kerangka hukum akan memberikan suasana yang kondusif bagi

pengembangan keuangan syariah, baik secara nasional maupun global.

2. Perlunya kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat

nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam ‘fiqh

muammalah’. Jika kita perhatikan secara jeli dalam pengembangan

keuangan syariah di beberapa negara, kita dapat melihat adanya

perbedaan yang nyata dalam pemahaman ‘fiqh muammalah’. Di satu sisi

terdapat negara yang terlalu berhati-hati (konservatif), namun di sisi lain

terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aplikasi ‘fiqh

muammalah’ tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan

perselisihan sangat terbuka. Walaupun perbedaan pendapat

diperbolehkan dan dianggap sebagai rahmat dalam pandangan Islam,

namun perbedaan tersebut jika terkait dengan transaksi keuangan akan

menimbulkan risiko.

Untuk itu, perlu penyelarasan produk secara nasional maupun

global sangat diperlukan agar keuangan islam dapat tumbuh bersama di

berbagai negara, tidak saling memproteksi karena perbedaan mazhab.

Hadirnya lembaga internasional seperti, International Financial Services

Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), dan

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

(AAOIFI), yang menghadirkan regulasi yang dapat diadopsi secara global

perlu terus didukung dan dikembangkan agar tercipta ‘global regulation

convergency’.

3. Perlunya referensi nilai imbal hasil (rate of return) bagi keuangan

syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (sharing) dalam sistem keuangan

syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang

nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai imbal hasil tersebut

belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan

penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional. Selain

bersifat kurang adil, perilaku ini dapat menimbulkan risiko reputasi bagi

sistem keuangan syariah karena tidak ada perbedaan yang hakiki dengan

sistem konvensional. Bank Indonesia telah mulai melakukan kajian

mengenai referensi nilai imbal hasil untuk sektor pertanian dan

pertambangan, dan masih terus disempurnakan validitasnya. Untuk itu,

perlu dukungan dan peran serta dari kalangan akademisi dan asosiasi

para pakar seperti IAEI untuk melakukan kajian lebih lanjut dan

komprehensif mengenai hal ini.

Oleh karena itu, untuk menjaga momentum pertumbuhan industri

jasa keuangan syariah di Indonesia, OJK dan seluruh stakeholder terkait

akan terus melakukan berbagai upaya strategis dalam menghadapi

tantangan-tantangan tersebut. Pertama, OJK akan secara terus-menerus

melakukan edukasi dan capacity building bagi industri jasa keuangan

syariah Indonesia.

Kedua, OJK harus mendorong terciptanya sinergi dan kerja sama

di antara pelaku pasar di industri keuangan syariah, yaitu pasar modal

syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan

lembaga keuangan mikrosyariah lainnya.

Ketiga, OJK akan mendorong penguatan infrastruktur manajemen

risiko dan budaya risiko di industri untuk mengantisipasi kemungkinan

munculnya gejolak/volatilitas ekonomi di masa depan.

Keempat, OJK bakal secara kontinu menyiapkan kerangka regulasi

serta pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan sya-

riah.

Kelima, OJK akan terus meningkatkan kerja sama dengan semua

pihak, baik di level domestik maupun internasional, untuk senantiasa

mengikuti arah perkembangan kebijakan keuangan syariah di dunia

internasional.

Saat ini OJK juga sedang menyusun masterplan pengembangan

keuangan syariah. Dengan begitu, pengembangan industri jasa keuangan

syariah Indonesia ke depan dapat dilaksanakan secara optimal. Khu-

susnya dalam menyambut era MEA 2015 untuk IKNB syariah dan pasar

modal syariah serta MEA 2020 untuk perbankan syariah

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berbagai peluang dan tantangan diatas menunjukkan

dibutuhkannya upaya keras dari perbankan syariah Indonesia dalam

menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Mengingat adanya

peluang besar untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia dan

juga untuk menghadapi berbagai tantangan atas terlaksananya

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka perbankan syariah Indonesia

harus mampu dan yakin dalam menjalankan berbagai strategi

pengembangan. Untuk itu, peran semua pihak dalam pengembangan

perbankan syariah Indonesia diharapkan mampu menjadikan perbankan

syariah Indonesia memiliki prospek yang baik, semakin berkualitas dan

mampu bersaing dengan negara-negara Asean dalam menghadapi

ekonomi pasar global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) .

SARAN

Dengan dibuatnya makalah ini maka penulis memberi saran

agar kita sebagai masyarakat asean bisa meningkatkan skill dan

kemampuan sehingga dapat bersaing dengan masyarakat Negara lain.

Dengan peningkatan kemampuan tersebut kita tidak akan sulit

berkompetisi di era MEA ini dengan kebebasan perdagangan maupun

sektor lain.

DAFTAR PUSTAKA

Association of southeast ASEN Nations. 2008. ASEAN Economic Comunitiy blue

print. Jakarta: asean secretariat azizon.2012analisa perbandingan kesiapan

perbankan syariah indonesia dengan malaysia dalam menghaapi masyarakat

ekonomi asean 2015.

http://azizonbinjamaan.wordpress.com/?s=sarjana.Diakses pada tanggal 13 September

2016

Alamsyah, Halim. 2012. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah

Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. Ceramah Ilmiah

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012

Baskoro, Arya. 2013. Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia Dengan

Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. http://crmsindonesia.org/node/624.

Diakses pada tanggal 13 September 2016

Fernandez, R. A. 2014. Yearender: Asean Economic Community To Play Major

Role In SEA Food Security.

IAEI.2014. MEA 2015: Tantangan dan Peluang Bagi Industri Keuangan dan

Perbankan Islam Indonesia. http://iaei-pusat.org/agenda/agenda-rutin-

iaei/mea-2015-tantangan-dan-peluang-bagi-industri-keuangan-dan-

perbankan-islam-indonesia-1?language=id. Diakses pada tanggal 13

September 2016