2

Indonesia Stock Exchange...Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ... (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk

Download PDF Report

Upload
others
View
4
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Indonesia Stock Exchange...Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ... (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk

Page 2: Indonesia Stock Exchange...Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ... (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan ... Undang-Undang ini. 2. Ketentuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan ... Undang-Undang ini. 2. Ketentuan

Documents

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN LANGSUNG JASA... · Web viewPeserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN LANGSUNG JASA... · Web viewPeserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan

Documents

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ketentuan

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ketentuan

Documents

NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG - dpr.go.iddpr.go.id/dokjdih/document/uu/732.pdfpresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan

NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG - dpr.go.iddpr.go.id/dokjdih/document/uu/732.pdfpresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF file14. ketentuan . . . - 14 - - 29 - - 32 - indonesia. republik indonesia, atas nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF file14. ketentuan . . . - 14 - - 29 - - 32 - indonesia. republik indonesia, atas nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan

Documents

eadm.dindik.jatimprov.go.ideadm.dindik.jatimprov.go.id/.../srt-ketentuan-lmpp-smp-mts-2015.pdf1) Peserta lomba adalah guru SMP/MTs yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

eadm.dindik.jatimprov.go.ideadm.dindik.jatimprov.go.id/.../srt-ketentuan-lmpp-smp-mts-2015.pdf1) Peserta lomba adalah guru SMP/MTs yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ... · - 3 - 16. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ... · - 3 - 16. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

Documents

MODUL PERPAJAKAN · Web viewtenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pihak-pihak

MODUL PERPAJAKAN · Web viewtenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pihak-pihak

Documents

PERJANJIAN KERJASAMA PALANG MERAH INDONESIA … · Palang Merah Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Kerjasama kedua belah pihak didasarkan atas

PERJANJIAN KERJASAMA PALANG MERAH INDONESIA … · Palang Merah Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Kerjasama kedua belah pihak didasarkan atas

Documents

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIArepository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/63f8ad63e240...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIArepository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/63f8ad63e240...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN

Documents

Peraturan pemerintah republik indonesia · Web viewDalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan pertama dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan pemerintah republik indonesia · Web viewDalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan pertama dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

Documents

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 1/ 6 /PBI/1999 … · ketentuan baik dalam Peraturan Bank Indonesia ini maupun ketentuan dalam ... Dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional,

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 1/ 6 /PBI/1999 … · ketentuan baik dalam Peraturan Bank Indonesia ini maupun ketentuan dalam ... Dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional,

Documents

SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK ... air lim Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis 1. Laboratorium terakreditasi atau ditunjuk Gubernur ? 2. Memenuhi ketentuan sanksi administrasi

SISTEM INFORMASI PELAPORAN ELEKTRONIK ... air lim Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis 1. Laboratorium terakreditasi atau ditunjuk Gubernur ? 2. Memenuhi ketentuan sanksi administrasi

Documents

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Ketentuan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Ketentuan

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1483-2018.pdf · penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di kebandarudaraan. (4) Unsur

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1483-2018.pdf · penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di kebandarudaraan. (4) Unsur

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan– ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan– ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - Welcome … · Pengion sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang ... sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru ... Ketentuan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - Welcome … · Pengion sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang ... sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru ... Ketentuan

Documents

PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia

PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia

Education

PT. MLC Indonesia adalah distributor mesin laundry yang ... · PT. MLC Indonesia adalah distributor mesin laundry yang ditunjuk langsung oleh Amerika, serta tempat yang tepat untuk

PT. MLC Indonesia adalah distributor mesin laundry yang ... · PT. MLC Indonesia adalah distributor mesin laundry yang ditunjuk langsung oleh Amerika, serta tempat yang tepat untuk

Documents

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK INTAM 07062016.pdf · Wali Amanat PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK INTAM 07062016.pdf · Wali Amanat PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum

Documents

CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf

CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf

Economy & Finance

Ketentuan Umum Farmakope Indonesia(4)

Ketentuan Umum Farmakope Indonesia(4)

Documents

- tataruangpertanahan.com fileBagian XII Ketentuan-Ketentuan Lain. BAB III KETENTUAN PIDANA BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN ... a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang

- tataruangpertanahan.com fileBagian XII Ketentuan-Ketentuan Lain. BAB III KETENTUAN PIDANA BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN ... a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang

Documents

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 2 … · Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, ... untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan,

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 2 … · Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, ... untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan,

Documents

Gubernur Jawa Barat - DPMPTSP Prov Jabar · Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Pejabat

Gubernur Jawa Barat - DPMPTSP Prov Jabar · Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Pejabat

Documents

UU 011 Tahun 1967 - KETENTUAN-KETENTUAN POKOK …sda.pu.go.id/bbwsserayuopak/wp-content/uploads/2015/09/UU-Nomor-11...undang-undang republik indonesia no. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan

UU 011 Tahun 1967 - KETENTUAN-KETENTUAN POKOK …sda.pu.go.id/bbwsserayuopak/wp-content/uploads/2015/09/UU-Nomor-11...undang-undang republik indonesia no. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan

Documents

PremiumCare (Indonesia) Terms & Conditions Syarat-syarat ... Terms -ID...Syarat-syarat & Ketentuan-ketentuan PremiumCare (Indonesia) PT Lenovo Indonesia - PremiumCare (Indonesia) Terms

PremiumCare (Indonesia) Terms & Conditions Syarat-syarat ... Terms -ID...Syarat-syarat & Ketentuan-ketentuan PremiumCare (Indonesia) PT Lenovo Indonesia - PremiumCare (Indonesia) Terms

Documents

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - jdih.bsn.go.idjdih.bsn.go.id/public_assets/file/7746b20586d911b90b96e68cbd2d44e4.pdf · Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (5) Ketentuan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - jdih.bsn.go.idjdih.bsn.go.id/public_assets/file/7746b20586d911b90b96e68cbd2d44e4.pdf · Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (5) Ketentuan

Documents

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PDF filePajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, ... Kelas I yang ditunjuk dan pegawai yang membantu tugas (pendamping)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PDF filePajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, ... Kelas I yang ditunjuk dan pegawai yang membantu tugas (pendamping)

Documents

· (7) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,

· (7) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,

Documents