Indeks Kebebasan Pers 2012 di Indonesia

Institut Studi Arus Informasi (ISAI)Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

Jakarta, 14 Mei 2013

Alasan Memilih Indeks

Pembuatan indeks kebebasan pers ini adalah salah satu upaya pencatatan dan pendokumentasian kasus-kasus yang berhubungan dengan kebebasan pers. Berbagai macam perkembangan dan kondisi kebebasan pers itu perlu dicatat dengan cermat, sehingga bisa diketahui dengan pasti perkembangannya dari satu tahun ke tahun berikutnya, serta bisa diperbandingkan perkembangan satu wilayah dengan wilayah lain.

• Indeks memungkinkan semua indikator mengenai kebebasan pers dilihat secara holistik. Lewat indeks, berbagai indikator mengenai kebebasan pers itu bisa disatukan dalam satu ukuran. Berbagai indikator itu akan diperhitungkan secara bersama-sama sehingga lebih holistik dalam menilai kondisi kebebasan pers.

• Indeks memungkinkan dilakukan perbandingan. Dengan indeks, berbagai indikator kondisi kebebasan pers itu disederhanakan dalam satu ukuran dan menunjukkan kondisi tertentu dari kebebasan pers. Angka ini bisa diperbandingkan dari satu waktu ke waktu lain. Angka ini juga bisa diperbandingkan antar provinsi. Sehingga nantinya bisa diketahui provinsi mana yang mempunyai derajat kebebasan pers tinggi dan mana yang rendah.

Indikator

Indeks menggunakan delapan (8) komponen pertanyaan utama dan dibagi menjadi 35 pertanyaan untuk mengukur indeks kebebasan pers. Pertanyaan yang dibuat adalah penggabungan dari beberapa pertanyaan dan model yang biasa dipakai dalam pengukuran kebebasan pers selama ini.

Komponen 1: Ancaman dan Kekerasan Terhadap Jurnalis - 30Selama setahun ini, apakah di provinsi ini terdapat jurnalis yang...... akibat tulisan atau berita yang dibuat? [ Jika ada, berapa kali]

1 Pembunuhan  5

2 Percobaan pembunuhan  4

3 Serangan fisik, dilukai, penganiayaan, pengeroyokan  4

4 Intimidasi dan ancaman  3

5 Penculikan, dijadikan sandera  3

6 Penghilangan paksa  5

7 Serangan terhadap keluarga, teman atau kolega 4

8 Diawasi (dimatai-matai, penyadapan telepon dan sebagainya) 2

Komponen 2: Ancaman dan Kekerasan Terhadap Redaksi Media - 10Selama setahun ini, apakah kantor redaksi media mengalami ...... akibat tulisan atau berita yang dibuat? [ Jika ada, berapa kali]

1 Demonstrasi atau pengerahan massa  2

2 Mendapat intimidasi (teror) dan ancaman  3

3 Tindakan kekerasan di kantor redaksi media (pemukulan, penganiayaan dsb)

 3

4 Perusakan kantor redaksi (merusak barang, pelemparan, pembakaran dsb)

 2

Komponen 3: Penjeratan Media dan Jurnalis Lewat Pengadilan - 12Selama setahun ini, apakah di daerah ini terdapat.....? [ Jika ada, berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya]

1 Penyalahgunaan atau pemakaian aturan hukum secara tidak semestinya seperti surat pemanggilan secara paksa polisi (tanpa surat perintah) atau tindakan hukum terhadap jurnalis atau perusahaan media

 3

2 Jurnalis dituntut/didakwa dengan menggunakan aturan hukum di luar UU Pers (misalnya dituntut dengan menggunakan KUHP)  3

3 Jurnalis dihukum atau dipenjara dengan menggunakan aturan hukum di luar UU Pers (misalnya dituntut dengan menggunakan KUHP)

 4

4 Media dituntut/didakwa secara perdata, dengan jumlah nominal melebihi batas kemampuan finansial media  2

Komponen 4: Akses Informasi - 10Selama setahun ini, apakah di daerah ini terdapat halangan berupa.....? [ Jika ada, berapa kali]

1 Halangan dari pejabat publik atau masyarakat untuk meliput atau membatasi akses liputan di suatu wilayah (misalnya halangan bagi wartawan untuk meliput ke daerah konflik dan sebagainya)

 3

2 Halangan dari pejabat publik atau masyarakat untuk menulis tema tertentu yang dipandang tabu (seperti liputan tentang gerakan separatis, korupsi, dan sebagainya)

 3

3 Halangan dari pejabat publik atau masyarakat untuk menulis kelompok tertentu yang berkuasa ( seperti liputan tentang militer, organisasi pemuda atau preman dan sebagainya)

 3

4 Pembatasan akses ke narasumber pejabat publik (misalnya adanya aturan yang meminta jurnalis untuk berhubungan dengan juru bicara sebelum mewawancarai pejabat publik)

 1

Komponen 5: Sensor - 12Selama setahun ini, apakah di daerah ini terdapat.....? [ Jika ada, bagaimana bentuknya]

1 Peraturan pemerintah daerah yang membatasi kegiatan media  3

2 Adanya kewajiban ijin (lisensi khusus) untuk menerbitkan suratkabar atau majalah  2

3 Pejabat pemerintah daerah memaksa memeriksa terlebih dahulu isi berita sebelum dipublikasikan (sensor)  2

4 Pejabat pemerintah daerah melakukan pelarangan terbit suatu berita (Khusus untuk media elektronik: Jika ada pencabutan ijin frekuensi, apakah pencabutan frekuensi tersebut sesuai dengan prosedur atau tidak)

 2

5 Kelompok massa tertentu (organisasi agama, masyarakat, preman dsb) memaksa memeriksa terlebih dahulu isi berita sebelum dipublikasikan

3

Komponen 6: Kontrol Media Lewat Alokasi APBD - 6Apakah pemerintah daerah.....? [ Jika ada, berapa jumlahnya]

1 Mengalokasikan dana khusus dalam APBD untuk wartawan dengan tujuan untuk mempengaruhi independensi jurnalis (misalnya dana itu dipakai sebagai jatah amplop kepada wartawan atau iklan di media)

 2

2 Mengalokasikan dana taktis (dana di luar APBD) untuk wartawan atau media

 2

3 Mengontrol isi pemberitaan media melalui alokasi iklan atau subsidi

 2

Komponen 7: Tekanan Pihak Eksternal - 15Selama setahun ini, apakah ada jurnalis yang bekerja di suatu media mengalami hal berikut.....?[Jika ada, berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya]

1 Dipaksa untuk meliput atau memberitakan suatu peristiwa karena berkaitan dengan keuntungan / kepentingan pemilik.

 3

2 Dipaksa oleh pemilik media untuk tidak memberitakan suatu peristiwa.

 3

3 Diberhentikan dari media tempat bekerja karena berita yang dibuat atau akibat konflik dengan pemilik media.  3

4 Diberhentikan dari media tempat bekerja karena membentuk serikat pekerja.

 3

5 Media yang dimiliki oleh kelompok kecil pemilik media yang berpotensi membatasi cakupan berbagai informasi. 3

Komponen 8: Tekanan Pihak Internal - 5Selama setahun ini, apakah perusahaan media mengalami hal berikut.....? [ Jika ada, bagaimana bentuknya]

1 Melakukan swa sensor (tidak memberitakan suatu peristiwa karena alasan tertentu di internal media)

 3

2 Tidak secara tegas melarang jurnalis menerima amplop  2

1. Ancaman dan Kekerasan Terhadap Jurnalis a. Pembunuhan : 2 kasusb. Percobaan pembunuhanc. Serangan fisik, dilukai, penganiayaan,

pengeroyokan : 47 kasusd. Intimidasi dan ancaman : 46 kasuse. Penculikan, dijadikan sandera : 1 kasus

f. Penghilangan paksag. Serangan terhadap keluarga, teman

atau kolegah. Diawasi (dimatai-matai, penyadapan

telepon dan sebagainya)

2. Ancaman dan Kekerasan Terhadap Redaksi Media a. Demonstrasi atau pengerahan massa : 1

kasusb. Mendapat intimidasi (teror) dan

ancaman : 1 kasus

c. Tindakan kekerasan di kantor redaksi media (pemukulan, penganiayaan dsb) : 2 kasus

d. Perusakan kantor redaksi (merusak barang, pelemparan, pembakaran dsb) : 1 kasus

3. Penjeratan Media dan Jurnalis Lewat Pengadilana. Penyalahgunaan atau pemakaian aturan

hukum secara tidak semestinya seperti surat pemanggilan secara paksa polisi (tanpa surat perintah) atau tindakan hukum terhadap jurnalis atau perusahaan media

b. Jurnalis dituntut/didakwa dengan menggunakan aturan hukum di luar UU Pers (misalnya dituntut dengan menggunakan KUHP)

c. Jurnalis dihukum atau dipenjara dengan menggunakan aturan hukum di luar UU Pers (misalnya dituntut dengan menggunakan KUHP)

d. Media dituntut/didakwa secara perdata, dengan jumlah nominal melebihi batas kemampuan finansial media : 2 kasus

4. Akses Informasia. Halangan dari pejabat publik atau masyarakat

untuk meliput atau membatasi akses liputan di suatu wilayah (misalnya halangan bagi wartawan untuk meliput ke daerah konflik dan sebagainya) : 33 kasus

b. Halangan dari pejabat publik atau masyarakat untuk menulis tema tertentu yang dipandang tabu (seperti liputan tentang gerakan separatis, korupsi, dan sebagainya)

c. Halangan dari pejabat publik atau masyarakat untuk menulis kelompok tertentu yang berkuasa ( seperti liputan tentang militer, organisasi pemuda atau preman dan sebagainya)

d. Pembatasan akses ke narasumber pejabat publik (misalnya adanya aturan yang meminta jurnalis untuk berhubungan dengan juru bicara sebelum mewawancarai pejabat publik) : 1 kasus

5. Sensora. Peraturan pemerintah daerah yang membatasi

kegiatan mediab. Adanya kewajiban ijin (lisensi khusus) untuk

menerbitkan suratkabar atau majalahc. Pejabat pemerintah daerah memaksa

memeriksa terlebih dahulu isi berita sebelum dipublikasikan (sensor)

d. Pejabat pemerintah daerah melakukan pelarangan terbit suatu berita (Khusus untuk media elektronik: Jika ada pencabutan ijin frekuensi, apakah pencabutan frekuensi tersebut sesuai dengan prosedur atau tidak) : 2 kasus

e. Kelompok massa tertentu (organisasi agama, masyarakat, preman dsb) memaksa memeriksa terlebih dahulu isi berita sebelum dipublikasikan

6. Kontrol Media Lewat Alokasi APBD a. Mengalokasikan dana khusus dalam APBD

untuk wartawan dengan tujuan untuk mempengaruhi independensi jurnalis (misalnya dana itu dipakai sebagai jatah amplop kepada wartawan atau iklan di media) : 33 kasus

b. Mengalokasikan dana taktis (dana di luar APBD) untuk wartawan atau media

c. Mengontrol isi pemberitaan media melalui alokasi iklan atau subsidi

7. Tekanan Pihak Eksternal a. Dipaksa untuk meliput atau memberitakan

suatu peristiwa karena berkaitan dengan keuntungan / kepentingan pemilik.

b. Dipaksa oleh pemilik media untuk tidak memberitakan suatu peristiwa.

c. Diberhentikan dari media tempat bekerja karena berita yang dibuat atau akibat konflik dengan pemilik media.

d. Diberhentikan dari media tempat bekerja karena membentuk serikat pekerja.

e. Media yang dimiliki oleh kelompok kecil pemilik media yang berpotensi membatasi cakupan berbagai informasi.

8. Tekanan Pihak Internala. Melakukan swa sensor (tidak

memberitakan suatu peristiwa karena alasan tertentu di internal media)

b. Tidak secara tegas melarang jurnalis menerima amplop.

Grafik Indeks Kebebasan Pers 2012

Indeks Kebebasan Pers 2012 di Indonesia

No

Ranking 

Provinsi Skor

1 1 Kalimantan Tengah 12   Kalimantan Selatan 13 2 Bengkulu 24   Bangka Belitung 25   Sumatera Selatan 26   Maluku Utara 27   Maluku 28   Gorontalo 29   Sulawesi Tengah 2

10   Sulawesi Barat 211   Nusa Tenggara Barat 212   Bali 213 3 DI Yogyakarta 314   Banten 315   Sumatera Barat 316   Nusa Tenggara Timur 317   Kalimantan Barat 3

No

Ranking 

Provinsi Skor

18 4 Kepulauan Riau 419   Jambi 420   Lampung 421   Kalimantan Timur 422   Sulawesi Tenggara 423   Papua Barat 424 5 Riau 525   Sulawesi Selatan 526   Jawa Tengah 527   Papua 528 6 Jawa Barat 729 7 Sumatera Utara 830   DKI Jakarta 831   Jawa Timur 832   Sulawesi Utara 833 8 Nanggroe Aceh

Darussalam11

Semakin kecil skor, semakin bebas, semakin besar skor semakin tidak bebas

1) Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi yang paling tidak bebas sementara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah dua provinsi yang paling bebas bagi pers, dalam indeks kebebasan pers di Indonesia pada 2012.

2) Nanggroe Aceh Darussalam dan Sulawesi Utara adalah dua provinsi yang paling berbahaya bagi wartawan sepanjang 2012.