1

IMPLEMENTASI REGULASI TRANSPORTASI UDARA

DALAM PELAYANAN KEBERANGKATAN DAN

PEMULANGAN JEMAAH HAJI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial ( S.Sos )

Oleh

LENI LEANITA

NIM : 11150530000056

KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2020 M / 1441 H

i

i

i

i

ABSTRAK

LENI LEANITA, NIM : 11150530000056, Implementasi Regulasi Transportasi Udara Dalam Pelayanan Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji Indonesia, di bawah bimbingan Drs. Hasanuddin Ibnu Hibban. MA. Pada Tahun 2020.

Regulasi transportasi udara haji merupakan suatu paraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penerbangan haji Indonesia, regulasi transportasi udara ini juga merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji, dalam regulasi tersebut terdapat 3 (tiga) regulasi yaitu penerbangan internasional, penerbangan sipil dan penerbangan sipil negara tujuan, namun dalam pelaksanaan penerbangan jemaah haji Indonesia pemerintah RI tetap berpacu pada agra penerbangan internasional. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah tentang transportasi udara jemaah haji indonesia dan bagaimana implementasi pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji. Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Data-data yang didapatkan dari Kasie Penyediaan transportasi udara direktur jenderan penyelenggaraan haji dan umrah kementerian agama RI, kemudian diolah secara sistematis baik berupa kata-kata secara lisan maupun tulisan, arsip, buku pedoman dan sebagainya. Dari implementasi pemerintah dalam menjalankan peraturan tentang pelayanan transportasi udara jemaah haji Indonesia baik dalam pelayanan keberangkatan maupun kepulangan dapat dikatakan telah menjalankan semua peraturan tersebut, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang seberananya kendala tersebut merupakan kendala diluar kewenangan pemerintah seperti open seat yang terlalu banyak, iregulity, notam india yang secara tiba-tiba dan kebijakan GACA yang mendadak.

Dalam regulasi PMA Nomor 25 tahun 2015 juga disinggung terkait kelayakan penyediaan transportasi udara jemaah haji, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan penerbangan untuk ikut tender dalam penerbangan haji, tentunya dengan berbagai persyaratan administrasi sehingga dapat dipastikan pesawat layak untuk operasional penerbangan jemaah haji dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah haji Indonesia.

Kata kunci : Implementasi, Regulasi, Transportasi Udara Haji

ii

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu

wa nasta’inuhu wanastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min

sayyiati a’maalina, man yahdillahu falaa mudillalah wa man

yudlilhu falaa haadialah. Nikmat syukur kepada Allah

Subhanahu Wa Ta‟ala atas rahmat dan karunianya yang tak

terhingga penulis dapatkan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi

ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu penulis

junjung kepada Nabi Muhammad Shallalahu „alayhi wasallam,

dimana perjuangannya tak tergantikan dan akhlaknya menjadi

suri tauladan yang baik hingga akhir zaman sebagai manusia

yang rahmatan lilalamiin.

Berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa

Ta‟ala., Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Implementasi Regulasi Transportasi Udara Dalam

Pelayanan Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji

Indonesia”. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat akhir

program S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah.

Penulis menyadari bahwa tujuan penulisan skripsi ini,

tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan moril dan materil dari

banyak pihak terutama kepada kedua orang tua penulis yang

penulis cintai dan hormati serta senantiasa mendo‟akan penulis

dan memberikan dukungan yang luar biasa agar penulis dapat

iii

i

menyelesaikan kegiatan perkuliahan dengan baik dan benar.

Mereka yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan

memberi nasihat agar penulis tidak menyerah dalam

menyelesaikan tugas skripsi ini. Semoga penulis dapat menjadi

anak yang dibanggakan dan bermanfaat untuk masyarakat

sekitar.Aamiin Yaa Rabbana.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Lubis, Lc, MA. Selaku

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Bapak Suparto, M.Ed, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Ibu Dr. Siti Napsiyah, S.Ag, BSW, MSW Wakil Dekan 1

Bidang Akademik, Bapak Shihabuddin Nor, Selaku Wakil

Dekan II, Bapak Drs. Cecep Castrawijaya, MA Selaku Wakil

Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi

4. Bapak Drs. Sugiharto, MA., selaku Ketua Jurusan

Manajemen Dakwah. Dan Bapak Drs. Amirudin, M.Si.,

selaku sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.

5. Bapak Drs. Murodi, MA. Selaku Dosen Penasihat Akademik

yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama

menjadi mahasiswi.

6. Bapak Drs. H. Hasanuddin Ibnu Hibban, MA. selaku

pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan arahan,

masukan, dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik.

iv

i

7. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Dakwah dan

Dosen konsenterasi Manajemen Haji dan Umrah yang tidak

bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah

memberikan ilmu dan pelajaran baik teori maupun

pengalaman hidup yang luar biasa. Penulis ucapkan terima

kasih atas kesabaran, perhatian, pengorbanan dan kerja

kerasnya mendidik penulis selama di bangku kuliah dengan

baik hingga selesai skripsi.

8. Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Terimakasih telah membentu penulis dalam

memberikan referensi buku, jurnal, maupun skripsi.

9. Kasie Pelayanan Transportasi Udara Ibu Edayanti S.IP,

M.Kom. Dirjen PHU Kemenag RI yang telah bersedia

memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan.

10. Bapak Supyani, Emak Eni selaku orang tua kandung,

terimakasih banyak yang sebesar-besarnya karena tak pernah

henti mendoakan kesuksesan anakmu ini, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik atas izin Allah.

11. Bapak Moch Nur Afifi, dan Emah Nurti selaku orang tua

angkat penulis, terimakasih banyak Mah, Pak, telah

menyayangiku layaknya puteri sendiri, mengasuh dan

menyayangi tanpa pamrih dan telah banyak berjasa sehingga

penulis mampu meraih pendidikan hingga S.1 dan tentunya

selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

v

i

12. Kakak-kakak dan adik-adik tersayang, Aa Asep, Aa Moch

Fajar, Teteh Uum, Teteh Piah, Aa Dede, Rendi, Taufiq,

Almarhumah Amelia semasa hidupnya yang selalu

memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

13. Kanda Muhammad Qomaruddin, S.Pd.I. Terimakasih atas

cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, juga selalu

menginspirasi penulis dan selalu memberikan semangat serta

doa‟ nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

14. Seluruh sahabat seperjuangan Konsenterasi Manajemen Haji

dan Umrah, dan sahabat saya Niqhlatun Naqiyah, yang telah

memberikan semangat dan masukan untuk menyempurnakan

penulisan skripsi ini.

15. Teman seperjuangan selama penulisan skripsi yaitu

Chalisa_Cors yang selalu siap menemani bimbingan,

menemani makan, setia mendengarkan keluh kesah penulis

selama bimbingan, dan menemani mencari referensi.

terimakasih telah memberikan semangat dan masukan untuk

menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Tiada balasan yang penulis berikan selain do‟a dan

ucapan terimakasih, semoga kebaikan yang telah diberikan

kepada penulis, senantiasa Allah SWT balas dengan balasan yang

lebih baik serta selalu dalam lindungan-Nya.Aamiin.

Jakarta, 27 Januari 2020

Leni Leanita

11150530000056

vi

i

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .................................................... i

LEMBAR PENGESAHAAN PEMBIMBING ..................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .................................. iii

ABSTRAK ............................................................................... iv

KATA PENGANTAR ............................................................. v

DAFTAR ISI ............................................................................ ix

DAFTAR TABEL ................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ................................... 1

B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan

Masalah ............................................................ 5

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian........................ 6

D. Metodelogi Penelitian ...................................... 7

E. Tinjauan Pustaka .............................................. 9

F. Sistematika Penulisan ....................................... 14

BAB II LANDASAN TEORI ............................................ 15

A. Implementasi Regulasi..................................... 15

1. Pengertian Implementasi ........................... 15

2. Pengertian Regulasi ................................... 17

B. Transportasi Udara.......................................... 18

1. Pengertian Transportasi Udara ................. 18

C. Regulasi Transportasi Udara Jemaah Haji

Indonesia .......................................................... 19

1. Agra Penerbangan Internasional ............... 19

2. Agra Penerbangan Sipil (Nasional) ........... 19

3. Agra Penerbangan Sipil Negara

Tujuan (Internasional) ............................... 20

D. Transportasi Udara Haji dari Masa ke

Masa di Indonesia ............................................ 21

vii

i

E. Jemaah Haji .................................................... 23

1. Pengertian Jemaah ..................................... 23

2. Pengertian Haji .......................................... 24

BAB III GAMBARAN UMUM DITJEN

PENYELENGGARAAN HAJI DAN

UMROH KEMENTERIAN AGAMA RI .......... 25

A. Sejarah berdirinya Ditjen

Penyelenggaraan Haji dan Umroh ................. 25

B. Visi dan Misi Dirjen Penyelenggaraan

Haji dan Umroh ............................................... 27

C. Tujuan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan

Umrah ............................................................. 30

D. Sasaran Strategis ............................................ 32

E. Struktur Organisasi Ditjen

Penyelenggaraan Haji dan Umroh .................. 33

BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .............. 35

A. Penerbangan Jemaah Haji ............................... 35

B. Maskapai Penerbangan Jemaah Haji

Indonesia ......................................................... 40

C. Biaya Penerbangan Bagi Jemaah Haji

Indonesia ......................................................... 42

D. Jenis Transportasi Udara Calon Jemaah

Haji Indonesia ................................................. 55

E. Kendala dan Solusi .......................................... 58

BAB V ANALISIS REGULASI PEMERINTAH

TENTANG TRANSPORTASI UDARA

JAMAAH HAJI INDONESIA ............................ 61

A. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang

Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia..... 61

B. Analisis Implementasi Pelayanan

Transportasi Udara Haji bagi Jemaah Haji

Indonesia ......................................................... 63

viii

i

BAB VI PENUTUP ............................................................. 97

A. Kesimpulan ..................................................... 97

B. Saran .............................................................. 98

DAFTAR PUSTAKA ............................................................... 99

ix

i

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Biaya Pengangkutan Penumpang Per Orang

(PT.Garuda)

Tabel 4.2 : Rincian Perkiraan Biaya Pengangkutan (PT.

Garuda)

Tabel 5.1 : Biaya Pengangkutan Penumpang Per Orang (Saudi

Arabia)

Tabel 5.2 : Rincian Perkiraan Biaya Pengangkutan

(Saudi Arabia)

Tabel 5.3 : Rincian Jumlah Penumpang

Tabel 5.4 : Jenis Pesawat dan Spesifikasi

x

i

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 : Isi Regulasi PMA Nomor 25 Tahun 2015

Lampiran 5 : Transkip Wawancara

Lampiran 6 : Dokumen Wawancara

xi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji menurut logat atau bahasa ialah menuju

suesuatu.1

Haji ialah menuju atau berkunjung ke Baitullah untuk

melakukan amalan-amalan tertentu yang digariskan Al-

Qur‟an dan Al-Hadits, seperti ihram, tawaf, sai, wukuf di

Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamarat dan

tahallul.2

Haji diwajibkan Allah Ta‟ala atas setiap muslim dan

muslimah yang mampu menanggung beban perjalanan untuk

mendatanginya.3

Diantara dalil yang dijadikan dasar kewajiban haji

oleh para ulama tertera dalam surah Ali Imran ayat 97 :

ه إ ن ولل

ر ف

ف

ا ومن ل

يه سبيل

ا ع إل

بيت من ٱستط

اس حج ٱل ى ٱلن

عل

مينل ع

نى عن ٱل

ه غ

ٱلل

Artinya :“Mengerjakan haji adalah kewajiban

manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup

mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

1 Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, Hai dan Umrah,

(Bandung : CV Angkasa, 2007), h. 3. 2 Ahmad Kartono, Solusi Hukum Manasik dalam Permasalahan Ibadah

Haji, (Jakarta : Pustaka Cendekiamuda, 2016), h. 15. 3 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Minhajul Muslim, (Solo : Pustaka Arafah,

2014), h. 499.

2

Dalam Penjelasan UU 8 Tahun 20194 tentang

Penyelenggaraan Haji dan Umrah dikatakan bahwa Ibadah

Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan

oleh setiap umat muslim, baik secara fisik, mental, spiritual,

sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup.

Berdasarkan peraturan perundang-undang dan praktik

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selama ini masih

ditemukan beberapa kelemahan dalam aspek regulasi dan tata

kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan

jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan

dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan

syari‟at, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan,

transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar

kemanfaatan jemaah haji dan jemaah umrah.

Berbicara tentang transportasi ini dapat kita temukan

dalam Firman Allah Subhanallah Wa Ta‟ala Q.S. Al-Hajj ayat

27 :

تين من ل ضامر يأ

ى م

وعل

ىك رجال

تحج يأ

اس بال ن في الن

ذ

وأ

ج عميقل ف

م

“Dan seluruh Manusia untuk mengerjakan haji,

niscaya mereka akan datang kepadamu dengan

berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang

kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang

jauh” (Q.S Al-Hajj : 27)

4 UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

3

Siapa yang menyangka akan terciptanya burung besi

(pasawat terbang) yang dapat terbang begitu cepat. Dengan

begitu jamaah akan lebih mudah berkunjung ke tanah suci

dengan tidak perlu menunggu waktu yang lama diperjalanan

dan hambatan lainnya.

Menteri Agama yang harus berkoordinasi dengan

Menteri Perhubungan bertanggung jawab memberi pelayanan

transportasi jemaah haji ke Arab Saudi dan pemulangannya

ke tempat bandar udara embarkasi asal di Indonesia.5

Ketentuan lanjut diatur dalam peraturan Pemerintah.6

Manteri Agama menunjuk pelaksana transportasi jemaah haji

dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan,

kenyamanan dan efisiensi.7

Peraturan Menteri Agama8 tentang Pelayanan

Transportasi Bagi Jemaah Haji Reguler pada Pasal 21 ayat 2

menyebutkan bahwa penetapan pelaksanaan transportasi

jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan

dalam perjanjian yang paling sedikit memuat : hak dan

kewajiban para pihak; spesifikasi alat angkut; kapasitas

penumpang; biaya angkutan; dan jangka waktu.

Oleh karena itu, Implementasi Regulasi mengenai

Transportasi Udara Haji merupakan hal yang penting,

memerlukan adanya pengelolaan khusus yang mengurusi

5 K Martono, dan Ahmad Sudiro, Aspek Hukum Transportasi Udara

Haji Indonesi, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 10. 6 Pasal 33 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008

7 Pasal 34 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008

8 Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelayanan

Transportasi Jamaah Haji, Pasal 21

4

masalah kegiatan haji yang menyangkut pelayanan-pelayanan

yang akan diberikan pada calon jemaah haji Indonesia dari

masa keberangkatan dan kepulangan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“Implementasi Regulasi Transportasi Udara Dalam

Pelayanan Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji

Indonesia”.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi

masalah yang akan dibahas mengenai Implementasi

Regulasi Transportasi Udara dalam Pelayanan

Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan,

maka penulis membuat perumusan masalah agar arah dan

tujuan penulisan ini jelas adanya. Adapun perumusan

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Kebijakan Pemerintah tentang

Transportasi Udara Haji Indonesia ?

b. Bagaimana Implementasi Pelayanan Transportasi

Udara Haji Indonesia ?

5

C. Tujuan dan Manfaat Masalah

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka ada

beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini,

yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah

Tentang Transportasi Udara Haji Indonesia

b. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pelayanan

Transportasi Udara bagi jemaah Haji Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoritis dan dapat berguna bagi

pengembangan pengetahuan Implementasi Regulasi

Transportasi Udara dalam Pelayanan Keberangkatan

dan Kepulangan Jemaah Haji Indonesia.

b. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi

khazanah keilmuan dalam Manajemen Dakwah dalam

ruang lingkup Manajemen Haji oleh Ditjen

Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan dapat dijadikan

sebagai acuan dalam berbagai penulisan karya ilmiah.

c. Praktisi / Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan

informasi dan gambaran kepada masyarakat,

khususnya mahasiswa-mahasiswa manajemen Haji

6

dan Umrah, bagimana Implementasi Regulasi

Transportasi Udara dalam pelayanan Keberangkatan

dan Kepulangan Jemaah Haji Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk penyusunan karya ilmiah ini, penulis membaca

beberapa skripsi terdahulu untuk memahami dan mendalami

materi serta menentukan poin perbedaan hasil karya penulis

dengan karya tulis yang lain.

Adapun setelah penulis mengadakan kajian

kepustakaan, penulis tidak menemukan judul yang sama.

Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama

diantaranya:

1. Adjie Faisal Ambari, 11150530000034, Fakultas Dakwah

dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah,

Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah.9 Dengan judul

Evaluasi Standarisasi Pelayanan Transportasi dan

Akomodasi Jamaah Umrah PT. Alif Berkah Amanah

Wisata (ABA) Sukabumi. Skripsi tersebut membahas

mengenai evaluasi standar pelayanan transportasi dan

akomodasi di biro perjalanan umroh PT. Alif Berkah

Amanah (ABA) Sukabumi.

2. Aam Abdus Salam, 111105300025, Fakultas Dakwah dan

Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah,

9 Adjie Faisal Ambari, Evaluasi Standarisasi Pelayanan Transportasi

dan Akomodasi Jamaah Umrah PT. Alif Berkah Amanah Wisata (ABA)

Sukabumi, skripsi, (Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

7

Konsentrasi Manajemen ZISWAF.10

Dengan Judul

“Manajemen Wakaf Transportasi Pada Lembaga Wakaf

Al-Azhar”. Skripsi ttersebut membahas mengenai

Manajemen Wakaf Transportasi pada Lembaga Wakaf

Al-Azhar.

Demikian tinjauan pustakan ini saya lakukan dimana

terdapat perbedaan pembahasan atau materi dengan apa yang

akan penulis teliti dengan skripsi terdahulu. Perbedaan

penelitian ini dapat dilihat pada judul utamanya yang

didalamnya membahas mengenai evaluasi pelayanan

transportasi dan akomodasi, dan membahas Manajemen

Wakaf Transportasi Sedangkan penulis akan membahas

mengenai “Implementasi Regulasi Transportasi Udara dalam

Pelayanan Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji

Indonesia”.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang

datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan analisis tanpa

menggunakan teknik statistik.11

Menurut Teori Lexy J.

Moleong mendefinisikan metodologi penelitian Kualitatif

adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

10

Salam Aam Abdus, “Manajemen Wakaf Transportasi Pada Wakaf

Al-Azhar”, Skripsi, (Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) 11

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian:

Pendekatan Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offest, 2010), h. 26

8

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang diamati.12

Dengan memilih metode penelitian kualitatif ini,

penulis berusaha untuk menggambarkan secara jelas

segala hal yang terjadi di lapangan dan kemudian

dianalisa untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan

penelitian. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada

data-data penelitian yang dihasilkan berupa kata-kata

melalui wawancara dan pengamatan.

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di

kantor Ditjen Penyelengaraan Haji dan Umrah bagian

Subdit Transportasi Udara Kementerian Agama Republik

Indonesia, JL. Lap. Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Subdt Transportasi Udara Kementerian Agama RI.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini

adalah Implementasi Regulasi Transportasi Udara dalam

Pelayanan Keberangkatan Kepulangan Jemaah Haji

Indonesia.

4. Sumber Data

Data merupakan rekaman atau gambaran atau

keterangan suatu hal atau fakta . apabila data tersebut

diolah maka menghasilkan suatu informasi.13

12

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3.

9

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini

dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu sumber

data primer dan sumber data sekunder, adapun

penjelasannya sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh

secara langsung dari objek penelitian perorangan,

kelompok dan organisasi.14

Informan dalam data

primer ini adalah Kasie penyediaan Transportasi Udara

Dirjen PHU yang merupakan informan kunci dalam

penelitian ini. Sedangkan Objek dari penelitian ini

adalah Implementasi Regulasi Transportasi Udara

dalam Pelayanan Keberangkatan dan Kepulangan

Jemaah Haji Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang

diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam

bentuk jadi. Data hasil sensus adalah contoh data

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh

melalui bahan kepustakaan.15

Dalam hal ini data

sekunder yang diperoleh adalah catatan-catatan,

dokumen-dokumen yang berkaitan, media cetak,

internet, arsip dari Subdit Transportasi Udara Dirjen

13

Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta : Mitra W

acana Media, 2012), h.145 14

Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi,

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29. 15

Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta : Mitra W

acana Media, 2012), h.147

10

PHU, informasi dan komunikasi Subdit Transportasi

Udara serta sumber-sumber yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dan dokumen merupakan

sumber data kualitatif. Dan umum digunakan oleh peneliti

untuk pengambilan data. Semua jenis data ini memiliki

satu aspek kunci secara umum : analisisnya terutama

tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif

dari peneliti. Interpertasi diperlukan karena data yang

dikumpulkan jarang berbentuk angka dan karena data

kaya rincian dan panjang.16

Penulis telah melakukan penelitian di Dirjen PHU

Kemenag RI untuk memperoleh data-data yang

diperlukan, teknik pengumpulan data yang dilakukan

adalah teknik pengumpulan data kualitatif, dan

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah

sebagai berikut :

a. Observasi.

Observasi merupakan suatu teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan

secara sistematis.17

Dengan pengamatan yang

dilakukan di Dirjen PHU subdit Transportasi Udara

16

Moh. Nizar, Metode Penelitia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), Cet-

6, h. 193. 17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan

Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), edisi revisi II, h. 202.

11

Kemenag Pusat diharapkan dapat memperoleh

kelengkapan data yang berkaita dengan Implementasi

Regulasi Transportasi Udara dalam Pelayanan

Keberangkatan dan Kepulangan Jamaah Haji

Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab sambil bertatap muka.18

Hal ini bertujuan untuk

memberikan keleluasaan pada narasumber dalam

menjawab pertanyaan yang diberikan, akan tetapi

terarah pada masalah yang akan dibahas, wawancara

dilakukan untuk memperoleh data atau informasi

sebanyak mungkin dan sejelas mungkin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data

yang tidak langsung ditujukan kepada subjek

penelitian.19

Dengan cara mengumpulkan data yang

melalui peninggalan tertulis, foto, kegiatan, terutama

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang

ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti di

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kemenag RI.

18

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015),

cet-6, h. 193 19

Irawana Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT.

Remaja Rosdakarya, 2004), h. 70.

12

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif, Menurut Miles and

Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data

reduction, data display, dan verification. Sedangkan

menurut Spradley dilakukan secara berurutan, melalui

proses analisis domain, taksonomi, komponensial, dan

tema budaya.

Setelah data diperoleh dan terkumpul melalui

obeservasi, wawancara, serta dokumentasi. Maka

informasi dan keterangan yang ditemukan dalam

penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan

metode deskriptif analisis terhadap Implementasi Regulasi

Transportasi Udara dalam Pelayanan Kepulangan dan

Keberangkatan Jemaah Haji yaitu suatu teknik analisis

data di mana penulis memaparkan semua data yang

diperoleh dari hasil temuan secara sistematis, lalu

mengklasifikasikan untuk kemudian menganalisis sesuai

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk

selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.

7. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini adalah

menggunakan “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi,

Tesis, Dan Disertasi) yang diterbitkan oleh CEQDA

(Center For Quality Development And Assurance) UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta”.

13

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan dan gambaran

sederhana agar memudahkan penulisan skripsi ini maka

penulis membuat sistematika penulisan yang tersusun dalam

Enam (6) bab yang masing-masing memiliki sub-sub dengan

susunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Penulis mengurai beberapa hal yang berkaitan

dengan penelitian ini, pada bagian awal diuraikan

tentang latar belakang masalah, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian yang digunakan

dalam mengumpulkan data, tinjauan pustaka dan

diakhiri dengan uraian tentang sistematika

penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini Membahas tentang definisi-definisi judul

penelitian mengenai pengertian Implementasi,

Pengertian Regulasi, Pengertian Penerbangan

Internasional Pengertian Penerbangan Sipil,

Pengertian Penerbangan Sipil Negara Tujuan,

Pengertian Transportasi Udara, Pengertian Jemaah

Haji.

BAB III : Gambaran Umum Dirjen PHU Kemenag RI

Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran

umum mengenai Sejarah berdirinya Ditjen PHU,

14

Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Struktur

Organisasi.

BAB IV : Data dan Temuan Penelitian

Bab ini membahas tentang penerbangan haji,

kegiatan pelayanan transportasi, maskapai

penerbangan haji, biaya transportasi haji, dan

kendala transportasi udara haji.

BAB V : Analisis Data

Bab ini merupakan analisis dari hasil apa yang

peneliti peroleh dari Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI

Jakarta Pusat, Subdit Transportasi udara.

BAB VI : Penutup

Bab ini merupakan bab akhir dari proses hasil

penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya

yang didalamnya terdiri dari kesimpulan, Saran,

dan Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan

penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

15

BAB II

LANDASAN TEORI1

A. Implementasi Regulasi

1. Pengertian Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Bahasa

Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan

pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan

rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci

(matang).

Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai

penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang

menyebabkan dampak terhadap sesuatu.

Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak

berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan

peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga

pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Salanjutnya pengertian implementasi menurut para

ahli :

a. Van Meter dan Van Horn

Menurut ia implementasi ialah pelaksanaan tindak

oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun

kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai

cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan

tertentu.

b. Mazmanian dan Sabatier

Menurut mereka implementasi yaitu pelaksanaan dari

kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah

16

keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses

pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan

yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan

kebijakan hingga kebijakan koreksi bersangkutan.

c. Pressman dan Wildavsky (1873)

Menurut mereka berdua adalah accomplishing,

fulfilling, carrying out, producing, and completing a

police (menyelesaikan, memenuhi, melaksanakan,

memperoduksi, serta menyelesaikan sebuah

kebijakan)

Implementasi kebijakan dapat melibatkan

penjabaran lebih lanjut, tujuan yang telah ditetapkan oleh

pejabat atau instansi pelaksana. Keadaan ini terjadi

sebagai akibat, antara lain adalah badan legislatif

menggariskan kebijakan dalam rumusan umum, meskipun

kebijakan mempunyai rumusan yang jelas, masih

memerlukan berbagai penyesuaian, dan diskresi dalam

pelaksanaannya.20

Pelaksanaan dari implementasi kebijakan

melibatkan berbagai tingkatan struktur pemerintah dapat

dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu pemrakarsa

kebijakan/pembuat kebijakan; pejabat pelaksana di

lapangan; dan aktor perorangan di luar badan pemerintah,

yakni kelompok sasaran target.

20

Orocomana, Efradus “Implementasi Pembangunan Infrastruktur

Transportasi Udara di Distrik Mkskona Utara Kabupaten Teluk Bintunio

Provinsi Papua Barat” Renaissance, Vol. 2, No.02, Agustus 2017, h.212

17

Berdasarkan pada beberapa pendapat ahli tersebut,

peneliti dapat mengetahui bahwa implementasi kebijakan

merupakan pelaksanaan keputusan yang mempunyai

tujuan/sasaran yang ingin dicapai meliputi berbagai

macam kegiatan dengan menugaskan badan pelaksanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan

tanggungjawab untuk melaksanakan program harus

mendapatkan sumber-sumber, meliputi personil, peralatan

dan sebagainya selain daripada uang. Teori tersebut

sejalan dengan pelaksanaan transportasi udara dalam

pelayanan keberangkatan dan kepulangan kemaah haji

Indonesia yang melibatkan antar petugas pelaksana dan

berbagai stakeholder dalam kerjasama penyediaan

transportasi udara jemaah haji Indonesia.

2. Pengertian Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk

membantu mengendalikan suatu kelompok,

lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai

tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat,

dan bersosialisasi.21

Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah

untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan

batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada

berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan

masyarakat umum maupun untuk bisnis.

21

www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertianregulasisecaraumum,tujua

n,contohregulasi, di akses pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 15.35

18

Arti regulasi menurut para ahli adalah :

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk

mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Istilah

regulasi ini banyak digunakan dalam segala hal sehingga

pengertiannya memang mencakup luas. Regulasi ini

banyak digunakan untuk menggambarkan peraturan yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat.22

Para ahli mengartikan regulasi sesuai dengan

bidang atau ilmu yang dikaji dalam bentuk atau bidang

apa regulasi tersebut digunakan. Regulasi banyak

diterapkan pada peraturan hukum Negara, pada

perusahaan atau pada beberapa bidang lainnya.

B. Transportasi Udara

1. Pengertian Transportasi Udara

Pengertian transportasi berasal dari kata latin yaitu

Transportare, di mana trans berarti sebarang atau sebelah

lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi,

transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu)

ke sebelah lain atau dari sesuatu tempat ke tempat

lainnya.23

Transportasi udara merupakan transportasi yang

membutuhkan banyak uang untuk memakainya, selain

karena memiliki teknologi yang canggih, transportasi

22

www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses pada tanggal 28

Oktober 2019 pukul 14.55 23

Kamaluddin Rustian, Ekonomi Transportasi, (Penerbit Ghalila

Indonesia, cet pertama, 2003), h. 13

19

udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan

dengan transportasi lainnya.

C. Regulasi Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia

1. Agra Penerbangan Internasional

Penerbangan internasional adalah bentuk

penerbangan komersial dalam penerbangan sipil dimana

keberangkatan dan kedatangan berada di negara yang

berbeda.24

Internasional Air Transport Assosiation (Asosiasi

Pengangkutan Udara Internasional; disingkat IATA)

adalah sebuah organisasi perdagangan internasional yang

terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan. Tujua

utamanya adalah untuk membantu maskapai-maskapai

penerbangan untuk bersaing secara sah dan mencapai

keseragaman dalam penetapan harga.

2. Agra Penerbangan Sipil (Nasional)

Penerbangan sipil adalah yang mengatur semua

aktifitas penerbangan sipil di negara mereka.

Maskapai penerbangan nasional adalah sebuah

perusahaan transportasi udara yang dibentuk oleh

pemerintah sebagai wujud pemenuhan pertumbuhan

negara di dalam suatu negara yang diregistrasikan di

dalam negara tersebut.

Setiap negara hampir memiliki maskapai dengan

bentukan lewat pemerintah, tetapi Amerika Serikat adalah

24

Internasional Fligh, Word Net Search, diakses pada tanggal 04-02-

2020

20

satu-satunya negara di dunia yang melarang adanya flag

carrier karena aturan anti keistimewaan yang ketat.

3. Agra Penerbangan Sipil Negara Tujuan

(Internasional)

Tujuan konverensi penerbangan sipil internasional

tampak dengan jelas pada pembukaan Konvensi

Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani di

Chocago tahun 1944. Dalam pembukaan tersebut

dijelaskan bahwa pertumbuhan penerbangan sipil yang

akan datang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

persahabatan, memelihara perdamaian, dan saling

mengerti antarbangsa, saling mengunjungi masyarakat

dunia dan dapat mencegah dua kali perang dunia yang

sangat mengerikan, dapat mencegah friksi dan dapat

digunakan untuk kerja sama antarbangsa yang dapat

memelihara perdamaian dunia. Karena itu, negara-negara

peserta Konferensi sepakat mengatur prinsip-prinsip dasar

penerbangan sipil internasional, menumbuhkembangkan

penerbangan sipil yang aman, lancer, teratur, dan

memberi kesempatan yang sama kepada negara anggota

untuk menyelenggarakan angkutan udara internasional

dan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional

(International Civil Aviation Organization; ICAO) adalah

sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa. Lembaga ini

mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi

udara internasional serta membantu perkembangan

21

perencanaan dan pengembangan angkutan udara

internasional untuk memastikan pertumbuhannya

terencana aman.

D. Transportasi Udara Haji dari Masa ke Masa di Indonesia

Sejarah perjalanan haji atau musim haji tidak pernah

sepi dari jemaah asal Indonesia. Sejak berabad-abad yang

lalu, mereka secara bergantian mendatangi Kota Suci Makkah

guna menunaikan rukun Islam yang ke lima. Jumlah jemaah

yang termasuk paling besar dibandingkan dari Negara yang

lain.

Sejarah perjalanan naik haji umat islam di Indonesia

telah mengalami berbagai macam fase dari masa ke masa.

Saat ini proses keberangkatan haji bisa dibilang mudah berkat

adanya dukungan dari pemerintah ditambah lagi dengan

banyaknya layanan transportasi yang ditawarkan. Namun

dengan membayangkan pelaksanaan haji pada zaman dahulu,

ratusan tahun saat pesawat terbang belum ada, bahkan

kendaraan daratpun baru berupa unta dan kuda, belum lagi

kaum muslimin yang bertempat tinggal jauh dari tanah suci

seperti Indonesia.

Perjalanan haji dengan munggunakan kapal dagang,

Indonesia telah mengenal kewajiban ibadah sejak dekade

pertama penyebaran islam di jawa dan sumatera. Bagi yang

telah dianggap memiliki kemampuan, mereka pergi

menggunakan kapal dagang dari Cina, India, Timur Tengah,

22

Arab atau Persia untuk mengarungi laut selama berbulan-

bulan.25

Jemaah haji berdagang dan belajar ilmu agama pada

abad ke 18 tujuan utama mayoritas masyarakat Indonesia

datang ke Makkah bukan untuk beribadah haji, tetapi

berdagang dan belajar ilmu agama, dan pada umumnya

jemaah haji dari kalangan petani, nelayan, dan peternak.

Jemaah haji menggunakan kapal kongsi tiga milik

Belanda, pada tahun 1825 pemerintah kolonial Belanda

mengeluarkan peraturan yang mengharuskan mengharuskan

jemaah haji dari pulau Jawa membayar sejumlah uang untuk

mendapatkan izin berangkat haji pun harus menggunakan

kapal Belanda.

Fasilitas transportasi haji resmi oleh pemerintah tahun

1952. Pemerintah RI melalui Menteri Agama membentuk

perusahaan Pelayaran Muslim untuk menfasilitasi transportasi

umat Islam yang akan melakukan ibadah haji, pada tahun

yang sama, akses udara dari Indonesia menuju Mekkah pun

resmi dibuka.

Ditahun 1964 dibentuk perusahaan pelayanan dibawah

bendera PT. Arafat, satu-satunya transportasi laut milik

pemerintah yang menangani masalah angkutan jemaah haji,

dan jemaah haji saat itu lebih memilih menggunakan kapal

laut karena dinilai lebih terjangkau harganya dibanding

pesawat udara. Namun mendekati tahun 1970-an, pesawat

25

https://www.waseltravel.id, Sejarah Penyelenggaraan Haji dari

Masa ke Masa. Diakses pada Tanggal 26 September 2019 pukul 21.25

23

udara lebih mendominasi karena biaya yang tidak jauh

berbeda dengan kapal laut.

Pada tahun 1969 pihak pemerintah mengambil alih

penanganan penyelenggaraan haji berdasarkan keputusan

presiden nomor 22 tahun 1969. pada 1979, Menteri

Perhubungan meniadakan pengangkutan jemaah dengan kapal

laut dan menetapkan pesawat udara sebagai trasnportasi satu-

satunya menuju tanah suci.

Dalam perjalanan menuju Makkah banyak pengalaman

yang ditemukan jemaah. Ombak samudera yang besar dan

hembusan angina kencang mengakibatkan kapal karam. Ada

penumpang yang meninggal, cidera karena terhempas atau

terhimpit dan ada pula yang selamat, bahkan barang-barang

berharga seperti emas dan perak pengganti uang semua

hilang.26

Atau karena kelengahan, ada jemaah yang dicuri,

sehingga ketika sampai di pelabuhan terpaksa bekerja sebagai

buruh atau mencari pekerjaan lain yang dapat mendatangkan

uang atau dipinjam dari syekh untuk melanjutkan perjalanan.

E. Jemaah Haji

1. Pengertian Jemaah

Jemaah adalah kata bahasa Arab yang artinya

kompak atau bersama-sama, ungkapan shalat berjamaah

berarti shalat yang dikerjakan secara bersama-sama

dibawah pimpinan seorang imam. Jemaah juga berarti

sekelompok manusia yang terikat oleh sikap, pendirian,

26

Pada masa itu jamaah belum mengenal Bank dan surat kredit, bahkan

uang kertas tidak berlaku di Jeddah dan Makkah.

24

keyakinan dan tugas serta tujuan yang sama. Islam

menganjurkan umat Islam menggalang kekompakan dan

kebersamaah, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari

pribadi-pribadi muslim, yang berpegang pada norma-

norma Islam, menegakan prinsip “ta’awun” (tolong

menolong) dan (kerja sama) untuk tegaknya kekuatan

bersama demi tercapainya tujuan bersama.27

2. Pengertian Haji

Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu Hajj yang

berarti menuju atau mengunjungi sesuatu. Sedangkan

menurut istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah

(Ka‟bah) untuk melakukan beberapa perbuatan, antara

lain : Wukuf, Thawaf, dan amalan lainnya pada masa

tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa

Ta‟ala dan mengharap rindho-Nya.28

Ibadah haji merupakan wujud nyata dan

persaudaraan umat Muslim seluruh dunia. Haji

merupakan mu‟tamar tahunan atau silaturahim Akbar

dimana mereka dapat bertukar pengalaman, menyatukan

misi dan persepsi, program dan acuan memajukan Islam

di negeri masing-masing setelah mereka kembali dari

ibadah di Tanah Suci.29

27

Harun Nasution, Ensklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Djembatan:

1992), h. 486-487 28

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam dan Urusan Haji, Tanya Jawab Ibadah Haji, (Jakarta: Departemen

Agama RI, 2001), H.1 29

Depag RI, Hikmah Ibadah Haji, (Jakarta : Direkyorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 18

25

BAB III

GAMBARAN UMUM DITJEN PENYELENGGARAAN

HAJI DAN UMROH KEMENTERIAN AGAMA RI

A. Sejarah berdirinya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan

Umroh

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(disingkat Ditjen PHU) adalah unsur pelaksana yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

dipimpin oleh Prof Dr. Nizar, M.Ag.30

Istilah reformasi haji sengaja dipilih untuk

memberikan penekanan tentang urgensi peningkatan kualitas

penyelenggaraan ibadah haji oleh Departemen Agama.

Selama in, penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu

lob hole (sasaran kritik) yang diarahkan kepada Departemen

Agama dari berbagai kalangan.31

Persoalan penyelenggaraan ibadah haji meliputi

banyak aspek. Persoalan yang tergolong klasik dimulai dari

regulasi penyelenggaraan sebagai payung hukumnya dan

proses pelaksanaan itu sendiri yang meliputi banyak aspek.

Antara lain aspek pendaftaran, keberangkatan, keberadaan

30

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Agama. 31

Muhammad M. Basyumi, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta: FDK

Press, 2008)

26

jamaah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Tanah Air.

Sedangkan persoalan tambahan adalah Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang lebih dikenal

dengan istilah Ongkos Naik Haji (ONH) yang di kritik

sebagai terlalu besar dan membebani jemaah.

Seringkali dikatakan bahwa penyelenggaraan ibadah

haji sebetulnya tidak seratus persen ada di tangan Departemen

Agama. Penyelenggaraan ibadah haji merupaka tugas

nasional yang melibatkan banyak instansi dan lembaga,

seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri,

Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan,

Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Departemen

Kehakiman dan HAM, juga sejumlah Bank Pemerintah dan

Bank Swasta. Ibadah haji juga melibatkan Kementerian Haji

Arab Saudi, Muassasah, Majmuah, Naqabah, Imigrasi, Bea

Cukai, Kesehatan, Perhubungan dan sebagainya.

Pemecahan seperti ini mengingatkan masyarakat

kepada manajemen pengelolaan haji pada periode-periode

sebelumnya. Sebagaimana disebutkan bahwa sejak 1965

panitia penyelenggaraan haji telah mengalami beberapa kali

reorganisasi. Pada 1965 haji diurus oleh Dewan Urusan Haji

(DUHA), kemudian berubah menjadi Departemen Urusan

Haji dipimpin oleh seorang Menteri dengan beberapa Deputi

Menteri. Pada 1966. Departemen ini digabungkan ke

Departemen Agama. Sejak 1979 menjadi Direktorat Jenderal

27

Urusan Haji, berubah menjadi Direktorat Jenderal Bimas

Islam dan Penyelenggaraan Haji, dan berubah lagi, sejak 2006

menjadi Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Perubahan-perubahan tersebut tentu saja didasarkan kepada

argument manajemen yang bertujuan melakukan

penyelenggaraan ibadah haji berkualitas. Dalam kaitan

dengan perubahan yang terakhir, disamping berdasarkan

kepada argument manajemen, juga didasarkan kepada

pengersahan UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan

haji. Undang-undang itu menuntut agar penyelenggaraan haji

dilakukan berdasarkan asas keadilan, professional dan

akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Tidak kalah penting dari

itu adalah argument pelayanan kaum Muslim dalam

menunaikan ibadah umrah dewasa ini juga semakin menuntut

perhatian khusus. Dengan demikian, reorganisasi yang

dilakukan tidak hanya mengulang sejarah, tetapi merupakan

langkah manajemen untuk menjawab tantangan kebutuhan

masa kini.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan Haji dan

Umrah. Dalam melaksanakan tugas. Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan

umrah;

28

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji

dan umrah;

3. Penyususnan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang

penyelenggaraan haji dan umrah;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

penyelenggaraan haji dan umrah;

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

B. Visi dan Misi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Mengacu pada Keputusan Ditjen PHU Nomor : D/54

Tahun 2010 tentang Visi dan Misi Ditjen PHU, disebutkan

sebagai berikut :32

1. Visi

Visi merupakan statemen atau rumusan mengenai

apa yang ingin dicapai atau diharapkan oleh sebuah

organisasi pada kurun waktu tertentu.33

Mengacu pada visi Kementerian Agama, maka

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

menetapkan visi :

32

Kementerian Agama Republik Indonesia, Ditjen Penyelenggaraan

Haji dan Umrah, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umrah Tahun 2010-2014, (Jakarta : Ditjen Penyelenggaraan Haji dan

Umrah, 2010), h. 41-42 33

Sudarwan Danim, Kinerja Staf dan Organisasi, (Bandung : Pustaka

Setia 2008), h. 18

29

“terwujudnya Jemaah haji dan umrah yang

saleh pribadi dan sosial”

Penjabaran dari Visi Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :34

a. Saleh pribadi, dalam pengertian bahwa upaya

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umrah diarahkan atau untuk mendorong

meningkatkan kualitas muslim dalam hubungan

ibadahnya dengan Allah secara pribadi.

b. Saleh sosial, dalam pengertian bahwa upaya yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umrah diarahkan atau mendorong

meningkatnya kualitas muslim dalam hubungan

ibadahnya dengan sesame muslim atau masyarakat.

2. Misi

Misi adalah rumusan kangkah-langkah yang

merupakan kunci untuk memulai melakukan inisiatif,

mengevaluasi, dan mempertajam bentuk-bentuk kegiatan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi

(Tilaar,1997).35

34

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Tahun 2015, Rencana Strategis, (Jakarta : Direktorat

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2015), h. 59 35

Sudarwan Danim, Kinerja Staf dan Organisasi,(Bandung : Pustaka

Setia 2008), h. 27

30

Berikut adalah Misi dari Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah :36

a. Mengembangkan karakter pembimbing ibadah dan

petugas haji, dan kemitraan dengan kelompok

bimbingan secara professional,

b. Meningkatkan pembinaan umrah dan haji khusus

secara standar

c. Meningkatkan kualitas pelayanan haji di dalam negeri

sesuai standar.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan haji di luar negeri

sesuai standar.

e. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

penyelenggaraan haji yang transparan dan akuntabel.

f. Mengembangkan SDM, sistem informasi, dan

dukungan manajemen serta sasaran prasarana yang

terintegrasi.

C. Tujuan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian

Agama sebagaimana diuraikan terdahulu, maka visi dan misi

tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah

dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic

36

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Tahun 2015, Rencana Strategis, h.60

31

goal) organisasi. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun adalah :37

a. Meningkatnya kualitas penyuluhan, bimbingan, dan

pemahaman manasik haji.

b. Meningkatnya professionalme dan dedikasi petugas haji.

c. Meningkatnya kemitraan dengan kelompok bimbingan

ibadah.

d. Mengingkatnya pembinaan umrah dan haji khusus sesuai

standar.

e. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian umrah dan

haji khusus sesuai standar.

f. Meningkatnya pelayanan pendaftaran, dokumen,

perlengkapan, dan transportasi udara standar.

g. Meningkatnya kualitas pelayanan asrama haji.

h. Meningkatnya kualitas pelayanan akomodasi, konsumsi,

dan transportasi Jemaah haji di Arab Saudi

i. Meningkatnya perlindungan kepada Jemaah dan petugas

ibadah haji.

j. Emningkatnya transportasi dan akuntabilitas keuangan

penyelenggaraan haji.

k. Meningkatnya pengembangan sistem dan pelayanan

informasi penyelenggaraan haji.

37

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Tahun 2015, Rencana Strategis, (Jakarta : Direktorat

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2015), h. 62

32

l. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen, tata kelola,

dan dukungan teknis lainnya dalam penyelenggaraan

ibadah haji dan umrah.

D. Sasaran Strategis

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan

haji dan umrah adalah :38

”Terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah

yang berkualitas dalam pelayanan pembinaan dan

perlindungan yang dilaksanakan secara professional

dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai ke-

islaman dan ke-Indonesiaan, serta mengedepankan

kepentingan Jemaah”

Substansi dari sasaran yang ingin dicapai pada

indikator kerja tahun 2015-2019 yaitu :

1. Terwujudnya jemaah haji mandiri dalam melaksanakan

ibadah dan perjalanan haji

2. Terwujudnya petugas haji yang profesionalisme,

berdedikasi, dan berakhlakul karimah

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat melalui PPIU, PIHK

dan Kelompok bimbingan yang taat asas.

4. Terwujudnya pelayanan pendaftaran, dokumen,

perlengkapan, dan transportasi udara yang berkualitas

sesuai standar.

38

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Tahun 2015, Rencana Strategis, (Jakarta : Direktorat

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2015), h.62

33

5. Terwujudnya pelayanan asrama haji yang kualitas

6. Terwujudnya pelayanan akomodasi, konsumsi dan

transportasi jemaah haji di Arab Saudi yang berkualitas

sesuai standar.

7. Terwujudnya perlindungan kepada jemaah dan petugas

ibadah haji

8. Terwujudnya pengelolaan keuangan penyelenggaraan haji

yang transparan dan akuntabel

9. Terwujudnya jaminan kesehatan dan keselamatan Jemaah

haji

10. Terwujudnya pengembangan sistem dan pelayanan

informasi penyelenggaraan haji

11. Terwujudnya tata kelola, dukungan manajemen, dan

dukungan teknis lainnya yang berkualitas.

E. Struktur Organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan

Umroh

Struktur organisasi sebenarnya adalah istilah yang

agak rancu. Menurut Hatch (1997 :161), struktur organisasi

setidak-tidaknya harus dibedakan ke dalam dua aspek:

struktur fisik dan struktur social. Namun sudah menjadi

kebiasaan hingga sekarang bahwa istilah struktur organisasi

selalu merujuk pada struktur social, bukan struktur fisik.

Dengan perkataan lain, istilah struktur organisasi di sini

34

sebenarnya adalah “struktur social organisasi”(organizational

social structure).39

Susunan organisasi Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah sebagai berikut :40

39

Kusdi, Teori Organisasi dan Administrasi, (Jakarta : Salemba

Humanika : 2013), h. 168 40

Https://kemenag.go.id, Direktorat Jenderal Penyenyelenggaraan Haji

dan Umrah, diakses pada Selasa, 04 Februari 2020, pukul 19.55

35

BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Penerbangan Jemaah Haji

1. Rencana Operasional Haji

Sebelum menyusun jadwal keberangkatan dan

pemulangan jemaah haji, Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah terlebih dahulu

menyusun rencana operasional haji dengan

memperhatikan beberapa hal, antara lain :41

a. Penentuan wukuf tanggal 9 Dzulhujjah yaitu waktu

berkumpulnya jemaah haji dari seluruh dunia di

padang Arafah untuk melaksanakan haji.

b. Asumsi jumlah jemaah haji sesuai quota yang telah

ditetapkan

c. Closing date penerimaan kedatangan jemaah haji

Setelah penentuan wukuf, jumlah haji serta closing

date tersebut maka pemerintah menengtukan masa operasi

haji yang pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang.

Pembagian gelombang I berdasarkan ketentuan

Pemerintah Arab Saudi yang memberi batas waktu bagi

41

Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Dirjen PHU Kemenag RI,

Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, (Jakarta : Manajemen

Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, 2016), h.78

36

jemaah haji yang datang dari Negara asal langsung ke

Madinah dan langsung ke Makkah.

Sejak tahun 2001 pemerintah Saudi Arabia telah

memberikan izin penerbangan haji Indonesia langsung ke

Bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis, mengingat

pada waktu itu kondisi serta kemampuan teknis bandara

terbatas, tidak semua jemaah haji dapat diterbangkan

langsung ke Madinah. Namun pada tahun 2015, seiring

telah selesainya pembangunan bandara serta diberikannya

izin penerbangan oleh Pemerintah Arab Saudi, seluruh

calon jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam

gelombang I langsung mendarat di Madinah. Adapun

mengenai rute perjalanan (pemberangkatan dan

pemulangan) haji Indeonesia sesuai gelombang diatur

sebagai berikut ;

1) Pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia yang

menggunakan penerbangan langsung ke Madinah

sedangkan pada waktu pemulangan diberangkatkan

dari Jeddah diatur dalam gelombang pertama, dengan

rute (Indinesia – Madinah – Makkah – Jeddah –

Indonesia)

2) Pemberangkatan jemaah haji yang menggunakan

penerbangan langsung menuju Jeddah sedangkan

pemulangannya dilakukan dari Madinah diatur dalam

37

gelombang kedua (II), dengan rute (Indonesia –

Jeddah – Makkah – Madinah – Indonesia)

Unsur-unsur yang ditetapkan dalam proses

perencanaan dan masa operasional haji meliputi awal

pemanggilan jemaah, calon jemaah haji masuk asrama

haji, pemberangkatan kloter pertama dan pemberangkata

terakhir, pemberangkatan jemaah calon jemaah haji dari

Madinah ke Makkah, closing date, hari Tarwiyah, hari

Wukuf di Arafah. Idul Adha, Hari Tasyrik, pemulangan

kloter pertama dari Makkah melalui Jeddah,

pemberangkatan pemulangan kloter terakhir dari Madinah

serta kedatangan kloter terakhir dari Madinah ke Tanah

Air.

2. Pengangkutan Udara Jemaah Haji

Penetapan Pelakasanaan Transportasi Udara

Jemaah Haji Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan

Menteri Agama.42

Selanjutnya, Kementerian Agama

menunjuk beberapa maskapai penerbangan dengan

cakupan embarkasi Banda Aceh (BTJ), Medan (MES),

Padang (PDG), Palembang (PLM), Solo (SOC),

Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), Makassar (UPG),

dan Jakarta (CGK) khusus Provinsi DKI Jakarta dan

42

Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Dirjen PHU Kemenag RI,

Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, (Jakarta : Manajemen

Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, 2016), h. 80

38

Lampung embarkasi Batam (BTH, Jakarta (JKS) khusus

provinsi Jawa Barat, dan Surabaya (SUB).

Pada masa operasional penyelenggaraan ibadah

haji, ditetapkan masa operasional penerbangan dengan

pengaturan waktu berdasarkan dua fase : fase I atau

pemberangkatan selama 28 hari dan fase II atau

pemulangan selama 28 hari. Adapun waktu untuk masa

operasional gelombang I dan II adalah 14 hari, dengan

masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi paling lama 39

hari

3. Tujuan, Peran dan Fungsi Transportasi Udara Haji

a. Tujuan

Yaitu untuk memperoleh Pelaksanaan

transportasi udara bagi jemaah haji reguler yang

berkualitas dan profesional, sesuai dengan standar

persyaratan yang ditetapkan.43

b. Tugas dan Fungsi

Tugas, dan fungsi. Pertama yaitu dari segi

penyiapan, dan langkahnya antara lain :44

1) Menyiapkan rencana operasional penerbangan

haji, itu mengitung dari tanggal 9 dzulhijjah,

43

Buku Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler

Tahun 1440H/2019M, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kementerian Agama RI Tahun 2018 44

Wawancara dengan Kasie Pelayanan Transportasi Udara Ibu

Edayanti pada tanggal 6 Januari 2019.

39

dengan menentukan kapan kloter pertama

berangkat dan kapan kloter terakhir berangkat,

kapan kloter pertama pulang dan kapan kloter

terakhir pulang,

2) Melakukan penyusunan pedoman penyediaan

transportasi udara, didalam pedoman ini terkait

dengan rencana operasional haji ruang lingkup

penerbangan haji, ada syarat dan kewajiban

termasuk proses pembayaran

Ruang lingkup penyelenggaraan haji ini di

indonesia itu berbeda dengan negara lain, di

Indonesia melakukan proses city check in, jika kita

pribadi ingin naik pesawat harus chak sendiri,

check in koper, orang dan barang, sedangkan

penyelenggaraan haji Indonesia angkutan haji

Negara Indonesia semuanya dilakuakan di Asrama

haji untuk fase I keberanngkatan dan fase II

kepulangan dilakukan di hotel baik di Makkah

maupun di Madinah. Dan ruang lingkup pekerjaan

pihak angkutan haji tidak abis operasional selesai

pekerjaan mreka selesai pekerjaan kita juga

selesai, tapi ada proses pemulangan jemaah haji

sakit dari Arab Saudi yang masih tinggal itu

menjadi tanggung jawab pihak penerbangan.

40

3) Melakukan proses negosiasi bagi perusahaan

penerbangan yang sudah memenuhi seluruh

persyaratan dalam pedoman penyediaan tadi, kan

ada pedoman, harga, kemudian kita lapor ke

pemimpinan bahwa perusahaan a, b, c memenuhi

persyaratan ini dan disitu barulah melakukan

proses negosiasi dengan perusahaan penerbangan,

dan setelah melakukan negosiasi juga tarif

penerbangan transportasi udara ini bukan

Kementerian Agama yang menetapkan tapi

melalui persetujuan komisi 8 DPR RI setelah

disetujuin barulah kita mengeluarkan KMA,

setelah itu baru ditunjuk perusahaan apa-apa saja

kemudian dikontrak, setelah kontrak penerbangan

dengan airlines ini baru melakukan penyusunan

jadwal penerbangan dan masih panjang prosesnya

baru melakukan operasional haji.

B. Maskapai Penerbangan Jemaah Haji Indonesia

Sebelum tahun 2011 Pemerintah menunjuk Garuda

Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagai operator

pelaksana penerbangan jemaah haji regular Indonesia. Namun

dengan berkembanganya dari tahun ke tahun pada saat setelah

tahun 2011 keatas diberlakukannya surat undangan kepada

41

perusahaan penerbangan dalam pelayanan penerbangan haji

Indoneisa.

Pada tahun 2020 pemerintah memberikan undangan

kepada 6 perusahaan penerbangan, di Indonesia 4 Perusahaan

dan 2 Perusahaan luar negeri. Antara lain yaitu pesawat

Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya, Airasia dan pesawat

luar negeri antara lain pesawat Saudia Arabia dan LineNas.

Dan dari ke enam perusahaan yang mengambil dokumen

hanya 5 dan dari kelima perusahaan ini hanya 4 dokumen

yang masuk dan keempatnya memenuhi syarat administrasi

eksternal.45

Penunjukan itu berdasarkan Keputusan Menteri

Agama Nomor 212 tahun 2019 tentang Pelaksanaan

Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1439 Hijriah/

2018 Masehi.

Untuk melayani jemaah haji, maskapai Garuda

Indonesia dan Saudi Arabian Airlines telah mendapat izin

mendarat dan slot time penerbangan dari Bandara King Abdul

Azis Jeddah dan Bandara Prince Mannaf Bin Abdul Azis di

Madinah.

Kedua maskapai tersebut juga telah mendapat izin

melintas dari otoritas penerbangan negara-negara yang akan

dilintasi.

45

Wawancara dengan Kasie Pelayanan Transportasi Udara Ibu

Edayanti pada tanggal 6 Januari 2019

42

Armada yang akan digunakan untuk angkutan haji

terdiri atas 5 unit pesawat Boeing B777-300 dengan kapasitas

393 seats, 3 unit pesawat B747-400 dengan kapasitas 455

seatd, 4 unit pesawat Airbus A330-300 dengan kapasitas 360

seats dan 1 unitr pesawat A330-200 dengan kapasitas 325

seats.

Sementara, Saudia Arabian Airlines menyiapkan

armada 18 unit yang terdiri dari 11 unit pesawat Boeing

B777-300 dengan kapasitas 410 seats dan 7 unit pesawat

B747-400 dengan kapasitas 450 seats.

C. Biaya Penerbangan Bagi Jemaah Haji Indonesia

Jika kita berbicara mengenai biaya maka yang sering

menjadi permasalahan yang belum juga terselesaikan yaitu

mengenai tiket pesawat yang sering kali terjadi pembiayaan

yang anjlok.

Biaya pesawat mengambil porsi yang besar dari

keseluruhan biaya haji. Dengan menggunakan hitungan dollar

AS dan Riyal Saudi, sehingga ketika rupiah melemah, maka

biaya yang dikeluarkan untuk tiket pesawat semakin besar.

“porsi pesawat dari biaya haji mencapai 60 -70

persen” ujar Dewan Pengawasan Badan Pengelolaan

Keuangan Haji (BPKH), Yuslam Fauzi saat dihubungi

Kompas.com Minggu (7/4). Untuk itu pengehmatan biaya

43

pesawat akan berdampak signifikan terhadap efisiensi biaya

haji yang tengah diperjuangkan pemerintah.

Meskipun kita berbicara soal membuka peluang untuk

maskapai lain untuk ikut andil dalam perjalanan penerbangan

haji namun semua itu tidak menjamin biaya tiket akan

menurun.

“sebenarnya naik turunnya tiket tersebut tidak ngaruh

jika kita membuka peluang kepada perusahaan lain, buktinya

untuk biaya tiket pada tahun 2020 yang akan datang harga

tiket yang diberikan oleh maskapai baru saya kira malah

mendapati harga tiket yang mahal, dan itu harga tiket diatas

maskapai yang kita tau sudah menjamin keselamatannya

kenyamanannya dan pelayanannya”.46

1. Penentu Biaya Transportasi Udara Jemaah Haji

Reguler

Penentuan biaya trransportasi udara jemaah haji

regular melalui cara sebagai berikut :

a. Perusahaan penerbangan mengajukan penawaran

biaya transportasi udara jemaah haji regular dari

Indonesia ke Arab Saudi pergi pulang untuk masing-

masing embarkasi.

46

Wawancara dengan Kasie Transportasi Udara Ibu Edayanti S.IP

M.Kom, pada tanggal 6 Januari 2020, di kantor Dirjen PHU Kemenag RI

Jakarta Pusat

44

b. Komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan

memperhatikan akurasi, kewajaran, efesiensi, dan

dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penawaran biaya transportasi udara jemaah haji

regular terdiri dari : Biaya Operasi Langsung (Direct

Operating Cost), Biaya Operasi Tidak Langsung

(Indirect Operating Cost), dan margin.

2. Komponen Biaya Transportasi Udara

a. Biaya Operasi Langsung (Direct Cost)

1) Biaya bahan bakar minyak (Fuel cost)

2) Biaya sewa pesawat (aircraft lease) / Biaya

Penyusutan Peswat.

3) Biaya asuransi (insurance) apabila pesawat milik.

4) Biaya jasa kebandarudaraan.

a. Biaya perpanjangan jam operasi (extended

operating hours)

b. Biaya parkir pesawat (parking fee)

c. Biaya pendaratan (landing fee)

5) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan

a. Biaya terbang lintas wilayah (cover flying)

b. Biaya routes charges

6) Biaya jasa ground handling penerbangan (ground

handling)

7) Biaya catering penerbangan (catering cost)

45

8) Biaya persiapan teknis opersai pesawat (technical

handling)

9) Biaya crew langsung

a. Hotel dan akomodasi crew (hotac crew)

b. Biaya crew (crew expense)

10) Biaya transportasi penumpang di darat (transport

pax on ground)

b. Biaya operasional tidak langsung (Indirect

Operating Cos)

1) Biaya staf darat

b. Biaya gaji staf darat (ground staff salary)

1) Biaya perjalanan dan hotel untuk staf darat (duty

trif & hotac ground staff)

2) Biaya recruitment crew

3) Biaya city check-in di Jeddah / Madinah (city check

in Jeddah / Madinah)

4) Biaya lain-lain :

a. Biaya asuransi jemaah untuk resiko diluar

akibat kecelakaan penerbangan (ectra cover

insurance)

b. Biaya mobilisasi crew, teknisi dan personal

perusahaan penerbangan

c. Biaya administrasi (general administration)

d. Biaya pelayanan jasa penumpang pesawat

udara (PJP2U)

46

e. Surcharge di Madinah

f. Terminal facilities utilization di

Jeddahh/Madinah

g. Airport Tax di Arab Saudi

h. Airport Building Charges (ABC) di Madinah

i. Biaya penerbangan dan pengangkutan barang

bagasi tercatat (tahmil wa tanzin)

3. Biaya Pengangkutan dan Cara Pembayaran Maskapai

Haji Indonesia

a. PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk

Dalam perjanjian kerjasama antara Dirjen

PHU Kementerian Agama RI dengan PT. Garuda

Indonesia (Persero) Tbk, pada BAB IV tentang biaya

pengangkutan dan cara pembayaran mengatakan pada

pasal 5 diantaranya :47

1) Sumber biaya pengangkutan penumpang terdiri

dari :

a. BPIH untuk jemaah haji; dan

b. APBN untuk petugas yang menyertai jemaah.

2) Pembayaran biaya pengangkutan penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan

Sistem Informasi Haji Terpadu.

47

Perjanjian Kerjasama antara dirjen PHU dengan PT. Garuda

Indonesia, Nomor 133 Tahun 2019, pasal 5 tentang biaya pengangkutan dan

cara Pembayaran, h. 4

47

3) Biaya pengangkutan penumpang dari Indonesia

ke Jeddah/Madinah Arab Saudi pergi pulang per

orang sebagai berikut :

Tabel 4.1 :

Biaya Pengangkutan Penumpang per Orang

No Embarkasi Biaya Terbilang

1 Aceh Rp 26.582.000.00 Dua puluh enam juta lima

rutus dua ribu rupiah

2 Medan Rp 27.300.000.00 Dua puluh tujuh juta tiga

ratus ribu rupiah

3 Padang Rp 28.800.000.00 Dua puluh delapan juta

delapan satus ribu rupiah

4 Jakarta

Pondok Gede

Rp 29.900.000.00 Dua puluh Sembilan juta

Sembilan ratus ribu rupiah

5 Solo Rp 31.100.000.00 Tiga puluh satu juta seratus

ribu rupiah

6 Banjarmasin Rp 32.055.000.00 Tiga puluh dua juta lima

puluh lima ribu rupiah

7 Balikpapan Rp 32.180.000.00 Tiga puluh dua juta seratus

delapan puluh ribu rupiah

8 Makassar Rp 33.480.000.00 Tiga puluh tiga juta empat

ratus delapan puluh ribu

rupiah

9 Lombok Rp 32.460.000.00 Tiga puluh dua juta empat

ratus enam puluh ribu rupiah

48

4) Biaya pengangkutan penumpang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk VAT

(Value Additional Tax), ABC (Airport Building

Charger) di Arab Saudi dan PSC (Passenger

Survice Charge) di Indonesia.

5) Perkiraan total biaya pengangkutan penumpang

dari Indonesia ke Arab Saudi pergi pulang

sebesar Rp 3.199.025.031.000.00 (tiga triliun

seratus sembilan puluh sembilan miliar dua puluh

lima juta tiga puluh satu ribu rupiah), selanjutnya

disebut Perkiraan Biaya dengan rincian sebagai

berikut :

Table 4.2 :

Rincian Perkiraan Biaya Pengangkutan

No Embarkasi Biaya Hasil dari

1 Aceh Rp 118.236.736.000.00 4.448 orang x Rp 26.582.000.00

2 Medan Rp 231.121.800.000.00 8.466 orang x Rp 27.300.000.00

3 Padang Rp 179.676.700.000.00 6.349 orang x Rp 28.800.000.00

4 Jakarta Pondok

Gede

Rp 564.512.000.000.00 18.880 orang x Rp 29.900.000.00

5 Solo Rp 1.060.883.2000.000.00 34.112 orang x Rp 31.100.000.00

6 Banjarmasin Rp 177.360.315.000.00 5.533 orang x Rp 32.055.000.00

7 Balikpapan Rp 186.386.560.000.00 5.792 orang x Rp 32.180.000.00

8 Makassar Rp 532.700.280.000.00 15.911 orang x Rp 33.480.000.00

9 Lombok Rp 148.147.440.000.00 4.564 orang x Rp 32.460.000.00

49

Pada perjanjian kerjasama tersebut pada pasal 6

mengatakan :

1. Pembayaran biaya pengangkutan penumpang

dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

a. Tahap pertama sebesar 40% dari eprkiraan biaya

yaitu Rp 1. 279.610.012.400.00 (satu triliun dua

ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus

sepuluh juta dua belas ribu empat ratus rupiah)

dibayar paling lambat 30 hari kalender setelah

perjanjian ditandatangani.

b. Tahap kedua sebesar 40% dari perkiraan Biaya

yaitu Rp 1. 279.610.012.400.00 (satu triliun dua

ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus

sepuluh juta dua belas ribu empat ratus rupiah)

dibayarkan paling lambat 30 hari kalender setelah

dimulainya fase pemberangkatan.

c. Tahap ketiga sebesar 15% dari perkiraan biaya

yaitu Rp 479.853.754.650.00 (empat ratus tujuh

puluh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta

tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima

pulih rupiah) dibayarkan paling lambat 7 hari

kalender setelah dimulainya fase pemulangan.

d. Tahap keempat sebesar kekurangan dari total biaya

pengangkutan berdasarkan Berita Acara

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

50

Perjanjian Kerja Sama, dibayarkan paling lambat 7

hari kerja setelah diterima surat penagihan dari

PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Menyerahkan seluruh lembar ke IV bukti

setoran lunas BPIH atau salinan bukti

pembayaran lunas BPIH yang dilegalisir PPIH

Embarkasi setempat dan sudah dijilid per

kloter per embarkasi kepada PIHAK

KESATU.

2) Telah diperhitungkan semua biaya yang

timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini

kecuali terkait biaya kepulangan penumpang

pasca operasiona; dan

3) Menyerahkan laporan hasil pekerjaan.

2. Sebagaimana pembayaran yang dimaksud pada ayat 1

huruf a sampai dengan huruf c dilakukan setelah

PIHAK KEDUA menyampaikan surat penagihan

pembayaran kepada PIHAK KESATU.

3. Surat penagihan pembayaran kepada PIHAK

KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterima

PIHAK KEDUA paling lambat 14 hari kerja sebelum

pembayaran.

4. Dalam hal jatuh tempo pembayaran akan dilakukan

melalui rekening Bank atas nama PT. Garuda

51

Indonesia (persero) Tbk pada Bank BRI Kantor

Cabang Jakarta Tanah Bang Jl. Tanah Abang IV

Jakarta Pusat, Nomor Rekening Rupiah (IDR) :

0018.01.000587.30.4

b. Saudi Arabian Airlines

Dalam perjanjian kerjasama antara Dirjen PHU

Kementerian Agama RI dengan Saudi Arabian Airline,

pada BAB IV tentang biaya pengangkutan dan cara

pembayaran mengatakan pada pasal 5 diantaranya :48

1) Sumber biaya pengangkutan Penumpang terdiri

dari :

a. BPIH untuk jamaah haji;

b. APBN untuk petugas kloter.

2) Pembayaran biaya pengangkutan penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Direktorat Pengelola Dana Haji.

3) Biaya pengangkutan dari Indonesia ke

Jeddah.Madinah Arab Saudi pergi pulang per-

orang adalah sebagai berikut ;

48

Perjanjian kerja sama antara Dirjen PHU Kemenag RI dengan Saudi

Arabian Airlines Nomor 144 Tahun 2019, tentang Pengangkutan udara jamaah

haji regular dan petugas yang menyertai jamaah tahun 1440H/2019M, bab iv

pasal 5, h. 4

52

Tabel 4.3 :

Biaya Pengangkutan Penumpang per Orang

No Embarkasi Biaya Terbilang

1 Batam (BTH) Rp 27.841.800.00 Dua puluh tujuh juta

delapan rutus empat puluh

satu ribu delapan ratus

rupiah

2 Palembang (PLM) Rp 28.503.300.00 Dua puluh delapan juta

lima ratus tiga ribu tiga

satus rupiah

3 Jakarta Pondok Gede

(CGK)

Rp 29.900.000.00 Dua puluh Sembilan juta

Sembilan ratus ribu rupiah

4 Jakarta Bekasi (CGK) Rp 29.900.000.00 Dua puluh Sembilan juta

Sembilan ratus ribu rupiah

5 Surabaya (SUB) Rp 31.428.600.00 Tiga puluh satu juta empat

ratus dua puluh delapan

ribu enam ratus rupiah

4) Biaya transportasi sebagaimana tersebut pada ayat

(3) sudah termasuk VAT (Value Added Tax),

Madinah surcharge, airport tax di Saudi Arabia dan

tidak ada kenaikan untuk passenger service charge

(IPC) pada saat keberangkatan dari Indonesia

sampai berakhirnya masa operasional haji.

5) Estimasi total biaya pengangkutan Penumpang dari

Indonesia ke Arab Saudi pergi pulang adalah

sebesar Rp 3.084.625.305.200.00 (tiga triliun

delapan puluh empat miliar enam ratus dua puluh

lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah)

53

selanjutnya disebut estimasi biaya dengan rincian

sebagai berikut :

Table 4.4 :

Rincian Estimasi Biaya Pengangkutan

No Embarkasi Biaya Hasil dari

1 Batam (BTH) Rp 332.431.092.000.00 11.940 orang x Rp 27.841.800.00

2 Palembang (PLM) Rp 233.556.040.200.00 8.194 orang x Rp 28.503.300.00

3 Jakarta Pondok

Gede (CGK)

Rp 178.024.600.000.00 5.954 orang x Rp 29.900.000.00

4 Jakarta Bekasi

(CGK)

Rp 1.176.026.800.000.00 39.332 orang x Rp 29.900.000.00

5 Surabaya (SUB) Rp 1.164.586.773.000.00 37.055 orang x Rp 31.428.600.00

Pada perjanjian kerjasama tersebut pada pasal 6 mengatakan :

1. Pembayaran biaya pengangkutan penumpang

dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut :

a. Tahap kesatu sebesar 20% dari estimasi yaitu Rp

616. 925.061.040.00 (enam ratus enam belas

miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam

puluh satu ribu empat puluh rupiah) dibayarkan

paling lambat satu bulan setelah perjanjian

ditandatangani;

b. Tahap kedua sebesar 30% dari estimasi Biaya

yaitu Rp 925. 387.591.560.00 (sembilan ratus dua

puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh

juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus

54

enam puluh rupiah) dibayarkan paling lambat 14

hari kerja setelah dimulainya pemberangkatan

pertama pada fase pemberangkatan (Indonesia ke

Arab Saudi)

c. Tahap ketiga sebesar 40% dari perkiraan biaya

yaitu Rp 1.233.850.122.080.00 (satu triliun dua

ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima

puluh juta seratus dua puluh dua ribu delapan

puluh rupiah rupiah) dibayarkan paling lambat 7

hari kalender setelah dimulainya fase pemulangan

(Arab Saudi ke Indonesia);

d. Tahap keempat sebesar kekurangan dari total biaya

pengangkutan berdasarkan Berita Acara

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Perjanjian ini, dibayarkan paling lambat 14 hari

kerja setelah kedatangan kloter terakhir fase

pemulangan di Indonesia dengan ketentuan

sebagai berikut :

1) Menyerahkan seluruh lembar ke IV bukti

setoran lunas BPIH yang sudah dijilid per

kloter per embarkasi kepada PIHAK KESAT;

2) Telah diperhitungkan semua biaya yang timbul

akibat dari pelaksanaan Perjanjian; dan

3) Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan

pekerjaan.

55

2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf

a sampai dengan huruf d dilakukan setelah PIHAK

KEDUA menyampaikan surat penagihan pembayaran

kepada PIHAK KESATU dengan alamat Jalan

Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710

3. Surat penagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterima oleh

PIHAK KESATU paling lambat 14 hari kerja sebelum

pembayaran.

4. Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari

libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja

berikutnya.

5. Pembayaran biaya pengangkutan akan dilakukan

melalui rekening Bank atas nama Saudia Arabian

Airlines pada Bank HSBC, Nomor Rekening 050-

141241-068.

D. Jenis Transportasi Udara Calon Jemaah Haji Indonesia

1. Transportasi Udara Berjadwal49

Perjanjian transportasi udara Bermuda 1946

mempertukarkan hak-hak penerbangan dengan komposisi

15 (lima belas) set rute penerbangan yang dilayani oleh

perusahaan penerbangan Amerika Serikat dan 7 (tujuh) set

49

Martono dan Ahmad Sudiro, Aspek Hukum Transportasi Udara

Jamaah Haji Indonesia, (Jakarta PT Raja Grafindo 2013) h. 213

56

rute penerbangan yang dilayani oleh perusahaan

penerbangan Inggris, sedangkan perjanjian transportasi

udara Indonesia-Arab Saudi juga tidak mempertukarkan

hak-hak penerbangan transportasi udara tidak berjadwal.

Berdasarkan kedua perjanjian transportasi udara tersebut

jelas hanya mempertukarkan transportasi udara berjadwal

dan tdak memerlukan transportasi tidak berjadwal.

2. Transportasi Udara Tidak Berjadwal

Transportasi udara niaga tidak berjadawl

merupakan saingan terhadap transportasi udara niaga

berjadwal. Dalam kurun waktu 5 tahun pertama sesudah

lahirnya Konvensi Chicago 1944, transportasi udara niaga

tidak berjadwal berkembang dengan pesat dan merupakan

saingan berat terhadap transportasi udara niaga berjadwal,

terutama bagi rute Amerika Utara-Eropa.

Transportasi udara niaga tidak berjadwal tersebut

diorganisasi oleh tour group dan charter yang melakukan

usahanya secara terus menerus ditawarkan kepada

masyarakat umum dengan harga yang jauh lebih murah.

3. Program Penjadwalan Transportasi Calon atau

Jemaah Haji

Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Agama

Nomor 14 Tahun 2012, transportasi calon atau jemaah

haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke

Indonesia menggunakan transportasi udara dengan sistem

57

carter yang memenuhi persyaratan transportasi udara

meliputi sekurang-kurangnya persyaratan administrasi,

standar kelaikudaraan, jenis dan kapasitas pesawat udara

dan standar pelayanan.

Menurut keputusan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara Nomor SKEP/1657/VIII/76

transportasi calon atau jemaah haji dikategorikan sebagai

transportasi udara tidak berjadwal (non-scheduled air

transport) yang mengadakan perjalanan bersama calon

jemaah haji. Dalam rombongan pengangkutan udara

tersebut telah disiapkan penginapan dan transportasi local

di Arab Saudi sebelum penerbangan berlangsung sehingga

dapat digolongakan paket wisata haji (haj inclusive tour

charter), haji tersebut dijadwalkan secara terus menerus

setiap tahun, maka penyelenggaraan calon jemaah haji

tersebut disebut juga transportasi program penjadwalan

(schedulized programmer transport) yang merupakan

gabungan antara transportasi udara niaga berjadwal

(scheduled air transport) dengan transportasi udara niaga

tidak berjadwal (non scheduled air transport) yang juga

biasa disebut transportasi program penjadwalan

(schedulized programe).

58

E. Kendala dan Solusi

Kendala dalam suatu penerbangan pasti ada saja,

namun sudah menjadi suatu kewajiban bagi pihak pemerintah

maupun pihak penerbangan untuk mengatasi suatu

permasalahan tersebut. Kendala dalam penerbangan jemaah

haji terdapat dua tempat kendala yaitu kendala baik internal

dan kendala eksternal.50

1. Internal

Terkait dengan internal yaitu open seat yang

terlalu banyak, dalam target maksimal rata-rata dalam satu

pesawat yaitu open seat sebanyak 2, dan walaupun hanya

open 2 seat sebenarnya resikonya sudah terlalu besar.

Untuk itu pemerintah berupaya selalu membuat

surat edaran untuk kapasitas pesawat, open seat yang

dimaksud disini misalnya Jakarta ada 64 kloter kalo satu

kloter itu open 2, 2 x 62 berarti 128, dan 128 jemaah ini

misal harus diberangkatkan dikloter 65, itu belum lagi

termasuk yang sakit-sakit. Dan open seat ini sangat

tergantung, karena alasan pertama gagal berangkat

dikarenakan sakit pada saat di asrama dan tidak layak

terbang yang kedua visa nya yang belum keluar.

Jadi open seat ini lebih banyak terjadi di asrama

haji ketika mereka akan berangkat karena alasan sakit dan

50

Wawancara dengan Kasie Pelayanan Transportasi Udara Ibu

Edayanti pada tanggal 06 Januari 2019

59

yang kedua karena alasan dokumen yang tertukar atau

visa nya yang belum keluar, itu dari sisi internal.

2. Eksternal

Dari sisi eksternal itu ada ireguliti, contohnya pada

tahun 2017 pesawat 747 pesawat milik Arab Saudi mesin

pesawatnya terdapat kerusakan ada lagi yang terjadi

pesawat yang digunakan untuk Banjarmasin miliknya

highfly tapi mereka menyewa ke provider yang lain dan

itupun pesawatnya batuk terus pada fase pemberangkatan

dan fase pemulangan dan rusak rusak terus dan akhirnya

pesawat tersebut tidak dipakai lagi untuk operasional

pemberangkatan haji.51

Selain itu, negara India biasanya jahil saat

operasinal mereka biasanya tanpa memberitahukan lagi

tiba-tiba mengeluarkan notam, notam itu notam dinas dari

dubes dari india ke perhubungan, bahwa tanggal sekian

jam sekian akan ada diadakan uji coba misil, dan uji coba

misil ini diluar batas wilayah India sedangkan pesawat haji

melintasi wilayah negara India.

Selain itu kadang-kadang GACA juga

mengeluarkan kebijakan mendadak, memberikan batasan

jumlah yang akan diangkut oleh perusahaan penberbangan

51

Wawancara pribadi dengan Kasie Pelayanan Transportasi Udara Ibu

Edayanti pada tanggal 06 Januari 2019

60

asing lainnya, GACA memberikan otoritas penuh terkait

dengan penerbangan haji.

Jadi sebenarnya dengan terjadinya kendala dalam

penerbangan jemaah haji semua kendala tersebut diluar

kewenangan kementerian agama, dan itu diluar otoritas

pemerintah.

61

BAB V

ANALISIS REGULASI PEMERINTAH TENTANG

TRANSPORTASI UDARA JAMAAH HAJI INDONESIA

A. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Transportasi

Udara Jemaah Haji Indonesia

Regulasi penerbangan transportasi udara jemaah haji

Indonesia terdapat 3 (tiga) regulasi Peraturan Menteri Agama

diantaranya yaitu Penerbangan Internasional, Penerbangan

Sipil dan Penerbangan Sipil Negara Tujuan, dan dari ketiga

regulasi tersebut pemerintah Indonesia dalam penerbangan

transportasi udara jemaah haji Indonesia tetap berpedoman

pada penerbangan Internasional.

Dalam aturan freedom of the air, jika menggunakan

pesawat asing yang bukan ke negara tujuan maka pesawat

tersebut harus berhenti di pemberhentian asal pesawat,

misalkan jika jemaah haji Indoneisa menggunakan pesawat

Emirad maka pesawat tersebut harus transit di Dubai

begitupun dengan pesawat-pesawat lainnya yang bukan

merupakan pesawat asing yang bukan ke negara tujuan.

Sementara penerbangan haji itu bersifat direct tanpa transit

kecuali karena alasan penerbangan atau untuk pengisian

bahan bakar.52

52

Wawancara pribadi dengan Kasie Pelayanan Transportasi Udara Ibu

Edayanti pada tanggal 06 Januari 2019

62

Peraturan penerbangan sipil terdapat aturan standar

minimum,53

jadi Pemerintah Indonesia juga mempunyai SPM

untuk negara asal atau aturan negara sipil. Dan untuk sipil

negara tujuan disitu ada peraturan peswat yang boleh masuk,

jadwal penerbangan, spesifikasi kelayakan pesawat, terkait

dengan rencana usulan semua itu terdapat dalam peraturan di

GACA. dan untuk dalam negeri itu yang undang-undang

Nomor 1 Tahun 2009 ada standar pelayanan minimal. Tapi

untuk peraturan Undang-undang layanan penerbangan haji

Indonesia semuanya tetap mengacu pada penerbangan

internasional.

Pesawat jemaah haji Indonesia itu sudah IOSA semua.

Jadi memang standarnya sudah tersertifikasi, dengan adanya

peraturan penerbangan freedom of air disitu terjawab, kenapa

Emirad, Srilanka dan yang lainnya tidak masuk karena

alasannya patuh terhadap aturan freedem of air, yang apabila

kita akan melakukan penerbangan ke negara tujuan tapi tidak

menggunakan pesawat asal negara tujuan maka kita harus

transit di negara asal pesawat.

Adapun kebijakan pemerintah tentang angkutan haji

antara lain :

1. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah

merupakan tugas nasional dan meliputi tanggung jawab

53

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019

63

pemerintah. Departemen Agama bertindak sebagai

koordinator dan pengawas pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Departemen agama menetapkan perusahaan penerbangan

dan spesifikasi pesawat yang akan mengangkut Jemaah

haji dari Indonesia menuju Arab Saudi atau sebaliknya

melalui tender terbuka.

3. Departemen Perhubungan mengevaluasi kelaiakan

pesawat yang telah ditetapkan untuk mengangkut Jemaah

haji.

4. Pelaksanaan kegiatan penerbangan haji adalah

penerbangan charter yang wajib memiliki persetujuan

terbang (flight approval) dari departemen perhubungan.

5. Perusahaan penerbangan yang melayani angkutan haji

harus memiliki landing permit dari presidency of civil

aviation, kingdom Saudi Arabian dan “Hajj Control”

untuk mendapatkan arrival times dan departure times (slot

time) di banda Udara King Abdul Azis-Jeddah.

B. Analisis Implementasi Pelayanan Transportasi Udara

Haji bagi Jemaah Haji Indonesia

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2015 Tentang penyediaan Transportasi

Udara pada pasal 2 mengatakan bahwa “penyediaan

transportasi udara jemaah haji bertujuan untuk mendapatkan

pelaksana trasnportasi udara yang dapat memberikan

64

pelayanan dan perlindungan jemaah haji dalam melakukan

perjalanan ibadah haji dari Tanah Air ke Arab Saudi dan

sebaliknya”.54

Didalam Peraturan Menteri Agama memang sudah

seharusnya menjalankan suatu implementasi atau pelaksanaan

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena peraturan

tersebut merupakan pengawasan dibawah auditor, baik

internal maupun eksternal.

Dalam intenal ada itjen, dan eksternalnya ada BPK

dan KPK, jadi setiap rekomend atau untuk peningkatan

temuan untuk peningkatan kinerja pelayanan, maka kita

melakukan proses rekomendasi. Jika kita tidak patuh maka

sudah sejak lama yang mengurus pernerbangan haji akan

diborgol oleh pihak yang berwenang.55

1. Regulasi Penerbangan Internasional

Transportasi udara calon atau jemaah haji berlaku

ketentuan hukum udara internasional publik, khususnya

Konvensi Chicago 1944.56

Konvensi Chicago 1944

sebagai konstitusi penerbangan sipil internasional tidak

54

PMA RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyediaan Transportasi

Udara Bagi Jamaah Haji Indonesia. 55

Wawancara pribadi dengan Kasie Pelayanan Transportasi Udra Ibu

Edayanti pada tanggal 06 Januari 2019 56

Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on 7

December 1944, untuk teks Konvensi Chocago 1944 dapat dilihat dalam Paul

Stephen Dempsey Ed.,Annlsof air and space law, Vol.XXX-Part 1. Tronto :

The Carswell Company Limited, H. 19-51.

65

lepas dengan transportasi calon atau jemaah haji yang

diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia setiap tahun,

khususnya berkenaan degan dokumen penerbangan

internasional, sewa guna usaha (leasing) pesawat udara,

kelancaran transportasi calon jemaah haji, Bandar udara

embarkasi dan debarkasi calon jemaah haji sebagai

berikut:

a. Dokumen penerbangan internasional

Sebagaimana diketahui bahwa transportasi

udara jemaah haji yang diselenggarakan oleh

pemerintah Indonesia tergolong transportasi udara

internasional.57

Karena itu trasnportasi calon jemaah

haji tersebut harus dilengkapi dokumen penerbangan

internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 29

Konvensi Chicago 1944. Menurut pasal 29 Konvensi

Chicago 1944, setiap penerbangan internasional harus

dilengkapi dengan sertifikat kelaikudaraan

(airworthiness certificate), sertifikat pendaftaran

pesawat udara (certificate of registration), sertifikat

kecakapan (certificate of competency) yang masih

berlaku semua awak pesawat udara bertugas, buku

catatan penerbangan (log book) sertifikat semua

peralatan radio atau navigasi penerbangan, bilamana

57

Pasal 1 paragraf 2 Konvensi Warsawa 1929 maupun Konvensi

Montreal 1999.

66

ada yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,

daftar calon jamaah haji beserta nama calon jamaah

haji dan Bandar udara embarkasi dan Bandar udara

debarkasi di tempat tujuan, daftar kargo milik calon

jemaah haji beserta perinciannya. Apabila transportasi

udara calon jemaah haji tersebut tidak dilengkapi

dengan dokumen tersebut diatas, pemerintah

Indonesia maupun Pemerintah Arab Saudi berhak

menolak transportasi calon jemaah haji tersebut.

Semua sertifikat kelaikudaraan, sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 29 Konvensi Chicago 1944

harus dikeluarkan oleh negara tempat pesawat udara

didaftarkan sesuai dengan Pasal 31 Konvensi Chicago

194458

yang telah diakui oleh Indonesia dan Arab

Saudi sesuai dengan Pasal 33 Konvensi Chicago

1944.59

Sertifkat kelaikudaraan, sertifikat kecakapan,

kapten penerbang, sertifikat awak pesawat udara dapat

diakui oleh Indonesia maupun Arab Saudi bilamana

untuk mengeluarkan sertifikat tersebut telah

58

Pasal 31 Konvensi Chicago :”Every aircraft engaged in international

nnavigation shall be provided with a certificate of airworthiness issue or

redered valid by the state in which it is registrered. 59

Pasal 33 Konvensi Chicago:”Certificate of airworthiness and

cartificates of competency and licenses issued or rendered valid by the

contracting state in which the aircraft is registered, shall be recorgnized as

valid by the order contracting state prvided that the requirements under wich

such certifates or licenses were issued or rendered valid are equal to or above

the minimum standard which may be estabilished from time pursuant to this

comvenstion.

67

memenuhi minimum persyaratan yang

direkomendasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil

Internasional (ICAO) yang diubah dari waktu ke

waktu sesuai dengan perkembangan teknologi

penerbangan, karena itu bilamana untuk memperoleh

sertfikat kecakapan atau sertifikat pesawat udara

dibawah rekomendasi oleh Organisasi Perhubungan

Sipi Internasional (ICAO), maka Indonesia maupun

Arab Saudi dapat menolak untuk mengakui sertifikat

tersebut.

b. Sertifikat Pesawat Udara Sewa Guna Usaha

(leasing)

Kekurangan armada udara di Indonesia untuk

transportasi udara calon jemaah haji menyebabkan

perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh

pemerintah Indonesia melakukan sewa guna usaha

(leasing) dari perusahaan penerbangan di luar negeri.

Sewa guna usaha leasing) pesawat udara dari luar

negeri demikian memang dimungkinkan dalam hukum

penerbangan internasional untuk transportasi calon

jemaah haji, asalkan memenuhi persyaratan hukum

nasional yang berlaku di Indonesia maupun hukum

internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi

Chicago 1944. Di dalam Pasal 19 Konvensi Chicago

1944 dikatakan bahwa pendaftaran oesawat udara

68

berlaku hukum nasional negara tempat pesawat udara

didaftarkan.60

Karena itu, bilamana pesawat udara yang

disewa-gunakan tersebut didaftarkan di Belanda, maka

pendaftaran pesawat udara dan perpindahan

pendaftaran berlaku hukum nasional Belanda. Belanda

sebagai negara pendaftar pesawat udara berhak untuk

mengeluarkan sertifikat kecakapan kapten

penerbangan maupun awak pesawat udara lainnya,

karena itu dalam hal sewa guna usaha pesawat udara

tanpa awak pesawat udara, Belanda memberikan

kewenangan kepada Indonesia sebagai lesse’s State

untuk mengeluarkan sertifikat kecakapankapten

penerbang maupun sertifikat kelaikudaraan atas nama

pemerintah Belanda sebagai negara yang berhak

mengeluarkan sertifikat kelaikudaraan dan sertifikat

kecakapan untuk mengoperasikan pesawat udara yang

beregistrasi Belanda.

c. Bea Cukai, Imigrasii, dan Karantina

Transportasi udara calon jemaah haji antara

Bandar udara embarkasi di Indonesia dan Bandar

udara debarkasi Arab Saudi dan sebaliknya juga tidak

lepas dari formalitas pemerikasaan imigrasi, karantina

60

Pasal 19 Konvensi Chocago 1944,”The registration or transfer of

registration of airfraft in any contracting state ahall be made in accordance

with isd laws and regulation.

69

kesehatan, karantina hewan maupun karantina

tumbuh-tumbuhan dan bea cukai, karena itu untuk

memperlancar proses pemeriksaan imigrasi, karantina

dan bea cukai, Indonesia maupun Arab Saudi juga

mempunyai kewajiban sepanjang hukum nasional

memungkinkan, mengeluarkan tata cara dan prosedur

pemeriksaan imigrasi, karantina dan bea cukai yang

dapat memperlancar transportasi udara calon jemaah

haji tersebut, karena itu Menteri Agama telah

mengeluarkan peraturan Nomor 14 Tahun 2012 yang

mengatur dokumen calon atau jemaah haji.

Konvensi Chicago 1944 yang merupakan

konstitusi penerbangan internasional juga mengatur

pembahasan barang-barang yang digunakan untuk

pengoperasian pesawat udara dalam penerbangan

internasional.

Menurut Konvensi Chicago 1944 tersebut

barang-barang yang digunakan dalam pesawat udara

seperti bahan bakar, minyak pelumas, suku cadang,

peralatan apa saja yang diperlukan di dalam

penerbangan intenrasional yang disimpan di dalam

pesawat udara transportasi udara calon jemaah haji

yang mendarat di Bandar udara debarkasi Indonesia

dan Arab Saudi sepanjang regulasi bea cukai

mengizinkan, dibebaskan dari pungutan bea cukai,

70

tetapi barang-barang seperti bahan bakar, minyak

pelumas, suku cadang, peralatan apasaja yang

diperlukan dalam penerbangan internasional yang

tidak disimpat di dalam pesawat udara, tidak

dibebaskan dari pungutan bea cukai, kecuali barang-

barang disimpang dengan pengawasan oleh pejabat

bea cukai yang berwenang.

Suku cadang dan peralatan pesawat udara yang

diimpor dari Indonesia dan sebaliknya dari Arab Saudi

yang digunakan untuk transportasi calon jemaah haji,

sepanjang regulasi Indonesia maupun Arab Saudi

mengizinkan, harus dibebaskan asal masih di bawah

pengawasan pejabat bea cukai yang bersangkutan.

d. Fasilitas Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi

Sesuai dengan pasal 15 dan 68 Konvensi

Chicago 1944, Indonesia maupun Arab Saudi berhak

menetapkan bandar udara embarkasi dan bandar udara

debarkasi untuk transportasi calon jemaah haji yang

dilangsungkan setiap tahun, karena itu Menteri Agama

telah mengeluarkan Nomor PM 30 Tahun 2012,61

namun demikian menurut Pasal 15 Konvensi Chicago

1944, Bandar udara yang ditetapkan sehingga Bandar

udara embarkasi maupun Bandar udara debarkasi

61

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor

4 Tahun 2012, PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji.

71

berlaku regulasi yang sama untuk perusahaan

penerbangan yang ditunjukan oleh Indonesia maupun

Arab Saudi. Kedua perusahaan penerbangan yang

masing-masing ditujukan oleh Indonesia maupun

Arab Saudi dapat menggunakan semua fasilitas

navigasi penerbangan internasional yang tersedia,

memperoleh pelayanan nafigasi penerbangan

termasuk pelayanan komunikasi radio dan

meteorology penerbangan untuk menjamin kelancaran

maupun keselamatan penerbangan internasional.

Semua pungutan terhadap penggunaan fasilitas

yang tersedia atau barang-barang yang diimpor untuk

keperluan penerbangan internasional berlaku sama

tanpa perbedaan terhadap pesawat udara yang

digunakan oleh perusahaan penerbangan yang

ditunjuk Indonesia maupun perusahaan penerbangan

yang ditunjuk oleh Arab Saudi, pungutan bea

pendaratan, parkir, penyimpanan pesawat udara

terhadap pesawat udara yang digunakan oleh

perusahaan penerbangan yang diajukan oleh Indonesia

dan Arab Saudi tidak boleh lebih tinggi dibandingkan

dengan pungutan yang dikenakan kepada perusahaan

penerbangan yang ditunjukan oleh pihak yang lain.

Pungutan-pungutan tersebut harus saling diketahui

oleh pihak yang lain secara transparan.

72

Berikut Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji

Didalam peraturan Keputusan Menteri Agama

RI Nomor 124 Tahun 2016 tentang penetapan

embarkasi dan debarkasi haji menjelaskan bahwa

untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji perlu

ditetapkannya embarkasi dan debarkasi haji.62

Sehubungan dengan telah ditetapkannya

sertifikat Bandar Udara Internasional Kertajati

Majalengka Nomor 146/SBU-DBU/V/2018 tanggal 21

Mei 2018 sebagai Bandar udara yang melayani

kegiatan angkutan udara yang bersifat umum dan

internasional termasuk angkutan udara haji, perlu

melakukan perubahan kembali Keputusan Menteri

Agamaa Nomor 124 Tahun 2016 tentang penetapan

Embarkasi dan Debarkasi Haji.

Memutuskan.63

kesatu yaitu mengubah Diktum

KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 124

Tahun 2016 Tentang Penetapan Embarkasi dan

Debarkasi Haji dengan menambah nomor urut 13

sehingga berbunyi : 13. Bandara Internasional

Kertajati (KTJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji

untuk wilayah Profinsi Jawa Barat. Dan Kedua yaitu :

62

Keputusan Menteri Agama RI, Tentang Penetapan Embarkasi dan

Debarkasi Haji 63

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 989 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 124 tahun 2016

tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji

73

keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang

ditetapkan.

Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi di Indonesia

dan Bandara Tujuan:

a. Bandar udara embarkasi debarkasi di indonesia

1) Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh (BTJ)

2) Kualanamu, Medan (KNO)

3) Hang Nadim, Batam (BTH)

4) Minangkabau, Padang (PDG)

5) Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang

(PLM)

6) Soekarno Hatta, Jakarta (CGK)

7) Bandara Internasional Jawa Barat,

Kertajati (KTJ)

8) Adi Sumarno, Solo (SOC)

9) Juanda, Surabaya (SUB)

10) Sultan Aji Mahmud Sulaiman, Balikpapan

(BPN)

11) Syamsudin Noor, Banjarmasin (BDJ)

12) Sultan Hasanuddin, Makassar (UPG)

13) Zainuddin Abdul Madjid, Lombok (LOP)

b. Bandar Udara Tujuan Arab Saudi

1) Amir Muhammad Bin Abdul

Aziz/AMAA, Madinah (MED)

74

2) King Abdul Aziz International

Airport/KAIA, Jeddah (JED)

Jumlah Penumpang

a. Perkiraan jumlah jemaah haji yang akan

diangkut termasuk kloter dalam

penyelenggaraan ibadah haji pada tahun

1440H/2019M yaitu sebanyak 206.535 (dua

ratus enam ribu lima ratus tiga puluh lima

orang.

b. Rincian rencana jumlah penumpang setiap

Bandar Udara Embarkasi sebagai berikut

Table 5.1 :

Rincian Jumlah Penumpang

No Embarkasi Haji Jumlah Jemaah

1 Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh (BTJ) 4.448

2 Kualanamu, Medan (KNO) 8.466

3 Hang Nadim, Batam (BTH) 11.940

4 Minangkabau, Padang (PDG) 6.349

5 Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang

(PLM) 8.199

6

Soekarno Hatta, Jakarta (CGK) :

- Jakarta-Pd Gede 24.834

- Jakarta-Bekasi 37.810

7 Bandara Internasional Jawa Barat, 1.522

75

Kertajati (KTJ)

8 Adi Sumarno, Solo (SOC) 34.112

9 Juanda, Surabaya (SUB) 37.055

10 Sultan Aji Mahmud Sulaiman, Balikpapan

(BPN) 5.792

11 Syamsudin Noor, Banjarmasin (BDJ) 5.533

12 Sultan Hasanuddin, Makassar (UPG) 15.911

13 Zainuddin Abdul Madjid, Lombok (LOP) 4.564

Jumlah 206.535

.

e. Tarif Penumpang dan Bea Pelayanan Lainnya64

Menurut rekomendasi Organisasi Penerbangan

Sipil Internasional (ICAO) tarif yang digunakan

kepada penumpang pesawat udara dalam perjanjian

transportasi udara internasional timbal balik harus

disepakati oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk

(designated airline) setelah dibahas bersama antar

perusahaan penerbangan yang bersangkutan, tarif

yang disepakati digunakan dalam transportasi udara

internasional kemudia disetujui oleh pihak yang

berjanji (double approval). Besaran tarif harus wajar

dengan mempertimbangkan semua biaya operasi,

pelayanan, unsur-unsur lain dengan keuntungan yang

64

Martono dan Ahmad Sudiro, Aspek Hukum Transportasi Udara

Jamaah Haji Indonesia,………………. h. 268

76

wajar dengan mempertimbangkan tarif yang

dikenakan oleh perusahaan yang lain.

Dibawah ini akan diuraikan regulasi tarif

penumpang maupun bea penerbangan lainnya,

khususnya untuk transportasi udara calon jamaah haji

dari bandar udara embarkasi ke bandar udara

debarkasi di Indonesia dan dari bandar udara

embarkasi di Indonesia ke bandar udara debarkasi di

Arab Saudi.

1) Tarif Penumpang Calon atau Jemaah

Penerbangan Dalam Negeri

Sesuai dengan kebijakan non-liberal yang

dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

2009, pemerintah mengatur tarif ekonomi

transportasi udara niaga berjadwal untuk

melindungi masyarakat banyak dengan

menetapkan tarif batas atas yang tidak boleh

dilampaui oleh perusahaan penerbangan dengan

ancaman dikenakan sanksi administratif berupa

sanksi peringatan dan/atau pencabutan izin rute

penerbangan.65

Ketentuan ini berlaku terhadap

calon atau jamaah haji dari Bandar udara asal ke

Bandar udara dembarkasi dan sebaliknya,

sedangkan tarif transportasi calon atau jemaah haji

dari Bandar udara embarkasi di Indonesia ke

Bandar udara debarkasi di Arab Saudi dan

65

Pasal 127 ayat (4) UUDRI No. 1 Tahun 2009

77

sebaliknya, mengingat transportasi udara tersebut

termasuk transportasi udara carter yang

dijadwalkan (schedulized programme), maka

besaran tarif tergantung kesepakatan antara

perusahaan penerbangan sebagai pengangkut

dengan calon atau jamaah haji yang bersangkutan.

2) Tarif Pelayanan Penumpang Calon Jemaah

Haji

Calon jemaah haji waktu berangkat dari

Bandar udara harus membayar dua macam tarif

pelayanan penumpang pesawat udara, masing-

masing tarif pelayana penumpang peswat uadar

penerbangan dalam negeri dan tarif pelayanan

penumpang pesawat udara penerbangan

internasional. Sesuai dengan keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1996,

keberangkatan dari bandar udara masing-masing

calon jemaah haji menuju Bandar udara

embarkasi, calon atau jemaah haji wajib

membayar tarif pelayanan penumpang pesawat

udara penerbangan dalam negeri, sedangkan

keberangkatan dari bandar udara embarkasi seperti

dari Soekarno-Hatta di Jakarta, dan bandar udara

lainnya ke bandar udara debarkasi di Arab Saudi,

calon jemaah haji wajib membayar tarif pelayanan

penumpang pesawat udara penerbangan

internasional, kedua tarif pelayanan calon tau

78

jemaah haji domestik maupun internasional

tersebut seharusnya sudah termasuk BPIH.

3) Pungutan Tarif Pelayanan Calon Jemaah Haji

Penerbangan Dalam Negeri

Tarif pelayanan penumpang pesawat udara

pada bandar udara penerbangan dalam negeri

dipungut sekaligus pada waktu pembelian tiket

pesawat udara oleh perusahaan transportasi udara

atau perwakilan/agen yang bersangkutan. Dalam

praktik transportasi calon jemaah haji, pembayaran

tarif pelayanan calon jemaah haji tersebut,

seharusnya telah dibayar oleh calon jemaah haji

melaui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

(BPIH) yang disetorkan kepada Menteri Agama

melalui bank syari‟ah atau bank umum nasional

yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

4) Pungutan Tarif Pelayanan Calon Jemaah Haji

Penerbangan Internasional

Tarif pelayanan calon jemaah haji

sebagaimana penumpang pesawat udara

penerbangan internasional di bandar udara

embarkasi Soekarno-Hatta dan bandar udara

lainnya, calon jemaah haji wajib membayar tarif

pelayanan penumpang pesawat udara penerbangan

internasional yang dipungut oleh perusahaan

penerbangan atau perwakilannya atau agennya.

Perusahaan transportasi udara atau perwakilannya

79

atau agennya wajib menyetorkan penerimaan tarif

pelayanan calon jemaah haji sebagai penumpang

pesawat udara penerbangan internasional pada

bandar udara untuk penerbangan internasional

sesuai dengan passengger’s manifest kepada

kepala bandar udara yang bersangkutan untuk

bandar udara yang diselenggarakan oleh

pemerintah dan kepala Direksi/Kepala Cabang

untuk Bandar udara yang diselenggarakan oleh

badan Usaha Milik Negara (BUMN).

5) Tarif Jasa Pelayanan Penerbangan (J2P)

Internasional

Tarif pelayanan penerbangan untuk

pesawat udara yang mendarat di bandar udara

Indonesia Ditagih kepada pemakai atau pemilik

pesawat udara oleh Kepala bandar Udara atau oleh

Kepala Cabang Angkasa Pura.

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk

oleh Indonesia atau Saudi Arabia sebagai

pengangkut dalam transportasi calon jemaah haji

bertanggung jhawab atas pelunasan pembayaran

pelayanan penerbangan sesuai besaran tarif yang

ditetapkan. Pembayaran jasa pelayanan

penerbangan untuk penerbangan tidak berjadwal

(non scheduled flight) harus dilunasi sebelum

pesawat udara meninggalkan bandar udara atau

dengan perjanjian khusus denga kepala bandar

80

udara atau Kepala Cabang PT. Angkasa Pura yang

bersangkutan. Dalam praktik transportasi calon

jemaah haji, pembayaran pelayanan penerbangan

(air navigation service charge) tersebut menjadi

tanggung jawab dari perusahaan penerbangan

sebagai pengangkut, karena hal ini merupakan

biaya operasi yang tidak ada hubungan langsung

dengan transportasi calon atau jemaah haji.

6) Bea Pendaratan Pesawat Udara Calon atau

Jemaah Haji

Berdasarkan Pasal 464 UURI No.1 Tahun

2009, bea pendarattan pesawat udara penerbangan

dalam negeri diatur di dalam keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 1996.66

Menurut keputusan Menteri Perhubungan tersebut

setiap pesawat udara yang melakukan pendaratan

di bandar udara Indonesia, dikenakan bea

pendaratan pesawat udara.

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk

oleh Indonesia dan Arab Saudi sebagai

pengangkut transportasi udara calon jemaah atau

jemaah haji yang melakukan pendaratan di bandar

udara wilayah Indonesia wajib melunasi

66

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 1996 Tentang

Tarif Jasa Pendaratan, Penempatan Dan Penyimpanan Psawat Udara

Penerbangan Dalam Negeri. Keputusan Menteri Perhubungan Tersebut

Mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 1990

Tentang Tarif Jasa Pendaratan, Penempatan Dan Penyimpanan Pesawat Udara

Penerbangan Dalam Negeri

81

pembayaran bea pendaratan sesuai dengan bea

pendaratan yang berlaku.

7) Bea Parkir Pesawat Udara Calon atau Jemaah

Haji

Setiap pesawat yang diparkir di bandar

udara Indonesia, dikenakan bea parkir pesawat

udara. Bea parkir tersebut dibedakan atas berat

pesawat udara, jenis penerbangan, dan kelompok

bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan.

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk

oleh Indonesia atau Arab Saudi sebagai pengankut

transportasi calon atau jemaah haji yang pesawat

udaranya melakukan parkir di bandar udara

wilayah Indonesia wajib melunasi pembayaran bea

parker sesuai dengan bea pendaratan yang berlaku.

Pelunasan pembayaran bea parkir untuk

penerbangan tidak berjadwal (non scheduled

flight) harus diselesaikan dengan Kepala Bandar

Udara pada badan udara yang diselenggarakan

oleh pemerntah atau dengan kepala Cabang untuk

Bandar udara yang diusahakan oleh Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) sebelum pesawat udara

meninggalkan bandar udara, sedangkan untuk

penerbangan berjadwal (scheduled flight),

pelunasan pembayaran jasa parkir dapat

diselesaikan dengan Kepala Bandar Udara pada

82

bandar udara yang diselenggarakan oleh

pemerintah atau Kepala Cabang Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) yang bertransportasi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

8) Bea Penyimpanan Pesawat Udara Transportasi

Calon atau Jemaah Haji.

Pesawat udara dengan registrasi asing yang

melakukan penerbangan antar bandar udara di

Indonesia, dikenakan bea penyimpanan pesawat

udara dengan bea penerbangan internasional.

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh

Indonesia atau Arab Saudi sebagai pengangkut

transportasi udara calon atau jemaah haji yang

pesawat udaranya melakukan penyimpanan di

bandar udara wilayah Indonesia wajib melunasi

pembayaran bea penyimpanan sesuai dengan bea

pendaratan yang berlaku.

Bea pendaratan, bea parkir pesawat udara

maupun bea penyimpanan pesawat udara

seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan

penerbangan karena bea-bea tersebut kategori

biaya operasi penerbangan yang tidak ada

hubungan langsung dengan transportasi udara

calon atau jemaah haji.

83

9) Sumber Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji

Semua biaya yang diperlukan untuk

penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi biaya

transportasi, akomodasi dan konsumsi, layanan

umum dan hidup di Arab Saudi,67

asuransi dan

perlindungan jemaah haji, biaya layanan umum

(general service fee) serta perlindungan lain yang

diperlukan 68

dibebankan kepada warga negara

yang akan menunaikan ibadah haji.

Biaya panitia penyelenggaraan ibadah haji

Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim

Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim

Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)69

tidak

sepenuhnya dibebankan kepada warga nergara

yang akan menunaikan ibadah haji, melainkan

juga dibebankan kepada pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Biaya operasional panitia

penyelenggara ibadah haji pusat di daerah yang

memiliki bandar udara embarkasi, di Arab Saudi,

asuransi dan perlindungan petugas haji dan

asuransi perindungan lain yang diperlukan70

dibebankan kepada anggaran pendapatan dan

belanjanegara (APBN) dan panitia penyelenggaraa

badah haji di daerah yang tidak memiliki bandar

67

Pasal 12 peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 68

Pasal 29 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012 69

Pasal 18 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2012 70

Pasal 29 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012

84

udara embarkasi, Tim Pemadu Haji Daerah

(TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

dibebankan kepada gubernur atau bupat/walikota

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBN) yang bersangkutan.71

2. Regulasi Penerbangan Sipil (Nasional)

Di dalam peraturan penerbangan sipil terdapat

standar minimum pelayanan transportasi udara bagi

Jemaah haji Indonesia.

Sudah merupakan sautu kewajiban bagi

pemerintah bagi pelaksana transportasi udara bagi jemaah

haji reguler bertanggung jawab memberikan pelayanan

terhadap jemaah haji. Baik pelayanan saat

pemberangkatan hinggga kepulangan jemaah haji dari

Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya.

Pelaksanaan transportasi udara bagi jemaah haji

regular bertanggung jawab memberikan pelayanan

terhadap jemaah haji, petugas kloter, dan barang

bawaannya pada fase I pemberangkatan sejak dari city

check-in di asrama sampai keluar gate di Bandara Udara

Arab Saudi (pre-flight, in-flight dan post-fligt), dan fase II

pemulangan sejak re-pramanifest di Makkah dan Madinah

71

Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2012

85

sampai di adsrama haji debarkasi (pre-flight, in-flight dan

post flight), dengan rincian sebagai berikut :72

a. Fase I Keberangkatan

2) Di asrama haji dan persiapan di Bandara saat

keberangkatan menuju Arab Saudi :

a. Melakukan proses chack-in jemaah haji, tas

kabin dan bagasi tercatat;

b. Melakukan koordinasi dengan PPIH

Embarkasi;

c. Melaksanakan pengangkutan jemaah haji, tas

kabin dan bagasi tercatat dari asrama haji ke

bandara embarkasi;

d. Menyiapkan petugas untuk membantu jemaah

haji; dan

e. Melakukan pengawalan terhadap jemaah haji

dan bagasi tercatat selama perjalanan darat dari

asrama haji ke bandara embarkasi.

3) Di Bandar Udara Embarkasi

a. Melakukan proses baggage handling sesuai

dengan ketentuan penerbangan;

b. Melakukan proses boarding secara tertib dan

melakukan perhutungan jumlah penumpang

72

Dirjen PHU Kementerian Agama RI Tahun 2019, Buku Pedoman

Penyediaan Transportasi Udara Jamaah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M,

h. 9

86

pada saat naik ke pesawat udara berdasarkan

data penumpang (pax manifest);

c. Membantu jemaah haji yang berkebutuhan

khusus pada saat proses boarding sampai

dengan naik ke pesawat;

d. Penanganan keterlambatan penerbangan dan

penanganan permasalahan; dan

e. Menyerahkan manifest dan menandatangani

berita acara pemberangkatan.

4) Di dalam Pesawat :

a. Memfasilitasi petugas untuk menyampaikan

informasi dan bimbinan kepada jemaah haji

selama dalam penerbangan;

b. Memutar film manasik haji, pelayanan di Arab

Saudi dan kesehatan serta penyampaian

informasi lain kepada jemaah haji; dan

c. Menyediakan dan menyajikan makanan dan

minuman sesuai dengan hasil meal seat di

masing-masing embarkasi.

5) Setelah keluar dari pesawat :

a. Mengarahkan jemaah haji turun dari pesawat

menuju ruang kedatangan untuk proses

Customs, Immigration, Quarantine (CIQ);

87

b. Menyediakan fasilitas pelayanan dan

mendampingi jemaah haji yang berkebutuhan

khusus untuk turun dari pesawat;

c. Menginformasikan tempat pengambilan bagasi

tercatat dan membantu mengambil bagasi

tercatat; dan

d. Mengdampingi dan menyelesaikan

permasalahan jemaah haji selama proses

kedatangan sampai keluar gate.

b. Fase II Pemulangan

1) Di Arab Saudi :

a. Melakukan penimbangan dan x-ray bagasi di

Makkah bagi jemaah haji yang pulang pada

gelombang I dan penimbangan dan x-ray bagasi

tercatat di Madinah bagi jemaah haji yang

pulang gelombang II;

b. Mengangkut bagasi tercatat daari hotel di

Makkah dan/atau di hotel Madinah ke Bandara

KAIA Jeddah dan/atau bandara AMAA

Madinah;

c. Mengangkut tas kabin dan bagasi tercatat dalam

satu kloter bersama-sama dengan pemiliknya;

d. Penimbangan dan pengangkutan bagasi tercatat

dilakukan mulai H-2 sebelum pemulangan

kloter pertama;

88

e. Mengganti boarding pass yang hilang setelah

berkoordiinasi dengan PPIH Arab Saudi;

f. Memberikan pelayanan boarding mulai dari

persiapan keberangkatan jemaah haji di plasa

bandara, mengerahkan jemaah haji dari ruang

tunggu di bandara sampai naik ke pesawat; dan

g. Menyiapkan petugas khusus untuk membantu

jemaah haji yang berkebutuhan.

2) Di bandara debarkasi dan menuju asrama haji

debarkasi saat kepulangan :

b. Mengangkut penumpang dari bandara

debarkasi ke asrama haji debarkasi.

c. Memberikan pelayanan kepada jemaah haji

selama di bandara debarkasi;

d. Melakukan pengawalan selama perjalanan

darat menuju asrama haji; dan

e. Menyerahkan manifest dan menandatangani

berita acara kedatangan.

Dari standar pelayanan yang diberlakukan oleh

pemerintah kepada calon Jemaah haji Indonesia, terdapat

beberapa pelayanan yang merupakan diluar aturan

penerbangan internasional. Jadi bisa dikatakan pemerintah

telah memberikan suatu inisiatif bentuk pelayanan lain

diamana pelayanan tesebut tergantung negosiasi kontrak

dengan pihak penerbangan. Dan pelayanan tersebut

adalah :

89

1. Jemaah mendapatkan layanan extra cover, sebenarnya di

dalam aturan pemerintah memberikan satu asuransi

sebesar 50.000 dalam bentuk optimalisasi dan di

penerbangan haji sendiri ada dua, pertama untuk

perlindungan sesuai dengan perusaturan perlindungan

penerbangan internasional ada ICAO sama IATA apabila

pesawat dalam kondisi tertentu minimal antara satu atau

2,5 m dan jika terjadi kebakaran atau meledak diatas

udara tapi ketika dia landing melukai jemaah haji mak ada

standar antara 1,2 sampai 2,5 m. dan yang kedua asuransi

yang diberikan oleh kita yaitu extra cover, extra cover itu

Jemaah haji bagi mereka yang wafat selama dalam

tanggung jawab pihak penerbangan dia akan mendapatkan

extra cover, tahun lalu sebesar 100jt selama dalam

tanggung jawab pihak penerbangan, selama jemaah mulai

dari naik bus dari asrama haji, jalan sampai ke airport

kemudia ketika menaiki tangga pesawat jemaah terpeleset

dan kemudian meninggal, pada saat itu dia berhak

mendapatkan asuransi sebesar 125jt.

2. Pemulangan jemaah haji yang sakit pasca operasional.

Kemudian bentuk perlindungan pelayanan lainnya,

penerbangan berkewajiban memulangkan seluruh jamaah

haji yang sakit pasca operasional ke tanah air sampai ke

provinsi, karena jemaah bayar di embarkasi misalnya

banten lewat cengkareng jemaah masuk di pondok gede

kemudian berangkat tiba-tiba jemaah sakit dan jemaah

yang seperti itu masih bisa dipulangkan pada waktunya

90

sehingga pasca operasional haji jemaah rombongan sudah

habis dan jemaah tersebut masih sakit, pada saat jemaah

tersebut sudah sembuh jemaah dipulangkan dan

dipulangkannya tidak di Jakarta tapi dipulangkannya ke

banten. Itu salah satu bentu layanan, jadi layanan-layanan

itu sudah satu lingkup dengan harga yang ditentukan.

3. Regulasi Penerbangan Sipil Negara Tujuan

(Internasional)

Dalam operasional penerbangan haji tentunya

setiap tahun dalam masa perhajian pemerintah melakukan

penawaran bagi perusahaan maskapai penerbangan untuk

ikut dalam pemberangkatan penerbangan jamaah haji

Indonesia. Oleh sebab itu terdapat beberapa persyaratan

bagi perusahaan yang ikut dalam kerjasama penerbangan

pemberangkatan haji dengan beberapa seleksi standar

kelayakan dalam pelayanan penerbangan bagi jemaah haji

Indonesia.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi

sebagai berikut :

a. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi perusahaan

penerbangan penyediaan transportasi udara jemaah

haji adalah sebagai berikut :

1) Menyerahkan fotocopy izin usaha trasnportasi

udara niaga yang diterbitkan oleh Kementerian

91

Perhubungan atau Otoritas Penerbangan Arab

Saudi.

2) Menyerahkan foptocopy aircraft flight

maintenance log minimal satu tahun terakhir

sebagai bukti perusahaan penerbangan telah

melaksanakan penerbangan dari Indonesia ke Arab

Saudi dan Arab Saudi ke Indonesia secara aktif

dan berkesinambungan.

3) Menyerahkan fhotocopy Nomor Pokok Wajib

Pajak (BPWP) bagi perusahaan penerbangan

nasional.

4) Menyerahkan fhotocopy sertifikat pengoperasian

pesawat udara (AOC) 121 atau 129.

5) Menyerahkan daftar pesawat yang

dimiliki/dikuasai.

6) Menyerahkan surat dukungan dari pihak ketiga

yang berkaitan dengan penyelenggaraan

transportasi udara jemaah haji, yang dibuktikan

dengan letter of inten/surat pernyataan dukungan.

b. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis perusahaan penerbangan

penyediaan transportasi udara jemaah haji reguler

sebagai berikut :

1) Meynyerahkan fhotocopy unit kerja/struktur

organisasi dan daftar pegawai yang khusus

menangani operasional penyelenggaraan

transportasi udara jemaah haji.

92

2) Menyerahkan photocopy sertifikat standar IATA

Operasional Safety Audit (IOSA).

3) Menyerahkan Standard Operating Procedure

(SOP) untuk penyelenggaraan transportasi udara

jemaah haji

4) Menyerahkan surat pernyataan bahwa perusahaan

penerbangan mampu melayanai pengangkutan

trasnportasi udara Jemaah haji minimal sebannyak

20.000 orang jemaah haji (setiap operasional

penyelenggaraan ibadah haji) yang ditu jukan

dengan perusahaan armada yang cukup dan rotasi

diagram pesawat untuk pelaksanaan transportasi

udara jemaah haji.

5) Menyerahkan surat pernyataan usia pesawat udara

yang akan dioperasikan paling tua diproduksi

tahun 1996//1997.

6) Menyerahkan surat pernyataan bahwa pesawat

udara yang akan dioperasikan memenuhi standar

kelaikudaraan sesuai dengan peraturan

penerbangan sipil negara asal pesawat terdaftar

dan dibuktikan dengan surat kelaikudaraan (C of

A) dan bukti perawatan berkala serta photocopy

maintenance log book 1 bulan terakhir untuk

masing-masing pesawat yang akan dioperasikan.

7) Menyerahkan daftar jenis pesawat yang diajukan

untuk masing-masing embarkasi dengan

spesifikasi sebagai berikut :

93

Tabel 5.2 :

Jenis Pesawat dan Spesifikasi

No Embarkasi Kapasitas

Minimum Seat

Jarak Tempat

Duduk

Setiap Baris

Terdapat

1 Aceh 393 seat 31 Inc 9 kursi

2 Medan 393 seat 31 Inc 9 Kursi

3 Batam 450 seat 31 Inc 10 Kursi

4 Padang 393 seat 31 Inc 9 Kursi

5 Palembang 450 seat 31 Inc 10 Kursi

6 Jakarta-Pondok

Gede 393 seat 31 Inc 9 Kursi

7 Jakarta-Bekasi 393 seat 31 Inc 9 Kursi

8 Jawa-Barat-

Kertajati 393 seat 31 Inc 9 Kursi

9 Solo 360 seat 28 Inc 8 Kursi

10 Surabaya 450 seat 31 Inc 10 Kursi

11 Banjarmasin 360 seat 28 Inc 8 Kursi

12 Balikpapan 450 seat 31 Inc 10 Kursi

13 Makassar 450 seat 31 Inc 10 Kursi

14

Lombok

450 seat 31 Inc

10 u

r

s

i

8) Menyerahkan daftar dan data pesawat dengan

melampirkan dokumen penyewaan pesawat,

konfigurasi tempat duduk dari masing-masing tipe

pesawat (Layout of Pessenger Acomodation-

LOPA).

9) Menyerahkan surat pernyataan bahwa pesawat

dioperasikan memiliki identitas perusahaan

penerbangan penyedia transportasi udara jemaah

haji reguler.

94

10) Menyerahkan surat pernyataan bahwa penyedia

transportasi udara jemaah haji reguler hanya

mengangkut penumpang (Jemaah haji dan petugas

kloter), tas kabi, bagasi tercatat dan crew pesawat

yang bertugas mengawaki pesawat transportasi

udara jemaah haji reguler.

11) Menyerahkan surat pernyatan bahwa perusahaan

penerbangan mempunyai kemampuan dan/atau

pengalaman mengoperasikan jenis pesawat yang

akan digunakan untuk transportasi udara jemaah

haji.

12) Menyerahkan surat pernyataan bahwa perusahaan

penerbangan menyiapkan armada yang cukup

termasuk pesawat pengganti (back up).

13) Menyerahkan rencana kesiapan pesawat untuk

masing-masing embarkasi/debarkasi dan

dilengkapi dengan rincian rencana operasi,

termasuk ketersediaan SDM baik untuk tenaga

teknis dan operasional pesawat udara, maupun

SDM pendukungnya yang menunjang

penyelenggaraan transportasi udara jemaah haji

reguler.

14) Menyerahkan surat pernyataan bahwa perusahaan

penerbangan akan menggunakan awak kabin

95

(cabin crew) sekurang-kurangnya 50% berasal dari

warga negara Indonesia dan beragama Islam.

c. Penyampaian Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran baik yang bersifat

administrative maupun teknis disampaikan secara

tertutup. Berikut merupakan beberapa tahapan seleksi

penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji reguler

Penyediaan transportasi udara dilakukan

melalui tahapan :

1) Penyampaian undangan ke perusahaan

penerbangan nasional dan perusahaan

penerbangan Saudia Arabian;

2) Pendaftaran dan pengambilan pedoman

penyediaan trasnportasi udara jemaah haji reguler;

3) Penjelasan pedoman penyediaan transportasi udara

jemaah haji reguler;

4) Pemasukan berkasi dokumen administrasi, teknis,

dan penawaran biaya trasnportasi udara jemaah

haji reguler;

5) Verifikasi dokumen administrasi dan teknis;

6) Paparan standard operating prosedur pelayanan

transportasi udara, rencana pesawat yang akan

dioperasikan dan biaya transportasi udara;

7) Negosiasi kewajaran biaya transportasi udara

jemaah haji reguler;

96

8) Penetapan penyediaan transportasi udara jemaah

haji reguler;

9) Penyiapan dokumen perjanjian transportasi udara

jemaah haji reguler antara Kementerian Agama RI

dan penyedia transportasi udara jemaah haji

Indonesia.

97

BAB VI

PENUTUP A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan meneliti,

membahas, dan menguraikan tentang masalah bagaimana

“Regulasi Pemerintah tentang Transportasi Udara Jemaah

Haji Indonesia” di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji

dan Umrah bagian subdit Transportasi Udara, Kementerian

Agama RI Jakarta Pusat. Dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Regulasi pemerintah RI mengenai transportasi udara yang

dijalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu terdapat 3

(tiga) regulasi, diantaranya yaitu peraturan Penerbangan

Internasional, peraturan penerbangan Sipil, dan peraturan

penerbangan sipil negara asal tujuan. Dari ketiga regulasi

tersebut, dalam pelaksanaan transportasi udara jemaah

haji indonesia pemerintah tetap berpedoman terhadap

peraturan penerbangan internasional.

2. Didalam Peraturan Menteri Agama terdapat suatu

implementasi atau pelaksanaan yang sudah ditetapkan

oleh pemerintah. Dan berdasarkan pengalaman

Pemerintah terhadap regulasi PMA Nomor 25 Tahun

2015 telah memenuhi dan menjalankan kewajibannya

dalam memberikan pelayanan terhadap jemaah haji

Indonesia. Contohnya dengan adanya suatu inisiatif

asuransi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada

calon jemaah haji yang sebenarnya sudah diluar aturan

penerbangan internasional, aturan penerbangan sipil dan

98

aturan penerbangan sipil negara asal tujuan. Meskipun

masih terdapat beberapa kendala diluar kewenangan

pemerintah, hal ini menunjukan bahwa regulasi yang

dibuat oleh pemerintah masih memerlukan evaluasi

bersama dari pihak pemerintah baik internal maupun

eksternalnya.

B. Saran

Tanpa mengurangi keberhasilan dan kemampuan

kinerja pemerintah dibidang penerbangan jemaah haji

Indonesia dan bukan bermaksud mencari kekurangan, tapi

semata-mata bermaksud untuk pengembangan dan

peningkatan mutu pelayanan kedepan nya. Maka ada

beberapa hal yang harus diperhatikan kaitannya dengan

penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan regulasi pemerintah RI dalam memberikan

pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia sudah cukup

baik, mempunyai kualitas yang baik dengan memberikan

bimbingan serta arahan lebih insentif agar menimbulkan

kesan dan kepuasan bagi jemaah haji Indonesia

2. Mempertahankan hubungan yang harmonis dan

meningkatkan kualitas pada perusahaan, sehingga

terciptanya kerjasama yang baik

3. Pemerintah melakukan trobosan baru dalam menangani

permasalahan, terutama dalam meminimalisir

permasalahan biaya penerbangan harga tiket yang selalu

anjlok.

99

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, Hai dan Umrah,

2007 (Bandung : CV Angkasa)

Kartono Ahmad, Solusi Hukum Manasik dalam

Permasalahan Ibadah Haji, 2016 (Jakarta : Pustaka

Cendekiamuda)

Jabir Abu Bakar Al-Jazairi, Minhajul Muslim, 2014(Solo :

Pustaka Arafah)

Martono, dan Sudiro Ahmad, Aspek Hukum Transportasi

Udara Haji Indonesi, 2013 (Jakarta : PT.

RajaGrafindo Persada)

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2015 Tentang

Pelayanan Transportasi Jamaah Haji, Pasal 21

Faisal Ambari Adjie, Evaluasi Standarisasi Pelayanan

Transportasi dan Akomodasi Jamaah Umrah PT. Alif

Berkah Amanah Wisata (ABA) Sukabumi, skripsi,

2019 (Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Aam Abdus Salam, “Manajemen Wakaf Transportasi Pada

Wakaf Al-Azhar”, Skripsi, 2015 (Jakarta, Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta)

Mamang Sangadji Etta dan Sopiah, Metodologi Penelitian:

Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, 2010

(Yogyakarta: Andi Offest)

J, Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2007

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Soewadji Jusuf, Pengantar Metodologi Penelitian, 2012

(Jakarta : Mitra Wacana Media)

100

Ruslan Rosadi, Metode Penelitian Public Relation dan

Komunikasi, 2003 (Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada)

Nizar Moh, Metode Penelitia,2005 (Bogor : Ghalia Indonesia)

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan

Praktek, 2002 (Jakarta : Rineka Cipta)

Soehartono Irawana, Metode Penelitian Sosial, 2004

(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)

Asshiddiqie Jilmly: Institut Peradaban dan Gagasan

Penguatan Sistem Pemerintahan

: Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945.

Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi, 2003(Penerbit

Ghalila Indonesia, cet pertama)

Fidel Miro , Pengantar Sistem Transportasi, 2012 (penerbit

Erlangga, PT. Gelora Aksara Ptatama)

Kementerian Agama RI Dirjen PHU Direktorat Pelayanan

Luar Negeri, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah

Haji, 2016 (Cetakan Pertama, Desember)

Nasution Harun, Ensklopedia Islam Indonesia, 1992 (Jakarta:

Djembatan)

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Tanya Jawab

Ibadah Haji, 2001 (Jakarta: Departemen Agama RI)

Depag RI, Hikmah Ibadah Haji, 2003 (Jakarta : Direkyorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji)

Basyumi Muhammad M, Reformasi Manajemen Haji, 2008

(Jakarta: FDK Press)

101

Kementerian Agama Republik Indonesia, Ditjen

Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umrah Tahun 2010-2014, 2010 (Jakarta : Ditjen

Penyelenggaraan Haji dan Umrah)

Danim Sudarwan, Kinerja Staf dan Organisasi, 2008

(Bandung : Pustaka Setia)

Kusdi, Teori Organisasi dan Administrasi, 2013 (Jakarta :

Salemba Humanika)

Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Dirjen PHU Kemenag

RI, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji

Indonesia, 2016 (Jakarta : Manajemen

Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia)

Buku Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji

Reguler Tahun 1440H/2019M, Direktur Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian

Agama RI Tahun 2018

Perjanjian Kerjasama antara dirjen PHU dengan PT. Garuda

Indonesia, Nomor 133 Tahun 2019, pasal 5 tentang

biaya pengangkutan dan cara Pembayaran

Perjanjian kerjasama antara Dirjen PHU Kemenag RI dengan

Saudi Arabian Airlines Nomor 144 Tahun 2019,

tentang Pengangkutan udara jamaah haji regular dan

petugas yang menyertai jamaah tahun 1440H/2019M,

bab iv pasal 5.

Convention on International Civil Aviation, Signed at

Chicago on 7 December 1944, untuk teks Konvensi

Chocago 1944 dapat dilihat dalam Paul Stephen

Dempsey Ed.,Annlsof air and space law, Vol.XXX-

Part 1. Tronto : The Carswell Company Limited,

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan

Nomor 4 Tahun 2012, PM 30 Tahun 2012 tentang

102

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan

Debarkasi Haji.

PMA RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyediaan

Transportasi Udara Bagi Jamaah Haji Indonesia.

Keputusan Menteri Agama RI, Tentang Penetapan Embarkasi

dan Debarkasi Haji

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 989 Tahun 2019

Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri

Agama Nomor 124 tahun 2016 tentang Penetapan

Embarkasi dan Debarkasi Haji

Pasal 127 ayat (4) UUDRI No. 1 Tahun 2009

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 1996

Tentang Tarif Jasa Pendaratan, Penempatan Dan

Penyimpanan Psawat Udara Penerbangan Dalam

Negeri. Keputusan Menteri Perhubungan Tersebut

Mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 73 Tahun 1990 Tentang Tarif Jasa Pendaratan,

Penempatan Dan Penyimpanan Pesawat Udara

Penerbangan Dalam Negeri

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umrah Tahun 2015, Rencana Strategis, 2015

(Jakarta : Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kementerian Agama)

Wawancara dengan Kasie Pelayanan Transportasi Udara Ibu

Edayanti pada tanggal 06 Januari 2019

UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan

Umrah

Pasal 33 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008

Pasal 34 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008

Pasal 1 paragraf 2 Konvensi Warsawa 1929 maupun

Konvensi Montreal 1999

103

Pasal 31 Konvensi Chicago :”Every aircraft engaged in

international nnavigation shall be provided with a

certificate of airworthiness issue or redered valid by

the state in which it is registrered.

Pasal 33 Konvensi Chicago:”Certificate of airworthiness and

cartificates of competency and licenses issued or

rendered valid by the contracting state in which the

aircraft is registered, shall be recorgnized as valid by

the order contracting state prvided that the

requirements under wich such certifates or licenses

were issued or rendered valid are equal to or above

the minimum standard which may be estabilished from

time pursuant to this comvenstion.

Pasal 19 Konvensi Chocago 1944,”The registration or

transfer of registration of airfraft in any contracting

state ahall be made in accordance with isd laws and

regulation.

Pasal 12 peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012

Pasal 29 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012

Pasal 18 ayat (3) peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2012

Pasal 29 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012

Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2012

2. Internet

Internasional Fligh, Word Net Search, diakses pada

tanggal 04-02-2020

www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertianregulasise

caraumum,tujuan,contohregulasi, di akses pada tanggal 28

Oktober 2019 pukul 15.35

104

www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses pada

tanggal 28 Oktober 2019 pukul 14.55

https://www.waseltravel.id, Sejarah Penyelenggaraan

Haji dari Masa ke Masa. Diakses pada Tanggal 26 September

2019 pukul 21.25.

https://kemenag.go.id, “Struktur Organisasi”

Direktorat Jenderal Penyenyelenggaraan Haji dan Umrah,

diakses pada Selasa, 04 Februari 2020, pukul 19.55

105

106

107

108

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANGPENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

BAGI JEMAAH HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan transportasi udarajemaah haji Indonesia yang baik dan akuntabel, perlumenetapkan Peraturan Menteri Agama tentang PenyediaanTransportasi Udara Bagi Jemaah Haji Reguler;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor142, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5036);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006tentang Peremajaan Pesawat Udara Kategori TransportUntuk Transportasi Udara Penumpang sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentangPeremajaan Pesawat Udara Kategori Transport UntukTransportasi Udara Penumpang;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agamasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Agama (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 348);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor486);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan UdaraHaji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYEDIAANTRANSPORTASI UDARA BAGI JEMAAH HAJI REGULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Penyediaan transportasi udara adalah serangkaian proses kegiatan mulaiverifikasi sampai dengan penetapan pelaksana transportasi udara bagijemaah haji dan petugas yang menyertai jemaah haji Indonesia.

2. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dantelah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji Reguler sesuaidengan persyaratan yang ditetapkan.

3. Menteri adalah Menteri Agama.

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji danUmrah.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Penyediaan transportasi udara jemaah haji bertujuan untuk mendapatkanpelaksana transportasi udara yang dapat memberikan pelayanan danperlindungan jemaah haji dalam melakukan perjalanan ibadah haji dari TanahAir ke Arab Saudi dan sebaliknya.

Pasal 3

(1) Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji dilakukan dengan prinsip:

a. efektif;

b. efisien;

c. transparan;

d. akuntabel;

e. keamanan;

f. keselamatan

g. kenyamanan; dan

h. kepentingan nasional.

(2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti penyediaantransportasi udara jemaah haji harus sesuai dengan kebutuhan yangtelah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuaidengan sasaran yang ditetapkan.

(3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti penyediaantransportasi udara jemaah haji harus diusahakan mendapatkan hasilyang optimal dan terbaik dengan menggunakan dana dan kemampuanyang seminimal mungkin dan secara wajar.

(4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti seluruhketentuan dan informasi tentang penyediaan transportasi udara jemaahhaji bersifat terbuka bagi peserta penyedia transportasi udara danmasyarakat.

(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berartipenyediaan transportasi udara jemaah haji harus mencapai sasaran dandapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berartiterjaminnya keamanan penerbangan sesuai dengan standar keamananpenerbangan internasional.

(7) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berartiterjaminnya keselamatan penerbangan sesuai dengan standarkeselamatan penerbangan internasional.

(8) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berartiterjaminnya kenyamanan selama dalam penerbangan.

(9) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hberarti penyediaan transportasi udara jemaah haji mengutamakanperusahaan penerbangan nasional.

BAB II ...

BAB II

STANDAR TRANSPORTASI UDARA

Pasal 4

Transportasi udara jemaah haji wajib memperhatikan standar penerbanganinternasional dan standar pelayanan penumpang angkutan udara haji.

Pasal 5

(1) Transportasi udara jemaah haji merupakan penerbangan charter(dedicated aircraft).

(2) Transportasi udara jemaah haji merupakan penerbangan langsung tanpatransit (direct) kecuali untuk pengisian bahan bakar (technicallanding/refuling) di salah satu embarkasi haji dan pendaratan darurat disuatu tempat tertentu karena alasan keselamatan penerbangan.

BAB III

PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 6

(1) Penyediaan transportasi udara jemaah haji harus memenuhi sejumlahpersyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. copy izin usaha transportasi niaga yang diterbitkan KementerianPerhubungan atau otoritas penerbangan Arab Saudi (GACA);

b. daftar pesawat yang akan digunakan;

c. sertifikat pengoperasian udara (AOC 121 dan 129);

d. jaminan penawaran;

e. memiliki unit kerja yang khusus menangani operasional jemaah haji;

f. memiliki standar operasional prosedur;

g. memiliki dan menyampaikan copy IOSA (IATA Operational SafetyAudit);

h. memiliki pengalaman terbang ke Arab Saudi paling sedikit 1 (satu)tahun terakhir; dan

i. jenis dan kapasitas seat pesawat yang akan digunakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

TIM PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal membentuk Tim penyediaan transportasi udara bagijemaah haji.

(2) Tim penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji bertugas:

a. melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6;

b. melakukan penghitungan asumsi harga sampai dengan mengusulkanpenetapan calon pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia.

(3) Tim ...

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. Pegawai Negeri Sipil; dan

d. memiliki integritas.

(4) Dalam hal diperlukan, Tim penyediaan transportasi udara bagi jemaah hajisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Praktisi dan/atauKonsultan yang membidangi transportasi udara.

BAB V

TAHAPAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 8

(1) Penyediaan transportasi udara jemaah haji Indonesia, dilakukan melaluitahapan:

a. penyampaian undangan ke airlines nasional dan asing;

b. pengambilan dokumen penyediaan transportasi udara;

c. penjelasan pedoman penyediaan transportasi udara;

d. pemasukan berkas dokumen dan penawaran harga;

e. verifikasi dokumen administrasi;

f. paparan standar operasional prosedur dan harga;

g. usulan asumsi penghitungan tarif per embarkasi;

h. negosiasi harga;

i. usulan penetapan calon pelaksana transportasi udara;

j. penetapan pelaksana transportasi udara;

k. penyiapan dokumen perjanjian pengangkutan udara; dan

l. penandatanganan perjanjian pengangkutan udara jemaah haji antaraKementerian Agama dan pelaksana transportasi udara jemaah hajiIndonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan transportasi udarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PENETAPAN PELAKSANA

Pasal 9

(1) Tim penyediaan transportasi udara jemaah haji melaporkan hasilpelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal mengusulkan penetapan pelaksana transportasi udarakepada Menteri.

(3) Menteri menetapkan pelaksana transportasi udara jemaah haji.

Pasal 10 ...

Pasal 10

(1) Penyediaan transportasi udara jemaah haji dituangkan dalam perjanjianyang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal dan pelaksana transportasiudara jemaah haji yang telah ditetapkan.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:a. identitas para pihak;b. lingkup pekerjaan;

c. spesifikasi pesawat;d. jumlah penumpang;

e. biaya angkutan;

f. cara pembayaran;

g. koordinasi;h. force majeure;i. sanksi;

j. penyelesaian perselisihan;k. masa berlaku perjanjian; dan

1. penutup.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 15Mei2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLYBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 754

Salinan sesuai dengan aslinyalenterian Aa&na RI

Plh. Kepala Bir^/fiuifym daryKerja Sama Luar Negeri,

awadi, SH., M.Si.151981031004

Transkip Wawancara

Informasi : Subdit Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia

A. Tempat dan Waktu Wawancara

1. Tempat : Ruang Subdit Transportasi

Udara Jemaah Haji Indonesia

2. Hari / Tanggal : Rabu / 07 Januari 2019

3. Waktu : Pukul 11.32

B. Identitas Narasumber

1. Nama : Edayanti S.IP. M.Kom

2. Jabatan : Kasie Penyediaan

Transportasi Udara Haji

3. Masa Jabatan : 2011-Sekarang

1. Bagaimana latar belakang subdit transportasi udara ?

Jawaban

Subdit ini merupakan salah satu struktur dari proses

pelayanan penyelenggaraan haji, di dirjen haji ada

beberapa direktorat teknis dan satu sekretariat yang

kedua direktorat pelayanan haji dalam negeri.

Yang mengurus manajemen rencana penyelenggaraan

operasional haji dalam negeri mulai dari segi

pendaftaran, dokumenm asrama haji, dan transportasi.

Dan yang kedua direktorat pelayanan haji luar negeri

itu ada transportasi, akomodasi, catering da nada TO.

Yang ketiga ada bagian keuangan yang ke empat ada

bagian pembagian pembinaan petugas direktorat

penyelenggaraan haji.

Masing-masing menyiapkan seluruh proses pelayanan

sesuai undang-undang No. 8 tahun 2019 bahwa

pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan

pelaynan dan perlindungan, termasuk di dalamnya

penyiapan transportasi udara yang merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan.

2. Bagaimana regulasi transportasi udara haji ?

Jawaban

Penyiapan transportasi udara haji ada tiga regulasi,

yaitu agra penerbangan internasional, agra

penerbangan sipil, dan agra penerbangan sipil negara

tujuan. Tapi yang pertama pemerintah tetap mengacu

pada penerbangan internasional. Seluruh layanan yang

terkait dengan penerbangan haji itu mengacu pada

penerbangan internasional, karena penerbangan

Jemaah haji ini termasuk penerbangan haji yang tidak

terjadwal (peraturan tersebut terdapat pada link

IATA,Freedom of the Air, dan GACA). Dalam aturan

freedom of the air itu ada yang diangkut dan yang

dipulangkan sama dan yang bersifat charter tanpa

transit dan bersifat direct, dan freedom of air juga jika

menggunakan pesawan asing yang bukan ke negara

tujuan maka harus transit kecuali karena alasan

penerbangan atau pengisian bahan bakar. Dan untuk

penerbangan sipil bisa dilihat di UU Nomor 1 tahun

2009 di situ terdapat aturan standar minimal, dan

pemerintah Indonesia punya SPM untuk negara asal

atau aturan negara sipil. Dan untuk sipil negara tujuan

aturan tersebut terdapat pada aturan GACA, di situ

ada peraturan peraturan pesawat yang boleh masuk,

jadwal penerbangan, spesifikasi kelayakan pesawat,

terkait dengan rencana usulan dan semuanya ada di

GACA (cari yang tidak berjadwal). Dan pesawat

pemerintah Indonesia itu suda IOSA semua, jadi

standarnya sudah tersertifikasi.

3. Bagaimana tugas da fungsi dari transportasi udara haji ?

Jawaban

Pertama, menyiapkan rencana operasional penerbangan

haji. Menghitung dari 9 dzulhijjah, menentukan kapan

kloter pertama dan kloter terakhir berangkat dan pulang.

Kemudian melakukan penyusunan pedoman penyediaan

transportasi udara terkait rencana operasional haji, ruang

lingkuo penerbangan haji, syarat dan kewajiban termasuk

proses pembayaran.

Ruang lingkup penyelenggaraan haji di indonesia berbeda

dengan negara lain. Penyelenggaraan haji indonesia

angkutan haji semuanya dilakukan di asrama haji untuk

fase keberangkatan dan fase kepulangan dilakukan di

hotel baik di Makkah maupun Madinah.

Ruang lingkup tanggung jawab pihak penerbangan muali

di asrama haji sampai ke pesawat, in flight turun

kemudian diserahkan menteri Arab Saudi, pulangnya

diterima di ruang kedatangan kemudia terbang sampai di

asrama debarkasi.

Setelah punya pedoman pemerintah melakukan proses

negosiasi bagi perusahaan penerbangan yang sudah

memenuhi seluruh persyaratan.

Yang menetapkan negosiasi dan tarif penerbangan

transportasi udara bukan kementerian agama yang

menetapkan, namun melalui persetujuan komisi 8 DPR

RI, setelah disetujua barulah pemerintah mengeluarkan

PMA dan kemudian membuat kontrak dan barulah

menyusun jadwal penerbangan dan proses lainnya.

4. Bagaimana implementasi regulasi transportasi udara haji ?

Jawaban

Tentunya setiap kontrak selalu terjadi penyempurnaan,

karena dibawah pengawasan auditor, baik internal

maupun eksternal, dalam internal kita ada itjen (badan

pengawas) yang eksternalnya ada BPK dan KPK. Jadi

setiap rekomend atau peningkatan temuan untuk kinerja

pelayanan maka pemerintah harus melaksanakan proses

rekomendasi. Jadi memang seharusnya dipatuhi.

5. Apasajakah pelayanan yang diberikan kepada calon Jemaah

haji indonesia

Jawaban

Pertama, Jemaah mendapatkan satu set koper, ada paspor

dan tas kabin

Kedua, Jemaah mendapatkan layanan penerbangan,

mendapatkan makan 2 kali dan 1 snack.

Ketiga, Jemaah mendapatkan jaminan berangkat ke Arab

Saudi, jadi walaupun Jemaah yang seharusnya berangkat

di kloter 4 namun karena sakit kemudia baru berangkat di

kloter 10 atau terakhir, mereka akan tetap diberangkatkan.

Dan jaminan apabila terjadi kendala dengan visa yang

mungkin belum selesai atau dokumen lainnya, ada

problem Jemaah yang harus dipulangkan ke tanah air

(Deportasi) pemerintah masih berkewajiban untuk

memberangkatkan Jemaah lagi ke Arab Saudi

Keempat, Jemaah mendapatkan layanan extra cover,

sebenarnya dalam aturan pemerintah memberikan satu

asuransi sebesar Rp. 50.000 dalam bentuk optimalisasi

kalau dipenerbangan haji ada dua, satu untuk

perlindungan sesuai dengan perusahaan perlindungan

penerbangan internasional, ada ICAO dan IATA, apabila

pesawat cres dengan kondisi tertentu minimal satu atau

2,5M. Dan yang kedua asuransi yang diberikan extra

cover, Jemaah haji bagi mereka yang wafat selama dalam

tanggungjawab pihak penerbangan. Tahun lalu sebesar

100 juta tanggung jawab itu selama mulai dari bus dari

asrama haji lalu jalan sampai airport dan terjadi kepeleset

dan meninggal maka pada saat itu pula calon Jemaah

tersebut berhak mendapatkan asuransi sebesar 125 juga.

Kelima, bentuk perlindungan pelayanan lainnya,

penerbangan berkewajiban memulangkan seluruh Jemaah

haji yang sakit pasca operasional ke tanah air sampai ke

provinsi. Misalnya banten lewat cengkareng masuk di

pondok gede kemudian berangkat dan kemudian sakit.

Calon jemaah masih bisa dipulangkan pada waktunya

sehinggapasca operasional haji calon rombongan sudah

habis dan calon Jemaah masih sakit, dan pada saat sudah

sembuh maka calon Jemaah dipulangkan ke Banten bukan

ke Jakarta.

6. Selama ini apakah bentuk pelayanan tersebut sudah dikatakan

efektif ?

Jawaban

Pelayanan yang diberikan pemerintah sebenarnya sudah

diluar pelayanan atau aturan penerbangan internasional,

aturan penerbangan sipil dan penerbangan sipil negara

tujuan. Jadi seperti pelayanan tadi yang extra cover, itu

merupakan inisiatif pemerintah, tergantung pemerintah

melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan

penerbangan. jadi pelayanan Jemaah haji yang sakit itu

tidak ada di dalam ICAO, IATA, Freedom of the air

ataupun aturan UU penerbangan negara tujuan.

7. Selama ini apasajakah kendala yang terjadi dalam pelayanan

transportasi udara ?

Jawaban

Satu terkait dengan internal yaitu open seat yang terlalu,

maksimal rata-rata dalam satu pesawat itu hanya open 2.

Sebenarnya duapun resikonya sudah terlalu besar,

makanya pemerintah selalu membuat surat edaran untuk

kapasitas pesawat. Open seat yang dimaksud di sini

maksudnya misal Jakarta ada 64 kloter satu kloter itu

open 2 berarti ada 128 orang, 128 orang ini harus

pemerintah berangkatkan dikloter 65 misalnya, itu belum

termasuk yang sakit-sakit. Dan open seat ini sangat

tergantung, satu alasan gagal berangkat karena sakit pada

saat di asrama haji dan tidak layak terbang, yang kedua

visa yang belum keluar, jadi rata-rata memaksakan diri.

Dan open seat ini banyak terjadi di asrama haji ketika

mereka akan berangkat karena alasan dokumen yang

tertukar atau visa yang belum keluar.

Dari sisi eksternal, ada iregulity. Jadi yang namanya

pesawat bulak-balik dari Jakarta 9 jam 10 menit bolak-

balik ke Arab Saudi selama 30 hari, dan kebanyakan

pesawat pasti capek dan lelah. Pada tahun 2017 pesawat

747 pesawat Arab Saudi mesin pesawatnya ada yang

rusak dan masih ada lagi pesawat-pesawat lainnya yg

terjadi iregulity, jadi akhirnya pemerintah meminta

pesawat tersebut untuk tidak dipakai lagi untuk

operasional pemberangkatan haji. Iregulity ini dapat

mempengaruhi kedatangan di sana, kalau gelombang II

tidak ada masalah karena gelombang II tujuannya Jeddah

dan langsung ke Makkah, tapi jika keberangkatan

gelombang I Madinah akan mempengaruhi proses masuk

hotel Madinah karena proses penyewaan hotel di hotel

Madinah itu berbeda dari kerusakan pesawat. Yang kedua

India biasanya suka jahil saat operasional, biasanya

mereka dihari pertama dan kedua tanpa memberitahukan

lagi tiba-tiba mengeluarkan notam, notam itu dari dubes

dari india ke perhubungan, bahwa pada tanggal sekian

jam sekian akan diadakan uji coba misil ini diluar batas

wilayah india, sedangkan pesawat haji akan melintas

wilayah-wilayah India itu pada saat pesawat sudah

terbang. Jadi kendala-kendala itu diluar kewenangan

kementerian agama itu diluar otoritas kita.

Kadang-kadang GACA juga mengeluarkan kebijakan

mendadak, karena crowdit di Jeddah di fase satu Jeddah

itu dan tidak adilnya GACA memberikan batasan jumlah

yang akan diangkut oleh perusahaan penerbangan asing

lainnya, kalau di Indonesia ada Garuda kalau di Arab

Saudi dia bebas sehari mau angkut berapa ribu pun

silahkan, ada regulasi edaran khusus dari GACA, GACA

memberikan otoritas penuh terkait dengan penerbangan

haji pada saat itu, kalau di Indonesia itu perhubungannya,

tapi kekuasaan GACA itu luar biasa penuh. GACA

mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan

penerbangan asing bukan punya dia, termasuk daripada

garuda, ada pembatasan masximum. Garuda dibatasi 3600

per hari terbang di 10 hari terakhir pemberangkatan dan

10 hari pemulangan, padahal kita rata-rata butuh 4000 s/d

4500.

Dan itu diluar kewenangan kementerian agama semua

murni jo to ji, jadi hubungan prokal disitu dibutuhkan

komunikasi internasional tadi, diplomasi.

8. Bagaimana mekanisme kerjasama dengan kementerian

perhubungan ?

Jawaban

Undang-undang mengatakan bahwa memang menteri

agama berkoordinasi dengan menteri perhubungan, tapi

kita lebih ngaruh kepada direktorat jenderal perhubungan

negara, mulai berkoordinasi dengan kemenhub dari awal,

mulai dari penyusunan pedoman, yang pertama update

adakah regulasi yang terbaru dari perhubungan yang

dikeluarkan terkait penerbangan tidak berjadwal, yang

kedua update sisi sasaran dan prasarana di masing-masing

bandara, kalau bandara ini di update dari sisi runaway

atau ketebalan bandaranya maka akan ada proses

peningkatan jenis pesawat yang dapat leanding di situ,

jadi kalau bandaranya bertambah fasilitas sarananya maka

ditingkatkan lagi jenis pesawatnya yang akan digunakan

dan dioperasikan tersebut, dan yang ketiga melibatkan

dari direktorat kelayakan pesawat jadi mereka yang

menentukan bahwa layak dan tidak layak.

9. Adakah keuntungan yang didapat oleh dirjen PHU Kemenag

RI ?

Jawaban

Bukan keuntungan, tapi memang harus bersinergi. Karena

memang jewajiban mereka otoritas mereka, kementerian

agama tidak tau tentang fasilitas bandara, pesawat ini bisa

digunakan mereka tidak tau. Dan Alhamdulillah mereka

baik, dan komunikasi juga baik, lancer, jika ada kendala

kita hadapi bersama, semuanya itu dikembalikan kepada

bidang masing-masing terutama jika terjadi first mayor.

10. Selama ini apasajakah maskapai yang dtunjuk oleh

pemerintah RI ?

Jawaban

Tahun lalu baru Garuda dan Saudi Arabian , jadi

sistimnya mengundang perusahaan negara tujuan, karena

kita terikat pada peraturan freedom of the air,

penerbangan dan charter langsung sehingga tidak

melibatkan pesawat Emirates, Katar dan sebagainya,

penerbangan haji hanya melibatkan perusahaan

penerbangan internasional dan penerbangan nasional

penerbangan ke negara tujuan.

Tahun ini 2020 pemerintah mengundang 6 perusahaan,

dan yang mengambil dokumen ada 5 dan dari ke 5 ini

hanya 4 yang masuk dokumen, dan keempatnya

memenuhi syarat administrasi eksternal.

Perubahan perusahaan penerbangan haji itu berkembang,

dan mulai buka seleksi terbuka pada tahun 2011 dan

dibawah tahun 2011 itu masih dibawah penunjukan

langsung karena dalam Undang-undang berhak menunjuk

secara langsung perusahaan penerbangan , hanya

rekomendasi BPK harus ada tahapan, tidak bisa memilih

saja, dan dibawah tahun 2011 pemerintah menunjuk

Garuda dan Saudi Arabian karena belum banyak

penerbangan yang ke Arab Saudi. Mulai tahun 2011 ada

Batavia yang mulai terbang ke sana dan Lion Air yang

mulai terbang. Itu hasil rekomendasi dari hasil BPK dan

hasil rekomendasi DPR.

Walaupun secara undang-undang nomor 13 pada saat itu

bahwa menteri agama berhak menunjuk langsung artinya

tidak perlu proses, hanya agar terbuka, akuntabel,

trasnparan,makan dibikin tahapan, tahapannya ada di

dalam peraturan PMA Nomor 25 Tahun 2015 tentang

pedoman penyediaan trransportasi udara disitu tahapan-

tahapan dari 2011 sampai sekarang baru memgundang,

sebelumnya ada pesawat lain, dan dulu kontraknya hanya

3 lembar jumlah penumpang, harga dan kapan

pembayaran 2011 mulai rinci, jadi jika dari masa ke masa

malah lebih banyak, dulu pesawat kita ada 767 ada yang

170 maksimal ada 300 sekarang pakenya minimal 360.

11. Apasaja factor menentu biaya transportasi udara ?

Jawaban

Ada tiga factor penentu biaya transportasi udara Jemaah

haji, yaitu tiket pesawat, harga avtur di dunia dan kurs

dollar AS.

Peneliti Narasumber

Leni Leanita Edayanti, S.IP, M.Kom

Lampiran 6. Foto-foto wawancara

Foto bersama Ibu Edayanti, S.Ip. M.Kom (kasie

penyiapan transportasi udara haji)