Upload
indra-kusumawardhana
View
253
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
The core argument of this study is the economic crisis in the countries of the European Union has not resolved yet despite the increasing conditions of economic integration of the European Union was due to the clash of national interests among the major member states such as Germany, France and Britain. This clash of sovereignty-based boost the outlook sparked by rising national sentiment and brought the economic crisis into a political crisis in a number of EU member states.Keywords: Sovereignty, national interest, economic crisis, regional integration, politic crisis
Citation preview
MENGUATNYA PANDANGAN BERBASIS
KEDAULATAN DIDALAM KRISIS
EKONOMI UNI EROPA
Tesis
Disusun oleh:
INDRA KUSUMAWARDHANA
071045010
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) HUBUNGAN
INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2012/2013
i
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan di dalam krisis
ekonomi Uni Eropa
T E S I S
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Strata-
Dua/S-2 pada
Peminatan Globalisasi dan Strategi
Program Magister Hubungan Internasional
Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
OLEH
INDRA KUSUMAWARDHANA
NIM. 071045010
Pembimbing
Drs. Vinsensio Dugis, MA, Ph.D
MOH. YUNUS S.IP, MA
PROGRAM
MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN
HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
GENAP
2013
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
Tesis berjudul
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan di dalam krisis
ekonomi Uni Eropa
telah disetujui untuk diujikan di depan Komisi Penguji
Surabaya, 23 Januari 2013
Pembimbing Konsultan
Drs. Vinsensio Dugis, MA, Ph.D Moh. Yunus S.IP, MA
NIP 19650113 199101 1 001 NIP197310252005 011002
Mengetahui,
Ketua Program Magister Hubungan Internasional
Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
BLS Wahyu Wardhani, MA, Ph.D.
NIP 19640331 198810 2 001
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji pada hari
Rabu, 21 Januari 2013 pukul 13.00 WIB
di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Komisi Penguji
Ketua,
M. MUTTAQIEN, MA, Ph.D
NIP 197301301999 031001
Anggota, Anggota,
I GEDE WAHYU WICAKSANA, Ph.D BLS Wahyu Wardhani, Ph.D.
NIP 197906022007101001 NIP 19640331 198810 2 001
iv
HALAMAN PERNYATAAN
Bagian atas keseluruhan isi tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar
akademik pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis
oleh individu selain penulis kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi tesis.
Surabaya, Januari 2013
Indra Kusumawardhana
v
Untuk ISMI cahaya hidupku..
vi
I firmly believe that any man's finest hour, the greatest fulfillment
of all that he holds dear, is the moment when he has worked his
heart out in a good cause and lies exhausted on the field of battle
- victorious.!
- Vince Lombardi -
vii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur penulis Panjatkan Kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas ijin
Beliau penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tertarik dengan fenomena perkembangan
sistem ekonomi global membuat penulis memilih penelitian mengenai krisis ekonomi
yang terjadi di dalam sebuah integrasi ekonomi dan politik yang dianggap ideal oleh
banyak kalangan yakni Uni Eropa
Sebagian kalangan menganggap bahwa perkembangan regionalisme di Uni Eropa
yang berawal dari sebuah integrasi ekonomi membawa dampak positif terhadap tahapan
– tahapan globalisasi yang kini tengah di capai dunia. Seperti yang diungkapkan oleh
Summers (1991) bahwa regionalisme menjadi penopang dasar bagi kerja sama
multilateral dalam sistem perdagangan dunia yang lebih besar dan hal ini meningkatkan
proses liberalisasi yang kini menjadi dasar bagi tahapan mapan globalisasi.
Namun Krisis utang (debt crisis) yang melanda zona Eropa dan dalam prosesnya
mengakibatkan krisis ekonomi yang lebih luas di kawasan tersebut menjadi babak baru
ekonomi negara – negara Eropa menuju resesi yang pada perkembangannya melanda
hampir seluruh negara-negara Eropa pengguna mata uang Euro. Krisis yang berawal dari
Yunani karena macetnya kredit dari masyarakatnya berdampak luas bagi negara-negara
Eropa lain. Negara – negara penyokong ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan
Italia juga terkena imbas dari krisis tersebut. Penurunan angka pertumbuhan ekonomi
negara – negara Eropa dikarenakan tekanan kuat terhadap Euro yang mana menjadi mata
uang tunggal bagi sebagian negara-negara di Eropa.
viii
Secara umum terdapat sejumlah pandangan yang telah berusaha menangkap
signifikansi fenomena yang terjadi di Eropa dan memberikan sebuah pendekatan serta
kritik yang dapat menjelaskan kekurangan dari integrasi ekonomi Eropa sehingga krisis
belum dapat diselesaikan.
Pandangan pertama bertumpu pada pendekatan yang melihat bahwa krisis
finansial yang belum terselesaikan hingga saat ini disebabkan oleh keterlambatan
penanganannya. Mathew Lynn (2011) dalam buku “BUST Greece, the Euro, and the
Sovereign Debt Crisis”. Pandangan kedua tentang penyebab terus memburuknya
perekonomian negara-negara Eropa diberikan oleh Paul Krugmann (2011) yakni
hilangnya kemampuan negara untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat dalam
masa krisis sehingga negara-negara seperti Yunani terjerembak dalam krisis ekonomi.
Negara-negara yang bergabung dalam zona Eropa kehilangan kendali untuk menghadapi
keadaan di luar perkiraan mereka.
Semestinya sebuah negara mampu melakukan pencegahan sebelum krisis
ekonomi muncul. Hal inilah yang kurang dari sebuah integrasi di zona Eropa (Krugmann,
2011). Pandangan ketiga, berpendapat bahwa krisis ini sulit untuk diselesaikan
dikarenakan integrasi ekonomi dan politik di Uni Eropa sangat tergantung dari kerja sama
antara Jerman dan Perancis sebagai dua negara kuat di Uni Eropa. Seperti yang di tulis
oleh Glomb (2011) dalam bukunya berjudul "The Franco-German tandem confront the
Euro Crisis”. (Wolfgang Glomb, 2011)
Penelitian ini melihat adanya celah yang dapat dijadikan pintu masuk dalam
melihat fenomena krisis Eropa ditengah integrasinya yang mapan. Yakni, Krisis ekonomi
ix
di zona Eropa sulit untuk diselesaikan karena pada dasarnya Uni Eropa merupakan
sebuah integrasi regional yang berangkat dari integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi
hanya bisa terjadi jika didasarkan pada kondisi – kondisi saling menguntungkan.
Sedangkan krisis ekonomi negara-negara di Uni Eropa tidak dapat diselesaikan ditengah
kondisi integrasi ekonominya yang terus meningkat justru disebabkan oleh benturan
kepentingan nasional diantara negara-negara utama di Uni Eropa seperti Jerman, Prancis
dan Inggris yang mendorong pandangan berbasis sovereignty yang dipicu oleh
menguatnya sentimen nasional dan meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik
sehingga makin sulit menyatukan posisi dalam menghadapi krisis secara regional.
Setelah perang dingin berakhir banyak kalangan yang telah berbicara mengenai
kemenangan kapitalisme di dunia, sebagian bahkan telah mengatakan bahwa negara –
bangsa telah menjadi usang di era globalisasi. Namun terdapat situasi tidak pas yang
serius dalam politik dunia sekarang. Manifestasi ekonomi global dan regional tetap tidak
dapat menisbatkan bahwa tatanan politik masih kokoh berpijak pada kedaulatan negara.
Krisis ekonomi di negara – negara Uni Eropa memberikan bukti dan penegasan mengenai
realitas tersebut.
Penelitian ini merupakan sebuah karya sederhana sebagai bukti berakhirnya masa
studi penulis di Magister Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Pengembangan
tulisan dari sebuah gagasan yang sangat abstrak hingga akhirnya dapat menjadi sebuah
tesis tentu bukanlah upaya penulis sendiri, melainkan tidak lepas dari campur tangan
orang lain yang berjasa. Melalui pengantar ini penulis ingin menghaturkan rasa terima
kasih kepada mereka semua.
x
Pertama-tama dan yang paling utama setelahNya, penulis persembahkan ucapan
terima kasih dan rasa sayang tiada terkira kepada Ir. Helmi Andri A.A dan Rahayu
Ningsih yang tidak henti-hentinya mencurahkan cinta, perhatian dan memberi kobaran
semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studi tanpa jeda sejak masa prasekolah
hingga S2.
Terima kasih untuk adikku tersayang Nindia Rahening beserta suami Harry
Perdana terima kasih atas doa dan dukungan dalam segala bentuk yang tiada henti.
Penulis juga ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada Yulkarnaini Siregar SH,
M.Hum dan Engelbertus Kriswanto atas seluruh dukungan, perhatian dan kasih sayang
bagi penulis dalam menjalani masa studi hingga saat ini. Kemudian Penulis juga ingin
mengucapkan terima yang sangat khusus untuk Ismi Nurjayanti yang tidak pernah
kehabisan semangat-semangkuk-semangka bagi penulis. Pendidikan adalah mimpi bagi
penulis yang disematkan setinggi langit, dengan dukungan dari keluarga yang begitu
besar sungguh kuat keyakinan penulis untuk dapat selalu melangkah maju dalam hidup
ini.
Yang terhormat Bapak Vinsensio Dugis, terima kasih atas bimbingan dan
dukungannya selama studi dan juga terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Mas
Yunus selaku konsultan dalam tesis ini. Dosen-dosen pengajar Magister Hubungan
Internasional Unair, Pak Basis Susilo, Ibu Ani, Mas Joko Susanto, Ibu Sartika, Ibu Dini
Rahim, Mbak Citra, Pak Wahyu, Pak Muttaqin, Mas Radit, Mas Syafril terima kasih atas
curahan ilmunya yang begitu berharga.
xi
Terima kasih kepada teman-teman Magister HI angkatan kedua yang senasib
seperjuangan dalam mengejar mimpi, yang telah banyak membantu dan memberikan
saran serta kritiknya dalam mengembangkan gagasan tulisan ini. Aswin Wiyatmoko,
Rahma Eliyah Faida, Putu Ratih Kumala Dewi, Agus Hendra Rangi, Mas Eko Bimo
Koesbiantoro, Mas Edi Jayakarya, Dian Pratiwi, Marlien Estefin, dan sangat terutama
teman berbagi kegalauan dan kegamangan serta semangat dalam penyelesaian Tesis
Rusthon Arif S. Sos, M.Hub.Int (Super Sekali.!).
Kemudian teman-teman Magister angkatan ketiga khususnya Khusnul Agung,
Ahmad Muhammad, Hirshi dan Abid Umar. Momen – momen dimana kita berdiskusi
dalam pusaran diskursus Ilmu Hubungan Internasional serta filsafat sungguh
memperkaya pengetahuan penulis sebagai seorang manusia. Ucapan terima kasih juga di
haturkan kepada semua warga FISIP Unair, almamater kebanggaanku.
Penghargaan tertinggi dan rasa terima kasih terkhusus akhirnya penulis haturkan
kepada pihak-pihak yang karena keterbatasan tempat tidak tersebut di sini. Semoga Allah
swt. menganugerahkan balasan yang lebih kepada jasa-jasa yang belum terbalas.
Wassalam
Surabaya, Januari 2013
Indra Kusumawardhana
My final prayer,
Recite, and your Lord is the most Generous - Who taught by the pen –
Taught man that which he knew not. (QS. Al-`Alaq)
xii
ABSTRACT
The sovereign debt crisis that swept the Euro zone and in the
process lead to a broader economic crisis in the region has became a new
round for all the country that using Euro as their currency. The crisis that
began from Greece because of the bad debts from Greece’s society has
brought almost all the member of European Union into crisis and
recession. Moreover, European economic backbone such as Germany,
France and Italy were also hampered by this crisis. In the midst of growing
regional economic integration of the European Union, the regional
institution has not been able to resolve the crisis. The core argument of
this study is the economic crisis in the countries of the European Union
has not resolved yet despite the increasing conditions of economic
integration of the European Union was due to the clash of national
interests among the major member states such as Germany, France and
Britain. This clash of sovereignty-based boost the outlook sparked by
rising national sentiment and brought the economic crisis into a political
crisis in a number of EU member states.
Keywords: Sovereignty, national interest, economic crisis, regional
integration, politic crisis
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii
HALAMAN ............................................................................ iii
PENGESAHAN ............................................................................ iv
HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................ v
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ vi
HALAMAN MOTTO ............................................................................ vii
HALAMAN PENGANTAR ............................................................................ viii
ABSTRAK ............................................................................ ix
DAFTAR ISI ............................................................................ x
DAFTAR TABEL, GAMBAR, GRAFIK, DIAGRAM ........................................ xi
BAB I PENDAHULUAN ................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah ................................................... 8
1.3. Tujuan Penelitian ................................................... 8
1.4. Tinjauan Pustaka ................................................... 9
1.5. Kerangka Pemikiran ................................................... 14
1.6. Pernyataan Tesis ………...........................................26
1.7. Metodologi Penelitian …………………………………...29
1.7.1. Konseptualisasi ................................................... 29
1.7.1.1 Integrasi Ekonomi Regional ................................................... 29
1.7.1.2 Kedaulatan (Sovereignty) ................................................... 29
1.7.1.3 Kepentingan Nasional ................................................... 30
1.7.2 Jenis Penelitian ................................................... 31
1.7.3 Sumber Data ……………………………………….31
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data ……………………………………….32
1.7.5 Sistematika Penulisan ……………………………………….32
BAB II REAKSI EROPA TERHADAP KRISIS ……….................................................34
2.1. Cerita Sukses Eropa : First as a role model, then as a tragedy ……………................34.
2.2. Langkah-Langkah Darurat yang Diambil Uni Eropa .............................................. 43
2.2.1 Pembentukan Institusi Keuangan Uni Eropa …………………............................. 43
2.2.2 Fiscal Compact …………………………………..... 46
BAB III DARI KRISIS EKONOMI MENUJU KRISIS POLITIK ………………………52
3.1. Dari krisis ekonomi menuju krisis Politik ................................. 52
3.2. Krisis Politik: Jatuhnya George Papanderou dan Silvio Berlusconi............................57
3.3. Benturan Kepentingan Nasional ................................................ 75
3.3.1. Jerman – Prancis Pasca MERKOZY .................................................. 75
3.3.2 Perbedaan pandangan 3 negara utama (Jerman, Inggris dan Prancis).................79
xiv
BAB IV MENGUATNYA SENTIMEN NASIONAL AKIBAT KRISIS EKONOMI DAN
POLITIK
4.1. Pengaruh Pemilu Nasional di EROPA ............................................... 94
4.2 Menguatnya sentimen rakyat negara – negara anggota ..............................................101
BAB V KESIMPULAN ............................................................................................................. 105
REFERENSI………................................................................................................................ 109
xv
DAFTAR TABEL, GAMBAR, GRAFIK, DIAGRAM
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Komposisi Finansial………………………………............................. 44
TABEL 2.2 Ratifikasi fiscal compact .............................................................................. 49
TABEL 2.3 Kriteria fiscal compact…………………………………………………............... 50
TABEL 3.1 Pertumbuhan ekonomi Yunani (2006-2012)................................................. 59
TABEL 3.2 Kronologi Perjalanan Perekonomian Yunani (Okt.2009-Mar.2010)………………..62
TABEL 3.3 Kronologi Perjalanan Perekonomian Yunani (April 2010-Okt.2010)……………... 65
TABEL 3.4 Kronologi Perjalanan Perekonomian Yunani (Feb.2011-Juni 2011)………………. 66
TABEL 3.5 Kronologi Perjalanan Perekonomian Yunani (Okt. 2011-Nov. 2011)…………… 69
TABEL 3.6 Kronologi Perjalanan Perekonomian Italia (Juli 2010 – Des.2011)…………………74
TABEL 3.7 GDP to market prices……………………………………………………………………… 77
TABEL 3.8 Kelompok deficit…………………………………………………………………….88
TABEL 3.9 Kelompok Surplus…………………………………………………………………...89
GAMBAR
GAMBAR 1.1 GDP negara-negara anggota Uni Eropa ...................................................... 3
GAMBAR 1.2 Timeline krisis ekonomi Uni Eropa………….................................... 4
GAMBAR 2.1 Tahapan – tahapan integrasi ekonomi………......................................... ………….35
GAMBAR 2.2 Ratio utang pada PDB 2012…………………..........................................................45
GAMBAR 3.1 Jajak pendapat rakyat Inggris ................................................................................ 87
GAMBAR 4.1 Hasil pemilu North-Rhine Westphalia………………………………………..........96
GAMBAR 4.2 Hasil pemilu Prancis................................................................................................97
GAMBAR 4.3 Hasil pemilu Belanda……………………...............................................................97
GAMBAR 4.4 Hasil pemilu Yunani…………………………………………….............................97
GAMBAR 4.5 Komposisi kontribusi dana talangan ……………………………………................99
GAMBAR 4.6 Jajak pendapat trust terhadap Uni Eropa, pemerintah nasional dan parlemen .......102
GAMBAR 4.7 Jajak pendapat trust terhadap Institusi Uni Eropa ..............................................103
GRAFIK
GRAFIK 3.1 Rasio utang Yunani terhadap PDB………………………………………………….. 58
GRAFIK 3.2 Tingkat pengangguran Yunani………………………………………………………..60
GRAFIK 3.3 Rasio utang terhadap PDB Italia………………………………………………………73
GRAFIK 3.4 Pengeluaran pemerintah Italia…………………………………………………………73
GRAFIK 4.6 Rasio utang terhadap PDB Spanyol …………………………………………………..101
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang masalah
Krisis utang (debt crisis) yang melanda zona Eropa dan dalam prosesnya
mengakibatkan krisis ekonomi yang lebih luas di kawasan tersebut menjadi babak
baru ekonomi negara – negara Eropa menuju resesi yang pada perkembangannya
melanda hampir seluruh negara-negara Eropa pengguna mata uang Euro. Krisis
yang berawal dari Yunani karena macetnya kredit dari masyarakatnya berdampak
luas bagi negara-negara Eropa lain. Negara – negara penyokong ekonomi Eropa
seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terkena imbas dari krisis tersebut.
Penurunan angka pertumbuhan ekonomi negara – negara Eropa dikarenakan
tekanan kuat terhadap Euro yang mana menjadi mata uang tunggal bagi sebagian
negara-negara di Eropa.
Sebelum krisis ekonomi ini terjadi perjalanan sejarah Uni Eropa
sebenarnya nyaris penuh dengan keberhasilan. Tahun 1995 hampir seluruh negara
Eropa Barat bergabung. Tahun 1998 sistem keuangan Eropa terintegrasi dalam
mata uang tunggal: Euro. Tahun 2004 bertambah lagi 10 negara Uni Eropa baru
dari mantan negara komunis Eropa Timur. Ini menjadikan Uni Eropa sebagai
kekuatan ekonomi besar di dunia sekaligus menjadi contoh organisasi regional
terbaik dunia. Wajar saja kalau keberadaannya dikagumi oleh organisasi regional
manapun di dunia. Bahkan pada tahun 2012 Uni Eropa mendapatkan hadiah nobel
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
2
untuk perannya menyatukan benua biru tersebut (Reuters, Desember 2012). "Ini
adalah pesan bagi Eropa untuk melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk
mengamankan apa yang telah mereka capai dan terus maju," kata ketua komite
Jagland, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/10/2012).
Namun, optimisme terhadap Uni Eropa berbalik dan membuat harapan itu
goyah dengan adanya krisis ekonomi yang mulai melanda Uni Eropa pada tahun
2008 dan dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Krisis ekonomi tersebut
telah membuat Uni Eropa mulai memasuki fase-fase sulit. Badai krisis yang
dialami negara-negara Eropa memiliki efek domino terhadap negara-negara Eropa
lain. Negara-negara seperti Irlandia, Portugal, Hungaria dan Spanyol terseret
dalam badai krisis ekonomi domestik bahkan Irlandia hingga harus mendapat
suntikan dana dari otoritas moneter Eropa dan International Monetary Fund (IMF)
sebagai langkah penyelamatan Irlandia kedalam krisis yang lebih jauh. Sebagai
contoh, Menteri keuangan Uni Eropa sampai sempat mendesak Irlandia
mengambil opsi pinjaman dan langsung menyetujui permintaan tersebut
(pinjaman dari IMF). Dengan alasan, bail out dibutuhkan untuk stabilitas finansial
di Eropa, terutama menjaga nilai mata uang euro (Tempointeraktif, November
2010).
Dalam pemberitaan media bahwa ekonomi Eropa akan terus memburuk
seiring memburuknya beberapa ekonomi negara seperti Irlandia, Portugal dan
Spanyol. Dikhawatirkan perekonomian negara-negara tersebut akan menyusul
seperti Yunani. Belum sembuhnya perekonomian negara tersebut dari badai resesi
menjadi indikasi bahwa belum selesainya badai resesi yang dialami negara-negara
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
3
Eropa. Dikutip dari pemberitaan Tempo “Mata uang euro kemarin mencapai titik
terendah dalam empat tahun terakhir. Pasar saham di Eropa, Senin 7 juni 2010,
juga bertumbangan. Investor khawatir krisis utang yang dimulai dari Yunani,
merembet ke Hungaria” (Tempointeraktif, Juni 2010). Berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh Eurostat, rasio hutang pemerintah terhadap GDP dari negara-
negara Eropa meningkat dari 74,4% di tahun 2009 menjadi 80.0% di tahun 2010.
Seperti yang diperkirakan sebagai negara pemicu terjadinya krisis Eropa, Yunani
adalah negara dengan rasio hutang tertinggi yakni dengan rasio sebesar 142,8%
dari hutang pemerintah terhadap GDP (Kompasiana, Januari 2012).
Gambar 1.1
Sumber: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/euro-zone-
treaty/images/finalcharts.jpg diakses pada tanggal 27 Desember 2012
Seiring kejatuhan yang menimpa Eropa, krisis utang menyerang lebih luas.
Setelah Italia dan Spanyol, Prancis turut masuk dalam pusaran krisis. Agen
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
4
pemeringkat Amerika Moody's mewanti-wanti kemungkinan Prancis, negara
kedua terkuat di zona euro, terancam kehilangan peringkat AAA1. Prancis harus
menata ulang sistem keuangannya. Sebagai konsekuensinya, bunga surat utang
pinjaman 10 tahun yang harus dibayarkan Belgia dan Prancis melambung tinggi.
Sementara Spanyol juga harus membayar utang dengan bunga tertinggi selama 14
tahun (Suhartono, 2012).
Gambar 1.2
Sumber: http://www.brimg.net/images/economics/euro-crisis-timeline-1999.jpg
diakses pada tanggal 27 Desember 2012
Tahun telah berganti, tapi krisis utang Eropa masih saja berlanjut. Politikus zona
Eropa mencoba mencari solusi dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, namun
1 Peringkat obligasi jangka panjang merupakan opini atas risiko kredit yang relatif dari obligasi
penghasilan tetap dengan masa jatuh tempo satu tahun atau diatas satu tahun. Moody's sebagai
salah satu perusahaan yang memberikan jasa analisa keuangan akan melihat kemungkinan nya dari
risiko gagal bayar obligasi ini pada saat jatuh tempo. Peringkat tersebut menggambarkan baik
kemungkinan gagal bayar maupun kemungkinan dari kerugian finansial yang akan diderita apabila
terjadi gagal bayar. Sedangkan peringkat AAA adalah peringkat obligasi yang paling baik dengan
resiko paling kecil. Untuk penjelasan lebih jauh dapat dilihat di situs resmi Moody’s
http://www.moodys.com/Pages/amr002002.aspx diakses pada tanggal 27 Januari 2013.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
5
tetap saja krisis ekonomi tersebut tidak kunjung teratasi. Hingga akhir tahun 2011,
krisis utang Eropa masih sangat jauh dari kata usai. Akhirnya krisis ini
menimbulkan krisis sosial dan memakan korban politik di beberapa negara –
negara zona Eropa. Zona Eropa sekarang sedang melalui krisis yang paling serius
di dalam sejarahnya, yang mempertanyakan eksistensinya di masa depan. Semua
kontradiksi nasional mencuat, seperti yang sekarang terlihat dengan hubungan
yang retak antara Yunani, Prancis, Jerman, dan Italia. Uni Eropa sedang
menghadapi hari yang sulit. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Klausa-klausa dari
Perjanjian Maastricht melarang utang-utang besar dan defisit anggaran. Tetapi
sekarang Perjanjian Maastricht hanyalah satu memori yang redup. Integrasi
ekonomi yang digadang mampu meningkatkan ekonomi di zona Eropa justru
menenggelamkan negara-negara ke jurang resesi dan krisis utang. Harapan
tentang keuntungan – keuntungan yang disebabkan oleh adanya proses integrasi
kawasan yang seharusnya akan berkontribusi terhadap kepentingan nasional
negara – negara anggota tidak terjadi ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi.
Jika dilihat kembali dari tahapan – tahapan integrasi menurut Bella Ballasa
(1963) Uni Eropa telah melewati berbagai tahapan hingga terciptanya EMU dan
mata uang tunggal. Hal ini menandakan bahwa Eropa berada pada proses integrasi
ekonomi yang terus meningkat, bahkan dengan dikeluarkannya perjanjian
Stability Growth Pact (SGP)2 pada 2003 dan ditanda-tanganinya Fiscal Compact
2 Amy Verdun (2012) memberikan penjelasan mengenai SGP dalam bukunya Ruling
Europe The Politics of the Stability and Growth pact yakni perjanjian yang terdiri dari
peraturan – peraturan dengan tujuaan membentuk sebuah rezim yang menjaga defisit
anggaran tetap berada di tataran rendah (low budgetary deficit).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
6
pada awal 2012 tahapan integrasi ekonomi ini sudah sepenuhnya terjadi (Untuk
tahapan – tahapan integrasi menurut Bella Ballasa dapat dilihat di Bab II).
Namun demikian, integrasi ekonomi yang dianggap sudah melewati berbagai
tahapan – tahapan yang dinyatakan oleh Bella Ballasa dan bahkan pada dekade
sebelumnya menjadi tolak – ukur tentang sebuah model integrasi regional yang
sukses secara mengejutkan menunjukan kekurangannya ketika terkena krisis
ekonomi yang bermula di Yunani dan akhirnya menenggelamkan negara – negara
yang menjadi anggota ke-resesi ekonomi.
Secara umum, nampak terjadi perbedaan pandangan dalam melihat
langkah – langkah yang harus diambil berkaitan dengan penanganan krisis.
Perbedaan pandangan ini terlihat dari kebijakan – kebijakan dua negara kuat yang
menjadi pondasi bagi ekonomi Uni Eropa yakni Prancis dan Jerman. Kanselir
Jerman Angela Merkel memegang teguh pandangannnya bahwa penghematan
(austerity) dan pemotongan anggaran belanja untuk menahan laju inflasi dan
mengurangi defisit anggaran negara – negara anggota Uni Eropa adalah satu –
satunya cara untuk mengatasi krisis.
Sedangkan Presiden Prancis yang baru saja terpilih pada 6 Mei 2012 yakni
Francois Hollande memiliki pandangan yang berbeda tentang program
penghematan (austerity) yang diusung oleh Angela Merkel. Seperti yang di tulis
oleh Carnegy (2012) dalam artikelnya berjudul “Germany must accept growth
pact says Hollande”, Hollande menyatakan bahwa dia adalah sosok yang akan
mengakhiri kebijakan penghematan diseluruh Eropa dan menggantinya dengan
kebijakan – kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
7
(growth). “If we say Germany will pay to cover the debts and deficits, I
understand their reticence. Everybody must make their efforts [on public
finances], but Germany must realise that it is growth that will allow us to solve a
big part of our problems.” (Hollande, 2012)
Mengacu pada dua pandangan yang berbeda mengenai langkah – langkah
yang tepat dalam mengatasi krisis ekonomi di Eropa ini, terlihat bahwa krisis
ekonomi yang terjadi ini telah menimbulkan sebuah benturan kepentingan
nasional. Tarik menarik antara kedaulatan Jerman dan Prancis sebagai unit negara
bangsa mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang diambil Uni Eropa sebagai unit
institusi regional menjadi petunjuk adanya krisis politik di Eropa yang terjadi
diakibatkan oleh krisis ekonomi. Krisis di Eropa ini diibaratkan pertarungan yang
rumit antara politik dan ekonomi, dimana kepentingan nasional dan kepentingan
regional saling tarik menarik di dalamnya. Uni Eropa yang sebelumnya selalu di
nilai sebagai suatu kerja sama ekonomi berbasis kawasan yang paling ideal dan
paling sukses di dunia ini mulai tergoyahkan dan bahkan mulai memperlihatkan
kelemahan - kelemahannya.
Uni Eropa mewakili sebagai tingkat integrasi yang ideal hal ini terlihat
dengan adanya penyatuan politik dan ekonomi kawasan. Asumsinya di dalam
integrasi ini negara - bangsa menjadi sebuah entitas yang melebur di dalam
sebuah institusi yang membuat negara bangsa semakin mengalami pergeseran
loyalitas dari negara – bangsa menuju ke sebuah entitas yang lebih tinggi yaitu
institusi regional. Tetapi ketika terjadi krisis di kawasan negara – negara anggota
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
8
Uni Eropa malah kembali berkaca terhadap kondisi negara masing – masing dan
membuat penanganan krisis menjadi berlarut – larut. Krisis zona euro yang
sedang terjadi saat ini menentukan keutuhan dan integritas euro sebagai cita-cita
peradaban Eropa. Kalau Jerman melalui penandatanganan Perjanjian Maastricht
yang menjadikannya kekaisaran ekonomi Eropa tidak bertindak akan
menyebabkan krisis ini semakin parah dan meruntuhkan optimisme mereka yang
percaya bahwa regionalisme adalah sebuah strategi yang akan membantu
globalisasi menuju tahapan yang lebih tinggi dan terintegrasi.
1.2 Rumusan Permasalahan
Atas dasar uraian sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus tesis ini
ialah; “Mengapa krisis ekonomi negara-negara di Uni Eropa tidak dapat
diselesaikan ditengah kondisi integrasi ekonominya yang terus meningkat? ”
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian untuk:
a. Menjelaskan perbedaan-perbedaan kebijakan yang muncul dalam
hubungan antar negara di Eropa untuk menyelesaikan krisis finansial sejak 2008
hingga saat ini didalam lingkup integrasi Uni Eropa.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
9
b. Menggambarkan proses tawar menawar yang terjadi dalam negosiasi antar
negara-negara di Uni Eropa terutama negara-negara utama seperti: Jerman,
Inggris dan Prancis dalam upaya mereka menyelesaikan krisis finansial.
c. Menggambarkan proses dinamika kedaulatan negara-negara di Eropa
dalam integrasi Uni Eropa di tengah krisis finansial yang sedang mereka hadapi.
1.4 Tinjauan Pustaka
Secara umum terdapat sejumlah pandangan yang telah berusaha
menangkap signifikansi fenomena yang terjadi di Eropa dan memberikan sebuah
pendekatan serta kritik yang dapat menjelaskan kekurangan dari integrasi
ekonomi Eropa sehingga krisis belum dapat diselesaikan.
Pandangan pertama bertumpu pada pendekatan yang melihat bahwa krisis
finansial yang belum terselesaikan hingga saat ini disebabkan oleh keterlambatan
penanganannya. Mathew Lynn (2011) dalam buku “BUST Greece, the Euro, and
the Sovereign Debt Crisis” menuliskan bahwa belum terselesaikannya krisis di
zona Eropa adalah dikarenakan terlambatnya para petinggi – petinggi di zona
Eropa dalam menyadari kondisi keuangan Yunani yang sudah tidak mampu
membayar jatuh tempo utangnya, serta keengganan negara – negara dengan
perekonomian kuat seperti Jerman untuk menolong Yunani pada awal krisis utang
ini terjadi. Ketika krisis meletus pada tahun 2008, kondisi Yunani sudah demikian
parah sehingga menyebabkan kepanikan terhadap pasar. Hal ini sebagaimana
ditulis Lynn (2011):
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
10
“The Euro-zone’s leaders had ignored the crisis brewing in Greece
for year after year. When it broke into the open, they tried to pretend
it wasn’t their problem, then blamed everyone else, and once it
threatened to overwhelm them, allowed themselves to be rushed into
a solution, while it may fixed the immidiate crisis, was only storing
up even worse problems a little further down the road”.
Pendapat ini sejalan dengan pendapat Dimitrios Droutsas dalam wawancaranya
dengan Marwan Bishara (Aljazeraa, Juni 2012). Bahwa keengganan negara –
negara Uni Eropa untuk menolong Yunani dari krisis ekonomi berperan besar
dalam memperparah krisis ekonomi yang terjadi. Terlalu lama proses
pengambilan keputusan dari Uni Eropa3 semakin membuat Yunani terpuruk, dan
ketika akhirnya negara – negara Uni Eropa tersadar dan berusaha membantu
krisis ekonomi sudah terlalu parah.
“Marwan, let me also clarify one thing, when you are facing
bankruptcy as a country, when you are facing those huge problems
that you have created yourself, but you are facing bankruptcy and
nobody is really willing to help you, it is like you have a knife on
your throat….Because, we are waiting too long to take decisions.
Proposals, proposals were put, the first reaction, no, then the crisis
is developing further, we reconsider and then we do things that we
could have done too long time ago”.
Kelalaian ini menandakan dua hal. Pertama, bahwa peraturan berlandaskan
perjanjian Stability and Growth pada 2003 telah gagal mengawasi prilaku negara
– negara anggota Uni Eropa dan menerapkan sanksi. Menghasilkan tingginya
utang Yunani dan Italia pada awal krisis ini terjadi. Kedua, tidak adanya
solidaritas negara – negara anggota Uni Eropa diawal krisis ini terjadi. Sehingga
Uni Eropa dianggap tidak mempunyai legitimasi yang mumpuni untuk mengawasi
3 Di dalam mekanisme penanganan krisis ekonomi yang terjadi, Uni Eropa harus
melibatkan negara – negara anggota Uni Eropa karena dana talangan yang digunakan
untuk menyelamatkan negara yang terkena krisis ekonomi berasal dari negara – negara
anggota terutama dua negara utama yakni Jerman dan Prancis.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
11
negara – negara anggotanya. Hal ini diperparah dengan pada waktu krisis terjadi
tidak adanya mekanisme dalam penanganan krisis ekonomi yang terjadi untuk
menyelamatkan negara – negara di zona Eropa, sehingga krisis ini menyerang
Eropa secara tiba – tiba tanpa ada petunjuk bagaimana mengatasinya (Zsolt
Darvas, 2012).
Pandangan kedua tentang penyebab terus memburuknya perekonomian
negara-negara Eropa diberikan oleh Paul Krugmann (2011) yakni hilangnya
kemampuan negara untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat dalam masa
krisis sehingga negara-negara seperti Yunani terjerembak dalam krisis ekonomi.
Negara-negara yang bergabung dalam zona Eropa kehilangan kendali untuk
menghadapi keadaan di luar perkiraan mereka. Semestinya sebuah negara mampu
melakukan pencegahan sebelum krisis ekonomi muncul. Hal inilah yang kurang
dari sebuah integrasi di zona Eropa (Krugmann, 2011).
Argumen Krugmann ini didasari oleh kenyataan bahwa jika dilihat secara
kesatuan ekonomi, kondisi tingkat utang di zona Eropa baik dari sektor swasta
dan publik masih jauh lebih rendah dari tingkat utang di Amerika Serikat. Hal ini
menunjukan bahwa seharusnya masih tersisa ruang lebih banyak untuk melakukan
manuver – manuver kebijakan finansial. Namun Eropa bukan lah sebuah kesatuan
ekonomi sepenuhnya, Eropa merupakan kumpulan dari negara – negara yang
mempunyai anggaran (karena pada waktu itu belum adanya integrasi fiskal) dan
pasar tenaga kerja (karena rendahnya tingkat mobilitas pekerja) masing - masing.
Hal itulah yang menyebabkan krisis yang terjadi. Seperti yang dikatakan
Krugmann dalam wawancaranya dengan Europepress “I think that the euro was a
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
12
romantic idea, and a fine symbol of political unity. But when you give up your
national currency, you lose a lot of flexibility, and it is not easy to compensate for
the loss of room for manoeuvre” (Krugmann, 2012). Dengan indikator – indikator
ekonomi Krugmann menunjukan bahwa kekurangan dari integrasi Eropa adalah
tidak adanya integrasi fiskal dan hilangnya keluwesan negara dalam kebijakan
ekonomi dikarenakan adanya sistem mata uang tunggal.
Pendapat mengenai kurangnya kompetensi fiskal di zona Eropa sehingga
menyebabkan krisis yang terjadi sulit diselesaikan selaras dengan pendapat De
Grauwe (2009) bahwa keengganan negara – negara anggota menyerahkan
kompetensi nasional dalam hal kebijakan fiskal mengimplikasikan bahwa zona
Eropa dikonstruksi diatas sebuah kesatuan moneter namun keputusan – keputusan
ekonomi dan fiskal masi berada ditataran nasional seperti yang ditulis dalam
bukunya “Economics of Monetary Union” bahwa “The Euro Area is thus
different from other unions, which have a fiscal federal structure, in that fiscal
competence remain largely at national level” (De Grauwe, 2009). Pernyataan De
Grauwe (2009) ini dikutip dari tulisan Moira Catania (2011) berjudul “Preventing
another Euro Area Crisis: EU Economic Governance ‘Six Pack’ – a case of too
little, too late?”. Di dalam tulisan ini, Moira menjelaskan lebih dalam mengenai
kesalahan Uni Eropa dengan tidak menghiraukan kebijakan fiskal kawasan.
Dikarenakan kurangnya keselarasan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan
fiskal, perekonomian dikawasan itu cenderung mengalami dua konflik yakni
keinginan untuk menjaga fleksibilitas kebijakan nasional, sedangkan pada saat
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
13
yang bersamaan kebutuhan untuk menjaga koordinasi dan kedisiplinan fiskal
kawasan.
“Due to the lack of common economic and fiscal policies, since the
inception of EMU, there have been two conflicting objectives – the
desire to retain flexibility in national policies whilst at the same
time the need to maintain coordination and fiscal discipline given
that, as the current crisis has clearly shown , the economic policies
of one member state can have the negative spillover repercussions
on the others” (Moira, 2011).
Pandangan ketiga, berpendapat bahwa krisis ini sulit untuk diselesaikan
dikarenakan integrasi ekonomi dan politik di Uni Eropa sangat tergantung dari
kerja sama antara Jerman dan Perancis sebagai dua negara kuat di Uni Eropa.
Seperti yang di tulis oleh Glomb (2011) dalam bukunya berjudul "The Franco-
German tandem confront the Euro Crisis”. ”Without an agreement between
France and Germany, nothing happens in Europe. At the same time, this Franco –
German bilateralism invites endless criticism for promoting a “Franco-German
diktat” which is more harmful than beneficial to the European project (Wolfgang
Glomb, 2011). Pendapat ini telah terbukti dengan gagalnya perjanjian konstitusi
Eropa di Roma pada 29 Oktober 2004 dikarenakan Perancis melakukan
referendum berkaitan dalam masalah ini akhirnya konstitusi Eropa pun tidak
terwujud (Tempo, 2005).
Dari elaborasi pustaka yang telah dilakukan diatas dapat dilihat bahwa
permasalahan yang terjadi didalam integrasi ekonomi di Uni Eropa adalah
mekanisme perjanjian yang tidak berjalan semestinya dikarenakan kurangnya
legalitas Uni Eropa sebagai institusi regional, permasalahan fiskal pada integrasi
ekonomi di Uni Eropa yang membuat perbedaan kebijakan di level nasional,
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
14
kemudian tidak adanya mekanisme dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi
dalam integrasi ekonomi. Kebanyakan para akademisi dan praktisi melihat krisis
ini dari sisi ekonomi, sedangkan belum banyak studi mengenai krisis ekonomi
kawasan ini yang melihat dari sudut pandang kedaulatan dan kepentingan nasional
di dalam integrasi regional yang sedang dihadapkan dengan krisis ekonomi. Pada
titik inilah, penelitian ini melihat adanya celah yang dapat dijadikan pintu masuk
dalam melihat fenomena krisis Eropa ditengah integrasinya yang mapan. Yakni,
Krisis ekonomi di zona Eropa sulit untuk diselesaikan karena pada dasarnya Uni
Eropa merupakan sebuah integrasi regional yang berangkat dari integrasi
ekonomi. Integrasi ekonomi hanya bisa terjadi jika didasarkan pada kondisi –
kondisi saling menguntungkan. Sedangkan krisis ekonomi negara-negara di Uni
Eropa tidak dapat diselesaikan ditengah kondisi integrasi ekonominya yang terus
meningkat justru disebabkan oleh benturan kepentingan nasional diantara negara-
negara utama di Uni Eropa seperti Jerman, Prancis dan Inggris yang mendorong
pandangan berbasis sovereignty yang dipicu oleh menguatnya sentimen nasional
dan meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik sehingga makin sulit
menyatukan posisi dalam menghadapi krisis secara regional.
1.5 Kerangka Pemikiran
Perkembangan integrasi Uni Eropa melihat pada sejarahnya telah
mengalami perkembangan dan stagnasinya. Pada kenyataannya perjalanan dari
integrasi ini telah menjadi sebuah diskursus yang menjadi ketertarikan berbagai
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
15
ahli baik dari akademisi maupun praktisi. (Sebagai contoh Corbey, 1993, 1995;
Haas, 1976; Hoffman, 1996; Milward, 1992; Moravscik, 1991, 1998; Taylor,
1983). Para Intergorvernmentalist lebih fokus pada peran pemerintah nasional
negara - negara anggota dalam melindungi kepentingan nasionalnya masing –
masing. Mereka kebanyakan mempertahankan posisi mereka bahwa pemerintah
nasional tidak kehilangan power dalam proses integrasi ini. Pemerintah nasional
berpartisipasi dalam proses integrasi Eropa hanya untuk menjaga kepentingan
nasional mereka masing – masing. Menurut beberapa yang mendukung aliran ini
bahkan ada beberapa negara anggota yang bertindak lebih jauh dengan
menggunakan proses integrasi untuk memperkuat pengaruhnya (power) vis-à-vis
dengan aktor – aktor politik domestik – proses ini dianggap akan saling
mempengaruhi dan melibatkan interaksi antara domestik – internasional ((Dyson,
1994; Moravcsik, 1993a; Putnam, 1988; Wolf and Zangl, 1996).
Penelitian ini lebih condong kepada tujuannya untuk menggambarkan
ditengah tahapan integrasi ekonomi di Uni Eropa yang dianggap mapan ketika
terkena krisis ekonomi yang dimulai dari Yunani, Uni Eropa mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan krisis yang terjadi. Para petinggi Uni Eropa dalam berbagai
berita di media menyatakan akan pentingnya Eropa bersatu dan perlunya integrasi
yang lebih dalam untuk mengatasi krisis yang terjadi. Namun, berbagai benturan
kepentingan baik nasional antar negara – negara anggota Uni Eropa maupun
dengan regional Uni Eropa sendiri menjadi sebuah permasalahan dalam
terwujudnya integrasi yang lebih lanjut dalam upaya untuk menyelesaikan krisis
ekonomi kawasan.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
16
Perkembangan yang terjadi di kawasan Eropa ketika terjadi krisis ekonomi
seperti semakin menegaskan pendapat kaum intergorvermentalist bahwa
sesungguhnya arah kebijakan Uni Eropa merupakan hasil dari proses negosiasi
intergovernmental yang dilakukan oleh negara – negara anggotanya. Integrasi
negara – negara Eropa merupakan fenomena perluasan realisme politik beyond the
borders of sovereign nation state (Eising & Kohler Koch, hal. 18). Uni Eropa juga
unik karena sistem ini tidak akan menisbatkan dan menggantikan peran nation –
state. (Eising & Kohler Koch, hal. 18).
Pemikiran Robert Keohane pada tahun 1980-an mengkulminasi apa yang
dia sebut sebagai ‘institusionalisme neo-liberal’. Asumsi dari Keohane adalah
‘State action depends to a considerable degree on prevailing institutional
arrangement’ (Keohane, 1989: 2). Pada tahun 1990 dan 1991 Keohane dan
Hoffmann kembali berkontribusi terhadap perdebatan mengenai integrasi Eropa
dengan memaksakan argumen mereka bahwa perubahan institusi di dalam
European Community hanya dapat dipahami jika menerima ‘Competing
Hypotheses’. Mereka menerima mekanisme spill over, namun menyatakan bahwa
mekanisme ini akan mengarah pada integrasi yang sukses hanya jika dibawah
beberapa kondisi salah satunya adalah jika ada kemungkinan untuk menyatukan
kepentingan – kepentingan nasional (terutama Jerman, Perancis dan Inggris).
Walaupun pendapat mereka tidak memberikan penjelasan mengenai apa
yang mereka maksud dengan spill over. Berkaitan dengan integrasi moneter
mereka menyatakan: ‘Nothing in the functional logic of spill over requires a
European Central Bank or single currency.’ (Keohane dan Hoffmann, 1991: 26)
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
17
Alasan mereka berangkat dari asumsi bahwa tarik menarik antar kepentingan
pemerintah negara – negara anggota akan mencegah spill over:
“Ultimately, there is a radical change of policy in London, its
partners will have to choose between a compromise or a break with
Britain. Compromise would probably mean a European
Currency…and no European Central Bank. To create a system with
a central bank would require not only overruling British objections
but stifling the reservations of other influential parties, including the
Bundesbank itself.”
(Keohane dan Hoffmann,1991: 26)
Pendapat diatas dapat menjadi dasar untuk melihat apa yang terjadi di zona Eropa
sekarang merupakan kuatnya eksistensi negara didalam integrasi ekonomi.
Pertama, adanya krisis ekonomi kawasan membuat negara – negara anggota Uni
Eropa merasa terancam sehingga kembali ke kepentingan mereka masing -
masing. Dan kedua adalah sentimen nasional berkaitan dengan kebijakan –
kebijakan Uni Eropa yang pada kenyataannya malah membawa zona Eropa
kedalam resesi ekonomi. Kedua elemen itu menjadi pintu masuk dalam melihat
apa yang terjadi di Uni Eropa saat ini.
Ditengah integrasi yang semakin mapan dengan dicetuskannya Maastrict
Treaty dan adanya mata uang tunggal di Uni Eropa serta dibentuknya European
Central Bank (ECB), ketika terjadi krisis ekonomi yang dimulai dari Yunani. Uni
Eropa tidak siap dalam menghadapi krisis yang terjadi, segala upaya yang
dilakukan oleh Uni Eropa dalam menyelamatkan negara – negara anggota yang
terancam gagal membayar jatuh tempo surat utang seperti tidak kunjung
menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal ini dikarenakan terbenturnya proses
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
18
– proses pengambilan kebijakan dan keputusan dikarenakan proses ini tetap
merupakan hasil dari tawar – menawar antar negara anggota Uni Eropa yang
sedang mengalami krisis. Sehingga benturan antar kepentingan negara – negara
besar membuat Uni Eropa gagal merumuskan sebuah resolusi krisis yang dapat
meyakinkan pasar.
Hoffmann (1966) telah menekankan bahwa negara – bangsa akan tetap
menjadi unit logika yang paling kuat dalam sistem internasional dikarenakan oleh
tiga alasan, dia memberikan label tiga alasan ini yakni ‘national consciousness’,
‘national situation’ dan ‘nationalism’. Label yang terakhir mengacu pada doktrin
nasional atau ideologi (Hoffmann, 1966: 867 – 8). Dia mengkritik neo-
fungsionalisme dan menekankan bahwa integrasi akan mengalami hambatan
ketika itu terjadi di high politics. Pada tahun 1980an pendapat ini telah mendapat
dukungan dari Euroscelorosis dan Europessimism4. Para intergorvermentalist
menekankan pendapatnya bahwa percaya akan hilangnya negara – bangsa
dikarenakan bergabung dengan European Community yang sekarang menjadi Uni
Eropa yang semakin besar adalah sebuah ilusi (Hoffmann, 1982; Taylor, 1983).
4 Euroscelorisis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana
tingkat pengangguran tinggi dan rendahnya tingkat mobilitas tenaga kerja di Eropa.
Sedangkan Europessimism Taggart (1998) memberikan definisi yang jelas mengenai
istilah ini yaitu “Euro-skepticism/Euro-pessimism expresses the idea of contingent or
qualified opposition, as well as incorporating outright and unqualified opposition to the
process of European integration" (Taggart, 1998, 366). Lebih lanjut dia memberikan
penjelasan alasan mereka yang pesimis terhadap integrasi eropa yaitu: anti – integrasi
dikarenakan tidak sependapat dengan ide tentang Uni Eropa “"those that are not in
principle opposed to European integration but are skeptical that the EU is the best form
of integration because it is too inclusive" serta mereka yang secara general tidak
berlawanan dengan ide tentang Uni Eropa namun “but are skeptical that the EU is the
best form of integration because it is too exclusive" (Taggart, 1998, 365-366). Posisi ini
digawangi oleh orang – orang yang secara general melawan Uni Eropa sebagai sebuah
bentuk pemerintahan.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
19
Berkaitan dengan tujuan integrasi Eropa dengan ditanda-tanganinya Single
European Act dan Maastricht Treaty, Andrew Moravscik memberikan
kontribusinya dengan mengeluarkan pendekatan ‘a liberal intergovernmentalist
approach’ yang berangkat dari pemikiran yang telah dibahas diatas (Moravcsik,
1998). Dalam pendekatan ini pemerintahan nasional merupakan aktor yang paling
kuat dan dianggap sebagai negosiator yang paling layak untuk mengamankan
kepentingan nasional. Oleh karena itu integrasi di Eropa dianggap sebagai sebuah
proses tawar-menawar antar negara yang menjadi bagian didalamnya. Negara
dianggap sebagai aktor yang rasional5. Pilihan – pilihan yang diambil oleh negara
ditentukan oleh evaluasi dan analisa dari keuntungan dan kerugian yang
diakibatkan dari interdependensi ekonomi (Moravcsik, 1993b: 480; Verdun, 2000:
30). Dengan begitu hasil dari proses tawar – menawar ini ditentukan oleh
relativitas kekuatan negara – bangsa yang terlibat dalam proses ini. Walaupun
hasil dari integrasi Eropa ditentukan oleh peran pemerintah - pemerintah nasional,
kemungkinan akan pengaruh kekuatan domestik termasuk kekuatan masyarakat
memainkan peran yang signifikan yang tidak dapat dilupakan begitu saja
(Moravcsik, 1993b: 487–95).
Pendekatan Intergorvermentalist memberikan sebuah sudut pandang yang
bagus bagaimana mekanisme tawar – menawar yang terjadi dalam pertemuan -
pertemuan di tataran Uni Eropa dalam upaya untuk mengatasi krisis ekonomi
5 Asumsi ini berangkat dari pendapat bahwa pilihan – pilihan yang diambil oleh negara
yang menjadi bagian dari integrasi merupakan sebuah konsekuensi dari tekanan domestik
negara tersebut. Moravscik mendasari asumsinya bahwa negara adalah aktor yang
rasional dengan menghubungkan dua teori hubungan internasional dalam kerangka
pemikirannya yakni: a theory of national preference formation dan a theory of interstate
strategic interactions (Moravcsik, 1993b: 482; mengenai EMS lihat Moravcsik, 1998a
and 1998b).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
20
yang melanda kawasan cenderung mempunyai ketergantungan terhadap perilaku
ataupun kondisi negara – negara besar yang menjadi anggota Uni Eropa (Jerman,
Perancis, Inggris). Negara – negara kecil lainnya seperti negara yang berada di
Selatan merasa sangat tertekan dengan kecenderungan seperti ini. Serta, betapa
hasil pemilihan umum nasional negara – negara kunci dalam Uni Eropa
mempunyai pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kekhawatiran
akan kerja sama antara Jerman dan Perancis setelah Franc Hollande terpilih
menjadi presiden Prancis tahun lalu.
Mencermati penyelesaian krisis di Uni Eropa, setidaknya terdapat dua
macam aktor yang terlibat, yaitu aktor negara anggota Uni Eropa, serta Uni Eropa
itu sendiri yang dikategorikan menjadi aktor non-negara atau dalam kasus ini
tergolong sebagai aktor regional institution. Aktor negara akan dilihat melalui
kaca mata kedaulatan (sovereignty). Terminologi negara biasanya juga dikaitkan
dengan terminology negara – bangsa, di mana dalam hal ini Couloumbis dan
Wolfe (1986) mendefinisikannya sebagai:
“ bangsa merupakan konsep yang merujuk kepada identitas etnik dan
kultur yang sama, dimiliki oleh orang-orang tertentu. Sedangkan
negara merupakan unit politik yang didefinisikan menurut teritorial,
populasi dan otonomi pemerintah, yang secara efektif mengontrol
wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis. ”
Aktor lainnya adalah Uni – Eropa yang akan dilihat melalui teori
intergorvermentalist sebagai bagian aliran pemikiran integrasi. Dalam kasus ini
Uni – Eropa dikategorikan sebagai aktor yang mencoba menyatukan negara
bangsa di dalam sebuah kerangka atau sistem dimana kedaulatan – kedaulatan
saling berinteraksi dan tarik menarik. Bila disejajarkan dengan kategorisasi
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
21
organisasi internasional, maka Uni Eropa ini dapat dikatakan sebagai satu
organisasi internasional yang bersifat kompleks.6 Hal ini disebabkan dari sifat –
sifat yang melekat didalamnya. Seperti yang dinyatakan oleh Eugene R et al (
1997) Tidak seperti organisasi internasional pada umumnya, Uni Eropa memiliki
sifat supranasional yang lebih nyata, di mana didalam UE dapat terbentuk suatu
keputusan atau aturan – aturan praktis yang mengikat seluruh anggotanya tanpa
harus diratifikasi terlebih dahulu oleh seluruh pemerintah negara – negara
anggota.
Disamping itu Uni Eropa juga menjalankan fungsi – fungsi yang biasanya
terdapat dalam pemerintahan nasional. Uni Eropa sebagai satu institusi memiliki
lembaga – lembaga yang mempunyai fungsi – fungsi yang layaknya terdapat
dalam suatu pemerintahan nasional. Fungsi eksekutif UE dijalankan oleh
Commision dan European Council of Ministers, fungsi legislatif dijalankan oleh
European Parliament, fungsi yudikatif dijalankan oleh European Court of Justice.
Dengan kata lain institusi UE ini sudah seperti satu pemerintahan dalam satu
negara, dan sudah menjadi satu entitas supranasional. Struktur lembaga tersebut
memungkinkan terciptanya kerjasama internasional diantara sesama negara
anggota UE.
Pada prinsipnya adalah lebih mudah untuk menggambarkan asumsi –
asumsi dan mekanisme pembuatan kebijakan dalam negeri suatu negara – bangsa
6 Maksudnya bersifat kompleks di sini adalah suatu organisasi internasional yang
mempunyai sifat baik sebagai organisasi internasional antarpemerintah maupun
organisasi internasional non pemerintah. Sehingga hal ini menjadi salah satu
alasan mengapa Uni Eropa tidak dikategorikansebagai organisasi internasional semata,
karena yang dapat berperan dalam UE ini tidak hanya dari pihak pemerintah negara-
negara anggota.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
22
yang berdaulat. Pembuatan kebijakan dalam institusi seperti negara federal
ataupun organisasi regional semacam Uni – Eropa pencapaian kebijakan dalam
negeri dan keamanan bersama oleh negara tunggal yang harus membagi aspek
kedaulatan domestiknya untuk menyatukan kompetensi dalam menyikapi
lingkungan eksternalnya adalah lebih kompleks (Hill, 1996).
Bahasan Hurrell (2005) dalam bukunya berjudul “The Regional Dimension
in International Relations Theory” sebenarnya sangat konstruktif dan analitis.
Dalam perspektif Hurrell regionalisme terbentuk sebagai respon terhadap
tantangan dari luar dan merupakan wadah paling tepat serta paling mungkin untuk
menerima perubahan dan mengintensifkan resistensi dari tekanan kompetisi
kapitalisme global, namun bagaimana dengan tantangan dari dalam (intra-
regional). Secara pribadi penulis sepakat dengan segala kebaikan dan manfaat
pembentukan regionalisme yang disampaikan oleh Hurrell. Akan tetapi, bukan
tidak mungkin jika kemudian dalam organisasi regional tersebut masalah
kedaulatan belum tuntas dikarenakan pada dasarnya unit terkecil dari organisasi
regional tersebut tetap negara – bangsa yang secara sukarela bergabung dalam Uni
Eropa dan menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada otoritas yang bersifat
supranasional.
Konsep kedaulatan muncul pada waktu perjanjian Westphalia dicetuskan
tahun 1648 untuk mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Perjanjian ini muncul
akibat adanya kekuasaaan tunggal di Roma yang membatasi negara – negara
mengendalikan otoritasnya. Perlunya hak khusus untuk mengatur rakyatnya tanpa
ada campur tangan orang lain (Bonggas, 2007). Kedaulatan secara definisi adalah
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
23
kemampuan atau hak sebuah negara untuk melakukan kontrol terhadap apapun
yang berada diwilayahnya baik secara politik, ekonomi maupun sosial.
Kemampuan tersebut diikuti dengan perlindungan warga negara dari baik
ancaman militer ataupun ekonomi. Dengan kata lain kedaulatan adalah
kemampuan negara untuk melindungi wilayah dan penduduknya dari ancaman
internal maupun ekternal.
Konsep ini menekankan pada kemampuan negara untuk melakukan
kontrol efektif terhadap ancaman baik internal dan ekternal. Ancaman secara
internal dan ekternal adalah variabel dari konsep ini. Peneliti akan membagi
konsep kedaulatan kedalam dua variabel tersebut namun penulis akan lebih
memfokuskan ancaman ekternal karena secara pribadi penulis menganggap bahwa
faktor terbesar dari krisis ekonomi adalah ancaman eksternal.
Abad 20 merupakan abad dimana kedaulatan meluas secara geografis
dengan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta pada waktu
yang bersamaan abad ini merupakan periode dimana kedaulatan itu menjadi
sangat relatif maknanya. Sekarang ini hampir seluruh dunia ini terhampar negara
– negara yang berdaulat, kenyataan ini merupakan suatu langkah yang besar jika
dibandingkan pada awal – awal abad 20 dimana kolonialisasi menjadi sebuah
kenyataan yang diterima dan kedaulatan merupakan sebuah hak istimewa yang
hanya dimiliki oleh Negara – Negara yang menganggap diri mereka civilized.
Gerakan – gerakan de-kolonialisasi yang muncul secara luas diterima sebagai
fakta yang merubah tatanan dunia saat itu. Sekitar 100 negara baru lahir pada
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
24
jangka waktu 1945 – 1989, dan 20 negara baru muncul kemudian setelah
runtuhnya Uni Soviet.
Era kontemporer mencatat banyak fenomena di mana kedaulatan negara
bangsa mengalami berbagai tantangan di karenakan perubahan – perubahan yang
terjadi. Hal ini terjadi di seluruh aspek kehidupan bernegara. Di bidang politik,
tidak sedikit negara yang terpaksa tunduk pada kehendak negara lain yang lebih
besar, kuat dan kaya. Pengakuan kedaulatan hanya menjadi ritual diplomasi yang
diwariskan turun-temurun. Di bidang ekonomi, banyak negara yang tidak berdaya
mengekang kehendak perusahaan-perusahaan dalam negerinya saat mereka di
desak untuk mereorientasi kebijakannya ke arah yang lebih berpihak pada pasar,
ketimbang ke arah kesejahteraan sosial. Di bidang sosial-budaya,perpindahan
barang dan manusia dari satu negara ke negara lainnya semakin intens dan tak
terlacak oleh aparat pemerintah.
Integrasi yang terjadi di Uni Eropa juga menjadi salah satu fenomena
dimana konsep kedaulatan mendapat tantangannya. Munculnya institusi regional
yang bersifat supranasional dengan tahapan – tahapan integrasinya dianggap
semakin membuat negara – bangsa kehilangan kedaulatannya dalam menentukan
nasibnya. Benarkah demikian?! Krisis ekonomi Eropa memberikan sebuah contoh
empiris yang telah diramalkan banyak pemikir intergorvermentalist bahwa
ditengah kondisi integrasi yang mapan seperti Uni Eropa, kedaulatan negara tetap
menjadi sebuah konsep yang mempengaruhi penyelesaian krisis Eropa.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
25
Ada hal yang signifikan ketika melihat bagaimana perkembangan
kedaulatan negara – negara anggota Uni Eropa. Kondisi ini tidak mengijinkan
untuk melihat kedaulatan ini akan sama jika tidak ada integrasi yang terjadi di
dalam Uni Eropa. Bukti – bukti bahwa ada hal signifikan yang terjadi berkaitan
dengan kedaulatan di dalam Uni – Eropa ketika terbentuknya European
Community dan European Union adalah penghapusan garda – garda internal,
pembentukan sistem legalitas yang bersifat supranasional, dan munculnya konsep
European Citizenship. (Adrian Tokar, 2001) Hal – hal tersebut adalah kenyataan,
bahkan mereka yang percaya bahwa integrasi tidak mempunyai dampak terhadap
kedaulatan tidak akan menyangkal bukti – bukti nyata tersebut.
Namun hal itu tetap tidak mengubah bahwa pada dasarnya arah kebijakan
Uni Eropa merupakan hasil dari proses negosiasi intergovernmental yang
dilakukan oleh negara – negara anggotanya. Integrasi negara – negara Eropa
merupakan fenomena perluasan realisme politik beyond the borders of sovereign
nation state (Eising & Kohler Koch, hal. 18). Uni Eropa juga unik karena sistem
ini tidak akan menisbatkan dan menggantikan peran nation – state. (Eising &
Kohler Koch, hal. 18). Terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara – negara
di Uni Eropa yang berawal dari Yunani ini semakin memperlihatkan bahwa
pendapat intergorvermentalist bahwa integrasi yang terjadi dengan adanya Uni
Eropa semakin memperkuat eksistensi para pemimpin politik dalam
memperebutkan power dengan tujuan mempertahankan kepentingan nasional
negaranya vis-à-vis aktor – aktor politik domestik mereka masing – masing.
(Dyson, 1994; Moravscik, 1993; Putnam, 1998; Wolf and Zangl, 1996).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
26
Krisis Eropa menjadi pemicu menguatnya eksistensi negara di tataran
regional dikarenakan adanya ancaman dari krisis ekonomi yang terjadi (eksternal)
dan juga tekanan dari dalam negeri dikarenakan resesi ekonomi yang
mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di sebagian besar negara – negara
anggota Uni Eropa (internal). Krisis ini juga memunculkan benturan – benturan
kepentingan nasional dikarenakan kondisi dalam negeri negara – negara anggota
Uni Eropa. Pendekatan Intergorvermentalist menyatakan bahwa Institusi EC
ataupun EU (Uni Eropa) telah memperkuat kekuatan pemerintah dalam dua jalan
(Milward, 1992; Moravcsik, 1994). Pertama, dengan meminjam pemahaman
fungsional dari teori rezim (Keohane, 1983, 1984) dan Teori Rezim (Rittberger,
1993).
Argumen mereka adalah tawar – menawar antar negara anggota akan
difasilitasi dengan meningkatnya efisiensi dimana hak ini merupakan hasil dari
adanya sebuah forum negosiasi bersama. Kedua, intergorvementalist memberikan
penekanan bahwa para pemimpin – pemimpin politik nasional telah memperkuat
posisinya vis-à-vis grup –grup sosial domestik. Seperti yang di katakan oleh
Moravscik (1993) yaitu ‘By augmenting the legitimacy and credibility of common
policies, and by strengthening domestic agenda-setting power, the EC structures a
“two-level game” place that enhances the autonomy and initiative of national
political leaders – often… a prerequisite for successful market liberalization’
(Moravcsik, 1993b: 507; berkaitan dengan two-level games lihat Putnam, 1988).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
27
Gambar 1.3
Alur pemikiran penelitian
Secara alur pemikiran dari penelitian ini dapat di lihat pada gambar 1.1 dimana
resesi ekonomi yang terjadi di dalam integrasi ekonomi Uni Eropa harus di
tangani secara kerangka regional. Kemudian muncullah berbagai mekanisme dan
Integrasi di
Zona Eropa
Mekanisme Otoritas
diatas negara
(Supranasionalisme)
Resesi
Ekonomi di
Zona Eropa
Tingkat
Analisa Regional
Negara
Tingkat
Analisa
Pendekatan
Intergormentalist
Negara
memperkuat
eksistensinya
ditataran regional
demi kepentingan
nasional
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
28
langkah – langkah dalam upaya menyelesaikan krisis yang terjadi, namun secara
analisa tingkat negara mekanisme regional ini memfasilitasi tawar-menawar antar
negara – negara anggota dalam mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang di
ambil oleh Uni Eropa sebagai suatu institusi regional. Akhirnya terjadi sebuah
benturan kepentingan nasional yang membuat sulitnya mencapai sebuah kesatuan
posisi dalam melihat krisis yang terjadi.
Kompleksitas pola hubungan yang memberi penekanan pada keterlibatan negara
dalam dinamika institusi regional yang dianggap sangat mapan seperti yang
terlihat didalam Uni Eropa ternyata masih melibatkan aktor negara dalam
prosesnya. Negara dianggap sebagai pelindung wilayah, masyarakat, serta nilai –
nilai dan cara hidupnya yang dianggap berharga dan berbeda dari negara lain.
Kenyataannya bahwa semua negara harus berusaha untuk mencapai kepentingan
nasionalnya berarti bahwa semua negara harus berusaha mencapai kepentingan
nasionalnya. Dengan demikian negara dan pemerintahan lain tidak akan pernah
dapat bergantung pada negara lain. Seluruh perjanjian internasional hanya bersifat
sementara sejauh negara yang bersangkutan masih ingin untuk mematuhinya. Hal
tersebut membuat perjanjian, konvensi, peraturan, hukum antar negara dapat
dikesampingkan dikala terjadi konflik kepentingan di antara negara – negara.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
29
1.6. Pernyataan Tesis (Thesis Statement)
Krisis ekonomi di negara-negara Uni Eropa tak kunjung terselesaikan ditengah
kondisi integrasi ekonomi Uni Eropa yang terus meningkat disebabkan oleh
benturan kepentingan nasional diantara negara-negara anggota utama seperti
Jerman, Prancis dan Inggris. Benturan ini mendorong penguatan pandangan
berbasis sovereignty yang dipicu oleh meningkatnya sentimen nasional serta
meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik di sejumlah negara anggota Uni
Eropa.
1.7 Metodologi penelitian
1.7.1 Konseptualisasi
1.7.1.1 Integrasi Ekonomi Regional
Konsep ini lebih menekan pada integrasi Ekonomi dimana dalam integrasi
ekonomi itu sendiri ada beberapa tahap hingga tahapan ekonomi itu benar-benar
sempurna. Salah satu teori yang menjadi dasar integrasi ekonomi dan moneter
regional adalah teori – teori Optimum Currency Area (OCA) yang digagas oleh
Mundell pada tahun 1961 (Mundell, 1961). Didukung oleh Bella Ballasa (1961),
Krugmann dan Obstfeld (2000), serta Forbes dan Chinn (2003). Penulis
mengunakan konsep Bella Balassa untuk membantu menjelaskan tingkatan
integrasi yang ada di zona Eropa pada saat ini. Dimana ketika terjadinya krisis
Uni Eropa sudah berada di tahap Economic Union dengan adanya penyatuan
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
30
moneter dan mata uang tunggal. Namun di dalam melihat krisis ekonomi yang
terjadi di Uni Eropa penelitian ini menggunakan sudut pandang
intergorvermentalist dalam melihat pengaruh integrasi ekonomi kepada negara –
negara anggotanya dalam menghadapi krisis yang terjadi.
1.7.1.2 Kedaulatan (Sovereignty)
Konsep ini menekan pada kemampuan negara untuk melakukan kontrol
efektif terhadap ancaman baik secara internal maupun secara eksternal. Ancaman
secara internal dan eksternal adalah variabel dari konsep ini. Peneliti akan
membagi konsep kedaulatan kedalam dua variabel tersebut namun penulis akan
lebih memfokuskan ancaman dari eksternal karena penulis menganggap faktor
terbesar dari resesi adalah dari ancaman eksternal.
Gambar 1.2
KONSEP KEDAULATAN
Variabel Internal Variabel eksternal
Ancaman dari Dalam
Negeri
Ancaman dari sistem
Internasional/regional
(Krisis ekonomi)
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
31
1.7.1.3 Konsep Kepentingan Nasional (National Interest)
Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang paling dikenal
luas oleh kalangan penstudi Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dikarenakan,
konsep ini menjadi tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang
memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri sebuah
negara. Selain itu konsep ini juga sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan
suatu politik luar negeri atau evaluasi.
Dalam hubungan internasional, dimensi kepentingan nasional dibagi menjadi
beberapa bagian. Bagian pertama, kepentingan ekonomi, kedua, kepentingan
pertahanan/militer dan keamanan, ketiga, kepentingan internasional dan terakhir,
kepentingan ideologi (Papp, 1988). Keempat dimensi ini merupakan aspek-aspek
utama yang memengaruhi dan memotivasi sebuah negara dalam mengusahakan
kepentingan nasional negara masing-masing dalam hubungan internasional. Maka
dalam penelitian ini konsep kepentingan nasional dilihat dalam pemahaman di
dalam krisis ekonomi yang mengancam Uni Eropa membuat negara – negara
anggota berjuang demi kepentingan ekonomi masing – masing.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
32
1.7.2 Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Tekhnik
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif7 yaitu berupaya
menggambarkan bagaimana regionalisme telah memunculkan integrasi regional.
Dengan adanya fenomena krisis ekonomi di Zona Eropa dengan menggunakan
teori intergorvementalist penelitian ini ingin menunjukan bahwa dinamika
kepentingan negara – negara anggota Uni Eropa menjadi hambatan di dalam
sebuah integrasi regional yang mapan untuk mengatasi krisis ekonomi kawasan.
1.7.3 Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data
sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan berupa dokumen – dokumen
yang diterbitkan oleh European Union di dalam websitenya dan buku – buku
referensi hubungan internasional serta tulisan dan artikel dari berbagai jurnal
ilmiah, majalah, Koran dan hasil penelitian sebelumnya dan akses internet.
1.7.4 Teknik pengumpulan data
Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan
berbagai dokumen dan literatur yang terkait dengan tema penelitian dari berbagai
perpustakaan. Serta mengambil data dari Internet.
7 Jenis penelitian eksplanatif adalah penelitian yang didesain untuk melihat hubungan
antara dua atau lebih variabel. Mas’oed, Mohtar. 1994. Ilmu hubungan Internasional:
Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3ES.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
33
1.7.5 Sistematika Penulisan
Bab pertama garis besar sistematikan penulisan penelitian seperti latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka pemikiran yang terdiri dari konsep dan teori, serta metodologi
penelitian.
Bab kedua berisi tentang pemahaman proses integrasi Uni Eropa sudah
dimulai sejak perang dingin berakhir, dan terus berlanjut hingga saat ini.
Perkembangan Uni Eropa (UE) yang menunjukan proses integrasi yang terus
berjalan tersebut mendapatkan tantangan krisis ekonomi yang melanda hampir
seluruh negara – negara Uni Eropa. Jika mengamati krisis ekonomi yang terjadi
ada dua hal yang dapat di temukan dalam perjalanan krisis ini yaitu: Pertama,
sebagai suatu integrasi regional yang telah melewati berbagai tahapan integrasi
ekonomi hingga munculnya Uni Eropa dan Euro sebagai mata uang tunggal.
Krisis ekonomi yang menimpa negara – negara anggota Uni Eropa ini harus di
tangani dalam kerangka regional. Kedua, mekanisme ini memunculkan kebijakan,
keputusan dan perjanjian dalam upaya menangani krisis ekonomi yang terjadi.
Bab tiga berisi tentang meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik
yang akhirnya menjatuhkan beberapa kepala negara anggota Uni Eropa dan juga
membahas tentang benturan kepentingan nasional negara – negara utama di Uni
Eropa.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
34
Bab empat berisi tentang tidak kunjung usainya krisis yang terjadi di Uni
Eropa akhirnya mengakibatkan rakyat Uni Eropa mengalami degradasi
kepercayaan terhadap Uni Eropa sehingga semakin memperkuat sentimen
nasional di antara negara – negara anggota.
Bab lima berisi tentang tentang kesimpulan dari seluruh bab mulai bab
pertama sampai bab ke lima. Serta saran untuk penelitian mengenai krisis
ekonomi Uni Eropa dari sudut pandang yang berbeda.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
35
BAB II
REAKSI UNI EROPA TERHADAP KRISIS
Proses Integrasi Uni Eropa sudah dimulai sejak perang dingin berakhir,
dan terus berlanjut hingga saat ini. Perkembangan Uni Eropa (UE) menunjukan
proses integrasi yang terus berjalan tersebut. Melalui integrasinya, UE sudah
menjadi salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. Namun di tengah
cerita sukses Uni Eropa dalam menyatukan kawasan Eropa di dalam satu institusi
regional, Uni Eropa mendapatkan tantangan krisis ekonomi yang melanda hampir
seluruh negara – negara Uni Eropa.
Jika mengamati krisis ekonomi yang terjadi ada dua hal yang dapat di
temukan dalam perjalanan krisis ini yaitu: Pertama, sebagai suatu integrasi
regional yang telah melewati berbagai tahapan integrasi ekonomi hingga
munculnya Uni Eropa dan Euro sebagai mata uang tunggal, krisis ekonomi yang
menimpa negara – negara anggota Uni Eropa ini harus di tangani dalam kerangka
regional. Kedua, Mekanisme ini memunculkan kebijakan, keputusan dan
perjanjian dalam upaya menangani krisis ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu
pada Bab II akan dihadirkan narasi dan data mengenai kedua substansi diatas.
2.1 Cerita Sukses Eropa : First as a role model, then as a tragedy
Kecenderungan peningkatan proses integrasi dan keuangan regional yang
terjadi di Eropa pada dasarnya dilandasi oleh konsep dasar (premise) bahwa
manfaat yang akan diperoleh dengan adanya proses integrasi tersebut lebih besar
dengan resiko yang mungkin dihadapi oleh masing –masing negara anggota dalam
kawasan. Salah satu teori yang menjadi dasar integrasi ekonomi dan moneter
regional adalah teori – teori Optimum Currency Area (OCA) yang digagas oleh
Mundell pada tahun 1961 (Mundell, 1961). Didukung oleh Bella Ballasa (1961),
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
36
Krugmann dan Obstfeld (2000), serta Forbes dan Chinn (2003). Menurut teori ini
ada beberapa tahapan integrasi yang akan dilalui oleh negara – negara yang akan
melakukan integrasi yakni:
Gambar 2.1
Tahapan pertama dari integrasi ekonomi regional adalah Free trade Area dimana
dalam tahap ini tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing
– masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing – masing terhadap negara
bukan anggota. Selanjutnya tahapan kedua adalah Customs Union merupakan
Free Trade Area yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara
anggota tetapi menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota.
Tahapan ketiga adalah Common Market yang merupakan customs union
yang juga meniadakan hambatan – hambatan pada pergerakan faktor – faktor
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
37
produksi (barang, jasa, aliran modal). Kesamaan harga dari faktor – faktor
produktif diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien. Kemudian
tahapan keempat adalah Economic Union Integration dimana merupakan suatu
common market dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang
signifikan (termasuk kebijakan struktural)
Tahapan akhir dari integrasi ekonomi regional adalah Total Economic
Integration yang merupakan tahapan dimana terjadi penyatuan moneter, fiskal,
dan kebijakan sosial yang diikuti dengan lembaga supranasional dengan
keputusan – keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota. Penulis
mengunakan konsep Bela Balassa untuk membantu menjelaskan tingkatan dan
tahapan integrasi yang ada di zona Eropa. Tingkatan integrasi yang ada akan
membantu penulis untuk menjawab penyebab fenomena resesi yang
berkepanjangan di Eropa. Konsep ini dianggap membantu untuk menggambarkan
tingkatan integrasi Eropa.
Ada tiga proses transisi utama yang ditempuh Eropa untuk menuju EMU.
Pada tahap pertama, yaitu Juli 1990 – Desember 1993, arus transaksi neraca
modal (capital account) dan jasa keuangan dibebaskan secara substantial dalam
kawasan negara Masyarakat Eropa. Pada tahap kedua, yaitu Januari 1994 –
Desember 1998), The European Monetary institute (EMI) dibentuk sebagai
embrio bagi pembentukan sebuah bank bersama di Eropa. EMI berfungsi untuk
memperkuat kerja sama antar negara dan bank sentral, melakukan koordinasi
kebijakan moneter dan mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk
membentuk suatu European Central Bank System (ECBS). Pada saat yang sama,
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
38
berdasarkan Maastricht Treaty, beberapa indicator divergen konvergensi nominal
mulai diberlakukan, yaitu laju inflasi, suku bunga jangka pendek, defisit anggaran,
dan pinjaman pemerintah, pada tahap ketiga, (yaitu mulai Januari 1999). sebelas
negara anggota masyarakat Eropa bergerak menuju penggunaan mata uang
tunggal , Euro dan penggunaan sebuah central bank bersama yaitu European
Central Bank (ECB).
Uni Eropa sebagai salah satu kawasan yang berhasil membentuk suatu
integrasi ekonomi dan moneter, melalui Maastricht Treaty8 sebagai sebuah traktat
yang melandasi Monetary Union dikawasan Eropa merupakan sebuah prestasi
keberhasilan yang menjadi tolak ukur integrasi ekonomi kawasan. Bahkan
beberapa inisiatif integrasi yang mencoba mengikuti EU seperti Latin American
Free Trade Area dan East African Common Market justru mengalami kegagalan.
Jika diukur dengan tahapan integrasi yang diberikan oleh Mundell dan Ballasa
maka Uni Eropa sudah dapat dikatakan hampir mencapai tahapan Total Economic
Integration dikarenakan telah adanya penyatuan moneter dan kebijakan sosial
yang berimplikasi regional seperti European Citizen namun dengan catatan bahwa
Fiscal Union/Fiscal Compact hingga saat ini masih dalam proses ratifikasi dari
negara – negara anggota Uni Eropa.
Neill Nugent melihat bahwa dengan dibentuknya berbagai treaty (pakta
atau persetujuan) antara negara – negara Eropa, menunjukan adanya proses
8 Kesepakatan ini disepakati di Belanda pada bulan Desember tahun 1991, di suatu kota
bernama Maastricht di ujung selatan negara tersebut yang berbatasan dengan Jerman,
Belgia dan Perancis. Oleh karena itu kesepakatan tersebut diberi nama kota itu.
Kesepakatan tersebut menjadi pengikat setelah diratifikasi oleh negara – negara anggota
pada tahun 1992.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
39
integrasi European Union (EU) yang semakin mendalam dan meluas. Single
European Act (SEA) menjadi awal terbentuknya berbagai treaty dengan segala
reformasinya tersebut, yang dilakukan sebagai proses revisi dalam rangka
“catching up” dengan segala evolusi didalam kehidupan dunia, dan
merealisasikan keinginan negara – negara anggota untuk mengembangkan EU.
Nugent menitik-beratkan penjelasannya pada dua aspek, yaitu proses
pembentukan dan reformasi treaty itu sendiri, serta karakter dari integrasi Eropa
(Neill Nugent, 2010: 87).
Dari aspek yang pertama, yakni proses pembentukan treaty itu sendiri, ada
dua langkah utama yang mempunyai dampak teknis terhadap reformasi treaty dan
integrasi dari EU, yaitu konferensi Antar – Pemerintah atau Intergorvemental
Conferences, dan proses ratifikasi treaty. Intergorvernmental Conferences (IGCs)
menjadi penting dalam proses reformasi treaty karena dilakukan oleh perwakilan
pemerintah dari setiap negara anggota dan membutuhkan persetujuan dari semua
perwakilan pemerintah tersebut, untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat
meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional EU (Neill Nugent, 2010: 87).
Berdasarkan subyek yang menjadi perwakilan untuk melakukan
perundingan dan permasalahan atau isu – isu yang menjadi agenda, ada empat
macam IGC yang dihadiri oleh national experts’, personal representatives of the
minister, atau perwakilan dari kementrian. Menteri luar negeri dari negara –
negara anggota EU, dan kepala pemerintahan setiap negara anggota. Berdasarkan
tingkatan tersebut, terlihat bahwa dalam pelaksanaan IGC, pemerintahan
memainkan peranan yang cukup dominan jika dibandingkan dengan peran
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
40
Commision dan European Parliamentary (EP), yang hanya dapat mempengaruhi
hasil dari implementasi kesepakatan, dan mempengaruhi melalui fungsi
konsultatif dan tekanan – tekanan (Neill Nugent, 2010: 88 - 89).
Namun integrasi ekonomi yang digadang mampu meningkatkan ekonomi
di Zona Eropa justru menenggelamkan negara – negara kejurang resesi dan krisis
utang. Salah satu penyebab terus memburuknya perekonomian negara – negara
Eropa adalah hilangnya kemampuan negara untuk menentukan kebijakan ekonomi
yang tepat dalam masa krisis sehingga negara – negara seperti Yunani terjerembab
dalam krisis ekonomi. Negara – negara yang bergabung dalam Zona Eropa
kehilangan kendali untuk menghadapi keadaan diluar perkiraan mereka.
Semestinya sebuah negara mampu melakukan pencegahan sebelum krisis
ekonomi muncul. Hal inilah yang kurang dari sebuah integrasi di Zona Eropa.9
Karena sifatnya yang intergorvermental membuat setiap upaya Uni Eropa
dalam menyelesaikan krisis yang terjadi harus melalu proses negosiasi negara –
negara anggota. Dalam hal ini negara – negara besar seperti Jerman, Perancis dan
Inggris mempunyai posisinya masing – masing. Bahkan Yunani sebagai negara
yang dalam kondisi kritis menunjukan sikap tidak patuhnya terhadap otoritas Uni
Eropa dengan memunculkan agenda referendum mengenai persetujuan menerima
dana talangan dari ESFS (Reuters, 2011).
9 Pendapat ini dikemukakan oleh oleh Paul Krugman, bergabungnya Yunani, Portugal,
dan Spanyol kedalam Zona Eropa justru memusnahkan kemampuan mereka dalam
menghadapi berbagai peristiwa diluar perkiraan. Semestinya disaat krisis ekonomi
muncul, negara harus mampu melancarkan reaksi yang diperlukan. Namun masalah ini
diabaikan begitu saja oleh perancang Euro. Pernyataan tersebut dikutip dari wawancara
Paul Krugman di Cambridge Judge Business Scholl July 2011 mengenai Krisis Zona
Eropa. (http://www.youtube.com/watch?v=TulOMsXazyY).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
41
Ketika sebuah negara memutuskan untuk bergabung dalam sebuah
institusi regional seperti Uni Eropa, hilangnya sebagian kedaulatan yang dimiliki
merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus dibayar dikarenakan adanya
proses integrasi dan hal itu menuntut sejumlah pergeseran loyalitas dan
kepentingan - kepentingan. Namun patut diperhatikan krisis di Zona Eropa
membawa preseden baru bahwa konsekuensi ini hanya berjalan pada negara –
negara yang mempunyai power lemah di dalam integrasi. Negara – negara yang
mempunyai power kuat seperti Jerman atau Prancis mengalami sebuah kondisi
yang berbeda. Hal ini terlihat dari pengaruh mereka dalam mengambil kebijakan –
kebijakan yang berimplikasi kawasan.
Walaupun pada kenyataannya kebijakan ini malah membawa Eropa ke
dalam resesi ekonomi dan memicu berbagai kerusuhan sosial di Eropa. Bahkan
kebijakan tersebut memantik komentar dari veteran finansial yakni George Soros
bahwasanya pemaksaan Jerman tentang masalah fiscal discipline dapat
menciptakan sebuah ketegangan yang tinggi diseluruh Eropa dan hal ini
menyebabkan adanya kemungkinan hancurnya Uni – Eropa. Selain itu Soros juga
mengatakan bahwa pilihan yang dimiliki Jerman adalah memimpin atau
meninggalkan Uni Eropa, namun jika dibandingkan dengan perilaku kebijakan
Jerman saat ini pilihan kedua lebih baik karena kebijakan yang diambil saat ini
akan memperpanjang depresi, konflik sosial dan politik dan hancurnya Euro
bahkan Uni – Eropa. Jika Jerman tidak sadar bahwa hanya kebaikan dan tanggung
jawab mereka yang hegemoni dapat menyelesaikan krisis yang terjadi maka lebih
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
42
baik meninggalkan negara – negara Uni – Eropa. Hal ini seperti yang dia nyatakan
dalam tulisannya “The tragedy of Europe”:
"Whether Germany decides to lead or leave, either alternative would
be better than to persist on the current course. The difficulty is in
convincing Germany that its current policies are leading to a
prolonged depression, political and social conflicts, and an eventual
breakup not only of the euro but also of the European Union. How to
persuade Germany to choose between either accepting the
responsibilities and liabilities that a benevolent hegemon should be
willing to incur or leaving the euro in the hands of debtor countries
that would be much better off on their own? That is the question I
shall try to answer” (Soros, 2012).
Proses integrasi Eropa pada akhirnya menuju pada suatu integrasi politik, yang
merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat dihindarkan sebagai tujuan akhir
dari masyarakat Eropa. Suatu integrasi politik membutuhkan adanya suatu
pergeseran loyalitas, harapan dan aktivitas politik dari negara – negara yang
berintegrasi kepada suatu pusat yang baru (Leon Linberg, 1971: 6). Di dalam
proses integrasi UE ini juga terkandung pengertian akomodatif dan adaptif,
dimana setiap negara anggota UE pada akhirnya akan melakukan suatu
penyesuaian – atau suatu adaptasi – pada setiap kebijakan – kebijakan Eropa,
meskipun kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan UE kadang – kadang
bertentangan dengan kepentingan nasional yang dipersepsikan suatu negara
anggota.
Namun dikala krisis ekonomi yang melanda, dimana tekanan – tekanan
dari dalam negeri dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit melanda rakyat negara
– negara anggota Uni Eropa semua teori – teori dan tujuan – tujuan mulia dari
integrasi Eropa seperti hanya sebuah omong kosong belaka. Sulitnya kebijakan –
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
43
kebijakan yang harus diambil dalam upaya mengatasi krisis yang menyerang
kawasan Eropa membuat kemapanan struktur Uni Eropa yang sudah melalui
berbagai perubahan dan tahapan integrasi menjadi tidak bekerja semestinya.
Muncul berbagai kontradiksi kepentingan nasional dalam mencapai keputusan
untuk kepentingan kawasan. Cerita sukses Uni Eropa menjadi sebuah kisah sukses
di masa lalu, banyak kalangan yang akhirnya meragukan bahwa Uni Eropa dapat
mengatasi krisis ini. Bahkan ada beberapa yang mempertanyakan akan
kemungkinan Uni Eropa akan bubar. First as a role model, then as a tragedy.
Why?!
2.2 Langkah-Langkah Darurat yang Diambil Uni Eropa
2.2.1 Pembentukan Institusi Keuangan Uni Eropa
Pada tanggal 9 Mei 2010, 27 anggota Uni Eropa menyetujui untuk
membentuk European Financial Stability System, sebuah instrumen legal untuk
menjaga stabilitas keuangan Eropa dengan menyediakan asistensi untuk negara –
negara zona Eropa yang mengalami kesulitan (Euroobserver, 2010). EFSF
mampu untuk mengeluarkan surat utang atau instrumen utang dipasar dengan
dukungan kantor manajemen utang Jerman untuk mendapatkan dana yang
dibutuhkan untuk memberi pinjaman negara – negara Zona Eropa yang sedang
mengalami masalah keuangan. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2011, Uni Eropa
membentuk European Financial Stability Mechanism (EFSM), sebuah program
pendanaan darurat yang tergantung terhadap dana yang didapatkan melalui pasar
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
44
finansial dan digaransi oleh European Commision menggunakan anggaran Uni
Eropa sebagai jaminan (Xinhuanet, 2010). Tabel dibawah ini menunjukan sebuah
ringkasan komposisi finansial yang telah dikeluarkan untuk program dana
talangan negara – negara anggota Uni Eropa sejak krisis finansial meledak pada
September 2008.
Tabel. 2.1
Program ini berjalan dibawah pengawasan komisi Eropa dan mempunyai tujuan
mengembalikan stabilitas finansial Eropa dengan cara memberikan pendampingan
10
http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf. EFSF. 3 Agustus 2012. Diakses
pada tanggal 19 Desember 2012. 11
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm.D
iakses pada tanggal 19 Desember 2012 12
http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf EFSF. 3 Agustus 2012. DIakses
pada tanggal 19 Desember 2012.
13
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/european_stabilisation_actions/greek
_loan_facility/index_en.htm Diakses pada tanggal 19 Desember 2012.
14
http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf EFSF. 3 Agustus 2012. DIakses
pada tanggal 19 Desember 2012.
15
http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf EFSF. 3 Agustus 2012. DIakses
pada tanggal 19 Desember 2012.
16
http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf EFSF. 3 Agustus 2012. DIakses
pada tanggal 19 Desember 2012.
EU
Member
Time
Span
IMF1011
(Billion€)
Bilateral12
(Billion
€)
GLF13
(Billion
€)
EFSM14
(Billion€
)
EFSF15
(Billion€)
ESM16
(Billion€)
Bail out in
total
(Billion€)
Cyprus Jan.2013-
Dec.2015 (Negotiates) - - - - (Negotiates
)
(Negotiates)
Greece Jan.2013-
Dec.2015 48.1 (20.1+
19.8+8.2)
- 52.9 - 144.6 - 245.6
Ireland Nov.2010-Dec.2013
22.5 4.8 - 22.5 17.7 - 67.5
Portugal May 2011-
May 2014 26 - - 26 26 - 78
Spain I July 2012-Dec.2013
- - - - - 41.4 out of
100
41.4 out of
100
Spain II Perhaps in
2013 (negotiates) - - - - (Negotiates) (negotiates)
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
45
keuangan kepada negara – negara anggota yang sedang dalam kesulitan. Pada
perkembangannya kedua instrumen Uni Eropa sebagai respon terhadap krisis yang
mengancam kawasan ini akhirnya digantikan oleh European Stability Mechanism
(ESM)17
. Semua Instrumen diatas merupakan hasil dari komitmen Uni Eropa
sebagai sebuah Intitusi regional yang telah mengalami berbagai tahapan integrasi.
Jika melihat pada tabel 2.1 di atas sebenarnya terdapat tindakan – tindakan yang
dilakukan dalam upaya menyelamatkan negara – negara yang terancam gagal
membayar jatuh tempo surat utangnya oleh Uni Eropa sebagai institusi regional.
Hal ini dimungkinkan dikarenakan telah terjadinya tahapan – tahapan integrasi
seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Namun semua upaya darurat Uni
Eropa ini tetap tidak mampu menyelamatkan dan memulihkan negara – negara di
Zona Eropa dari ancaman budget deficit dan public debt.
17
Komitmen ini dicetuskan dalam poin ke-13 dari “STATEMENT BY THE EURO AREA
HEADS OF STATE OR GOVERNMENT” pada tanggal 9 December 2011 dalam agenda
memperkuat arsitektur keuangan Uni Eropa dikarenakan setelah 18 bulan upaya Uni
Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi tetap tidak dapat meredakan tekanan
dari pasar pada. Untuk lebih lengkap mengenai perjanjian ini dapat dilihat di
http://consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-
releases/newsroomrelated?bid=76&grp=20199&lang=en&cmsId=339 Diakses pada
tanggal 8 Januari 2013
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
46
Tabel 2.2
2.2.2 Fiscal Compact
Beberapa ahli telah menyatakan akan adanya urgensi untuk menerapkan
sebuah kesatuan fiskal di negara – negara Uni Eropa seperti yang dinyatakan oleh
Hammilton dan Munchau “Much greater fiscal union, at least in the eurozone, is
seen by some as either the natural next step in European integration or as a
necessary solution to the 2010 European sovereign debt crisis” (Hammilton,
2010; Munchau, 2010). Karena jika dikombinasikan dengan EMU maka
penyatuan fiskal akan membawa Uni Eropa menyempurnakan tahapan integrasi
Eropa yakni integrasi ekonomi total (total economic integration).
Secara fundamental, negara-negara pengguna mata uang euro memang
mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa. Namun mengenai pengeluaran
dan dana belanja, setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
47
Perbedaan inilah yang membuat beberapa negara gagal menjaga keseimbangan
neraca hingga bangkrut, seperti apa yang dialami Yunani. Oleh karena itu,
delegasi Eropa harus mampu membentuk aturan fiskal yang bersifat baku dan
mengikat semua negara. Di dalamnya termasuk penetapan batas atas dan bawah
dari level hutang pemerintah, berikut sanksi bagi mereka yang melanggarnya.
Jerman dan Perancis berusaha keras mencari solusi menangani krisis Euro.
Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan pembentukan kesatuan fiskal Eropa,
dan mengatakan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan krisis utang Zona Euro
selain segera membentuk Fiscal Union (Guardian, 2011). Merkel telah mencoba
membujuk Uni Eropa dan mitra Zona Euro untuk menegosiasikan perubahan
perjanjian Uni Eropa guna menegakkan disiplin anggaran dan kontrol utang di
Zona Euro.
"Now, this is exactly what's on the agenda. We're almost there. Of
course, there are difficulties to be overcome. But the necessity of
such action is widely recognised. We're not just talking about a
fiscal union but starting to create one. I believe you can't
overestimate the importance of this step." (Merkel, 2011)
Akhirnya pada bulan Maret 2011 sebuah resolusi untuk memperkuat Stability
growth pact (SGP)18
dikeluarkan, dengan tujuan memperkuat peraturan dengan
membentuk sebuah prosedur otomatis untuk memberikan hukuman kepada negara
– negara anggota yang melanggar peraturan mengenai batasan defisit 3% dan 60%
utang terhadap GDP. Selanjutnya pada akhir tahun 2011 Jerman, Perancis dan
18
SGP merupakan perjanjian yang di cetuskan pada tahun 1997 mengenai pengawasan
kondisi anggaran negara – negara anggota Uni Eropa dan pengawasan implementasi
kebijakan ekonomi dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan kawasan. Pernyataan
resmi tentang persetujuan perjanjian SGP dapat dilihat di http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R1466:20111213:EN:PD
F diakses tanggal 9 Januari 2013
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
48
beberapa negara – negara anggota Uni Eropa lainnya bergerak lebih jauh dan
menyerukan pembentukan sebuah Fiscal Union diseluruh zona Eropa dengan
peraturan fiscal yang ketat dengan hukuman yang secara yang bersifat otomatis
dan tercantum dalam perjanjian Uni Eropa (Guardian, 2011). Pada tanggal 9
Desember 2011 pada pertemuan European Council, 17 anggota zona Eropa dan 6
negara yang tertarik untuk bergabung menyetujui sebuah perjanjian
intergorvemental untuk menetapkan batasan yang ketat berkaitan dengan
pengeluaran dan utang – piutang pemerintah, dengan hukuman untuk negara yang
melanggarnya (Europeancouncil, 2011).
Poin ini dinilai sangat membantu kondisi fiskal negara-negara Uni Eropa
dalam jangka panjang, sesuai dengan logika Kanselir Jerman Angela Merkel yang
sebelum pertemuan berlangsung berkali-kali menekankan bahwa diperlukan
pengendalian anggaran masing-masing pemerintah secara lebih ketat dengan
pemberlakuan sanksi otomatis apabila terjadi pelanggaran batas defisit yang saat
ini berada di 3% dari GDP. Disini pemberlakuan sanksi otomatis akan terjadi
terhadap negara pelanggar dengan syarat bahwa pemberlakuan sanksi ini
disepakati oleh mayoritas anggota lainnya. (Kompas, 2011)
Sebenarnya para pemimpin Uni Eropa merencanakan perubahan dalam
perjanjian Uni Eropa yang sudah ada, namun rencana ini ditentang oleh Perdana
Menteri Inggris David Cameroon yang meminta Inggris tidak disertakan dalam
regulasi keuangan masa depan yang akan ditetapkan oleh Uni Eropa. Perdana
Menteri Inggris David Cameron beralasan masih meragukan status hukum
penggunaan institusi Uni Eropa untuk menegakan perjanjian fiskal tersebut.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
49
Sementara Ceko, menurut Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, menolak karena
alasan konstitusi. (Kontan, 2012)
Seperti diketahui, Jerman menggagas ide pengetatan anggaran belanja
negara-negara Uni Eropa untuk mengurangi defisit. Ide ini dituangkan dengan
membuat pakta fiskal yang harus diratifikasi oleh negara-negara Eropa. Keinginan
Jerman ini lantaran negara tersebut sebagai kreditur terbesar bagi anggota Eropa
yang sedang terpuruk dalam krisis utang. Selama ini, Jerman menilai, negara-
negara tersebut tidak disiplin dalam membelanjakan anggaran. Dalam pakta fiskal
ini, Mahkamah Eropa bisa mengawasi dan menghukum negara yang tidak disiplin
dalam belanja anggaran. Rencananya, perjanjian ini akan diteken pada Maret
mendatang. Tabel dibawah ini menunjukan hasil ratifikasi mengenai Fiscal
Compact di negara – negara anggota Uni Eropa (hanya dipilih beberapa negara
hanya untuk menunjukan bahwa proses kebijakan ini melibatkan persetujuan dari
pemerintah nasional negara – negara anggota Uni Eropa).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
50
Tabel. 2.2
Signatory Majority
needed1920
AB Deposited
21 Implementation of
law22
Austria 50% 145 73 0 30 Juli 2012
Ordinary Granted
Belgium T.B.D - - - - No
Bulgaria T.B.D - - - - No
France 50% 784 102 29 26 November
2012
Ordinary
Granted
Germany 66,7% 556 111 10 27 September
2012
Constitutional
Granted
Greece 50% 194 59 0 No
Ireland 50% 60,3
%
39,
7
%
N/A 14 Desember
2012 Ordinary
Granted
Spain 50% 549 23 2 27 September
2012
Constitutional
Granted
Netherlands 50% - - - -
No
Italy 50% 584 89 86 14 September
2012
Constitutional
Granted
Sumber : Di olah dari berbagai sumber.
19
"Ratification requirements and present situation in the member states: Article 136
TFEU, ESM, Fiscal Stability Treaty (Nov.2012)" (PDF). Parlemen Eropa (Policy
Department). 22 November 2012. Diakses pada tanggal 27 Desember 2012. 20
"Table on the ratification process of amendment of art. 136 TFEU, ESM Treaty and
Fiscal Compact" (PDF). Parlemen Eropa. 7 December 2012. Diakses pada tanggal 27
Desember 2012. 21
"Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary
Union".consilium.europa.eu. Council of the European Union. Di akses 14 Agustus 2012. 22
OECD (2012), Restoring Public Finances, 2012 Update, OECD Publishing. doi:
10.1787/9789264179455-en. Di akses pada tanggal 27 Desember 2012
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
51
Pada tabel dibawah ini menyediakan sebuah ringkasan kondisi negara – negara di
zona Eropa, kolom yang diwarnai merah menandakan bahwa negara tersebut tidak
memenuhi kriteria perjanjian Fiscal Compact yang ditetapkan oleh Uni Eropa.
Tabel. 2.2
Jika melihat dari data yang disediakan di tabel diatas, hampir seluruh negara –
negara di Zona Eropa tidak memenuhi persyaratan dari perjanjian Fiskal yang
hingga kini sedang dalam proses ratifikasi oleh negara – negara anggota Uni
Eropa. Bahkan Jerman dan Perancis pun tidak memenuhi persyaratan. Melihat
kondisi seperti ini perbedaan pendapat dalam merespon kebijakan Uni Eropa
tentunya tidak dapat dihindari, karena proses pembentukan perjanjian itu sendiri
merupakan hasil dari persetujuan seluruh negara – negara anggota dan Uni Eropa
harus mencapai sebuah consensus agar perjanjian ini dapat dilaksanakan.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
52
BAB III
DARI KRISIS EKONOMI MENUJU KRISIS POLITIK
Sejauh ini kebijakan – kebijakan yang di ambil oleh Uni Eropa dalam
mengatasi krisis tidak memperlihatkan hasil yang signifikan dan tidak ada rencana
yang jelas untuk mengatasi krisis tersebut, satu demi satu negara terpuruk ke
dalam resesi atau bahkan depresi. Seperti yang telah dinyatakan oleh peneliti
diawal penelitian ini bahwa Krisis ekonomi negara-negara di Uni Eropa tidak
dapat diselesaikan ditengah kondisi integrasi ekonominya yang terus meningkat
disebabkan oleh benturan kepentingan nasional diantara negara-negara utama di
Uni Eropa seperti Jerman, Prancis dan Inggris yang mendorong pandangan
berbasis sovereignty yang dipicu oleh menguatnya sentimen nasional dan
meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik sehingga makin sulit menyatukan
posisi dalam menghadapi krisis secara regional. Pada Bab III ini pembahasan
akan berfokus pada meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik dan benturan
kepentingan nasional negara – negara utama di Uni Eropa.
3.1 Dari krisis ekonomi menuju krisis Politik
Sejak pertama kali munculnya gagasan mata uang bersama “a common
currency”, para ahli ekonomi terkenal seperti Milton Friedman (2001) dan Martin
Feldstein (2011) telah menyerukan akan berakhirnya Euro sebagai mata uang
tunggal, peringatan ini berdasarkan pendapat bahwa Euro bukan merupakan
“optimal currency area”. Mata uang tunggal ini akan jatuh pada waktunya.
Beberapa faktor dihadirkan sebagai dasar termasuk pasar tenaga kerja yang terlalu
kaku, kurangnya mekanisme redistribusi dan kuatnya identitas nasional dari
negara – negara anggota pengguna mata uang Euro. Pada sisi lainnya, para
penggagas teori – teori integrasi ekonomi kawasan, seperti Robert Mundell
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
53
(1961)23
sebagai pioneer dari gagasan mata uang tunggal ini, sangat percaya akan
masa depan pembentukan mata uang Euro. Mundell berargumen bahwa dengan
adanya pergerakan barang dan modal secara bebas suatu saat akan menyatukan
politik Eropa dan zona Eropa akan berevolusi menjadi sebuah kawasan dengan
mata uang tunggal yang natural.
Jika melihat fenomena kekinian dimana Uni Eropa sekarang menghadapi
krisis terparahnya didalam sejarah, para penggagas teori – teori integrasi Eropa
harus menganggap diri mereka seorang utopis melihat hasil dari buah pikirannya
telah secara brutal menghancurkan ekonomi negara – negara pengguna mata uang
Euro dan mengakui bahwa krisis yang terjadi merupakan sebuah penegasan akan
superioritas politik diatas ekonomi. Mereka telah meremehkan ‘political will’
yang sejak awal menjadi pendorong terbentuknya mata uang tunggal dengan
logika bahwa Integrasi ekonomi akan merembet pada sebuah integrasi politik.
Integrasi ekonomi hanya akan berkontribusi pada integrasi politik jika
integrasi ekonomi tersebut sukses dan memberikan keuntungan keseluruh anggota
– anggota integrasi. Namun jika yang terjadi sebaliknya maka integrasi tersebut
hanya menimbulkan krisis politik yang menurut Milton Friedman (2011) di
karenakan berbagai pemerintahan nasional yang berbeda menjadi subjek dari
tekanan politik yang berbeda – beda dan akhirnya menciptakan sebuah konflik
politik. Sekarang, Integrasi ekonomi yang mereka serukan itu di ibaratkan sebuah
kendaraan penghancur yang menggilas negara – negara anggotanya. Kenyataan
23
Dinyatakan oleh ahli ekonomi Mundell pada tahun 1961, dalam teori “optimal currency
area” yang melihat kemungkinan suatu kawasan dapat memaksimalkan efisiensi
ekonomi dengan menggunakan mata uang yang sama.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
54
ini menegaskan pandangan para ahli ekonomi yang sejak awal telah skeptis
mengenai Integrasi Eropa.
The euro should now be recognized as an experiment that failed.
This failure, which has come after just over a dozen years since the
euro was introduced, in 1999, was not an accident or the result of
bureaucratic mismanagement but rather the inevitable consequence
of imposing a single currency on a very heterogeneous group of
countries. The adverse economic consequences of the euro include
the sovereign debt crises in several European countries, the fragile
condition of major European banks, high levels of unemployment
across the eurozone, and the large trade deficits that now plague
most eurozone countries.
The political goal of creating a harmonious Europe has also failed.
France and Germany have dictated painful austerity measures in
Greece and Italy as a condition of their financial help, and Paris
and Berlin have clashed over the role of the European Central Bank
and over how the burden of financial assistance will be shared
(Feldstein, 2011).
Sejauh ini telah banyak sekali mekanisme solutif berhasil dilakukan, namun gagal
mencapai sasaran penyelesaian dan justru menyisakan banyak ‘tugas rumah’ bagi
Uni Eropa (Dapat dilihat di Bab sebelumnya). Dampak pertama krisis Eropa
langsung dirasakan oleh negara zona euro, karena bagi mereka krisis ini
memunculkan instabilitas sistem moneter negara, mengingat kebijakan kawasan
zona euro berdampak langsung pada landscape domestik negara anggota (Budi
Winarno, 2011: 98). Karena keputusan dan ketentuan yang diambil ditataran
regional harus diimplementasikan oleh pemerintah – pemerintah nasional anggota
Uni Eropa, terutama negara – negara yang berada dalam posisi terlilit utang dan
mengharapkan dana talangan dari Uni Eropa (Yunani, Italia, Spanyol, Irlandia dan
Portugal).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
55
Kedua, melemahnya angka pendapatan negara, kembali, dikarenakan
berkurangnya intensitas aktivitas ekonomi antar negara dan instabilitas moneter,
dan dampak ini akan lebih dirasakan oleh para negara zona euro yang merupakan
anggota Uni Eropa. Ketiga, adalah munculnya kewajiban penghematan besar,
seperti pemotongan berbagai macam tunjangan kesejahteraan. Sebagai catatan
perlu diketahui bahwa konsep Welfare State yang yang dipopulerkan negara
Eropa menjanjikan begitu melimpahnya jaminan sosial yang mahal, akhirnya
justru memanjakan banyak masyarakat Eropa dengan segala kemudahan, sehingga
ketika ada satu ide penghematan (austerity) ditawarkan, masyarakat menjadi
reaktif untuk menolak.
Reaksi masyarakat ini menunjukan menguatnya sentimen nasional
terhadap kebijakan – kebijakan Uni Eropa, hal ini terlihat dari banyak demo yang
terjadi akibat cetusan gagasan penghematan. Bahkan tidak sedikit para analis yang
konsen terhadap isu ini menyatakan bahwa konsep welfare state ini turut ambil
bagian dalam munculnya krisis yang meluas24
, Tekanan dari dalam negeri dan Uni
Eropa membuat para pemimpin negara di zona Eropa mengalami pilihan – pilihan
politis yang sulit untuk menyelamatkan negara mereka masing – masing dari
himpitan krisis ekonomi yang mengancam. Sehingga akhirnya memakan korban
politik dengan mundurnya Perdana Menteri Yunani George Papanderou dan
perdana menteri Italia Silvio Berlusconi.
“This is clearly the return of politics,” said Jean Pisani-Ferry,
director of Bruegel, an economic research institution in Brussels.
24
Opini ini disampaikan salah satunya oleh Bpk. Wijayanto, Managing Director
Paramadina Public Policy Institute
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
56
“The management of all this by the Europeans has been fairly
technocratic. But now we see the gamble of a politician, which
creates uncertainty again, but in a different form. But it was bound
to come at some point.” (nytimes, 2011)
Kejadian ini seperti memberi pesan keseluruh negara – negara zona Eropa dan
bahkan dunia bahwa krisis ekonomi ini telah memunculkan krisis politik, ketika
krisis politik terjadi permasalahan sudah melampui dimensi ekonomi semata
namun sudah merembet ke dimensi politik dan hal ini berkaitan dengan masalah
kedaulatan dan kepentingan nasional.! Faktor mayor dan minor, semuanya
berkolaborasi menciptakan suatu krisis yang seakan mustahil diselesaikan dalam
waktu yang singkat. Seperti yang dinyatakan oleh Joschkha Fischer (2012) bahwa
‘Indeed, Europe’s crisis only seems to be economic or financial in nature; in
reality, it is political to the core, for it has revealed that Europe lacks two things:
a political framework – that is, more statehood – for its monetary union, and the
vision and leadership to create it’25
. Lebih lanjut Fischer menyatakan bahwa
krisis politik ini akan memberikan sebuah momentum terhadap menguatnya
sentimen nasional yang sempit. Maka di dalam Bab III ini akan membahas
mengenai krisis politik yang terjadi di negara – negara anggota zona Eropa
kemudian menunjukan perbedaan pandangan mengenai penyelesaian krisis
ekonomi yang terjadi.
25
Didalam artikel berjudul ‘Europe’s new year irresolution’ Fischer (2012)
menyatakan bahwa meskipun aktor – aktor penting Uni Eropa telah menyatakan
bahwa mereka telah bersatu dalam mengatasi krisis ini namun pada kenyataannya
pandangan sempit berbasis nasional telah mendapatkan momentumnya untuk
bangkit kembali. Untuk lebih jauh mengenai pembahasan ini dapat di baca di
http://www.projectsyndicate.org/commentary/europe-s-worsening-crisis-in-2013-
by-joschka-fischer diakses pada tanggal 6 Januari 2013.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
57
3.2 Krisis Politik : Jatuhnya George Papanderou dan Silvio Berlosconi
Seperti yang telah dibahas pada pembukaan bab ini, krisis ekonomi di Uni
Eropa ini telah merembet menjadi krisis yang berdimensi politik. Tekanan dari
dalam negeri dan regional akhirnya memakan korban politik dengan mundurnya
perdana menteri Yunani George Papanderou dan perdana menteri Italia Silvio
Berlusconi. Oleh karena itu maka di sub-bab berikut ini peneliti akan coba
menyajikan sebuah fakta dan data bagaimana kronologi hingga jatuhnya kedua
pemimpin negara zona Eropa tersebut, dengan tujuan menunjukan bahwa krisis
ekonomi yang terjadi bukanlah ancaman satu – satunya yang menghantui Eropa.
Krisis politik menambah rumit dimensi krisis yang terjadi karena semakin
memperuncing perbedaan kepentingan didalam penyelesaian krisis. Di mulai dari
kisah tragis George Papanderou.
Perdana Menteri Yunani, George Papandreou dituntut untuk mundur dari
jabatannya oleh kelompok oposisi. Permintaan kelompok oposisi dari barisan
kanan tengah ini muncul setelah sebelumnya Papandreou membatalkan rencana
kontroversialnya melakukan referendum soal apakah negara itu ingin ikut terus
bergabung dengan Zona Ekonomi Eropa (Liputan6, 2011). Namun sikapnya itu
ternyata belum mengakhiri krisis politik dan ekonomi di Yunani, kelompok
oposisi menyambut niatnya itu dengan permintaan kepada Papandreou untuk
mundur dari jabatannya. Permasalahan yang dihadapi Papanderou adalah
persyaratan yang dituntut oleh Uni Eropa kepada Yunani agar dapat menerima
bail out tersebut mengharuskan Yunani menjalankan program penghematan yang
merupakan bagian dari program Austerity yang didukung oleh Angela Merkel.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
58
Berikut ini kronologi krisis Yunani dan indikator-indikator perekonomian Yunani
sebelum dan saat sedang terkena krisis ekonomi;
Rasio utang terhadap PDB Yunani terakhir dilaporkan berada pada level
142,80%. Dari tahun 1980-2010, rata-rata rasio utang Yunani terhadap PDB
adalah 81,62%. Rekor tertinggi dalam sejarah Yunani mencapai 142,80% pada
bulan Desember 2010 dan rekor terendah 22,60% pada bulan Desember 1980 dan
pada 2012 rasio utang menjadi 170,6% (Tradingeconomics, 2012). Umumnya,
rasio utang terhadap PDB digunakan oleh investor sebagai persentase untuk
mengukur kemampuan Yunani melakukan pembayaran utangnya di masa yang
akan datang, sehingga mempengaruhi besarnya pinjaman Yunani dan hasil
obligasi pemerintah. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan rasio utang
Yunani terhadap PDB-nya dari tahun 2006-2012 dalam persen (%) :
Grafik 3.1 Grafik Rasio Utang Yunani Terhadap PDB (2006-
2012)
Sumber: www.tradingeconomics.com/eurostat di akses pada tanggal 7 Januari 2013
Selain utang negaranya yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Yunani juga relatif
rendah dimana pada tahun 2006 sebelum krisis hanya sekitar 5,2%, walaupun
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
59
angka tersebut merupakan angka tertinggi di zona euro sebagai hasil dari
membanjirnya modal asing ke negara tersebut. Kemudia menurun pada tahun
2007 menjadi 4,3 %, apalagi setelah diterpa krisis ekonomi yang berkepanjangan
bisa dipastikan pertumbuhan ekonominya kurang dari angka tersebut dan akhirnya
pada 2011 mencapai -5% (Lihat tabel). Sebagai akibatnya, pemerintah Yunani
akan memecat 15 ribu pegawai negerinya dan memotong upah minimum hingga
20% dari 751 euro menjadi 600 euro yang tentunya akan semakin berakibat buruk
pada tingkat pengangguran di Yunani yang telah mencapai 21%. Berikut ini
adalah tabel yang menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi Yunani dari tahun
2006-2012 ;
Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Yunani (2006-2012)
No Tahun Persentase
1 2006 5,2%
2 2007 4,3%
3 2008 1,0%
4 2009 -2,0%
5 2010 -4,5%
6 2011 -5,0%
7 2012 -2,0%*
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
60
Sumber: Diolah sendiri berdasarkan keperluan dari KRISIS KEUANGAN EROPA
: Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia. http://www.bappenas.go.id/get-
file-server/node/11702/, diakses tanggal 5 November 2012
Sedangkan Pada Januari 2012, tingkat pengangguran di Yunani terakhir
dilaporkan berada di angka 21,8%. Dari tahun 1983-2010, tingkat rata-rata
pengangguran Yunani sebanyak 9,43%. Dalam sejarah Yunani, angka tertinggi
mencapai angka 21,8% pada Januari 2012 dan rekor terrendah 6,30 % pada bulan
April 1990. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan tingkat pengangguran di
Yunani dari tahun 2006-awal 2012 dalam persen (%);
Grafik 3.2 Grafik Tingkat Pengangguran Yunani (Jan.2006-Jan.2012)
Sumber: www.tradingeconomics.com/hellenic-statistical-authority diakses pada 15
November 2012
Melihat kondisi Yunani yang betul-betul di ambang kehancuran, Uni Eropa
menegaskan jika Yunani tidak meloloskan penghematan baru, maka negara itu
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
61
akan bangkrut. Yunani harus berhasil menghemat hingga $ 432 juta pada akhir
bulan jika ingin mendapatkan bantuan dana dari Uni Eropa sebesar €130 miliar
(Fajar, 2012). Pada tanggal 2 Mei 2010, Uni Eropa dan IMF akhirnya menyetujui
paket pinjaman sebesar €110 miliar untuk Yunani (Seputarforex, 2012).
Ketika memberikan pinjaman, Uni Eropa dan IMF mengajukan beberapa
syarat penghematan anggaran (austerity) kepada pemerintah Yunani. Di
antaranya pemotongan tunjangan bagi PNS dan pensiunan, peningkatan pajak
PPn hingga 23%, peningkatan cukai pada barang-barang mewah, bensin, rokok,
dan minuman beralkohol, hingga perusahaan BUMN harus dikurangi dari 6.000
menjadi 2.000 perusahaan.
Tentu saja kebijakan ini sangat sulit untuk diterapkan. Ketika pemerintah
Yunani mengumumkan kebijakan penghematan anggaran, rakyat Yunani
langsung menggelar unjuk rasa besar-besaran di Athena untuk menolak kebijakan
tersebut. Itulah sebabnya lembaga pemeringkat utang terkemuka, Moody’s, masih
menetapkan rating utang Yunani pada salah satu level terendah (Theofilus, 2011).
Berikut ini adalah kronologi perjalanan perekonomian Yunani sejak bergabung ke
dalam Uni Eropa sampai terkena krisis ekonomi seperti saat ini;
Tabel 3.2
Kronologi Perjalanan Perekonomian Yunani (Okt.2009-Mar.2010)
Waktu Perihal
Oktober 2009 Partai PASOK memenangkan pemilu sehingga
George Papendrou berhak menjabat sebagai
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
62
perdana menteri. Pada tahun ini, ekonomi sudah
berkontraksi 0,3% dan beban utang nasional
melambung sampai 262 miliar euro (dari 168 miliar
euro pada tahun 2004). Pemerintah memperkirakan
defisit sangat tinggi, di atas 6%
Desember 2009 Rating kredit Yunani dipangkas oleh lembaga
pemeringkat Fitch akibat beban utang yang
membengkak dan dikhawatirkan mengalami default
dari A- ke BBB+. Hal serupa dilakukan oleh S&P
beberapa pekan berselang. Inilah untuk kali
pertama Yunani kehilangan status A- dan memicu
kegundahan di pasar saham dunia. PM George
Papendrou langsung mengumumkan program
pemotongan belanja publik. Bentrokan pecah di
Athena memperingati satu tahun tewasnya seorang
remaja yang ditembak oleh polisi.
Januari – Februari 2010 Pemerintah mengumumkan putaran kedua langkah-
langkah penghematan yang lebih sulit yaitu
pemotongan gaji sektor publik dan peningkatan
harga bahan bakar. Aksi mogok umum dan protes
terus terjadi sebagai aksi protes terhadap kebijakan
pemerintah
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
63
Maret 2010 PM George Papendrou mengumumkan kali ketiga
kenaikan pajak dan pemotongan belanja senilai $
6,5 miliar untuk mengikis defisit dan melunasi
utang dan mengibaratkan krisis anggaran seperti
“situasi perang”
Sumber: Diolah berdasarkan keperluan dari BBC News-Greece Timeline.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1014812.stm, diakses tanggal 10 November
2012 dan Inilah Kronologis Kisis Yunani dari
http://www.monexnews.com/market-outlook/inilah-kronologi-krisis yunani.htm,
diakses tanggal 11 November 2012
Di bawah kepemimpinannya sebagai perdana menteri yang baru, George
Papendrou langsung memotong dana dan gaji publik, menaikkan pajak sebagai
langkah penghematan atas tingginya beban utang, kontraksi ekonomi, dan
besarnya defisit. Tidak cukup satu tahun setelah terpilih, Papendrou telah
melakukan tiga kali langkah penghematan. Ironisnya, setiap langkah penghematan
ini selalu direspon oleh warganya dengan aksi protes besar-besaran. Tingginya
tingkat pengangguran dan pemotongan gaji publik dan naeknya pajak membuat
rakyat Yunani sangat reaktif terhadap kebijakan – kebijakan pemerintahannya
yang merupakan implementasi dari kebijakan Uni Eropa.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
64
Tabel 3.3
Kronologi Perjalanan Perekonomian Yunani (April 2010-Okt.2010)
Waktu Perihal
April - Mei 2010 Papendrou berpaling ke Uni Eropa dan IMF
untuk mendapatkan dana segar. Ketakutan
kemungkinan default, dengan cepat Yunani
menyetujui syarat paket penyelamatan (bailout)
senilai 110 miliar euro bagi negaranya untuk
menutupi kewajiban pinjaman sampai tahun
2013. Sebagai prasyarat dari bailout, PM
Papendrou mengumumkan langkah-langkah
penghematan yang lebih ketat lagi. Serikat buruh
melakukan aksi mogok umum sebagai bentuk
protes atas kebijakan pemerintah menyetujui
bailout.
Aksi demonstrasi 48 jam mewarnai jalan-jalan
Yunani. Beberapa bank dibakar yang
mengakibatkan tiga orang tewas
29 September 2010 Ribuan orang turun ke jalan Athena, menentang
pemangkasan anggaran. Aksi serupa juga terjadi
di Portugal dan Irlandia.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
65
Oktober 2010 Pemerintah mengumumkan langkah-langkah
penghematan anggaran baru di tahun 2011 yang
lebih keras lagi seperti membuat pajak baru yang
lebih tinggi dari PPn.
Sumber: Diolah berdasarkan keperluan dari BBC News-Greece Timeline.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1014812.stm, diakses tanggal 10 Oktober 2012
dan Inilah Kronologis Kisis Yunani dari http://www.monexnews.com/market-
outlook/inilah-kronologi-krisis yunani.htm, diakses tanggal 11 November 2012
Ancaman default (gagal bayar utang) atas tingginya utang negara membuat
pemerintah Yunani lewat perdana menterinya meminta bantuan kepada Uni Eropa
dan IMF. Kedua badan ini bersedia memberikan bantuan dana talangan (bailout)
kepada Yunani sebanyak 110 miliar euro dengan jangka waktu 3 tahun. Sebagai
timbal baliknya, Yunani diwajibkan untuk melakukan penghematan yang lebih
ketat lagi sebagai prasyarat mendapatkan bailout. Prasyarat ini direspon
Papendrou dengan mengumumkan penghematan anggaran baru yang lebih keras
lagi di tahun 2011 dengan jalan membuat pajak baru yang lebih tinggi dari PPn.
Hal ini tentu tidak diterima rakyatnya. Untuk itu, rencana tersebut langsung
ditentang oleh rakyatnya lewat demonstrasi selama 48 jam yang sampai
menimbulkan 3 korban jiwa.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
66
Tabel 3.4
Kronologi Perjalanan Perekonomian Yunani (Feb.2011-Juni 2011)
Waktu Perihal
Februari 2011 Uni Eropa dan IMF mengatakan tindakan yang
dilakukan Yunani sejauh ini belum cukup
sehingga harus mempercepat reformasi supaya
keuangan negaranya kembali pulih
17 April 2011 Bunga obligasi Yunani melonjak lagi di tengah
kecemasan bahwa program efisiensi tidak akan
berhasil. Negara ini sekarang berada dalam titik
resesi sehingga warga kembali turun ke jalan
15 Juni 2011 Aksi kekerasan kembali terjadi di Athena saat
Papendrou berupaya mengkampanyekan
pemangkasan baru 28 miliar euro selama 4 tahun
19 Juni 2011
Yunani membutuhkan bailout baru 110 miliar
untuk menghindari default. Permintaan itu tidak
dikabulkan pihak Jerman, yang justru meminta
kreditur menerima kerugian dari aset obligasi
Yunani. Sikap pemimpin euro masih terpecah
soal gagasan Jerman
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
67
Sumber: Diolah berdasarkan keperluan dari BBC News-Greece Timeline.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1014812.stm, diakses tanggal 10 Oktober 2012
dan Inilah Kronologis Kisis Yunani dari http://www.monexnews.com/market-
outlook/inilah-kronologi-krisis yunani.htm, diakses tanggal 11 November 2012
Meskipun langkah penghematan yang telah dilakukan oleh Yunani selama
ini dirasakan sudah sangat ketat, namun menurut Uni Eropa dan IMF hal itu
belum cukup. Yunani harus menambah program-program penghematannya. Di
tengah kekacauan ekonomi dan potensi default, Yunani kembali meminta bailout
kepada Uni Eropa namun kali ini pemberiannya tidak semulus sebelumnya karena
pihak Jerman menolak pencairan itu.
Tabel 3.4
Kronologi Perjalanan Perekonomian Yunani (Juni 2011-Sept.2011)
Waktu Perihal
21 Juni 2011 IMF menyerukan agar pemimpin Eropa bekerjasama
dalam bertindak supaya bencana utang bisa ditangkal.
Negara lain bisa tertular krisis jika tidak aktif
berpartisipasi dalam program pemulihan.
22 Juni 2011 George Papendrou selamat dari mosi tidak percaya
parlemen. Ia meraih 155 dukungan berbanding 143
penolakan. Hal ini disambut baik oleh Komisi Eropa.
29 Juni 2011 Parlemen merestui niat pemerintah memangkas pajak
baru dan anggaran belanja senilai 28 miliar euro.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
68
Aksi demonstrasi kembali merebak.
22 Juli 2011 Uni Eropa menyatakan kesiapannya memberikan
bailout 109 miliar euro, dengan ketentuan bahwa
investor swasta harus menerima pemangkasan nilai
obligasi sampai 20%
September 2011 Yunani mengumumkan pungutan pajak baru sebagai
syarat untuk mendapatkan bailout selanjutnya. Baik
pihak pemerintah maupun parlemen juga harus
menerima pemangkasan nilai gaji sebagai bagian dari
rencana efisiensi.
Lembaga pemeringkat utang, Moody memangkas
peringkat delapan bank Yunani karena kekhawatiran
atas kemampuan Yunani untuk membayar kembali
utangnya
Sumber: Diolah berdasarkan keperluan dari BBC News-Greece Timeline.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1014812.stm, diakses tanggal 15 November
2012 dan Inilah Kronologis Kisis Yunani dari
http://www.monexnews.com/market-outlook/inilah-kronologi-krisis yunani.htm,
diakses tanggal 19 November 2012
Di tengah situasi yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah Yunani masih tetap
mengharapkan bantuan dari Uni Eropa dan IMF. Dan kali ini, Uni Eropa kembali
menyatakan kesiapannya dalam memberikan bailout kepada Yunani sebanyak 109
miliar euro dengan syarat investor swasta harus menerima pemangkasan nilai
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
69
obligasi sampai 20%. Langkah tersebut disambut oleh Yunani dengan melakukan
pungutan pajak baru sebagai syarat untuk mendapatkan bailout. Pihak pemerintah
maupun parlemen juga harus menerima pemangkasan nilai gaji sebagai bagian
dari rencana efisiensi. Melihat besarnya risiko yang akan ditimbulkan oleh krisis
ekonomi Yunani terhadap negara lain, IMF menyerukan agar pemimpin Eropa,
dalam hal ini pemimpin setiap negara di Benua Eropa khususnya negara zona euro
turut berperan aktif bekerjasama dalam bertindak supaya bencana utang bisa
diminimalisir.
Tabel 3.5
Kronologi Perjalanan Perekonomian Yunani (Okt. 2011-Nov. 2011)
Waktu Perihal
27 Oktober 2011 Pemerintah Eropa menambah kapasitas dana bailout
menjadi sekitar 1 triliun euro dengan syarat
penghematan yang lebih ketat lagi. Athena bisa
meraih bailout 100 miliar euro di awal tahun
berikutnya. Setelah melalui pembahasan alot
berjam-jam, pihak investor menerima nilai aset
Yunani dipotong 50% untuk mengurangi beban
utang negara itu
31 Oktober 2011 PM George Papendrou mengumumkan sebuah
referendum demi paket penyelamatan yaitu
menerima bailout atau tidak. Papendrou
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
70
mendapatkan banyak kritik yang serius atas rencana
referendum. Nasibnya sebagai kepala pemerintahan
dipertaruhkan sebagai risiko atas sikapnya itu
3 November 2011 Sang perdana menteri membatalkan rencana
menggelar referendum. Menteri Keuangan,
Evangelos Vanizelos meredam kecemasan dengan
pernyataannya bahwa keanggotaan Yunani terlalu
berharga untuk ditaruh di meja voting. Untuk
pertama kali dalam sejarah, petinggi G-20 bertemu
di Cannes, Prancis. Mayoritas delegasi sepakat
bahwa Yunani harus keluar dari zona euro jika gagal
mengatasi krisisnya.
6 November 2011 George Papendrou resign dari kursi perdana menteri
11 November 2011 Lucas Papademos mengambil alih kepemimpinan
kabinet sebagai utusan dari partai koalisi
Sumber: Diolah berdasarkan keperluan dari BBC News-Greece Timeline.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1014812.stm, diakses tanggal 19 November
2012 dan Inilah Kronologis Kisis Yunani dari
http://www.monexnews.com/market-outlook/inilah-kronologi-krisis yunani.htm,
diakses tanggal 19 November 2012
Melihat besarnya jumlah utang yang dimiliki Yunani, pihak investor setuju
untuk memutihkan 50% utang Yunani dengan syarat penghematan yang lebih
ketat lagi. Meskipun utangnya sudah dikurangi, perekonomian Yunani masih
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
71
mendapatkan perhatian serius dari para pemimpin G-20 dengan menggelar sebuah
pertemuan untuk membahas solusi bagi Yunani. Dan mayoritas delegasi sepakat
bahwa Yunani harus keluar dari zona euro jika gagal mengatasi krisisnya.
Kekacauan perekonomian Yunani juga semakin diperparah oleh rivalitas partai-
partai yang berkuasa di negara ini karena kelihatannya partai hanya fokus pada
masalah bailout antara diterima atau ditolak. Ada tiga partai besar yang
memegang peranan dalam pemerintahan Yunani yaitu Partai Demokrasi Baru,
Partai Sosialis PASOK, dan Partai Syriza.
Partai-partai kecil lainnya beserta perolehan suaranya dalam pemilu 17
Juni lalu adalah Independent Greeks mendapatkan 20 kursi (7,5% dukungan),
Golden Dawn mendapatkan 18 kursi, Democratic Left 17 kursi, dan Partai
Komunis mendapatkan 12 kursi. Untuk itu, Papendrou memutuskan akan
menggelar referendum terkait bailout dari Uni Eropa sekaligus menentukan
apakah Yunani masih akan bergabung dalam zona euro atau keluar dari zona euro.
Keputusan Papanderou ini dianggap sebuah maneuver yang sangat fatal karena
dapat membuat Yunani keluar dari Uni Eropa dan akhirnya mengancam
menghancurkan Uni Eropa itu sendiri, maneuver Papanderou ini akhirnya dihujat
oleh banyak pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan hal ini ditentang
habis-habisan oleh rakyatnya yang membuat Papendrou mengundurkan diri dari
jabatannya sebagai perdana menteri dan digantikan oleh Lucas Papademos.
Referendum pun batal dilaksanakan. Dan akhirnya Papademous menjadi korban
politik pertama dari kemelut krisis ekonomi yang sedang melanda Eropa.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
72
Kemudian, setelah George Papanderou menjadi korban politik pertama
yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi. Krisis politik ini merembet ke
negara – negara Uni Eropa lainnya yang juga terkena krisis ekonomi yaitu Italia.
Silvio Berlusconi perdana menteri Italia menjadi korban berikutnya yang harus
mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri. Silvio Berlusconi akhirnya
mundur dari jabatannya setelah mendominasi panggung politik Italia selama 17
tahun. Pengunduran diri Berlusconi disambut meriah ribuan pemrotes di kota
Roma. Lebih dari 1.000 pengunjuk rasa telah berkumpul di kediaman presiden di
Quidrinale Palace, tempat diumumkannya pengunduran tersebut. Kegembiraan
massa pecah ketika mereka mendengar Berlusconi telah meletakkan jabatan dan
lapangan tersebut menjadi tempat pesta (Kompas, 2011). Mundurnya Silvio
Berlusconi ini dikarenakan kehilangan dukungan dari parlemen akibat krisis utang
yang menjerat Italia. Utang Pemerintah Italia terakhir dilaporkan menembus
angka 119% dari PDB negara itu. Dari tahun 1988-2010, rata-rata utang
pemerintah Italia terhadap PDB adalah 108,59% (Reuters, 2012). Berikut ini
grafik utang pemerintah Italia terhadap PDB:
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
73
Grafik 3.3
Sumber: http://www.tradingeconomics.com/italy/government-debt-to-gdp
diakses pada tanggal 6 Januari 2013
Sedangkan grafik pengeluaran pemerintah Italia menunjukan penurunan drastis
sejak tahun 2010 – 2012 akibat program Austerity yang diterapkan oleh Uni Eropa
untuk negara – negara yang mendapatkan dana talangan dalam menjaga likuiditas
perekonomiannya.
Grafik 3.3
Sumber: http://www.tradingeconomics.com/italy/government-spending
diakses pada tanggal 6 Januari 2013
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
74
Kondisi ekonomi dalam negeri yang begitu buruk akhirnya mengakibatkan
resistensi dari rakyat Italia, berbagai demo dan kericuhan terjadi. Rakyat
menyoroti Silvio Berlusconi yang dianggap sebagai “Badut”. Akhirnya setelah
parlemen Italia menyetujui program Austerity Berlusconi pun akhirnya mundur
dari posisi perdana mentri Italia dan digantikan oleh Mario Monti (BBC, 2011).
Silvio Berlusconi pun menjadi korban politik kedua di akibatkan oleh krisis
ekonomi yang terjadi.
Tabel 3.6
Kronologi Perjalanan Perekonomian Italia (Juli 2010 – Des.2011)
Waktu Perihal
Juli 2010
Pemerintah Italia percaya pada paket
penghematan untuk memperkuat keuangan
negaranya. Berlusconi mengalami perpecahan
dengan mantan sekutu politiknya, Ketua
Parlemen, Gianfranco Fini, yang mendirikan
partai oposisi Italia (FLI).
Desember 2010 Utang pemerintah mencapai 1,75 triliun euro
dan merupakan utang terbesar di Eropa.
Juli 2011
Uni Eropa dan IMF meminta Italia untuk
berbuat lebih banyak mengurangi utang
negaranya karena terbesar di zona euro dan
mendorongnya untuk melakukan pemotongan
belanja.
September 2011
Parlemen memberikan persetujuan akhir atas
paket penghematan senilai 54 miliar euro
dengan syarat anggaran Italia harus seimbang
pada tahun 2013.
Oktober 2011
Perdana Menteri Berlusconi memenangkan
suara sebagai kepercayaan dalam menangani
perekonomian. Namun, pada saat itu juga
lebih dari 130 anggota masyarakat dan lebih
dari 100 polisi terluka dalam protes massa di
Roma terhadap penghematan dan praktek
perbankan.
November 2011 Di tengah keraguan yang berkembang tentang
beban utang Italia, Berlusconi mengundurkan
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
75
diri setelah pemerintahnya gagal untuk
mendapatkan suara mayoritas penuh dalam
pemungutan suara anggaran. Presiden Giorgio
Napolitano mencalonkan mantan komisaris
Uni Eropa, Mario Monti, untuk
mengambilalih pemerintahan.
Desember 2011
Monti menerapkan langkah-langkah
penghematan sebesar 33 miliar euro dengan
mengurangi pengeluaran atas persetujuan
parlemen dan meningkatkan pajak
Sumber: Diolah berdasarkan keperluan dari Italy Profile.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17435616, dan A Timeline of the Italians.
http://www.scaruffi.com/politics/italians.html, diakses tanggal 6 Januari 2013
3.3 Benturan Kepentingan Nasional
3.3.1 Jerman – Perancis pasca Merkozy26
Munculnya pemimpin sosialis Francois Hollande sebagai presiden
Perancis memberikan dampak terhadap politik Uni Eropa dan memunculkan
tanda tanya mengenai kemitraan paling penting di Uni Eropa yaitu Jerman dan
Prancis. Baik bukti sejarah dan apa yang sudah terjadi pada era “MERKOZY”,
hubungan antara kedua pemimpin ini menjadi sebuah konstelasi politik yang
terbaik bagi Zona Eropa. Namun, dengan terpilihnya Hollande sebagai presiden
Perancis memunculkan sebuah perdebatan mengenai kelangsungan kerja sama
Jerman dan Perancis dalam menyelesaikan Krisis yang melanda kawasan. Hal ini
disebabkan oleh kenyataan bahwa kedua pemimpin negara tersebut datang dari
dua posisi ideologi dan partai yang berbeda.
26
Merkozy adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dekatnya hubungan
Perancis dan Jerman ketika Nicolas Sarkozy masih menjabat sebagai presiden Perancis.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
76
Sejauh pengamatan penulis dari berbagai sumber berita, terjadi perbedaan
pandangan dalam melihat langkah – langkah yang harus diambil berkaitan dengan
penanganan krisis setelah terpilihnya Francois Hollande sebagai presiden
Perancis. Perbedaan pandangan ini terlihat dari solusi yang diusung oleh dua
negara kuat yang menjadi pondasi bagi ekonomi Uni Eropa yakni Prancis dan
Jerman. Kanselir Jerman Angela Merkel memegang teguh pandangannnya bahwa
penghematan (Austerity) dan pemotongan anggaran belanja untuk menahan laju
inflasi dan mengurangi defisit anggaran negara – negara anggota Uni Eropa
adalah satu – satunya cara untuk mengatasi krisis.
Jerman yang sekarang menjadi andalan dan kunci penting penyelesaian
krisis zona euro bersikeras pada pendapat, negara-negara yang terkena krisis harus
mampu memulihkan diri sendiri. Langkah yang harus dilakukan, antara lain,
perbaikan administrasi keuangan publik, memberantas penghindaran pajak
maupun pengeluaran yang boros, serta menyingkirkan peraturan pasar produk dan
buruh yang mengacaukan daya saing. (Kompas, 2012) Meskipun kebijakan
penghematan ini ditentang bahkan oleh partai Angela Merkel sendiri tidak
menggoyahkan pandangannya. “The chancellor said on Monday that the North
Rhine-Westphalia election had been a "bitter, painful defeat" for her party, but
she signalled she would stand firm on austerity, saying: "It does not affect the
work we have to do in Europe." Nobody in her government opposed growth, she
said, but she added that growth measures mustn't bloat budget deficits” (Spiegel,
2012).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
77
Sedangkan Presiden Prancis yang baru saja terpilih pada 6 Mei 2012 Francois
Hollande memiliki pandangan yang berbeda tentang program penghematan
(Austerity) yang diusung oleh Angela Merkel. Dia menyatakan bahwa dia adalah
sosok yang akan mengakhiri kebijakan penghematan diseluruh Eropa dan
menggantinya dengan kebijakan – kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (Growth). “If we say Germany will pay to cover the debts
and deficits, I understand their reticence. Everybody must make their efforts [on
public finances], but Germany must realise that it is growth that will allow us to
solve a big part of our problems.” (Hollande, 2012)
Tabel 3.7
Resesi berat pada tahun 2008 – 2009, menekan negara terlemah dalam
kelompok negara defisit mengalami gabungan antara krisis fiskal dan krisis utang
GDP at market prices for the euro zone and the
UK Annual figures - percentage change from previous period
GEO/TIME 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Belgium 3.5 3.7 0.8 1.4 0.8 3.3 1.7 2.7 2.9 1.0 -2.8 2.3 1.9
Germany 1.9 3.1 1.5 0.0 -0.4 1.2 0.7 3.7 3.3 1.1 -5.1 3.7 3.0
Estonia -0.3 9.7 6.3 6.6 7.8 6.3 8.9 10.1 7.5 -3.7 -14.3 2.3 7.6
Ireland 9.9 9.3 4.8 5.9 4.2 4.5 5.3 5.3 5.2 -3.0 -7.0 -0.4 0.7
Greece 3.4 3.5 4.2 3.4 5.9 4.4 2.3 5.5 3.0 -0.2 -3.3 -3.5 -6.9
Spain 4.7 5.0 3.7 2.7 3.1 3.3 3.6 4.1 3.5 0.9 -3.7 -0.1 0.7
France 3.3 3.7 1.8 0.9 0.9 2.5 1.8 2.5 2.3 -0.1 -2.7 1.5 1.7
Italy 1.5 3.7 1.9 0.5 0.0 1.7 0.9 2.2 1.7 -1.2 -5.5 1.8 0.4
Cyprus 4.8 5.0 4.0 2.1 1.9 4.2 3.9 4.1 5.1 3.6 -1.9 1.1 0.5
Luxembourg 8.4 8.4 2.5 4.1 1.5 4.4 5.4 5.0 6.6 0.8 -5.3 2.7 1.6
Malta : : -1.5 2.8 0.1 -0.5 3.7 2.9 4.3 4.1 -2.7 2.3 2.1
Netherlands 4.7 3.9 1.9 0.1 0.3 2.2 2.0 3.4 3.9 1.8 -3.5 1.7 1.2
Austria 3.5 3.7 0.9 1.7 0.9 2.6 2.4 3.7 3.7 1.4 -3.8 2.3 3.1
Portugal 4.1 3.9 2.0 0.8 -0.9 1.6 0.8 1.4 2.4 0.0 -2.9 1.4 -1.6
Slovenia 5.3 4.3 2.9 3.8 2.9 4.4 4.0 5.8 6.9 3.6 -8.0 1.4 -0.2
Slovakia 0.0 1.4 3.5 4.6 4.8 5.1 6.7 8.3 10.5 5.8 -4.9 4.2 3.3
Finland 3.9 5.3 2.3 1.8 2.0 4.1 2.9 4.4 5.3 0.3 -8.4 3.7 2.9
United Kingdom 3.7 4.5 3.2 2.7 3.5 3.0 2.1 2.6 3.5 -1.1 -4.4 2.1 0.7
Source:Eurostat
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
78
luar negeri. Krisis ekonomi Eropa juga menyebabkan ketegangan politik antara
Perancis (Defisit) dan Jerman (Surplus). Perbedaan pendapat dan tujuan antara
kedua pemimpin negara yang mempunyai kekuatan didalam penentuan kebijakan
di Uni Eropa ini berjalan alot hingga menyebabkan penanganan krisis terkesan
berjalan sangat lambat dan terlambat. Karena pengaruh perilaku kedua negara
tersebut sangat kuat dalam penanganan krisis yang melanda Zona Eropa, hal ini
dikarenakan Jerman dan Perancis mempunyai porsi yang paling besar dalam
keseluruhan GDP Eropa. Pendapat tentang lambatnya langkah – langkah yang
diambil untuk menangani krisis karena negara – negara yang menopang ekonomi
Eropa mementingkan kepentingan mereka sendiri – sendiri ini sejalan dengan
pernyataan Dimitrios Droutsas dalam wawancaranya dengan Marwan Bishara.
(Aljazeraa, Juni 2012)
Marwan, let me also clarify one thing, when you are facing
bankruptcy as a country, when you are facing those huge problems
that you have created yourself, but you are facing bankruptcy and
nobody is really willing to help you, it is like you have a knife on
your throat. You know what people in the corridors always say
about Angela Merkel? She’s always coming a quarter of an hour
too late. Because, we are waiting too long to take decisions.
Proposals, proposals were put, the first reaction, no, then the crisis
is developing further, we reconsider and then we do things that we
could have done too long time ago.
Mengacu pada dua pandangan yang berbeda mengenai langkah – langkah yang
tepat dalam mengatasi krisis ekonomi di Eropa ini, dapat dilihat bahwa dua negara
tersebut membawa kepentingan – kepentingan Nasional masing – masing. Tarik
menarik antara kedaulatan Jerman dan Prancis sebagai unit negara bangsa
mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang diambil Uni Eropa sebagai unit
institusi regional.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
79
Pada bulan Juli 2012, Fasilitas Stabilisasi Keuangan Eropa (EFSF) yang
terdiri atas negara-negara Uni Eropa bertemu. Mereka membicarakan proposal
Yunani untuk menambah dana talangan. Disepakati akan ada penambahan 157
miliar dollar AS sebagai dana talangan. Sentimen pasar permodalan membaik dan
kebijakan ini melegakan negara-negara yang terjangkit krisis utang. Namun patut
disayangkan pelaksanaannya tidak mudah bagi negara-negara yang berkontribusi
besar dalam perekonomian zona euro. Beberapa negara dengan porsi kuota
terbesar di Bank Sentral Eropa enggan merealisasikan dana talangan jilid II untuk
Yunani. Ada resistensi politik dalam negeri yang lebih mengutamakan perbaikan
ekonomi nasional. Tentu saja dana talangan akan melibatkan cadangan finansial di
Bank Sentral Eropa (ECB). Penolakan yang saat ini tampak tecermin dari negara
dengan kontribusi terbesar, yaitu Deutsche Bundesbank (Jerman) sebesar 18,9
persen dan Banque de France (Perancis) sebesar 14,3 persen, keduanya
mengedepankan prinsip nasion-sentrisme. Namun, Inggris sebagai kontributor
terbesar kedua justru beranggapan krisis utang Eropa akan melemahkan ekspor
Inggris ke kawasan itu.
3.3.2 Perbedaan pandangan 3 negara utama (Jerman, Inggris dan Prancis)
Krisis ekonomi Yunani menjadi awal terjadinya perbedaan pandangan
terhadap krisis ekonomi yang terjadi dan akhirnya menyeret hampir seluruh
negara yang menggunakan mata uang Euro kedalam kondisi krisis. Di dalam
penanganannya Uni Eropa mengambil berbagai kebijakan untuk menyelamatkan
Yunani. Sepanjang perjalanan krisis di Zona Eropa, Yunani adalah negara yang
paling banyak mendapatkan bail out. Dalam proses pengambilan tindakan
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
80
penyelamatan itu terlihat munculnya perbedaan pandangan dan benturan
kepentingan mengenai Yunani baik berkaitan dengan bail out maupun austerity,
Ekonomi Yunani tidaklah semapan ekonomi negara Uni Eropa lainnya
seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Inilah salah satu faktor yang membuat
Yunani mudah dilanda krisis ekonomi dan sekaligus sebagai negara Uni Eropa
yang pertama kali terkena krisis ekonomi. Krisis tersebut kemudian
mempengaruhi Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia. Tujuan penulis membahas
mengenai Yunani selain karena faktor Yunani adalah negara pertama yang terkena
krisis dan juga negara yang paling parah terkena krisis utang di Zona Eropa.
Persyaratan yang dituntut oleh Uni Eropa kepada Yunani agar dapat menerima
bail out tersebut mengharuskan Yunani menjalankan program penghematan yang
merupakan bagian dari program Austerity yang didukung oleh Angela Merkel
Kanselir Jerman.
Ribuan orang terlibat baku hantam dengan aparat di ibukota Yunani,
Athena, saat berdemo menentang langkah penghematan. Di beberapa titik, massa
dengan aparat berjibaku. Dilaporkan dua orang polisi dan empat demonstran
terluka, sementara itu 12 orang demonstran lainnya ditahan (viva news, 2011).
Massa menolak rencana pemerintah Yunani untuk menerapkan program Austerity
jilid II. Kondisi Yunani yang sudah sangat parah dengan tingkat pengangguran
40% ini memantik sejumlah komentar dari para ekonom dunia bahwa tindakan
Jerman memaksakan Austerity sebagai langkah penanganan krisis merupakan
tindakan yang salah (Krugmann, 2012; Stiglitz, 2012; Soros, 2012).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
81
Seperti yang John Mauldin katakan, “Austerity without default (or
monetization, default’s cousin) produces misery.” Rakyat di negara – negara
anggota Uni Eropa sudah semakin tidak sabar dan sangat mudah untuk turun ke
jalan melakukan aksi – aksi demonstrasi terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan
kebijakan pengetatan anggaran dan tingginya tingkat pengangguran di seentero
Eropa. Weiss memberi penjelasan mengenai hal ini seperti yang ia kutip dari
Rodrik (1996), yaitu “if governments wish to avoid social instability while
preserving the benefits of open markets, they must provide the social protection to
reduce those pressures. In this view, globalization has gone too far and
accordingly increased rather than diminished the need for public intervention.”
Apa yang terjadi di Uni – Eropa seperti menjadi sebuah penegasan apa yang
dikatakan oleh Weiss, dengan adanya kebijakan penghematan atau Austerity
Policy di kawasan Eropa secara logis menghilangkan jaminan – jaminan sosial
yang pada nyatanya masyarakat Uni – Eropa terbiasa menikmati jaminan –
jaminan tersebut.
Jerman memaksakan kebijakan ini dengan resiko membawa Eropa ke
jurang resesi ekonomi untuk waktu yang sangat panjang. Ada dua hal yang
menjadi dasar Jerman terhadap program ini yang peneliti temukan melalui
berbagai sumber yaitu Pertama, Jerman percaya pada program austerity karena
Jerman telah mengalaminya pada era setelah jatuhnya tembok Berlin. Program
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
82
penghematan ini telah berhasil membawa Jerman menjadi perekonomian yang
kuat di zona Eropa27
.
The two biggest economies in the euro zone, France and Germany, could
be on a collision course over the choice of strategy to pull Europe out of
the debt crisis. The new French president has said austerity is not working
and it is time to focus on growth, but Germany has experience of austerity
leading to a strong economy. When the Berlin Wall came down, the former
West Germany poured billions into helping the East grow and it paid for
the expansion by freezing wages for more than a decade (Satchell, 2012).
Kedua, karena adanya tekanan dari dalam negeri mengenai dana talangan yang
diberikan kepada Yunani dan Spanyol. Jerman merupakan pihak yang paling
banyak berkontribusi dalam dana talangan yang digunakan ECB dan ESM dalam
menyelamatkan negara – negara zona Eropa yang terkena krisis utang. Rakyat
Jerman tidak rela jika uang hasil kerja keras mereka digunakan untuk negara –
negara yang krisis dikarenakan tidak disiplin dengan kebijakan fiskalnya.
“Germany will not accept either a fiscal union or a banking union that would use
its taxpayers' money to subsidise others in the eurozone. These debates have
merely distracted attention from Germany's determination to impose rigid fiscal
discipline on "delinquents" and to monitor only the biggest banks in the eurozone,
leaving smaller German banks out of the net” (Guardian, 2012). Namun tetap
Jerman harus menyelamatkan Yunani, tidak ada pilihan karena jika Yunani keluar
27
Mengenai hal ini diambil dari berita BBC ‘German faith in austerity explained’, dalam
berita tersebut terdapat penjelasan mengapa Jerman mengambil jalan penghematan
sebagai solusi dalam mengatasi krisis zona Eropa.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
83
dari Uni Eropa maka itu akan membawa keperpecahan Uni Eropa dan akan
menyebabkan kerugian lebih besar untuk Jerman. Akan tetapi, Jerman tidak akan
bisa membayar kebangkrutan Spanyol dan Italia, dan mem-bail-out mereka.
Kenyataan ini semakin menjadi nyata di Berlin, sehingga menyebarnya krisis
ekonomi ini mengancam menyeret Jerman. Mereka telah gagal menyelesaikan
krisis Yunani dengan injeksi uang yang besar. Dan tidak ada cukup uang
di Bundesbank untuk menghapus utang-utang Spanyol dan Italia,
Inilah mengapa gagasan “Surat Obligasi Euro” ditentang oleh Jerman,
yang harus menanggung biaya ini. Ini akan memerlukan negosiasi perjanjian Uni
Eropa yang baru. Ini akan menjadi pengalaman yang paling menyakitkan, yang
jauh dari menyatukan Eropa, tetapi justru akan mengekspos semua kontradiksi-
kontradiksi dan friksi-friksi antara negara-negara Eropa. Alih-alih menciptakan
Eropa yang tersatukan, ini akan mempercepat perpecahan Uni Eropa. Itulah yang
membuat Jerman sebagai negara yang paling kuat ekonominya di Eropa untuk
memperkuat kedaulatannya demi kepentingan nasional Jerman sendiri. Hal ini
juga yang membuat Jerman menolak rencana Banking Union dan Fiscal union28
jika tidak ada perjanjian penghematan anggaran dan pemotongan belanja
pengeluaran negara – negara serta pengawasan yang ketat diseluruh negara –
negara zona Eropa. Prilaku meminta kompensasi atau timbal – balik ini sudah
disinggung oleh Moravscik yakni “When Member State governments support each
other’s objectives that are not immediately in their own interest, they will demand
28
Perbedaan pandangan antara pemimpin Jerman dan Perancis diberitakan di kompas
pada tanggal 22 September 2012 ‘Pertemuan dua pimpinan dua negara di Uni Eropa,
yakni Jerman dan Perancis, Sabtu (22/9/2012) pekan lalu, belum mencapai titik temu
mengenai pembentukan penyatuan sistem perbankan atau banking union’.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
84
‘trade-offs’ or ‘package deals’ so that they receive some form of compensation in
return” (Moravcsik, 1993). Namun kanselir Jerman Angela Merkel merasa reaksi
negara – negara lain yang pro-growth melawan pemaksaaan dia terhadap program
austerity merupakan sesuatu yang mengejutkan, seperti yang dia nyatakan dalam
pidatonya di Berlin “It’s just about not spending more than you collect. It’s
astonishing that this simple fact leads to such debates,” (Merkel, 2012). Jerman
telah berkali – kali memaksa bahwa seluruh negara zona Eropa yang dalam krisis
utang termasuk Yunani dan Spanyol harus menerapkan program austerity untuk
mengkontrol keuangan mereka. Sementara itu Perancis, Italia, IMF sekarang
menekankan akan perlunya tindakan yang pro-growth (Telegraph, 2012).
Kemudian, disisi sebaliknya negara – negara yang menganggap Austerity
sudah terbukti tidak bekerja dan menimbulkan ketegangan sosial diseluruh zona
Eropa. Upaya untuk menentang program ini mendapatkan momentumnya ketika
terjadi kehebohan politik dengan terpilihnya Hollande’ sebagai presiden Perancis
pada tahun 2012 dan berakhirnya pemilihan umum disejumlah negara – negara
Eropa yang menunjukan beberapa perpecahan pendapat mengenai Eropa (Lihat
Bab 3 mengenai hasil pemilu nasional 4 negara Eropa).
Sebagai seorang sosialis Hollande’ menyatakan bahwa Austerity bukanlah
satu – satunya jalan untuk kekacauan finansial di Eropa. Dalam pidato
kemenangannya dia menyatakan bahwa kemenangan dia melawan Sarkozy dalam
pemilihan memberikan sebuah pesan yang jelas bahwa Perancis dan rakyatnya
tidak menginginkan terkungkung oleh belenggu program austerity, dan dia juga
menyatakan bahwa pesan ini juga datang dari seluruh rakyat Eropa "In all the
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
85
capitals, beyond government leaders and state leaders, there are people who,
thanks to us, are hoping, are looking to us, and want to put an end to austerity,"
(Hollande’, 2012). Kemudian disusul dengan berbagai demonstrasi yang terjadi
disebagian besar negara – negara zona Eropa yang menjadi korban program yang
diusung oleh Jerman tersebut.
Sedangkan Inggris sebagai negara yang berada di zona Eropa namun sejak
awal terbentuknya Uni Eropa lebih memilih menggunakan mata uangnya sendiri,
sepanjang krisis yang terjadi menunjukan sikap yang cenderung tidak mau ikut di
setiap kesepakatan zona Eropa. Sikap Inggris ini memantik berbagai kemarahan
negara – negara anggota Uni Eropa dikarenakan setiap manuver - manuver Inggris
di pertemuan – pertemuan zona Eropa tidak membantu penyelesaian krisis utang
di zona Eropa. Inggris bahkan dengan jelas menyatakan bahwa segala agenda
perjanjian dan kebijakan Uni Eropa tidak sejalan dengan kepentingan nasional
mereka, oleh karena itu mereka memveto masalah kebijakan fiscal compact.
But after 11 hours of bad-tempered talks, Mr Cameron said that he
had blocked the changes because France and Germany had
refused to agree to a “protocol” giving the City of London
protection from a wave of EU financial service regulations related
to the eurozone crisis. “I came here with one of two outcomes in
mind: safeguards that made a treaty within a treaty, a complex
legal structure, or if we could not have that, allowing others to go
off in a treaty on their own and ensuring that the EU is maintained
as a single market,” he said. “I had to pursue very doggedly what
was in British national interest. It is not easy when you are in a
room where people are pressing you to sign up to things because
they say it is in all our interests. So It is sometimes the right thing
to say, ‘I cannot do that, it is not in our national interest, I don't
want to put that in front of my parliament because I don't think I
can recommend it with a clear conscience, so I am going to say no
and exercise my veto’,” (Telegraph, 2011)
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
86
Dalam rangka menentang akan perlunya sebuah integrasi yang lebih jauh dari
Zona Eropa telah membuat Inggris semakin terpisah dan berada dipinggiran
perkembangan Eropa. Posisi Inggris ini sangat konsisten dengan tujuan Inggris
sejak awal terbentuknya Uni Eropa dan menolak menggunakan mata uang tunggal
yaitu mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah pasar tunggal sementara itu
menghindari kewajiban yang harus dilakukan karena sistem tersebut (kontribusi
anggaran, regulasi dan lain – lain) dari anggota penuh Uni Eropa. Inggris bisa
sampai pada posisi seperti ini dikarenakan peran dari sayap kanan yang skeptic
pada Uni Eropa.
The question arises as to how the UK has got itself into this
position. Evidently, a right wing Euroscepticism has construed an
alignment between UK national interests and anti-Europeanism by
presenting the EU as a chronic constraint on business. With
varying degrees of extremism, the position that the UK economy is
restricted by Brussels regulation and must be freed from its
regulatory barriers to growth has been repeated ad
nauseum across key sections of the political class. This is part of a
national defence of the ‘Anglo’ model in the face of a European
crisis. (Gifford, 2012)
Inggris memang dalam sejarahnya selalu bersikap menentang terhadap proyek
integrasi Eropa. Tidak seperti negara – negara yang menjadi pencetus gagasan
terbentuknya Uni Eropa yakni Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luxembourg dan
Belanda. Ke enam negara tersebut merupakan pihak yang kalah ataupun terinvasi
pada era perang dunia. Inggris merupakan pihak pemenang perang dunia II dan
secara luas kemenangan itu merupakan momen terbaik Inggris. Sehingga ide – ide
mengenai rekonsiliasi melalu integrasi tidak pernah ada dalam bayangan inggris
seperti layaknya dalam bayangan negara – negara di kawasan Eropa tersebut.
Manuver – maneuver Inggris di era krisis ekonomi kawasan ini akhirnya
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
87
memantik amarah dari negara – negara anggota Uni Eropa seperti Jerman,
Perancis dan Inggris (BBC, 2011).
"And this dirty game that the British are playing - wanting to stay
with one foot in and one foot out of Europe - risks collapsing the
entire system. London must be either in, or out. But they simply
cannot sabotage everything."
Dorongan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa sangat lah kuat dari dalam negeri,
hal ini membuat Inggris sangat berhati – hati dalam perannya di dalam Uni Eropa.
Bahkan suatu jajak pendapat yang dilakukan youGov pada tahun 2011
menunjukan bahwa 52% rakyat Inggris mendukung jika ada kemungkinan Inggris
keluar dari Uni Eropa.
Gambar 3.1
Sumber: http://www.noiseofthecrowd.com/wp-content/uploads/2012/05/EU-vote-
2012.png diakses pada 13 Januari 2013.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
88
Jika dilihat dari keadaan ekonomi ketiga negara tersebut sebenarnya dapat
dimaklumi mengapa begitu dalam perbedaan mereka. Secara indikator ekonomi
seperti GDP, Public Debt dan budget deficit. Jerman sebagai perekonomian
kawasan tersebut berada di kondisi perekonomian yang surplus sedangkan
Perancis dan Inggris berada di kondisi ekonomi yang defisit. Sehingga didalam
krisis ekonomi yang terjadi ini ketiga negara tersebut berangkat dari kepentingan
yang berbeda. Bahkan menurut Krugmann (2011) sebenarnya Perancis tidak
membutuhkan program Austerity dikarenakan kondisi ekonomi Perancis masih
berada di tataran yang aman. Namun hal itu tidak dimungkinkan untuk dilakukan
karena kedua negara dan seluruh negara – negara anggota di Uni Eropa
merupakan sebuah kesatuan dalam mata uang tunggal dan institusi regional. Satu
kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa harus diterapkan keseluruh negara
anggota tanpa menghiraukan bagaimana kondisi negara tersebut.
Tabel 3.8
Kelompok Defisit
Current
Account Balance (d
alam % dari GDP,
2010)
Public Deficit
(Dalam % dari
GDP, 2010)
Pertumb
uhan
GDP (%)
Pertumb
uhan
GDP
2001-
2010(%)
Share of
Euro-
Zone
GDP (%
)
Yunani -10,6 -9,6 -4,2 2,3 2,5
Irlandia -1,1 -32,3 -0,2 2,6 1,7
Italia -3,2 -5,0 1,1 0,2 16,8
Portugal -10,7 -7,3 1,3 0,6 1,9
Spanyol -4,8 -9,3 -0,2 2,1 11,5
Slovakia -2,9 -8,2 4,1 4,8 0,7
Slovenia -0,7 -5,8 1,1 2,7 0,4
Perancis -3,3 -7,7 1,6 1,2 21,2
Rata –
Rata
-4,7 -10,7 0,6 2,7 Jumlah:
56,8
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
89
Sumber: European Comission, sebagaimana terdapat dalam Schmidt, Ingo. European
Monetary Union: Muddling Through, Falling Apart, Going Where? Global Research. 13
Desember 2012.
Tabel 3.8
Kelompok Surplus
Current
Account Balance (d
alam % dari GDP,
2010)
Public Deficit
(Dalam % dari
GDP, 2010)
Pertumbu
han GDP
(%)
Pertumb
uhan
GDP
2001-
2010(%)
Share of
Euro-
Zone
GDP (%
)
Austria 3,0 -4,3 2,0 1,5 3,1
Belgia 1,7 -4,8 2,0 1,4 3,7
Denmark 4,5 -5,1 2,3 0,7 2,5
Finlandia 1,3 -3,1 2,9 1,8 1,9
Jerman 4,8 -3,7 3,7 0,9 27,1
Luxembur
g
8,4 -1,8 3,2 3,0 0,4
Belanda 5,2 -5,8 1,7 1,3 6,4
Rata –
Rata
4,1 -4,1 2,5 1,5 Jumlah:
45,1
Sumber: European Comission, sebagaimana terdapat dalam Schmidt, Ingo. European
Monetary Union: Muddling Through, Falling Apart, Going Where? Global Research. 13
Desember 2012.
Dari pembahasan dalam narasi diatas mengenai posisi negara – negara besar di
Uni Eropa dapat terlihat bahwa berbagai kepentingan, pandangan dan posisi
berbeda mencuat didalam krisis yang terjadi di zona Eropa. Saling berbenturan di
karenakan setiap negara – negara tersebut merasa sebagai negara – bangsa
mempunyai kedaulatan yang harus dijaga. Jika didalam kondisi yang normal
masalah integrasi ekonomi perbedaan – perbedaan di kawasan Eropa baik Sosial
maupun Kultural mungkin bisa dikesampingkan dikarenakan keuntungan –
keuntungan yang di dengung – dengungkan para pengusung teori – teori integrasi
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
90
ekonomi. Namun dikala ekonomi sebagai pintu masuk yang sejak pertama teori –
teori fungsionalisme dan neo-fungsionalisme (Mitrany, Ernt haas, Muandell,
Ballasa) terkena krisis semua perbedaan ini menjadi permasalahan dalam
mengatasi krisis. Akhirnya Integrasi ekonomi itu sendiri menjadi sebuah penjara
bagi negara – negara di dalamnya. Seperti yang dikatakan Krugmann (2011) di
dalam integrasi seperti di Eropa akan menyebabkan hilangnya kemampuan negara
untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat dalam masa krisis sehingga
negara-negara seperti Yunani terjerembak dalam krisis ekonomi. Negara-negara
yang bergabung dalam zona Eropa kehilangan kendali untuk menghadapi keadaan
diluar perkiraan mereka. Semestinya sebuah negara mampu melakukan
pencegahan sebelum krisis ekonomi muncul.
Semua itu dikarenakan segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi
krisis ekonomi yang terjadi harus dilakukan dan diputuskan ditataran regional,
dalam proses ini kekuatan dari negara – negara besar menjadi penentu arah
kebijakan regional. Sedangkan segala perbedaan dan kondisi yang terjadi di
negara – negara anggota disimplifikasi dalam satu ketentuan yang terbentuk hanya
karena persepsi satu negara kuat didalam integrasi (Dalam kasus krisis di zona
Eropa ini adalah Jerman). Namun, dalam upaya untuk membentuk sebuah
ketentuan ini diharuskan melewati sebuah proses benturan antara dua kekuatan
atau lebih yang mempunyai pengaruh didalam integrasi.
Sebagai suatu model integrasi ekonomi regional yang terpandang di dunia,
konflik diantara sesama anggota Uni Eropa bukanlah perkara baru – dipicu oleh
perbedaan mendasar dalam hal budaya, bahasa, ekonomi dan politik. Pada waktu
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
91
Eropa gagal mencetuskan konstitusi Eropa pada tahun 2005 dikarenakan Perancis
dan Belanda melakukan referendum dan akhirnya gagal, gejala akan perbedaan ini
sudah terlihat. Melihat potensi yang dimiliki Eropa tersebut, Presiden Komisi
Eropa Jose Manuel Barroso menyatakan “what we need now is an intelligent
synthesis between the market and the state which can help Europe win an not lose
in the face of Globalization’ (Barroso, 2005). Jadi ada keterkaitan erat antara
faktor ekonomi dan politik di Eropa sejak dahulu. Sejarah menunjukan bahwa
sistem moneter tunggal latin (The Latin Monetary Union) yang beranggotakan
Italia, Prancis, Belgia, Swiss dan Yunani hanya bertahan pada 1861 – 1920 karena
tidak mampu mempertahankan disiplin kebijakan fiskal negara anggotanya
(Einaudi, 2001).
Sayangnya sebelum usaha yang diungkapkan oleh Barroso tercapai krisis
utang di zona Eropa terjadi dan sejarah kembali terulang. Alasan yang banyak
dinyatakan para ahli mengenai krisis ekonomi ini adalah perbedaan anggaran dan
fiskal setiap negara – negara anggota sedangkan kebijakan moneter berada di
sebuah entitas yang lebih besar yakni Uni Eropa. Sebuah pelajaran yang harusnya
para penggagas integrasi ekonomi seperti Bella Ballasa dan Mundell ketahui
sebelumnya. Menyatukan politik bukanlah perkara mudah karena ini berkaitan
dengan kedaulatan dan otonomi negara. Integrasi yang hanya berlandaskan
keuntungan semata akhirnya menjadi jurang kehancuran negara – negara anggota
didalamnya.
Krisis di Eropa ini diibaratkan pertarungan yang rumit antara politik dan
ekonomi, dimana kepentingan nasional dan kepentingan regional saling tarik
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
92
menarik di dalamnya. Uni Eropa yang sebelumnya selalu di nilai sebagai suatu
kerja sama ekonomi berbasis kawasan yang paling ideal dan paling sukses di
dunia ini mulai tergoyahkan dan bahkan kehilangan pesonanya. Uni Eropa
mewakili sebagai tingkat integrasi yang ideal hal ini terlihat dengan adanya
penyatuan politik dan ekonomi kawasan. Asumsinya di dalam integrasi ini negara
- bangsa menjadi sebuah entitas yang melebur di dalam sebuah institusi yang
membuat negara bangsa semakin berada di pojok ruangan. Tetapi ketika terjadi
krisis di kawasan negara – negara anggota Uni Eropa malah kembali berkaca
terhadap kondisi negara masing – masing dan membuat penanganan krisis
menjadi berlarut – larut.
Solidaritas yang seharusnya terjadi didalam Uni Eropa yang berusaha
dibangun sejak perjanjian Maastrict nyatanya tidak terjadi ketika dihadapkan pada
krisis yang berimplikasi regional bahkan global. Sejak jatuhnya Lehman Brothers
di AS pada tahun 2008 yang memicu keseluruhan krisis keuangan dan resesi
global, jelas tidak ada solidaritas negara maju. Apalagi solidaritas global
mencegah memburuknya situasi perekonomian dan perdagangan dunia untuk
tidak terjebak dalam Depresi Besar 1933, yang mengarah pada konflik terbuka
Perang Dunia II.
Dari berbagai buku sejarah dan ekonomi, kita memahami bahwa dua tahun
sebelum 1933 krisis perbankan Eropa berdampak langsung terhadap ambruknya
demokrasi di Jerman yang terus menyebar ke seluruh Eropa. Sekarang, setelah
dua tahun, tiga kali penyelamatan kedaulatan, lebih dari satu triliun euro pinjaman
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
93
murah, maupun lusinan KTT, belum ada hasil konkret yang bisa disepakati guna
mengakhiri krisis zona euro.
Solidaritas dan kepemimpinan menjadi inti penting dalam krisis keuangan
Asia 1997. Charles P Kindleberger dalam bukunya The World in Depression:
1929-1939 (University of California Press, 1968) menjelaskan, Depresi Besar
dekade ketiga abad ke-20 yang meluas, mendalam, dan berlangsung sangat lama
karena sistem ekonomi internasional menjadi tidak stabil karena ketidakmampuan
Inggris dan ketidakinginan AS melakukan tanggung jawab melakukan stabilisasi.
Krisis zona euro yang sedang terjadi saat ini menentukan keutuhan dan
integritas euro sebagai cita-cita peradaban Eropa. Kalau Jerman melalui
penandatanganan Perjanjian Maastricht yang menjadikannya kekaisaran ekonomi
Eropa tidak bertindak akan menyebabkan krisis ini semakin parah dan
meruntuhkan optimisme mereka yang percaya bahwa regionalisme adalah sebuah
strategi yang akan membantu Globalisasi menuju tahapan yang lebih tinggi dan
terintegrasi. Sebagai konstruksi regionalisme, Uni Eropa kerap dinilai sebagai
suatu rezim yang sangat paripurna. Bangunan Uni Eropa diawali dengan kuatnya
jalinan ekonomi masyarakat negara-negara di Eropa. Integrasi ekonomi di Eropa
mendahului sinkronisasi pada aspek politik. Keinginan besar negara-negara Eropa
untuk lebih menstabilkan nilai tukar regional kemudian diwujudkan dengan
menyatukan mata uang common monetary policy.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
94
BAB IV
MENGUATNYA SENTIMEN NASIONAL AKIBAT KRISIS EKONOMI DAN
POLITIK
Dalam tulisan ini telah ditelusuri lebih dalam mengenai krisis ekonomi di
Uni Eropa, ada dua hal mengenai krisis di Uni Eropa yang mempengaruhi
jalannya krisis ekonomi tersebut yakni adanya pergulatan di dalam negara –
negara anggota Uni Eropa dalam menyikapi kebijakan – kebijakan yang diambil
baik oleh negara maupun Uni Eropa sebagai organisasi regional dan munculnya
berbagai perbedaan pendapat negara – negara utama Uni Eropa sehingga
menyebabkan benturan kepentingan di dalam penyelesaian krisis ekonomi yang
terjadi. Selama beberapa bulan dan pekan terakhir ini ada satu hal yang sangat
jelas yakni situasi di kawasan Eropa semakin bermasalah jika dilihat dari tak
membaiknya ekonomi negara – negara Zona Eropa. Di bab IV ini akan
menunjukan bahwa tidak kunjung usainya krisis yang terjadi di Uni Eropa ini
akhirnya mengakibatkan rakyat Uni Eropa mengalami degradasi kepercayaan
terhadap Uni Eropa sehingga semakin memperkuat sentimen nasional di antara
negara – negara anggota.
4.1 Pengaruh pemilu Nasional di EROPA
Krisis ekonomi yang terjadi di zona Eropa merupakan sebuah krisis yang unik,
dikarenakan integrasi ekonomi regional yang diterapkan di zona Eropa
mengharuskan krisis ekonomi ini ditangani di dalam kerangka penyelesaian
regional (Seperti yang sudah di tunjukan pada Bab II) sehingga pada
perjalanannya meningkatkan intensitas keterlibatan aktor negara di dalam proses
pengambilan keputusan. Pada dasarnya, arah kebijakan Uni Eropa merupakan
hasil dari proses negosiasi intergovernmental yang dilakukan oleh negara – negara
anggotanya. Integrasi negara – negara Eropa merupakan fenomena perluasan
realisme politik beyond the borders of sovereign nation state (Eising & Kohler
Koch, hal. 18). Uni Eropa juga unik karena sistem ini tidak akan menisbatkan dan
menggantikan peran Nation – State. (Eising & Kohler Koch, hal. 18). Inilah
mengapa, negara anggota ditempatkan sebagai aktor yang memainkan peran
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
95
penting dalam regionalisme ini. Melihat perkembangan dari krisis yang terjadi di
Uni Eropa, terlihat dinamika nasional di negara – negara anggota Uni Eropa
berperan penting terhadap proses yang terjadi dalam regionalisme di kawasan
tersebut. Sedangkan menurut Huelshoff (1994) untuk memahami pilihan – pilihan
dari sebuah negara diharuskan melewati upaya melihat dan memahami dinamika
internal dari negara tersebut dan memperhatikan signifikasi dari konteks politik
domestik.
In order to understand state preferences, one would want to analyse
internal dynamics of the state and appreciate the importance of the
domestic political context National elections, domestic structures,
constituencies and sensitivities, later also called ‘national identities’,
were seen to have a crucial impact on the way the EU is perceived by the
national government as being an instrument to obtain domestically
important objectives (Huelshoff 1994).
Maka berdasarkan pendekatan tersebut dalam melihat krisis ekonomi Uni Eropa
yang dalam perjalanannya melibatkan aktor negara dalam pengambilan kebijakan
– kebijakan yang berimplikasi kawasan, dinamika nasional dan pendapat rakyat
negara – negara anggota mengenai Uni Eropa perlu diketahui.
Hingga September 2012, empat negara Eropa telah memilih pemimpin
baru dan partai pemenang di negara mereka. Secara logis hal ini akan berpengaruh
pada Austerity Policy sebagai kebijakan penyelamatan ekonomi Eropa yang
diusung oleh Jerman sebagai pendukungnya. Empat Negara Eropa yang telah
menyelesaikan pesta demokrasinya hingga Bulan September 2012 adalah Prancis,
Jerman, Yunani dan Belanda. Hasilnya adalah rakyat Prancis memilih Francois
Hollande yang datang dari partai sosialis. Hollande mengalahkan incumbent
Nicolas Sarkozy dari partai “Union for Popular Movement” yang beraliran tengah
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
96
– kanan. Di Jerman, pemilihan umum di wilayah North Rhine – Westphalia
(NRW), wilayah terbesar di Jerman menunjukan kekalahan Partai Kristen
Demokrat, partai tengah – kanan yang mengusung Kanselir Jerman, Angela
Merkel. Pemilu tidak langsung yang memang dilaksanakan 18 bulan sebelum
pemilu nasional tersebut, menjadi sangat penting karena hasil pemilu di wilayah
ini dapat mempengaruhi politik Nasional.
Gambar 4.1
Sumber: http://suffragio.org/2012/05/14/election-results-north-
rhine-westphalia/, diakses pada tanggal 17 Desember 2012
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
97
Gambar 4.2
Sumber:http://www.dailymail.co.uk/news/article-2140427/Germany-collision-course-
anti-austerity-president-sour-faced-Sarko-breaks-cover-official-duties.html, diakses pada
tanggal 17 Desember 2012
Gambar 4.329
Gambar 4.430
29
Sumber: http://research.nordeamarkets.com/en/2012/09/13/dutch-voters-give-firm-
support-to-the-euro/, diakses pada tanggal 17 Desember 2012. 30
Sumber:http://blog.thomsonreuters.com/wp-
content/uploads/2012/06/RTR33T3C_Comp.jpg,diakses pada tanggal 17 Desember 2012
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
98
Hasil yang berbeda ditunjukan oleh pemilu yang diselenggarakan di Belanda dan
Yunani, pemilih di Belanda memilih partai VVD berhalauan “tengah-kanan”
sebagai pemenang, sementara “Freedom Party “ (radikal kanan) yang digawangi
oleh Geert Wilders dengan kampanye anti-imigran dan anti Islam mengalami
kekalahan. Sementara di Yunani partai yang mendukung kebijakan bail out
memenangkan pemilu negara ini.
Kemenangan dan kekalahan partai berhalauan ‘tengah-kanan’ di empat
negara anggota Uni Eropa mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebijakan
Austerity policy. Kebijakan pemulihan ekonomi ini dilakukan dengan mengurangi
deficit budget melalui upaya pemotongan budget kesejahteraan sosial yang
dianggap “tidak produktif”. Beberapa kebijakan kesejahteraan sosial yang
dikorbankan misalnya pengurangan pengeluaran pada pelayanan public hingga
kebijakan pengurangan jaminan sosial bagi kelompok tak mampu yang selama ini
bergantung pada uang jaminan ini.
Austerity Policy dipercaya oleh Jerman dan Prancis (pada kepemimpinan
Sarzkozy) mampu mengatasi krisis ekonomi Eropa. Namun, kekalahan keduanya
menunjukan akan adanya penolakan rakyat terhadap kebijakan ini. Di sisi lain,
kemenangan di Belanda dan Yunani mengindikasikan kebijakan pengurangan
defisit ini masi didukung. Kedepannya, perdebatan antara upaya penyelesaian
krisis ala ‘Paris’ yg menolak kebijakan ini atau ala ‘Berlin’ yang mendukung
Austerity Policy akan mewarnai upaya negara – negara anggota Uni – Eropa
dalam menentukan paket perbaikan ekonomi di negaranya.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
99
Tentu saja Jerman sebagai kontributor terbesar dana talangan untuk
menyelamatkan negara – negara anggota yang sedang mengalami krisis
mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam arah kebijakan yang diambil Uni –
Eropa. Jerman sendiri sedang menghadapi sebuah kemungkinan akan munculnya
masalah besar terhadap kondisi politik dalam negeri jika mengucurkan dana
talangan sebelum pemilu di Jerman yang akan dilaksanakan pada tanggal
September 2013. Hal ini dikarenakan mayoritas rakyat Jerman telah marah
mengetahui Jerman sebagai pihak yang membayar hampir seluruh dana talangan.
Bahkan, rencana pemerintah Jerman untuk memberikan dana talangan ini
ditentang oleh lebih dari 37 ribu warga dan politikus Jerman. Mereka
menandatangani petisi menolak rencana itu dan mengajukan ke Mahkamah
kontitusi (Tempo, September 2012).
Gambar 4.5
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
100
Kekuatan Jerman hanya tampak di permukaan. Nasib ekonomi Jerman tergantung
pada apa yang terjadi di seluruh Eropa. Bila euro menurun Jerman ikut
terpengaruh. Jerman diharapkan untuk memanggul seluruh Eropa di
punggungnya, tetapi pundaknya terlalu sempit untuk memanggul beban sebesar
itu. Jerman mencoba mencegah bangkrutnya Yunani, tetapi bukan karena
kebaikan hati mereka, tetapi guna menyelamatkan bank-bank Jerman. Mereka
tidak ingin ini menyebar ke negara-negara lain. Bank-bank Jerman memegang 17
milyar euro utang Yunani, tetapi mereka memegang 116 milyar euro utang Italia.
Jerman harus mendukung Yunani. Mereka tidak punya pilihan lain. Akan tetapi,
Jerman tidak akan bisa membayar kebangkrutan Spanyol dan Italia, dan mem-
bail-out mereka. Kenyataan ini semakin menjadi nyata di Berlin, sehingga
menyebarnya krisis ekonomi ini mengancam menyeret Jerman. Mereka telah
gagal menyelesaikan krisis Yunani dengan injeksi uang yang besar. Dan tidak ada
cukup uang di Bundesbank untuk menghapus utang-utang Spanyol dan Italia,
Inilah mengapa gagasan “Surat Obligasi Euro” ditentang oleh Jerman,
yang harus menanggung biaya ini. Ini akan memerlukan negosiasi perjanjian EU
yang baru. Ini akan menjadi pengalaman yang paling menyakitkan, yang jauh dari
menyatukan Eropa, tetapi justru mengekspos semua kontradiksi-kontradiksi dan
friksi-friksi antara negara-negara Eropa. Alih-alih menciptakan Eropa yang
tersatukan, ini menjadi permasalahan yang mempercepat perpecahan Uni Eropa.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
101
Grafik 4.6 Rasio Utang Terhadap PDB Spanyol (2006-2011)
Sumber: www.tradingeconomics.com di akses pada tanggal 15 Desember 2012
4.2 Menguatnya sentimen rakyat negara – negara anggota
Ketika European Coal and Steel Community dibentuk pada tahun 1951 hanya
beranggotakan enam negara sedangkan saat ini Uni Eropa mempunyai 27 negara
yang berpartisipasi dalam Integrasi regional. Meningkat pesatnya jumlah anggota
sejalan dengan semakin besarnya institusi – institusi Eropa dan perangkat –
perangkat regulatornya akhirnya membuat kondisi integrasi kawasan ini semakin
kompleks dan sulit untuk menjaga legitimasi dari Uni Eropa. Menurut Klauss
Schwab (2012) kegagalan institusi Uni Eropa dikarenakan oleh “Europe is
perceived as a faceless entity. The crisis has shown that the governance of the
EU’s political economy is too weak. The executive authority is dispersed among
too many different and fairly obscure institutions and players, and democratic
accountability is thin”. Terjadinya krisis ekonomi ini akhirnya semakin membuat
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
102
rakyat negara – negara anggota Uni Eropa kehilangan kepercayaan terhadap
institusi ini.
Gambar 4.6
Sumber: European Commission, “Euro Barometer 73 public opinion in the European
Union” , 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf
diakes pada tanggal 10 Januari 2013
Dari data jajak pendapat diatas yang dilakukan oleh European Commision
dapat dilihat bahwa meskipun secara general publik masih cenderung percaya
terhadap Uni Eropa maupun pemerintahan nasional mereka. Tetapi jika diamati
lebih cermat dapat dilihat bahwa ditahun 2006 – 2012 kepercayaan publik
terhadap Uni Eropa terus mengalami penurunan dari 57% menjadi berada di titik
terendahnya 31%. Sedangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah nasional
meskipun fluktuatif dengan angkat tertinggi berada di 43% dan terendah 24%
namun diakhir tahun mengalami kenaikan menjadi 28%. Jarak antara
kepercayaan publik terhadap nasional dan Uni Eropa semakin sempit. Hal ini
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
103
sudah tentu dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi, dan rakyat negara – negara
anggota semakin tidak percaya dan merasa tidak terwadahi kepentingannya di Uni
Eropa.
Gambar 4.7
Sumber: European Commission, “Euro Barometer 73 public opinion in the European
Union”, 2012 http://iuwest.wordpress.com/2012/04/17/the-european-commission-and-
euroscepticism-2/ diakes pada tanggal 10 Januari 2013
Menurut data yang menyorot pendapat masyarakat Uni Eropa terhadap
institusi – institusi Uni Eropa yaitu European Central Bank, Council of the
European Union, European Parlement dan European Commision. Keempat
institusi tersebet mengalami penurunan kepercayaan yang signifikan antara tahun
2008 – 2011. Komisi Eropa menjadi institusi yang mengalami penurunan paling
tajam dari 52% di 2007 menjadi 36% di 2011 (-16%), hal ini dikarenakan komisi
Eropa adalah dikarenakan komisi Eropa adalah institusi yang mengawasi
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
104
implementasi regulasi – regulasi Uni Eropa, hal ini berarti komisi Eropa adalah
wajah dari supranasional Uni Eropa dan yang menjadi manifestasi Uni Eropa
dalam mengintervensi kedaulatan negara – negara anggotnya.
Sedangkan komisi Eropa bukanlah institusi yang anggotanya dipilih secara
langsung seperti parlemen Eropa atau layaknya dewan Eropa yang anggotanya
adalah menteri – menteri perwakilan dari negara – negara anggota yang
jabatannya dipilih langsung melalui pemilihan nasional. Anggota – anggota
komisi Eropa dipilih langsung oleh pemerintahan nasional sehingga tidak ada
partisipasi dari rakyat dalam pemilihannya (Wilken, 2012). Sedangkan ECB
sebagai institusi yang pada masa krisis ekonomi ini menjadi institusi yang paling
disorot mengenai perannya di dalam krisis menjadi institusi yang paling fluktuatif
dalam hal kepercayaan masyarakat.
Dari berbagai pembahasan diatas dapat dilihat bahwa sentimen rakyat
negara – negara anggota Uni Eropa semakin meningkat sejak terjadinya krisis
ekonomi yang terjadi. Tekanan – tekanan dari dalam negeri ini semakin membuat
negara – negara utama Uni Eropa sebagai negara yang mempunyai kekuatan
dalam mempengaruhi arah kebijakan Uni Eropa memperkuat eksistensinya demi
kepentingan nasionalnya masing – masing.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
105
BAB V
KESIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah yang dihadirkan maka pernyataan tesis
pada penelitian ini terbukti dengan menarik kesimpulan bahwa krisis ekonomi
negara-negara di Uni Eropa tidak dapat diselesaikan ditengah kondisi integrasi
ekonominya yang terus meningkat disebabkan oleh benturan kepentingan nasional
diantara negara-negara utama di Uni Eropa seperti Jerman, Prancis dan Inggris
yang mendorong pandangan berbasis sovereignty yang dipicu oleh menguatnya
sentimen nasional dan meluasnya krisis ekonomi menjadi krisis politik sehingga
makin sulit menyatukan posisi dalam menghadapi krisis secara regional.
Benturan kepentingan ini terjadi dikarenakan oleh sebagai suatu integrasi
regional yang telah melewati berbagai tahapan integrasi ekonomi hingga
munculnya Uni Eropa dan Euro sebagai mata uang tunggal. Krisis ekonomi yang
menimpa negara – negara anggota Uni Eropa ini harus di tangani dalam kerangka
regional. Mekanisme ini memunculkan kebijakan, keputusan dan perjanjian dalam
upaya menangani krisis ekonomi yang terjadi. Ketika negara – negara besar
terlibat dalam proses pengambilan kebijakan regional maka kondisi ekonomi dan
politik Nasional sangat berpengaruh dalam pilihan – pilihan yang dilakukan oleh
negara – negara tersebut. Melihat perkembangan dari krisis yang terjadi di Uni
Eropa, dapat disimpulkan bahwa dinamika nasional di negara – negara anggota
Uni Eropa berperan penting terhadap proses yang terjadi dalam regionalisme di
kawasan tersebut. Pada dasarnya, arah kebijakan Uni Eropa merupakan hasil dari
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
106
proses negosiasi intergovernmental yang dilakukan oleh negara – negara
anggotanya.
Sedangkan kebijakan – kebijakan Uni Eropa telah memantik sebuah
kondisi yang tidak menguntungkan bagi negara – negara Uni Eropa serta reaksi
dari rakyat negara – negara anggota Uni Eropa. Seperti kerusuhan yang akhirnya
mengakibatkan ribuan orang terlibat baku hantam dengan aparat di ibukota
Yunani, Athena, saat berdemo menentang langkah penghematan. Di beberapa
titik, massa dengan aparat berjibaku. Dilaporkan dua orang polisi dan empat
demonstran terluka, sementara itu 12 orang demonstran lainnya ditahan (viva
news, 2011). Massa menolak rencana pemerintah Yunani untuk menerapkan
program Austerity jilid II. Akhirnya terjadi krisis politik di Negara - negara Uni
Eropa di dalam ini telah dibuktikan dengan memberikan data dan fakta yaitu
dengan jatuhnya beberapa pemimpin negara- negara Uni Eropa seperti Yunani
dan Italia.
Tekanan dari dalam negeri dan regional akhirnya memakan korban politik
dengan mundurnya perdana menteri Yunani George Papanderou dan perdana
menteri Italia Silvio Berlusconi. Kemudian, krisis politik yang terlihat adalah
dengan adanya perbedaan pandangan dan posisi antara tiga negara utama di Uni
Eropa yaitu Jerman, Perancis dan Inggris mengenai program Austerity.
Benturan antara kepentingan nasional dan regional ini akhirnya
mengakibatkan pergulatan di dalam negara – negara anggota Uni Eropa dalam
menyikapi kebijakan – kebijakan yang diambil baik oleh negara maupun Uni
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
107
Eropa sebagai organisasi regional. Selama beberapa bulan dan pekan terakhir ini
ada satu hal yang sangat jelas yakni situasi di kawasan Eropa semakin bermasalah
jika dilihat dari tak membaiknya ekonomi negara – negara Zona Eropa. Sejauh ini
tidak ada rencana yang jelas untuk mengatasi krisis tersebut, dan satu demi satu
negara terpuruk ke dalam resesi atau bahkan depresi besar.
Hal ini mengakibatkan menguatnya sentimen nasional terhadap Uni Eropa
dan kebijakan – kebijakannya. Rakyat negara – negara anggota Uni Eropa
semakin reaktif dan pesimis terhadap kebijakan – kebijakan yang di tetapkan oleh
Uni Eropa. Kemenangan dan kekalahan partai berhalauan ‘tengah-kanan’ di
empat negara anggota Uni Eropa mempunyai pengaruh yang besar terhadap
kebijakan Austerity policy. Kebijakan pemulihan ekonomi ini dilakukan dengan
mengurangi deficit budget melalui upaya pemotongan budget kesejahteraan sosial
yang dianggap “tidak produktif”. Beberapa kebijakan kesejahteraan sosial yang
dikorbankan misalnya pengurangan pengeluaran pada pelayanan public hingga
kebijakan pengurangan jaminan sosial bagi kelompok tak mampu yang selama ini
bergantung pada uang jaminan ini. Austerity Policy dipercaya oleh Jerman dan
Prancis (pada kepemimpinan Sarzkozy) mampu mengatasi krisis ekonomi Eropa.
Namun, kekalahan keduanya menunjukan akan adanya penolakan rakyat terhadap
kebijakan ini.
Terjadinya krisis ekonomi ini akhirnya semakin membuat rakyat negara –
negara anggota Uni Eropa kehilangan kepercayaan terhadap institusi ini.
Pemerintah nasional negara – negara anggota Uni Eropa pun semakin kesulitan
dalam mengambil posisi di dalam krisis yang terjadi. Dan akhirnya negara –
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
108
negara besar di Uni Eropa (Jerman, Inggris dan Prancis) memperkuat
eksistensinya di tataran regional demi kepentingan nasionalnya masing – masing.
Sehingga Integrasi ekonomi yang terus meningkat akhirnya menjadi sebuah ajang
memperkuat eksistensi masing – masing negara.
Saran untuk penelitian selanjutnya
Di dalam penelitian ini penulis mengambil sudut pandang
intergorvermentalist dalam melihat kelemahan yang terjadi dengan adanya
integrasi ekonomi ketika terjadi krisis ekonomi. Di dalam perjalanannya
mengamati krisis ekonomi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap integrasi
ekonomi Eropa, peneliti melihat kerapuhan kerangka sebuah integrasi ekonomi
kawasan seperti Uni Eropa rawan merembet kepada dimensi politik ketika terjadi
krisis ekonomi. Namun, penelitian ini masi mempunyai celah dimana
permasalahan democracy deficit merupakan faktor utama mengapa Uni Eropa
menjadi sebuah integrasi kawasan yang tidak sempurna. Sehingga jika ada
penelitian selanjutnya sudut pandang demokrasi di dalam integrasi dapat
dijadikan pintu masuk untuk melihat faktor tersebut mempengaruhi penyelesain
krisis yang terjadi.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
109
Referensi
Andrew Hurrell, ‘The Regional Dimension of International Relations Theory’, in
Mary Farrell, Björn Hettne and Luk Van Langenhove (eds), The Global Politics of
Regionalism. Theory and Practice. (London: Pluto Press, 2005), pp.38-53.
A Timeline of the Italians. http://www.scaruffi.com/politics/italians.html, diakses
tanggal 6 Januari 2013.
Bowyer, Jerry. (2012) Happy Birthday, Milton Friedman, the European crisis is
your latest vindication, Forbes, 1 Juli 2012. (Online). Di ambil dari:
http://www.forbes.com/sites/jerrybowyer/2012/08/01/happy-birthday-milton-
friedman-the-european-crisis-is-your-latest-vindication/ diakses pada tanggal 8
Januari 2013.
Bonggas Adhi Chandra, “Kedaulatan dalam Tekanan Globalisasi” dalam
Hermawan Yulius P, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional,
Yogyakarta, Graha Ilmu 2007, hal 130
Brimg,2012.(Online)http://www.brimg.net/images/economics/euro-crisis-
timeline-1999.jpg diakses pada tanggal 20 Desember 2012
BBC, 2012. (Online) http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18068187. Di akses
5 Januari 2013
BBC, 2012. (Online) http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17435616, ,
diakses tanggal 6 Januari 2013
Charles W. Kegley Jr., Eugene R. Wittkopf, World Politics: Trends and
Transformation , 6thed., St. Martin Press, New York, 1997, hlm. 163.
Christopher Hill (ed.), The Actors in Europe’s Foreign Policy, Routledge,
London, 1996, hlm. 1.
Chaudhary, Ganga Dhar. 2005, Politics, Ethics, and Social Responsibility of
Business, Paragon Books.
Culpeper, Roy. 2005, Approaches to Globalization and Inequality within the
International System, United Nations Research Institute for Social Development.
Carnegy, Hugh. 2012, “Germany must accept growth pact says Hollande”,
Financial Times (Online),http://www.ft.com/cms/s/0/b7df3226-8edf-11e1-aa12-
00144feab49a.html#axzz2IABGyfyX di akses pada tanggal 7 Januari 2013
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
110
Cinditya,Anggita.http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/01/03/menelusur
i-krisis-eropa/diakses 3 Januari 2013
De Grauwe. P, 2009, Economics of Monetary Union. 8thed. Oxford: Oxford
University Press.
Euobserver, 2012. (Online) http://euobserver.com/economic/30293 diakses pada
tanggal 8 Januari 2013
Europa, 2012. (Online) http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-11-8_en.htm
diakses pada tanggal 9 Januari 2013
Fajar, 2011. Berhemat, Yunani Pecat 15 Ribu Pegawai Negeri.
Göksel, Nilüfer Karacasulu. 2004, Globalisation and the State, Dokuz Eylul
University, Izmir.
Gereffi, Gary. Castillo, Mario. & Fernandez-Stark, Karina. 2009, ‚The offshore
services industry: a new opportunity for latin america,‛ Policy Brief IDB-PB-101,
Desember, Inter-American Development Bank.
Guardian,2011. (Online) http://www.guardian.co.uk/business/2011/dec/02/angela-
merkel-eurozone-fiscal-union diakses pada tanggal 9 Januari 2013
Guardian,2011.(Online)http://www.guardian.co.uk/business/2011/dec/02/europea
n-fiscal-union-experts diakses pada tanggal 9 Januari 2013
Greece Government Debt. http://www.tradingeconomics.com/greece/government-
debt-to-gdp, diakses tanggal 27 November 2012
Held, David. & McGrew A. 1998, “The end of the old order?,” Review of
International Studies, vol. 24.
Held, David. 1989, Political Theory and the Modern State, Stanford University
Press, California.
Hirst, Paul Q. & Thompson, Grahame. 1996, Globalisation in Question: the
Interna-tional Economy and the Possibilities of Governance, Blackwell,
Cambridge.
Ivan Theofilus. Penyebab Krisis Ekonomi Eropa. http://mss-feui.com/?p=605,
diakses tanggal 28 Desember 2012
Ibister, John. 2003, Promise Not Kept, Kumarian Press, Bloomfield, USA.
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
111
Iuwets, 2012. (Online) http://iuwest.wordpress.com/2012/04/17/the-european-
commission-and-euroscepticism-2/ diakses pada tanggal 13 Januari 2013
Jackson, Robert. & Sorensen, Georg. 1999, Introduction to International
Relations, Oxford University Press, New York.
Krazner. Stephen D, 1999, Sovereignty: organized hypocrisy. Princeton
University Press,
Kirshner, Jonathan (ed). 2006, Globalization and National Security, Routledge,
New York.
Kahler, Miles. 2005, “Territoriality and conflict in an era of globalization,” School
of International Relations and Pasific Studies, University of California, San
Diego.
Khondker, Habibul Haque. 2004, “Glocalization as globalization: evolution of a
sociological concept,” Bangladesh e-Journal of Sociology, Vol. 1, No. 2, July, [1-
9].
Krasner, Stephen D. 1993, “Westphalia and all that,” dalam Ideas and Foreign
Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change, J. Goldstein & Robert O.
Keohane (eds), Cornell University Press, Ithaca.
Kompas,2011.(Online)http://nasional.kompas.com/read/2011/11/13/08421716/Be
rlusconi.Mundur.Roma.Gegap.Gempita. Diakses pada tanggal 9 Januari 2013
Lindert, Peter H. & Williamson, Jeffrey G. 2001, ‚Globalization and inequality: a
long history,‛ Annual Bank Conference on Development Economics - Europe,
June 25-27, Barcelona.
Levvit, Theodore. 1983, “The globalization of markets,” Harvard Business
Review, May-June, [1-20].
Leon Linberg, Stuart Scheigold, Europe’s World Policy, Prentice Hall, New
Jersey, 1971
Lapavitsas,Costas.2012,Guardian(online)http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2
012/dec/26/germany-austerity-beggar-europe-eurozone diakses tanggal 8 Januari
2013.
Liputan6, 2012. (Online) http://news.liputan6.com/read/361339/referendum-batal-
papandreou-dituntut-mundur diakses 13 Januari 2013
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
112
Monaghan,Angela.2012,Telegraph(Online)http://www.telegraph.co.uk/finance/financ
ialcrisis/9283191/Angela-Merkel-astonished-by-austerity-debate-as-Germany-
left-increasingly-isolated-on-eurobonds.html diakses 5 Januari 2013
Martin Feldstein, “The Failure of the Euro”, Foreign Affairs, 13 December 2011.
Web. 31 October 2012. http://www.foreignaffairs.com/articles/136752/martin-
feldstein/the-failure-of-the-euro diakses pada tanggal 12 Januari 2013.
Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union – 7th
Edition ,
(London: Palgrave Macmillan,2010)
NewYorkTimes,2011.(Online)http://www.nytimes.com/2011/11/02/world/europe/au
sterity-faces-political-test-in-greek-turmoil.html?_r=2&ref=global-home& diakses
12 Januari 2013
Ohmae, Kenichi. 1996, The End of the Nation State: the Rise of Regional
Economics, Harper Collins, London.
Quiggin, John. 2005, Interpreting Globalization: Neoliberal and Internationalist
Views of Changing Patterns of the Global Trade and Financial System, United
Nations Research Institute for Social Development, United Nation.
Rai, Vinay. & Simon, William L. 2007, Think India, Dutton, New York.
Reich, Robert. 2004, Higher Education “Market” Warning, Annual Higher
Education Policy Institute Lecture, Britain.
Reuters, 2011. (Online) http://www.reuters.com/article/2011/10/31/us-greece-
referendum-idUSTRE79U5PQ20111031 Diakses pada tanggal 14 September
2012
Reuters, 2012. (Online)http://uk.reuters.com/article/2012/12/14/uk-italy-debt-
record-idUKBRE8BD0H620121214 Diakses pada tanggal 27 Desember 2012
Sorensen, George. 1998, “IR theory after the cold war,” Review of International
Studies, vol. 24.
Stiglitz, Joseph E. 2005, “The overselling of globalization,” dalam Globalization:
What’s New, Michael M Weinstein (ed.), Columbia University Press, New York.
Stiglitz, Joseph E. 2002, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton, New
York.
Strange, Susan. 1997, “The erosion of the state,” Current History, 96 (613).
Tesis Magister (S2)
Menguatnya pandangan berbasis kedaulatan
ketika Uni Eropa terkena krisis ekonomi
Indra Kusumawardhana 071045010
113
Soros, George, “The tragedy of Europe” New York books, 27 September 2012,
http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/sep/27/tragedy-european-union-and-
how-resolve-it/ di akses pada tanggal 5 Januari 2013
Social Europe, 2012. (Online) http://www.social-europe.eu/2012/06/heading-for-the-
margins-the-uk-and-the-eu/ diakses 5 Januari 2013
SeputarForex,2012.(online)http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id
=93176&title=menunggu_bubarnya_uni_eropa_3_uni_sovyet_pun_akhirnya_haru
s_bubar diakses 13 Januari 2012
Spiegel, 2012. (Online) http://www.spiegel.de/international/germany/analysis-of-
impact-of-elections-on-angela-merkel-s-european-policy-a-833151.html diakses
pada tanggal 14 September 2012
Spiegel, 2012. (Online) http://www.spiegel.de/international/germany/analysis-of-
impact-of-elections-on-angela-merkel-s-european-policy-a-833151.html. Di akses
pada tanggal 8 Januari 2013.
Theodore A. Couloumbis, James H. Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional:
Keadilan dan Power , terj. Marcedes Marbun, , edisi ketiga, Abardin, Bandung,
1986, hlm. 66.
Verdun. Amy, 2000, “European Responses to Globalization and Financial Market
Integration”. Macmillan press Ltd.
Verdun, Amy. & Jones. Erik, 2005. “The Political Economy of European Integration”,
first edition, routledge.
Washingtonpost,2012.(Online)http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/special/world/euro-zone-treaty/images/finalcharts.jpg diakses pada tanggal 20
Desember 2012.
Weiss, Linda. 2000, “Globalization and state power,” Development and Society,
Vol. 29, No. 1, June, [1-15]
Xinhuanet, 2010. (Online) http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-
01/06/c_13678088.htm diakses pada tanggal 8 Januari 2013