Industri Hasil Tembakau Diantara Banyak Kepentingan

8/8/2019 Industri Hasil Tembakau Diantara Banyak Kepentingan

1/98

PROFIL

AZIZ SYAMSU ARIFININI MERUPAKAN AMANAH YANG CUKUP BERAT, UNTUK ITU SAYAHARUS MENJALANKANNYA DENGAN BAIK DAN SEMAKSIMAL MUNGKIN

DALAM ROADMAP IHT TERDAPAT DUABESARAN, YAITU INSTRUMEN DAN TUJUAN

WAWANCARA

FRANS RUPANG

JUNI 2009TAHUN XL EDISI 415

INDUSTRI HASIL TEMBAKAUDIANTARA BERMACAM K EPENTINGAN


2/98

1WARTA BEA CUKAIEDISI 415 JUNI 2009

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483

PELINDUNGDirektur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Direktur Jenderal Bea dan Cukai:Drs. Anwar Suprijadi, MSc

PENASEHATDirektur Penerimaan & PeraturanKepabeanan dan Cukai:Drs. Kushari SupriantoDirektur Teknis KepabeananIr. Agung Kuswandono, MADirektur Fasilitas KepabeananDrs. Kusdirman IskandarDirektur CukaiDrs. Frans RupangDirektur Penindakan & PenyidikanDrs. Thomas Sugijata, Ak. MMDirektur AuditDrs. Hanafi UsmanDirektur Kepabeanan InternasionalDrs. M. Wahyu Purnomo, MScDirektur Informasi Kepabeanan & CukaiDr. Heri Kristiono, SH, MAKepala Pusat Kepatuhan InternalKepabeanan dan CukaiDrs. Bambang PrasodjoKepala Pusat Pendidikan danPelatihan Bea dan CukaiDrs. Endang TataTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan &Penerimaan KCDrs. Nofrial, M.A.Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan &Penegakan Hukum KCDrs. Erlangga Mantik, MATenaga Pengkaji Bidang PengembanganKapasitas & Kinerja Organisasi KCSusiwijono, SE

KETUA DEWAN PENGARAHSekretaris Direktorat JenderalBea dan Cukai:Drs. Kamil Sjoeib, MA

WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Umum:Sonny Subagyo, S.Sos

WAKIL PENANGGUNG JAWABKasubdit Humas & PenyuluhanIr. Ardiyanto, M.A.

DEWAN PENGARAHHarry Mulya, Abdul KharisPatarai Pabottinggi, R. Syarif Hidayat,

Muhamad Purwantoro, Lupi Hartono,Kukuh S. Basuki, Heru Pambudi,R. Evy Suhartantyo, Agus Hermawan

PEMIMPIN REDAKSILucky R. Tangkulung

REDAKTURAris Suryantini, Supriyadi Widjaya,Irwan Pramono, Hendryan Nugraha

FOTOGRAFERAndy Tria Saputra

KORESPONDEN DAERAH Hulman Simbolon (Medan),

Ian Hermawan (Pontianak),Bambang Wicaksono (Ambon),

KOORDINATOR PRACETAKAsbial Nurdin

SEKRETARIS REDAKSIKitty Hutabarat

PIMPINAN USAHA/IKLANPiter Pasaribu

TATA USAHAShinta Dewi Arini, Untung Sugiarto

IKLAN

Kitty HutabaratSIRKULASIH. Hasyim, Amung Suryana

BAGIAN UMUMRony Wijaya

PERCETAKANPT. BDL Jakarta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHAKantor Pusat Direktorat JenderalBea dan Cukai,Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur

Telp. (021) 478 65608, 478 60504,4890308 Psw. 154Fax. (021) [email protected]

REKENING GIRO a/n :PITER PASARIBUBANK BRI KANTOR KASDITJEN BEA DAN CUKAI JAKARTANomor Rekening : 1256.01.000001.30.5

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 12.500,-

DARIREDAKSI

TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

PENGAWASAN DI BIDANG CUK AI

ukan kebetulan semata kalau WBCedisi ini banyak menurunkantulisan yang berhubungan dengan bidang cukai. Di halaman 48 ada

artikel mengenai sosialisasi kebijakan baru di bidang cukai.

Sedangkan pada rubrik laporan utama redaksi membahas tentangRoadmap Industri Hasil Tembakau (IHT), sebuah kesepakatan lintas

instansi tentang masa depan industri hasil tembakau di Indonesia, yang

mungkin belum banyak diketahui khususnya oleh masyarakat awam.Roadmap IHT cukup layak untuk dipublikasikan mengingat didalamnya berisi

urutan prioritas pengembangan industri hasil tembakau beserta penjelasannya.

Harus diakui industri ini mempunyai sisi yang bertolak belakang. Dari sisikesehatan, semua mengakui, termasuk perokok sekalipun, bahwa rokok

sebagai produk tembakau itu berbahaya. Namun dari sisi sebaliknya, industri

ini di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, dan, setiap tahunmenghasilkan penerimaan dari sektor cukai yang jumlahnya sangat signifikan

untuk pembangunan.

Sekalipun dalam Roadmap IHT disebutkan sepanjang tahun 2007 2010

aspek tenaga kerja dan penerimaan lebih diprioritaskan dibandingkankesehatan, namun, penting untuk diketahui bahwa upaya pengendalian hasil

tembakau juga dilakukan secara ketat dalam bentuk pengawasan oleh DJBC.Pengawasan secara ketat dimaksudkan untuk meminimalkan peredaran rokok

illegal yang mengancam tidak hanya soal penerimaan dan tenaga kerja saja,

tapi juga termasuk masalah kesehatan (hal. 11).Awal Mei lalu diselenggarakan rapat koordinasi pengawasan di bidang

cukai (hal. 54). Dari rapat ini dihasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis

untuk pengawasan di bidang cukai, yang tentu saja hasilnya tidak dapat dimuatdi majalah. Peningkatan pengawasan di bidang cukai, apakah itu cukai hasil

tembakau, atau cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), atau Etil

Alkohol (EA) menjadi perhatian sangat penting. Pada awal bulan Aprilmisalnya, hanya dalam waktu dua minggu saja petugas Bea Cukai Ngurah Rai

berhasil menyita ribuan botol MMEA yang terindikasi menggunakan pita cukai

palsu (hal. 18). Sebelumnya, Dit. P2 dalam jumpa pers di kantor pusat (WBC

Mei 2009 hal. 19), memperlihatkan tegahan pita cukai palsu untuk MMEA

sebanyak 599.841 keping atau senilai lebih dari 21 milyar rupiah. Dari

tangkapan ini DJBC berhasil mengamankan potensi peredaran 600 ribu MMEA

illegal di pasaran.

Yang belum lama terjadi adalah penggrebekan yang dilakukan unit

pengawasan Kanwil DJBC Jakarta bekerja sama dengan Kanwil DJBC Jatim I

terhadap sebuah lokasi percetakan pita cukai palsu, dan berhasil menangkap

dua orang tersangka. Yang mencengangkan, tersangka telah beroperasi

selama tujuh tahun membuat pita cukai palsu dengan kualitas hampir

menyamai asli, dan mengakibatkan kerugian negara hingga setengah triliun

rupiah (hal. 58).

Dari seorang sumber, Redaksi mendapatkan cerita panjang tentang

bagaimana operasi penggrebekan ini dijalankan, mulai dari pengembanganinformasi, pemetaanlokasi, tailingtersangka, upaya undercover, hingga

penindakan. Cukup menegangkan, hampir persis seperti cerita dalam film-film

actionHollywood. Seperti telah dijanjikan, mudah-mudahan cerita lengkap

operasi tersebut bisa dimuat di WBC, sama seperti kisah Operasi Pita Merah

Jakarta yang bisa dibaca di halaman 26. Operasi pita merah ini merupakan

kisah operasi penindakan untuk pita cukai palsu hasil tembakau dan

peredaran label MMEA palsu, yang juga dilakukan oleh Kanwil DJBC Jakarta

pada tahun 2007.

Sekalipun telah berlangsung dua tahun lalu, paling tidak pembaca bisa

mengikuti dan memahami kira-kira beginilah unit pengawasan ketika bertugas

di lapangan.

Lucky R. Tangkulung

([email protected])

B



3/98

2 WARTA BEA CUKAI EDISI 415 JUNI 2009

D A F T A R I S I

Laporan Utama

5-13

17-39

Kepabeanan70-71

Pengawasan

54-60

76-79Profil

Wawancara

14-16

Untuk dapat menunjangpraktek perdaganganmoderen di eraliberalisasi perdagangandiperlukan peran institusikepabeanan yang dapatmemberikan modeladministrasi danprosedur yang simpeldapat diprediksi danefisien. CATS menjadisalah satu solusinya.

Lelaki yang akrabdisapa Kang Aziz inimengaku dalam bekerjateguh memegangprinsip serius tapisantai alias sersandengan harapan hasilkerjanya dapatbermanfaat bagilingkungan tempatnyabekerja, masyarakatmaupun keluarganya.

Salah satu tujuan dibuatnyaRoadmapIndustri HasilTembakau adalah untukmenjembatani berbagai pihakagar lebih memahamikebijakan masing-masinginstansi yang terkait denganhasil tembakau. Lebih jelasmenge nai hal itu simak wa-wancaranya dengan DirekturCukai DJBC, Frans Rupang.

Beberapa berita pengawasanterangkum dalam rubrikpengawasan, antara lainpenegahan pita cukai palsusenilai Rp. 560 milyar olehaparat Kanwil DJBC Jakarta,rakor pengawasan di bidangcukai yang berlangsung di Bali,serta tegahan shabu-shabusenilai 10 milyar oleh petugasKPPBC Soekarno-Hatta.

Setiap tahunnya hasiltembakau di Indonesia khusus-

nya industri rokok menyumbangpuluhan triliun untukpenerimaan negara dari sektorcukai. Disisi lain penyakit yangberkaitan dengan tembakaumenjadi masalah kesehatanutama dunia yangmenyebabkan 8,4 jutakematian setiap tahunnya.

Daerah ke Daerah

Berita dari daerah yang terangkummeliputi berita dari Sumatera Utara,sosialisasi Surat Dirjen BC No.137 diKanwil Jakarta, kegiatan KPPBC TipeB Tual, dibalik kisah pengungkapanoperasi pita merah oleh Kanwil DJBCJakarta, penyitaan MMEA berpita cukaipalsu oleh KPPBC Ngurah Rai,tegahan rokok ilegal oleh KPPBCBengkulu dan rakerwil di Kanwil DJBCMaluku, Papua dan Papua Barat.



4/98


Kirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamat surat,fax atau e-mail. Surat harus dilengkapi dengan identitas diri yangbenar dan masih berlaku.

Surat Pembaca

TENTANG K ULIAH DAN CUTIMelalui surat ini saya ingin menanyakan beberapa hal, antara lain :1. Apakah di DJBC ada aturan tentang Larangan kuliah Sabtu Minggu dan Kuliah

Kelas Jauh (Kecuali UT) bagi pegawai untuk kuliah atas inisiatif sendiri, karenaberdasarkan informasi dari teman yang bekerja di BPPK, ada aturan tersebut.

2. Dalam PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS, untuk cuti tahunan dapat diambilminimal 3 HK. Dengan ini saya mengusulkan, bagaimana kalau ketentuantentang cuti tahunan tersebut (minimal 3 HK) diubah Cuti Tahunan dapat diambilminimal 1 HK.Sebagai gambaran, misalkan saya ingin mengambil cuti tahunan karena adapermasalahan pribadi yang menurut perhitungan saya bisa diselesaikan dalamwaktu 1 HK saja, maka dengan terpaksa saya mengajukan cuti 3 HK, karena jikamengajukan ijin maka tunjangan saya akan dipotong 5 %, dan buat sayapotongan sebesar 5 % itu lumayan besar.Dan juga pemerintah juga telah melanggar ketentuan PP No. 24 Tahun 1976tentang Cuti PNS tersebut, hal ini terbukti misalnya dalam penetapan CUTI

BERSAMA yang jumlahnya hanya 1 HK.

Sekian surat dari saya, terima kasih atas perhatiannya, maaf jika ada hal yangkurang berkenan.

Yi di KalimantanTanggapan :

Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan, bersama ini kami sampaikantanggapan sebagai berikut :

Jawaban No. 1 :Menunjuk surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Nasional nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Keabsahan gelar/ijazahyang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutifuntuk dapat dihargai dalam pembinaan karier PNS, disebutkan bahwa :a. Pendidikan jarak jauh yang diakui oleh pemerintah adalahhanyayang

diselenggarakan oleh Universitas Terbuka;b. Kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif bukanlah terminologi resmi Departemen

Pendidikan Nasional cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;c. Untuk memberikan keadilan bagi lulusan perguruan tinggi yang melalui program

regular, diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dapat menerapkantambahan persyaratan dalam rangka penetapan civil effect.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat saat ini sedang disusunkonsep Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Ijin Belajar bagiPegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar dan bagi yang Melanjutkan Pendidikandi Luar Kedinasan di Lingkungan Departemen Keuangan, kepada pegawai yangmempunyai inisiatif melanjutkan pendidikan di luar jam kerja atas biaya sendiri,disarankan untuk mengikuti program regular (Senin s.d. Jumat di luar jam kerja)dengan akreditasi minimal B, agar pada saat Peraturan Menteri Keuangan tersebutdiberlakukan, ijazah yang diperoleh nantinya dapat diakui dalam pembinaan karieryang bersangkutan.

Jawaban No. 2 :Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 dise-

butkan bahwa cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yangkurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian sepanjang belum ada aturan baruyang mengatur tentang hal tersebut, maka cuti tahunan yang diambil untuk 1 harikerja belum dapat dilaksanakan.

Cuti bersama ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Agama. Hal ini dilaksanakandalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan hari-hari kerja, hari-hari libur, dancuti bersama sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Dalampelaksanaannya, cuti bersama tidak pernah berdiri sendiri namun menempel padahari libur nasional seperti Tahun Baru Masehi, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal.

Kepala Bagian Kepegawaian

Azhar Rasyidi / NIP 060079946

NOMOR INI1 DARI REDAK SI

3 SURAT PEMBACA

4 KARIKATUR

40 SEPUTAR BEA CUK AI

48 CUKAIDJBC Sosialisasikan

Kebijakan Baru di Bidang

Cukai

50 INFO PEGAWAI

- Mutasi dan Promosi

Pejabat Eselon II DJBC

- Pegawai Pensiun Per 1

Juni 2009

52 KONSULTASI

K EPABEANA N DAN

CUKAI

- PPJK

- Penundaan

61 INFO PERATURAN

62 SIAPA MENGAPA

- Sri Woroningsih

- Nafrudin

- Tugiman

64 KOLOM

Mengenali Potensi Fiskal di

Sektor Pertambngan Pasca

Undang-undang Nomor 17/

2006 dan 4/2009

66 OPINI

- 36 Tahun Konvensi Kyoto

- Audit Terhadap

Pencatatan, Perlukah?

72 MITRA

DHL Express Gateway

73 RUANG K ESEHATAN

Lama Duduk Terasa Nyeri

Pada Pinggang Bawah

74 RUANG I NTERAKSI

Merokok, Merugikan

Siapa ?

80 APA KATA MEREK A

- Ruhut Sitompul

- Neno warisman



5/98


KARIKATUR



6/98


L A P O R A N U T A M A

asalah tembakau telah menjadi perhatian masya-rakat dunia yang peduli kesehatan sejak lebih dari20 tahun lalu. Hal ini ditandai dengan upayanegara-negara anggota WHO untuk menarik per-hatian dunia terhadap epidemi tembakau, dampak

penyakit dan kematian yang diakibatnya (yang sebenarnyadapat dicegah) pada tahun 1987. Pada tahun tersebutMusyawarah Kesehatan Sedunia (World Health Assembly)

mengeluarkan Resolusi WHA 40.38 yang menetapkantanggal 7 April 1988 sebagai Hari Tanpa Merokok Sedunia.

Namun pada Ta-hun 1988, melaluiResolusi WHA 42.19,WHO menetapkanHari Tanpa TembakauSedunia (HTTS) untukdiperingati setiaptahun pada tanggal 31Mei. Menurut pakartembakau di WHO In-donesia, Dr. Widyas-tuti Wibisana,peringatan HTTS seti-

ap tahunnya bertujuanmemberikan informasikepada publik tentangbahaya konsumsitembakau, praktek in-dustri tembakau, sertaapa yang dilakukanWHO untuk mengen-dalikan epidemi tem-bakau, dan apa yangdapat dilakukan ma-syarakat dunia untukmenuntut hak merekaatas kesehatan,kehidupan yang sehatserta perlindungan

bagi generasi bangsamasa depan.

Sejak ditetapkanoleh negara-negaraanggota WHO bahwasetiap tanggal 31 Meidiperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia, HTTS tiap ta-hunnya memiliki tema yang berbeda namun semuanya bertujuanuntuk menekan bahaya konsumsi tembakau bagi kesehatan.

Beberapa tema tahunan HTTS antara lain, Second-handsmoke kills(2001), Tobacco free sports(2002), Tobaccofree film, tobacco free fashion(2003), Tobacco and poverty,a vicious circle(2004), Health professionals againsttobacco(2005), Tobacco: deadly in any form or disguise(2006),Smoke free inside(2007), Tobacco-free youth(2008),dan tema tahun ini adalah Tobacco health warnings(2009).

Pada peringatan tahun ini menurut Widyastuti, sesuai tradisi,WHO memperingati HTTS dengan mendukung aktivitas negaraanggota dan masyarakat dunia untuk menekankan pentingnyamengurangi konsumsi tembakau yang merupakan faktor resikopada 6 dari 8 penyebab kematian utama di dunia, mencegahperokok pemula, mengurangi perokok aktif dan mengurangi ba-haya terhadap perokok pasif.

TOBACCO HEALTH WARNINGSSesuai temanya, peringatan kesehatan tentang risiko kon-

sumsi tembakaumerupakan kampanyeWHO untuk meng-himbau semua pihakagar menyadaridampak dari konsum-si tembakau. Danimbauan ini difokus-kan pada peringatanberupa gambar di se-mua kemasan produktembakau.

Hal ini dilakukan

karena kebanyakanorang sadar akan be-sarnya bahaya temba-kau, namun kemasandan tehnik periklananmembuat tembakaumenarik, hingga men- jauhkan konsumendari realita mengeri-kan tentang bagaima-na tembakau merusakkesehatan.

Dengan peringat-an gambar diharap-kan bisa menyampai-kan pesan dan jelas,

bahkan kepada orangtidak bisa membaca.Dan langkah inidianggap sangat tepatdan sangat cost-effectiveuntuk mem-

peringatkan konsumen tentang resiko tembakau dan untuk me-ngurangi konsumsi tembakau.

Peringatan dengan gambar ternyata berhasil baik di beberapanegara. Di Thailand, 44% perokok menyatakan bahwa peringatanitu membuat mereka lebih banyak berniat berhenti di bulanberikutnya, dan 53% mengatakan membuat mereka lebih berpikirtentang risiko kesehatan.

Di Kanada, 58% perokok menyatakan bahwa peringatan itumembuat mereka lebih berpikir tentang efek merokok terhadapkesehatan. Sedangkan di Brazil, 58% perokok berpikir ingin ber-

MASALAHHASIL TEMBAKAU MENJADIPERHATIAN DUNIAJUMLAH PEROKOK TERUS MENINGKATData Wor ld Heal t h Organ izat i on (WHO) mem perk i rakan pada t ahun 2020 penyak i tyang berka i t an dengan tembakau ak an men jad i masa lah kesehatan u tam a dun iayang menyebabkan 8,4 ju ta kemat ian set iap tahun.

ZAT RACUN,yang terdapat pada rokok

M



7/98



henti, dan 54% mengubah pendapatnya tentang akibat rokokterhadap kesehatan. Dan di Singapura, 28 % perokokmengatakan bahwa peringatan itu membuat mereka merokoklebih sedikit, dan satu dari enam perokok menyatakan menghin-dari merokok di depan anak-anak.

Untuk menyukseskan kampanye tersebut WHO menghim-bau kepada beberapa pihak seperti penentu kebijakan,masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sertamasyarakat umum untuk terlibat aktif dalam menekan konsum-

si tembakau.Bagi penentu kebijakan beberapa hal yang diharapkan antara

lain, meningkatkan aksesi terhadap kerangka kerja konvensipengendalian tembakau, menggunakan paket strategi MPOWER,menggunakan landasan hukum agar semua produk tembakaumenampilkan peringatan gambar, dan penolakan atas peringatankesehatan berupa gambar harus dilandasi dengan bukti-buktiilmiah.

Menurut Widyastuti, MPOWER merupakan program yangdigagas oleh WHO dalam menekan dampak konsumsi tembakauyang artinya :- M : Monitor konsumsi tembakau dan upaya pengendali-

annya.- P : Perlindungan terhadap asap rokok.- O : Opt imal isasi dukungan bagi yang ingin berhent i

merokok.

- W : Waspadakan masyarakat akan bahaya tembakau.- E : Eliminasi ik lan, promosi dan sponsorship terkai t

tembakau.- R : Raih kenaikan cukai tembakau.

Sementara kepada masyarakat dan Lembaga Swadaya Ma-syarakat (LSM) diharapkan agar mendukung dan menganjurkanperingatan berbasis gambar pada semua produk tembakau,membantu kampanye dan pelaksanaan hukumnya, bertindaksebagai pemantau atas strategi kemasan rokok, dan melakukan

penilaian serta menginformasikan tentang efektivitas peringatanbergambar.

Sedangkan himbauan bagi masyarakat umum agar menuntuthaknya untuk mengetahui kebenaran tentang bahaya produktembakau serta kebebasan untuk mengampanyekan dukunganterhadap peringatan bergambar.

Lebih lanjut Widyastuti Wibisana menyebutkan bahwa dalamjangka pendek WHO mendorong penerapan FrameworkConvention on Tobacco Control (FCTC) atau traktat internasional

tentang kerangka kerja pengendalian tembakau, yang diterimasecara aklamasi pada Mei 2003 oleh seluruh negara anggota,dan saat ini telah diratisifikasi oleh lebih dari 160 negara anggota.Dalam jangka panjang WHO membantu negara anggota untukmelaksanakan strategi MPOWER yang dirumuskan dan didise-minasikan tahun 2008, tuturnya.

FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROLDalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-56 pada 21 Mei

2003, 192 negara anggota WHO sepakat mengadopsi KerangkaKerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Conven-tion on Tobacco Control - FCTC), yang merupakan perjanjian atautraktat kesehatan masyarakat yang pertama di dunia, dalamrangka mengurangi penggunanan tembakau dan eksposureterhadap penggunaan tembakau dan bahaya terpapar asap tem-bakau secara berkesinambungan.

Tujuan dari konvensi ini adalah untuk melindungi generasimasa kini dan yang akan datang dari bahaya kerusakan yangmendalam terhadap kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomiyang disebabkan oleh konsumsi tembakau dan paparan asaptembakau tersebut, dengan menyediakan kerangka kerja bagiupaya pengendalian tembakau yang akan diimplementasikanoleh pihak-pihak pada tingkat nasional, regional dan internasio-nal.

Beberapa hal yang tercantum dalam pembukaan FCTCdiantaranya,1. Mengakui bahwa meluasnya epidemik tembakau merupakan

masalah global dengan konsekuensi serius terhadapkesehatan masyarakat yang meminta kerjasama internasionalseluas-luasnya dan partisipasi seluruh negara melaluitindakan efektif, tepat dan menyeluruh secara internasional.

2. Mencerminkankepedulian masyarakat internasionalmengenai kesehatan seluruh dunia, konsekuensi sosial,ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan konsumsi temba-kau dan paparan asap rokok.

3. Secara sungguh-sungguh peduliterhadap peningkatankonsumsi dan produksi rokok dan lain-lain produk tembakaudi seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang,seperti halnya beban negara-negara tersebut berkaitan de-ngan keluarga, kemiskinan, dan sistem kesehatan nasional.

4. Mengetahuibahwa terdapat bukti penelitian yang jelaspengaruh asap rokok pada bayi dalam kandungan dapatmempengaruhi kesehatan dan petumbuhannya.

5. Kepedulian yang mendalammengenai eskalasi merokok dankonsumsi tembakau dalam bentuk lain oleh anak-anak danremaja di seluruh dunia, terutama merokok pada usia mudacenderung meningkat.

6. Tergugahdengan meningkatnya angka merokok dankonsumsi tembakau dalam bentuk lain oleh kaum perempuandan remaja putri dan sepakat akan perlunya partisipasi penuhperempuan di berbagai tingkatan pembuatan kebijakan danpenerapannya serta perlunya strategi pengendalian tembakaukhusus jender.

Masih ada beberapa pointlagi yang tercantum dalam pembu-kaan FCTC, seperti mengakui dampak hasil tembakau, masalahsosial-ekonomi, promosi hingga masalah kontribusi hasiltembakau. Sedangkan mengenai pengendalian hasil tembakaudiatur dalam 38 pasal yang terbagi dalam 11 bagian.

Sampai dengan tanggal penutupan penandatanganan FCTC,pada 29 Juni 2004, 169 negara anggota telah menandatangani-nya, dan sejak 27 Februari 2005 traktat tersebut berlaku secarainternasional. Dari 169 negara yang menandatangani FCTC

TOBACCO HEALTH WARNINGS, menjadi tema Hari Tanpa TembakauSedunia tahun ini, dengan himbauan penggu naan gambar peringatankesehatan pada semua kemasan produk tembakau


FOTO : ISTIMEWA


8/98


sampai dengan saat ini sudah 164 negara yang meratifikasinya.Sampai saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia

yang belum menandatangani dan meratifikasi FCTC yangmerupakan perangkat hukum yang dianggap paling komprehensifuntuk mengatur permasalahan tembakau karena mencakupaspek ekonomi, kesehatan, tenaga kerja, dan pertanian untukmenciptakan win win solution.

ZAT KIMIA PADA HASIL TEMBAKAU DAN DAMPAKNYA

Seruan WHO selama lebih dari 20 tahun kepada masyarakatdunia mengenai dampak konsumsi tembakau, bukanlah tanpaalasan. Faktor kesehatan menjadi alasan utama mengapa hasiltembakau (rokok) sangat berbahaya. Bahkan menurut data WHOtahun 2002, konsumsi tembakau membunuh satu orang setiap 10detik.

Berdasarkan hasil penelitian ada sekitar 4000 bahan kimiayang terdapat dalam rokok, beberapa diantaranya:- Karbon Monoxida, (asap knalpot) zat arang atau karbon ini

sangat beracun- Nikotinzat adiktif yang meracuni syaraf tubuh.- Ammonia, salah satu bahan baku pembersih lantai (racun

keras)- Hydrogen Cyanide, adalah salah satu zat yang mengandung

racun yang sangat berbahaya, biasa digunakan untukhukuman mati (suntik).

- Methanol, sejenis cairan ringan yang gampang menguap danmudah terbakar (bahan bakar roket)

- Tar, sejenis cairan kental berwarna cokelat tua atau hitam danmerupakan hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempelpada paru-paru.

Banyak penelitian membuktikan kebiasaan merokok mening-katkan resiko timbulnya berbagai penyakit seperti penyakitjantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kan-ker rongga mulut, kanker laring, kanker osefagus, bronkhitis,tekanan darah tinggi, impotensi serta gangguan kehamilan dancacat pada janin. Hal tersebut juga berlaku bagi secondhandsmo-keatau perokok pasif.

Efek racun pada rokok ini membuat pengisap asap rokokmengalami resiko dibanding orang yang tidak mengisap asap

rokok, yaitu:- 14 kali menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan.- 4 kali menderita kanker esophagus- 2 kali kanker kandung kemih- 2 kali serangan jantung

HASIL TEMBAKAU DI INDONESIABelum ada data yang pasti tentang kapan hasil tembakau

dikenal di Indonesia. Namun beberapa sumber menyebutkanpada abad ke-17 melinting rokok sudah menjadi kebiasaan kaumpria di Indonesia. Entah bagaimana asal mulanya diperkirakansekitar tahun 1870-1880-an di Kudus sudah dikenal hasil temba-kau yang dicampur dengan cengkeh (rokok kretek).

Bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, dan pada tahun 1908merek Tjap Bal Tiga merupakan hasil tembakau pertama yangresmi terdaftar. Ini menjadi tonggak tumbuhnya industri rokok kre-

tek di Indonesia.Rokok kretek sendiri pun masih anonim dimana pengertian

secara spesifik belum ada, tetapi sebagian masyarakatmenganggap bahwa rokok kretek itu menggunakan tembakauasli yang dikeringkan dipadukan dengan cengkeh sehingga ketikadihisap bunyi suara kretek-kretek. Masih ada lagi sebutan rokokputih untuk rokok yang tidak menggunakan cengkeh, serta hanyamenggunakan essencetembakau.

Seiring berjalannya waktu semakin berkembanglah perusaha-an rokok di Indonesia. Namun sebagai barang yang memilikidampak bagi kesehatan, hasil tembakau dikenakan cukai yangjuga berarti barang ini diawasi dan dibatasi peredarannya.

Di Indonesia beberapa aturan mengenai hasil tembakau ter-tuang dalam, Undang-Undang nomor 11 tahun 1995sebagaimana telah diubah dengan UU no 39 tahun 2007, hasiltembakau ditetapkan sebagai barang kena cukai. Serta ada Per-

aturan Pemerintah RI No 19 tahun 2003 tentang PengamananRokok Bagi Kesehatan. Dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Menurut Direktur Industri Minuman dan Tembakau DitjenIndustri Argo dan Kimia Departemen Perindustrian, Warsono,sampai tahun 2008 sudah ada 3255 perusahaan pengolahantembakau. Ada penurunan jumlah perusahaan dibanding tahun2007 yang mencapai 4793 perusahaan, jelasnya.

Selama lebih dari satu abad bisnis hasil tembakau di Indone-sia, industri rokok dianggap telah membantu dalam halpenyerapan tenaga kerja. Sampai saat ini diperkirakan jutaanorang yang bekerja pada industri pengolahan hasil tembakau dandi perusahaan pendukungnya.

Bahkan setiap tahunnya hasil tembakau menyumbang puluh-an triliun untuk penerimaan negara dari sektor cukai. Tahun inisaja target penerimaan dari cukai di sektor tembakau sebesar 48,2 triliun dari atau naik 2,7 triliun dari tahun sebelumnya.

Masalah hasil tembakau dilihat dari faktor ekonomi dan sosialtenaga kerja menjadi hal yang berseberangan dengan faktorkesehatan. Pihak yang peduli terhadap kesehatan berharap pe-merintah segera meratifikasi FCTC, namun pihak lainnyaberanggapan FCTC tidak berpihak pada kondisi sosial ekonomiIndonesia. Ini adalah sebuah dilema bagi negara berkembangseperti Indonesia.

INDUSTRI ROKOK, penyumbang terbesar bagi penerimaan negara darisektor cukai.


ryan


9/98



su tembakau dan rokok sampai saat ini masih menimbulkanpro dan kontra, baik di masyarakat, kalangan industri maupunpengambil kebijakan. Peranan sektor tembakau dan sektorindustri rokok sedikit berbeda. Sektor tembakau memiliki peranyang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan

mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lain karena sektortembakau mempunyai kegiatan dengan cakupan areal yang luas.

Jika berbicara industri tembakau, maka beberapa sektor turutmencakup didalamnya, antara lain industri pengeringan danpengolahan tembakau dan bumbu rokok, industri rokok kretek,

industri rokok putih, industri rokok lainnya seperti cerutu,kelembak/menyan dan industri hasil lain. Peran tembakau danhasil tembakau dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain:- penerimaan negara melalui cukai,- penciptaan devisa negara,- penciptaan output, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja- Multiplierefek bagi sektor ekonomi lain- Backwarddan forward linkages

Industri tembakau bak buah simalakama bagi pemerintah In-donesia. Disatu pihak Industri rokok merupakan sumberpendapatan pajak bagi pemerintah dan penyerapan tenaga kerja.Industri tembakau juga merupakan penyumbang cukai terbesar,diperkirakan 90 persen dari total cukai berasal dari industri rokok.Namun di lain pihak, industri ini ditengarai sebagai penyebab

utama rusaknya kesehatan masyarakat dan bertambahnya angkakemiskinan karena menghabiskan cash flowmasyarakat untukmembakar uangnya sendiri.

Naiknya penerimaan cukai dari tahun ke tahun, bahkan dima-sa krisis, membuat pemerintah tak ragu menaikkan targetpenerimaan cukai dari 45,71 triliun di tahun 2008 menjadi 48,24triliun di tahun 2009. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sektorindustri tembakau, merupakan sektor yang menjadi andalanpemerintah terkait penerimaan negara melalui cukai.Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sa-

at ini ada sekitar 4500 merekhasil tembakau yang terdaftar(legal) di Direktorat Cukai.

Kasubdit Cukai HasilTembakau, Pattarai Pabo-ttinggi mengatakan, Kebi-

jakan cukai hasil tembakauyang ditetapkan berdasarkanPMK 203/011/2008 tentangtarif cukai hasil tembakau,adalah kebijakan yang masihberorientasi tenaga kerja,sebagai kebijakan yang ber-kesinambungan, danmengarah pada administrasiyang sederhana.

Disamping sisi positif darisisi penerimaan negara, in-dustri tembakau merupakanindustri padat karya yangmampu menyerap banyaktenaga kerja. Ketua Gabung-

an Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaperindo), MuhaiminMoefti menyebutkan industri tembakau mampu menyerap 8hingga 10 juta tenaga kerja melalui sektor-sektor yang terkait.Kami menyadari betul produk rokok adalah produk yangkontroversial, disatu pihak memberi benefitpada negara yaknidari setoran cukai untuk negara tinggi dan mampu menyerapbanyak tenaga kerja sekitar 8 hingga 10 juta orang, ditambahasongan di Jakarta mencapai 2 juta orang. Tapi disisi lain adamasalah kesehatan, ujar Moefti.

Anggota Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,

Tulus Abadi menyebutkan angka yang berbeda dengan Ga-perindo, Sebenarnya kontribusi industri rokok dalam menyeraptenaga kerja hanya 1 persen dibanding lapangan kerja lain dalamhal menyerap tenaga kerja. Jauh dibawah sektor pertambangan.Bila dilihat dari jumlah pekerjannya itu hanya 640.000 dan tiaptahun semakin menurun.

Sedangkan data lain menyebutkan sumbangan tenaga kerjapada sektor lain yang terkait dengan industri rokok, pada tahun2000 diperkirakan mencapai 6,5 juta orang, antara lain: 250.000pekerja pabrik rokok, sebanyak 2,5 juta orang petani tembakau,petani cengkeh 1,9 juta, pedagang asongan 1150 orang danpekerja jasa transportasi dan distribusi 0,9 juta orang (BisnisIndonesia).

Perbedaan angka mengenai jumlah tenaga kerja yang mam-pu diserap dari industri ini, lantas tak membuat pemerintah

gegabah dalam membuat kebijakan. Pemerintah mengambil si-kap agar semua aspek bisa diperhitungkan, termasuk aspektenaga kerja. Berdasarkan RoadmapIndustri Hasil Tembakau,ditahun 2007-2010 aspek penyerapan tenaga kerja menjadiprioritas bagi pemerintah, terutama Departemen Tenaga kerja danDepartemen Perindustrian tetap bertahan untuk menjaga tenagakerja dan eksistensi industri di Indonesia.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Industri Minuman danTembakau Departemen Perindustrian, Warsono, Disitu (tahun2007-2010) memang diharapkan ada pertumbuhan industri

rokok, dengan peningkatanproduksi tersebut bisamenyerap tenaga kerja dandiharapkan bisa memberikanpeningkatan pandapatannegara melalui cukai. Karena

saat krisis seperti inipenyerapan tenaga kerjamemang sangat berarti danmenjadi fokus utama.

PERILAKU MEROKOKDi tahun 2008, Badan Ke-

sehatan Dunia (WHO) me-nyebutkan, Indonesiamenempati urutan ketiga ter-banyak di Asia dengan jum-lah perokok yang mencapai146.860.000 jiwa. Perilakumerokok di Indonesia sudahsangat mengkhawatirkan,dan yang mengkhawatirkan

INDUSTRI HASIL TEMBAKAUPLUS MINUS

I n d u s t r i t e m b a k a u b a k b u a h s i m a l a k a m a b a g i p e m e r i n t a h I n d o n es i a . Di s a tup i h a k I n d u s t r i y a n g uta m a n y a m e n g h a s i l k a n p r o d u k r o k o k m e r u p a k a n s u m b e r

p e n d a p ata n p a j a k b a g i p e m e r i n t a h d a n p e n y e r a p an t e n a g a k e r j a , n a m u n d i l a i np i h a k i n d u s t r i i n i d i t e n g a r a i s e ba g a i p e n y e ba b u ta m a r u s a k n y a k e s e h a ta nm a s y a r a k a t d a n b e r t a m b a h n y a a n g k a k e m i s k i n a n k a r e n a m e n g h a b i s k a n c a s h f l o w m a s y a r a k a t u n tu k m e m b a k a r u a n gn y a s e n di r i .

FUAD BARAJA.Penanggulanganmasalah merokok bukan untukmelarang orang merokok.

MUHAIMIN MOEFTI. Pengusaharokok menginginkan ada regulasiyang komprehensif dan berimbang.

I


WBC/IRWAN DOK. WBC


10/98


adalah pertumbuhan perokok anak-anak dan remaja, Kita men-jadi yang tercepat di dunia (angka perokok pemula), tren usiainisiasi merokok menjadi semakin dini, yakni usia 5-9 tahun.Perokok yang mulai merokok pada usia 5-9 tahun mengalamilonjakan yang paling signifikan, dari 0,4 persen pada tahun 2001menjadi 1,8 persen pada tahun 2004. Angka ini bertambah besarmasa periode 2004-2008 ini, ujar Tulus Abadi.

Faktor tingginya angka perokok pemula di Indonesia menurutKetua Bidang Penyuluhan dan Pendidikan Lembaga Menanggu-langi Masalah Merokok (LM3), Fuad Baraja antara lain karena

peraturan di Indonesia cenderung permisif terhadap dampak darimerokok. Regulasi pemerintah dalam menanggulangi masalahmerokok saat ini masih bersifat parsial, misalnya hanya beberapadaerah yang menerapkan aturan tentang pelarangan merokok ditempat umum seperti DKI Jakarta, Bogor, Surabaya dan Padangdengan Perdanya. Pelarangan rokok juga dilakukan olehlembaga non pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia melaluiFatwa haram merokok bagi anak-anak, ibu hamil dan di tempatumum.

Pemberlakuan Perda anti merokok ini dinilai beberapa pihakmasih setengah hati, Bicaraperda berarti bicara menge-nai penegakan hukum, pene-gakan hukum di berbagaisektor masih lemah apalagimasalah rokok. Bagi masya-

rakat merokok merupakanhal yang lazim. Merokok didepan umum belumdianggap pelanggaran, jadiperaturan itu belum ideal ka-rena kultur, infrastruktur, per-danya belum ideal, ujarTulus. Hal yang senada jugadilontarkan oleh Fuad, Perdadibuat untuk meningkatkanderajat kesehatan masyara-kat, itu bagus, hanya imple-mentasinya yang belum mak-simal, harus didorong terus.

Kalangan pengusahamemandang positif terhadap

peraturan tersebut, akan tetapi ketidakje-lasan peraturan-peraturan tersebut dikha-watirkan akan menjadi multipretasi dalampelaksanaannya. Fatwa itu tergantungorang mau ikut apa tidak, tapi yang kamisayangkan, tidak detil penjelasannya.Ketidakjelasan ini membingungkan.Mengenai perda mungkin bisa dimasukankedalam regulasi agar lebih seragam di

seluruh daerah di Indonesia, ada definisiyang jelas dan ada payung hukumnya,jelas Moefti dari Gaperindo.

Disamping meningkatnya angka rokokpemula, beberapa pihak menganggapperilaku merokok di Indonesia merupakanfaktor pemicu kemiskinan. Rokok itu pover-ty trap, perangkap kemiskinan,sebagianbesar orangtua anak yang kekurangan giziadalah perokok. Pengguna rokok kita 70persen orang miskin, pendapatan merekaperbulan nomor dua adalah untuk konsumsirokok, jauh untuk konsumsi kesehatan ataupendidikan anak, jelas Fuad.

Tulus berpendapat, Kalau pemerintahingin mengentaskan kemiskinan sebaiknya

memutus mata rantai ketergantungan orangmiskin terhadap rokok. Karena yang miskinitu bukanlah perokok, kalau perokok berartidia tidak miskin. Untuk pengendaliantembakau tidak bisa hanya dari satu instan-

si tapi multi sektor, tapi masalahnya Departemen Kesehatannyatidak konsern dalam masalah tembakau.

Beberapa pihak berpendapat bahwa kenaikan cukai akanberperan dalam mengurangi kemiskinan. WHO berkesimpulanapabila cukai tembakau tinggi akan memberikan dampak gandapada kelompok miskin. Pertama, kelompok miskin lebih sensitifterhadap kenaikan harga, karena dengan adanya kenaikan hargarokok akan membuat kelompok ini mengurangi konsumsi rokoksehingga mereka akan memperoleh keuntungan kesehatan danekonomi. Kedua, perokok berpenghasilan tinggi akan

menanggung beban keuangan dari kenaikan cukai tembakau.Menurut LM3 peningkatan cukai hingga 57 persen akan terlihatpengaruhnya, seperti, pendapatan pemerintah meningkat drastis,dan akan mempengaruhi daya beli bagi orang-orang miskin.

Mengenai kenaikan cukai hingga 57 persen yang dianggapdapat mempengaruhi daya beli orang miskin sekaligus menekanbahaya merokok, Pattarai mengaku belum pernah mendapatkandetail hasil penelitian tersebut, Sejauh ini kami belum pernahmendapatkan detail hasil penelitian itu, yang jelas kenaikan tarifcukai yang ekstrim pada sektor tembakau yang secara konkritsignifikan perannya, khusus-nya di daerah tertentu, pastidampak negatifnya besar, jelas Pattarai.

Anggapan bahwa cukaiHT di Indonesia paling

rendah di dunia setelah Kam-boja, menurut Pattarai harusdilihat dari berbagai sisi.Dalam membandingkan tarifcukai, hendaknya dilihat dariberbagai sisi. Sebagaimanakita tahu Indonesia memilikijenis hasil tembakau yangbervariasi. Ada SKT (SigaretKretek Tangan), SKM(Sigaret Kretek Mesin), SPM(Sigaret Putih Mesin), TISdan lain sebagainya. Diantara jenis hasil tembakautersebut besaran tarifcukainya berbeda dan untuk

WARSONO.Industri rokok menjadi matapencarian masyarakat Indonesia, tidakperlu dimatikan tetapi dilestarikan.

TULUS ABADI.Untuk pengendaliantembakau tidak bisa hanya dari satuinstansi tapi multi sektor.

KAWASAN MEROKOK.Pemerintah harus menyediakan kawasan merokok sebagai bentuk pengendalian.....


WBC/RYAN WBC/IRWAN


11/98



asalah hasil tembakau di Indonesia masih menuaipendapat beragam. Banyaknya hal yang terkaitdengan permasalahan tembakau, seperti

kesehatan, tenaga kerja, penerimaan negara, danindustri menjadikan masalah ini kian kompleks

melibatkan berbagai pihak.Beberapa instansi yang terkait dengan masalah tembakau

antara lain, Departemen Kesehatan (Depkes), DepartemenPerindustrian (Deperin), Departemen Pertanian (Deptan),Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), dan Departemen Ke-uangan (Depkeu) memiliki kepentingan yang berbeda.

Bagi Depkes produk tembakau berdampak buruk bagikesehatan, bahkan dianggap menjadi salah satu faktorpenyebab kematian. Depkes mendapat tekanan dari berba-gai pihak yang peduli terhadap kesehatan, yang berharapDepkes aktif dalam menekan konsumsi produk tembakau diIndonesia.

Namun di sisi yang berseberangan, Deperin dan Depna-

ker mengganggap pertumbuhan industri tembakau berartimembuka lapangan perkerjaan sehingga bisa menekanjumlah pengangguran. Sama halnya, Deptan juga merasadiuntungkan dengan adanya industri hasil tembakau, karenaperkebunan tembakau banyak menyerap petani dan mem-bantu perekonomian petani.

Sedangkan Depkeu sendiri mampu memberikan puluhantriliun rupiah setiap tahunnya bagi penerimaan negaramelalui cukai. Cukai hasil tembakau sendiri menyumbanglebih dari 90 persen dari total 51,2 triliun rupiah yang merupa-kan jumlah penerimaan cukai pada tahun 2008.

Untuk menyamakan visi berbagai instansi dan stake-holderyang terkait masalah hasil tembakau, makadisusunlah roadmap industri hasil tembakau (IHT) yangmenjadi acuan dalam hal pengendalian hasil tembakau diIndonesia.

Selain lima instansi yang terkait dengan hasil tembakau,penetapan roadmap juga menyertakan perwakilan (asosiasi)dari industri rokok yaitu, Gabungan Perserikatan PabrikRokok Indonesia (Gappri) dan Gabungan Produsen RokokPutih Indonesia (Gaprindo). Dan pada tahun 2007 semuainstansi dan stakeholder yang terkait dengan hasil tembakaumulai menerapkan Roadmap IHT tersebut.

TENTANG ROADMAP IHTSelain untuk menyamakan visi bagi instansi dan

stakeholder terkait, roadmap ini walaupun tidak memilikilandasan hukum, juga bertujuan untuk meningkatkanpenyediaan lapangan kerja, meningkatkan penerimaannegara, perlindungan atau kepastian pekerjaan bagipetani (tembakau), adanya arah yang jelas bagi industrihasil tembakau, dan perhatian bagi kesehatan.

yang dikerjakan manual tarifnya lebih rendah. Hal lain yangsering menjadi bias yaitu dalam menghitung tarif rata-rata,formulasi yang digunakan adalah rata-rata biasa.Konsekuensinya tarif rata-rata akan lebih dipengaruhi tarifcukai yang rendah.

PENANGGULANGAN BERSAMAKontroversi seputar hasil tembakau membuat pemerintah

harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan dengan

mempertimbangkan berbagai aspek. Pengendalian hasiltembakau melalui Roadmap dan pengusulan RancanganUndang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakauterhadap Kesehatan (RUU PDPTK) ke DPR menjadi jalantengah pemerintah menyikapi kontroversi tersebut.

Fuad menilai pengendalian hasil tembakau berbeda de-ngan pelarangan merokok, Masyarakat harus tahu bahwapenanggulangan masalah merokok bukan untuk melarangorang merokok, hanya karena rokok berbahaya jadi harusdiatur. Pengaturan rokok, lanjutnya adalah dalam bentuk pe-ningkatan cukai maksimal hingga 57 persen, pelarangan totalsponsorship dan iklan rokok, penyediaan kawasan merokok,serta health warningdalam bentuk gambar di bungkus rokok.

Tulus menambahkan, Dalam pengendalian tembakau, kitatahu bahwa rokok itu adiktif. Walaupun harga naik, iklan rokokditiadakan, tidak serta merta perokok langsung berhenti hari itu

juga. Secara sosiologis, efek dari kebijakan itu bisa dirasakan 20-25 tahun. Dengan rentang waktu itu cukup bagi pemerintah danindustri untuk melakukan terobosan-terobosan. Dari pengalamannegara lain dengan kebijakan pengendalian tembakau itu palinghanya mengurangi 1 persen, jadi pemerintah dan industri tidakperlu takut akan berkurang secara drastis perokok.

Kalangan pengusaha rokok (Gaperindo) menyadari betulproduk rokok adalah produk yang kontroversial, Kami (indus-tri rokok) bisa menerima ada aturan main yang lebih jelas,kami menginginkan ada regulasi yang komprehensif dan ber-imbang. Komprehensif itu berarti menyeluruh, dalam Peratur-an Pemerintah 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokokbagi Kesehatan tidak mengatur perlindungan anak, periklan-an dan pebatasan merokok di tempat umum, jadi harus dirincilagi. Berimbang berarti bukan hanya industri, tetapi ada peta-

ni, serikat pekerja dan lain-lain diikutsertakan dalam pembuat-an regulasi ini. Sehingga regulasi ini bisa menerapkan (tidakhanya) kaidah-kaidah internasional tapi juga kepentingannasional dimasukan disitu. Jadi regulasi yang tidakmematikan industri dan diterima semua pihak, jelas Moefti.

Dalam pengendalian tembakau, Pemerintah dalam hal iniDepperin dan DJBC, tetap sejalan dengan roadmap yang dibuatpemerintah bersama dengan stakeholder.Sejalan denganroadmap, menurut Warsono, Depperin membatasi industrirokok sesuai ketentuan PP 19 tahun 2003, sebagai solusi terbaikmengatasi masalah tembakau. Industri rokok mulai dibatasiagar industri rokok tidak terus bertambah, jelasnya.

Sama halnya dengan Depperin, Pattarai mengatakan,Sebenarnya dampak negatif hasil tembakau dapatditanggulangi hanya dengan peran serta seluruh stakeholderdi bidang ini. Dengan demikian tidak mungkin salah satu

elemen yang berjalan sendiri. DJBC dalam hal ini sebagaiadministrator kebijakan sejauh ini telah menjalankan fungsi-nya. Sebagai contoh persyaratan pendirian pabrik diperketatkarena ini amanat. Pengetatan pabrik tersebut diperlihatkanDJBC dengan menutup sekitar 2000 pabrik rokok sepanjangtahun 2008 karena tidak membayar cukai.

Disamping roadmap IHT sebagai acuan pemerintah da-lam mengendalikan hasil tembakau, pemerintah diharapkanperlu menyusun RUU PDPTK yang lebih komprehensifsebagai penyempunaan dari PP 19 tahun 2003 tentangPengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Yang jelas kita inginmenyusun RUU (PDPTK-red) tersebut secara proporsionalantara dampak positif dan negatifnya. Industri rokok menjadimata pencarian masyarakat Indonesia, tidak perlu dimatikantetapi dilestarikan, yang penting masalah kesehatan danekonominya seimbang, ujar Warsono.

UPAYA MENYAMAKAN VISIBERBAGAI INSTANSI

ROADMAPINDUSTRI HASILTEMBAKAU

Roadmap i ndus t r i has i l t em bakau ( IHT)bukanlah atur an mengenai pengendal ianhasi l tembak au. Melainkan acuan dalampengem bangan IHT yangmem per t imbangkan be rbaga i aspekseper t i t enaga ker ja , pener imaan negara,dan kesehatan.

M


irwan


12/98


Menurut Direktur Cukai, Frans Rupang, Roadmap adalahkesepakatan bersama untuk menekan perbedaan pendapatantar instansi. Depkeu misalnya, dalam membuat kebijakan

jangan jalan sendiri, harus memperhatikan juga masalahyang lain seperti kesehatan, perdagangan dan tenaga kerja,jelasnya.

Roadmap IHT memiliki urutan prioritas yang terbagi dalambeberapa jangka waktu yaitu,- Tahun 2007-2010 yang merupakan jangka pendek, urutan

prioritas pada aspek: tenaga kerja, penerimaan, dankesehatan.

- Tahun 2010-2015 atau jangka menengah, urutan prioritaspada aspek: penerimaan, kesehatan, dan tenaga kerja.

- Tahun 2015-2020 atau jangka panjang, prioritas padaaspek kesehatan melebihi aspek tenaga kerja dan pene-rimaan.

Beberapa langkah atau instrumen yang terkandung dalamRoadmap IHT merupakan aplikasi dari prioritas atas aspek

tenaga kerja, penerimaan dan kesehatan, diantaranya de-ngan menghilangkan rokok illegal dan pita cukai palsu.Beredarnya rokok illegal atau pita cukai palsu berarti tidakada penerimaan bagi negara, di sisi lain, persaingan bisnishasil tembakau menjadi tidak sehat, karena produk tembakauillegal bisa menjual dengan harga lebih murah dari yanglegal. Bila hal ini terus terjadi maka jumlah produk hasil tem-bakau di pasaran meningkat, dan masyrakat dapatmemperoleh dengan mudah, akibatnya berdampak kesehat-

an masyarakat karena konsumsi tembakau yang meningkat.Langkah lainnya dengan mengarah kepada kebijakan

cukai sederhana, yang menggunakan sistem tarif cukaispesifik murni dan menyempitkan selisih perbedaan tariffantar golongan. Cara yang dilakukan adalah penyatuanpabrik golongan III (jumlah produksi 500 juta batangpertahun) dan golongan II (jumlah produksi diatas 500 jutasampai dua miliar pertahun) untuk hasil tembakau jenisSigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM)yang dalam produksinya lebih mengandalkan mesin daripadatenaga kerja. Sedangkan jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT)yang merupakan labor intensivemasih dipertahankan tigagolongan.

Mengenai kebijakan cukai terkait dengan Roadmap IHT,Kasubdit Cukai Hasil Tembakau Direktorat Cukai, PattaraiPabottinggi, mengemukakan salah satu faktor yang

mendasari dibentuknya roadmap adalah adanya kebutuhanpemahaman yang seragam tentang industri ini oleh masing-masing institusi terkait dan pelaku usaha sehingga dalamsetiap kebijakan di bidang cukai akan dipahami bersama tu-juannya.

Hal lain yang dilakukan dalam mencapai tujuan dalamroadmap adalah dengan memperkuat struktur industri danmembangun kompetisi sehat. Karena kondisi saat ini tidakdibangun iklim kompetisi yang sehat bagi industri hasiltembakau, akibatnya harga jual ke konsumen terdistorsi(lebih murah dari harga bandrol), tembakau kualitas rendahdan kurangnya pasokan juga menjadi masalah dalammengembangkan industri hasil tembakau, dan ditambah lagidengan beban pajak dan cukai tinggi. Masih diperparah de-ngan kondisi IHT yang selalu menuai pro dan kontra menjadi-

kan tidak jelasnya kemana arah tujuan IHT ini. Jadi hanyaperusahaan yang sehatlah yang bisa bertahan, dengan ja-minan kepastian usaha dari pemerintah tentunya.

Lalu dengan membatasi entri perusahaan baru dan mem-batasi kadar nikotin memiliki prioritas pada aspek kesehatan,yang merupakan tujuan jangka panjang dari roadmap IHT.Dengan membatasi entri perusahaan baru berarti pengusahayang ingin tertarik membangun IHT mungkin perlu berpikirmatang.

KONDISI PENGOLAHAN TEMBAKAU DI INDONESIADi dalam Roadmap IHT digambarkan bagaimana kondisi

pengolahan tembakau di Indonesia sebelum tahun 2006 yangmenjadi alasan mengapa roadmap IHT perlu dibuat. Mulaidari pertanian tembakau, proses pengolahannya, keberadaan

IHT, sampai dengan pemasaranya. Untuk pertaniantembakau sendiri yang terjadi adalah:- Lokasi lahan pertanian tembakau terbatas.- Terbatasnya teknik budidaya.- Belum seimbangnya supplydan demand.- Permodalan petani yang terbatas.- Pelaksanan Kemitraan khususnya tembakau rakyat belum

berjalan dengan baik.- Standar mutu tembakau belum menjadi acuan dalam

perdagangan tembakau.

Kondisi proses pengolahan tembakau juga tidak terlalubaik. Berbagai masalah yang dialami diantaranya:- Rendahnya tingkat produktifitas dan efisiensi.- Pabrikan menengah dan kecil menggunakan teknologi

yang sederhana.


WBC/LUCKY


13/98



- Kontrol kualitas rendah.- Inovasi rokok dengan kadar nikotin dan tar rendah lambat.- Kurangnya penerapan Good Manufacturing Practices

(GMP).

Sedangkan beberapa hal yang menggambarkan padakeberadan industri HT adalah:- Industri besar sangat dominan.- Persaingan tidak sehat dan kurang transparan.

- Regulasi dan kebijakan cukai yang memberatkan dankurang terencana.

- Kebijakan cukai berdimensi jangka pendek.- Upaya penghindaran regulasi oleh pabrik rokok sering

terjadi.- Pengusaha pabrik rokok berupaya menghindari tarif cukai

yang tinggi dengan mendirikan pabrik baru.- Terdapat hambatan entrydan exitdalam strata golong-

an.

Lain lagi dengan masalah pemasaran produk tembakau.Produk yang merupakan barang kontroversi ini mengalamikendala seperti:- Terbatasnya akses pasar luar negeri (kebijakan

pengendalian tembakau masing-masing negara).- Traktat International Pengendalian Tembakau (FCTC).

- Regulasi di daerah yang kurang disosialisasikan.- Beredarnya rokok ilegal, rokok tanpa pita cukai, rokok

dengan pita cukai palsu dan sebagainya.- Distorsi harga terjadi sejak tahun 2000.- Terjadi perdagangan pita cukai.

PENERAPAN ROADMAP IHTSeperti tertuang dalam Roadmap IHT, penerapan road-

map ini diharapkan dapat membenahi kondisi yang terjadipada pengolahan hasil tembakau. Dengan tujuan ke depan,kesehatan menjadi prioritas utama. Dan struktur pertumbuh-an industri lebih berdaya saing, harga sesuai daya beli,tembakau kualitas tinggi, persaingan sehat dan transparan,rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah, serta tujuan in-dustri jelas.

Untuk itu Roadmap IHT juga mengarah pada industri yangmelindungi kesehatan masyarakat dan dapat menjadi solusimasalah ketenagakerjaan dan pendapatan negara denganmenyelaraskan antara masalah global dengan masalah yangterjadi di dalam negeri.

Masalah global terkait IHT antara lain, penerapan traktatinternasional (FCTC), menjaga integritas dan image

pemerintah, membanguniklim persaingan yangsehat, dan memerangi ke-miskinan dan penganggur-an.

Sementara yang terja-di di dalam negeri adalah,IHT mampu menyeraptenaga kerja yang cukup

besar, memberikankontribusi yang signifikankepada penerimaan nega-ra, adanya permasalahandalam pertumbuhanindustri, menimbulkan ma-salah kesehatan masyara-kat (terutama usia muda),serta masih adanyamasalah dalam penerapanregulasi di daerah.

Sedangkan langkahyang akan dilakukan untukmenyelaraskan masalahtersebut sesuai RoadmapIHT adalah dengan,

- Kepastian arah kebijakan cukai,- Harmonisasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang.- Perubahan kebijakan secara gradual.- Menempatkan tujuan kesehatan yang lebih utama

Dengan penerapan roadmap ini beberapa hal yang akandicapai di bidang pertanian termbakau antara lain,seimbangnya kebutuhan akan pasokan tembakau dan ceng-keh, peningkatan mutu dan daya saing IHT, serta peningkat-

an kesejahteraan petani dengan meningkatkan produktivitaspetani dan lahan.

Sedangkan untuk proses pengolahan tembakau yangingin dicapai adalah, penguasaan teknologi dalam pengem-bangan IHT yang berkaitan dengan pengurangan resikokesehatan, inovasi dalam proses teknologi produk rokok de-ngan kadar tar dan nikotin rendah, dan juga kemitraan tekno-logi pabrikan kecil, menengah dan besar,

Dan untuk kepastian usaha IHT beberapa hal dituju ber-dasarkan roadmap tersebut, yaitu: penanganan rokok ilegal,pertumbuhan dalam jangka pendek diutamakan untuk IHTkeseimbangan lapangan pekerjaan dan penerimaan negara,penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yangkondusif, jangka panjang IHT yang melindungi kesehatanmasyarakat, penyesuaian dinamika dalam klaster pabrikan,dan instrumen kebijakan pemerintah yang sederhana.

Penerapan Roadmap IHT dalam meningkatkan produk HTdi pasar dengan langkah-langkah seperti,- Peningkatan ekspor perlu insentif.- Pengenaan kebijakan yang sepadan bagi produk dalam

negeri di proses di luar negeri (impor).- Pengenaan cukai yang terencana dan sesuai dengan

tujuan dalam jangka menengah.- Harga Jual Eceran (HJE) menunjukkan tingkat daya beli

masyarakat.- Proses entrydan exitpabrikan yang transparan.

KONSISTENSI DJBC TERHADAP ROADMAP IHTSebagai guideyang tidak memiliki landasan hukum me-

mang roadmap IHT disangsikan dapat berjalan mulus dalampenerapannya. Namun bagi DJBC keberadaan roadmap

menjadi dasar pemikiran dalam membuat kebijakan yangbisa diterima oleh semua pihak yang terkait dengan hasiltembakau.

Dalam penjelasannya Pattarai Pabottinggi menuturkan,kebijakan cukai bukan berdasarkan roadmap IHT. Hal yangharus ditegaskan disini bahwa dalam membuat kebijakancukai, DJBC senantiasa mengacu pada Undang-UndangNomor 39 tahun 2007.Roadmap hanya sebagaireferensi agar aspek-aspekyang melingkupi kebijakanmenjadi bahan pertimbang-an sesuai denganprioritasnya, tegasnya

Lebih lanjut Pattaraimenyebutkan bahwa kebi-

jakan cukai hasil tembakauyang ditetapkanberdasarkan PMK 203/011/2008 tentang Tarif CukaiHasil Tembakau, adalah ke-bijakan yang masihberorientasi tenaga kerja,sebagai kebijakan yangberkesinambungan, danmengarah pada administra-si yang sederhana

Dalam Roadmap untukjangka pendek urutanprioritasnya adalah tenagakerja, penerimaan, dankesehatan. Bentuk nyata-

SUNARYO. Dengan roadmap ini,kondisi pengendalian tembakau diIndonesia jauh lebih baik dari padasebelum ada roadmap.

PATTRAI PABOTTINGGI. Roadmap hanyasebagai referensi agar aspek-aspek yangmelingkupi kebijakan menjadi bahanpertimbangan sesuai dengan prioritasnya.


DOK. WBC DOK. WBC


14/98


nya dalam kebijakan saat ini golongan III untuk jenis SKTmasih dipertahankan, tuturnya.

Pattarai juga mengemukakan bahwa koordinasi antarinstansi kerap dilakukan bila terkait dengan kebijakan cukai.Dalam pertemuan yang membahas perihal kebijakan dibidang cukai, kami senantiasa berkoordinasi dengan stake-holder terkait termasuk yang menyusun roadmap. Disitudisampaikan garis besar kebijakan cukai untuk kemudian

mencari masukan dalam kaitannya dengan roadmap IHT.Sebagai instansi yang menjalankan fungsinya sesuai

Undang-Undang, DJBC tidak berwenang dalam halkesehatan, namun karena Undang-Undang no 39 tahun 2007yang mengatur tentang cukai (hasil tembakau, minumanmengandung etil alcohol dan etil alcohol) mengamanatkanuntuk mengawasi dan membatasi barang yang memilikidampak. Maka DJBC juga berperan melindungi masyarakatdari dampak hasil tembakau.

Terkait dampak negatif hasil tembakau bagi masyarakat,Pattrai menegaskan bahwa dampak negatif hasil tembakaudapat ditanggulangi hanya dengan peran serta seluruhstakeholder di bidang ini. Dengan demikian tidak mungkinsalah satu elemen yang berjalan sendiri. DJBC dalam hal inisebagai administrator kebijakan sejauh ini telah menjalankanfungsinya. Sebagai contoh persyaratan pendirian pabrik

diperketat karena ini amanat roadmap dalam mengendalikanpertumbuhan industri baru. Kita juga mengurangi penyebabperedaran rokok-rokok yang murah yang tidak membayarcukai.

Sementara itu menurut Direktur Industri Minuman danTembakau Ditjen Industri Argo dan Kimia DepartemenPerindustrian, Warsono, roadmap IHT menjadi acuanbersama instansi terkait dan stakeholder. Kita konsisten

dengan roadmap, sebagaimana yang digariskan, dan padatahapan jangka panjangnya kita fokus pada masalahkesehatan (2015-2020). Dan pada tahun itu diharapkanjumlah produksi rokok stagnan pada kisaran angka tertentu,jelasnya.

Warsono juga menegaskan mengenai masalah rokokillegal yang juga menjadi perhatian Deperin. Karena ini me-rugikan negara, masalah rokok illegal juga menjadi prioritaskami (Deperin). Kita mengadakan pembinaan dan penyuluh-an kepada aparat dan pelaku dunia usaha mengenai pe-nanganan rokok illegal, tambahnya.

Sementara itu Ketua Gabungan Produsen Rokok PutihIndonesia (Gaprindo) Muhaimin Moeftie memandangpositif roadmap IHT. Roadmap itu bagus, kita komitmen un-tuk menjalankan itu, walau kita sadari pada akhirnya rokokitu mahal, ungkapnya seraya berharap penanganan

TEGAHAN ROKOK ILEGAL. Bentuk konsistensi Bea Cukai dalam pengawasan peredaran rokok di Indonesia.



15/98


Masa lah has i l t embak au d i Indone-s ia menc uatk an berbagai kepent ingandi ka langan instansi , s tak eholder danm a s y a r a k a t . M a s a l a h k e s e h a ta nm e n j a d i a l a s an y a n g k o n t r a d i k t i f d e -n g a n m a s a l a h e k o n o m i .

Mel ihat kondis i in i , masyarakat yangp e d u l i d e n g an k e s e h a ta n m e n e k a np e m e r i n ta h a g a r s e g a r a m e r a t i f i k a s iFramew ork Convent ion on Tobacc oContr ol (FCTC) atau se gera m engesah-k a n U n d a n g -U n d a n g t e n t a n gp e n g e n d a l i a n t e m b a k a u a g a r d a p atm e n e k a n d a m p a k d a r i k o n s um s i t e m -bakau.

Di s is i la in t idak sedik i t juga masya-rakat yang menggantungk an h idupnyada r i i ndus t r i has i l t em bakau ( IHT) i n i ,bahkan negara pun set iap tahunnyam e n e r i m a p u n g u t a n c u k a i d a r i h a si ltem bakau puluhan t r i l iun rup iah yangmasuk me la lu i Depar tem en Keuangan.

DJBC dalam m enja lankan fungsidan kew enangannya, sebagai instansid i bawah Depkeu yang memi l i k i kew e-nangan da lam mem ungut cuk a i has i lt e m b a k a u , j ug a t i d a k d i h a d ap k a n

d e n g a n k e p e n t i n g a n b e r b a g a i p i h a kla in te rka i t dengan masa lah hasi l tem -bakau.

U n t u k m e n j e m b at a n i k e p e n t i n g a nberbagai p ihak, maka d isusunlahRoadmap IHT yang d ianggap b isa men-jad i acuan bagi sem ua p ihak agar leb ih memaham i kebi jakan masing-ma-s ing instansi yang ter ka i t dengan hasi ltem bakau in i.

Bagaim ana DJBC m enjalankan Road-map IHT ini , berikut petikan w awancaraRedak tu r WBCHendryan Nug rahadengan Di rek t u r Cuka i FFFFFrrrrrans Rans Rans Rans Rans Rupangupangupangupangupang .

DIREKTUR CUKAI

FRANS RUPANG

MASYARAK ATYANG MENILAI,

SIAPA YANGPALINGKONSISTENDALAMMENJALANK ANROADMAP


rokok illegal juga yang harus menjadi perhatian.Yang termasuk kategori hasil tembakau ilegal adalah

yang diproduksi dan diedarkan menyalahi ketentuanperundang-undangan di bidang cukai, seperti hasil tembakauyang diproduksi tanpa memiliki izin, dilekati pita cukai tidaksesuai ketentuan, atau diedarkan tanpa dilekati pita cukai.Sampai saat ini menurut Pattarai berdasarkan databasediDirektorat Cukai, ada sekitar 4500 merek yang terdaftar(legal)

KENDALA PENERAPAN ROADMAP.Sebagai acuan yang tidak memiliki landasan hukum,

roadmap IHT memang berpotensi tidak akan efektif dalampenerapannya. Pattarai Pabottinggi mengakui masih terdapatkendala dalam penerapan roadmap ini. Kendalanya adalahbelum adanya pemahaman yang mendalam terkait denganroadmap di kalangan stakeholder sehingga dalamimplementasi kebijakan di bidang cukai sekali waktu terdapatpertanyaan terkait dengan maksud dan tujuan di bidang cukaiyang sebenarnya materinya telah ada dalam roadmap.

Keberadaan Roadmap IHT juga masih disangsikanimplementasinya oleh masyarakat yang peduli kesehatan,termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang menganggaproadmap bukan sebagai pengendalian tembakau.

Menurut Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia Tulus Abadi, roadmap dibuat secara sepihak olehstakeholderindustri hasil tembakau tanpa melibatkan elemenyang peduli terhadap kesehatan. Roadamap tersebut tidakakan terimplementasi karena selalu dipolitisasi, ini sangattergantung pada keberpihakan pemerintah, dan juga tidakada landasan normatif apapun, mau dilanggar juga tidak adaketentuannya, tegasnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Penyuluhan danPendidikan Lembaga Menangani Masalah Meroko (LM3)Fuad Baradja, yang menyebut roadmap tidak memiliki keku-atan dalam mengatur pengendalian tembakau. Apalagi ma-salah kesehatan baru di prioritaskan pada tahun 2015-2020,ini menunjukan kesehatan masyarakat bukan prioritas utama.

Menanggapi hal tersebut Kepala Seksi Cukai Hasil Tem-bakau II Direktorat Cukai Sunaryo menegaskan bahwa

roadmap bukanlan aturan pengendalian tembakau. Road-map lebih sebagai guide hasil kesepakatan bersama antarinstansi dalam menyamakan visi tentang pengembangan IHTkedepan, paparnya.

Sunaryo juga menegaskan bahwa ketiadaan roadmapakan membuat instansi berjalan sendiri-sendiri menurutkepentingannya masing-masing. Sadar atau tidak, secaratidak langsung roadmap ini terkait dengan pengendaliantembakau, jelas Sunaryo yang menyebut kondisi setelah adaroadmap jauh lebih baik sebelum ada roadmap.

Kenyataanya memang sampai sekarang Indonesia belummeratifikasi FCTC atau mengesahkan Undang-Undangtentang pengendalian dampak tembakau, kondisi inimembuat instansi yang terkait dengan masalah tembakaubisa berjalan sendiri, karena memang belum ada aturannya.

Melihat hal tersebut Sunaryo menyebut roadmap

merupakan hal yang baik. Paling tidak secara politis itikadbaik semua stakeholder terkait dengan industri hasiltembakau telah memiliki pola dalam pengambilan kebijakan.Dan satu hal yang terpenting, struktur industri kita berbedadengan negara lain yang banyak menjadi refernsi pihak-pihakyang anti tembakau, imbuh Sunaryo yang khawatir bilahanya Bea Cukai berjalan sendirian menerapkan roadmap.

Sebenarnya ada atau tidak ada roadmap kita bisa sajaberjalan karena kita berpengangan pada Undang-Undang.Walaupun kebijakan tentang hasil tembakau tidak bisamemuaskan semua pihak, tapi dengan roadmap ini, kondisipengendalian tembakau di Indonesia jauh lebih baik daripada sebelum ada roadmap, lihat saja PMK Nomor 203/PMK.011/2008, jelas Sunaryo yang kembali menegaskanbahwa Kebijakan cukai adalah Undang-Undang sedangkanroadmap hanyalah guide.


WAWANCARA

ryan


16/98

15WARTA BEA CUKAIEDISI 415 JUNI 2009 15WARTA BEA CUKAIEDISI 415 JUNI 2009


17/98


Bagaimana fungsi DJBC terkait dengan industri hasiltembakau?

Sebelum menjawab fungsi DJBC terkait dengan industrihasil tembakau, harus dipahami bahwa yang menyebabkanDJBC terkait dengan industri hasil tembakau adalahproduknya itu sendiri, yaitu hasil tembakau. DalamUndang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, hasiltembakau ditetapkan sebagai barang kena cukai

(konsumsinya perlu dikendalikan, peredaranya perlu diawasi,barang yang memiliki dampak, dan perlu pembebanannegara demi keadilan). Sebagai konsekuensi untuk dapatdipungut cukainya perlu pengaturan terkait dengan perizinanhasil tembakau, penetapan tarif cukai, pembukuan danpencatatan, pelaporan, pemasukan dan pengeluaran,kemasan, dan lain sebagainya. Dengan hal tersebut DJBCmenjalankan fungsi mengatur dan fungsi penerimaan.

Industri hasil tembakau yang memberi penerimaan baginegara serta menyerap tenaga kerja, sering dihadapkandengan isu kesehatan, bagaimana DJBC memandang halini?

Cara pandang DJBC terhadap hasil tembakau adalahsenantiasa mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 39 tahun 2007. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa cukaidikenai atas barang-barang yang memiliki karakteristik antaralain konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perludiawasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil tembakaumasuk kategori barang yang masuk kriteria di atas namundemikian kontribusinya masih signifikan dalam APBN. Tahun2008 realisasi penerimaan cukai adalah Rp52,2 triliun. Belumlagi jika dilihat dari aspek tenaga kerja. Kontribusi sektor inimasih dibutuhkan. Oleh karena itu perlu semacam guideyang disepakati bersama stakeholder terkait sehingga setiapkebijakan apapun di industri ini dapat dipahami bersamaarahnya.

Bagaimana produksi tembakau menurut pantauan DJBCselama tahun 2009?

Perkembangan produksi untuk penerimaan sampaidengan bulan Maret mengalami kenaikan. Namun demikiankenaikan ini tidak dapat menjadi dasar bahwa situasi yangpositif telah terjadi di industri hasil tembakau. Perkembanganini karena mereka membeli pita cukai lebih banyak sebelumkebijakan cukai yang terbaru diberlakukan pada 1 Februari2009.

Bagaimana pula dengan penerimaan DJBC dari cukaihasil tembakau hingga data terakhir?

Penerimaan cukai sampai dengan bulan April 2009 sebe-sar Rp I8,06 triliun. Sejauh ini masih ontrackdalam upayapencapaian target cukai yang dibebankan ke DJBC.

Bisa diceritakan mengenai latar belakang dibuatnya road-map industri hasil tembakau?

Sebelum ada roadmap industri hasil tembakau, DJBCsering mendapat pertanyaan terkait dengan latar belakangpenyesuaian tarif cukai ataupun Harga Jual Eceran (HJE)hasil tembakau. Pertanyaan tersebut datang dari berbagaipihak, antara lain Departemen Perindustrian, DepartemenTenaga Kerja, asosiasi, bahkan ada yang lebih dari itu, yaitudari lembaga tinggi negara. Pertanyaan yang diajukan lebihbanyak terkait dengan latar belakang kebijakan tersebut.Dengan adanya roadmap, kemungkinan tersebut dapatdiminamalisasi karena guidedari kebijakan tersebut adalahjelas.

Instansi mana saja yang terlibat dalam penyusunan road-map tembakau tersebut?

Instansi yang terlibat dalam penyusunan roadmap adalahDepartemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departe-

men Pertanian, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Ke-sehatan, dan asosiasi. Untuk Departemen Kesehatan walau-pun diundang namun kurang aktif.

Adakah landasan hukum yang mengatur tentang road-map tersebut?

Dasar hukum yang memerintahkan secara langsung dibu-atnya roadmap adalah tidak ada. Bagi DJBC, apapunkebijakan yang ditempuh senantiasa mengacu pada Undang-

Undang yang memerintahkan, dalam hal ini Undang-UndangNomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

Bisa dijelaskan apa secara singkat roadmap tersebut?Dalam roadmap terdapat dua besaran, yaitu instrumen

dan tujuan. Instrumen yang digunakan antara lain menghi-langkan rokok ilegal, mengarah kebijakan cukai sederhana,memperkuat struktur industri dan membangun kompetisisehat, membatasi entri perusahaan baru, dan membatasikadar nikotin. Sedangkan tujuannya adalah menampunglapangan pekerjaan, kebutuhan penerimaan negara yangpasti, dan masyarakat sehat. Agar lebih fokus maka dibuatlahtahapan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yangprioritasnya didasarkan atas tiga faktor, yaitu tenaga kerja,penerimaan negara, dan kesehatan.

Bagaimana langkah konkrit dalam melaksanakan isiroadmap tersebut?

Tiap-tiap institusi yang terlibat seyogyanya melaksanakansesuai dengan kewenangannya terkait dengan sektortembakau. Untuk DJBC, dalam implementasi kebijakansejauh ini mengacu pada roadmap tersebut, sebagai contoh,kita melakukan penyederhanaan golongan, baik itu untukjenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun untuk jenisSigaret Kretel Mesin (SKM), sebagai upaya untuk menujuadministrasi yang sederhana. Di samping itu, untuk jenis SKTFilter dan SPTF (rokok putih) dibuat strata tersendiri denganmaksud mengurangi penyebab hasil tembakau ilegal denganmodus jual beli pita cukai. Dengan demikian sejauh inikebijakan yang dilakukan pararel dengan roadmap hasil tem-

bakau.

Sejauh ini apa kendala yang dihadapi DJBC dalam mene-rapkan roadmap tersebut?

Kendala yang dihadapi yaitu intensitas pemahaman im-plementasi kebijakan di bidang cukai yang masih belummaksimal. Contoh konkritnya manakala terdapat persyaratanluas minimum 200 meter persegi dalam pendirian pabrik hasiltembakau. Demikian pula ketika ada simplifikasi golongan IIImenjadi golongan II SKM/SPM.

Bagaimana instansi-instansi yang menyetujui roadmaptersebut menjaga konsistensi terhadap yang digariskandalam roadmap tersebut?

Untuk hal ini, saya kira masyarakat yang bisa menilai.Siapa yang paling konsisten dalam menjalankan roadmap

sesuai dengan kewenangannya.Apakah DJBC pernah melakukan komunikasi dalam ben-

tuk sosialisasi, seminar, dan sebagainya dengan LSM atauorganisasi sosial di bidang kesehatan?

Dalam hal sebagai narasumber pada sosialisasi ataupunseminar yang bertemakan dampak konsumsi tembakau,beberapa kali pernah dilakukan. Tujuannya agar kebijakancukai, khususnya berkaitan dengan tarif cukai dapat dipahamibersama termasuk LSM yang bergerak di bidang kesehatan.

Bagaimana posisi Indonesia dalam hal FCTC?Saya kira pertanyaan ini paling tepat dijawab oleh Depar-

temen Kesehatan.

Apakah DJBC turut terlibat dalam draft FCTC?DJBC tidak ikut terlibat dalam penyusunan draft FCTC.

WAWANCARA


18/98


etugas KPPBC Bengkulu berhasil menegah 101 kar-ton atau 80.800 bungkus rokok jenis sigaret tanganmerek J isi 12 per bungkus yang dilekati pita cukai

bukan peruntukaannya dan menggunakan pita cukaitahun 2008.

Rokok ilegal yang ditegah di Kecamatan Curup, RejangLebong, Bengkulu pada sebuah gudang milik pegadangkelontong, merupakan rokok yang berasal dari pabrikan diJawa Timur yang diedarkan hampir di seluruh pelosok Provin-si Bengkulu, dengan cara menggunakan pita cukai yangbukan peruntukannya sehingga bisa bersaing dengan rokokyang menggunakan pita cukai yang benar.

Menurut Kepala Subbagian Umum KPPBC Tipe A4 Bengkulu,Donny VR, kendati di Bengkulu tidak terdapat pabrikan rokok,namun peredaran rokok ilegal asal Pulau Jawa banyak beredar dihampir seluruh pelosok Bengkulu. Sementara itu, untukpengawasan yang dilakukan KPPBC Bengkulu saat ini terkendalaoleh minimnya SDM yang ada karena hanya memiliki 9 pegawai.

Dari 101 karton rokok ilegal atau senilai Rp. 268.660.000

yang berhasil ditegah tersebut, diketahui berasal dari PT. JTMalang Jawa Timur. Adapun modus operandi yang dilakukanadalah dengan mencampur rokok yang telah dilekati pita cu-

kai yang peruntukannya dengan rokok yang dilekati denganpita cukai bukan peruntukannya. Selain itu, separuh rokoktersebut juga dilekati dengan pita cukai yang sudah kadaluar-sa, jelas Donny.

Lebih lanjut Donny menjelaskan, tegahan yang dilakukanpada 23 April 2009 tersebut merupakan hasil kegiatan intelijenselama empat bulan terhadap peredaran rokok di Bengkulu danadanya informasi dari masyarakat dan para pedagang yangmengatakan banyak beredar rokok ilegal dengan harga yanglebih murah sehingga menurunkan omset penjualan rokok resmi.

Dengan informasi yang kami terima baik hasil olahintelijen maupun dari masyarakat, kami langsung melakukanundercover melalui vendor/penjual eceran, (dan) dari situlahdiketahui distributornya, ujar Donny.

Dengan berhasil ditegahnya rokok ilegal tersebut, kini untukproses penyidikan lebih lanjut KPPBC Bengkulu melakukan koordi-

nasi dengan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk mengetahuipabrikan yang mengedarkan rokok ilegal tersebut. Sementara itu,untuk tersangka belum dapat ditentukan karena masih menungguhasil penyelidikan dari KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

Tegahan rokok ilegal di KPPBC Bengkulu memang tidakbanyak terjadi, terakhir KPPBC Bengkulu melakukan tegahanadalah akhir 2007 dan kini kasusnya telah mendapatkeputusan tetap oleh pengadilan. Sementara untuk tahun2009 kasus ini adalah kasus yang pertama dengan jumlahyang cukup banyak, kata Donny.

Dengan minimnya jumlah SDM yang ada di KPPBC Beng-kulu, upaya pengawasan terhadap pelanggaran kepabeanandan cukai tetap dapat berjalan walaupun belum mencapaimaksimal. Untuk itu KPPBC Bengkulu berharap adanya pe-nambahan jumlah SDM sehingga dapat menjalankanfungsi pelayanan dan pengawasan lebih baik lagi.

DITEGAH. Sebanyak 101 karton atau 80.800 rokok ilegal berhasil ditegah dari peredaran. Tampak pada foto Kepala KPPBC Bengkulu, Cerah Bangunsaat menunjukan rokok illegal yang berhasil ditegah.

TEGAH ROKOKILEGAL

KPPBC BENGKULU

Kendat i d i Bengku lu t idak t e rdapatpab r i kan rokok , namun pe reda ran rokoki legal asal Pulau Jaw a banyak beredar d ihampir se luruh pelosok Bengkulu.

P

DOK.KPPBC

BENGKULU

suprijadi

DAERAH KE DAERAH


19/98


alam operasi penindakan yang berlangsung selamakurang lebih dua minggu pada awal April lalu, petugasKPPBC Ngurah Rai menemukan ribuan botol minumanberalkohol impor illegal tersebut baik di sub distributor

hingga ke tempat-tempat penjualan eceran (TPE).Kasus ini bermula ketika petugas memeriksa sub distributorUD Mahkota dan mendapati MMEA impor yang didugamenggunakan pita cukai palsu sebanyak 5555 botol. Petugaskemudian memeriksa sdr. KS dari UD Mahkota yang mengakumembeli pita cukai palsu dari seseorang bernama Y yang meng-aku dari Surabaya dan menawarkan pita cukai dengan hargamurah. Pita cukai tersebut lalu ditempelkan sendiri oleh KS padabotol-botol minuman yang selanjutnya dijual ke beberapa tempatpenjualan seperti kafe, restoran atau TPE lainnya.

Dari pengembangan kasus tersebut, didapati bahwa sub dis-tributor (subdis) lainnya serta beberapa TPE terkemuka jugaditengarai menjual MMEA dengan pita cukai palsu. Hasilnya, pe-meriksaan di subdis UD Pembangunan petugas menyita MMEAilegal sebanyak kurang lebih 600 botol. Kemudian di subdis UDAgung berhasil diamankan kurang lebih 3700 botol.

Selain itu, petugas juga menyisir beberapa TPE dan meng-amankan MMEA impor yang diduga dijual dengan menggunakanpita cukai palsu, diantaranya di Carrefour ditemukan 362 botol,di Pepito 438 botol, di Circle K 71 botol, di DMC ada 30 botol,serta di Bulan Bintang ada 379 botol. Dengan demikian, selamaoperasi yang berlangsung sekitar dua minggu tersebut dan hanyadilakukan di seputar wilayah Kuta, Sanur, dan Seminyak saja,petugas berhasil menyita lebih kurang 11.000 ribu botol MMEAilegal. Hingga kini baru dua orang yang ditetapkan sebagai ter-sangka, sementara pihak-pihak lain masih dalam proses penyeli-dikan.

Menurut Kepala KPPBC Ngurah Rai, Bambang Wahyudi,dari beberapa lokasi TPE yang dilakukan pemeriksaan, sebagianbesar didapatkan MMEA impor yang menggunakan pita cukaipalsu sehingga, lanjutnya, bisa disimpulkan bahwa makin marakMMEA di Bali yang menggunakan pita cukai palsu. Dari perkem-

Kant or Pengaw asan dan Pe layanan BeaCukai (K PPBC) Tipe A3 Ngur ah Raiberhas i l meny i ta r ibuan bo to l m inumanmengandung et i l alkohol (MMEA) yangter indikasi menggunakan pi ta cuk ai palsu

RIBUAN BOTOL MMEA DENGANPITA CUKAI PALSU

DISITA PETUGASKPPBC NGURAH RAI

KEPALA KPPBC NGURAH RAI, Bambang Wahyudi (kiri), melihat pita cukaipalsu di botol MMEA yang ditunjukkan Pelaksana Pemeriksa P2, Felix Johanes.

RIBUAN MMEA ILEGAL hasil sitaan petugas KPPBC Ngurah Rai tersimpandalam karton-karton

D

DAERAH KE DAERAH


20/98


Ukuran

(Cm)

Cover II

(Hal Dalam

depan)

Cover III

(Hal dalam

Belakang

Cover IV

(Hal

Belakang)

1 Hal

(21 x 28)

1/2 Hal

(12 x 18)

1/4 hal

(8,5 x 12)

1 x Edis i

Tar i f

(Rp)

6.000.000,-

5.000.000,-

7.000.000,-

4.500.000,-

3.500.000,-

2.500.000,-

Tarif/edisi

Rp)

5.500.000,-

4.500.000,-

6.500.000,-

4.250.000,-

3.250.000,-

2.250.000,-

Total

(Rp)

33.000.000,-

27.000.000,-

39.000.000,-

25.500.000,-

19.500.000,-

13.500.000,-

Tarif/edisi

(Rp)

5.000.000,-

4.000.000,-

6.000.000,-

4.000.000,-

3.000.000,-

2.000.000,-

Total

(Rp)

60.000.000,-

48.000.000,-

72.000.000,-

48.000.000,-

36.000.000,-

24.000.000,-

A. B e r w a r n a ( F C )

6 x E d i s i 1 2 x E d i s i

Materi iklan disediakan dan diserahkan pemasang paling lambattanggal 15 untuk penerbitan bulan berikutnya ke alamat redaksidan pembayaran bisa ditransfer ke rekening Warta Bea Cukaisesuai pada kolom redaksi.

Informasi hubungi :K i t t y , t e l p (021) 47865608, 47860504 fax (021) 4892353

B. H i t a m P u t i h ( B W )

Ukuran

(Cm)

1 Hal

(21 x 28)

1/2 Hal

(12 x 18)

1/4 hal

(8,5 x 12)

1 x Edis i

ta r i f

(Rp)

3.500.000,-

2.500.000,-

1.500.000,-

Tarif/edisi

(Rp)

3.250.000,-

2.250.000,-

1.250.000,-

6 x E d i s i

Tota l

(Rp)

19.500.000,-

13.500.000,-

7.500.000,-

Tarif/edisi

(Rp)

3.000.000,-

2.000.000,-

1.000.000,-

Total (Rp)

36.000.000,-

24.000.000,-

12.000.000,-

1 2 x E d i s i

TARIF

IKLAN

bangan kasus ini terlihat bahwa peredaran MMEA ilegal ini marakdi Bali, dan modusnya sangat canggih karena secara kasat matasangat mirip dengan yang asli, bahkan dengan menggunakan(sinar) UV juga masih belum bisa terbaca keasliannya. Setelahkita minta pendapat ahlinya dari (PT) Peruri melalui indikator-indi-kator, baru ketahuan kalau pita cukainya palsu.

Ia menambahkan, pihaknya mensinyalir pita cukai palsu yangdigunakan tersebut merupakan bagian dari tangkapan pita cukaipalsu yang diungkap oleh Dit. P2 Kantor Pusat DJBC dan telah

diperlihatkan kepada media massa dalam jumpa pers bulan laludi kantor pusat (WBCMei 2009 hal. 19).

Sebagai daerah tujuan wisata khususnya bagi wisatawanasing, kebutuhan minuman beralkohol di Bali sangat besar.Namun jumlah MMEA legal yang diimpor oleh PT Sarinah untukwilayah Bali terbatas jumlahnya. Hal inilah yang membuat bebe-rapa pihak memanfaatkan celah mengisi keterbatasan denganmenjual MMEA ilegal yang menggunakan pita cukai palsu.

Sekarang ini MMEA impor sangat langka di pasaran, karenaaparat BC aktif melakukan operasi-operasi pasar. Tapi ini merupa-kan suatu risiko kerja yang harus kita ambil. Teman-teman dilapangan berbenturan dengan berbagai macam kepentingan,ujar Bambang Wahyudi.

Tidak hanya itu, Kendala kami setiap melakukan penyidikanitu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Jadi kalau kita mauberhitung nilai yang kita tangkap dengan biaya yang kita keluar-

kan tidak akan imbang. Tapi ini merupakan shock therapy, kitajangan lihat untung ruginya dulu. Kita tangkap, kalau bisa kitaekspos, supaya tempat penjualan akan takut menjual MMEAilegal. Kalau yang kecil-kecil ini kita biarkan, makin marak jadi-nya, papar Bambang Wahyudi.

Salah seorang anggota tim pengawasan, Johanes Felix, me-ngatakan bahwa para pengusaha selain secara administrasi harusmemenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjualbarang kena cukai (BKC) dalam hal ini berupa MMEA, juga harusberhati-hati dalam mendapatkan barang. Maka itu ketika kamimelakukan penindakan, kami juga lakukan sosialisasi secarasingkat supaya lebih persuasif. Apa yang harus mereka perhatikandidalam memilih BKC yang mereka terima untuk mereka jual, su-paya tidak mengalami kerugian kembali, tutur Johanes.

CONTOH PITA CUKAI PALSU yang ditempelkan di botol minuman

FOTO-FOTO: WBC/LUCKY

lucky


21/98


apat kerja Kantor Wilayah (Rakerwil) Maluku, Papua,dan Papua Barat (MPP) telah dilaksanakanselama dua hari kerja tepatnya pada 15 April 2009sampai dengan 16 April 2009 bertempat di aula Kan-wil MPP.

Rakerwil MPP yang berlangsung di aula Kanwil MPP Ambonini, diikuti sekitar empat puluh peserta terdiri dari, Kepala Bidangdan Kepala Bagian Umum pada Kanwil MPP, Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di ling-kungan Kanwil Maluku, Papua, dan Papua Barat, antara lain :Ambon, Tual, Ternate, Manokwari, Babo, Fak-Fak, Kaimana,

Jayapura, Amamapare, Biak, Nabire, Sorong dan Marauke, sertapara Kepala Seksi.

Rakerwil dibuka pukul 09.00 WIT, oleh Kepala Kanwil Maluku,Papua, dan Papua Barat (MPP) Ariohadi, yang dalam sambutan-nya mengatakan, dengan adanya reformasi di lingkunganDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) banyak sekali per-ubahan yang diharapkan agar semua pegawai mengikuti segalaperkembangan peraturan, terutama pemahaman tentang UUNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU Nomor 39 Tahun 2007tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentangCukai. Selain itu juga diamanatkan untuk tetap meningkatkan pe-layanan tanpa meninggalkan pengawasan, target penerimaanyang dapat terealisasi, serta kinerja kepala kantor selalu dievalu-asi dalam melaksanakan kontrak kinerja.

Penyelenggaraan Rakerwil ini juga sebagai wadah untuk

melakukan analisis segala permasalahan yang ada di masing-masing KPPBC dan mencari solusi pemecahannya sekaligussebagai evaluasi kinerja sehingga ke depan dapat ditingkatkanlagi dalam hal pelayanan kepabeanan dan cukai.

Pokok permasalahan yang dibahas pada rakerwil kali inimeliputi :

A. EVALUASI TARGET PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2008DAN 2009

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:S-364/BC/2008 tanggal 7 Mei 2008 hal Penetapan revisi TargetPenerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, targetpenerimaan Kanwil MPP hingga akhir tahun 2008 tercapai se-besar 115% dari target yang ditetapkan. Adapun penyumbangpenerimaan terbesar adalah KPPBC Amamapare, dimanapenerimaannya mencapai 153,92 persen dari target yang ditetap-kan. Dengan penerimaan ini maka target keseluruhan KanwilMPP dapat terpenuhi.

Selain hal tersebut, bidang audit Kanwil MPP juga memberi-kan konstribusi yang besar atau sekitar Rp 14.549.108.290 daripenerimaan total kanwil MPP.

Untuk data penerimaan masing-masing KPPBC di lingkunganKanwil MPP dapat dilihat pada tabel berikut.

PENERIMAAN PERIODE JANUARI

SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008

NO NAMA TARGET % PENCAPAIAN %KANTOR

1 Ambon 8.315,990 9,025 3.594,960 43,232 Ternate 3.305,930 3,588 850,416 25,723 Sorong 5.799,660 6,294 3.972,972 68,504 Manokwari 1.488,100 1,615 0 0,005 Fak fak 351,850 0,382 0 0,006 Jayapura 5.906,520 6,410 97,687 1,657 Merauke 697,510 0,757 324,901 46,588 Amamapare 63.458,330 68,866 97.676,996 153,929 Biak 1.199,340 1,302 0,557 0,0510 Tual 188,030 0,204 109,405 58,18

11 Babo 718,150 0,779 167,103 23,2712 Kaimana 430,870 0,312 0 0,0013 Nabire 287,250 0,468 0 0,00

JUMLAH 92.147,530 100 106.794,998 115,90

Dilihat dari penerimaan per-bulan pada tahun 2008 seba-gai berikut :

Desember 115,9%

Nopember 106,2%

Oktober 97 ,45%

September 86 .81%

Agustus 80 ,68%

Jul i 74 ,62%

Juni 66,94%

Mei 60,73%

Apr i l 54 ,3%

Maret 51 ,76%

Februari 41,6%

Januar i 27 ,27%

PENCAPAIAN TARGETJ ANUARI - DESEMBER 2008

R a pa t k e r j a w i l a y a h m e r u p a k a n s a l a hs a tu a g e n d a t a h u n a n y an g h a r u sd i l aksanakan o leh Kan t o r W i layah m in i -ma l sa tu ka l i un tuk mengeva luasi sega la

k e g i a ta n y a n g t e l a h d i l a k s a n a k a n d a nm e n c a r i s o l us i t e r b a i k u n tu kp e n i n g k a ta n k e a r a h s e l a n j u tn y a .

R

RAPAT KERJAKANWIL DJBC MALUKU,PAPUA, DAN PAPUA BARAT

RAKERWIL. Sebanyak tiga permasalahan utama yang kini dihadapiKanwil DJBC MPP dibahas para rakerwil MPP

FOTO-FOTO : DOK. BAMBANG W

DAERAH KE DAERAH


22/98


Selanjutnya berdasarkanSurat Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: S-969/BC/2008 tanggal 2 Desember2008 hal penetapan targetpenerimaan DJBC, target pe-nerimaan Kanwil MPP tahun2009 ditetapkan sebesar Rp.101.952,60 juta atau 0.14%dari target keseluruhanDJBC, dengan rincian pene-rimaan Bea Masuk sebesarRp.101.941.400,21 juta, dantarget penerimaan cukai Rp.11.390.000,00. Sedangkan

penerimaan Bea Keluar tidakdibebankan target.Sampai dengan 31 Maret

2009, tingkat pencapaian /realisasi penerimaan KanwilMPP TA 2009 baru mencapai

20,93 % atau sebesar Rp.21.321,569 jutaRealisasi penerimaan ini juga disebabkan oleh beberapa

faktor seperti krisis global. Importasi beras sebagai penyumbangpemasukan bea masuk tidak ada, maka diperkirakan targetpenerimaan Kanwil MPP sulit tercapai. Akan tetapi tetap harusdilaksanakan upaya pencapaiannya dapat optimal yang didukungoleh sumber daya yang dimiliki seluruh unit kerja di lingkunganKanwil MPP, terutama dengan meningkatkan pelayanan danpengawasan oleh KPPBC dengan melaksanakan semua per-aturan yang ada, ujar Ariohadi.

Lebih lanjut Ariohadi mengatakan, untuk langkah riil yangdapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :l Tertib administrasi importirl Mengoptimalkan fungsi pengawasan (

Documents

Industri Hasil Tembakau Diantara Banyak Kepentingan