Upload
dinhphuc
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
INDIKATOR KINERJA UTAMA
( I K U ) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Jalan Jamaluddin No. 1A Sampang
TAHUN 2018
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ………………………………….…………..………………………….….……………………….. i
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU............................................................................. 2
1.3. Landasan Hukum ................................................................................................................. 2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA
2.1. Difinisi Indikator Kinerja Utama .................................................................................... 4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama .................................................................... 4
BAB III GAMBARAN UMUM
3.1. Visi …………………..................................................................................................................... 6
3.2. Misi .............................................................................................................................................. 6
3.3. Tujuan dan Sasaran .............................................................................................................. 6
3.4. Arah Kebijakan ....................................................................................................................... 7
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................................ 10
LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan
kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah
harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya
pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good
Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang
mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan
profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap
menjunjung supremasi hukum.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja
pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan
apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan
dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif,
efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja
strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu
bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi
dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD,
RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.
Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator
Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/
Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah
diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.
2
1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten
Sampang disusun dengan maksud dan tujuan :
1. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja
1.3. Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian
3
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun
2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang
Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4
BAB II
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA
2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib
merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan
kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA
Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi
setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah
Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA
Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan
kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yaitu :
1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,
sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh
organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang
5
menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan
diukur.
5. Timeliness;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus sudah siap dan tepat waktu sebelum
digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja.
6. Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat
dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga
fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.
Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan
Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.
6
BAB III
GAMBARAN UMUM
3.1. Visi
Visi Kabupaten Sampang tahun 2013 - 2018 adalah “Terwujudnya
birokrasi sehat, masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya
Kabupaten Sampang yang Bermartabat ”
3.2. Misi
Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata
segenap komponen penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan visi
Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018, sebagai berikut: :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Wilayah sesuai Daya Dukung
Lingkungan
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan
Keterkaitan antara komponen–komponen pernyataan Visi dan Misi dapat
digambarkan dalam alur pikir berikut:
7
3.3. Tujuan dan Sasaran
Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Sampang,
perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam
kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan
untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah secara umum.
Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goal)
yang telah ditetapkan. Pada perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013
– 2018 tidak terjadi perubahan pada Visi dan Misi serta Tujuan pembangunan
Kabupaten Sampang, namun indikator tujuan sebagai indikator hasil
pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcame terdapat
perubahan terutama pada indikator tujuan 1 tujuan 3 dan tujuan 4. Perubahan
indikator tujuan dimaksudkan agar pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih
sederhana, dapat diukur, realistis dan memiliki kerangka waktu serta merupakan
indikator makro sebagai indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan
pembangunan. Sasaran pada setiap misi pembangunan Kabupaten Sampang
Tahun 20132018 diadakan evaluasi sehingga terdapat perubahan-perubahan
dari sebanyak 48 sasaran menjadi 21 sasaran, sebagai berikut:
8
1. Untuk mencapai misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Profesional” maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan profesional, dengan sasaran:
a. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
b. Meningkatnya kualitas perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan;
c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Terwujudnya ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi; dan
e. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
2. Untuk mencapai misi “Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan
Terjangkau” maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas
dan keterjangkauan pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan sasaran:
a. Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang;
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
c. Meningkatnya akses prasarana dasar;
d. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
e. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS);
f. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan
g. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, penganekaragaman dan
keamanan pangan.
3. Untuk mencapai misi “Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai
daya dukung lingkungan” maka tujuan yang akan dicapai adalah
meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah dengan
berwawasan lingkungan, dengan sasaran:
a. Meningkatnya penanganan bencana alam; dan
b. Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup.
9
4. Untuk mencapai misi “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”
maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi
berbasis potensi lokal, dengan sasaran:
a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi & UMK;
b. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
c. Meningkatnya nilai investasi; dan
d. Meningkatnya kontribusi sektor terhadap PDRB.
5. Untuk mencapai misi “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan” maka tujuan yang akan
dicapai adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan
sasaran:
a. Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
b. Meningkatnya penyelesaian konflik sosial di daerah; dan
c. Meningkatnya pengelolaan pemerintahan desa.
3.4 Arah dan Kebijakan
Agar strategi dapat dijalankan dengan tahapan yang baik dan sinergis
maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Arah kebijakan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan
profesional, adalah :
1) Penyediaan informasi publik yang memadai;
2) Penyediaan dokumen statistik daerah yang berkualitas dan akurat;
3) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan
pembangunan lintas sektor;
4) Optimalisasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
5) Peningkatan SDM pengelola, Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
daerah;
6) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
10
7) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta optimalisasi
pengawasan internal;
8) Penataan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta evaluasi kinerja
secara berkala;
9) Peningkatan peran legislatif dalam tugas pemerintahan.
2. Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan
dasar kepada masyarakat, adalah :
1) Peningkatan kuantitas pendidikan di semua jenjang;
2) Peningkatan akses pendidikan bagi semua masyarakat;
3) Peningkatan mutu dan pemerataan tenaga pendidik;
4) Peningkatan budaya minat baca kepada masyarakat;
5) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta membudayakan perilaku
hidup bersih dan sehat;
6) Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat;
7) Peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah;
8) Peningkatan pemenuhan cakupan air baku untuk kebutuhan pokok dan
irigasi;
9) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan;
10) Penyehatan lingkungan perumahan;
11) Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat;
12) Peningkatan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
dengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat;
13) Peningkatan kemampuan PMKS melalui pendidikan dan pelatihan
keterampilan serta penguatan lembaga-lembaga yang menangani PMKS;
14) Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi tentang KB dan KS;
15) Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender dalam
pembangunan di segala bidang;
16) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan.
11
3. Arah kebijakan dalam rangka merealisasikan optimalisasi pemanfaatan
potensi wilayah dengan berwawasan lingkungan, adalah :
1) Peningkatan koordinasi lintas sektor penanggulangan bencana alam;
2) Peningkatan penyediaan kebutuhan dasar sarana dan prasarana tanggap
darurat serta bantuan sosial bencana alam;
3) Pembangunan sistem mitigasi bencana yang terpadu;
4) Penegakan aturan pelaksanaan penataan ruang;
5) Penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
6) Pembangunan yang produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. Arah kebijakan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis
potensi lokal, adalah :
1) Penguatan ekonomi rakyat/masyarakat yang berbasis potensi lokal
melalui pengembangan sentra industri kecil/UMK;
2) Peningkatan kompetensi/kapasitas angkatan kerja;
3) Pemudahan proses pelayanan perijinan dan penyediaan infrastruktur
pendukung serta jaminan rasa aman terhadap investor;
4) Peningkatan produksi dan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan
melalui intensifikasi dan ekstensfikasi usaha kelautan dan perikanan;
5) Peningkatan pemanfaatan lahan produksi dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi;
6) Peningkatan upaya membangun dan mengembangkan sistem
perdagangan;
7) Peningkatan kemampuan dan teknologi industri kecil dan menengah;
8) Pengembangan potensi dan sistem promosi pariwisata daerah.
5. Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, adalah :
1) Penegakan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan
konsekuen;
2) Penguatan dan pengembangan pranata sosial masyarakat;
3) Peningkatan kapasitas SDM pemerintahan desa/kelurahan.
12
BAB IV
PENUTUP
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi dan IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Kinerja
Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatankegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan. Serta untuk memperoleh informasi kinerja
yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik,
memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas
kinerja. Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten
Sampang Tahun 2014-2018
1
SURAT KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN SAMPANG
Nomor: 188.45/ 062/KEP/434.302/2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2018
BUPATI SAMPANG
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Meneteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur,
Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, Bupati Sampang perlu menetapkan keputusan
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten
Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
2
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
3
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;
13. Keputusan Bupati Sampang Nomor:
188.45/341/KEP/434.013/2014 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
14. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/51/KEP/434.012/2018
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.
4
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum
dalam Lapiran Keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerimtah untuk setiap tahunnya.
KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor
Sampang Nomor: 188.45/51/KEP/434.012/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
Ditetapkan : Sampang
Pada tanggal : 29 Maret 2018
5
Lampiran Keputusan Bupati Sampang
Nomor : 188.45/ 62 /KEP/434.012/2018
Tanggal : 29 Maret 2018
N0 SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA
UTAMADEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
SUMBER
DATAPENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan Tata Kelola Indeks Reformasi RPJMD Dispendukcapil, DPMPTSP,
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTHAH KABUPATEN SAMPANG
1
1 Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Profesional
Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB)
RPJMD Dispendukcapil, DPMPTSP,
Diskominfo, Kecamatan, Bappelitbangda, Inspektorat, BPPKAD, Sekretariat Daerah, BKPSDM dan DPMD
1
2 IPM Dinas Pendidikan dan
Disarpus, Dinas Kesehatan, DPUPR, DPRKP, Dishub
Meningkatkan Kualitas dan
Keterjangkauan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat
RPJMD
2
Persentase penduduk
miskin
Dinas Sosial, DKBPPPA dan
DKP
3 Meningkatkan optimalisasi
pemanfaatan potensi wilayah dengan berwawasan lingkungan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
RPJMD BPBD, DPUPR, Satpol PP,
Bappelitbangda dan Dinas Lingkungan Hidup
4 Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi berbasis potensi lokal
Pertumbuhan ekonomi RPJMD Diskumnaker dan
Disporabudpar
Tingkat Pengangguran RPJMD DiskumnakerTingkat Pengangguran
Terbuka
RPJMD Diskumnaker
2
5 Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Indeks Demokrasi RPJMD Satpol PP, Bakesbangpol
dan Disporabudpar
33
44
55
66
77
88
99
1010
11
BUPATI SAMPANG
H. JONATHAN JUDIANTO11
H. JONATHAN JUDIANTO
1212
ASPEK KEBEBASAN SIPIL
1. KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT
1 Ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2 Ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2. KEBEBASAN BERPENDAPAT
3 Ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan perpendapat
4 Ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan pendapat
3. KEBEBASAN BERKEYAKINAN
5 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
6 Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
7 Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
4. KEBEBASAN DARI DISKRIMINASI
8 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
9 Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
10 Ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender
ASPEK HAK-HAK POLITIK
5. HAK MEMILIH DAN DIPILIH
11 Hak memilih atau dipilih terhambat
12 Ketersediaan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat
13 Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
14 Voters Turnout (Jumlah Pemilih)
15 Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi15 Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi
6. PARTISIPASI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGAWASAN
16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
7. PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL
18 Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu
19 Kecurangan dalam penghitungan suara
20 Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI
8. PERAN DPRD
21 Perda yang merupakan inisiatif DPRD
22 Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
9. PERAN PARTAI POLITIK
23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
24 Perempuan pengurus partai politik
25 Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
10. PERAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
26 Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemda
11. PERAN PERADILANYANG INDEPENDEN
27 Keputusan Hakim yang kontroversial
28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
Ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
Ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
Ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan perpendapat
Ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan pendapat