Upload
vuongphuc
View
248
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEPUTUSAN INSPEKTUR
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 800/Kep.86 –Insp/2016
Tentang
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2017
INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG
Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin
kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM
Daerah) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 dengan
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016-2021, maka Inspektorat Kabupaten
Pandeglang perlu menyusun dan menetapkan Indikator
Kinerja Utama.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandgelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
17. Keputusan Inspektur Kabupaten Pandeglang Nomor 700/84-INSP./2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN;
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016-2021;
KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pandeglang Pada Tanggal 21 Desember 2016
INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG
ttd
Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si Pembina Utama Muda / IV-c NIP. 196304211989031012
LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 800/Kep.86 –Insp/2016
TANGGAL : 21 Desember 2016.…….………………………
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat
Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga
penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana
Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif
dari semua pihak.
Akhirnya kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2017 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat
Kabupaten Pandeglang.
Pandeglang, Desember 2016
Inspektur Kabupaten Pandeglang
ttd
Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si Pembina Utama Muda / IV-c NIP. 196304211989031012
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR --------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI --------------------------------------------------------- ii
BAB I PENDAHULUAN --------------------------------------------- 1
1.1 LATAR BELAKANG ---------------------------------------- 1
1.2 TUJUAN DAN SASARAN ---------------------------------- 2
1.3 LANDASAN HUKUM --------------------------------------- 2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ------------------------------- 3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA ---------------------------- 5
BAB III PENUTUP ---------------------------------------------------- 12
LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
1
1.1. LATAR BELAKANG
Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal
tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat
terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang
bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena
kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur,
diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara
nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum
pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara
pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance
indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator
yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil
mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah tetapkan oleh
organisasi.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat
Kabupaten Pandelang dimaksudkan untuk memberikan arah,
komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan
Inspektorat Kabupaten Pandeglang sesuai prioritas secara terarah
dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen bagi Inspektorat
Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakannya.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar
untuk penyusunan :
a. Perencanaan jangka menengah SKPD;
b. Perencanaan tahunan;
c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
BAB I PENDAHULUAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
2
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan-kegiatan.
1.2. TUJUAN DAN SASARAN
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat
Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 ditujukan untuk memperoleh
informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan
konsisten, serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam
rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
Inspektorat Kabupaten Pandeglang dengan mengacu pada prinsip-
prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.
1.3. LANDASAN HUKUM
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016, disusun berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
3
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010
tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandgelang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pandeglang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang
Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Pandeglang;
17. Keputusan Inspektur Kabupaten Pandeglang Nomor 700/84-
INSP./2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun
2016-2021.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
4
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU), pengertian dan
keterkaitan IKU dengan dokumen perencanaan lainnya,
tujuan dan sasaran penyusunan IKU, landasan hukum
dan sistematika penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017.
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA
Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan
memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja
Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan
sasaran strategis yang telah ditetapkan.
BAB III PENUTUP
Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala
utama yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat
Kabupaten Pandeglang serta strategi pemecahan
masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
5
2.1 Aspek-Aspek Terkait dalam Penerapan Indikator Kinerja
Utama
Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007,
yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan
dan penetapan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :
1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pandeglang, Rencana Strategis dan kebijakan
umum;
2. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di
Inspektorat Kabupaten Pandeglang melibatkan kepentingan
(stakeholders) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator
kinerja utama yang telah ditetapkan, diharapkan memenuhi
karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai yaitu:
1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikualifikasi dan diukur.
2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan
klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan
pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat
kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator :
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
6
(1) Masukan (input), (2) keluaran (output), (3) Hasil (outcome),
gunanya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan
untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan rencana strategis.
Indikator kinerja sasaran merupakan target sasaran yang
ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator/target program
dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan
antara tercapainya target sasaran dengan target program/
kegiatan, dengan kata lain apabila indikator kinerja program/
kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah
dicapai.
Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai perangkat
daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, dan Peraturan
Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Tugas Inspektorat adalah melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah
kabupaten dibidang pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Adapun fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam
melaksanakan menyelenggarakan tugas adalah :
1. Penyusunan perencanaan dibidang pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
3. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus
pengaduan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan;
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
7
5. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan
pengawasan ;
6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;
7. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain ;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dalam rangka
kepentingan pemerintah daerah;
9. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan bidang
pengawasan;
10. Menyelenggarakan pengujian serta penilaian atas laporan
setiap unsur dilingkungan pemerintah daerah serta
pemeriksaan pengawasan fungsional atas dasar petunjuk
Bupati;
11. Melakukan pengusutan kebenaran informasi/laporan atau
pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan
dibidang pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi
pembangunan.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
13. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
meliputi:
a. Administrasi Umum dan Pemerintahan;
b. Urusan Pemerintahan.
14. Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan sebagaimana
dimaksud adalah :
a. Pengawasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
b. Kelembagaan;
c. Pegawai Daerah;
d. Keuangan Daerah;
e. Barang Daerah.
15. Pengawasan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud
adalah;
a. Urusan Wajib;
b. Urusan Pilihan;
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
8
c. Dana Dekonsentrasi;
d. Tugas Pembantuan;
e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap
pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Pandeglang dapat
diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan
tugas Inspektorat Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas
a. Sarana prasarana operasional kurang memadai;
b. Kerjasama tim belum optimal;
c. Jumlah aparatur pengawasan masih kurang;
d. Belum meratanya produktivitas kerja aparat pengawas;
e. Kurangnya pemahaman obrik terhadap pentingnya
penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil
pemeriksaan;
f. Masih kurangnya respon/kerjasama instansi lain sebagai
obrik terhadap aparat pengawasan;
g. Belum optimalnya kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan;
2. Faktor-faktor pendorong terhadap pelaksanaan tugas
a. Peningkatan sarana dan prasarana operasional yang lebih
memadai;
b. Penambahan Jumlah aparatur pengawasan;
c. Peningkatan sistematika kerja pemeriksaan;
d. Peningkatan pemahaman obrik terkait pentingnya
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
e. Penambahan anggaran dalam rangka peningkatan SDM
aparatur pengawasan;
f. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
sesuai dengan pedoman tata cara pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaru;
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
9
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparat
pengawasan, masih terdapat banyak permasalahan yang
dihadapi Inspektorat Kabupaten Pandeglang diantaranya
adalah sebagai berikut :
1. Aparat pengawasan yang telah mengikuti diklat-diklat
pengawasan masih kurang;
2. Jumlah pegawai/aparat pengawasan belum memadai
apabila dibandingkan dengan obyek pemeriksaan yang
ada di Kabupaten Pandeglang;
3. Belum meratanya produktivitas kerja aparat
pengawasan;
4. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
belum memadai;
5. Respon dari Instansi lain selaku objek pemeriksaan
masih kurang;
Nilai-nilai yang harus dikembangkan dan dijadikan
acuan oleh aparatur maupun organisasi dalam upaya
meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang
adalah sebagai berikut :
1. Profesionalisme :
a. Kompetensi/kecakapan/kemampuan (competence) ;
b. Ketulusan hati / kejujuran ( integrity ) ;
c. Pertanggungjawaban ( responsibility ).
2. Kehati-hatian ( Due care / carefuly ) ;
3. Keterbukaan ( tranparancy ) ;
4. Percaya diri ( self confident ) ;
5. Keadilan / persamaan hak ( equity ) ;
6. Komitmen / janji / mewajibkan diri / kebersamaan
(commitment).
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
10
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada
hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Pandeglang, menimbulkan isu-isu
strategis sebagai berikut :
1. Pemahaman aparatur pengawasan terhadap kode etik
dan standar pengawasan
2. Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan
3. Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan Tugas
4. Koordinasi antara SKPD dengan Inspektorat sebagai
unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Pengembangan struktur organisasi Inspektorat
6. Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam
mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai
dengan Tema Pembangunan Kabupaten Pandeglang yang
akan diusung pada tahun 2017, yaitu ”Mendorong
kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berdaya
saing”.
Dalam menunjang pencapaian visi dan misi,
Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 telah
menetapkan beberapa tujuan beserta sasaran dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam
Rencana Strategis. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai adalah sebagai berikut :
1. Tujuan : Terbentuknya aparatur pengawasan yang
kompeten.
Sasaran : Meningkatnya kemampuan aparatur
pengawasan internal melalui pendidikan dan
Pelatihan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
11
2. Tujuan : Terciptanya sistem pengawasan internal
pemerintah daerah yang profesional.
Sasaran : 1. Meningkatkan cakupan pengawasan,
penyelesaian tindaklanjut hasil
pengawasan, koordinasi pengawasan
dan akuntabilitas tatakelola
pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya penyelesaian pengaduan
publik.
3. Meningkatnya pengawasan melalui
penguatan sistem dan prosedur
pengawasan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
12
Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari
fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come).
Indikator Kinerja Utama yang disusun ini merupakan upaya dari
Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih.
Sebagai Satuan Kerja Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP) di Kabupaten Pandeglang, Inspektorat dituntut untuk memiliki
peran dalam setiap kebijakan program dan kegiatan pada instansi
pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah
pasal 11 menyatakan bahwa Perwujudan peran aparat pengawasan
intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf g sekurang-kurangnya harus :
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah;
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah; dan
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat
menjadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas fungsi Inspektorat
Kabupaten Pandeglang.
BAB III PENUTUP
LAMPIRAN I
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
(a) (b) (c)
1 Meningkatnya Kemampuan Aparatur
Pengawasan Internal melalui
Pendidikan dan Pelatihan.
Jumlah Aparatur Pengawasan yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
- Jumlah Aparatur Pengawasan
- Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
2 Meningkatnya Cakupan Pengawasan,
Penyelesaian Tindaklanjut Hasil
Pengawasan, Koordinasi Pengawasan
dan Akuntabilitas Tatakelola
Pemerintahan Daerah.
Jumlah Cakupan Pemeriksaan
- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
Cakupan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan
- Jumlah Dokumen Laporan Hasil Tindaklanjut
- Jumlah Gelar Pengawasan
Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal
- Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP
- Jumlah Koordinasi Pengawasan dengan BPK-RI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
(a) (b) (c)
Terpantaunya Posisi Kas dan Persediaan Akhir Tahun
SKPD
- Jumlah Dokumen Stock Opname
- Jumlah Dokumen Kas Opname
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan SKPD
- Jumlah Laporan Hasil Reviu LK-SKPD
- Jumlah Laporan Hasil Revi LK-Pemda
Terlaksananya Reviu LKIP Pemerintah Daerah dan
Evaluasi LKIP SKPD
- Jumlah Laporan Hasil Reviu LKIP-Pemda
- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP-SKPD
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan
Penganggaran Pemerintah Daerah
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Rancangan RKPD
- Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA-SKPD
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Operasional APIP
Terlaksananya Audit dengan Tujuan Tertentu
- Jumlah Audit dengan Tujuan Tertentu
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
(a) (b) (c)
Meningkatnya Kapabilitas APIP
- Jumlah Pendampingan Kapabilitas APIP
3 Meningkatnya Penyelesaian
Pengaduan Publik
Terselesaikannya Pengaduan Publik
- Jumlah Pengaduan yang tertangani
4 Meningkatnya Pengawasan melalui
Penguatan Sistem dan Prosedur
Pengawasan.
Tersedianya Dokumen Penunjang Pengawasan
- Jumlah Dokumen NSPK Bidang Pengawasan
LAMPIRAN II
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
YANG MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN PANDEGLANG
SKPD : INSPEKTORAT
TAHUN : 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
(a) (b) (c)
1
Terwujudnya Good Governance dalam
rangka menciptakan iklim investasi
yang kondusif
Presentase tingkat kualitas pelayanan public dan kepuasan
masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja
pelayanan pemerintah.