Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI PROGRAM
PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL
KABUPATEN SERANG
(Studi Kasus :Pengembangan Sentra Industri Kecil Tas di
Kecamatan Petir)
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
\
Oleh
Sukatno
NIM 6661100559
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG TIRTAYASA
SERANG, SEPTEMBER 2016
1
2
3
4
Bismmillahirrahmaanirraahiim
Maka Nikmat Tuhan Kamu Yang Manakah Yang
Kamu Dustakan? (QS. Ar-Rahmaan: 13)
Skripsi ini kupersembahkan untuk: Kedua Orang Tua,
dan Seluruh Rakyat Indonesia yang menginspiras
5
ABSTRAK
Sukatno. NIM. 6661100559. Skripsi. 2016. Implementasi Program Pengembangan
Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang (Studi Kasus Pengembangan Sentra
Industri Kecil Tas di Kecamatan Petir). Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Pembimbing I: Ismanto, S.Sos., M.Si., Pembimbing II : Ipah Ema Jumiati, S.IP.,
M.Si.
Kata kunci : Implementasi, Program, Sentra Industri Kecil Tas
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang Studi Kasus
Sentra Industri Tas di Kecamatan Petir merupakan salah satu program unggulan
Kabupaten Serang 2010-2015. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa
impelemtnasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang
(Studi Kasus Pengembangan Sentra Industri Kecil Tas di Kecamatan Petir) belum
berjalan optimal dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari
Metter dan Horn terdiri dari 6 variabel yaitu 1) ukuran dan tujuan kebijakan 2)
sumber daya 3) karakteristik agen pelaksana 4) disposisi para pelaksana 5)
komunikasi antar organisasi 6) lingkungan ekternal. Metode penelitian ini yakni
metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mengapa implementasi
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang Studi Kasus
Sentra Industri Tas di Kecamatan Petir belum optimal karena ketidakjelasan SOP;
terbatasnya sumberdaya manusia; sarana dan prasarana pendukung yang belum
cukup; akses sumber permodalan yang masih terbatas; belum adanya UPT dan
pihak ketiga sebagai pengembangan bisnis; sosialisasi dan koordinasi yang belum
masif. Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah daerah menegaskan kembali
SOP untuk pengembangan sentra industri kecil; meningkatkan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia; menambah fasilitas industri pendukung;
membentuk koperasi sebagai sumber permodalan; Pemerintah Kabupaten Serang
membentuk UPT dan bekerja sama dengan Pihak ketiga sebagai pengembangan
bisnis; dinas terkait memasifkan sosialisasi dan koordinasi program
pengembangan sentra industri kecil.
6
ABSTRACT
Sukatno. NIM. 6661100559. Thesis. 2016. Implementation of Small Industries
Development Program Center in Serang District (Case Study Centers
Development of Small Industries Bags in the Petir District). Program Study of
Public Administration. Faculty of Social Science and Political Science. University
of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I: Ismanto, S. Sos., M.Si., Advisor II: Ipah
Ema Jumiati, S.IP., M.Si.
Keywords: Implementation, Program, Center for Small Industries Bags
Small Industries Development Program Center in Serang District Case Study
Centers in the District Industrial Bags Lightning is one of the flagship programs
Serang District from 2010 to 2015. The purpose of this study to find out why
implementation Development Program Center of Small Industries in Serang
District (Case Study Development Center of Small Industries Bags in the Petir
District) has not worked optimally by using the theory of public policy
implementation of Metter and Horn consisted of 6 variables: 1) the size and
purpose policy 2) resource 3) the characteristics of the executing agent 4) the
disposition of the implementers 5) communication between organizations 6)
external environment. This research method used qualitative-descriptive method.
Results showed why the implementation of the Small Industries Development
Center in Serang District Case Study Centers in the Industrial Bags District
Serang is not optimal due to uncertainty SOP; limited human resources;
supporting infrastructure and facilities are not enough; access to capital sources
are still limited; yet their unit and third parties as a business development;
socialization and coordination that has not been massive. Suggestions in this
study reaffirms that local governments SOP for the development of small
industries; improve the quality and quantity of human resources; add facility
supporting industries; form cooperatives as a source of capital; Serang District
Government formed an UPT and working together with third parties as a business
development; optimilize related agencies of socialization and coordination of
program development and small industries.
7
KATA PENGANTAR
Assalamu‟ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah SWT yang memberi ni’mat iman dan islam sampai
saat ini, memberi kesempatan hidup dan menjadikan pribadi kita lebih baik.
Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wanabiyyana
Muhammad SAW yang menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern
seperti sekarang ini.
Ucapan syukur tak hentinya penulis ucapkan dan sampaikan atas
terselesaikannya Penelitian Skripsi dengan judul Implementasi Program
Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang (Studi Kasus, Sentra
Industri Kecil Tas di Kecamatan Petir). Penelitian ini dibuat dalam rangka
memperdalam pemahaman masalah fenomena sosial yang ada di masyarakat dan
sekaligus sebagai penelitian skripsi di Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam proses penelitian ini, tentunya penulis
mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran. Untuk itu penulis
mengucapkan terima kasih kepada :
i
8
1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukroman, S.Ikom., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Riswanda, Ph.D., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Pembimbing
Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat bagi penulis
dalam setiap tahapan bimbingan yang telah dilakukan.
8. Ismanto, S.Sos., MM., Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya
untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam setiap
bimbingan yang dilakukan selama ini.
9. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., Pembimbing II yang senantiasa memberikan
motivasi dan semangat bagi penulis dalam setiap bimbingan yang telah
dilakukan selama ini.
ii
9
10. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mendidik dan
membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Kepala beserta seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Serang yang telah banyak membantu memberikan data dan saran
dalam penelitian ini.
12. Kepala beserta seluruh pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Serang yang telah banyak membantu memberikan
data dan saran dalam penelitian ini.
13. Camat Kecamatan Petir serta pegawai yang telah banyak membantu
memberikan data dan saran dalam penelitian ini.
14. Kepala Desa Kadugenep yang telah memberikan data dan informasi dalam
penelitian ini.
15. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa,
motivasi serta semangat yang tiada terkira.
16. Keluarga penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan serta
doa yang selalu mengiringi tiap langkah penulis.
17. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2010 (Dindin, Unggun,
Azil, Galih, Karisma, dkk) serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu.
18. Terima kasih pula kepada semua temen-teman anggota FoSMaI (Forum
Silaturahim Mahasiswa Islam ) Fisip Untirta Semoga akan terus menjadi
penyemangat untuk penulis.
iii
10
19. Terima kasih pula kepada semua saudara kader-kader KAMMI ( Kesatuan
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ) Komisariat Untirta, KAMMI Daerah
Serang, KAMMI Wilayah Banten. Semoga akan terus menjadi penyemangat
untuk peneliti
Peneliti menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan. Maka peneliti
mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini
ke depan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik
untuk peneliti sendiri pada khususnya, dan untuk para pembaca pada umumnya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Serang, September 2016
Penulis
Sukatno
NIM: 6661100559
iv
11
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI. ............................................................................................................... V
DAFTAR TABEL......................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR.................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.............................................................................................. 1
1.2 Identifikasi Masalah...................................................................................... 17
1.3 Pembatasan Masalah .................................................................................... 17
1.4 Rumusan Masalah......................................................................................... 18
1.5 Tujuan Penelitian........................................................................................... 18
1.6 Manfaat Penelitian......................................................................................... 18
1.7 Sistematika Penulisan........................................................................... 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI
DASAR
2.1. Landasan Teori ............................................................................................ 24
v
12
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik .................................................................... 25
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik ............................................................... 32
2.1.3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik........................................... 35
2.1.4. Model Implementasi Kebijakan Publik ............... .................................... 37
2.1.4.1. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan
Carl Van Horn 37
2.1.4.2. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III 41
2.1.4.3. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle 47
2.1.4.4. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan
Paul Sabatier
50
2.1.5. Program Pengembangan Sentra IndustriKecil ..................................... 53
2.1.5.1. Pengertian Program .................................................................. 53
2.1.5.2 Pengertian Industri Kecil Menengah ........................................ 54
2.1.5.3 Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah .............. 56
2.1.5.4 Konsep Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah...... 58
2.1.5.5 Model-Model Pengembangan IKM .......................................... 61
2.1.5.6 Strategi Pengembangan IKM .................................................... 63
2.1.5.7 Konsep Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil Tas..... 67
2.2. Penelitian Terdahulu ................................................................................... 68
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian ................................................................... 74
2.4. Asumsi Dasar .............................................................................................. 77
vi
13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .............................................................. 78
3.2 Fokus Penelitian ........................................................................................... 79
3.3 Lokasi Penelitian .......................................................................................... 80
3.4 Penomena yang diamati .............................................................................. 80
3.4.1 Definisi Konsep .............................................................................. 80
3.4.2 Definisi Operasional ....................................................................... 81
3.5 Instrumen Penelitian ..................................................................................... 83
3.6 Informan Penelitian .. ................................................................................... 84
3.7 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................... 86
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ......................................................... 90
3.9 Teknik Uji Keabsahan Data ......................................................................... 92
3.10 Jadwal Penelitian ........................................................................................ 93
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........................................................................... 95
4.1.1 Gambaran Umum Lokus Penelitian............................ .................. 95
4.2 Deskripsi dan Analisis Data ......................................................................... 105
4.3 Pembahasan ................................................................................................. 141
BAB V Penutup
5.1 Kesimpulan ................................................................................................... 153
5.2 Saran ............................................................................................................ 155
vii
14
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
viii
15
DAFTAR TABEL
Halaman
1.1 Potensi Industri di Kabupaten Serang ........................................................... 5
1.2 Potensi Industri Kecil Kecamatan Petir ....................... ........................ ........ 9
1.3 Potensi Sentra Industri Kecil Tas di Kecamatan Petir................................... 9
1.4 Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan di Lingkungan Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang tahun 2015 ................... 12
2.1 Kriteria UKM Menurut Asset dan Omzet .................................................... 55
2.2 Perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya .................................... 72
3.1 Definisi Variabel Penelitian ......................................................................... 82
3.2 Informan Penelitian ..................................................................................... 85
3.3 Pedoman Wawancara .................................................................................. 88
3.4 Waktu Pelaksanaan Penelitian ......................................................... .......... 94
4.1 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Petir tahun 2013.................................... 96
4.2 Potensi Industri di Kabupaten Serang ............................................................ 97
4.3 Potensi Industri Kecil Kecamatan Petir ......................................................... 104
4.4 Potensi Sentra Industri Kecil Tas di Kecamatan Petir ................................... 104
4.5 Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan di Lingkungan Diskoperindag
Kabupaten Serang ......................................................................................... 115
4.6 Pembahasan dan Temuan Lapangan .......................................................... 150
ix
16
DAFTAR GAMBAR
Halaman
2.1 Proses Kebijakan Publik Menurut Easton ......................................................... 28
2.2 Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson, dkk ............................................. 28
2.3 Proses Kebijakan Publik Menurut Dye ............................................................. 29
2.4 Sekuensi (Rangkaian) Implementasi Kebijakan ................................................. 32
2.5 Model Proses Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van
Horn....................................................................................................................
40
2.6 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi ............................ 46
2.7 Implementasi Kebijakan Grindle ........................................................... ............ 47
2.8 Implementasi Kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier......... 52
2.9 Kerangka Berpikir ............................................................................................ 76
3.1 Proses Analisis Data Menurut Irawan ...................................................... ........ 90
4.1 Peta Pembangunan Sentra IKM Unggulan di Kabupaten Serang ..................... 101
4.2 Peta Sentra IKM Tas ......................................................................................... 103
4.3 Mesin Jahit dari Pemerintah Kabupaten Serang ................................................ 119
4.4 Kondisi Showroom yang Tidak Optimal ........................................................... 121
4.5 Kondisi MCK yang Tidak Terurus .................................................................... 122
x
17
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Ijin dan Balasan Penelitian
2. Dokumentasi Hasil Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Transkip, koding, dan Kategorisasi Data
5. Membercheck
6. Catatan Lapangan
7. Berkas Pendukung
8. Catatan Bimbingan Skripsi
xi
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 beberapa menyebabkan
investasi skala besar yang selama beberapa dekade mampu menopang
perekonomian Indonesia kolaps. Keadaan tersebut memicu terjadinya krisis
ekonomi yang diikuti berbagai permasalahan dalam negeri yang semakin
kompleks. Pemerintah pusat berupaya menanggulangi dampak negatif dari kondisi
tersebut dengan membuat dan memberlakukan beberapa kebijakan dan peraturan
baru salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di ganti dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan kewenangan penuh
kepada pemerintah daerah untuk menggali setiap potensi yang dimiliki guna
meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah adalah upaya
menuju kemandirian daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan
dan membiayai pembangunan dalam upaya meningkatkan pelayanan pada
masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan
kreativitas dengan melibatkan masyarakat.
Keberadaan Pemerintah Kabupaten Serang dalam melaksanakan funginya
mengutamakan kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang
1
2
dimiliki meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan
teknologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya dituntut
adanya inovasi, kreativitas, spirit entrepreneur serta lebih responsif terhadap
kepentingan publik. Dengan demikian jarak antara pemerintah dan masyarakat
menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja pelayanan kepada
masyarakat (public services) menjadi lebih baik.
Kabupaten Serang dengan jumlah penduduknya mencapai 1.450.894 jiwa
yang tersebar di 29 kecamatan (BPS,2014) membutuhkan strategi dan program
pemberdayaan masyarakat miskin yang efektif dan efesien serta bertanggung
jawab dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang tahun 2014, jumlah keluarga prasejahtera
atau dalam garis kemiskinan berjumlah 85.475 keluarga. Sedangkan jumlah
pengangguran di tahun yang sama mencapai 52.872 jiwa.
Berbagai program dan kebijakan pemberdayaan dan pengentasan
kemiskinan telah di laksanakan baik oleh pemerintah usat maupun pemerintah
daerah, baik yang sifatnya reaktif maupun preventif diantaranya, Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Beras Keluarga Miskin
(RASKIN), bahkan yang terbaru Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemerintah baik
pusat maupun daerah menyadari tantangan pemberdayaan masyarakat terutama
masyarakat miskin. Masyarakat bukan lagi sebagai objek akan tetapi subjek dari
pembangunan, pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
3
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi telah dirumuskan
dan diimplementasikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan
mempertimbangkan ekonomi lokal salah satunya adalah penumbuhan dan
pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pemerintah pusat telah membuat kebijakan nasional tentang
pengembangan UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, yaitu pada buku II memperkuat sinergi antar
bidang pembangunan Bab III ekonomi khususnya kebijakan revitalisasi industri
serta kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa
pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing
dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Dalam rangka mendorong
industri nasional agar memiliki daya saing yang kuat baik di tingkat nasional
maupun tingkat global, maka pemerintah menetapkan kebijakan industri nasional
(National Industrial Policy) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, Peraturan presiden
Nomor 28 Tahun 2008 ini mengamanatkan setiap daerah untuk mengembangkan
kompetensi inti industri daerah. Kompetensi inti industri daerah adalah
sekumpulan keunggulan atau keunikan sumberdaya termasuk sumber daya alam
dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka
mengembangkan perekonomian daerah menuju kemandirian. Pemerintah daerah
4
dituntut untuk menumbuhkan industri baru yang potensial yang berbasis pada
potensi sumberdaya nasional, yang memiliki potensi berkembang yang tinggi,
khususnya yang berbasis sumberdaya alam terbarukan dan sumberdaya manusia
berpengetahuan maupun keunggulan aspek lain (kondisi geografi, luas bentang
wilayah, kekayaan budaya, dan sebagainya) dalam rangka menyuburkan industri.
Dalam hal melaksanakan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
UMKM serta amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM ) di Kabupaten Serang, maka Pemerintah
Kabupaten Serang memasukan pengembangan UMKM dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang 2010-2015
pada visi misi Kabupaten Serang poin ke- 4 yakni meningkatkan pertumbuhan
ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah.
Untuk melaksanakan Visi Misi poin ke empat, untuk pengembangan
UMKM Pemerintah Kabupaten Serang menurunkan pada program unggulan
lima tahunan yakni program unggulan poin ke-tujuh “Pengembangan Kawasan
Industri Kecil (KIK)/Lingkungan industri kecil (LIK) sentra UKM”.
Dalam pereokonomian daerah, Kabupaten Serang didominasi sektor
industri pengolahan, dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Serang
mencapai 58.33% . Bappeda Kabupaten Serang, 2014). Besarnya kontribusi yang
diberikan sektor industri pengolahan, bukan hanya menggambarkan tingginya
nilai tambah yang dihasilkan akan tetapi juga menggambarkan mata pencaharian
utama penduduk di Kabupaten Serang. Menurut data Dinas Koperansi,
5
Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten serang tahun 2015, di
Kabupaten Serang terdapat sekira 12.301 unit usaha industri pengolahan dengan
menyerap tenaga kerja sekira 107.150 orang. Jumlah unit usaha tersebut sebagian
besar bersakala usaha industri kecil dan menengah (IKM).
Tabel 1.1
Potensi Industri di Kabupaten Serang:
Sektor Jumlah
Unit usaha
Jumlah
Tenaga Kerja
Nilai Investasi (Juta
Rp)
Industri mikro dan
kecil 12.000 39.000 25.000
Industri menengah 69 2.550 383.000
Industri besar 232 65.600 8.390.000
Jumlah 12.301 107.150 8. 798.000
( Sumber : Diskoperindag Kabupaten Serang, 2015)
Dari tabel 1.1 di atas, bahwa potensi industri mikro dan kecil lebih banyak
jumlah unit usaha yakni sejumlah 12.000 (dua belas ribu) unit usaha dengan
penyerapan tenaga kerja 39.000 ( tiga puluh sembilan ribu), sedangkan industri
menengah hanya 69 (enam puluh sembilan) unit usaha dengan menyerap tenaga
kerja 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) tenaga kerja. Sedangkan industri
besar berjumlah 232 (dua ratus dua ) unit usaha dengan meyerap tenaga kerja
sangat besar 65.600 (enam puluh lima ribu enam ratus) tenaga kerja. Hal ini
menandakan masyarakat Kabupaten Serang mampu menciptakan usaha sendiri
dan mandiri. Banyaknya unit usaha yang bergerak di industri kecil mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal serta pemberdayaan ekonomi
kerakyatan cukup stabil. Industri mikro dan kecil lebih aman dibanding industri
6
besar yang menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan dan
pengurangan lahan pertanian.
Perbandingan industri mikro dan kecil dengan industri menengah cukup
besar yakni 12.000 unit usaha industri mikro dan kecil, sedangkan industri
menengah hanya 69 unit usaha. Hal ini perlu pemberdayaan dan pengembangan
sehingga industri mikro dan kecil meningkat menjadi industri menengah. Nilai
investasi untuk industri mikro dan kecil lebih kecil dibandingkan dengan industri
menengah dan besar yakni 25.000. Hal ini menjadi salah satu permasalahan
industri mikro dan kecil yakni masalah permodalan.
Dalam Dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah
(RIPIKM) tahun 2013 yang di susun oleh Badan Perencanaan Pembangungan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang, pengembangan IKM dikelompokan ke
dalam 10 sentra IKM yang tersebar dibeberapa sentra pengembangan yaitu:
1. Sentra Industri Kecil Emping di Kecamatan Waringin Kurung
2. Sentra Industri Kecil tas di Kecamatan Petir
3. Sentra Industri Kecil Gerabah di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas
4. Sentra Industri Kecil Pandai Besi di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas
5. Sentra Industri Kerupuk & Bontot di Kecamatan Pontang
6. Sentra Industri Batu Fosil di Kecamatan Cikande
7. Sentra Industri Kerajinan Kerang di Kecamatan Cinangka
8. Sentra Industri Kerajinan Anyaman Bambu di Kecamatan Bandung
9. Sentra Industri Sepatu dan Dompet di Kecamatan Baros
10. Sentra IKM Kesed di Kecamatan Carenang
7
11. Sentra Industri Terasi di Kecamatan Tirtayasa
Sementara itu, hasil kajian Kementerian Perindustrian dalam dokumen
RIPIKM Kabupaten Serang tahun 2013 berkenaan dengan kompetensi inti
industri daerah Kabupaten Serang dirumuskan produk unggulan yang menjadi
prioritas untuk dikembangkan (PUP) di kabupaten Serang meliputi:
1. Produk Emping
2. Produk Tas
3. Produk Gerabah
4. Produk Pandai Besi/ Golok
5. Produk Kerupuk dan Bontot
6. Produk Batu Fosil
7. Produk Kerajinan Kerang
Dari tujuh sentra sentra industri yang ada di Kabupaten Serang, Pemerintah
Kabupaten Serang hanya tiga Sentra industri kecil yang termasuk dalam program
unggulan pengembangan sentra industri kecil yakni sentra industri kecil kerajinan
tas di Kecamatan Petir, sentra industri kecil kerajinan gerabah di Kecamatan
Ciruas dan sentra industri kecil Emping di Kecamatan Waringin Kurung.
Dari berbagai industri kecil unggulan di atas, alasan pengembangan dan
penataan sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir, yakni dari segi manajemen
usaha, industri kecil tas di Kabupaten Serang sudah banyak yang berbadan usaha
formal, berarti hal ini usaha industri tas sudah memiliki ijin dan resmi, dibanding
dengan industri kecil lainnya yang belum berbadan usaha formal. Industri kecil tas
juga sudah melakukan pembagian kerja meskipun masih ada beberapa yang
8
dilakukan oleh pengelola. Dari segi teknologi industri tas telah menggunakan
teknologi modern dan mampu memproduksi dalam skala banyak dan industri tas
karakteristik produksinya adalah padat tenaga kerja, serta asal tenaga kerja tidak
hanya dari pihak keluarga akan tetapi sudah melakukan rekrutmen pegawai dari di
luar keluarga.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan sentra industri kecil tas di
fokuskan di Desa Kadugenep Kecamatan Petir. Kerajinan tas di Kecamatan Petir
adalah usaha turun temurun yang di wariskan, sehingga semakin lama semakin
banyak yang menggeluti usaha kerajinan tas, sehingga industri tas merambah ke
desa lainnya yakni Desa Kubangjaya dan Desa Padasuka. Seiring mulai
berkembang, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menetapkan
Kecamatan Petir sebagai sentra industri kecil kerajinan pembuatan tas.
Pengembangan sentra kerajinan tas membuat potensi industri kecil
Kecamatan Petir di di dominasi oleh industri tas dan konveksi. Pengembangan
sentra industri kecil tas selain menambah jenis usaha baru di Kecamatan Petir
melainkan juga menjadi kebanggaan tersendiri sebagai kekhasan daerah
khususnya bagi masyarakat Kecamatan Petir.
9
Tabel 1.2.
Potensi Industri Kecil Kecamatan Petir
No Jenis industri Komoditi Jumlah unit
usaha
1 Industri Pangan Emping,Krupuk Kue
Kering/basah 100
2 Industri Sandang dan Kulit Konveksi, Tas 100
3 Industri Kimia dan Bahan
Bangunan Bata Merah, Genteng,
Pengolahan kayu 30
4 Industri Logam dan
Elektronika
Bengkel Las 5
5 Industri Kerajinan Kerajinan Bambu 10
6 Sub Total 245
(Sumber : Diskoperindag Kabupaten Serang, 2015)
Pada tabel 1.2. dapat dilihat potensi industri kecil di Kecamtan Petir,
sentra industri kecil tas dan konveksi ada 100 unit usaha yang berdiri sama dengan
industri kecil pangan.
Sedangkan jumlah industri tas di kawasan sentra industri kecil tas bisa dilihat
pada tabel 1.3.
Tabel 1.3.
Potensi Sentra Industri Kecil tas di Kecamatan Petir
No Desa Jumlah Unit Usaha
1 Kadugenep 50
2 Kubangjaya 4
3 Panunggulan 3
4 Padasuka 4
Jumlah 61
(Sumber : Diolah Peneliti, 2016)
10
Berdasarkan banyaknya jumlah unit usaha, industri kerajinan tas di
Kecamatan Petir termasuk sentra industri kecil. Sentra Industri Kecil Menengah
(Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri
menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis
dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan
prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber
daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.
Sentra industri tas di Kecamatan Petir sangat potensial untuk
dikembangkan menjadi salah satu unggulan kearifan lokal yang dimiliki
Kabupaten Serang. Sentra indsutri kecil tas merupakan aset berharga bagi
Kabupaten Serang karena sentra industri kecil tas adalah satu satunya industri tas
yang dimiliki Provinsi Banten. Bentuknya berupa sentra industri menjadikannya
sebagai salah satu sektor informal yang membantu peran pemerintah daerah dalam
menyerap tenaga kerja, meyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan
perkapita maupun meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Karakteristik umum industri kecil di Indonesia, tidak terkecuali di
Kabupaten Serang dicerminkan oleh permasalahan kondisi internal dan eksternal.
Kondisi internal tersebut meliputi faktor kewiraswastaan, permodalan, pemasaran,
keterampilan, ketersediaan bahan baku, desain produk, peralatan dan sarana
usaha. Disamping itu kondisi eksternal yang kurang menguntungkan bagi
perkembangan industri kecil lebih mempersulit posisi industri kecil untuk
melangkah maju ke arah modernisasi.
11
Menurut Ramadhansyah, dalam jurnalnya pengembangan model
pendanaan UMKM berdasarkan persepsi UMKM, (Jurnal Keuangan dan Bisnis,
Vol.5,No 1. Maret 2013, Hal 30) menyatakan permasalahan yang dihadapi
UMKM meliputi : keterbatasan kualitas SDM pelaku UMKM, akses terhadap
sumber daya produktif seperti keterbatasan akses permodalan dan penggunakan
teknologi, masalah infrastruktur, seperti pasar yang representatif, dan sarana jalan
yang memudahkan UMKM untuk menjual hasil usahanya dan masalah birokrasi
pemerintah, seperti kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah dalam
pembinaan dan pendampingan bagi IKM.
Dalam observasi awal terdapat permasalahan-permasalahan yang
ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan pengamatan dan wawancara secara
tidak terstruktur untuk mencari data awal pada pihak terkait ditempat
penyelenggaraan program pengembangan sentra industri kecil menengah tas di
Kecamatan Petir, Kabupaten Serang.
Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan dari segi SDM
adalah masih minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku
industri tas. Diketahui bahwa tingkat pendidikan pelaksana kegiatan rata- rata
ialah berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Dalam pembuatan
kerajinan tas tingkat pendidikan formal tidak terlalu menjadi masalah, yang
terpenting ada kemauan dan kerja keras. (Sumber: Wawancara dengan bapak H.
Rohman, salah satu pemilik industri kecil tas, Minggu, 6 September 2015).
Rendahnya tingkat pendidikan ini tidak didukung dengan peningkatan pembinaan
dan pelatihan Skill tingkat lanjut, kemampuan (Skill) tingkat lanjut misalnya
12
pembuatan pola desain tas baru dan teknik potong kain yang baik. Sehingga
industri kerajinan tas sangat kekurangan pegawai yang mempunyai kemampuan
tingkat lanjut khususnya dalam pembuatan pola desain tas baru. Hal ini
berdampak minimnya desain produk tas yang baru dan unik dan variatif.
Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah belum sampai
pada peningkatan Skill pegawai di sini.(Sumber: Wawancara dengan bapak
Usman, salah satu pemilik industri kecil tas di Desa Kadugenep, Minggu, 22 Mei
2016).
Di sisi yang lain, minimnya Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) yang ada
dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)
Kabupaten Serang, TPL inilah ujung tombak pembinaan dan pemberdayaan
UMKM oleh Dinas Koperindag dan pemerintah Kabupaten Serang. Minimnya
jumlah TPL ini sangat tidak seimbang dengan jumlah kecamatan yang ada di
Kabupaten Serang yakni 29 kecamatan dan jumlah sentra industri kecil yang ada
di Kabupaten Serang.
TABEL 1.4
Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan di Lingukangan
Di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, 2015
Bidang Jumlah TPL
Industri 1
UKM 6
Koperasi 4
(Sumber: Diskoperindag Kabupaten Serang, 2016)
13
Kedua, para pelaku industri tas juga terkendala sumber daya finansial
(Permodalan), terutama industri rumahan atau industri kecil yang belum bankable
yang ada di desa (Sumber: Wawancara dengan bapak Dedi, Sekretaris Camat
Kantor Kecamatan Petir, Rabu, 25 Mei 2016). Para pelaku industri rumahan
yang belum bankabel merasa kesulitan pada persyaratan peminjaman (kredit)
modal usaha. Syarat dan besar kredit untuk UMKM berbeda dan ditentukan oleh
pihak bank yang bersangkutan. (Sumber: Wawancara dengan bapak H. Endang,
Kepala Bidang UMKM Dinas Koperindag Kabupaten Serang, Rabu, 25 Mei
2016).
Pelaku industri kecil tas di Kecamatan Petir terkendala dengan Perijinan
dan agunan yang sebagai jaminan. Syarat untuk mendapatkan pinjaman
diantaranya; potocopy KTP, Akta Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Surat ijin
usaha Perdagangan (SIUP) dan mempunyai buku tabungan bank tujuan, serta
agunan sebagai jaminan yang layak disesuaikan/dinilai oleh bank dengan
kebutuhan pinjaman.(AJB,Sertifikat tanah). (Sumber: wawancara dengan Bapak
Iip, Pegawai Bank BJB Cabang Serang, Senin, 23 Mei 2016). Dari 61 industri
kecil kerajinan tas, baru 6 yang berbadan hukum atau memiliki CV (Comanditaire
Venotschap) / Persekutuan Komanditer yang telah memiliki SIUP. Selainnya
belum pempunyai surat ijin usaha. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rohman,
Kepala Desa Kadugenep, Minggu, 6 September 2015).
Pengrajin terkendala agunan sebagai penjamin dalam persyaratan
peminjaman modal, agunan berupa sertifikat tanah adalah standar yang diminta
pihak bank dalam memberikan kredit kepada debitur.
14
Ketiga, akses informasi terhadap sumber permodalan dan pembinaan
lainnya masih sangat minim dilakukan baik oleh pelaku pengrajin industri kecil
maupun oleh pihak pemerintah. Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara
No.PER-08/MBU/2013 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 tentang
Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkungan. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan
Perseroan (Persero). Perusahaan Umum ( Perum) dan Perseroan Terbuka (Persero
Terbuka) dalam pelaksanaan program kemitraan usaha kecil dan program bina
lingkungan dengan pelaku usaha kecil. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengenai CSR (Corporate Social
Responsibility) dan lingkungan juga berkomitmen perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri maupun
komunitas setempat maupun masyarakat umum. (Sumber: Wawancara dengan Ibu
Uum, Ketua Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha (ASIPA) Kabupaten
Serang, Rabu, 25 Mei 2016).
Keempat, proses pemasaran (Marketing) masih bersifat tradisional, yakni
para pembeli/pemesan datang langsung, sehingga proses produksi didasari pada
jumlah pesanan yang ada. Strategi pemasaran modern belum dilakukan oleh para
pengusaha ataupun dinas terkait. Masih minimnya pemanfaatan teknologi
infomrasi (Media Sosial) sebagai strategi pemasaran. Hal ini disebabkan
kurangnya pemahaman masyakarat desa mengenai pemanfaatan teknologi
15
informasi. (Sumber: Wawancara dengan Ibu Siska, Tenaga Penyuluh Lapangan
Bidang Industri, Diskoperindag Kabupaten Serang, Rabu, 25 Mei 2016).
Kelima, program pengembangan industri kecil menengah tas masih lemah
dalam industri pendukung, misalnya industri bahan baku masih mengandalkan
dari luar Banten, industri desain model, souvenir tambahan yang masih kurang.
Misalnya saja untuk melakukan bordir tas dengan jumlah besar tidak bisa
dikerjakan di di tempat produksi kerajinan, akan tetapi harus dikerjakan di Jakarta
atau tempat lain, hal ini dilakukan karena di daerah Sekitar Kabupaten Serang
belum ada yang memadai dalam hal alat bordir dan harga yang terjangkau.
(Sumber: Wawancara dengan bapak H. Rohman, salah satu pemilik industri kecil
Dompet, Minggu, 6 September 2015).
Keenam, adanya ketidakjelasan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan
petunjuk teknis (juknis) dari Program Pengembangan Kawasan Industri Kecil
(KIK), Lingkungan Industri Kecil (LIK), Sentra UKM. Program unggulan
KIK/LIK dan Sentra UKM yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang 2010-2015, baru dibuat kebijakan
turunannya berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 8 tahun
2015 tentang Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang, Keterlambatan
Pembuatan Peraturan daerah ini disebabkan tahun lalu (2014-2015) dengan
Pemilihan Legislator dan Bupati yang baru periode 2016-2021. (Sumber:
Wawancara dengan bapak H. Mansur Barmawi, Anggota Komisi IV DPRD
Kabupaten Serang, Minggu, 22 Mei 2016).
16
Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pembagian Urusuan Pemerintahan, ada pembagian urusan kewenangan dalam
pembinaan dan pemberdayaan UMKM, untuk urusan usaha mikro dan kecil
kewenangan berada di pemerintah kabupaten/kota sedangkan untuk usaha kecil
mengenah keatas kewenangannya berada pada pemerintah tingkat provinsi dan
pusat. Akan tetapi kebijakan pemberdayaan UMKM ditingkat provinsi baru di
sahkan April tahun 2016 ini. Sebelum disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Serang nomor 8 tahun 2015 tentang usaha mikro dan usaha kecil, kebijakan
pembinaan dan pemberdayakan UMKM di tarik ke aturan yang lebih atasnya
yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ketidakjelasan
petunjuk pelaksanaan ini membuat ambigu sehingga ini menjadi celah terjadinya
tumpang tindih kegiatan, membuat bingung pelaku industri kecil dan tidak kuat
secara legal yuridisnya.
Ketujuh, masih kurangnya sarana prasarana penunjang pengembangan
industri kecil menengah di Kabupaten Serang, Kabupaten Serang belum
mempunyai balai pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM industri
khususnya dibidang teknik produksi, manajemen serta bisnis. Adapun untuk
industri kecil tas di Desa Kadugenep sudah dibangun Show room baru baru ini,
namun belum optimal (Sumber: Wawancara dengan Ibu Siska, tenaga penyuluh
lapangan dinas Koperidag Kabupaten Serang. Selasa, 8 September 2015).
Di sisi lain sarana prasarana yang sudah dibuat seperti MCK kondisinya
tidak terawat dan kotor, tidak ada perawatan yang dilakukan baik dari pemerintah
maupun masyarakat, kondisi yang tidak strategis menjadi alasan warga sekitar.
17
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil
judul Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil
Kabupaten Serang, (Studi Kasus Sentra Industri Kecil Tas di Kecamatan
Petir).
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi
permasalahan dalam beberapa hal diantaranya :
1) Minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agen pelaksana
2) Minimnya sumber daya finansial
3) Minimnya akses informasi sumber permodalan
4) Pemasaran masih bersipat tradisional dan minim penggunaan teknologi
5) Adaya ketidakjelasan petunjuk pelaksanaan program Pengembangan
sentra Industri Kecil.
6) Masih lemahnya industri pendukung
7) Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan
Pengembangan Industri kecil Menengah
1.3. Batasan Masalah
Peneliti hanya membatasi masalah pada penelitian ini pada : Implementasi
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Serang, (Studi Kasus
Pengembangan Sentra Industri Kecil Tas di Kecamatan Petir)
18
1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Serang, (Studi Kasus
Pengembangan Sentra Industri Kecil Tas di Kecamatan Petir) belum berjalan
optimal?.
I.4. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini
mempunyai tujuan untuk mengkaji lebih dalam dan untuk mengetahui mengapa
implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Serang,
(Studi Kasus Pengembangan Sentra Industri Kecil Kerajinan Tas di Kecamatan
Petir) belum berjalan optimal.
I.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, baik secara teoritis
maupun secara praktis, antara lain:
I.5.1. Secara Teoritis
1. Bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara, sehingga
dapat memperkaya kajian ilmiah yang perlu dijadikan bahan referensi
dalam penelitian sosial lainnya yang saling berkaitan.
19
2. Dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan teori yang didapat
selama perkuliahan terutama pada beberapa mata kuliah yang berkaitan
dengan penelitan.
I.5.2. Secara Praktis
1. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat
umumnya, mengenai implementasi Program Pengembangan Sentra
Industri Kecil Kabupaten Serang, (Studi Kasus Pengembangan Sentra
Industri Kecil Kerajinan Tas di Kecamatan Petir)
2. Memberikan kontribusi bagi Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten
Serang untuk melakukan evaluasi
3. Memberikan pengetahuan di bidang kebijakan publik bagi penulis dan
juga masyarakat.
I.6. Sistematika penulisan
Sistematika penyusunan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan ketertarikan peneliti
terhadap topik atau judul penelitian dan pentingnya dilakukan penelitian terhadap
topik tersebut
20
1.2 Identifikasi Masalah
Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari tema
/topik/judul penelitian atau dengan masalah atau Variable yang akan diteliti.
1.3 Batasan Masalah
Dari sejumlah masalah hasil identifikasi tersebut di atas ditetapkan
masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian
1.4 Perumusan Masalah
Perumusan Masalah adalah mendeteksi masalah dari batasan masalah yang
dikemukakan dalam bentuk pertanyaan dan dirumuskan secara tajam guna
mencapai jawaban sebagai hasil penelitian.
1.5 Tujuan Penelitian
Menjelaskan sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti terhadap pelaksanaan
penelitian dan masalah yang telah dirumuskan
1.6 Manfaat penelitian
menjelaskan manfaat teoritis dan praktis hasil penelitian
1.7 Sistematika Penulisan
Merupakan susunan skripsi secara keseluruhan yang meliputi Bab 1
Pedahuluan, Bab II Deskripsi Toeri, Bab III Metode Penelitian, Bab IV,
Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran.
21
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi teori
Mendeskripsikan teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel
peneltitan, kemudian menyusunya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk
merumuskan hipotesis.
2.2 Kerangka Berpikir
Menggambarkan alur pemikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi
teori. Kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan model implementasi
kebijakan yang dibuat dalam bentuk bagan.
2.3 Hipotesis Penelitian
Merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti dan
akan diuji kebenaranya.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Instrumen Penelitian
Menjelaskan Metode yang dipergunakan dalam Penelitian
3.2 Instrumen Penelitian
Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data
yang digunakan, proses pengumpulan data dan teknik penentuan kualitas
instrumen (validitas dan realibilitasnya).
22
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Menjelaskan wilayah generalisasi, penetapan besar sampel dan teknik
pengambilan sampel serta rasionalisasinya.
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Menguraikan teknik pengolahan data hasil penelitian dan cara penganalisis
data yang telah diolah dengan menggunakan teknik analisis data sesuai dengan
sifat data yang diperoleh.
3.5 Tempat dan waktu Penelitian
Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian tersebut dilaksanakan .
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian
secara jelas, struktur organsisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan
serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
4.2 Deskripsi Data
Menjelaskan Hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan
mempergunakan teknik analisis data yang relevan, baik kualitatif maupun data
kuantitatif.
23
4.3 Pengujian Hipotesis
Melakukan Pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan teknik
analisis statistik.
4.4 Pembahasan
Melakukan Pembahasan lebih lanjut terhadap hasil akhir analisis data dan
diuraikan pula berbagai keterbatasan yang terdapat dalam pelaksanaan penelitian .
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan
Memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan
dan diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah
5.2 Saran
Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang
diteliti yakni implementasi kebijakan secara teoritis dan praktis
24
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
ASUMSI DASAR
2.1 Landasan Teori
Setiap penelitian tentunya tidak akan terlepas dari penggunaan teori.
Menurut Kerlinger (1978), dalam Sugiyono (2011:52), mengemukakan bahwa:
“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and
proposition that present a systematic view of phenomena by specifying
relations among variables, with purpose of explaining and predicting the
phenomena” (Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan
proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik,
melalui, spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk
menjelaskan dan meramalkan fenomena).
Teori, konsep, serta kumpulan generalisasi merupakan landasan kokoh
yang dapat diuji kebenarannya. Landasan ini sangat perlu digunakan agar sebuah
penelitian bersifat ilmiah. Selain itu, landasan teori yang relevan dengan masalah
penelitian dapat membantu peneliti dalam menentukan kerangka berpikir yang
akan dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
Oleh karenanya, berikut ini akan diuraikan beberapa teori dari para tokoh
yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Dengan mengacu pada topik
penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai implementasi Program
Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Serang, (Studi Kasus
Pengembangan Sentra Industri Kecil Kerajinan Tas di Kecamatan Petir), maka
perlu diawali dengan mengetahui beberapa teori yang relevan dan menunjang
24
25
dalam penelitian ini. Teori-teori yang akan peneliti jelaskan yakni dalam ruang
lingkup Ilmu Administrasi Negara, diantaranya mengenai kebijakan publik,
implementasi kebijakan publik, pendekatan implementasi kebijakan publik, serta
model-model implementasi kebijakan publik.
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik
Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses kebijakan.
Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu
kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara
berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik
merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga
masyarakat. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami
kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan. Menurut Easton dalam
Agustino (2006:8) sebagai berikut:
“Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh
badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari
kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan
sebagai „otoritas‟ dalam sistem politik, yaitu “para senior, kepala
tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para
raja, dan sebagainya”.
Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2005:4)
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “seperangkat tindakan pemerintah
yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu”. Mengacu pada definisi yang
dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn, kebijakan publik mencakup beberapa hal
yaitu:
26
1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum pernyataan-pernyataan
yang ingin dicapai
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah
yang dipilih
3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah
4. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan
sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan
5. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah
sebagai produk dari kegiatan tertentu.
Teori dari Easton dan Hogwood dan Gunn, bisa disimpulkan bahwa
kebijakan publik menitik beratkkan pada pemegang kekuasan yang mempunyai
otoritas dalam sistem politik seperti raja dan pemerintahan, berbeda pandangan
dengan dua tokoh di atas, Dewey, (The Public and It’s Problem, 1927) dalam
Wicaksono (2006:63) mengatakan bahwa kebijakan publik menitik beratkan
kepada persoalan masyarakat.
“Kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya.
Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-
persoalan publik disusun (constructed) dan didefinisikan serta bagaimana
kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.”
Sedangkan Anderson (1984) dalam Agustino (2008:7) memberikan
pengertian yang lebih aplikatif atas definisi kebijakan publik dalam bukunya
Public Policy Making, “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor
yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.
Menurut Agustino (2008:8) beberapa karakteristik utama dari kebijakan
publik adalah sebagai berikut:
1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan
yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang
berubah atau acak.
27
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan
yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-
pisah;
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh
pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau
menawarkan perumahan rakyat;
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif,
kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam
menangani suatu permasalahan; secara negative, kebijakan public dapat
melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan
suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam konteks
tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan;
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hokum dan
merupakan tindakan yang bersifat memerintah.
Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik
adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemegang / pemangku kekuasaan publik dan
meliputi serangkaian kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah yang terdiri dari
berbagai kegiatan yang pada dasarnya ditujukan untuk publik dengan tujuan dan
maksud tertentu.
Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses
kebijakan paling klasik dikemukakan oleh Easton. Easton dalam Nugroho (2009:
383) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem
biologi.
“Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara mahluk
hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan
perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton
menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik
dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau
output dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem
politik terdiri dari input, throughput, dan output, seperti digambaran sebagai
berikut
28
Gambar 2.1. Proses Kebijakan Publik Menurut Easton
Sumber: David Easton dalam Nugroho (2008: 383)
Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses
kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa
tuntutan (demand) dan dukungan (support). Model Easton ini tergolong dalam
model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para
akademisi lain seperti Anderson, Dye, Dunn, serta Patton dan Savicky.
Menurut Anderson, dkk. dalam Nugroho (2008:186) proses kebijakan
melalui tahap-tahap/stages sebagai berikut:
Gambar 2.2. Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson, dkk Sumber: Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008: 189)
ENVIRONMENT ENVIRONMENT
A
PLITICAL
SYSTEM
I
N
P
U
T
O
U
T
P
U
T
DEMANDS DECISIONS
FEEDBACK
OR POLICIES
SUPPORT
Policy
agenda
Policy
formulation
Policy
Adoption
Policy
Implement
ation
Policy
evaluation
29
Agenda
Setting
1. Agenda Kebijakan (Policy Agenda): Apa masalahnya.? Apa yang
membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah
tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi Kebijakan (Formulation): Bagaimana mengembangkan pilihan-
pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut?
Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan Kebijakan (Adoption): Bagaimana alternatif ditetapkan?
Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan
melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk
melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (Implementation): Siapa yang terlibat dalam implementasi
kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (Evaluation): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak
kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi
dari adanya evaluasi kebijakan?
Pakar lain, Dye mengemukakan tahap proses kebijakan yang hampir mirip
dengan model Anderson, dkk. tersebut. Menurut Dye dalam Tilaar dan Nugroho
(2008:189) proses kebijakan publik adalah sebagai berikut :
Gambar 2.3. Proses Kebijakan Publik Menurut Dye Sumber: Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008: 189)
Indentifi
cation
Policy
problem
Policy
Formula
tion
Policy
Legimi
tation
Policy
Implemen
tation
Policy
Evalua
tion
30
Model Dye terlihat bahwa proses kebijakan Anderson, dkk. mendapatkan
satu tambahan tahap sebelum agenda setting, yaitu identifikasi masalah kebijakan.
Dalam hal ini Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (agenda setting) yang
terlewatkan oleh Anderson, dkk.. Selain itu Dye juga menggantikan tahap policy
adoption dengan policy legitimation, namun dalam hal ini pergantian ini tidak
memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson, dkk. dan Dye sama-sama
menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan
pemerintah yang sah.
Menurut Nugroho (2008: 387) model-model kebijakan dari Easton,
Anderson, dkk., maupun Dye tersebut di atas memiliki satu kesamaan, yaitu
bahwa proses kebijakan berjalan dari formulasi menuju implementasi, untuk
mencapai kinerja kebijakan. Nugroho (2008: 387) menyatakan “...Ada satu pola
yang sama, bahwa model format kebijakan adalah “gagasan kebijakan”,
“formalisasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi”, baru kemudian menuju
pada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan yang didapatkan setelah
dilakukan evaluasi kinerja kebijakan...”.
Dari teori-teori proses kebijakan, kita dapat melihat tiga kata kunci yakni
“formulasi”, “implementasi” dan “kinerja”. Setelah sebuah kebijakan
diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan
tersebut. Mengenai implementasi kebijakan, Nugroho (2008: 501) menyatakan:
Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20%
sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi
kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah
yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu,
ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.
31
Melihat bahwa implementasi merupakan tugas yang memakan sumber
daya/resources paling besar, maka tugas implementasi kebijakan juga sepatutnya
mendapatkan perhatian lebih. Dalam praktik proses kebijakan publik, terdapat
pandangan bahwa implementasi akan bisa berjalan secara otomatis setelah
formulasi kebijakan berhasil dilakukan. Nugroho (2008: 484) menyatakan
implementation myopia yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah
“Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan “jalan
dengan sendirinya””. Terkadang sumber daya sebagian besar dihabiskan untuk
membuat perencanaan padahal justru tahap implementasi kebijakan yang
seharusnya memakan sumber daya paling besar, bukan sebaliknya.
Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, penulis akan berusaha
meninjau implementasi kebijakan pengembangan sentra industri kecil yang
tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang 2010-2015. Seperti yang
disimpulkan dari teori-teori proses kebijakan bahwa setelah formulasi kebijakan,
maka proses yang harus dilakukan adalah proses implementasi yang menuju pada
kinerja kebijakan, maka program pengembangan sentra kawasan industri kecil
yang telah menjadi suatu kebijakan publik juga harus melalui tahap implementasi.
Dikarenakan tahap proses yang diteliti dalam penelitian ini adalah tahap
implementasi, maka teori-teori kebijakan yang dibahas selanjutnya adalah teori-
teori implementasi kebijakan.
32
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat vital dalam proses
kebijakan publik, karena implementasi menjadi faktor determinan dalam
menentukan keberhasilan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi persoalan
publik. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang sudah direkomendasikan
oleh policy makers tidak menjamin kebijakan tersebut pasti berhasil, karena
kompleksitas implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel baik variabel
individual maupun organisasional. Maka tidak jarang implementasi bermuatan
politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan.
Dalam Nugroho (2009:618) memberi makna implementasi kebijakan
sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan
tidak kurang. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan
publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan
dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari
kebijakan publik tesebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.4. Sekuensi (Rangkaian) Implementasi Kebijakan
(Sumber: Nugroho (2008: 619))
33
Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat
dengan jelas yaitu mulai dari program, ke proyek, dan kegiatan. Model tersebut
mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen
sektor publik. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145) berpendapat
bahwa:
1. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu
jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup,
2. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung
jawab melaksanakan program harus mendpatkan sumber- sumber yang
dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber- sumber ini meliputi
personil, peralatan, lahan tanah, bahan mentah dan uang.
3. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi
anrahan-arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program.
4. Badan pelaksana harus mengngorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka
dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban
capaian program.
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah
proses pelaksanaan dilapangan apa yang sudah di rumuskan sebagai kebijakan.
Bardach (1991) dalam Agustino (2006:153) melukiskan kompleksitas
implementasi kebijakan sebagai berikut :
“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang
kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam
kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga
para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit
lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua
orang.”
Bahkan pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (1981) dalam Wahab
(2012:126) dengan tegas pernah mengatakan bahwa :
“The execution of policies is as important if not more important than
policy making. Policies will remain dreams or print in file jakets unless
they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting
34
bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.
Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang
tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).
Mazmanian dan Sabatier (1979) dalam Wahab (2012:135), menjelaskan
makna implementasi dengan mengatakan bahwa :
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan
yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik
yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya
maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau
kejadian-kejadian.”
Pendapat para ahli kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan itu sangat penting, akan percuma rencana kebijakan bagus
akan tetapi proses implementasinya buruk maka apa yang tujuan di gariskan tidak
akan maksimal.
Selain itu Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya Implementation and
Public Policy (1983) memandang bahwa implementasi tidak hanya menjalankan
kebijakan yang berasal dari undang- undang, mereka mendefinisikan
implementasi kebijakan publik sebagai :
“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan
peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah
yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang
ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur
proses implementasinya” (Agustino, 2008:139).
Sedangkan Meter dan Horn (1975) dalam Agustino (2008:139),
mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai :
35
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijaksanaan.”
Kemudian Grindle yang dikutip dalam Wahab (2012:125),
mengungkapkan bahwa :
“Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkut
paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam
prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih
dari itu, ia menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa
yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.”
Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa,
implementasi kebijakan publik adalah tahap realisasi penyelenggaraan suatu
aktivitas yang telah diputuskan dan disepakati bersama oleh aktor-aktor
pemerintah, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan
tujuan bersama yakni demi kepentingan publik.
2.1.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik
Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan
tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni:
pendekatan top down dan bottom up. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2000)
istilah itu dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan
kontrol dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan the market
aprroach (pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up approach). Masing
masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk
keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (Agustino, 2008:140).
36
1. Pendekatan Top Down
Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang
dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan
keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik
tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang
telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh
administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya.
Jadi inti pendekatan top down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana
(administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah
digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat (Agustino,
2008:140).
2. Pendekatan Bottom Up
Pendekatan bottom up memandang bahwa implementasi kebijakan
tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat, melainkan
bottom up berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level
warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan
permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan bottom up
adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada
di tingkat warga, sehingga mereka dapat memahami dan mampu
menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumber daya
yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang mengada agar
37
kebijakan tersebut tidak kontra-produktif, yang dapat menunjang
keberhasilan kebijakan itu sendiri (Agustino, 2008:156).
2.1.4 Model Implementasi Kebijakan Publik
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak
variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu
sama lain. Di bawah ini akan diuraikan secara ringkas ide-ide dasar yang
disampaikan oleh empat tokoh dalam menjelaskan terapan implementasi
kebijakan yang mereka teoremakan.
2.1.4.1 Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl
Van Horn
Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Metter dan Horn
disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini
merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang
pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi
kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai
variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara
linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja publik.
Ada enam variabel menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2008:142)
yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut diantaranya :
38
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat
keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis
dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran
kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis) untuk dilaksanakan di
level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik
yang dapat dikatakan berhasil.
Menurut Meter dan Horn, standar dan sasaran kebijakan harus jelas
dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran
kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah
menimbulkan konflik di antara para agen implementasi (Wahab, 2012:99).
2. Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam menentukan
suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya
manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga
ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena, mau tidak
mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah
tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka
memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak
dituju oleh tujuan kebijakan publik. Saat sumber daya manusia giat
bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan
39
persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal inipun dapat menjadi
penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan
publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan
publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok
dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik
yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen
pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan
serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu
merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang
diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama.
4. Sikap/Kecenderungan (disposisi) para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat
banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan
publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang
dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal
betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan
diambil secara top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan
tidak mengetahui kebutuhan masyarakat.
40
5. Komunikasi Antar Organisasi
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam
implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka
asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu
pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja
implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan
Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial,
ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan
kondisi lingkungan eksternal.
.
Gambar 2.5. Model Proses Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan
Carl Van Horn
(Sumber: Riant Nugroho, Kebijakan Publik . 2006. Hal. 128)
Komunikasi antar
organisasi dan kegiatan
plaksana Ukuran dan
tujuan kebijakan
Sumber daya
Lingkungan ekonomi
sosial dan politik
Karakteristik badan
pelaksana
Disposisi
pelaksana
Kinerja
implem
entasi
41
2.1.4.2 Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III
Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III
menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect
Impact on Implementation (Agustino, 2008:149). Dalam pendekatan yang
diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi.
1. Komunikasi
Menurut Edward III dalam Agustino (2008:150); komunikasi
merupakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi suatu kebijakan. Komunikasi sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan
mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas
apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan baik bila komunikasi
berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam
mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III dalam
Agustino (2008:150-151) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu :
a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula seringkali terjadi
masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah
pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan
42
birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa
yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana
kebijakan (street-level-bureuacrats) harus jelas dan tidak
membingungkan (tidak ambigu/mendua).
c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu
komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau
dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,
maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
2. Sumber Daya
Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap
sumberdaya (resources). Edwards III (1980) mengkategorikan sumber
daya organisasi terdiri dari: “Staff, information, authority, facilities,
building, equipment, land and supplies.” Menurut Edward III dalam
Agustino (2008:151-152), sumberdaya merupakan hal penting dalam
implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan
untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi implementasi
kebijakan terdiri dari :
a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah
staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang
sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya
disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai,
mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
43
Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup
menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi
diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam
mengimplementasikan kebijakan.
b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai
dua bentuk yaitu: Pertama, informasi yang berhubungan dengan
cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data
kepatuhan dan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi
pemerintah yang telah ditetapkan.
c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal
agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan
merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika
wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata
publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan
implementasi kebijakan publik, tetapi dalam konteks yang lain,
ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan
dalam melihat efektivitas kewenangan. Efektivitas kewenangan
diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain,
efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan
oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau
kelompoknya.
44
d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam
implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf
yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya
fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi
kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting
ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika
pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan
tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus
memiliki kemampuan untuk melaksakannya, sehingga dalam praktiknya
tidak terjadi bias.
Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143)
mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan
salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi
kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan
atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan
maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan
terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para
pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan
karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan
menghadapi kendala yang serius.
45
Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang
dikemukakan Edward III tentang “zona ketidakacuhan” dimana para
pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang
halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan,
menunda dan tindakan penghambatan lainnya.
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan
secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi
tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi
organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam
kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu
kebijakan tertentu.
Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153) yang
mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah
struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu
kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang
seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan
suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana karena
terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.
Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya
kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap
implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan
ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.
46
Menurut Edwards III dalam Agustino (2008:153) terdapat dua
karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah
yang lebih baik, adalah melakukan: Standard Operational Procedure
(SOP) dan fragmentasi. Standard Operational Procedure (SOP) adalah
suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar
yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya
penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai di
antara beberapa unit kerja atau beberapa badan yang berbeda sehingga
memerlukan koordinasi.
Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit
dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi
pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut
hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan
dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153-154).
Gambar 2.6. Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi
(Sumber: Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, 2007 Hal 208)
47
2.1.4.3 Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle
Pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle
dikenal dengan Implementation as a Political and Administrative Process. Grindle
mendefenisikan implementasi kebijakan publik adalah pengukuran keberhasilan
implementasi kebijakan dapat diihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan
apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat
pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan
program tersebut tercapai. Berdasarkan model pendekatan yang diungkapkan oleh
Grindle, dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik
ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri dari 2
(dua) sub-variabel (Agustino, 2006:167), yaitu :
Gambar 2.7. Implementasi Kebijakan Grindle
(Sumber: Abdul Wahab, 1990 Hal 126)
48
a) Content of Policy, yaitu :
a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).
Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu
implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu
kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan,
dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh
terhadap implementasinya.
b. Type of Benefits (jenis dan manfaat yang akan dihasilkan dari
implementasi kebijakan). Pada poin ini suatu kebijakan berupaya
untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan
harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak
positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang
hendak di laksanakan.
c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai).
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.
Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah seberapa besar
perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi
kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan dari suatu
kebijakan yang akan diimplementasikan). Pengambilan keputusan
dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan
suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak
49
pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak
diimplementasikan.
e. Program Implementor (pelaksana program). Dalam menjalankan suatu
kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana
kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu
kebijakan. Hai ini harus terdata atau terpapar dengan baik.
f. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan agar
pelaksanaannya berjalan baik). Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus
didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar
pelaksanaannya berjalan dengan baik.
b) Context of Policy, yaitu:
a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan,
kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat).
Suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau
kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan
oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu
implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan
matang, besar kemungkinan program yang hendak
diimplementasikan akan jauh dari hasil.
b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan
rezim yang berkuasa). Lingkungan di mana suatu kebijakan
dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka
50
pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang
akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya
respon dari pelaksana). Hal lain yang dirasa penting dalam proses
pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari
pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah
sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam
menanggapi suatu kebijakan.
Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau
konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui
apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan
apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan
dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang
terjadi.
2.1.4.4 Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul
Sabatier
Mazmanian dan Sabatier (1983: 81), mendefinisikan implementasi sebagai
upaya melaksanakan keputusan kebijakan, sebagaimana pendapat mereka :
“Implementation is the carrying out of basic policy decision,
usually incorporated in a statute but wich can also take the form of
important executives orders or court decision. Ideally, that decision
identifies the problems to be pursued, and, in a vaiety of ways,
„structures‟ the implementation process”.
51
Menurut model ini, implementasi kebijakan dapat diklasifikan ke dalam
tiga variabel, yaitu:
a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang
berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan,
keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Ini
berkaitan dengan tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; proporsi kelompok sasaran
terhadap total populasi; dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
b. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan
untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan
konsistensi tujuan. Ini berisi kejelasan isi kebijakan; seberapa
jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis; besarnya alokasi
sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut; seberapa besar adanya
keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan
konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen
aparat terhadap tujuan kebijakandan seberapa luas akses kelompok luar
untuk masuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
c. Variabel dependen, yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi proses
implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi
dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan
pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari
pejabat pelaksana (Nugroho, 2008 dan Subarsono, 2011)
52
Gambar 2.8. Implementasi Kebijakan menurut Daniel Mazmanian
dan Paul Sabatier.
(Sumber: Abdul Wahab, 1990 Hal 126)
53
2.1.5. Program Pengembangan Sentra Industri Kecil
2.1.5.1. Pengertian Program
Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya
suatu kegiatan. Dengan adanya program maka akan terbentuk suatu
perencanaan untuk menentukan suatu rangkaian kegiatan. Melalui perencanaan
tersebut, maka segala bentuk program yang telah dibuat akan lebih terorganisir
dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.
Adapun definisi mengenai program menurut (Arikunto 2004:2)
menyatakan bahwa:
“Program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara umum dan
khusus. Secara umum, program dapat diartikan dengan rencana atau
rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang dikemudian
hari.Sedangkan pengertian khusus dari program biasanya jika dikaitkan
dengan evaluasi yang bermakna suatu unit atau kesatuan kegiatan yang
merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung
dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang
melibatkan sekelompok orang.”
Melihat pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program
adalah rancangan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang
memiliki rangkaian kegiatan yang membentuk satu sistem yang saling terkait
satu dengan yang lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk
melaksanakannya.
54
2.1.5.2 Pengertian Industri Kecil Menengah
Terdapat banyak pihak yang membuat batasan IKM dimana pada
umumnya didasarkan pada nilai asset atau kekayaan bersih, jumlah tenaga kerja
dan omset penjualan. Definisi IKM dijelaskan dalam Undang-Undang No 20
Tahun 2008 mengelompokkan industri kedalam tiga kategori,yaitu:
1. Industri mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak
50.000.000,00 rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
300.000.000,00.rupiah
2. Industri kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari
50.000.000,00 sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000,00 rupiah
3. Industri menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
55
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih
dari 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00
rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 sampai dengan paling
banyak Rp 50.000.000.000,00 rupiah
Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan menggunakan tabel yang
tergambar di bawah ini.
Tabel 2.1.
Kriteria UKM Menurut Asset dan Omzet
No Uraian Kriteria
Asset Omzet
1 Industri Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta
2 Industri Kecil > 50 juta – 500 juta > 300 juta – 2,5 milyar
3 Industri Menengah > 500 juta – 10 milyar > 2,5 milyar – 50 milyar
(Sumber: Diolah Peneliti, 2016)
Sedangkan instansi lain seperti Depperindag juga mengeluarkan ketentuan
sendiri tentang industri skala kecil menengah (IKM) yang dituangkan dalam
Keputusan Menpperindag (Kepmenpperindag) No.257/MPP/Kep/7/1997. Di
dalam Kepmenpperindag tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dengan IKM
adalah usaha dengan nilai investasi maksimal Rp 5 miliar termasuk tanah dan
bangunan.
Sedangkan BPS juga membagi jenis IKM berdasarkan besarnya jumlah
pekerja, yaitu:
56
a) kerajinan rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 3 orang
termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar,
b) usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 - 9 orang,
c) usaha menengah, sebanyak 20-99 orang.
2.1.5.3 Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Menengah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil , dan
Menengah membahas UMKM meliputi pengertian dan kriteria UMKM,
pemberdayaan UMKM, Penumbuhan iklim dan pengembangan usaha, pembiyaan
dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi, serta sanksi administratif.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan asas dan
tujuan dalam melaksanakan usaha kecil menengah yakni, Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah berasaskan:
a) Kekeluargaan;
b) Demokrasi ekonomi;
c) Kebersamaan;
d) Efisiensi berkeadilan;
e) Berkelanjutan;
f) Berwawasan lingkungan;
g) Kemandirian;
h) Keseimbangan kemajuan; dan
i) Kesatuan ekonomi nasional.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menggariskan
tujuan pengembangan UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka
57
membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang
berkeadilan (pasal 3).
Pemerintah Pusat maupun daerah, serta para pelaku usaha besar maupun
kecil dan masyarakat dituntun untuk menumbuhkan iklim usaha yang baik sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 BAB V Pasal 7 yakni:
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan
menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi
aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d.
kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi
dagang; dan h. dukungan kelembagaan.
Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar memperhatikan dalam
melakukan pengembangan usaha sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 Bab VI
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yakni: Pemerintah dan pemerintah daerah
memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b.
pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi.
Sedangkan dalam hal kemitraan UMKM di jelaskan pada Pasal 26 yakni
kemitraan dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d.
perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan
lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture),
dan penyumberluaran (outsourching).
58
Dalam hal permodalan pemerintah maupun pemerintah daerah
berkewajiban dalam hal pembiayaan dan penjaminan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 21 yakni :
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi
Usaha Mikro dan Kecil. (2) Badan Usaha Milik Negara dapat
menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang
dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian
pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (3) Usaha Besar
nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan
kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman,
penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (4) Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan
bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah
serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. (5) Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan
persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk
insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan
bagi Usaha Mikro dan Kecil.
2.1.5.4 Konsep Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah
Yang dimaksud dengan sentra UKM menurut Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor :
23/per/m.kukm/xi/2005 menyebutkan bahwa Sentra UKM adalah
“Pusat kegiatan bisnis di kawasan/ lokasi tertentu dimana terdapat UKM
yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk
yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi
bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya
pengembangan klaster”.
Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah (RIPIKM)
Kabupaten Serang tahun 2013, pengembangan IKM di kelompokan ke dalam 10
sentra IKM yang tersebar dibeberapa sentra pengembangan yaitu:
1) Sentra Industri Kecil Emping di Kecamatan Waringin Kurung
59
2) Sentra Industri Kecil tas di Desa Kadu Genep Kecamatan Petir
3) Sentra Industri Kecil Gerabah di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas
4) Sentra Industri Kecil Pandai Besi di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas
5) Sentra Industri Kerupuk & Bontot di Kecamatan Pontang
6) Sentra Industri Batu Fosil di Kecamatan Cikande
7) Sentra Industri Kerajinan Kerang di Kecamatan Cinangka
8) Sentra Industri Kerajinan Anyaman Bambu di Desa Bandung Kecamatan
Bandung
9) Sentra Industri Sepatu dan Dompet di Desa Curug Agung Kecamatan
Baros
10) Sentra IKM Kesed di Kecamatan Carenang
11) Sentra Industri Terasi di Kecamatan Tirtayasa
Sementara itu, hasil kajian Kementerian Perindustrian berkenaan dengan
kompetensi inti industri daerah Kabupaten Serang dirumuskan Produk Unggulan
Prioritas (PUP) yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Serang
salah satunya adalah Sentra Industri Kecil tas di Kecamatan Petir.
Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 23/PER/M.KUKM/XI/2005 menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan Sentra UKM Unggulan adalah:
Sentra UKM yang kegiatan usahanya merupakan atau berkaitan dengan
produk unggulan daerah, kapasitas dan produktivitas usahanya
berkembang , berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan
Prioritas untuk berkembang menjadi bagian integral dari klaster.
Untuk penumbuhan sentra UKM dalam Pasal 5 Peraturan Menteri
Koperasi dan UMKM dijelaskan tentang kriteria Sentra UKM adalah :
60
a) Terdapat minimal 20 (dua puluh) orang UKM, dengan kapasitas produksi
yang memadai dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk
dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster;
b) Mempunyai omzet penjualan minimal mencapai Rp. 200 juta/bulan;
c) Mempunyai prospek pasar yang baik;
d) Mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun
pemasaran;
e) Mampu menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 40 (empat puluh) orang
dalam kawasan sentra;
f) Mengutamakan bahan baku lokal (dalam negeri);
g) Menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan mutu
produk;
h) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
Sedangkan untuk kriteria Sentra UKM Unggulan adalah :
a) Sentra UKM yang telah mendapatkan fasilitas pembinaan;
b) Sentra UKM yang kegiatan usahanya berkaitan dengan produk unggulan
daerah;
c) Sentra UKM yang pemasaran produknya sekurang-kurangnya antar
kabupaten/kota dalam satu propinsi;
d) Sentra UKM yang kapasitas usahanya berkembang ditandai dengan
peningkatan omzet;
e) Sentra UKM yang produktifitas usahanya berkembang ditandai dengan
pertumbuhan omzet per UKM;
f) Sentra UKM yang jumlah tenaga kerjanya mengalami pertumbuhan;
g) Sentra UKM yang telah melakukan pengembangan teknologi;
h) Sentra UKM yang telah memiliki kerjasama usaha ke hulu dan atau ke
hilir.
Dalam Pasal 8 peraturan menteri Koperasi dan UKM , Sentra UKM dapat
memperoleh perkuatan finansial dan non finansial yang terdiri dari :
a) perkuatan permodalan dengan penyediaan MAP melalui KSP/USP
Koperasi;
b) penyediaan layanan pengembangan bisnis dari BDS-P/LPB;
c) layanan akses informasi bisnis melalui penyediaan infrastruktur jaringan
komunikasi;
d) diberikan akses fasilitas kredit dengan dana penjaminan.
Sedangkan sentra UKM unggulan dapat memperoleh perkuatan finansial dan
non finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 ditambahkan juga
61
dengan pasal selanjutya yakni Pasal 8 ayat 2: a). Bantuan pengembangan
teknologi tepat guna dan pengembangan mutu, desain dan merek produk; b)
Fasilitas pengembangan kerjasama usaha.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 23 Tahun 2005 juga
menjelaskan tahapan penumbuhan dan pengembangan sentra UKM , tahapan itu
adalah (Pasal 9) :
a) UKM menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk
yang sama/sejenis dan memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi
klaster bisnis;
b) munculnya pengusaha-pengusaha dalam kawasan tersebut yang
mempelopori penggunaan teknologi yang lebih maju;
c) terjadinya peningkatan daya saing (produktivitas, mutu dan efisiensi
kolektif) antara UKM dalam sentra untuk bersinergi guna
mengembangkan usaha;
d) munculnya sentra UKM unggulan;
e) terintegrasinya sentra UKM Unggulan menjadi bagian dari Klaster Bisnis.
2.1.5.5 Model-model Pengembangan IKM
Berbagai model pengembangan IKM telah dikembangkan di negara-
negara maju. Jepang misalnya mengembangkan IKM melalui model "sub-
contracting". Artinya perusahaan-perusahaan skala besar memberikan order
kepada perusahaan-perusahaan skala menengah dan kecil untuk jenis-jenis
pekerjaan yang tidak ditanganinya sendiri. Sebagai contoh perusahaan raksasa
mobil Toyota atau Mitsubishi hanya merakit mesinnya saja sedangkan pengerjaan
body mobil diserahkan kepada perusahaan sub-kontraktor skala menengah dan
pembuatan suku cadang disub-kontrakkan kepada perusahaan skala kecil. Model
62
kemitraan "sub-contracting" demikian memungkinkan perusahaan besar,
menengah dan kecil maju secara bersamaan.
Model pengembangan IKM lainnya adalah melalui modal ventura. Model
ini dikembangkan untuk membantu IKM yang baru tumbuh dan mempunyai
prospek cerah tetapi tidak mempunyai modal sendiri maupun akses terhadap
perbankan untuk mengembangkan usaha karena ketiadaan agunan atau
persyaratan administratif lainnya. Dalam hal ini perusahaan modal ventura dapat
memperkuat permodalan IKM melalui penyertaan saham sementara. Setelah IKM
berkembang dan mampu "go-public" maka perusahaan modal Ventura melakukan
divestasi atau menarik kembali sahamnya.
Pengembangan IKM juga dapat dilakukan melalui model Inkubator.
Melalui model ini IKM diberdayakan aspek teknologi atau kemampuan bisnisnya
untuk jangka waktu tertentu sampai tiba saatnya dilepaskan untuk dapat bersaing
secara bebas di pasar. Model yang diperkenalkan di Amerika Serikat ini telah
diterapkan di China dan berhasil dengan baik.
Sementara itu "community based development" yakni pengembangan IKM
berdasarkan daya dukung masyarakat dikembangkan dengan sangat berhasil di
Taiwan. Dalam hal ini masyarakat atas inisiatifnya sendiri atau inisiatif pihak
pembina masyarakat mengembangkan jenis industri tertentu sesuai dengan
kemampuan masyarakat di suatu lokasi atau daerah tertentu kemudian pemerintah
akan mendukung dengan berbagai fasilitas yang diperlukan baik infrastruktur
maupun akses terhadap permodalan.
63
Untuk pengembangan IKM skala mikro atau skala rumah tangga di
pedesaan, telah dikembangkan "model Grameen Bank" yang dipelopori oleh Prof.
Muhammad Yunus dari Bangladesh dan telah terbukti cukup efektif untuk
memberdayakan para wanita pedagang kecil terutama di daerah pedesaan.
2.1.5.6 Strategi Pengembangan IKM
Konsep pengembangan menurut Bechart (dalam Indrawijaya, 1989 : 38)
adalah suatu usaha yang terencana mencakup keseluruhan, dikelola dari atas untuk
meningkatkan efektifitas melalui intervensi berencana terhadap proses yang
terjadi dalam organisasi. Menurut Indrawijaya (1989 : 41) ciri-ciri utama dari
pengembangan adalah:
1. Merupakan perubahan yang sangat terencana;
2. Berorientasi pada persoalan dan usaha pemecahannya;
3. Bersifat sistematis, yaitu selalu berusaha melihat hubungan antara berbagai
macam subsistem dalam organisasi tersebut;
4. Merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus;
5. Memberikan perhatian utama pada peningkatan;
6. Berorientasi pada pelaksanaan artinya selalu berusaha melakukan
perhatian pada apa yang mungkin diperbaiki.
Di sisi lain, Marrus (dalam Umar, 2002 : 21) mendefinisikan strategi
sebagai proses rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka
panjang organisasi, disertai menyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar
64
tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan Jauch dan Glueck (1988 : 11) memberi
pengertian lain tentang strategi, yaitu:
“Strategy is unified, comprehensive, and integrated plan that relates the
strategic advantages of the firm to challenges of the environment. It is
designed to ensure that the basic objectives of the enterprise are achieved
through proper execution by the organization”.
Strategi adalah sebuah perencanaan yang mempersatukan, komprehensif, dan
terintegrasi yang menghubungkan keuntungan strategis perusahaan pada
tantangan lingkungan. Itu didisain untuk memastikan bahwa tujuan dasar
perusahaan dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi).
Dari berbagai pengertian tersebut, strategi dapat dipahami sebagai tindakan
yang dilakukan berdasarkan tanggapan organisasi secara terus menerus terhadap
peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal sebagai
upaya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.
Dengan demikian strategi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)
dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri kecil dan menengah
agar menjadi usaha industri yang tangguh dan mandiri. Jadi dalam hal ini, karena
skala usahanya yang masih kecil dan menengah, maka IKM perlu dibimbing dan
dibantu oleh setiap stakeholder, khususnya pemerintah.
Sementara itu, menurut Wie (dalam Yustika, 2003 : 119) secara umum
program pengembangan usaha (industri) kecil di Indonesia tersebut dapat
diklasifikasikan melalui dua kategori yakni program kredit bersubsidi dan
program bantuan teknis.
65
Mudrajad Kuncoro (1997 : 318) juga mengemukakan bahwa strategi
pengembangan IKM yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan
dalam :
a. Aspek managerial, yang meliputi: peningkatan
produktivitas/omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan
kemampuan pemasaran, dan pengembangan SDM;
b. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5
persen keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit
bagi usaha kecil minimum 20 persen dari portofolio kredit bank) dan
kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit
Mini/Midi, KKU);
c. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat
sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward
linkage), keterkaitan hilir-hulu backward linkage), modal ventura,
ataupun subkontrak;
d. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah
berbentuk PIK (Permukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan
Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung
oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh
Industri);
e. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu melalui KUB
(Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil
dan Kerajinan).
Sedangkan Miyasto (www.203.77.237.20/kawasan/BAB9-2LOK.pdf)
mengemukakan bahwa strategi pengembangan IKM, dapat dilihat dari sisi
pengusaha/perusahaan, atau dari sisi pemerintah/pembina. Dari sisi pengusaha,
strategi pengembangan IKM, meliputi :
a) Strategi pengembangan horizontal (resource base development), yaitu
mengusahakan diversifikasi jenis komoditas yang dihasilkan.
Misalnya: industri jamu juga mengusahakan industri minuman);
66
b) Strategi pengembangan vertikal (capital base development), yaitu
mengusahakan diversifikasi jenis produk yang dihasilkan. Misalnya:
industri pengeringan kopi juga membuat kopi bubuk, bahkan menjadi
kopi instan yang telah dikemas;
c) Strategi pendalaman usaha (information/knowledge base
development), yaitu mengusahakan diversifikasi jenis mutu yang
dihasilkan. Misalnya: perkebunan kelapa menghasilkan nata-de’coco,
sabut, batang, berbagai standar mutu, berbagai peruntukan, berbagai
bentuk kemasan, berbagai bentuk delivery mechanism.
Dari sisi pemerintah daerah, strategi pengembangan IKM, antara lain
melalui :
a) Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri
dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian. Strategi
ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik kebutuhan dunia usaha
maupun kebutuhan masyarakat;
b) Peningkatan keterpaduan antar lembaga pembina, dunia usaha dan
masyarakat. Strategi ini untuk mewujudkan kekuatan bersama yang saling
mendukung secara sinergi, antara pemerintah (fasilitator, regulator dan
dinamisator), dunia usaha (pelaku bisnis, konsumen bahan baku, produsen
bahan jadi), dan masyarakat (pemasok bahan baku / input, pelaku bisnis,
konsumen barang jadi);
c) Pemanfaatan dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam menghadapi
persaingan global. Strategi ini untuk menciptakan nilai tambah, melalui
67
sentuhan teknologi, dan penciptaan aglomerasi dengan penyediaan
kawasan IKM;
d) Pengembangan kualitas sumber daya manusia. Strategi ini untuk
terciptanya tenaga kerja berkualitas tinggi dan profesional dan mampu
menguasai teknologi dan ketrampilan;
Penataan kelembagaan dalam rangka pengamanan proses industrialisasi
dalam perdagangan bebas. Strategi ini untuk mereformasi dan merestrukturisasi
kelembagaan yang efisien, produktif dan profesional, dengan memperhatikan
kesepakatan-kesepakatan internasional.
2.1.5.7 Konsep Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil Tas
Dalam mengembangkan Kawasan Sentra Industri Kecil Tas yang berada di
Kabupaten Serang, maka Pemerintah memasukan pengembangan IKM tas dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 sebagai salah satu
program unggulan pemerintah Kabupaten Serang yakni :“Pengembangan kawasan
industri kecil (KIK)/lingkungan industri kecil (LIK) sentra UKM Tas”
Kegiatan pada Program Prioritas Daerah (Unggulan) Pengembangan
Kawasan Industri Kecil (KIK)/Lingkungan Industri Kecil (LIK) Sentra UKM
TAS antara lain sebagai berikut:
1. Rencana penataan kawasan
2. Rencana pengelolaan usaha (bisnis plan)
3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM
4. Fasilitasi manajemen kelembagaan
68
5. Fasilitasi implementasi teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk
6. Fasilitasi sarana dan peralatan produksi
7. Fasilitasi akses permodalan usaha
8. Fasilitasi akses pasar dan pemasaran
9. Pembangunan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi,
angkutan, dll) kawasan
2.2. Penelitian Terdahulu
Mengutip skripsi dari Tutik Arifah, yang berjudul Strategi Pengembangan
Industri Kecil Jamur Tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa profil industri kecil jamur tiram di Kecamatan
Jambu yaitu ada sekitar 15 unit usaha industri kecil pengembang jamur tiram,
yang tersebar di 4 desa yaitu Desa Gondoriyo, Desa Jambu, Desa Bedono dan
Desa Genting. Kondisi sumber daya manusia (SDM) pada industri kecil jamur
tiram dalam kondisi tidak baik yaitu sebesar 66,7%, kondisi permodalan sebagian
besar dalam kondisi tidak baik yaitu sebesar 66,6% dan kondisi pemasaran
sebagian besar dalam kondisi kurang baik yaitu sebesar 53,4%.Variabel
penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia, Permodalan dan Pemasaran.
Galih Sri Rahayu (2011) Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo Jawa
Tengah melakukan penelitian Skripsi tentang Kinerja Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten Dalam Pemberdayaan IKM
Tenun Lurik. Toeri yang digunakan sebgai alat analisis penelitian ini
menggunakan teori Kinerja dari Levinne (1990) pengukuran kinerja dengan
69
menjawab produktivitas, akuntabilitas, responsivitas atas kinerja yang dilakukan
Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten.
Metode yang digunakan peneliti adalaha deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilatar
belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah IKM di Kabupaten Klaten. Salah
satu IKM yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah IKM
tenun Lurik. Akan tetapi IKM Tenun Lurik ini masih menemui beberapa kendala
dalan menjalankan usaha mereka. Untuk itu dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten sebagai pemegang wewenang dalam
pembinaan IKM berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan IKM tenun Lurik
agar dapat teus berkembang dan menjadi lebih mandiri. Hasil penelitian ini
adalah produktifitas , responsivitas dan akuntabilitas dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten yang sudah baik dalam
menjalankan kinerjanya.
Jeni Wulandari (2014) Dosen di Universitas Lampung (Unila) melakukan
penelitian jurnal tentang Strategi pengembangan kawasan industri kecil Berbasis
komoditas unggulan (studi kasus kawasan sentra industri keripik Kota bandar
lampung) dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Untuk mengetahui
strategi pengembangan kawasan industri kecil berbasi komoditas unggulan, Jeni
menggunakan alat analis SWOT (Strenght,Weaknes,Opportunity,Treat) dan AHP
(Analitic Hierarhy Prosess). Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh
kesimpulan secara umum bahwa faktor-faktor internal yang menajdi kekuatan
UMKM keripik di Kawasan Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung adalah
dari segi kemudahan dalam memperoleh bahan baku; spesialisasi produk, inovatif,
70
kaderisasi, pengetahuan dan keahlian tenaga kerja, modal yang cukup baik,
adanya visi bersama antar pelaku usaha, termasuk kerjasama dan hubungan yang
cukup baik antara sesama pelaku industri. Sedangkan kelemahannya adalah
manajemen industri yang kurang mendukung pengembangan kapasitas SDM;
Peralatan produksi yang kurang memadai; Standarisasi produk, tidak adanya pusat
pasar yang menjadi lokasi sentra kawasan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor-
faktor yang menjadi peluang UMKM keripik di Kawasan Sentra Industri Keripik
Kota Bandar Lampung adalah adanya dukungan dari lembaga pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan; Kemudahan birokrasi;
Keamanan; Iklim kompetisi atau persaingan yang kondusif; Animo masyarakat
yang cukup tinggi terhadap jajanan keripik; dan dukungan promosi. Sedangkan
faktor yang menjadi hambatan adalah kurangnya dukungan untuk melakukan riset
pasar ataupun inovasi produk; Sertifikasi; bantuan berupa teknologi tepat guna
bagi pengusaha UMKM di kawasan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas
produknya. Strategi yang diperlukan dalam mengembangkan Kawasan Sentra
Industri Keripik Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil analisis SWOT berada
pada upaya meminimalkan kelemahan yang ada pada UMKM keripik di kawasan
untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Prioritas strategi yang diperoleh
melalui AHP antara lain: Membangun lokasi yang menjadi sentra/pusat utama
kawasan; Meningkatkan cara pengolahan produk agar memiliki standar mutu yang
sama; Mendorong motivasi pengusaha untuk mengikuti pelatihan, seminar
maupun membangun relasi/network dan meningkatkan pemahaman pengusaha
dalam penerapan manajemen yang baik pada UMKM; Membuat leaflet, brosur,
71
ataupun media promosi lainnya melalui kerja sama dengan pemerintah termasuk
dinas pariwisata dan perhotelan untuk memperkenalkan produk keripik olahan
dari kawasan; Meningkatkan fasilitas atau infrastruktur di kawasan termasuk
lahan usaha maupun bangunan/ruko; Membuat spesifikasi terhadap kualitas
produk untuk meningkatkan jangkauan pasar.
Mengutip skripsi dari Tutik Arifah (2011), Universitas Negeri Semarang
(UNNES) yang berjudul Strategi Pengembangan Industri Kecil Jamur Tiram di
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
profil industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu yaitu ada sekitar 15 unit
usaha industri kecil pengembang jamur tiram, yang tersebar di 4 desa yaitu Desa
Gondoriyo, Desa Jambu, Desa Bedono dan Desa Genting. Kondisi sumber daya
manusia (SDM) pada industri kecil jamur tiram dalam kondisi tidak baik yaitu
sebesar 66,7%, kondisi permodalan sebagian besar dalam kondisi tidak baik yaitu
sebesar 66,6% dan kondisi pemasaran sebagian besar dalam kondisi kurang baik
yaitu sebesar 53,4%.Variabel penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia,
Permodalan dan Pemasaran.
Keterkaitan terhadap penelitian ini adalah permasalahan yang mendasar
pada usaha kecil yaitu sumber daya manusia, permodalan dan pemasaran.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, berfokus pada bagaimana
implementasi program pengembangan sentra industri kecil menengah (IKM) di
Kabupaten Serang, dalam hal ini terfokus pada sentra kerajinan tas di Kabupaten
Serang.
72
Tabel 2.2.
Perbedaan Penelitian Sekarang dan Penelitian Sebelumnya
No Item Penelitian
sebelumnya
Galih Sri
Rahayu
Penelitian
Sebelumnya
Jeni Wulandari
Penelitian
sebelumnya
Tutik Arifah
Penelitian
Sekarang
Sukatno
Kampus Universitas
Sebelas
Maret
(UNS)
Universitas
Lampung (Unila)
Universitas
Negeri Semarang
(UNNES)
1 Judul Kinerja
Dinas
Perindustria
n
Perdagangan
Koperasi
dan UMKM
Kabupaten
Klaten
Dalam
Pemberdaya
an IKM
Tenun Lurik
Strategi
pengembangan
kawasan industri
kecil
Berbasis komoditas
unggulan
(studi kasus
kawasan sentra
industri keripik
Kota bandar
lampung)
Pengembangan
Industri Kecil
Jamur Tiram di
Kecamatan Jambu
Kabupaten
Semarang
Implementasi
Program
Pengembangan
Sentra Industri
kecil di
Kabupaten
Serang, Studi
kasus sentra
industri kecil
kerajinan tas di
Kecamatan Petir
Kabupaten Serang
2 Tujuan Untuk
mengetahui
bagaimana
Kinerja
Dinas terkait
dalam
Pemberdaya
an IKM
tenun Lurik
Untuk menganalisis
aspek internal dan
eksternal dari
lingkungan yang
membuat SWOT
untuk kawasan
sentrra kripik kota
bandar lampung
dan membuat
strategi dalam
pengembangannnya
.
Untuk
menghetahui
permasalahan dan
kendala yang
terjadi dalam
pengembangan
IKM jamur tiram
di Kabupaten
Semarang.
Untuk mengetahui
mengapa
implementasi
program
pengembangan
sentra industri
kecil di kabupaten
Serang, studi
kasus sentra
kawasan industri
kecil dan sentra
UKM tas di
kecamatan petir
3 Lokasi
Penelitian
Kabupaten
Klaten
Bandar lampung Kabupaten
Semarang
Kecamatan Petir,
Kabupaten Serang
4 Metode
Penelitian
Deskriptif
kualitatif
Deskriptif
Kuantitatif
Metode yang
digunakan adalah
kuantitatif
deskriptif
Metode yang
digunakan dalam
penelitian ini
menggunakan
metode kualitatif
deksriptif.
Teori yang
digunakan
Teori
Kinerja dari
Levinne
(1990)
SWOT (Strength,
Weakness,
Opportunity,
Threat) analysis
and AHP (The
Analitic Hierarchy
Process) as tools of
research
AnalisisSWOT
dan Strategi
Pengembangan
5 Tahun 2011 2012 2011 2016
73
Jenis
Penelitian
Skripsi Jurnal Skripsi Skripsi
6 Hasil
penelitian
Hasil
penelitian ini
adalah
produktiftas
,
responsivitas
dan
akuntabilitas
dinas
Perindustria
n
Perdagangan
Koperasi
dan UMKM
Kabupaten
Klaten yang
sudah baik
dalam
menjalankan
kinerjanya
Berdasarkan hasil
pembahasan, maka
diperoleh
kesimpulan secara
umum bahwa
faktor-faktor
internal yang
menajdi
kekuatan UMKM
keripik di Kawasan
Sentra
Industri Keripik
Kota Bandar
Lampung adalah
dari segi
kemudahan dalam
memperoleh
bahan baku;
spesialisasi produk,
inovatif, Sedangkan
dari sisi
eksternal, faktor-
faktor yang menjadi
peluang UMKM
keripik di Kawasan
Sentra
Industri Keripik
Kota Bandar
Lampung adalah
adanya dukungan
dari lembaga
pendidikan
dan pelatihan untuk
Kondisi sumber
daya manusia
(SDM) pada
industri kecil
jamur tiram dalam
kondisi tidak baik
yaitu sebesar
66,7%, kondisi
permodalan
sebagian besar
dalam kondisi
tidak baik yaitu
sebesar 66,6%
dan kondisi
pemasaran
sebagian besar
dalam kondisi
kurang baik yaitu
sebesar
53,4%.Variabel
penelitian ini
adalah Sumber
Daya Manusia,
Permodalan dan
Pemasaran.
Implementasi
Program
Pengembangan
Sentra Kawasan
Industri Kecil /
lingkungan
Industri Kecil dan
sentra UKM di
Kabupaten serang
2010-2015.
7 Persamaan Melakukan
penelitian di
kawasan
sentra
Pengembang
an IKM
masih belum
Maksimal
Melakukan
penelitian di
kawasan sentra ukm
Masalah yang di
hadapi oleh IKM
Masalah yang di
hadapi oleh IKM
Lokus penelitian
di tingkat
kecamatan
Melakukan
penelitian di
kawasan sentra
Masalah yang di
hadapi oleh IKM
8 Perbedaan Lokus
Penelitan
dilakukan di
dinas
koperindag.
Fokus
penelitan
hanya pada
kinerja dinas
Koperindag.
Metode yang
digunakan
kuantitatif
Lokus penelitian
dilakukan di tingkat
Kota bandar
lampung
Fokus pada strategi
pengembangan
kawasan dengan
Metode yang
digunakan
Kuantitatif
Fokus penelitian
lebih pada
pengembangan
IkM itu sendiri.
Metode yang
digunakan metode
kualitatif
deskriptif
Menggunakan
teori
implementasi
Kebijakan publik
Fokus penelitian
74
Metode yang
digunakan
dengan
kualitatif.
analisis SWOT. implementasi
pengembangan
sentra industri
kecil.
(Sumber : Peneliti, 2016)
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian
Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan
bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
yang penting. Berdasarkan topik penelitian ini, yakni mengenai Implementasi
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) tas di Kabupaten
Serang
Dalam implementasinya program pengembangan IKM tas di Kabupaten
Serang ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya yakni:
1. Minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agen pelaksana
2. Minimnya sumber daya finansial
3. Minimnya akses informasi sumber permodalan
4. Pemasaran masih bersipat tradisional dan minim penggunaan teknologi
5. Adaya ketidakjelasan petunjuk pelaksanaan program KIK/LIK sentra
UKM.
6. Masih lemahnya industri pendukung
75
7. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan
Pengembangan Industri kecil Menengah
Selanjutnya merujuk pada topik penelitian ini, yakni mengenai
Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil di sentra tas di
Kecamtan Petir, Kabupaten Serang, peneliti menggunakan teori implementasi
yang dikemukakan oleh Metter Horn, (Agustino, 2006:167), yang terdiri dari: (1)
Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen pelaksana,
(4) Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, (5) Komunikasi antar
organisasi dan aktivitas pelaksana, serta (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan
politik.
Mengacu pada landasan teori di atas, langkah berikutnya dimensi-dimensi
tersebut akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan
output atau keluaran berupa Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri
Kecil Menengah (IKM) tas di Kecamatan Petir Kabupaten Serang dapat berjalan
dengan baik. Hal ini akan menjadi bahan masukan atau outcome bagi masyarakat
yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam pemberdayaan
ekonomi dan pengentasan kemiskinan masyarakat kabupaten Serang.
Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis membuat sebuah
kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam melakukan
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
76
(sumber: Peneliti, 2016)
Gambar 2.9 Kerangka Berpikir Peneliti
(Sumber: Peneliti, 2016)
Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975):
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan AktiviTas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
(Sumber: Agustino,2008:141)
Hasil ( output):
Implementasi Program Pengembangan Kaw asan Industri Kecil (KIK)/ Lingkungan
Industri Kecil (LIK) Sentra UKM Kabupaten Serang (Studi Kasus: Pengembangan
Kawasan Sentra Kerajinan Tas di Kecamtan Petir) berjalan dengan baik.
Dampak( outcome)
Pelaku Industri Kecil Tas di Kawasan Industri Kecil (KIK)/Lingkungan Industri Kecil
(LIK) Sentra UKM dapat berdaya saing dan tumbuhnya IKM Modern.
Identifikasi Masalah (input) :
1) Minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agen pelaksana
2) Minimnya sumber daya finansial
3) Minimnya akses informasi sumber permodalan
4) Pemasaran masih bersipat tradisional dan minim penggunaan teknologi
5) Adaya ketidakjelasan petunjuk pelaksanaan program KIK/LIK sentra UKM.
6) Masih lemahnya industri pendukung
7) Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan
Pengembangan Industri kecil Menengah
Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Tas
di Kabupaten Serang
77
2.4. Asumsi Dasar
Asumsi dasar dalam penelitian kuantitatif disebut sebagai hipotesis.
Sedangkan dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan sementara berdasarkan
atas temuan pada saat pra penelitian dengan kajian teoritis pada bab 2. Asumsi ini
ditulis dengan tujuan tidak untuk diuji kebenarannya, maka peneliti berasumsi
bahwa Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten
Serang (Studi Kasus Sentra Kerajinan Tas di Kecamtan Petir), belum berjalan
optimal.
78
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2011:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam
penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
teknik deskriptif. Arti dari pendekatan kualitatif menurut Usman (2009:78) yaitu:
“Pendekatan kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang
mengutamakan penghayatan (verstehen). Pendekatan kualitatif berusaha
memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku
manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.”
Moleong (2006:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai:
“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.”
Selanjutnya teknik deskriptif yaitu teknik penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan atau menjelaskan kondisi objek penelitian dalam hal ini
Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Serang,
(Studi Kasus Pengembangan Sentra Kerajinan Tas di Kecamatan Petir), dari sudut
pokok kajian implementasi kebijakan publik.
78
79
3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian merupakan substansi materi kajian penelitian yang akan
dilakukan. Tujuannya yakni untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang
semakin meluas dan biasanya akan mengaburkan peneliti. Penelitian ini mengenai
Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Serang,
(Studi Kasus Pengembangan Sentra Industri Kecil Kerajinan Tas di Kecamatan
Petir)
Selain itu fokus masalah tidak meluas kepada aspek industri kecil secara
teknis, dan hanya dibatasi pada sudut kajian pokok yang menilai fenomena
penelitian berdasarkan aspek implementasi kebijakan publik. Hal tersebut
disebabkan karena aspek industri kecil yang secara teknis tidak termasuk ke dalam
materi bidang studi yang peneliti pelajari. Sehingga penelitian ini nantinya hanya
menyajikan fokus masalah mengenai sejauhmana tujuan program pengembangan
sentra industri kecil tercapai, serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi
output serta dampak program pengembangan sentra industri kecil yang dilihat
dari berbagai segi. Seperti sejauhmana tindakan-tindakan para stake holder untuk
konsisten dengan prosedur atau tujuan yang sudah ditetapkan, kemudian
sejauhmana pemanfaatan program yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yang
tentunya bertolak pada teori penilaian kinerja implementasi kebijakan publik
menurut Metter dan Horn (1975).
80
3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di sentra industri kecil kerajinan
tas Kecamatan Petir termasuk di dalamnya beberapa pihak yang dapat dijadikan
informan penunjang penelitian baik yang terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam program pengembangan pengembangan sentra industri kecil
kerajinan tas, seperti BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
Kabupaten Serang, Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan
(Diskoperindag).
3.4 Fenomena yang Diamati
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang
konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan
kerangka teori yang akan digunakan. Dalam penelitian ini peneliti akan
melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi Program Pengembangan
Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang (Studi Kasus Sentra Kerajikan Tas di
Kecamatan Petir).
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Metter
dan Horn (1975), yang berisi tentang enam dimensi pokok dalam menilai kinerja
implementasi kebijakan publik, yakni terdapat (1) Ukuran dan tujuan kebijakan,
(2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap/kecenderungan
(disposisi) para pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi, serta (6) Lingkungan
eksternal. Sehingga menghasilkan output atau keluaran Implementasi Program
81
Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang, (Studi Kasus
Pengembangan Sentra Kerajinan Tas di Kecamatan Petir), berjalan dengan baik,
dengan outcome atau bahan masukan bagi pelaku IKM di Sentra Kerajinan tas
lebih berdaya saing, memili jaringan yang luas dan merata.
3.4.2 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjabaran dari konsep atau variabel
penelitian dalam rincian yang terukur atau disebut juga indikator penelitian.
Biasanya menggunakan tabel matriks, indikator dan nomor pertanyaan sebagai
lampiran. Melihat penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, maka
dalam penjelasan definisi operasional akan dikemukakan fenomena-fenomena
penelitian yang tentunya dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan menurut
metter dan Horn (1975) seperti yang telah dijelaskan di dalam definisi konsep
sebelumnya. Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan
apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan, kemudian akan diolah
dan dikembangan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian
informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil
penelitian yang paten dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya.
Adapun untuk lebih jelasnya mengenai definisi operasional dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:
82
TABEL 3.1
Definsi Operasional Penelitian
Dimensi Indikator Pertanyaan
Implementasi
Program
Pengembangan
Sentra Industri kecil
di Kabupaten Serang,
(Studi Kasus Sentra
Kerajinan Tas di
Kecamatan Petir).
Ukuran dan Tujuan
Kebijakan:
a. Kejelasan
b. Terukur
Bagaimana penjelasan dari tujuan
Program tersebut?
Bagaimana Standar Keberhasilan
Program tersebut?
Apakah Tujuan dari kebijakan ini sudah
realistis dan dibutuhkan di daerah
tersebut ?
Sumberdaya:
a) Dukungan sumber daya
manusia
b) Dukungan dana
c) Dukungan sarana dan
prasarana
d) Dukungan waktu
Bagaimana Jumlah sumber daya manusia
dari para implementor?
Bagaimana kesesuaian penempatan kerja
dengan latar belakang pendidikan para
implementor?
Bagaiamana kinerja para implementor?
Bagaiamana kondisi finansial dari
program tersebut?
Bagaimana kondisi sarana dan prasarana
Program tersebut?
Bagaimana kecukupan waktu dalam
menjalankan program?
Karakteristik Agen
Pelaksana :
a. Karakteristik/Peran
b. SOP
c. Sanksi
Bagaiamana karakteristik/peran dari
masing-masing stake holder ?
Bagaimaana Standard Operating
Procedure pelaksanaan program
tersebut?
Bagaiamana bentuk dan mekanisme
sanksi yang diberikan dalam pelaksanaan
program tersebut?
Sikap/Kecenderungan
(Disposition) para
Pelaksana :
a. Kognisi Implementor
b.Respons implementor
Bagaimana pemahaman para
implementor akan program tersebut?
Bagaimana bentuk dukungan dan
persetujuan para implementor?
Komunikasi Antar
organisasi:
a. Koordinasi
b. Sosialisasi
Bagaiamana bentuk koordinasi yang
terjalin antara stake holder, siapa saja
yang melakukan koordinasi, kapan
koordinasi dilakukan,?
Bagaimana sosialisasi yang dilakukan,
siapa pihak yang terlibat dalam
sosialisasi, kapan sosialisasi dilakukan?
Lingkungan Eksternal:
a. Kondisi sosial
b. Kondisi ekonomi
c. Kondisi politik
Bagaimana kondisi sosial di Kec. Petir
dalam mendukung program tersebut?
Bagaimana kondisi ekonomi di Kec. Petir
dalam mendukung program tersebut?
Bagaimana kondisi politik yang
berpengaruh terhadap program tersebut?
(Sumber : Peneliti, 2016)
83
3.5. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data. Irawan
mengemukakan bahwa satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian
kualitatif adalah peneliti itu sendiri (2006:15). Hanya manusia sebagai alat sajalah
yang dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya, dan hanya
manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan
(Moleong, 2006:9). Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus
divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang
selanjutnya terjun ke lapangan.
Berkaitan dengan hal tersebut, data-data sangat dibutuhkan oleh peneliti
yang berperan sebagai instrumen. Data dalam penelitian adalah informasi yang
harus dikumpulkan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan
angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan penelitian kualitatif.
Peneliti kualitatif harus bersifat perspective emic artinya memperoleh data bukan
sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti,
tetapi berdasarkan sebagaimana adanya di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan
dipikirkan oleh partisipan atau sumber data.
Berikutnya data yang ingin peneliti gunakan, yakni terdiri dari data primer
dan data sekunder. Irawan (2006:5.5) menjelaskan pengertian dari kedua jenis
data tersebut sebagai berikut:
1) Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari
sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia.
84
2) Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari
sumbernya. Data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen (laporan,
karya tulis orang lain, koran, majalah).
Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan melalui observasi
dan wawancara. Sedangkan data sekunder, peneliti memperolehnya dengan
menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi.
3.6 Informan Penelitian
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak
pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2006:132). Penelitian kualitatif
tidak menggunakan istilah populasi, karena berangkat dari kasus tertentu yang
pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke
populasi. Namun Spridley menamakannya sebagai “social situation” atau situasi
sosial yang terdiri dari tiga elemen: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas
(activity) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2011:215).
Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka pemilihan
informan sebagai sumber data dilakukan dengan cara purposive dan snowball.
Purposive yakni teknik penentuan informan yang dipilih dengan pertimbangan
dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini digunakan untuk informan yang
dianggap paling tahu mengenai fokus permasalahan penelitian (key informan),
sehingga dapat memudahkan peneliti memahami situasi sosial yang diteliti.
Sementara teknik snowball merupakan teknik penentuan informan yang tadinya
85
berjumlah sedikit lama-lama menjadi besar, dan teknik ini dipergunakan untuk
menentukan kategori secondary informan.
Adapun key informan dalam penelitian ini adalah: Para pengrajin Tas
Dikecamtan Petir, Sedangkan yang menjadi Secondary Informan adalah Kepala
Bidang Industri Kecil Menengan Diskoperindag Kabupaten Serang, Kepala
Bidang Program dan Evaluasi, Bappeda Kabupaten Serang, pihak paguyuban
sentra industri kecil serta informan lain yang dianggap perlu sampai dengan
jenuhnya informasi (redundancy) yang diberikan oleh informan. Dari penjelasan
tersebut, peneliti mencoba mendeskripsikannya melalui tabel berikut ini:
Tabel 3.2
Informan Penelitian
No Kode Informan Informan Keterangan
1 I1 Pihak Pengrajin tas
Key Informan
2 I2 Pihak Kecamatan Petir
Secondary
Informan
3 I3 Pihak Bappeda Kab.
Serang
Secondary
Informan
4 I4
Pihak Bidang Industri
DISKOPERINDAG Kab.
Serang
DPRD Kabupaten Serang
Secondary
Informan
5 I5
Pihak Bidang UKM
DISKOPERINDAG Kab.
Serang
Secondary
Informan
6 I6
Pihak Bidang Koperasi
DISKOPERINDAG Kab.
Serang
Secondary
Informan
7 I7 TPL IKM Secondary
Informan
8 I8 DPRD Kabupaten Serang Secondary
Informan
9 I9 Masyarakat sekitar
kawasan sentra
Secondary
Informan
(Sumber : Peneliti, 2016)
86
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah
penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada di
lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut
sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan
dalam penelitian mengenai Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri
Kecil Kabupaten Serang, (Studi Kasus Pengembangan Sentra Industri Kecil Tas
di Kecamatan Petir) adalah dengan beberapa teknik, di antaranya yakni:
1. Observasi
Menurut Usman (2009:52), observasi ialah pengamatan dan pencatatan
yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi
salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan
penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat
dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Peneliti
sebagai instrumen akan menggunakan cara observasi partisipasi pasif
(passive participant observervation). Menurut Sugiyono observasi
partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke kancah penelitian namun tidak
ikut terlibat dalam kegiatan narasumber yang diamati (Fuad, 2012:19).
2. Wawancara
Mulyana (2006:180) mengemukakan bahwa wawancara adalah:
“Bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan
tertentu.”
87
Dalam penelitian kualitatif, wawancara yang dilakukan bersifat
tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal.
“Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di
mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan
datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis
garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.” (Sugiyono,
2011:140).
Wawancara tidak terstruktur juga masuk ke dalam kategori
wawancara mendalam (indepth interview) yaitu bersifat luwes, susunan
pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah
pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat
wawancara.
Adapun kisi-kisi wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini
bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok
yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat
wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara
berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam
penelitian kualitatif. Poin-poin pokok tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
88
Tabel 3.3
Pedoman Wawancara
No Dimensi Subdimensi Informan
1 Ukuran dan Tujuan
Kebijakan
1. Kejelasan
2. Terukur
I1I2I3I4I5I6
2 Sumber Daya 1. Dukungan sumber
daya manusia
2. Dukungan dana
3. Dukungan sarana
dan prasarana
4. Dukungan waktu
I1I2I3I4I5I6
3 Karakteristik Agen
Pelaksana
1. Peran/karakteristik
2. SOP
3. Sanksi
I1I2I3I4I5I6
4 Sikap/Kecenderungan
(disposition) Para
Pelaksana
1. Kognisi
Implementor
2. Respons
implementor
I1I2I3I4I5I6
5 Komunikasi Antar
Organisasi dan
Aktivitas Pelaksana
1. Koordinasi
2. Sosialisasi
I1I2I3I4I5I6
6 Lingkungan
Eksternal
1. Dukungan ekonomi
2. Dukungan sosial
3. Dukungan politik
I1I2I3I4I5I6
(Sumber: Peneliti, 2016)
3. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
memperoleh data dari karya ilmiah, media massa, buku teks, dan masih
banyak lagi untuk menambah atau mendukung informasi atau data yang
diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat aspek validitas data
yang dihasilkan (Fuad, 2012:89).
4. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi yakni setiap bahan tertulis, ataupun film,
gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan
89
seorang peneliti. Kemudian studi dokumentasi dapat diartikan sebagai
teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan
oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian (Fuad, 2012:89).
Selanjutnya alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan data di
penelitian ini, terdiri dari: pedoman wawancara, kamera, alat perekam, dan buku
catatan.
1. Pedoman wawancara
Berisi kisi-kisi pertanyaan yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam
melakukan percakapan kepada sumber data.
2. Kamera
Berfungsi untuk memotret pembicaraan dengan sumber data atau
memotret hal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
3. Alat perekam
Berfungsi untuk merekam semua percakapan.
4. Buku catatan
Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Menurut Mulyana (2006:84) analisis data ialah kegiatan analisis
mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa
yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang
berminat. Analisis yang dipergunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini
adalah analisis data kualitatif.
90
Menurut Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif (1982) dalam Irawan
(2006:5.24) adalah:
“Proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara,
catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang peneliti dapatkan, yang
kesemuanya itu peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman
peneliti (terhadap suatu fenomena) dan membantu peneliti untuk
mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain.”
Sedangkan Irawan mendefinisikan teknik analisis data kualitatif sebagai
analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka, seperti wawancara atau
catatan laporan, buku-buku, artikel, juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar
atau film (2006:5.19).
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Ada
berbagai macam analisis data kualitatif, salah satunya yang akan peneliti gunakan
dalam penelitian ini yakni analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Prasetya
Irawan. Seperti yang terlihat digambar berikut ini:
Gambar 3.1
Proses Analisis Data menurut Irawan (2006:76)
Pengumpulan
data mentah
Transkip
data
Pembuatan
koding
Kategorisasi
data
Penyimpulan
sementara
Triangulasi data Penyimpulan
akhir
91
Adapun penjelasan dari proses analisis data di atas adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data mentah
Tahap perrtama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data
mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara, observasi ke lapangan,
kajian pustaka.
2. Transkrip data
Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari hasil
rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun cacatan lapangan yang
sebelumnya belum tersusun rapih) ke dalam bentuk tertulis.
3. Pembuatan koding
Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkrip data yang telah
dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama sehingga
menemukan kata kunci yang akan diberi kode. Hal ini dilakukan untuk
mempermudah peneliti pada saat akan mengkategorisasikan data.
4. Kategorisasi data
Pada tahap keempat peneliti mulai menyederhanakan data dengan
membuat kategori – kategori tertentu.
5. Penyimpulan sementara
Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang
telah dikategorikan sebelumnya.
6. Triangulasi
Triangulasi adalah proses check and recheck antara satu sumber data
dengan sumber data lainnya.
92
7. Penyimpulan akhir
Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir atas hasil
penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori
baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.
3.9 Teknik Uji Keabsahan Data
Data hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan jika menggunakan uji keabsahan data. Ada berbagai
macam kriteria untuk menguji keabsahan data, salah satunya melalui uji
kredibilitas data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Namun peneliti
hanya menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan melalui dua teknik
pemeriksaan, yaitu triangulasi serta member check.
1. Triangulasi
Triangulasi merupakan proses check and recheck antara satu
sumber data dengan sumber data lainnya (Irawan, 2006:5.34). Sedangkan
menurut Sugiyono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai
cara, dan berbagai waktu, seperti yang dijelaskan berikut:
a) Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber.
b) Triangulasi Teknik
93
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data, dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan
teknik yang berbeda.
c) Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data, dilakukan
melalui pengecekan data dengan waktu atau situasi yang berbeda.
Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data peneliti
akan menggunakan dua triangulasi, yakni triangulasi sumber
maupun triangulasi teknik.
2. Member check
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh
peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2011:276). Tujuannya adalah
untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa
yang diberikan oleh pemberi data.
3.10. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pengembangan sentra industri
kecil kerajinan tas di Kecamatan Petir , Kabupaten Serang. Adapun waktu
penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan
Desemberr 2016, dengan jadwal sebagai berikut:
94
Tabel 3.4.
Waktu Pelaksanaan Penelitian
No Kegiatan
Tahun 2016
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep
1 Penelitian
Awal
2 Pengurusan
Perizinan
3 Tahap
Penyusunan
Proposal
4 Seminar
Proposal
5 Revisi
Proposal
6 Reduksi
Data
7 Penyusunan
Laporan
Ahir
8 Sidang
Skripsi
9 Revisi
Skripsi
95
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum lokus penelitian
Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten
dengan luas wilayah sekira 1.467,35 km² yang terletak di Banten bagian Barat.
Kabupaten Serang berbatasan dengan Kota Serang dan Laut jawa di sebelah utara,
dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang di sebelah selatan, dengan Kota
Cilegon di sebelah barat dan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah timur.
Secara letak geografis, Kabupaten Serang merupakan daerah yang sangat
potensial dan amat diuntungkan. Posisi geografis dalam aksesibilitas keluar
wilayah Kabupaten Serang cukup strategis, karena dilalui oleh Jalan Tol Jakarta -
Merak yang merupakan akses utama dari dan menuju Pulau Sumatera melalui
Pelabuhan Penyeberangan Merak (Kota Cilegon), menjadikan Kabupaten Serang
sebagai wilayah transit perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Disamping itu, Kabupaten Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga
(hinterland) Ibukota Negara, mengingat jaraknya jika diukur melalui jalan Tol
Jakarta - Merak hanya sekira 70 Km. Kabupaten Serang juga diuntungkan dengan
berbatasan dengan Lebak dan Pandeglang dengan Karakteristik Pertanian dan
hasil hutan yang baik mempengaruhi corak karakteristik Kabupaten Serang.
Kabupaten Serang terdiri dari 29 kecamatan dengan karakteristik yang
berbeda beda, Kecamatan Petir adalah salah satu kecamatan yang terletak
95
96
disebelah selatan Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kecamatan
Walantaka di sebelah utara, dengan Kecamatan Tunjung teja di sebelah selatan,
dan dengan Kecamatan Baros di sebelah barat serta dengan Kecamatan Cikeusal
disebelah timur. Kecamatan Petir mempunyai karakteristik diarahkan dengan
fungsi utama Pertanian dengan tanaman padi sebagai hasil utamanya . Kecamatan
Petir memiliki luas wilayah sekira 51,50 km2. Desa Sindangsari merupakan desa
yang terluas di Kecamatan Petir yaitu memiliki luas wilayah sebesar 4,49 km2
atau sebesar 8,72 persen dari luas wilayah Kecamatan Petir Sedangkan Desa
Padasuka memiliki luas wilayah yang terkecil yaitu sebesar 2,28 km2 atau 4,42
persen dari luas wilayah Kecamatan Petir.
Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Petir Tahun 2013
No Desa
Luas Wilayah
(KM2)
Persentase terhadap luas
kecamatan
1 Kadugenep 2,89 5,61
2 Padasuka 2,28 4,42
3 Sanding 2,46 4,78
4 Sindangsari 4,49 8,72
5 Cireundeu 3,53 6,85
6 Cirangkong 3,54 6,87
7 Tambiluk 3,92 7,61
8 Mekarbaru 3,19 6,19
9 Petir 3,69 7,17
10 Nagara Padang 4,31 8,37
11 Kampung Baru 4,03 7,83
12 Seuat 3,95 7,67
13 Seuat Jaya 3,28 6,37
14 Kubang Jaya 2,65 5,15
15 Bojong Nangka 3,29 6,38
Petir 51,5 100
(Sumber: Kecamatan Petir dalam angka 2015)
97
Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kecamatan Petir sekira 51.851 orang
terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 26.087 orang, lebih banyak jika
dibandingkan dengan penduduk perempuan yang berjumlah 25.784 orang.
Penduduk Kecamatan Petir sekira 2,8 persen dari total penduduk Kabupaten
Serang.(Kecamatan Petir dalam angka 2015).
Meskipun Kabupaten Serang berkarakteristik pertanian, sektor yang paling
dominan terhadap kontribusi PDRB adalah sektor industri pengolahan yakni
mencapai 58.33%, (Bappeda,2014). Besarnya kontribusi yang diberikan sektor
industri pengolahan, bukan hanya mengambarkan tingginya nilai tambah yang
dihasilkan akan tetapi juga menggambarkan mata pencaharian utama penduduk di
Kabupaten Serang terdapat sekira 12.301 unit usaha industri pengolahan dimana
berskala mikro hingga besar dengan menyerap tenaga kerja sekira 107.150 orang
(Diskoperindag,2015). Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2
Potensi Industri di Kabupaten Serang
Sektor Jumlah Unit
usaha
Jumlah
Tenaga Kerja
Nilai Investasi
(Juta Rp)
Industri mikro dan kecil 12.000 39.000 25.000
Industri menengah 69 2.550 383.000
Industri besar 232 65.600 8.390.000
Jumlah 12.301 107.150 8. 798.000
( Sumber : Diskoperindag Kabupaten Serang, 2015)
98
Dari tabel 4.2 di atas, bahwa potensi industri mikro dan kecil lebih banyak
jumlah unit usaha yakni sejumlah 12.000 (Dua belas ribu) unit usaha dengan
penyerapan tenaga kerja 39.000 (Tiga puluh sembilan ribu), Sedangkan industri
menengah hanya 69 (Enam puluh sembilan) unit usaha dengan menyerap tenaga
kerja 2.550 (Dua ribu lima ratus lima puluh) tenaga kerja. Sedangkan industri
besar berjumlah 232 (Dua ratus dua) unit usaha dengan meyerap tenaga kerja
sangat besar 65.600 (Enam puluh lima ribu enam ratus) tenaga kerja. Hal ini
menandai masyarakat Kabupaten Serang mampu menciptakan usaha sendiri dan
mandiri. Banyaknya unit usaha yang bergerak di industri kecil mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal serta pemberdayaan ekonomi
kerakyatan cukup stabil. Industri mikro dan kecil lebih aman dibanding industri
besar yang menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan dan
pengurangan lahan pertanian.
Perbandingan industri mikro dan kecil dengan industri menengah cukup
besar yakni 12.000 unit usaha industri mikro dan kecil sedangkan industri
menengah hanya 69 unit usaha. Hal ini perlu pemberdayaan dan pengembangan
sehingga industri mikro dan kecil meningkat menjadi industri menengah. Nilai
investasi untuk industri mikro dan kecil lebih kecil dibandingkan dengan industri
menengah dan besar yakni 25.000. Hal ini menjadi salah satu permaslahan
industri mikro dan kecil yakni masalah permodalan.
Dalam penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah (IKM) atau
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Serang, maka
Pemerintah Kabupaten Serang memasukan pengembangan UMKM dalam rencana
99
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Serang 2010-2015
pada Visi Misi Kabupaten Serang poin ke empat yakni meningkatkan
pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur
perekonomian daerah. Visi Misi poin ke empat di turunkan pada program
unggulan lima tahunan yakni program unggulan poin ke-tujuh “Pengembangan
Kawasan Industri Kecil (KIK)/Lingkungan industri kecil (LIK) sentra UKM”.
Dalam Renstra Dinas Perindutrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Serang, pengembangan IKM di kelompokan kedalam 10 (Sepuluh) sentra IKM
yang tersebar di beberapa sentra pengembangan yaitu :
1. Sentra Industri Kecil Emping di Kecamatan Waringinkurung dan
Kecamatan Gunung Sari
2. Sentra Industri Kecil Tas di Desa Kadu Genep Kecamatan Petir
3. Sentra Industri Kecil Gerabah di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas
4. Sentra Industri Kecil Pandai Besi di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas
5. Sentra Industri Kerupuk & Bontot di Kecamatan Pontang
6. Sentra Industri Batu Fosil di Kecamatan Cikande
7. Sentra Industri Kerajinan Kerang di Kecamatan Cinangka
8. Sentra Industri Kerajinan Anyaman Bambu di Kecamatan Bandung
9. Sentra Industri Sepatu dan Dompet di Desa Curug Agung Kecamatan
Baros
10. Sentra IKM Kesed di Kecamatan Carenang
11. Sentra Industri Terasi di Kecamatan Tirtayasa
100
Sementara itu hasil kajian Kementrian Perindustrian berkenaan dengan
Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Serang dirumuskan produk unggulan
yang menjadi prioritas untuk dikembangkan (PUP) di Kabupaten Serang meliputi:
1. Produk Emping
2. Produk Tas
3. Produk Gerabah
4. Produk pandai Besi/ Golok
5. Produk Kerupuk dan Bontot
6. Produk Batu Fosil
7. Produk Kerajinan Kerang
Berikut adalah peta pengembangan 7 (tujuh) IKM berdasarkan hasil kajian
Kementrian Perindustrian berkenaan dengan Kompetensi Inti industri daerah
Kabupaten Serang yang tersebar di Kabupaten Serang.
101
Gambar 4.1
Peta Pengembangan Sentra IKM Unggulan Di Kabupaten Serang
(Sumber: Bappeda Kabupaten Serang,2013)
Dari tujuh sentra industri kecil di Kabupaten Serang, Sentra industri kecil tas
di Kecamatan Petir adalah salah satu yang diprioritaskan untuk dikembangkan
untuk meningkatkan ekonomi lokal yang berbasis masyarakat.
Secara umum sentra industri kecil tas berbentuk badan usaha formal dan
perijinan usaha IKM Tas mempunyai perijinan usaha. Pembagian kerja pada IKM
Tas pun sudah adanya pembagian kerja, namun ada sebagian yang masih
dilakukan pengelola dengan bahan baku yang digunakan oleh IKM Tas bersumber
dari lokal dan impor. Ketersediaan bahan baku IKM Tas memadai dan harga
bahan baku berfluktuatif. Modal usaha IKM Tas bersumber modal sendiri dan
102
sektor perbankan. Akan tetapi modal saat ini yang dimiliki IKM belum
mencukupi untuk melakukan ekspansi. Sehingga IKM memerlukan modal yang
besar untuk melakukan ekspansi usaha. Kekurangan modal tersebut disebabkan
karena IKM mengalami kendala ketika mengakses lembaga keuangan/perbankan.
Teknologi yang digunakan oleh IKM menggunakan mesin/alat produksi
modern sehingga produksi Tas dapat diproduksi secara cepat. Perkembangan
teknologi pembuatan Tas terus berkembang. Karakteristik produksi IKM Tas
yaitu padat tenaga kerja.
Tenaga kerja yang digunakan oleh IKM berasal dari keluarga dan
rekrutmen tenaga kerja dari luar keluarga. Pendidikan yang dimiliki tenaga kerja
hanya tamatan SMP dan SLTA. Akan tetapi, meskipun tenaga kerja hanya
tamatan SMP dan SLTA, mereka memiliki keahlian tenaga kerja khusus. Bahan
bakar yang digunakan IKM dalam memproduksi Tas menggunakan listrik.
Ketersediaan bahan bakar cukup memadai dan tidak mengalami kendala. Harga
bahan baku cenderung terus meningkat, hal ini disebabkan karena bahan bakar
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (PLN).
Kondisi pasar IKM Tas dapat dikatakan kompetitif dan masih sangat
terbuka bagi IKM lain untuk memasuki pasar tas. Trend penjualan tas yang
dilakukan IKM terus meningkat. Saluran penjualan IKM Tas yaitu ke pedagang
pengumpul, distributor, dan pemesan dari Jakarta. Untuk jangkauan penjualan Tas
yaitu lokal provinsi dan nasional. Media promosi yang digunakan oleh IKM Tas
dalam memasarkan produknya yaitu berupa pameran.
103
Dalam perkembangannya, IKM Tas didukung oleh pemerintah, perbankan,
dan asosiasi/koperasi. Dukungan pemerintah terhadap IKM Tas berupa
pembinaan, pelatihan, pameran, dan bantuan alat. Sedangkan dukungan perbankan
terhadap IKM Tas berupa kredit usaha. Dukungan Asosiasi/Koperasi terhadap
IKM berupa kerjasama dalam bentuk kerjasama dalam bentuk koordinasi tetapi
belum ada asosiasi formal dan belum ada koperasi. Sedangkan dukungan dari
perguruan tinggi terhadap IKM masih belum ada. Berikut ini adalah Peta sentra
pengembangan IKM Tas di Kecamatan Petir
Gambar 4.2
Peta Sentra IKM Tas
(Sumber: Bappeda,2013)
Pada gambar 4.2 di atas dapat di jelaskan bahwa sentra industri kecil Tas
berpusat pada Desa Kadugenep, kemudian berkembang pada desa sebelah yakni
Desa Kubangjaya dan Padasuka. Pembentukan LIK sentra kerajinan tas membuat
104
potensi industri kecil Kecamatan Petir di dominasi oleh industri kecil menengah
tas dan konveksi sama dengan industri kecil pangan.
Tabel 4.3.
Potensi Industri Kecil Kecamatan Petir
No Jenis industry Komoditi Jumlah unit usaha
1 Industri pangan Emping,Krupuk Kue
Kering/basah
100
2 Industri sandang dan
Kulit
Konveksi, tas 100
3 Industri Kimia dan
Bahan Bangunan
Bata Merah, Genteng,
Pengolahan kayu
30
4 industri logam dan
elektronika
Bengkel Las 5
5 Industri Kerajinan Kerajinan Bambu 10
6 Sub Total 245
(Sumber : Diskoperindag Kabupaten Serang, 2015)
Pada tabel 4.3. digambarkan potensi industri kecil di Kecamtan Petir,
diketahui industri kecil tas dan konveksi sama jumlahnya dengan industri kecil
pangan mendominasi potensi industri kecil di Kecamatan Petir.
Sedangkan jumlah pengrajin yang berada di kawasan sentra industri kecil tas
di Kecamatan Petir bisa dilihat pada tabel 4.4. berikut ini:
Tabel 4.4.
Potensi Sentra Industri Kecil tas di Kecamatan Petir
No Desa Jumlah Unit Usaha
1 Kadugenep 50
2 Kubangjaya 7
4 Padasuka 4
Jumlah 61
(Sumber : Diolah Peneliti, 2016)
105
Dari tabel 4.4 diketahui bahwa jumlah keseluruhan unit usaha produksi tas
yang berada di kawasan sentra industri tas di Kecamatan Petir adalah berjumlah
61 unit usaha, dengan rincian desa terbanyak adalah di Desa Kadugenep. Hal ini
tidak mengherankan karena cikal bakal tumbuhnya sentra industri kecil tas adalah
diprakarsai oleh pengrajin tas di Desa Kadugenep.
4.2 Deskripsi dan Analisis Data
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian
yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik analisis data
yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata-kata maupun
tindakan. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam,
kajian pustaka serta studi dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-
data kualitatif tersebut dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama di
lapangan dan setelah selesai di lapangan.
Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti menggunakan
dimensi penilaian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Metter dan
Horn (1975), diantaranya yaitu: Ukuran dan Tujuan kebijakan, Sumber daya,
Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderuangan (disposition) Para
Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, serta
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
106
Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisa
yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan. Tujuannya untuk meningkatkan
pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain.
Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu pada bab 3 (metodologi
penelitian), Irawan menjelaskan ada beberapa langkah penting yang perlu
dilakukan dalam menganalisis data, di antaranya pengumpulan data mentah,
transkrip data, pembuatan koding, katagorisasi data, penyimpulan sementara,
triangulasi dan penyimpulan akhir.
Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah baik
melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka serta studi dokumentasi,
tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata lain data yang
bersifat apa adanya (verbatim). Langkah ke dua yaitu transkrip data dengan cara
merubah catatan penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian pembuatan koding yaitu
membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, yang bertujuan untuk
menemukan hal-hal penting atau kata kunci dan selanjutnya diberikan kode.
Adapun dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan
beberapa kode sebagai berikut:
1. Kode Q menunjukkan item pertanyaan
2. Kode A menunjukkan item jawaban
3. Kode I1-1 - I1-3 menunjukkan informan dari pihak pelaku pengrajin tas di
sentra industri tas di Kecamatan Petir
4. Kode I2 menunjukkan informan dari pihak Kantor Kecamatan Petir
107
5. Kode I3 menunjukkan informan dari pihak Badan Perencanaan
Pembangungan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang
6. Kode I4 menunjukkan informan dari pihak Bidang Industri Kecil
Menengah (IKM) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
(Diskoperindag) Kabupaten Serang
7. Kode I5 menunjukkan informan dari pihak Bidang UMKM Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten
Serang
8. Kode I6 menunjukkan informan dari pihak Bidang Koperasi Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten
Serang
9. Kode I7 menunjukan informan dari pihak tenaga penyuluh lapangan IKM
(TPL IKM)
10. Kode I8-1 – I8-3 menunjukkan informan dari pihak masyarakat sekitar
sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir
11. Kode I9 menunjukkan informan dari pihak DPRD Kabupaten Serang
Setelah itu adalah kategorisasi data, peneliti mulai menyederhanakan data
dan mengikat kata-kata kunci dalam satu besaran yang disebut kategori.
Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan walaupun masih bersifat
sementara, sampai pada langkah berikutnya peneliti melakukan proses check and
recheck (triangulasi) antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya.
Langkah terakhir adalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data penelitian
108
tersebut sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data baru hanya akan
memunculkan ketumpangtindihan (redundant).
Penelitian ini mengacu pada metode penelitian kualitatif yang sangat
identik dengan wawancara mendalam. Implikasi dari wawancara mendalam yaitu
banyaknya informasi yang diperoleh, karena wawancara yang berkembang selama
proses observasi. Dengan banyaknya informasi yang didapat, maka peneliti
mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori
implementasi menurut Metter dan Horn (1975). Adapun hasil wawancara yang
telah dipilih adalah sebagai berikut:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Program pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang
adalah salah satu program unggulan Kabupaten Serang 2010-2015 yang
mengusung misi dalam bidang ekonomi “Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian
daerah”. Menurut Meter dan Horn, standar dan sasaran kebijakan harus
jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran
kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah
menimbulkan konflik diantara para agen implementasi (Wahab, 2012:99).
Dalam implementasinya program pengembangan sentra industri
kecil di Kabupaten Serang masih mengalami kendala dalam menentukan
ukuran dan standar kebijakan, ada dua faktor yang peneliti buat dalam
menganalisis kendala dimensi ukuran dan standar kebijakan, Pertama,
109
definisi IKM (Industri Kecil Menengah) dan UKM (Usaha Kecil
Menengah), meskipun keduanya memiliki kriteria yang sama yakni usaha
kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai
dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008) begitupun
dengan industri kecil (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor: 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin
atau Peralatan Industri Kecil Menengah). Namun keduanya memiliki
perbedaan yakni IKM adalah proses pengolahan bahan baku menjadi
bahan jadi, sedangkan UKM adalah usaha kecil dan menengah yang dijual
belikan. Jadi IKM adalah bagian dari UKM, akan tetapi UKM itu belum
tentu IKM. Di sisi yang lain dalam industri tidak dikenal industri mikro
seperti dalam definisi usaha kita mengenal usaha mikro yakni memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (Hasil wawancara
dengan I4,I5,I3).
Adanya pembagian definisi di atas membawa berbagai konsekuensi
yang strategis dalam pengembangan IKM/UKM setidaknya ada dua yakni
dalam pengaturan dan pembinaan. Instansi atau lembaga terkait dalam
pembinaan UKM/IKM ditingkat pusat terbagi menjadi tiga yakni
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Industri dan Kementerian
Perdagangan Sedangkan di tingkat Kabupaten Serang dilebur menjadi satu
instansi yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
110
Kedua, implikasi dari definisi di atas adalah landasan kebijakan
pengembangan sentra industri kecil yang masih belum jelas dan
menimbulkan perdebatan. Pengembangan dan penumbuhan sentra diatur
oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
:23/PER/M.KUKM/IV/2005 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah Nomor:
32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan
Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah. Sebaliknya
Kementerian Perindustrian tidak mengatur mengenai sentra industri kecil
menengah, Sedangkan kebijakan pengembangan sentra di Kabupaten
Serang adalah sentra industri kecil. Hal ini dapat mempengaruhi
implementasi program pengembangan sentra industri kecil.
Dampak dari kebijakan di atas adalah terjadinya ambiguitas di
kalangan agen pelaksana, antara Bidang Industri dengan Bidang UKM
mengenai aturan pengembangan sentra industri, karena Kementerian
Perindustrian tidak mengatur hal tersbut (wawancara dengnga I4).
Implikasi selanjutnya adalah SOP pengembangan sentra industri kecil tas
di Kabupaten Serang dalam pengembangannya menggunakan Undang-
Undang Nomor 20 tahu 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
“Di kita tidak ada SOP, pengembangan UMKM itu mengacu pada
Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, begitu
pun dengan Sentra juga sudah diatur dalam undang-undang
tersebut.” ( Wawancara dengan I4, dan I5. 20 Juli pukul 11.30)
111
Mengenai tata laksana (SOP) pengembangan sentra industri akan
dibahas pada bagian dimensi Kognisi agen pelaksana selanjutnya.
Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti dapat
menganalisis beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu:
kejelasan standar dan tujuan porgram pengembangan sentra industri kecil
tas, serta standar dan tujuan yang realistis dengan keadaan masyarakat.
Tujuan program pengembangan sentra industri kecil tas di
Kecamatan Petir menurut para informan terbagi menjadi tiga kategori,
kategori pertama adalah informan yang mengatakan bahwa tujuan telah
realistis untuk mengembangkan industri kecil sesuai dengan sasaran
kebijakan yakni banyaknya pengrajin industri kecil tas di Kecamatan Petir.
“Tujuan dibuatnya sentra adalah untuk menata dan
mengembangkan para pelaku usaha agar meningkatkan
produksinya dalam satu wilayah sehingga menimbulkan efek
domino dalam masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Aminudin
Sekretarais Camat Kecamatan Petir. Tanggal 18 Juli 2016, pukul
15:00 WIB)
Menurut Usman (salah satu pemilik usaha industri kecil tas)
dengan adanya program sentra tas di Kecamatan Petir, produk tas dikenal
sampai ke daerah lain, otomatis pesanan tas meningkat sehingga
kebutuhan pegawai pun meningkat (hasil wawancara dengan I1-1)
kebutuhan untuk pegawai di penuhi oleh keluarga dan masyarakat sekitar.
Pengrajin lain Ganil, mengaku pesanan kebanyakan dari instansi
pemerintah baik kabupaten maupun Provinsi Banten sebagai souvenir pada
kegiatan pemerintahan (hasil wawancara dengan I1-2).
112
Pemerintah daerah membantu perkembangan usaha tas dengan
menggunakan produk produk UMKM untuk kegiatan pemerintahan. Hal
ini sesuai dengan huruf (a) ayat 1 pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17
tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang UMKM menyebutkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah
memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah melalui: (a) pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam
pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah”
Kedua, tanggapan informan mengenai standar dan tujuan kebijakan
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang. Berbeda dengan
dukungan yang pertama, kelompok kedua menilai bahwa standar dan
tujuan kebijakan terlalu tinggi dan idealis.
“Pemerintah Kabupaten Serang terlalu tinggi dalam membuat
targetan pembangunan, dalam pelaksanaannya sulit
merealisasikan targetan itu, sehingga dalam perubahan APBD
harus direvisi targetan program unggulan kabupaten serang.
(Wawancara dengan I8. Tanggal 20 Juli 2016, pukul 14:30 WIB).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Mansur (Anggota DPRD
Kabupaten Serang) realisasi target 8 (delapan) program unggulan
Kabupaten Serang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang minim
dilakukan, hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Serang tidak
konsisten dalam merealisasikan visinya sehingga target itu direvisi
http://satelitnews.co.id/pejabat-pemkab-jadi-bulan-bulanan-dewan/feed/
diakses tanggal 10 Agustus pukul 20.30 WIB).
113
Program pengembangan sentra industri kecil sudah dikaji sejak
tahun 2010, menurut Dahlan (Bidang Program dan Evaluasi Bappeda
Kabupaten Serang ) implementasi nya masih belum sesuai dengan kajian,
program pengembangan sentra industri kecil tidak hanya pergerakan
produksi akan tetapi menumbuhan menjadi ekowisata berbasis sentra yang
mampu menimbulkan efek domino bagi kawasan sentra itu sendiri
(Wawancara dengan I3).
Ketiga, tujuan dan standar kebijakan program pengembangan
sentra industri kecil mestilah diketahui dan disosialisasikan kepada para
agen pelaksana serta masyarakat sehingga merasa bertanggungjawab dan
ikut serta dalam program tersebut, pihak Kecamatan dan TPLIKM tidak
mengetahui dan tidak mampu mengukur standar keberhasilan dari program
pengembangan sentra industri kecil tas, karena mereka kurang dilibatkan,
dan menganggap program pengembangan sentra itu program dari
kabupaten dan tidak ada urusan dengan pihak kecamatan (wawancara
dengan I2)
2. Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam menentukan
suatu keberhasilan proses implementasi, diluar sumber daya manusia,
sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah
sumber daya finansial, sumber daya sarana dan prasarana serta sumber
daya waktu.
114
Pertama, Sumber daya manusia (SDM). Karakteristik produksi
IKM Tas adalah padat tenaga kerja yang rekrutmennya berasal dari
keluarga dan masyarakat sekitar. Secara umum pendidikan pegawai pada
sentra industri tas hanya tamatan SD sampai SLTA sedangkan untuk
memiliki keahlian khusus belum didukung dengan pelatihan khusus karena
belum terbentuknya lembaga atau balai pelatihan produksi dan
pembinaannya di kawasan sentra. Pembagian kerja pada IKM Tas
sebagian pekerjaan yang masih dilakukan pengelola. Selain itu para pelaku
usaha industri kecil tas belum mampu membuat perencanaan
pengembangan usaha secara tertulis.
Belum adanya Unit pelayanan teknis (UPT) atau balai
pengembangan dan pelatihan di kawasan sentra serta tidak didukung oleh
lembaga pengembangan usaha, membuat pelatihan dan pembinaan IKM
oleh pemerintah di kawasan sentra tas di Kecamatan Petir belum maksimal
menunjang pengembangan sentra industri kecil. Untuk UPT dan lembaga
pengembangan usaha akan di bahas di dimensi selanjutnya.
“Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
pengembangan usaha, kita adakan pelatihan dan fasilitasi. Dari
mulai keuangan dan perijinan, namun karena anggaran yang
terbatas tidak semua UKM kami undang, karena jumlah UKM di
Kabupaten Serang lebih dari 50 ribu UKM, untuk pelatihan belum
kita lakukan di kawasan sentra karena belum di bentuk balai
pelatihan di sentra,”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yuyud
Kepala Bidang Industri Diskoperindag Kabupaten serang. Tanggal
19 Juli 2016, pukul 11:30 WIB).
Pelatihan dan pengembangan sentra industri kecil tas menurut
Dahlan fungsional Bappeda Kabupaten Serang belum tepat sasaran
115
mengenai target pengembangan sentra IKM di Kabupaten Serang, terkesan
seremonial dan menghabiskan anggaran dengan melakukan pelatihan di
hotel. Padahal dalam pengertiannya pengembangan sentra industri adalah
pengembangan berbasis wilayah. Sedangkan Endang dari Bidang UKM
Diskoperindag Kabupaten Serang mengatakan bahwa pelatihan masih
dilakukan terpusat karena belum didukung dengan suprastuktur seperti
belum terbentuknya UPT dan lembaga pengembangan usaha. Belum
terbentuknya UPT (unit pelayanan teknis) untuk pengembangan sentra
industri kecil menurut Yuyud Bidang Industri Diskoperindag Kabupaten
Serang karena belum masuk pada program kerja dinas atau program
kecamatan, untuk pelayanan teknis industri kecil untuk saat ini adalah TPL
IKM meskipun jumlahnya terbatas.
Permasalahan sumber daya manusia dalam pengembangan sentra
industri kecil selanjutnya adalah minimnya tenaga penyuluh lapangan
(TPL) IKM, mengenai TPL yang ada di Kabupaten Serang bisa dilihat
pada tabel 4.5 berikut:
TABEL 4.5
Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan di Lingukangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang,
2015
Bidang Jumlah TPL
IKM 1
UKM 6
Koperasi 4
(Sumber: Diskoperindag Kabupaten Serang, 2016)
116
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, jumlah TPL IKM hanya satu orang,
Hal ini tidak sesuai dengan jumlah IKM dan luasan dari Kabupaten
Serang. Mengenai kebijakan TPL, Yuyud Bidang Industri, Diskoperindag
Kabupaten Serang mengkonfirmasi bahwa kebijakan pembentukan TPL
industri kecil menengah oleh Peraturan Menteri Kementerian Perindustrian
dan kabupaten hanya penempatannya saja.
Kedua, Sumber daya finansial, keberhasilan proses implementasi
kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya
finansial yang tersedia dalam menentukan suatu keberhasilan proses
implementasi, mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten
dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak
tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa
yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.
“Kendala pengrajin disini utamanya modal, modal yang terbatas,
mau meminjam ke bank prosesnya rumit, harus ada jaminan dan
bunganya tinggi. Kita dapat modal tidak seberapa setelah itu kita
dipusingkan dengan angsuran setiap bulannya. Ya kita memakai
modal yang ada saja. (Wawancara dengan Bapak Ganil Pengelola
Industri Kecil tas di Desa Padasuka. Tanggal 18 Juli 2016, pukul
14:30 WIB).
Salah satu kendala pelaku industri kecil tas di Kecamatan Petir
dalam pengembangan usahanya adalah modal yang terbatas, akses
permodalan terbatas menjadi faktor utama kendala permodalan bagi
pelaku industri tas. Setidaknya ada dua determinan keterbatasan akses
permodalan bagi pelaku usaha industri kecil tas. Pertama, akses
permodalan perbankan. Para pelaku usaha industri kesulitan dalam
117
mengakses dunia perbankan, persyaratan, serta bunga yang tinggi dan
agunan yang diminta pihak perbankan yang belum bisa dipenuhi oleh
pelaku industri. Menurut I1-2 agunan yang diminta oleh pihak perbankan
adalah sertifikat tanah, sedangkan I1-2 tidak mempunyai sertifikat tanah,
selain itu proses yang rumit membuat I1-2 belum mampu mengakses
permodalan melalui perbankan.
Akses informasi kemudahan peminjaman modal bagi usaha kecil
belum tersebar merata di peloksok pelaku industri tas, I7 selaku TPL IKM
Kabupaten Serang menuturkan saat ini berbeda dengan beberapa tahun
sebelumnya, banyak kemudahan akses permodalan misalnya saja dengan
program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang tidak perlu agunan jika
peminjaman dibawah 20.000.000 (dua puluh juta) serta proses yang tidak
rumit, tidak perlu punya SIUP (Surat ijin Usaha Perdagangan) serta ada
penjaminan dari pemerintah daerah dengan surat rekomendasi dari dinas
terkait. Sehingga paradigma pelaku industri kecil tas masih paradigma
lama bahwa peminjaman modal lewat perbankan adalah rumit dan mesti
ada jaminan.
Determinan kedua kendala akses permodalan bagi IKM tas di
kecamatan petir adalah belum terbentuknya koperasi di kawasan sentra
industri kecil tas. Padahal sangat vital sekali fungsi koperasi dalam
pengembangan sentra industri kecil tas, belum terbentuknya koperasi
dikonfirmasi oleh I1-1 bahwa belum terbentuknya koperasi karena belum
adanya satu pemahaman pentingnya pembentukan koperasi dan ego
118
sesama pelaku industri yang kuat dalam persaingan usaha. Selain itu
belum ada yang menggerakan dalam usulan pembentukan koperasi.
Padahal jika melihat siklus keuangan pelaku usaha tas, pelaku industri
kecil tas adalah kebutuhan dana waktu pendek, dengan adanya koperasi,
peminjaman modal tidak perlu angsuran dalam jangka waktu yang lama,
jadi setelah orderannya dibayar maka bisa langsung dikembalikan ke
koperasi. Koperasi tidak hanya bentuknya simpan pinjam, akan tetapi bisa
menjadi lembaga penyedia bahan baku dan lain sebagainya.
Dedi, bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdaganan Kabupaten Serang telah melakukan sosialisasi tentang
pembentukan koperasi, namun pembentukan koperasi adalah atas aspirasi
masyarakat yang diusulkan. Jika tidak ada yang mengusulkan maka dinas
tidak bisa bergerak sendiri dan akan menjadi masalah dikemudian hari.
Strategi yang dilakukan oleh pelaku industri kecil tas dalam
meminimalisasi modal adalah dengan perjanjian pembayaran dimuka
(Down Payment) 50 % dari total biaya keseluruhan.
Ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan
faktor penunjang dalam implementasi program pengembangan sentra
industri kecil tas di Kecamatan Petir.
“Untuk sarana dan prasana di kawasan sentra industri tas ada
bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang,berupa pembangunan
showroom, papan nama,gapura dan bantuan peralatan mesin jahit
dan mesin potong”. (Wawancara dengan Bapak Yuyud Bidang
119
Industri Diskoperindag Kabupaten serang. Tanggal 19 Juli 2016,
pukul 14:30 WIB).
Pemerintah Kabupaten Serang memfasilitasi sarana dan prasarana
pengembangan sentra industri kecil, yakni bantuan alat yakni mesin jahit
dan alat potong bahan pada tahun 2014. Menurut I1-2 tidak semua
mendapatkan bantuan alat, hanya pengrajin yang sudah berkembang yang
telah menyerap tenaga kerja yang mendapatkan bantuan. Pemerintah
Kabupaten serang, melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
telah menyalurkan delapan unit mesin jahit dan empat unit mesin potong
bahan.
Berdasarkan observasi di lapangan memang kondisi mesin jahit
yang diterima oleh salah satu pelaku pengrajin tas di Desa Kadugenep
masih terlihat bagus dan masih berfungsi dan masih terlihat logo dari
Kabupaten Serang seperti dilihat pada gambar 4.3 berikut ini:
Gambar 4.3.
Mesin jahit bantuan dari Pemerintah Kabupaten Serang
(Sumber: Dokumentasi Penelitian 2016)
120
Sarana prasarana yang pendukung sentra industri kecil tas
selanjutkan adalah pembentukan Showroom yang berada di Desa
Kadugenep, tujuan dari dibuat Showroom menurut Yuyud Bidang Industri
adalah sebagai pusat pameran hasil dari produk produk tas dari para
pengrajin tas dan juga untuk menjamu tamu yang berkunjung.
Untuk sarana Showroom yang di bangun di kawasan sentra tas di
Kecamatan Petir masih belum sesuai dengan harapan para pelaku
pengrajin tas karena lokasinya yang berada di dalam bukan di pinggir jalan
yang banyak dilalui orang. Menurut Ganil salah satu pelaku usaha industri
kecil tas di Desa Padasuka Showroom belum banyak membantu dalam
sosialisasi produk tas, semenjak mulai diresmikan belum ada yang
berkunjung serta sosialisasi pameran belum optimal.
Penempatan showroom yang berada jauh dari jalan raya menurut
Yuyud adalah karena kebijakan pemerintah desa, pihak dinas hanya
fasilitasi pembangunan showoom. Sedangkan menurut Usman Pelaku
usaha industri kecil tas di Desa Kadugenep menjelaskan bahwa Desa
Kadugenep dipilih sebagai penempatan lokasi showroom adalah karena di
Desa Kadugenep paling banyak pengrajin tasnya, meskipun secara
geografis tidak efektif.
Selain sarana prasarana showroom yang tidak efektif, fasilitas yang
tidak terurus lainnya adalah MCK (mandi cuci kakus), kondisi yang
kumuh dan tidak terpakai karena sudah rusak, padahal baru 1 tahun
121
dibangun. Menurut Usman, tidak terawatnya MCK karena mesin airnya
ada yang mencuri. Berikut ini gambar kondisi Showroom yang belum
optimal dan MCK yang tidak berfungsi.
Gambar 4.4
Kondisi Showroom yang tidak optimal
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016)
Dari gambar 4.4 di atas kondisi Showroom belum optimal terlihat tidak
adanya papan nama dan fasilitas yang belum lengkap.
122
Gambar 4.5
Kondisi MCK yang tidak terurus
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016)
Dari gambar 4.5. terlihat pintu pintu MCK Sudah rusak dan tidak
terwat.
Selanjutnya faktor yang tidak mendukung dalam implementasi
program pengembangan sentra industri kecil adalah Faktor indsustri
pendukung guna pengembangan IKM Tas belum tersedia di wilayah sentra
kerajinan tas, misalnya industri pendukung sablon dan bordir, para
pengrajin harus keluar daerah guna memenuhi kebutuhan sablon dan atau
bordir untuk kerajinan tasnya. Padahal industri pendukung sangat penting
dalam pengembangan UMKM melalui pembentukan sentra. Karena dalam
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor
:23/PER/M.KUKM/IV/2005 disebutkan salah satu kriteria sentra UKM
adalah sarana dan prasarana pendukung.
123
Potensi pengembangan sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir
tidak didukung dengan sarana dan prasaran yang memadai, misalnya saja
akses jalan menuju sentra Pengrajin Tas di Desa Kadugenep Kecamatan
Petir Kabupaten Serang, sangat sempit. Akibatnya, sulit dijangkau oleh
kendaraan besar ketika ingin berkunjung, serta tidak ada angkutan umum
yang bisa diakses sampai ke sentra yang berada satu kilometer dari jalan
utama.(http://satelitnews.co.id/potensi-melimpah-infrastruktur-lemah/feed/
diakses tanggal 10 Agustus pukul 20.30 WIB).
Keempat, sumber daya waktu. Poin terakhir dari aspek sumber
daya yang patut dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan pogram
pengembangan sentra industri kecil tas adalah waktu. Program
pengembagan sentra industri kecil tas adalah satu periode selama lima
tahun, selain pengembangan sentra industri kecil Tas di Kecamatan Petir,
ada dua sentra yang perlu dikembangkan di Kabupaten Serang yakni
pengembangan sentra industri kecil Gerabah di Kecamatan Ciruas dan
sentra industri kecil Emping di Kecamatan Waringinkurung. Program
pengembangan sentra industri kecil Tas mau tidak mau mesti berbenturan
dengan pembangunan sentra sentra yang lain di Kabupaten Serang selama
lima tahun. Hal ini kurang efektif karena waktu pembangunan terbagi
sedangkan anggaran dan sumberdaya manusia dinas yang terbatas.
Terkait dengan kecukupan waktu di rasakan kurang oleh Tenaga
penyuluh lapangan IKM dikarenakan minimnya sumber daya TPL IKM,
Siska mengatakan “kalau masalah kecukupan waktu bagi kami sangat
124
kurang, karena jumlah kami yang sangat minim” (Wawancara dengan Ibu
Siska, Tenaga Penyuluh Lapangan IKM Kabupaten Serang. Tanggal 20
Juli 2016, pukul 14:30 WIB).
Faktor lainnya dari dimensi sumber daya yang mempengaruhi
implementasi kebijakan publik diluar yang disebutkan oleh Metter dan
Horn adalah Pasar (Market) dan Pemasaran (Marketting) yang dilakukan
oleh agen pelaksana guna mengembangkan sentra industri kecil tas di
Kecamatan Petir.
Endang, Kepala Bidang UKM Diskoperindag Kabupaten Serang
mengatakan “untuk pemasaran produk hasil dari ikm pemerintah
kabupaten serang memfasilitasi dengan mengadakan atau ikutkan
pameran, baik lokal maupun nasional”. Namun, pemasaran produk IKM
belum terintegrasi dengan sistem atau dengan internet, baik pemerintah,
maupun para pelaku usaha industri kecil tas, pemasaran masih dilakukan
dengan tradisional.
Akses pemasaran dengan menggunan internet belum dilakukan
oleh para pengrajin tas di Kecamatan Petir, hal ini disebabkan masyarakat
belum mendapatkan faslitasi dalam pemanfaatan internet guna pemasaran
produk dan jaringan bisnis. Sehingga pemasaran yang dilakukan masih
dari mulut ke mulut dan jaringan dinas yang berada di lingkungan
Kabupaten Serang.
Belum optimalnya pengembangan sentra industri kecil tas di
Kecamatan Petir adalah karena produk tas yang dihasilkan belum
125
terstandarisasi dan belum memiliki lisensi dari pihak pembuat lisensi,
sehingga masih belum bisa berproduksi dengan masif. Produksi tas masih
didasari oleh pemesanan barang. Pengurusan HAKI (hak atas kekayaan
intelektual) atas produk yang dihasilkan belum dilakukan oleh para
pengrajin dikarenakan membutuhkan biaya yang cukup besar.
Berdasarkan atas analisis yang telah dipaparkan di atas, peneliti
menyimpulkan sementara bahwa belum optimalnya program
penengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang dengan ini
studi kasus pengembangan sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir
dikarenakan sumber daya yang masih minim dan perlu ditingkatkan dan
dikoordinasikan oleh semua agen pelaksana dari program pengembangan
sentra industri kecil ini. Pembinaan yang perlu dilakukan adalah
menggunakan pendekatan sentra yang memfokusnya kepada objek
pengembangan yang lebih terarah dalam satu lokasi tidak serampangan
semua IKM disamakan. Peningkatan sarana dan prasarana yang masih
minim perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Infrastruktur Jaringan
Komunikasi perlu dibuat sebagai perangkat sarana yang diperlukan untuk
pengembangan jaringan komunikasi antara sentra, KSP/USP Koperasi,
Bank Pelaksana dan Kementerian Koperasi dan UKM serta pelaku bisnis
yang lain.
126
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Dalam dimensi karakteristik agen pelaksana ini, peneliti menilai
beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu karakteristik agen
pelaksana, Standard Operating System (SOP), dan sanksi.
Pertama, karakteristik agen pelaksana. Program Pengembangan
sentra industri kecil merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten
Serang yang wilayah implementasinya begitu luas, yakni dilaksanakan di
beberapa kecamatan. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi tersebut
program Pengembangan sentra industri kecil melibatkan banyak agen
pelaksana baik organisasi formal maupun informal, seperti pemerintah,
pihak swasta maupun masyarakat. Dalam implementasi program
Pengembangan sentra industri kecil ini, setiap agen pelaksana tersebut
memiliki peran masing-masing yang disesuaikan dengan karakter
organisasinya.
Program pengembangan sentra industri kecil adalah salah satu
program unggulan Kabupaten Serang. Yang menjadi leading sector
program pengembangan sentra industri adalah Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, peran Bidang Industri
Menurut Yuyud, Sekretaris Bidang Industri adalah fasilitasi dalam
mengembangan produksi, design dan fasilitasi teknologi tepat guna.
Bidang UMKM memiliki peran pembinaan dan pelatihan dalam
kelembagaan dan kemitraan dan pemasaran, sedangkan bidang Koperasi
memiliki peran dalam kelembagaan dan permodalan.
127
“Program pengembangan sentra industri kecil adalah program
unggulan Kabupaten Serang, pihak Diskoperindag yang menjadi
pelaksana utama,”. (Wawancara dengan bapak Yuyud Bidang
Industri Diskoperindag Kabupaten serang. Tanggal 19 Juli 2016,
pukul 11:30 WIB).
Program pengembangan sentra industri kecil tas di Kecamatan
Petir merupakan kebijakan yang diorientasikan untuk membantu
masyarakat pengrajin tas guna mengembangkan usahanya. Oleh karena
itu, masyarakat pengrajin tas tersebut harus dapat diberdayakan agar dapat
meningkatkan perekonomian mereka dan daerah. Dari dimensi penilaian
mengenai karakteristik agen pelaksana tersebut, berdasarkan pemaparan
hasil penelitian yang ditemukan dapat diketahui bahwa program
pengembangan sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir
pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Serang yang menjadi pioner utama dalam
program pengembangan sentra industri kecil.
Dalam pelaksanaan program pengembangan sentra industri kecil
tas di Kecamatan Petir, pihak Kecamatan Petir merasa tidak begitu
dilibatkan, sehingga pihak Kecamatan tidak banyak mengetahui program
pengembangan sentra industri kecil tas. Pihak kecamatan beranggapan
bahwa program pengembangan sentra industri kecil tas ini adalah program
dari Dinas Koperindag Kabupaten Serang, bukan program dari Kecamatan
Petir.
Dalam program pengembangan sentra industri tas di Kecamatan
Petir, belum terintegrasi dengan pihak kecamatan maupun pihak lainnya,
128
di tingkat kecamatan tidak ada lembaga pengembangan dalam hal teknis
(unit pelayanan teknis) yang bisa menjadi layanan bersama untuk
pengrajin tas. Program ini juga belum didukung dengan lembaga
pengembangan usaha yang terintegrasi pelaku usaha industri kecil tas
dengan pemerintah serta kemitraan dengan pengusaha besar. Sehingga
program pengembangan sentra industri kecil tas, masih berjalan sendiri
tanpa konsep pengembangan yang jelas.
Karakteristik agen pelaksana dari program pengembangan sentra
industri kecil tidak begitu ketat, karena program pengembangan tidak
terlalu mengubah sifat manusia, dan bukan pelayanan yang yang
membutuhkan disiplin yang ketat. Akan tetapi agen pelaksana masih
kebingungan dalam melaksanakan perannya diakibatkan ketidak SOP yang
jelas dan mudah dipahami, yang akan di bahas pada aspek selanjutnya.
Kedua, SOP (Standard Operating Procedure). Program
pengembangan Sentra Industri Kecil menengah merupakan program yang
dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara
teknis oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Serang (Diskoperindag) sebagai aktor utamanya. Program pengembangan
sentra IKM termasuk kedalam Program Unggulan Kabupaten Serang yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2010-2015. Namun program ini belum meliki aturan
turunan yang menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
(Juklak/Juknis) baru di tahun akhir 2015 dibuat Peraturan Daerah Nomor 8
129
Tahun 2015 tentang Usaha mikro dan Kecil yang ada di Kabupaten
Serang. Hal ini dikarenakan terkendala waktu yang berbenturan dengan
pemilihan legislatif dan pemilihan bupati.
“Program pengembangan sentra industri kecil tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Serang, di kita tidak ada juklak dan juknisnya
karenakan itu bukan pelayanan, yang kita gunakan adalah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM”
(Wawancara dengan Bapak Endang Kepala Bidang UMKM
Diskoperindag Kabupaten Serang. Tanggal 19 Juli 2016, pukul
13:30 WIB).
Berdasarkan hasil wawancara mengenai SOP (Standard Operation
Prosedure) program pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten
Serang, program ini tertuang pada RPJMD Kabupaten Serang tahun 2010-
2015, sedangkan turunan kebijakannya adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 8 tahun 2015 tentang Usaha Kecil dan Mikro di
Kabupaten Serang. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 mengenai
UMKM adalah aturan di atasnya.
Mengenai SOP, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,
tidak memakai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
nomor 23 tahun 2005 yang mangatur tentang pedoman penumbuhan dan
pengembangan sentra usaha kecil dan menengah. Hal ini kurangnya
koordinasi antara bidang di Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Serang mengenai Kebijakan sentra. Pihak
Diskoperindag Kabupaten Serang mengaku belum mengetahui mengenai
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor :23/PER/M.KUKM/IV/2005 padahal aturan ini
130
mengatur tentang pedoman teknis penumbuhan dan pengembangan sentra
UKM.
Menurut Meter dan Horn, apabila standar dan tujuan kebijakan
kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan
konflik di antara para agen pelaksana. Program pengembangan sentra
industri kecil di Kabupaten Serang masih menimbulkan multiinterpretasi
antara bidang industri dan bidang UKM pada Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, masalahnya kebijakan
pengembangan sentra di Kabupaten Serang adalah sentra industri kecil,
sedangkan petunjuk pelaksananya (juklak) sentra UKM yakni Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 23/PER/M.KUKM/IV/2005, sedangkan Kementerian
Perindustrian belum mengeluarkan aturan mengenai sentra industri kecil
menengah, sebagaimana Kementerian Koperasi dan UKM.
Jika melihat dari pedoman teknis dari Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
:23/PER/M.KUKM/IV/2005 mengenai pedoman penumbuhan dan
pengembangan sentra UKM Maka konsep pengembangan sentra UKM di
Kabupaten / Kota maka dibentuk kelompok kerja (pokja) keuangan untuk
pelaksanaan program pengembangan sentra UKM di Kabupaten.
selanjutnyanya POKJA Kabupaten/Kota dan Dinas terkait menjadi agen
pelaksananya.
131
Mekanisme pengembangan sentra UKM adalaha sebagai berikut:
1. Kelompok kerja Keuangan (Pokja) Kabupaten/Kota melakukan
identifikasi dan menilai sekaligus menyeleksi sentra calon peserta
program baik yang akan difasilitasi oleh dana APBN maupun dana
perguliran agar diusulkan secara terpadu.
2. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota menyampaikan hasil seleksi ke Dinas/Badan yang
membidangi Koperasi dan UKM Propinsi untuk koordinasi;
3. Kelompok kerja Keuangan Propinsi membantu memverifikasi
kelengkapan administrasi sentra yang diusulkan;
4. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi
mengirimkan hasil seleksi sentra calon peserta program kepada
Kementerian Koperasi dan UKM;
5. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dinas/Badan yang
membidangi Koperasi dan UKM Propinsi, maka Kementerian
Koperasi dan UKM melakukan verifikasi kembali dan menetapkan
sentra calon peserta program sebagai sentra terpilih;
6. Sentra UKM ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
Selain dibentuknya kelompok kerja, pengembangan sentra
UKM juga dibentuk lembanga pengembangan Bisnis atau Business
Development Servise-Provider (BSD-P) sebagai pihak ketiga, yang
dimaksud dengan Business Development Services – Provider Lembaga
Pengembangan Bisnis BDS-P/LPB adalah suatu lembaga atau bagian
132
dari suatu lembaga yang memiliki usaha inti (core business) di bidang
jasa layanan yang dapat berbentuk Yayasan, Perguruan Tinggi,
Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV dan LSM. Dengan adanya
BDS sentra mendapatkan layanan pengembangan bisnis. Sehingga
pengembangan sentra terintegritas dari atas sampai bawah yang
melibatkan pihak pemerintah pengrajin dan juga pihak ketiga yang
membantu pengembangan sentra UKM.
Selama ini pihak universitas tidak dilibatkan dalam program
pengembangan sentra UKM karena pengembangan masih dilakukan
oleh pihak pemerintah tanpa membentuk kelompok kerja sebagai agen
pelaksana pengembagan sentra UKM dan pihak pihak ketiga sebagai
layanan bisnisnya.
Akibat ketidakjelasan SOP dalam pengembangan sentra industri
kecil menengah di Kabupaten Serang, pelatihan dan pembinaan bagi sentra
industri masih dilakukan Gabrukan (tidak berpola, semua IKM disama
ratakan dan dicampur dalam kegiatan yang sama) belum dilakukan
berdasarkan kawasan sentra.
4. Sikap/Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana
Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana,
terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat
berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan yakni, kognisi
(pemahaman) serta respons (dukungan/persetujuan) agen pelaksana.
133
Program pengembangan sentra industri kecil merupakan program
yang mengunakan pendekatan top down, artinya program tersebut dibuat
oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Serang.
Keberhasilan program tersebut diraih apabila kognisi agen pelaksana yang
baik dan mendapatkan dukungan penuh serta persetujuan para stakeholder
yang terlibat dalam hal ini para agen pelaksana,
“Saya belum paham sepenuhnya, itu kan program pemerintah
Kabupaten Serang, kalau ditanya landasan kebijakan, agenda
programnya apa saja standar keberhasilannya seperti apa, saya
belum tahu, karena selama ini pihak kecamatan tidak terlalu
dilibatkan.”. (Wawancara dengan Bapak Aminudin Sekretaris
camat Kecamatan Petir. Tanggal 18 Juli 2016, pukul 15:30 WIB).
Dari beberapa hasil wawancara di atas mengenai aspek disposisi
para pelaksana, peneliti dapat mengetahui bahwa beberapa agen pelaksana
tidak sepenuhnya memahami akan program pengembangan sentra industri
kecil tas seperti para pengrajin tas dan pihak kecamatan namun sebaliknya
pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang
dan Bappeda Kabupaten Serang sudah memahami program
pengembangan sentra industri kecil.
Meskipun para agen pelaksana memahami tentang progam
pengembangan sentra industri kecil menengah atau sentra usaha kecil
menengah, namun definisi mengenai usaha kecil menengah (UKM)
dengan industri kecil menengah (IKM) mempunyai dampak dan
konsekuensi yang strategis. Definisi merupakan konsensus terhadap entitas
UKM sebagai dasar formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga
134
paling tidak, ada dua tujuan adannya definisi yang jelas mengenai UKM,
yaitu pertama, untuk tujuan administratif dan pengaturan; serta kedua,
tujuan yang berkaitan dengan pembinaan (German Agency Far Technical
Cooperation, 2002).
Meskipun perbedaan-perbedaan ini bisa dipahami dari segi tujuan
masing-masing lembaga, namun kalangan yang terlibat dengan kelompok
IKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, dan agen pelaksana akan
menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, apa lagi program itu
lintas instansi dan departemen. Instansi yang yang berwenang mengenai
pengembangan IKM atau UKM di daerah Kabupaten dilebur menjadi
Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan)
sedangkan instansi di tingkat provinsi intansi terkait pengembangan UKM
dipecah menjadi dua yakni Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian
dan Koperasi dan UKM. Sedangkan di tingkat pusat di bagi menjadi tiga
instansi yakni, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan
UMKM serta Kementerian Perdagangan.
Menurut Endang, Kepala Bidang UKM Diskoperindag, kebijakan
pengembangan sentra industri kecil menengah di Kabupaten Serang
kewenangannya berada di bidang industri dari Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, Sedangkan kebijakan
sentra di tingkat pusat dibuat oleh kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah yakni Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor: 23/PER/M.KUKM/IV/2005. Hal
135
tersebut membuat bingung agen pelaksana dari program pengembangan
sentra UKM di tingkat daerah.
Sementara mengenai respons (dukungan/persetujuan) pelaksana,
peneliti dapat menganalisis bahwa semua agen pelaksana sepenuhnya
mendukung program pengembangan sentra industri kecil meskipun ada
beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Kemudian terkait aspek sosialisasi serta sinkronisasi dari pihak tingkat
teratas Bappeda hingga ke bawah (para pengrajin tas) belum cukup baik,
sehingga masih banyak yang mengalami kebingungan. Walaupun di sisi
lain program ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat
khususnya para pengrajin tas, agar usahanya berkembang dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang
efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antarorganisasi
dan aktivitas pengukuhan (Wibawa, 1994:20). Komunikasi antar
organisasi dapat dilakukan salah satunya melalui koordinasi. Menurut
Handyadiningrat (1980:78) Koordinasi fungsional yang bersifat ekstern
adalah koordinasi antara organisisasi satu dengan organisasi lainnya.
Koordinasi tersebut perlu dilakukan karena sebuah organisasi tidak
mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisasi
lainnya. Dari mekanisme komunikasi yang disampaikan harus jelas agar
136
tidak membingungkan. Mengingat program pengembangan sentra industri
kecil tas sebagai program yang menggunakan pendekatan top down dan
melibatkan beberapa pihak yang berimplikasi pada banyaknya tingkatan
birokrasi. Maka perlu ada penyaluran komunikasi yang baik, jika tidak
maka rentan terjadinya multi persepsi.
Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Handyadiningrat (1980:78)
bahwa dengan semakin kompleksnya dan besarnya struktur organisasi
menambah pula masalah organisasi. Semakin luas jenjang pengendalian
(span of control) suatu kebijakan maka jumlah organisasi yang harus
dikendalikan banyak.
Salah satu cara komunikasi kebijakan yang dapat dilakukan yakni
melalui sosialisasi program pengembangan sentra industri kecil.
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya,
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perindustrian dan
Perdagangan selaku Leading sector dari program pengembangan sentra
industri kecil belum optimal.
“Sosialisasi yang dilakukan belum masif pak, sosialiasiasi masih
umum tentang pengembangan UKM, sedangkan tentang sentra
industri kecil belum optimal karena termasuk di dalam
pengembangan UMKM” (Wawancara dengan Ibu siska Tenaga
Penyuluh Lapangan IKM Kabupaten Serang. Tanggal 20 Juli
2016, pukul 09:30 WIB)..
Sosialisasi dengan materi yang masih terbilang cukup luas yakni
tentang pengembangan IKM secara umum. Sosialisasi tersebut melibatkan
137
semua unsur pemerintahan termasuk Kecamatan Petir, unsur MUSPIDA
(Musyawarah Pimpinan Daerah) serta masyarakat.
Adapun setelah sosialisasi selesai dilaksanakan, koordinasi yang
dilakukan tidak maksimal, dan ditambah pula tidak adanya inisiatif dari
para pengrajin di kawasan sentra untuk lebih proaktif dalam
mengoptimalkan program pengembangan sentra industi kecil. Hal tersebut
dapat menghambat kinerja implementasi kebijakan. Padahal prinsip KIS
(Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi) dalam pelaksanaan kebijakan
perlu dibangun diantara para agen pelaksana sebagai usaha pengendalian
agar terwujudnya kesatuan tindakan yang serasi serta selaras.
Komunikasi kebijakan harus disampaikan secara jelas dan mudah
untuk dipahami agar tidak terjadi kebingungan. Tidak hanya bagi para
agen pelaksana kebijakan, melainkan pula kepada masyarakat yang
menjadi target group dari program pengembangan sentra industri kecil.
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa sosialisasi yang
dikhususkan untuk masyarakat di kawasan sentra belum pernah dilakukan
termasuk di Kecamatan Petir. Padahal sosialisasi penting untuk dilakukan
agar masyarakat di Kecamatan Petir mengetahui program pengembangan
sentra industri kecil serta dapat ikut serta dan turut bertanggung jawab
dengan melakukan pemanfaatan program pengembangan sentra industri
kecil secara optimal.
138
Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas
terkait masih minim. Padahal program pengembangan sentra industri kecil
adalah program yang diunggulkan di Kabupaten Serang, tidak ada iklan
baik melalui media cetak, maupun di media online sehingga program
pengembangan sentra ini belum diketahui oleh banyak masyarakat di
Kabupaten Serang.
Dimensi dari komunikasi antar organisasi yang kedua adalah
koordinasi yang dilakukan dalam program pengembangan sentra industri
kecil belum optimal :
“Kewenangan mengenai sentra IKM adalah di bidang industri,
jujur kalo untuk koordinasi mengenai pengembangan sentra
industri kecil itu belum dilakukan, koordinasi yang dilakukan
umum saja mengenai pengembangan UMKM” (Wawancara
dengan Bapak Endang Kepala Bidang UMKM Diskoperindag
Kabupaten Serang. Tanggal 19 Juli 2016, pukul 13:30 WIB).
Koordinasi mengenai program pengembangan sentra sudah
dilakukan menurut Yuyud Bidang Industri Diskoperindag Kabupaten
Serang, bidang industri fokus pada fasilitasi alat dan desain, sedangkan
bidang UKM memfasilitasi pengembangan usahanya.
Berbeda yang dikatakan oleh Dahlan Fungsional Bappeda
Kabupaten Serang, Koordinasi yang dilakukan belum optimal, menurutnya
harusnya dinas terkait yang melaporkan sudah sampai mana
pengembangan sentra industri kecil ini, namun itu tidak dilakukan.
Aminudin Sekrertaris Camat Kecamatan Petir bahkan masih
kebingungan mengenai program sentra industri tas, pihak kecamatan
139
hanya sekedar mengetahui bahwa di wilayahnya menjadi targetan program
pengembangan sentra industri tas, mengenai kebijakan dan arahan dan
targetan tidak mengetahui karena kurangnya koordinasi.
6. Lingkungan Eksternal
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja
implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan
Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial,
ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan
kondisi lingkungan eksternal.
Secara sosial dan budaya program pengembangan sentra industri
kecil didukung oleh semua agen pelaksana termasuk masyarakat. Kondisi
sosial masyarakat yang masih erat dengan gotong royong sehingga
persaingan secara ekonomi tidak berujung pada konflik sosial di
masyarakat. Masyarakat terberdayakan karena industri kecil yang
berkembang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Secara aspek politik, peneliti menganalisis bahwa program
pengembangan sentra industri kecil tas mengindikasikan rawan praktek
nepotisme yang dilakukan oleh para pengusaha industri kecil dengan
oknum pemerintahan dalam pengadaan barang. Persaingan secara ekonomi
140
yang ketat membuat dampak buruk bagi kondisi politik dalam
pengembangan sentra industri tas.
“Dalam pengadaan barang pemerintah untuk souvenir tas, ada
oknum yang bermain disini, persaingannya belum diatur, sehingga
rawan nepotisme. Karena pemerintah tidak ada kerjasama dengan
pelaku industri, sedangkan tidak ada pihak ketiga untuk
mengakomodasi dari para pelaku industri kecil tas”. (Wawancara
dengan Bapak Dahlan Seksi Program dan Evaluasi Bappeda
Kabupaten Serang. Tanggal 19 Juli 2016, pukul 13:30 WIB).
Dari wawancara di atas menurut dahlan dari pihak Bappeda
Kabupaten Serang, rawannya nepotisme karena persaingannya belum
diatur, harusya ada pihak ketiga baik koperasi atau lainnya yang mengatur
persaingan. Sedangkan menurut Ganil, salah satu pelaku industri kecil tas,
untuk mendapatkan tender dari pemerintah prinsipnya siapa cepat dia
dapat, di “persentase” untuk orang yang memesan produk tas.
Pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang, tidak
terlepas dengan persaingan dengan usaha besar dan ritel. Kebijakan yang
dibuat harus mengatur kegiatan ekonomi jangan sampai dimonopoli oleh
satu orang atau satu perusahaan besar. Salah satu strategi dalam
pengembangan sentra industri kecil menengah adalah bermitra dengan
usaha menengah dan besar.
Berdasarkan pembahasan di atas kemitraan dalam pengembangan
industri kecil di Kabupaten Serang, belum optimal dalam menggandeng
mitra usaha baik dengan BUMN/BUMD atau dengan perusahaan umum,
Kemitraan sudah pernah dilakukan khususnya bermitra utuk akses
141
kemudahan dalam permodalan bagi UKM seperti dengan bank dan
jamkrida. Mengenai kemitraan dengan ritel diskoperindag sudah
memfasilitasi namun baru sekedar sosialisasi mempertemukan antara
pihak ritel dengan pelaku UMKM. Permasalahanya adalah Produk
UMKM belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas dari perusahaan
ritel tersebut. Endang pihak Diskoperindag mengatakan belum melakukan
monitoring dan evaluasi mengenai kemitraan mana saja UMKM yang
telah bermitra dengan ritel dan usaha besar lainnya.
4.3 Pembahasan
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian
otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas,
dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan
daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
142
Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran yang strategis dalam
perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang
berjumlah 3,4 juta unit pada tahun 2013 dan merupakan lebih dari 90 persen dari
unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan
tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan
merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non
migas nasional. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat
banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan
bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang
terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM
akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional
yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.
Seiring dengan upaya untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dalam bentuk peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah maka telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Program pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang tertuang
dalam dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Serang tahun 2010-2015. Dengan visi pembangunan terwujudnya masyarakat
yang berkualitas menuju kabupaten serang yang agamis, adil, dan sejahtera.
143
Tujuan program pengembangan sentra industri adalah untuk Mendorong
tumbuhnya IKM modern Meningkatkan daya saing IKM.
Dalam pelaksanaanya, program pengembangan sentra industri kecil tas di
Kecamatan Petir menghadapi hambatan sehingga belum berjalan optimal.
Diantaranya perbedaan definisi antara UKM dan IKM membawa dampak dalam
pengembangan sentra karena dua hal ini di tangani oleh instansi yang berbeda.
IKM adalah kewenangan bidang industri dan Kementerian Perindustrian
Sedangkan UKM adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Implikasi dari
perbedaan definisi antara IKM dan UKM berpengaruh pada kebijakan
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang khususnya sentra
industri kecil tas di Kecamatan Petir masih dilakukan secara umum menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. Kebijakan
pengembangan dan penumbuhan sentra industri kecil belum dilakukan secara
konsep sentra yang bercirikan pengumpulan produksi yang sama pada satu tempat
dan memiliki layanan bersama. Hal ini disebabkan ketidakjelasan SOP dari
program pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang. Kebijakan
sentra di Kabupaten Serang adalah sentra industri kecil menengah, sedangkan
IKM adalah kewenangannya berada pada Kementerian Perindustrian yang tidak
mengeluarkan SOP khusus untuk pengembangan sentra industri. Sedangkan untuk
Sentra UKM, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri
Koperasi dan UKM Nomor 23 Tahun 2005 mengenai panduan pengembangan dan
penumbuhan sentra UKM.
144
Menurut Mansur salah satu anggota DPRD Kabupaten Serang, Pemerintah
Kabupaten Serang terlalu tinggi menentukan target pembangunan, kebijakan yang
dibuat terlalu utopis akan tetapi sulit untuk di realisasikan, menurutnya dari 8
program unggulan Kabupaten Serang tidak satupun yang benar-benar berhasil
sesuai dengan target perencanaan karena waktunya yang tidak mencukupi
misalnya untuk program pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten
Serang, pemerintah Kabupaten Serang belum merealisasikan pasar khusus sentra
emping di Kecamatan Waringinkurung, serta showroom meskipun telah dibangun
namun akses jalan menuju showroom belum di bangun.
Program pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang dengan
kasus sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir belum didukung dengan sumber
daya manusia yang unggul, rata rata pegawai di sentra industri kecil tas
berpendidikan SD (Sekolah Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),
Rendahnya tingkat pendidikan pegawai belum didukung dengan peningkatan skill
untuk produksi yang berkualitas, untuk menghasilkan produk tas baru dengan
design baru pelaku industri masih kesulitan, karena tidak semua pegawai mampu
atau memiliki kemampuan dalam bidang design grafis dan teknik potong kain
yang baik. Kawasan sentra industri kecil tas belum didukung dengan balai
pelatihan produksi serta lembaga yang berperan sebagai pengambangan pelayanan
teknis, sehingga pelatihan pelatihan belum sampai pada tingkat peningkatan
kualitas sumberdaya dan produksi, pelatihan dan pembinaan belum dikhususkan
berdasarkan sentra.
145
Selain itu program pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten
Serang dihadapkan dengan minimnya tenaga penyuluh lapangan (TPL) diketahui
untuk TPLIKM di Kabupaten Serang hanya ada satu orang TPL, hal ini jelas tidak
seimbang dengan banyaknya jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten Serang.
Bapak Yuyud Bidang industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Serang mengatakan bahwa Kebijakan TPLIKM adalah
kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian, setiap
kabupaten di tempatkan TPLIKM begitupun dengan Kabupaten Serang satu orang
TPLIKM, Sedangkan Pemerintah Kabupaten Serang belum membuat kebijakan
penambahan jumlah TPLIKM dikarenakan anggaran dinas yang terbatas.
Program pengembangan sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir dalam
pelaksanaanya pelaku industri kecil tas mengalami permodalan yang terbatas,
akses terhadap sumber permodalan menurut Usman salah satu pelaku usaha tas
masih dianggap sulit karena faktor persyaratan yang memberatkan pelaku usaha
misalnya harus ada jaminan dan bunga yang besar, selain itu faktor yang lain
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akses perbankan. Yang terjadi adalah
meskipun pelaku usaha tas mengalami keterbatasan modal namun pelaku usaha
enggan untuk meminjam modal ke perbankan, mereka menggunakan modal
dengan seadanya tanpa ada penambahan modal.
Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 23
tahun 2005 Pembangunan sentra industri kecil satu paket dengan pembangunan
sumber permodalan, Pembentukan Koperasi simpan pinjam belum terbentuk
146
dikawasan sentra industri kecil tas, Padahal sangat vital fungsi koperasi dalam
pengembangan sentra industri kecil tas, belum terbentuknya koperasi dikonfirmasi
oleh Usman pelaku industri kecil bahwa belum ada satu pemahaman pentingnya
pembentukan koperasi dan ego yang kuat dalam persaingan usaha. Selain itu
belum ada yang menggerakan dalam usulan pembentukan koperasi. Padahal jika
melihat siklus keuangan pelaku usaha tas, adalah kebutuhan dana cepat, dengan
adanya koperasi, peminjaman modal tidak perlu angsuran dalam jangka waktu
yang lama, jadi setelah orderannya dibayar maka bisa langsung dikembalikan ke
koperasi. Koperasi tidak hanya bentuknya simpan pinjam, akan tetapi bisa
menjadi lembaga penyedia bahan baku dan lain sebagainya.
Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Serang memberikan bantuan alat
produksi yakni 9 (sembilan) mesin jahit dan 5 (lima) mesin potong kain. Kepada
beberapa pengrajin tas di sentra tas di Kecamatan Petir, Sedangkan bantuan
gedung Showroom dibangun dan diresmikan pada tahun 2015.
Potensi pengembangan sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir tidak
didukung dengan sarana dan prasaran yang memadai, misalnya saja akses jalan
menuju sentra pengrajin tas di Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten
Serang, sangat sempit. Akibatnya, sulit dijangkau oleh kendaraan besar ketika
sengaja ingin berkunjung atau studi banding kesana, serta tidak ada angkutan
umum yang bisa diakses sampai ke sentra yang berada satu kilometer dari jalan
utama.
147
Selanjutnya fakator yang tidak mendukung dalam implementasi program
pengembangan sentra industri kecil adalah Faktor indsustri pendukung guna
pengembangan IKM Tas belum tersedia di wilayah sentra kerajinan tas, misalnya
industri pendukung sablon dan bordir, para pengrajin harus keluar daerah guna
memenuhi kebutuhan sablon dan atau bordir untuk kerajinan tasnya. Padahal
industri pendukung sangat penting dalam pengembangan UMKM melalui
pembentukan sentra. Karena dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor
:23/PER/M.KUKM/IV/2005 disebutkan salah satu kriteria sentra ukm adalah
sarana dan prasarana pendukung.
Pemerintah Kabupaten Serang membantu fasilitasi pemasaran produk
IKM melalu pameran, baik ditingkat lokal maupun nasional, namun akses
pemasaran dengan menggunan internet belum dilakukan oleh para pengrajin tas di
Kecamatan Petir, hal ini disebabkan masyarakat belum mendapatkan faslitasi
dalam pemanfaatan internet guna pemasaran produk dan jaringan bisnis. Sehingga
pemasaran yang dilakukan masih dari mulut ke mulut dan jaringan dinas yang
berada dilingkungan Kabupaten Serang.
Belum optimalnya pengembangan sentra industri kecil tas di Kecamatan
Petir adalah karena produk tas yang dihasilkan belum terstandarisasi dan belum
memiliki lisensi dari pihak pembuat lisensi, sehingga masih belum bisa
berproduksi dengan masif. Produksi tas masih didasari oleh pemesanan barang.
Pengurusan HAKI (hak atas kekayaan intelektual) atas produk yang dihasilkan
belum dilakukan oleh para pengrajin dikarenakan belum merasa dibutuhkan dan
membutuhkan biaya yang cukup besar.
148
Dalam pelaksanaan program pengembangan sentra industri kecil tas di
Kecamatan Petir, pihak Kecamatan Petir merasa tidak begitu terlalu dilibatkan,
sehingga pihak Kecamatan tidak terlalu banyak mengetahui program
pengembangan sentra industri kecil tas. Pihak kecamatan berpandangan bahwa
program pengembangan sentra industri kecil tas ini adalah program dari dinas
Koperindag Kabupaten Serang, bukan program dari Kecamatan Petir.
Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas
terkait masih minim. Padahal program pengembangan sentra industri kecil adalah
program yang diunggulkan di Kabupaten Serang, tidak ada iklan baik melalui
media cetak, maupun media online sehingga program pengembangan sentra ini
belum banyak diketahui oleh banyak masyarakat di Kabupaten Serang. Adapun
setelah sosialisasi selesai dilaksanakan, tidak ada koordinasi yang dilakukan, dan
ditambah pula tidak adanya inisiatif dari para pengrajin di kawasan sentra untuk
lebih proaktif dalam mengoptimalkan program pengembangan sentra industi kecil.
Hal tersebut dapat menghambat kinerja implementasi kebijakan. Padahal prinsip
KIS (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi) dalam pelaksanaan kebijakan perlu
dibangun diantara para agen pelaksana sebagai usaha pengendalian agar
terwujudnya kesatuan tindakan yang serasi serta selaras.
Seperti yang disinggung sebelumnya dari semua faktor dan variabel yang
paling banyak menjadi sorotan adalah pada poin:
a) Kejelasan standar dan tujuan kebijakan
149
standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga
dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka
akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di
antara para agen implementasi. Dalam implementasinya standar
dan tujuan kebijakan program pengembangan sentra industri kecil
masih mengalami kendala diantaranya perbedaan defisini antara
IKM dan UKM membawa dampak pada pengembangan sentra
yang kurang maksimal.
b) Sumber Daya
Sumber daya dalam impelementasi program pengembangan sentra
industri kecil tas sangat penting dan memegang faktor yang sangat
menentukan, tidak hanya sumber daya manusia yang berkualitas
yang mecukupi, sumber daya finansial dan sumber daya sarana dan
prasarana yang memadai juga mempengaruhi terhadap sukses
program pengembangan sentra industri kecil, dalam
implementasinya sumber daya manusia yang yang minim dan
sumber anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam
pengembangan sentra industri kecil tas di Kabupaten Serang
c) Komunikasi antar Organisasi
Sosialisasi dan Koordinasi program pengembangan sentra industri
kecil adalah sarana ampuh untuk komunikasi dalam implementasi
program, minimnya koordinasi akan menghambat dan menjauhkan
dari tujuan program itu sendiri
150
Maka yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian mengenai Impelentasi
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Tas di Kabupaten Serang adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.6
Pembahasan dan Temuan di Lapangan
Kategorisasi Rincian Isi Kategori
Faktor yang mendukung
keberhasilan program
pengembangan sentra industri
kecil menengah di Kabupaten
serang Studi Kasus Sentra Tas
di Kecamatan Petir
Kondisi sosial yang medukung
Adanya fasilitasi pemasaran melalui pameran.
Adanya bantuan alat dan sarana showroom dari
pemerintah kabupaten serang
Penambahan modal produksi oleh Sistem
pembayaran pemesanan barang dengan DP 50 %
Adanya Pelatihan- pelatihan yang dilakukan oleh
Diskoperindag
Program sesuai dan realistis dengan kebutuhan
masyarakat.
Adanya dukungan terhadap program pengembangan
sentra IKM oleh masyarakat dan agen pelaksana
Mampu menumbuhkan lapangan pekerjaan
meningkatkan perekonomian masyarakat
Agen Pelaksana memahami perannya
Akomodasi kemitraan sudah dilakukan
Faktor yang menghambat
keberhasilan program
pengembangan sentra industri
Ketidak jelasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan
Petunjuk teknis (Juknis) dalam pengembangan sentra
industri kecil menengah di Kabupaten Serang
151
kecil menengah di Kabupaten
serang Studi Kasus Sentra Tas
di Kecamatan Petir
Agen pelaksana belum mengetahui Peraturan menteri
koperasi dan umkm nomor 23 tahun 2005 tentang
panduan pengembangan sentra
Minimnya jumlah TPL IKM
minimnya pegawai yang mempunyai skill khsusus
Permodalan pengrajin tas yang terbatas
Belum terbentuknya koperasi
Belum adanya industri pendukung
Koordinasi yang dilakukan belum optimal
Sosialialisasi yang dilakukan belum masif
Belum ada kerja sama dengan BUMN/BUMD
Strategi pemasaran belum menggunakan internet
Pembinaan pemasaran internet baru akan dilakukan
pada tahun 2016-2017
Pengrajin dan produk tas belum penempuh hak Paten
Pelatihan dan pembinaan belum dilakukan dikawasan
sentra
target yang terlalu tinggi dan waktu pelaksanaan
yang tidak mencukupi
Tidak semua agen pelaksana memahami program
pengembangan sentra industri kecil
Kondisi sarana dan prasaran belum yang belum
optimal berfungsi
Minimnya latar belakang pendidikan pengrajin Tas
Ada indikasi proses nepotisme dalam pengadaan tas
untuk kegiatan tas
(Sumber: Peneliti,2016)
152
Maka dari tabel 4.6 di atas dan penjelasan pada pembahasan, dapat
disimpulkan bahwa implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil
tas di Kabupaten Serang Studi Kasus Sentra Industri Tas di Kecamatan Petir
belum berjalan dengan baik terutama karena faktor-faktor yakni Kejelasan
kebijakan, SOP yang tidak jelas serta sumber daya yang belum terselesaikan
dengan baik di lapangan.
153
BAB V
PENUTUP
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan lapangan, maka
penyimpulan akhir tentang Implementasi Program Pengembangan Sentra
Industri Kecil di Kabupaten Serang dengan studi kasus pengembangan
sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir adalah :
Pertama perbedaan definisi antara UKM dan IKM membawa
dampak dalam pengembangan sentra karena dua hal ini di tangani oleh
instansi yang berbeda. IKM adalah kewenagan bidang industri dan
Kementerian Perindustrian Sedangkan UKM adalah Kementerian
Koperasi dan UKM. Implikasi dari perbedaan definisi antara IKM dan
UKM berpengaruh pada kebijakan pengembangan sentra industri kecil di
Kabupaten Serang khususnya sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir
masih dilakukan secara umum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 mengenai UMKM. Kebijakan pengembangan dan penumbuhan
sentra industri kecil belum dilakukan secara konsep sentra yang bercirikan
pengumpulan produksi yang sama pada satu tempat dan memiliki layanan
bersama. Hal ini disebabkan ketidakjelasan SOP dari program
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang. Kebijakan sentra
di Kabupaten Serang adalah sentra industri kecil menengah, sedangkan
IKM adalah kewenangannya berada pada Kementerian Perindustrian yang
153
154
tidak mengeluarkan SOP khusus untuk pengembangan sentra industri kecil
menengah. Sedangkan untuk Sentra UKM, Kementerian Koperasi dan
UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 23
Tahun 2005 mengenai Panduan pengembangan dan penumbuhan sentra
UKM.
Kedua, Sumber Daya Manusia yang yang terbatas, baik segi
kualitas maupun kuantitas, rendahnya pendidikan tidak didukung dengan
peningkatan kapasitas para pengrajin sehingga memproduksi barang
dengan berkualitas. Di sisi lain belum terstandarisasi produk barang yang
dihasilkan. Minimnya tenaga penyuluh lapangan IKM (TPL IKM ) yang
ada di Dinas Koperasi dan Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Serang
yang hanya berjumlah satu orang.
Ketiga, minimnya sarana prasarana pendukung dan industri
pendukung dalam pengembangan sentra industri kecil tas di Kecamatan
Petir Kabupaten Serang. Penempatan Showroom yang jauh dari jalan raya,
Serta minimnya industri pendukung dalam industri kecil tas, seperti sablon
dan bordir harus dilakukan diluar kawasan sentra. Selain itu jaringan
komunikasi internet belum masuk kawasan sentra industri kecil tas. Di sisi
lain Produk tas dari sentra industri kecil tas belum dipatenkan baik produk
dan nama perusahaannya.
Keempat, Sumber daya finansial, pengrajin masih kesulitan dalam
penambahan modal untuk usahanya, keterbatasan informasi dan rumitnya
155
persyaratan dan agunan peminjaman menjadi kendala utama, di sisi lain
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum terbentuk di kawasan sentra
industri kecil tas di Kecamatan Petir karena belum ada kesepahaman
pentingnya koperasi simpan pinjam dan ditambah persaingan yang ketat
sesama pengusaha industri kecil tas.
Kelima, belum terbentuknya kelompok kerja (Pokja) dalam
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang.
Keenam, Sosialisasi dan Koordinasi yang dilakukan oleh
diskoperindag sebagai leading sector dalam program pengembangan
sentra industri kecil belum masif, sehinga terjadi ketidakfaham beberapa
agen pelaksana dan masyarakat belum memahami program pengembangan
sentra industri kecil ini.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran peneliti adalah:
1. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Serang yang memiliki kewenangan
dalam penengembangan sentra IKM, pengembangan sentra IKM
tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 tahun
2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), akan
tetapi mengkonsolidasikan mengenai SOP pengembangan dan
penumbuhan sentra industri kecil yakni Peraturan Menteri Negara
156
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor :23/PER/M.KUKM/IV/2005.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, baik segi kualitas
maupun kuantitas, dengan cara pelatihan pelatihan difokuskan
pada peningkatan skill produksi dan terstandarisasi produk barang
yang dihasilkan. Peningkatan kuantitas tenaga penyuluh lapangan
IKM (TPLIKM) yang ada di Dinas Koperasi dan Perindustri dan
Perdagangan Kabupaten Serang yang hanya berjumlah satu orang.
3. Peningkatan sarana prasarana pendukung dan industri pendukung
dalam pengembangan sentra industri kecil tas di Kecamatan Petir
Kabupaten Serang. Mendorong pemerintah dan masyarakat dalam
mengoptimalkan showroom dengan cara menyediakan pelatihan
dalam penumbuhkan industri pendukung dalam industri kecil tas,
misalnya pelatihan dan penumbuhan industri sablon dan bordir di
kawasan sentra. Dalam pemasaran produk tas perlu menggunakan
jaringan komunikasi internet sehingga pemasaran lebih masif dan
luas. Untuk itu kiranya perlu mengadakan pelatihan dan
pembinaan dalam penggunaan internet sebagai alat pemasaran dan
pengembangan sentra industri kecil tas. Pemerintah perlu
mendorong Produk tas dari sentra industri kecil tas dipatenkan
baik produk dan nama perusahaannya.
4. Meningkatkan Sumber daya finansial, pengrajin yang masih
kesulitan dalam penambahan modal untuk usahanya, pemerintah
157
daerah dan TPLIKM membantu fasilitasi informasi mengenai
akses permodalan dari perbankan dan fasilitasi penjaminan modal
dari pemerintah Kabupaten Serang, di sisi perlu segera dibentuk
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di kawasan sentra industri kecil
tas di Kecamatan Petir guna kelancaran permodalan bagi pelaku
industri kecil tas di kawasan senta tas.
5. Pemerintah Kabupaten Serang segera membentuk kelompok kerja
(Pokja) pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang
6. Sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang sebagai leading
sector dalam program pengembangan sentra industri kecil lebih
dimasifkan lagi, sehinga terjadi pemahaman yang sama oleh agen
pelaksana dan masyarakat memahami program pengembangan
sentra industri kecil ini.
158
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:
Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebjakan Publik. Bandung; Alfabeta
.___________ 2008. Kebijakan Publik. Jakarta; Gramedia.
Arikunto, Suharsimi. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta; PT Bumi
Aksara.
Creswell, J. W. 2010 . Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan
mixed. Yogjakarta; PT Pustaka Pelajar.
Husein Umar. 2002. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta; PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu
Sosial. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah.
Jakarta; Bumi Aksara.
Kencana Syafiie, Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi. Jakarta;
Rineka Cipta.
Mazmanian. 1983. Implementation and Public Policy. Jakarta; PT Raja Grafindo
Persada.
Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya
Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan.
Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung; Rosdakarya.
Mudrajad, Kuncoro. 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan
kebijakan. Yogyakarta; Unit penerbitan dan percetakan akademi
manajemen perusahaan YKPN.
Nugroho, Riant. 2009. Kebijakan Publik. Jakarta; Gramedia.
_______ 2011. Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-
Manajemen Kebijakan. Jakarta; PT Elex Media Komputindo.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung; Alfabeta.
159
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung;
Alfabeta.
_______ . 2011. Metode Penelitian Kombinasi(Mix Method. Bandung; Alfabeta.
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan
Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta; Bumi Aksara.
Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi & Birokrasi Pemerintah.
Yogyakarta; Graha Ilmu.
Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta; Media
Pressindo.
Jurnal dan Artikel
Ramadhansyah. 2013.Pengembangan Model Pendanaan UMKM Berdasarkan
Persepsi UMKM. Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol.5,No 1.
Wulandari.2012. Strategi Pengembangan Kawasan Industri Kecil Berbasis
Komoditas Unggulan (Studi Kasus Kawasan Sentra Industri Keripik Kota
Bandar Lampung). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan,
Vol.3, No.1.
Peraturan Perundangan
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil , dan
Menengah
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor : 23/PER/M.KUKM/XI/2005
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana
Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang 2010-2015
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Serang 2011-2031
160
Dokumen
Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah (RIPIKM) tahun 2013,
Bappeda Kabupaten Serang
Profil Dinas Koperasi,Perindustrian,dan Perdagangan Kabupaten Serang tahun
2015
Profil Kabupaten serang 2015, Bappeda Kabupaten Serang
Kabupaten Serang dalam angka 2015, BPS Kabupaten Serang
Kecamatan Petir dalam angka 2015, BPS Kabupaten Serang
Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Serang, 2011-2015
Sumber Lain
http://www.depkop.go.id/: diakses pada tanggal 12 November 2015. Pukul
17.00.wib.
www.203.77.237.20/kawasan/BAB9-2LOK.pdf: diakses pada tanggal 12
November 2015. Pukul 17.00.wib.
http://satelitnews.co.id/pejabat-pemkab-jadi-bulan-bulanan-dewan/feed/ diakses
tanggal 10 Agustus pukul 20.30 WIB).
http://inilahbanten.com/2014/11/12/umkm-diharap-mampu-serap-tenaga-kerja/
diakses tanggal 10 Agustus pukul 20.30 WIB).
http://satelitnews.co.id/potensi-melimpah-infrastruktur-lemah/feed/ diakses
tanggal 10 Agustus pukul 20.30 WIB).
161
LAMPIRAN
162
PERTANYAAN WAWANCARA
KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN
SERANG
1. Apa tujuan dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas sudah
cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apa standar dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas sudah
cukup jelas dan mudah untuk dipahami?
3. Apakah Tujuan dari kebijakan ini sudah realistis dan dibutuhkan di daerah
tersebut ?
4. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas?
5. Apakah sumber daya finansial yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
6. Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
7. Apakah dukungan sarana dan prasarana yang ada sudah cukup untuk
menunjak program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
8. Apa karakteristik organisasi anda sebagai pelaksana program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
9. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri
Kecil Tas ?
10. Apakah ada sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran dalam
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
11. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
12. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar stake holder dalam pelaksanaan
program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
163
13. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
14. Bagaimana kondisi eskternal masyarakat di Kecamatan Banjar dalam
mempengaruhi keberhasilan program pengembangan Sentra Industri Kecil
Tas ?
164
PERTANYAAN WAWANCARA
KEPALA DINAS KOPERASI,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(DISKOPERINDAG) KABUPATEN SERANG
1. Apa tujuan dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tassudah
cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apa standar dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tassudah
cukup jelas dan mudah untuk dipahami?
3. Apakah Tujuan dari kebijakan ini sudah realistis dan dibutuhkan di daerah
tersebut ?
4. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
5. Apakah sumber daya finansial yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
6. Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
7. Apakah dukungan sarana dan prasarana yang ada sudah cukup untuk
menunjak program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
8. Apa karakteristik organisasi anda sebagai pelaksana program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
9. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri
Kecil Tas ?
10. Apakah ada sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran dalam
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
11. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
12. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar stake holder dalam pelaksanaan
program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
165
13. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
14. Bagaimana kondisi eskternal masyarakat di Kecamatan Banjar dalam
mempengaruhi keberhasilan program pengembangan Sentra Industri Kecil
Tas ?
166
PERTANYAAN WAWANCARA
PELAKU INDUSTRI KECIL KERAJINAN TAS
1. Apa tujuan dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas sudah
cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apa standar dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tassudah
cukup jelas dan mudah untuk dipahami?
3. Apakah Tujuan dari kebijakan ini sudah realistis dan dibutuhkan di daerah
tersebut ?
4. Apakah anda paham mengenai program pengembangan Sentra Industri
Kecil Tas ?
5. Apakah anda setuju dan mendukung adanya program pengembangan
Sentra Industri Kecil Tas ?
6. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
7. Apakah sumber daya finansial yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
8. Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
9. Apakah dukungan sarana dan prasarana yang ada sudah cukup untuk
menunjak program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
10. Apa karakteristik organisasi anda sebagai pelaksana program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
11. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri
Kecil Tas ?
12. Apakah ada sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran dalam
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
13. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
167
14. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
15. Bagaimana kondisi eskternal masyarakat di Kecamatan Banjar dalam
mempengaruhi keberhasilan program pengembangan Sentra Industri Kecil
Tas ?
168
PERTANYAAN WAWANCARA
KEPALA KANTOR KECAMATAN PETIR
1. Apa tujuan dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tassudah
cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apa standar dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tassudah
cukup jelas dan mudah untuk dipahami?
3. Apakah Tujuan dari kebijakan ini sudah realistis dan dibutuhkan di daerah
tersebut ?
4. Apakah anda paham mengenai program pengembangan Sentra Industri
Kecil Tas ?
5. Apakah anda setuju dan mendukung adanya program pengembangan
Sentra Industri Kecil Tas ?
6. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
7. Apakah sumber daya finansial yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
8. Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
9. Apakah dukungan sarana dan prasarana yang ada sudah cukup untuk
menunjak program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
10. Apa karakteristik organisasi anda sebagai pelaksana program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
11. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri
Kecil Tas ?
12. Apakah ada sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran dalam
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
13. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
169
14. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
15. Bagaimana kondisi eskternal masyarakat di Kecamatan Banjar dalam
mempengaruhi keberhasilan program pengembangan Sentra Industri Kecil
Tas ?
170
PERTANYAAN WAWANCARA
DPRD KABUPATEN SERANG
1. Apa tujuan dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tassudah
cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apa standar dari program pengembangan Sentra Industri Kecil Tassudah
cukup jelas dan mudah untuk dipahami?
3. Apakah Tujuan dari kebijakan ini sudah realistis dan dibutuhkan di daerah
tersebut ?
4. Apakah anda paham mengenai program pengembangan Sentra Industri
Kecil Tas ?
5. Apakah anda setuju dan mendukung adanya program pengembangan
Sentra Industri Kecil Tas ?
6. Bagaimana pengaturan daerah tentang program pengembangan Sentra
Industri Kecil Tas ?
7. Bagaimana pengawasan dan evaluasi yang dilakukan DPRD terhadap
program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
8. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri
Kecil Tas ?
9. Apakah ada sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran dalam
pelaksanaan program pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
10. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
11. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program
pengembangan Sentra Industri Kecil Tas ?
12. Bagaimana kondisi eskternal masyarakat di Kecamatan Banjar dalam
mempengaruhi keberhasilan program pengembangan Sentra Industri Kecil
Tas ?
171
TRANSKRIP DATA DAN KODING Keterangan
Q: Pertanyaan
A: Jawaban
I : Informan
Q/I A Koding
Q1 Apa tujuan dari program Pengembangan sentra
Industri Kecil ?
I1-1 agar masyarakat daerah lain tau bahwa di daerah kami
ada pembuatan tas, sehingga tidak hanya masyarakat
sini saja yang tahu.
1
I1-2 kalau dari lihat dari asal katanya ya sentral kan berati
pusat, jadi Kecamatan petir ini menjadi pusat pembuatan
tas, karena tidak ada lagi daerah yang pembutan tas di
Kabupaten Serang. mungkin di provinsi banten baru ada
disini untuk pembuatan tas.
2
I1-3 agar tertata dengan rapih saja, akan tetapi ya masih
harus dikembangkan lagi.. terutama modal. 3
I2 Mengenai program LIK (Lingkungan Industri Kecil)
Sentra Ukm tas itu kan program pemerintah Kabupaten
Serang bukan program Kecamatan, jadi yang lebih tau
tujuan dan keberhasilannya ya tanyakan saja pada
Diskoperindag, Kalo kecamatan hanya numpang lewat
saja.
4
I3 Kajian kami, sentra itu tidak hanya pergerakan produksi
saja tetapi harapan kami sampai meningkatnya menjadi
eduwisata atau apalah nama lainnya, jadi wisatawan
yang datang ke Kabupaten Serang kita arahkan ke sana,
kita kenalkan sentra dan produk hasil sentra nya apa,...
seperti kita datang ke semarang kita datang misalnya ke
kampung keramik.. kampung apa ....jadi produk kajian
kita sampai ke produk wisata, kalo produk wisata sudah
ada maka akan lebih meningkatkan ekonomi
masyarakat.
5
I4 Kalau sentra itu sebetulnya bukan dibuat, akan tetapi
tumbuh dengan sendirinya, tugas kita hanya menata
saja. Adanya sentra untuk memudahkan bahan baku,
akses pasar akses masuk informasi tentang industri kecil
tas, yang tadinya dilakukan sendiri sendiri dengan
adanya sentra dilakukan bersama-sama sehingga bisa
memudahkan para pengrajin industri kecil tas. Selain itu
juga untuk mempersatukan pengrajin tas dari persaingan
tidak sehat,
6
I5 Tujuan sentra kalau berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 yakni strategi yang dilakukan 7
172
guna lebih mengembangkan UKM dengan cara
mengumpulkan jenis produk yang sama dalam satu
kawasan.
I7 Untuk tujuan dan kebijakan nya saya belum
memahaminya, karena selama ini saya tidak dikasih tau
tentang program sentra tas, saya hanya tau kalau sentra
tas itu di Kecamatan Petir untuk kebijakan tujuan dan
lain sebagainya saya belum.
8
Q2 Apa standar dari program Pengembangan sentra
Industri Kecil ?
11-1 Ya intinya order kita berkembang, contohnya sebelum
berkecimpung dengan disperindag kita belum ada order
dari pemerintah, baru setelah berkecimpung kita
mendapatkan order dari pemerintah misalnya pelatihan
pelatihan yang ada di Pemerintah Kabupaten Serang dan
Provinsi Banten memesan tasnya ke kita.”
9
I1-3 yang menjadi standar, mungkin sudah terbentuknya
Showroom tas sehingga kalo ada tamu kan kita enak
langsung di bawa ke Showroom saja di sana sudah ada
model model tas yang ada disini, jadi tidak ribet kalo
ada tamu mau dibawa ke pabrik siapa. Dan bantuan
yang diberikan oleh peremerintah Kabupaten serang
yakni mesin jahit dan mesin potong kain pada tahun
2014.
10
I1-2 Saya tidak tau, apa ukurannya, 11
I2 Bagi kami di kecamatan tidak ada keuntungan secara
materil, namun dengan adanya program ini masyarakat
kami bisa nambah produksinya, bisa bertambah
pendapatan perkapitanya dan masyarakat di wilayah
kami menjadi sejahtera itu saja.tetapi Inikan
programnya dikhususkan hanya kepada pelaku industri
kecil tas saja bukan kepada masyakarat umum, jadi
masih kepemilikiannya pribadi bukan umum
12
I3 Harusnya dinas itu laporan dong ke kita sudah sampai
mana perkembangan sentra industi dari tahun ke tahun,
jadi enak tahun kemaren hasilnya apa dan tahun ini mau
ngapain jelas, jadi ada hasilnya selama lima tahun ini,
ini kan tidak ada laporan ke kami, jadi kami tidak bisa
mengukur keberhasilan dari implementasi ini. Kajian
kajian tentang sentra itu sudah kami lakukan sejak tahun
2010, jangan nanti hasilnya hanya sekedar di buku saja
tapi implementasinya hanya bentuk even even dan
pelatihan di hotel saja
13
Siapakah sasaran dari program pengembangan
sentra industri kecil di Kabupaten Serang?
I4 Para pengrajin tas yang berada dikawasan sentra 14
173
I5 Pembinaan yang dilakukan untuk pihak yang terkait dari
pengembangan sentra industri kecil 15
Q3 Apakah program pengembangan sentra industri tas
cukup sesuai dan realistis dibutuhkan masyarakat
Kecamatan Petir?
I1-3 Kalo ditanya apakah sesuai tidak dengan masyarakat
sini ya sangat sesuai karena kan disini banyak pengrajin
industri tas, dan kita bisa merekrut para pegawai dari
warga di sekitar sini.
14
I2 Memang program ini sesuai, akan tetapi baru satu desa
saja yang di perhatikan oleh Pemerintah yakni Desa
Kadugenep saja, sedangkan desa desa yang lain belum
tersentuh oleh pihak Kabupaten Serang, pelaku industri
tas tidak hanya di Desa Kadugenep saja, di desa lain
pun ada misalnya di Desa Padasuka dan desa lainnya.
Memang awalnya dari Desa Kadugenep
15
I8-1 masyarakat sangat mendukung sekali program ini,
karena bisa meningkatkan perekonomian
masyarakat,meningkatkan pendapatan perkapita
keluarga. Serta juga membuka lapangan pekerjaan
khususnya bagi warga masyarakat petir”.
16
I7 program ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat
Kecamatan Petir, dan diterima masyakarat petir, karena
disana banyak para pengrajin industri kecil tas, saya
pikir sudah sesuai. Tinggal di kembangkan lagi dan
khususnya dalam bidang kordinasi di setiap lini
17
I8-2 masyarakat sangat mendukung sekali program ini,
karena bisa meningkatkan perekonomian
masyarakat,meningkatkan pendapatan perkapita
keluarga. Serta juga membuka lapangan pekerjaan
khususnya bagi warga masyarakat petir”.
18
Q4 Apakah sumber daya manusia yang ada sudah
cukup untuk menunjang pelaksanaan program
pengembangan sentra industri kecil?
I1-1 alhamdulillah dengan adanya sentra ini kita bisa
memperkerjakan masyarakat disekitar jadi yang bekerja
dan sebagai pegawai adalah masyarakat disekitar sentra.
19
I1-2 Disini memang masih kekurangan untuk pegawai yang
bisa membuat design tas baru. jarang yang bisa teknik
design tas baru paling disini satu orang yang bisa, tidak
semua orang bisa, tapi kalo untuk menjahit itu bisa
semua orang
20
I4 Untuk TPL IKM adalah kebijakan nasional, diatur oleh
peraturan menteri, memang satu kabupaten/kota satu
TPL IKM, di kabupaten Serang sendiri kita belum
membuat kebijakan mengenai TPL IKM sendiri karena
21
174
terbentur anggaran yang tidak mencukupi.
I5 Untuk staf di Diskoperindag sudah cukup, mungkin
yang dibutuhkan adalah pegawai teknis di lapangan
masih kurang, TKS di sini kebanyakan Pegawai
kebersihan pasar dari bidang perdagangan.
22
Apa latar belakang pendidikan anda sebagai pelaku
industri tas?
I1-1 untuk kualitas pegawai rata rata berpindidikan SD
sampai SMP ya rata rata masih rendah secara
pendidikan.
23
Q5 Apakah anda pernah mengikuti pelatihan khusus
mengenai pengembangan sentra dari Dinas terkait?
I1-2 Kalau untuk pelatihan pelatihan sering dilakukan dari
dinas, masyarakat disini pernah ikut, tapi kalau untuk
peningkatan skill untuk pegawai disini belum pernah
dilakukan, ya pegawai disini yang belajar sama yang
sudah bisa saja.
24
I2 Untuk pelatihan khusus untuk pengembangan sentra di
Kecamatan Petir belum pernah dilakukan, akan tetapi
kalo sifat nya undangan pelatihan misalnya di hotel
memang sering.
25
I1-3 Iya pernah ada undangan untuk mengikuti kegiatan
pelatihan saya juga taunya dari pak usman, cuman saya
tidak ikut karena kerjaan saya masih banyak, saya
sedang kejar orderan
26
I4 Kalau untuk peningkatan sumber daya manusia IKM
kita sering mengadakan pelatihan pelatihan misalnya
pelatihan mengenai perijinan, manajemen kelembagaan,
tentang penambahan permodalan dan lain lain, bahkan
kebijakan sekarang bahkan tidak hanya di dinas kita saja
diskoperindag, pemerintah pusat mewajibkan di setiap
dinas harus ada program yang mampu membantu
pengembangan UMKM”
27
I5 Kita sering melakukan pelatihan pelatihan mengenai
UMKM, namun dengan anggaran kami yang terbatas
dan jumlah umkm yang begitu banyak kita tidak bisa
menampung semua itu, paling perwakilan nya saja,
misalnya itu pelatihan mengenai tentang makanan maka
yang diundang UKM yang berhubungan dengan
Makanan, kalau pelatihaannya mengenai tentang
kelembagaan ya kita undang hanya perwakilannya saja.
Setiap pelatihan kita batasi pesertanya hanya 50 orang
setiap kita mengadakan pelatihan dikarenakan
terbatasnya anggaran dan tempat.
28
I3 Kenapa pengrajin kita selalu kalah, karena pelatihan
latihan diselenggarakan memang hanya di anggap 29
175
ceremonial saja, pelatihan hanya menghabiskan dana,
untuk apa membuat pelatihan dihotel ? kan sudah ada
sentra sentra, pelatihan seharusnya di kampung. kita
tahu SDMnya seperti apa? Kita datang tenaga ahlinya
bikin tas yang kualitas bagus tuh seperti apa? Apa saja
yang bisa mengembangkan sentra ikm kita datangkan
kesana bikin pelatihan di disana agar manfaatnya jelas
terasa disana .. bukan di hotel.kita kan kecewa kan yang
disalahkan kita pemerintah daerah
Q6 Apakah sumber daya finansial yang ada, sudah
mencukupi untuk menunjang pelaksanaan program
pengembangan sentra industri kecil?
I1-1 Ya kendala kita di modal karena modal kita terbatas,
kalau untuk meminjam uang ke bank saya belum berani,
karena situasi saya belum memungkinkan , jadi saya
pake uang yang ada saja walaupun sesulit apapun takut
tidak mampu bayar.
30
I1-2 Kalau meminjam modal ke bank harus ada jaminan,
kalo tidak ada jaminan ya tidak dikasih. 31
I1-3 Kalo minjem ke bank kan harus ada jaminan, saya
belum pernah minjam ke bank ya itu kalo mau minjem
harus ada jaminan kalo tidak ada jaminan ya tidak
dikasih, biasanya jaminan yang diminta biasanya BPKB
motor dan sertifikat tanah. Kalo saya diminta agunan
saya belum berani terlalu beresiko.ditambah lagi
angsuran harus jalan tiap bulan, khawatir saya gak bisa
bayar, kalo usaha tas kan tidak tentu bulan ini ada
orderan bulan depan tidak ada,, jadi tidak tentu
pemasukannya juga
32
I7 Iya betul para pengrajin tas memang masih belum berani
untuk meminjam modal ke bank, pertama memang agak
susah untuk memahamkan atau memberi informasi
mengenai kemudahan kemudahan dalam pinjaman
modal untuk UMKM sekarang, mereka masih di
takutkan dengan pinjaman harus memakai agunan,
sekrangkan ada KUR yang tidak perlu memakai agunan
kalo peminjaman dibawah 20 juta, yang kedua mereka
masih belum berani karena khawatir tidak bisa
membayar angsuran yang setiap bulanan.masuk akal sih
karena mereka kan yang order belum tentu tiap bulan
33
I1-2 Ya kita minta DP dulu ke yang pesen itu , biasanya
Dpnya 50% dari total biaya keseluruhan,kalo tidak
begitu kita tidak bisa,,kita ketar-ketir. Nah baru sisanya
kita pakai uang yang seadanya yg kita miliki atau
minjem ke saudara. 50% belum cukup untuk biaya gaji
pegawai selama produksi dan beli bahan dll. DP juga
34
176
mereka sudah percaya ke kita pak,, kalo belum percaya
kan order aja kamu belum kelar sudah minta tagihan kan
gitu..intinya kan kan percayaan tidak disia siakan
I1-1 Untuk koperasi belum terbentuk, padahal Ibu Tatu
(Wakil Bupati Serang) saat peresmian Showroom sudah
menyarankan untuk segera dibentuk koperasi
32
I1-2 Kenapa koperasi disini belum terbentuk, karena itulah
satu setiap orang kan pemahamannya berbeda-
beda..belum ada satu kesepakatan bersama.. ya masih
masing masing saja, kedua, dulu juga kita sudah
bicarakan kita semua orang namun karena disini
persaingannya ketat jadi belum terbentuk koperasi itu
33
I6 Sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi dan
menyarankan ke kepala desa dan pelaku industri kecil
tas di sana saat peresmian Showroom akan tetapi belum
ditindak lanjuti oleh pihak sana. Nah kalo tidak diurus
kan kita tidak bisa tindak lanjuti untuk pembentukan
koperasi disana, kita akan tindak lanjuti mana kala ada
usulan dari masyarakat. Kita tidak bisa langsung
membuat koperasi langsung... nanti kalo tidak jalan
koperasi itu kan jadi masalah juga kan
34
I1-1 Kalo seumpamanya sudah terbentuk koperasi, kan enak
jadi setiap ada order dari jakarta atau swasta atau dari
dinas datangnya ke koperasi dulu..nah dari situ koperasi
yang pegang baru di kasih ke A,B , D. Nah setiap
pembayaran yang menanggulangi koperasi dulu .. siapa
yang perlu barang di tanggulangi dulu sama koperasi
perlu buat gajian pinjam dulu ke koperasi nanti setelah
orderan selesai tagihan sudah dibayar kan koperasi yang
punya memo tinggal dipotong saja si A sekian, si B
sekian
35
I1-3 Iya kalau koperasi disini kan belum terbentuk, kalo
nanti sudah terbentuk mungkin kita bisa minjam di
koperasi, dengan dana misalnya 10 juta, kita tinggal
kasih jaminannya PO nya ( Pemesanan order) nanti kalo
sudah selesai produksi nya dan tagihannya sudah
dibayarkan.. baru kita bayar pinjaman tadi ke koperasi..
jadi perputaran uang nya cepat, tidak seperti ke bank
hari ini kita pinjam nanti setelah 2 tahun baru kita
lunas,, jadi perputaran uangnya lama
36
Q7 Apakah sarana prasana yang ada sudah mendukung
program pengembangan sentra industri kecil?
I1-1 Sudah mendukung, Untuk sarana dan prasana di sentra
tas tahun lalu 2015 akhir ada pembangunan Showroom
dan bantuan alat mesin jahit dan mesin potong dari
Pemerintah Kabupaten Serang. Tahun sebelumnya
33
177
pembangunan MCK, plang nama dan gapura ucapan
selamat datang di sentra kawasan industri tas
I1-2 Kalau sarana dan prasarana sudah dibangun Showroom
dan juga sudah di resmikan oleh Ibu wakil Bupati saat
itu, akan tetapi belum oftimal fungsinya, tujuannya kan
untuk memamerkan produk produk tas sampai sekarang
belum ada yang berkunjung dikarenakan lokasi
showroom susah untuk di jangkau berada jauh dari
jalan raya.
34
I1-3 Untuk sarana pendukung industri kecil tas masih
skurang, misalnya sentra tas disini belum ada tempat
bordiran dan sablon yang memadai, sehingga hal itu
dikerjakan di tempat lain, kalau orderan nya sedikit kita
lakukan di serang akan tetapi orderannya lumayan
banyak kita kerjakan di jakarta dengan pertimbangan
lebih bagus dan murah.
35
Q8 Apakah sumber daya waktu mencukupi dalam
program pengembangan sentra industri kecil?
I4 Kalo untuk masalah waktu dalam implementasi dari
program ini saya kira cukup, meskipun memang terlihat
terlalu dipaksakan misalnya dalam pembuatan
Showroom baru diresmikan pada akhir tahun 2015 di
tahun terakhir progarm ungggulan dari Kabupaten
Serang
36
I9 Pemerintah Kabupaten Serang terlalu tinggi dalam
membuat targetan pembangunan, dalam pelaksanaannya
sulit merealisasikan targetan itu, sehingga dalam
perubahan harus di revisi targetan program unggulan
kabupaten serang.
37
I3 Memang kita akui program pengembangan sentra
industri ini kan masuk dalam program unggulan
Kabupaten Serang, akan tetapi dalam pelaksanaannya
belum oftimal capaian target pembangunan di sentra
ada beberapa yang belum selesai karena waktu yang
tidak mencukupi, pembangunan pasar untuk sentra
emping baru penentuan lahan.
38
I7 Untuk wilayah yang sangat luas Kabupaten Serang dan
banyaknya IKM dengan 1 orang TPL IKM memang
waktu yang menjadi kendala, terkadang berbenturan
dengan jadwal, misalnya hari ini ada penyuluhan di
IKM ini, besok nya di IKM ini. Dan tidak semua IKM
kami sanggup datangi dan dampingi.
39
Q9 Bagaimana pasar dan pemasaran tas dilakukan?
I4 Kalo untuk pemasaran kita fasilitasi akses pasar dan
pemasarannya, impelementasinya itu tiap tahun kita
mengadakan kegiatan pameran. tahun ini ada berapa
40
178
event tahun kemaren itu tiga kali setahun,, even
nasional, tingkat regional dan yang lokalnya juga ada,
itu agendannya mempromosikan hasil dari produk
produk IKM yang ada di Kabupaten Serang , termasuk
sentra tas
I1-1 Untuk pemasaran dari dinas bantu fasilitasi dengan
diikutkan pameran kang, pernah di pamerkan di daerah
Serang maupun di luar daerah Serang.
41
Kalo untuk pemasaran ya orang orang taunya dari mulut
ke mulut saja, misal ada orderan dari orang jakarta tahu
bahwa di kadugenep ini ada produksi tas, atau dari
kenal-kenalan, atau orang dinas memamerkan produk
kita itu saja baru sekedar informasinya dari mulut ke
mulut saja, biasanya kan kalo orang jakarta atau orang
kota taunya kan dari email atau internet ya facebook ya..
lah kita kita orang belum faham,, belum bisa yang
begitu begituan.. ya mungkin kalo pake internet
informasi tas ini semakin luas yang tau bahwa di
Kecamatan Petir ini sentra ikm tas
42
I4 Nah untuk internet, Pemerintah Provinsi dimulai dari
2016 ini telah bekerja sama dengan PT.Telkom cuman
mungkin bertahap ya,nah itu ada program Internet
masuk sentra cuman Kabupaten Serang belum, ya
mungkin daerah lain sudah seperti tangsel sudah dimulai
tahun 2016 ini, ya mudah mudahan nantilah tahun 2017
kabupaten sudah berjalan..kalo ingin jelas coba ade
main ke kantor telkom yang di ciruas itu. E
markettingkan, nah nanti bisa nanya ke sana
43
I5 Untuk pemasaran memang kita belum punya merek,
paling kalo ada yang pesen tas bawa merek sendiri ya
bisa saja, palik yang sudah punya merek itu pak haji,,
itu kurang tau sudah di paten kan belum, kayanya sih
belum baru namanya saja. Dulu sih pernah ada
sosialisasi mengenai permerekan, cuman belum di
polow up karena kan harus pakai biaya dan sebagainya.
kurang tau kalo di daerah sudah ada merek tersendiri
44
I3 Dibuatnya sentra di setiap daerah itu kan untuk
memunculkan produk unggulan Kabupaten Serang kita
buat kekhasan daerah Kabupaten Serang, misalkan
sentra tas, tas itu memiliki arti yang penting untuk
daerah..kenapa kita tidak buat merek tas yang istimewa
khas buat daerah misalnya merek krakatau,,, atau merek
badak yang bersinggungan dengan serang atau banten.
Merek itu yang kita patenkan dan di perkenalkan di
tingkal lokal, provinsi maupun nasional.. ini loh produk
tas khas daerah serang banten,, merknya krakatau atau
45
179
badak.. dipatenkan. ...Selain merek yang kita patenkan
kita juga standarisasi pegawainya kita kasih sertifikat
kepada pengrajin yang berkualitas, ada berapa jumlah
pengrajinnya harus jelas, sehingga pengrajin kita tidak
kalah dengan pengrajin lain diluar daerah atau dengan
perusahan besar, sehingga bisa menarik investasi atau
kerja sama dengan perusahan besar
Q10 Apa karakteristik anda/organisasi anda sebagai
pelaksana program pengembangan sentra industri
kecil?
I3 peran kami dalam pengembangan sentra industri kecil
adalah kita yang merancang grand design IKM yang ada
di Kabupaten Serang mau dibawa kemana, inti nya kerja
kita adalah dalam pembuatan perencanaan, dan kami
tidak boleh masuk ke teknis”
43
I4 Program pengembangan sentra industri kecil ini
diturunkan dari visi misi bupati 2010-2015. Kebetualan
yang menjadi leading sektor nya ialah kita dinas
koperasi dan perindustrian dan perdagang Kabupaten
Serang, yang telah kita lakukan ialah mensosialisasikan
dan berkordinasi dengan yang lain guna pengembangan
IKM ini, selain itu juga tugas adalah memfasilitasi
sentra sentra IKM agar berkembang, fasilitasi sarana
dan prasarana dan lain sebagainya.
44
I7 Peran kami selaku TPL ialah membantu dinas dalam
pengembangan IKM, membantu IKM dalam
pengembangan usahanya seperti tenaga pendamping
bagi para IKM. misalnya IKM yang membutuhkan atau
ingin diajari cara pengemasan produk, kita bimbing
sampai si IKM itu ngerti
45
I2 Ya harusnya kami dilibatkan mungkin dalam hal
pembinaan dan pengwasan agar kami juga ikut
bertanggung jawab tapi Pihak kecamatan tidak terlalu di
libatkan karena kan itu program dari pemerintah
kabupaten, bukan program dari kecamatan, jadi kami
tidak terlalu banyak mengetahui program itu
46
Q11 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan
program pengembangan sentra?
I9 kalau untuk aturan ke taknis itu akan diatur melalui
perbup (peraturan bupati), sampai sekarang belum ada
dibuat. Mungkin lagi proses
47
I5 Kebijakan daerah yang mengatur tentang UMKM di
Kabupaten Serang baru di sahkan pada akhir 2015 ini,
sebenarnya kajian nya sudah lama namun waktu itu
terkendala waktu, waktu itu pertama ada pemilihan
48
180
legislatif dan di susul dengan pemilihan kepala daerah
Kabupaten Serang di tahun 2015. Jadi baru kita bahas
lagi di tahun 2015 ini
I4 Untuk program pengembangan sentra tidak ada SOP
khusus, karena bentuknya kan pengembangan bukan
pelayanan. kita hanya berpanduan pada undang-undang
nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Bahwa undang
undang itu mengamanahkan apa yang harus dilakukan.
Ada beberapa, pertama pengembangan usaha,
kemitraan, perizinan dan pendanaan. Memang di
sebutkan di Peraturan Pemerintah dari undang-undang
nomor 20 tahun2008 mengenai sentra. Tapi itupun tidak
spesipik
49
I5 Saya baru tau bahwa kalo ada peraturan menterinya, tapi
ini sudah lama tahun 2005 sedangkan undang-undang
nya tahun 2008, tapi selama belum diganti dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
permen ini masih berlaku. Jujur saya baru tau ada
peraturan menteri ini
49
I4 Selama ini membinaan ukm di Kabupaten Serang
memang masih dilakukan secara gabrukan ( universal)
saja, jadi semua jenis ukm perwakilannya kita undang
kalo ada pelatihan atau sosialisasi, kita belum kesana,
ini menjadi masukan buat kita bahwa ada panduan
pengembangan sentra dan nanti memang mulai tahun
2017 pengembangan ukm itu menggunakan OVOP (
One Village One Product
50
Untuk sentra ikm memang diskoperindag lah yang
menjadi agen pelaksana utamanya, kan di dikoperindag
ada empat bidang, ada bidang industri, perdagangan,
ukm dan koperasi, kalau yang berhubungan denga
sarana produksi di saya bidang industri, kalo
kelembagaan dan modal ada di koperasi, dan untuk
pengembangan usaha di bidang usaha.
51
Q13 Apakah anda cukup paham mengenai program
pengembangan sentra industri kecil?
I3 Kajian sentra tas kan di kita, ya saya memahami
program ini terkecuali hal yang teknis, karena kami kan
tidak terlibat langsung ke hal teknis, dinas lah yang
mengetahuinya, di kita ada RIPIKM, rencana induk
pengembangan industri kecil menengah nah disitu sudah
lengkap semua tentang sentra sentra ikm yang ada di
Kabupaten Serang
56
I4 ya jelaslah, kami selaku agen pelaksana dan bahkan
menjadi leading sektor dalam program pengembangan
sentra IKM, akan bertanggung jawab dan mendukung
57
181
penuh atas terselenggaranya program sentra ini. Kita
sudah diminta oleh bu wakil saat itu untuk membantu
memfasilitasi kebutuhan kebutuhan IKM yang ada di
Kabupaten Serang. Karena kan program ini menjadi
program unggulan Kabupaten Serang periode kemaren
I7 Kita sebagai agen pelaksana yang dilapangan sangat
memahami program ini walaupun sulit, karena
tantangan nya masih berat, karena dilapangan masih
banyak para pelaku IKM misalnya yang masih buta
aksara dan lain sebagainya, saya sangat mendukung
program ini,
58
I2 Ya saya belum paham sepenuhnya. Karena kurangnya
kordinasi ke pihak kecamatan, 59
I1-1 Kita selaku pengrajin tas, tidak begitu faham tentang
program itu mungkin yang dinas yang tau, paling kalau
ada pelatihan pelatihan sering mengundang pengrajin
disini.
60
I1-2 Ya kalo ke programnya apa mah saya tidak begitu tau,
yak itu tadi taunya ya di Kecamatan Petir ini di kenal
dengan sentral tasnya,
61
I1-3 62
Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda
terhadap program pengembangan sentra industri
kecil di Kabupaten Serang?
I1-1 dan kalo ditanya mendukung dengan adanya program
ini ya jelas kami mendukung karenakan itu baik buat
kami bisa mengembangkan usaha kami
63
I1-2 Selama itu baik bagi kami kenapa kami harus
menolaknya? Ya dengan adanya program ini dengan
adanya bantuan dari pemerintah sedikit banyak bisa
mengembangkan usaha kami, meskipun kedepannya
harus di seriuskan kembali
64
I1-3 Niat pemerintahkan baik, ya kami dukung, apalagi
untuk mengembangkan usaha di wilayah kami 65
I2 Mendukung selagi baik untuk masyarakat kami, 66
I8-1 masyarakat sangat mendukung sekali program ini,
karena bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,
meningkatkan pendapatan perkapita keluarga. Serta juga
membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi warga
masyarakat petir
67
I8-2 Masyarakt merasakan dampaknya, khususnya secara
ekonomi, bisa menambah penghasilan keluarga.. dan
membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi warga
sini
68
Q14 Bagaimana kordinasi program pengembangan
182
sentra industri kecil tas di kecamatan petir
I4 Untuk kordinasi sering kita lakukan,tergantung dengan
sentranya kalo untuk sentra makananan dengan
kordinasi dengan dinkes, kalo untuk sentra tas kan tidak
terlalu ribet jadi kordinasinya dengan dinas ini
saja,Diskoperindag kan ni ada tiga instansi ya kalo di
pusat, cuman di daerah dijadikan satu instansi, misalnya
untuk penjualan kordinasinya dengan bidang
perdagangan, untuk teknologi tepat guna dan design
kordinasinya bidang Industri, kalo untuk kelembagaan
kordinasi dengan bidang UKM, sedangkan kalo untuk
keuangan dan permodalan kita kordinasi dengan bidang
Koperasi
69
I5 Kordinasi sudah dilakukan dalam pengembangan UKM
di Kabupaten Serang, kita sering rapat dan mengadakan
pelatihan bagi UKM, terutama mengenai tugas kami
dalam pengembangan dan pembinanaan UMKM,
permodalan bagi UMKM, Perizinan dan kemitraan
sudah kita lakukan. Kalo untuk pengembangan khusus
sentra kayannya belum
70
I3 Kalo kordinasi memang pernah dilakukan cuman ya itu
tadi.. dikatakan ada kordinasi seperti tidak ada
kordinasi, dikatakan tidak ada kordinasi nyata nya
kurang kordinasi
71
I2 Ya paling kordinasi pas pemesan tas aja untuk kegiatan,
tapi kalo untuk kordinasi mengenai program
pengembangan nya ada kalo gak salah, karena itu
langsung di tangani oleh pemerintah kabupaten
72
Q15 Bagaimana sosialisasi program pengembangan
sentra industri dilakukan?
I4 Untuk sosialisasi kita sudah pernah lakukan.. semua
SKPD kita undang termasuk Bappeda dan Kecamatan
Kecamatan, dan setiap pelatihan pelatihan para pelaku
sentra IKM kita sosialisasikan, kita utamakan yang
sentra sentra, misalnya sentra tas, sentra makanan dan
sentra yang lainnya
73
I2 Kalau sosialisasi di kecamatan baru satu kali kayanya
pas peresmian Showroom saja, selebihnya mungkin ada
sosialisasi sebelumnya. tapi bukan di sini, mungkin di
dinasnya langsung
74
I3 Untuk sosialisasi memang sudah pernah dilakukan , tapi
belum masif kalau menurut saya, sosialiasisasinya
dilakukan formal dan tertutup hanya beberapa orang
saja tau, iklan tentang program pemerintah itu masih
kalah dengan iklan rokok.
74
Q16 Sejauhmana lingkungan eksternal turut
183
mempengaruhi keberhasilan program
pengembangan sentra industri kecil?
I8-1 75
I8-2 76
I1-1
Alhamdulillah walaupun persaingan ketat disini antar
sesama pengrajin, tapi belum pernah sampai berujung
konflik apalagi sampai ke fisik, ya pengrajin disini
kompaklah
77
I1-2 Ya itu gimana pinter-pinter kita saja, itu mah biasa kita
kasih pelicin persentase berapa persen buat orang yang
bawa orderan ke kita. biar pesan nya ke kita, kalau tidak
gitukan kita tidak dapat orderan. Tidak ada pemasukan
buat kita dek.
78
I1-3 Kalo untuk kerja sama dengan BUMN/BUMD kita
belum.. ya paling kalo ada orderan saja misal dari dinas 79
I5 Mengenai kemitraan sudah kami lakukan, khususnya
kemitraan mengenai kemudahan akses permodalan
dengan pihak bank, Jamkrida dan lain-lain, kita juga
pernah akses untuk kemitraan UKM dengan pihak ritel,
seperti Indomaret,dan alfamaret
80
(Sumber: Diolah Peneliti, 2016)
184
KODING DATA
Kode Rincian Kategori
1 Tersebarnya informasi kawasan sentra ke daerah luar sentra
2 Menjadikan Kecamatan Petir sebagai pusat industri tas
3 agar tertata dengan rapih
4 Tidak mengetahui karena program pengembangan sentra industri kecil
adalah program dari pemerintah daerah
5 Menjadikan sentra sebagai eduwisata bagi Kabupaten Serang
6 untuk memudahkan para pelaku industri kecil tas dalam pengembangan
usaha.
7 Stategi Untuk mengembangkan UKM
8 Tidak tahu tujuan program pengembangan sentra industri kecil
9 Meningkatnya pemesanan Tas untuk kegiatan pemerintah
10 Terbentuknya Showroom di kawasan sentra industri tas dan bantuan
mesin jahit dari pemerintah
11 Tidak mengetahui standar ukuran program pengembangan sentra
industri kecil tas
12 Mampu meningkatkan produksi
13 Tidak bisa mengukur keberhasilan dari pelaksanaan program sentra
industri kecil
14,15 Sasaran dari program pengembangan sentra industri tas.
16 Belum sesuai dengan yang kebutuhan masyarakat
17,18,1
9,20
Program sesuai dan realistis dengan kebutuhan masyarakat.
21 Keterangan pelaku usaha tas mengenai kecukupan pegawai secara
kuantitas
22 Aspek SDM, minimnya pegawai yang mempunyai skill khsusus
23 Minimnya jumlah TPL IKM
24 Kecukupan jumlah pegawai di Diskoperindag Kabupaten Serang
25 Latar belakang pendidikan pengrajin Tas
26 Keterangan pelaku usaha, tidak ada pelatihan khusus mengenai produksi
tas
27 Pelatihan belum pernah dilakukan di kawasan sentra
28 Alasan ketidak ikutsertaan oleh pelaku usaha dalam kegiatan pelatihan
29 Pelatihan- pelatihan yang dilakukan oleh Diskoperindag
30 Terbatasnya anggaran dalam pegembangan IKM
31 Tanggapan pihak Bappeda, mekanisme pelatihan belum sesuai
32 Permodalan pengrajin tas yang terbatas
33,34 Alasan pelaku industri tas belum berani meminjam ke Bank
35 Keterang TPL IKM mengenai Kurangnya informasi dalam peminjam
modal ke Bank
36 Sistem pembayaran pemesanan dengan DP 50 %
37 Koperasi belum terbentuk di kawasan sentra industri tas
38 Faktor penghambat belum terbentuknya koperasi
185
39 Tidak adanya tindak lanjut sosialisasi perkoperasian.
40,41 Belum bisa melakukan simpan pinjam pada koperasi
42 Ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah mendukung dikawasan
sentra
43 Pendapat pengrajin tas mengenai kondisi sarana dan prasaran belum
yang belum oftimal berfungsi
44 Pendapat pengrajin tas mengenai belum adanya industri pendukung di
kawasan sentra
45 Keterangan bidang Koperidag mengenai Kecukupan waktu dalam
program pengembangan sentra
46 Keterangan DPRD mengenai targetan yang terlalu tinggi
47 Keterangan Bappeda mengenai targetan yang tidak tercapai
48 Keterangan TPL IKM mengenai ketidakcukupan waktu dalam
penyuluhan
49 Fasilitasi pemasaran melalui pameran.
50 Keterangan pengrajin pernah mengikuti pameran
51 Strategi pemasaran belum menggunakan internet
52 Pembinaan pemasaran internet baru akan dilakukan pada tahun 2016-
2017
53 Keterangan pengrajin atas mengenai belum terstandarisasinya produk
tas
54 Pengrajin dan produk tas belum penempuh hak Paten
53 Wewenang Bappeda Kabupaten Serang dalam perencanaan
pembangunan Kabupaten Serang.
54 Wewenang Diskoperindag Kabupaten Serang sebagai leading sector
pelaksanaan program pengembangan sentra industri kecil
55 Wewenang TPL IKM dalam penyuluhan IKM
56 Keterangan pihak kecamatan yang tidak banyak dilibatkan dalam
pengawasan program
57 Keterangan anggota DPRD Kabupaten Serang mengenai belum adanya
Peraturan Bupati mengenai UMKM
53 Peraturan daerah baru di sahkan pada tahun 2015
54 Pengembangan sentra berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008
55 Bidang UKM belum mengetahui Peraturan menteri koperasi dan umkm
nomor 23 tahun 2005 tentang panduan pengembangan sentra
56 Tidak ada SOP dalam pengembangan sentra industri kecil
57 Pembagian kewenangan pengembangan UKM
58 Bappeda sudah memahami program pengembangan sentra
59 Pihak diskoperindag cukup memahami program pengembangan sentra
IKM
60 Pihak TPL IKM telah memahami program pengembangan sentra IKM
61 Pihak kecamatan belum memahami program pengembangan sentra IKM
62,63,6
4
Para pelaku sentra IKM belum memahami sepenuhnya program
pengembangan sentra IKM
65,66,6 Pernyataaan dan dukungan terhadap program pengembangan sentra
186
7,68,69 IKM
70 Kordinasi dilakukan berdasarkan jenis dan kebutuhan Usaha
71 Kordinasi dilakukan hanya pada saat kegiatan pelatihan
72 Kordinasi untuk pengembangan sentra ikm belum pernah dilakukan
73 Kordinasi antara Diskoperindag dengan Bappeda belum berjalan dengan
baik
74 Keterangan Diskoperindag mengenai sosialisasi pengembangan IKM
75 Sosialisasi belum pernah dilakukan di kawasan sentra tas
76 Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat tertutup dan belum
terpublikasikan secara luas.
77 Tidak pernah terjadi konflik dalam persaingan usaha
78 Ada indikasi proses nepotisme dalam pengadaan tas untuk kegiatan tas
79 Belum ada kerja sama dengan BUMN/BUMD
80 Keterangan dari bidang UKM mengenai Kemitraan
(Sumber: Diolah Peneliti, 2016)
187
KATEGORISASI DATA
Kategorisasi Rincian Isi Kategori
Faktor yang
mendukung
keberhasilan program
pengembangan sentra
industri kecil menengah
di Kabupaten serang
Studi Kasus Sentra Tas
di Kecamatan Petir
Kondisi sosial yang medukung
Adanya fasilitasi pemasaran melalui pameran.
Adanya bantuan alat dan sarana showroom
dari pemerintah kabupaten serang
Penambahan modal produksi oleh Sistem
pembayaran pemesanan barang dengan DP 50
%
Adanya Pelatihan- pelatihan yang dilakukan
oleh Diskoperindag
Program sesuai dan realistis dengan kebutuhan
masyarakat.
Adanya dukungan terhadap program
pengembangan sentra IKM oleh masyarakat
dan agen pelaksana
Mampu menumbuhkan lapangan pekerjaan
meningkatkan perekonomian masyarakat
Agen Pelaksana memahami perannya
Akomodasi kemitraan sudah dilakukan
Faktor yang
menghambat
Ketidak jelasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
dan Petunjuk teknis (Juknis) dalam
188
keberhasilan program
pengembangan sentra
industri kecil menengah
di Kabupaten serang
Studi Kasus Sentra Tas
di Kecamatan Petir
pengembangan sentra industri kecil menengah
di Kabupaten Serang
Agen pelaksana belum mengetahui Peraturan
menteri koperasi dan umkm nomor 23 tahun
2005 tentang panduan pengembangan sentra
Minimnya jumlah TPL IKM
minimnya pegawai yang mempunyai skill
khsusus
Permodalan pengrajin tas yang terbatas
Belum terbentuknya koperasi
Belum adanya industri pendukung
Kordinasi yang dilakukan belum oftimal
Sosialialisasi yang dilakukan belum masif
Belum ada kerja sama dengan BUMN/BUMD
Strategi pemasaran belum menggunakan
internet
Pembinaan pemasaran internet baru akan
dilakukan pada tahun 2016-2017
Pengrajin dan produk tas belum penempuh hak
Paten
Pelatihan dan pembinaan belum dilakukan
dikawasan sentra
189
pendapat masyarakat mengenai standar dan
tujuan program belum sesuai
target yang terlalu tinggi dan waktu
pelaksanaan yang tidak mencukupi
Tidak semua agen pelaksana memahami
program pengembangan sentra industri kecil
Kondisi sarana dan prasaran belum yang
belum oftimal berfungsi
Latar belakang pendidikan pengrajin Tas
Ada indikasi proses nepotisme dalam
pengadaan tas untuk kegiatan tas
(Sumber : Peneliti 2016)
190
MEMBER CHECK
Kode Informan I1-1
Nama : Usman
Umur : 47 tahun
Jabatan : Pelaku IKM Tas Desa Kadugenep
1. Apa tujuan dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Agar masyarakat daerah lain tau bahwa di daerah kami ada pembuatan tas,
sehingga tidak hanya masyarakat sini saja yang tahu.
2. Apa standar dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Ya intinya order kita berkembang, contohnya sebelum berkecimpung
dengan disperindag kita belum ada order dari pemerintah, baru setelah
berkecimpung kita mendapatkan order dari pemerintah misalnya pelatihan
pelatihan yang ada di Pemerintah Kabupaten Serang dan Provinsi Banten
memesan tasnya ke kita
3. Apakah program pengembangan sentra industri tas cukup sesuai dan
realistis dibutuhkan masyarakat Kecamatan Petir?
Kalau ditanya apakah sesuai tidak dengan masyarakat sini ya sangat sesuai
karena kan disini banyak pengrajin industri tas, dan kita bisa merekrut para
pegawai dari warga di sekitar sini.
4. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk
menunjang pelaksanaan program pengembangan sentra industri
kecil?
alhamdulillah dengan adanya sentra ini kita bisa memperkerjakan
masyarakat disekitar jadi yang bekerja dan sebagai pegawai adalah
masyarakat disekitar sentra.
5. Apa latar belakang pendidikan anda sebagai pelaku industri tas?
191
untuk kualitas pegawai rata rata berpindidikan SD sampai SMP ya rata rata
masih rendah secara pendidikan.
6. Apakah sumber daya finansial yang ada, sudah mencukupi untuk
menunjang pelaksanaan program pengembangan sentra industri
kecil?
Ya kendala kita di modal karena modal kita terbatas, kalau untuk
meminjam uang ke bank saya belum berani, karena situasi saya belum
memungkinkan , jadi saya pake uang yang ada saja walaupun sesulit
apapun takut tidak mampu bayar.
7. Apakah sarana prasana yang ada sudah mendukung program
pengembangan sentra industri kecil?
8. Sudah mendukung, Untuk sarana dan prasana di sentra tas tahun lalu 2015
akhir ada pembangunan Showroom dan bantuan alat mesin jahit dan mesin
potong dari Pemerintah Kabupaten Serang. Tahun sebelumnya
pembangunan MCK, plang nama dan gapura ucapan selamat datang di
sentra kawasan industri tas
9. Bagaimana pasar dan pemasaran tas dilakukan?
Untuk pemasaran dari dinas bantu fasilitasi dengan diikutkan pameran
kang, pernah di pamerkan di daerah Serang maupun di luar daerah Serang.
10. Apakah anda cukup paham mengenai program pengembangan sentra
industri kecil?
Kita selaku pengrajin tas, tidak begitu faham tentang program itu
mungkin yang dinas yang tau, paling kalau ada pelatihan pelatihan sering
mengundang pengrajin disini.
11. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang?
Kalau ditanya mendukung dengan adanya program ini ya jelas kami
mendukung karenakan itu baik buat kami bisa mengembangkan usaha
kami
12. Sejauhmana lingkungan eksternal turut mempengaruhi keberhasilan
program pengembangan sentra industri kecil?
192
Alhamdulillah walaupun persaingan ketat disini antar sesama pengrajin,
tapi belum pernah sampai berujung konflik apalagi sampai ke fisik, ya
pengrajin disini kompaklah
193
MEMBER CHECK
Kode Informan I1-2
Nama : Supri
Umur : 30 tahun
Jabatan : Pelaku IKM Tas Desa Kubang Jaya
1. Apa tujuan dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
kalau dari lihat dari asal katanya ya sentral kan berati pusat, jadi
Kecamatan petir ini menjadi pusat pembuatan tas, karena tidak ada lagi
daerah yang pembutan tas di Kabupaten Serang. mungkin di provinsi
banten baru ada disini untuk pembuatan tas.
2. Apa standar dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Saya tidak tau, apa ukurannya.
3. Apakah program pengembangan sentra industri tas cukup sesuai dan
realistis dibutuhkan masyarakat Kecamatan Petir?
Iya sesuai karena kan disini membutuhkannya untuk mengembangkan
usaha tas
4. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk
menunjang pelaksanaan program pengembangan sentra industri
kecil?
Disini memang masih kekurangan untuk pegawai yang bisa membuat
design tas baru. jarang yang bisa teknik design tas baru paling disini satu
orang yang bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalo untuk menjahit itu bisa
semua orang
5. Apa latar belakang pendidikan anda sebagai pelaku industri tas?
Rata rata pegawai di sini adalah lulusan SMP atau SD juga ada.
194
6. Apakah sumber daya finansial yang ada, sudah mencukupi untuk
menunjang pelaksanaan program pengembangan sentra industri
kecil?
Kalau meminjam modal ke bank harus ada jaminan, kalo tidak ada
jaminan ya tidak dikasih
7. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai
pengembangan sentra dari Dinas terkait?
Kalau untuk pelatihan pelatihan sering dilakukan dari dinas, masyarakat
disini pernah ikut, tapi kalau untuk peningkatan skill untuk pegawai disini
belum pernah dilakukan, ya pegawai disini yang belajar sama yang sudah
bisa saja
8. Apakah sarana prasana yang ada sudah mendukung program
pengembangan sentra industri kecil?
Kalau sarana dan prasarana sudah dibangun Showroom dan juga sudah di
resmikan oleh Ibu wakil Bupati saat itu, akan tetapi belum oftimal
fungsinya, tujuannya kan untuk memamerkan produk produk tas sampai
sekarang belum ada yang berkunjung dikarenakan lokasi showroom susah
untuk di jangkau berada jauh dari jalan raya.
9. Bagaimana pasar dan pemasaran tas dilakukan?
Untuk pemasaran dari dinas bantu fasilitasi dengan diikutkan pameran
kang, pernah di pamerkan di daerah Serang maupun di luar daerah Serang.
10. Apakah anda cukup paham mengenai program pengembangan sentra
industri kecil?
Kalau sarana dan prasarana sudah dibangun Showroom dan juga sudah di
resmikan oleh Ibu wakil Bupati saat itu, akan tetapi belum oftimal
fungsinya, tujuannya kan untuk memamerkan produk produk tas sampai
sekarang belum ada yang berkunjung dikarenakan lokasi showroom susah
untuk di jangkau berada jauh dari jalan raya..
11. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang?
195
Selama itu baik bagi kami kenapa kami harus menolaknya? Ya dengan
adanya program ini dengan adanya bantuan dari pemerintah sedikit banyak
bisa mengembangkan usaha kami, meskipun kedepannya harus di
seriuskan kembali
12. Sejauhmana lingkungan eksternal turut mempengaruhi keberhasilan
program pengembangan sentra industri kecil?
Ya itu gimana pinter-pinter kita saja, itu mah biasa kita kasih pelicin
persentase berapa persen buat orang yang bawa orderan ke kita. biar pesan
nya ke kita, kalau tidak gitukan kita tidak dapat orderan. Tidak ada
pemasukan buat kita
196
MEMBER CHECK
Kode Informan I1-3
Nama : Ganil
Umur : 45 tahun
Jabatan : Pelaku IKM Tas Desa Padasuka
1. Apa tujuan dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
agar tertata dengan rapih saja, akan tetapi ya masih harus dikembangkan
lagi.. terutama modal.
2. Apa standar dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Yang menjadi standar, mungkin sudah terbentuknya Showroom tas
sehingga kalo ada tamu kan kita enak langsung di bawa ke Showroom saja
di sana sudah ada model model tas yang ada disini, jadi tidak ribet kalo
ada tamu mau dibawa ke pabrik siapa. Dan bantuan yang diberikan oleh
peremerintah Kabupaten serang yakni mesin jahit dan mesin potong kain
pada tahun 2014.
3. Apakah program pengembangan sentra industri tas cukup sesuai dan
realistis dibutuhkan masyarakat Kecamatan Petir?
Ya, cukup sesuai dan dibutuhkan masyarakat.
4. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk
menunjang pelaksanaan program pengembangan sentra industri
kecil?
Disini memang masih kekurangan untuk pegawai yang bisa membuat
design tas baru. jarang yang bisa teknik design tas baru paling disini satu
orang yang bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalo untuk menjahit itu bisa
semua orang
5. Apa latar belakang pendidikan anda sebagai pelaku industri tas?
Rata rata pegawai di sini adalah lulusan SMP.
197
6. Apakah sumber daya finansial yang ada, sudah mencukupi untuk
menunjang pelaksanaan program pengembangan sentra industri
kecil?
Kalau minjem ke bank kan harus ada jaminan, saya belum pernah minjam
ke bank ya itu kalo mau minjem harus ada jaminan kalo tidak ada jaminan
ya tidak dikasih, biasanya jaminan yang diminta biasanya BPKB motor
dan sertifikat tanah. Kalo saya diminta agunan saya belum berani terlalu
beresiko.ditambah lagi angsuran harus jalan tiap bulan, khawatir saya gak
bisa bayar, kalo usaha tas kan tidak tentu bulan ini ada orderan bulan
depan tidak ada,, jadi tidak tentu pemasukannya juga
7. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai
pengembangan sentra dari Dinas terkait?
Iya pernah ada undangan untuk mengikuti kegiatan pelatihan saya juga
taunya dari pak usman, cuman saya tidak ikut karena kerjaan saya masih
banyak, saya sedang kejar orderan
8. Apakah sarana prasana yang ada sudah mendukung program
pengembangan sentra industri kecil?
Untuk sarana pendukung industri kecil tas masih skurang, misalnya sentra
tas disini belum ada tempat bordiran dan sablon yang memadai, sehingga
hal itu dikerjakan di tempat lain, kalau orderan nya sedikit kita lakukan di
serang akan tetapi orderannya lumayan banyak kita kerjakan di jakarta
dengan pertimbangan lebih bagus dan murah
9. Bagaimana pasar dan pemasaran tas dilakukan?
Ya biasa biasa saja, berdasarkan orderan saja.
10. Apakah anda cukup paham mengenai program pengembangan sentra
industri kecil?
Ya faham.
11. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang?
Niat pemerintahkan baik, ya kami dukung, apalagi untuk mengembangkan
usaha di wilayah kami
198
12. Sejauhmana lingkungan eksternal turut mempengaruhi keberhasilan
program pengembangan sentra industri kecil?
Kalau untuk kerja sama dengan BUMN/BUMD kita belum.. ya paling kalo
ada orderan saja misal dari dinas
199
MEMBER CHECK
Kode Informan I2
Nama : Aminudin
Umur : 50 tahun
Jabatan : Pelaku IKM Tas Desa Padasuka
1. Apa tujuan dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Mengenai program LIK (Lingkungan Industri Kecil) Sentra Ukm tas itu
kan program pemerintah Kabupaten Serang bukan program Kecamatan,
jadi yang lebih tau tujuan dan keberhasilannya ya tanyakan saja pada
Diskoperindag, Kalo kecamatan hanya numpang lewat saja.
2. Apa standar dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Bagi kami di kecamatan tidak ada keuntungan secara materil, namun
dengan adanya program ini masyarakat kami bisa nambah produksinya,
bisa bertambah pendapatan perkapitanya dan masyarakat di wilayah kami
menjadi sejahtera itu saja.tetapi Inikan programnya dikhususkan hanya
kepada pelaku industri kecil tas saja bukan kepada masyakarat umum, jadi
masih kepemilikiannya pribadi bukan umum
3. Apakah program pengembangan sentra industri tas cukup sesuai dan
realistis dibutuhkan masyarakat Kecamatan Petir?
Memang program ini sesuai, akan tetapi baru satu desa saja yang di
perhatikan oleh Pemerintah yakni Desa Kadugenep saja, sedangkan desa
desa yang lain belum tersentuh oleh pihak Kabupaten Serang, pelaku
industri tas tidak hanya di Desa Kadugenep saja, di desa lain pun ada
misalnya di Desa Padasuka dan desa lainnya. Memang awalnya dari Desa
Kadugenep.
4. Apakah anda cukup paham mengenai program pengembangan sentra
industri kecil?
200
Ya harusnya kami dilibatkan mungkin dalam hal pembinaan dan
pengwasan agar kami juga ikut bertanggung jawab tapi Pihak kecamatan
tidak terlalu di libatkan karena kan itu program dari pemerintah kabupaten,
bukan program dari kecamatan, jadi kami tidak terlalu banyak mengetahui
program itu.
5. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang?
Mendukung selagi baik untuk masyarakat kami,
6. Bagaimana kordinasi program pengembangan sentra industri kecil
tas di kecamatan petir
Ya paling kordinasi pas pemesan tas aja untuk kegiatan, tapi kalo untuk
kordinasi mengenai program pengembangan nya ada kalo gak salah,
karena itu langsung di tangani oleh pemerintah kabupaten
7. Bagaimana sosialisasi program pengembangan sentra industri
dilakukan?
Kalau sosialisasi di kecamatan baru satu kali kayanya pas peresmian
Showroom saja, selebihnya mungkin ada sosialisasi sebelumnya. tapi
bukan di sini, mungkin di dinasnya langsung
201
MEMBER CHECK
Kode Informan I3
Nama : Dahlan
Umur : 45 tahun
Jabatan : Fungsional Bappeda Kabupaten Serang
1. Apa tujuan dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Kajian kami, sentra itu tidak hanya pergerakan produksi saja tetapi
harapan kami sampai meningkatnya menjadi eduwisata atau apalah nama
lainnya, jadi wisatawan yang datang ke Kabupaten Serang kita arahkan ke
sana, kita kenalkan sentra dan produk hasil sentra nya apa, seperti kita
datang ke semarang kita datang misalnya ke kampung keramik.. kampung
apa jadi produk kajian kita sampai ke produk wisata, kalo produk wisata
sudah ada maka akan lebih meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Apa standar dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Harusnya dinas itu laporan dong ke kita sudah sampai mana
perkembangan sentra industi dari tahun ke tahun, jadi enak tahun kemaren
hasilnya apa dan tahun ini mau ngapain jelas, jadi ada hasilnya selama
lima tahun ini, ini kan tidak ada laporan ke kami, jadi kami tidak bisa
mengukur keberhasilan dari implementasi ini. Kajian kajian tentang sentra
itu sudah kami lakukan sejak tahun 2010, jangan nanti hasilnya hanya
sekedar di buku saja tapi implementasinya hanya bentuk even even dan
pelatihan di hotel saja.
3. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai
pengembangan sentra dari Dinas terkait?
Kenapa pengrajin kita selalu kalah, karena pelatihan latihan
diselenggarakan memang hanya di anggap ceremonial saja, pelatihan
hanya menghabiskan dana, untuk apa membuat pelatihan dihotel ? kan
202
sudah ada sentra sentra, pelatihan seharusnya di kampung. kita tahu
SDMnya seperti apa? Kita datang tenaga ahlinya bikin tas yang kualitas
bagus tuh seperti apa? Apa saja yang bisa mengembangkan sentra ikm kita
datangkan kesana bikin pelatihan di disana agar manfaatnya jelas terasa
disana .. bukan di hotel.kita kan kecewa kan yang disalahkan kita
pemerintah daerah
4. Apakah sumber daya waktu mencukupi dalam program
pengembangan sentra industri kecil?
Memang kita akui program pengembangan sentra industri ini kan masuk
dalam program unggulan Kabupaten Serang, akan tetapi dalam
pelaksanaannya belum oftimal capaian target pembangunan di sentra ada
beberapa yang belum selesai karena waktu yang tidak mencukupi,
pembangunan pasar untuk sentra emping baru penentuan lahan
5. Apa karakteristik anda/organisasi anda sebagai pelaksana program
pengembangan sentra industri kecil?
peran kami dalam pengembangan sentra industri kecil adalah kita yang
merancang grand design IKM yang ada di Kabupaten Serang mau dibawa
kemana, inti nya kerja kita adalah dalam pembuatan perencanaan, dan
kami tidak boleh masuk ke teknis
6. Apakah anda cukup paham mengenai program pengembangan sentra
industri kecil?
Kajian sentra tas kan di kita, ya saya memahami program ini terkecuali hal
yang teknis, karena kami kan tidak terlibat langsung ke hal teknis, dinas
lah yang mengetahuinya, di kita ada RIPIKM, rencana induk
pengembangan industri kecil menengah nah disitu sudah lengkap semua
tentang sentra sentra ikm yang ada di Kabupaten Serang
7. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang?
Kami sangat mendukung atas implementasi program ini
8. Bagaimana kordinasi program pengembangan sentra industri kecil
tas di kecamatan petir
203
Kalo kordinasi memang pernah dilakukan cuman ya itu tadi.. dikatakan
ada kordinasi seperti tidak ada kordinasi, dikatakan tidak ada kordinasi
nyata nya kurang kordinasi
9. Bagaimana sosialisasi program pengembangan sentra industri
dilakukan?
Untuk sosialisasi memang sudah pernah dilakukan , tapi belum masif
kalau menurut saya, sosialiasisasinya dilakukan formal dan tertutup hanya
beberapa orang saja tau, iklan tentang program pemerintah itu masih kalah
dengan iklan rokok.
204
MEMBER CHECK
Kode Informan I4
Nama : Yuyud
Umur : 45 tahun
Jabatan : Sekretaris Bidang Industri Diskoperindag Kabupaten
Serang
1. Apa tujuan dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Kalau sentra itu sebetulnya bukan dibuat, akan tetapi tumbuh dengan
sendirinya, tugas kita hanya menata saja. Adanya sentra untuk
memudahkan bahan baku, akses pasar akses masuk informasi tentang
industri kecil tas, yang tadinya dilakukan sendiri sendiri dengan adanya
sentra dilakukan bersama-sama sehingga bisa memudahkan para pengrajin
industri kecil tas. Selain itu juga untuk mempersatukan pengrajin tas dari
persaingan tidak sehat.
2. Siapakah sasaran dari program pengembangan sentra industri kecil
di Kabupaten Serang?
Para pengrajin tas yang berada dikawasan sentra.
3. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai
pengembangan sentra dari Dinas terkait?
Kalau untuk peningkatan sumber daya manusia IKM kita sering
mengadakan pelatihan pelatihan misalnya pelatihan mengenai perijinan,
manajemen kelembagaan, tentang penambahan permodalan dan lain lain,
bahkan kebijakan sekarang bahkan tidak hanya di dinas kita saja
diskoperindag, pemerintah pusat mewajibkan di setiap dinas harus ada
program yang mampu membantu pengembangan UMKM
4. Apakah sumber daya waktu mencukupi dalam program
pengembangan sentra industri kecil?
205
Kalo untuk masalah waktu dalam implementasi dari program ini saya kira
cukup, meskipun memang terlihat terlalu dipaksakan misalnya dalam
pembuatan Showroom baru diresmikan pada akhir tahun 2015 di tahun
terakhir progarm ungggulan dari Kabupaten Serang
5. Bagaimana pasar dan pemasaran tas dilakukan?
Kalo untuk pemasaran kita fasilitasi akses pasar dan pemasarannya,
impelementasinya itu tiap tahun kita mengadakan kegiatan pameran. tahun
ini ada berapa event tahun kemaren itu tiga kali setahun,, even nasional,
tingkat regional dan yang lokalnya juga ada, itu agendannya
mempromosikan hasil dari produk produk IKM yang ada di Kabupaten
Serang , termasuk sentra tas
6. Apa karakteristik anda/organisasi anda sebagai pelaksana program
pengembangan sentra industri kecil?
Program pengembangan sentra industri kecil ini diturunkan dari visi misi
bupati 2010-2015. Kebetualan yang menjadi leading sektor nya ialah kita
dinas koperasi dan perindustrian dan perdagang Kabupaten Serang, yang
telah kita lakukan ialah mensosialisasikan dan berkordinasi dengan yang
lain guna pengembangan IKM ini, selain itu juga tugas adalah
memfasilitasi sentra sentra IKM agar berkembang, fasilitasi sarana dan
prasarana dan lain sebagainya
7. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan program pengembangan sentra?
Untuk program pengembangan sentra tidak ada SOP khusus, karena
bentuknya kan pengembangan bukan pelayanan. kita hanya berpanduan
pada undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Bahwa
undang undang itu mengamanahkan apa yang harus dilakukan. Ada
beberapa, pertama pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan
pendanaan. Memang di sebutkan di Peraturan Pemerintah dari undang-
undang nomor 20 tahun2008 mengenai sentra. Tapi itupun tidak spesipik
8. Apakah anda cukup paham mengenai program pengembangan sentra
industri kecil?
206
kami selaku agen pelaksana dan bahkan menjadi leading sektor dalam
program pengembangan sentra IKM, akan bertanggung jawab dan
mendukung penuh atas terselenggaranya program sentra ini. Kita sudah
diminta oleh bu wakil saat itu untuk membantu memfasilitasi kebutuhan
kebutuhan IKM yang ada di Kabupaten Serang. Karena kan program ini
menjadi program unggulan Kabupaten Serang periode kemarin.
9. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang?
Kami sangat mendukung atas implementasi program ini
10. Bagaimana kordinasi program pengembangan sentra industri kecil
tas di kecamatan petir
Untuk kordinasi sering kita lakukan,tergantung dengan sentranya kalo
untuk sentra makananan dengan kordinasi dengan dinkes, kalo untuk
sentra tas kan tidak terlalu ribet jadi kordinasinya dengan dinas ini
saja,Diskoperindag kan ni ada tiga instansi ya kalo di pusat, cuman di
daerah dijadikan satu instansi, misalnya untuk penjualan kordinasinya
dengan bidang perdagangan, untuk teknologi tepat guna dan design
kordinasinya bidang Industri, kalo untuk kelembagaan kordinasi dengan
bidang UKM, sedangkan kalo untuk keuangan dan permodalan kita
kordinasi dengan bidang Koperasi
11. Bagaimana sosialisasi program pengembangan sentra industri
dilakukan?
Untuk sosialisasi kita sudah pernah lakukan.. semua SKPD kita undang
termasuk Bappeda dan Kecamatan Kecamatan, dan setiap pelatihan
pelatihan para pelaku sentra IKM kita sosialisasikan, kita utamakan yang
sentra sentra, misalnya sentra tas, sentra makanan dan sentra yang lainnya.
207
MEMBER CHECK
Kode Informan I5
Nama : Endang
Umur : 46 tahun
Jabatan : Kepala Bidang UKM Diskoperindag Kabupaten
Serang
1. Apa tujuan dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Tujuan sentra kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
yakni strategi yang dilakukan guna lebih mengembangkan UKM dengan
cara mengumpulkan jenis produk yang sama dalam satu kawasan..
2. Siapakah sasaran dari program pengembangan sentra industri kecil
di Kabupaten Serang?
Pembinaan yang dilakukan untuk pihak yang terkait dari pengembangan
sentra industri kecil.
3. Apakah sumber daya waktu mencukupi dalam program
pengembangan sentra industri kecil?
Kalo untuk masalah waktu dalam implementasi dari program ini saya kira
cukup, meskipun memang terlihat terlalu dipaksakan misalnya dalam
pembuatan Showroom baru diresmikan pada akhir tahun 2015 di tahun
terakhir progarm ungggulan dari Kabupaten Serang
4. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk
menunjang pelaksanaan program pengembangan sentra industri
kecil?
Untuk staf di Diskoperindag sudah cukup, mungkin yang dibutuhkan
adalah pegawai teknis di lapangan masih kurang, TKS di sini kebanyakan
Pegawai kebersihan pasar dari bidang perdagangan
208
5. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai
pengembangan sentra dari Dinas terkait?
Kita sering melakukan pelatihan pelatihan mengenai UMKM, namun
dengan anggaran kami yang terbatas dan jumlah umkm yang begitu
banyak kita tidak bisa menampung semua itu, paling perwakilan nya saja
6. Bagaimana pasar dan pemasaran tas dilakukan?
Untuk pemasaran memang kita belum punya merek, paling kalo ada yang
pesen tas bawa merek sendiri ya bisa saja, palik yang sudah punya merek
itu pak haji,, itu kurang tau sudah di paten kan belum, kayanya sih belum
baru namanya saja. Dulu sih pernah ada sosialisasi mengenai permerekan,
cuman belum di polow up karena kan harus pakai biaya dan sebagainya.
kurang tau kalo di daerah sudah ada merek tersendiri
7. Apa karakteristik anda/organisasi anda sebagai pelaksana program
pengembangan sentra industri kecil?
Program pengembangan sentra industri kecil ini diturunkan dari visi misi
bupati 2010-2015. Kebetualan yang menjadi leading sektor nya ialah kita
dinas koperasi dan perindustrian dan perdagang Kabupaten Serang, yang
telah kita lakukan ialah mensosialisasikan dan berkordinasi dengan yang
lain guna pengembangan IKM ini, selain itu juga tugas adalah
memfasilitasi sentra sentra IKM agar berkembang, fasilitasi sarana dan
prasarana dan lain sebagainya
8. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam pelaksanaan program pengembangan sentra?
Kebijakan daerah yang mengatur tentang UMKM di Kabupaten Serang
baru di sahkan pada akhir 2015 ini, sebenarnya kajian nya sudah lama
namun waktu itu terkendala waktu, waktu itu pertama ada pemilihan
legislatif dan di susul dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang
di tahun 2015. Jadi baru kita bahas lagi di tahun 2015 ini
9. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
pengembangan sentra industri kecil di Kabupaten Serang?
Kami sangat mendukung atas implementasi program ini
209
10. Bagaimana kordinasi program pengembangan sentra industri kecil
tas di kecamatan petir
Kordinasi sudah dilakukan dalam pengembangan UKM di Kabupaten
Serang, kita sering rapat dan mengadakan pelatihan bagi UKM, terutama
mengenai tugas kami dalam pengembangan dan pembinanaan UMKM,
permodalan bagi UMKM, Perizinan dan kemitraan sudah kita lakukan.
Kalo untuk pengembangan khusus sentra kayannya belum
11. Sejauhmana lingkungan eksternal turut mempengaruhi keberhasilan
program pengembangan sentra industri kecil?
Mengenai kemitraan sudah kami lakukan, khususnya kemitraan mengenai
kemudahan akses permodalan dengan pihak bank, Jamkrida dan lain-lain,
kita juga pernah akses untuk kemitraan UKM dengan pihak ritel, seperti
Indomaret,dan alfamaret.
210
MEMBER CHECK
Kode Informan I7
Nama : Siska
Umur : 25 tahun
Jabatan : Tenaga Penyuluh Lapangan IKM Diskoperindag
Kabupaten Serang
1. Apa tujuan dari program Pengembangan sentra Industri Kecil ?
Untuk tujuan dan kebijakan nya saya belum memahaminya, karena selama
ini saya tidak dikasih tau tentang program sentra tas, saya hanya tau kalau
sentra tas itu di Kecamatan Petir untuk kebijakan tujuan dan lain
sebagainya saya belum.
2. Apakah program pengembangan sentra industri tas cukup sesuai dan
realistis dibutuhkan masyarakat Kecamatan Petir?
Program ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Kecamatan Petir,
dan diterima masyakarat petir, karena disana banyak para pengrajin
industri kecil tas, saya pikir sudah sesuai. Tinggal di kembangkan lagi dan
khususnya dalam bidang kordinasi di setiap lini
3. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk
menunjang pelaksanaan program pengembangan sentra industri
kecil?
Pengrajin tas di sentra industri kecil di kecamatan Petir masih butuh
fasilitasi dalam peningkatan skill dalam produksinya
4. Apakah sumber daya finansial yang ada, sudah mencukupi untuk
menunjang pelaksanaan program pengembangan sentra industri
kecil?
Iya betul para pengrajin tas memang masih belum berani untuk meminjam
modal ke bank, pertama memang agak susah untuk memahamkan atau
211
memberi informasi mengenai kemudahan kemudahan dalam pinjaman
modal untuk UMKM sekarang, mereka masih di takutkan dengan
pinjaman harus memakai agunan, sekrangkan ada KUR yang tidak perlu
memakai agunan kalo peminjaman dibawah 20 juta, yang kedua mereka
masih belum berani karena khawatir tidak bisa membayar angsuran yang
setiap bulanan.masuk akal sih karena mereka kan yang order belum tentu
tiap bulan
5. Apakah sumber daya waktu mencukupi dalam program
pengembangan sentra industri kecil?
Untuk wilayah yang sangat luas Kabupaten Serang dan banyaknya IKM
dengan 1 orang TPL IKM memang waktu yang menjadi kendala,
terkadang berbenturan dengan jadwal, misalnya hari ini ada penyuluhan di
IKM ini, besok nya di IKM ini. Dan tidak semua IKM kami sanggup
datangi dan dampingi.
6. Apa karakteristik anda/organisasi anda sebagai pelaksana program
pengembangan sentra industri kecil?
Peran kami selaku TPL ialah membantu dinas dalam pengembangan IKM,
membantu IKM dalam pengembangan usahanya seperti tenaga
pendamping bagi para IKM. misalnya IKM yang membutuhkan atau ingin
diajari cara pengemasan produk, kita bimbing sampai si IKM itu ngerti
7. Apakah anda cukup paham mengenai program pengembangan sentra
industri kecil?
Kita sebagai agen pelaksana yang dilapangan sangat memahami program
ini walaupun sulit, karena tantangan nya masih berat, karena dilapangan
masih banyak para pelaku IKM misalnya yang masih buta aksara dan lain
sebagainya, saya sangat mendukung program ini.
212
213
214
215
CATATAN LAPANGAN PENELITIAN
1. Bulan Agustus - September 2014
Pada bulan Agustus 2014 melakukan proses pengajuan judul skipsi.
Peneliti mengajukan judul pada jurusan dengan dosen pembimbing skripsi. Bulan
September 2014, pihak jurusan menyetujui dengan judul “Evaluasi gaya
Kepemimpinan Haerul Jaman Sebagai Walikota Serang 2008-2013”. Pada bulan
September peneliti mulai mengurus perijinan ke kantor dinas terkait dan
melakukan bimbingan awal dengan Pembimbing I.
2. Bulan Desember 2015
Pada bulan ini peneliti mulai menemui narasumber dan mencari informasi
yang menjadi basis data dalam mengidentifikasi permasalahan guna penyusunan
bab I.
3. Bulan Januari - Pembruari 2015
Pada bulan ini peneliti berdiskusi dengan pembimbing dan dianjurkan
untuk mengganti judul karena fokus dan lokusnya luas. Peneliti Mengajukan
kembali Beberapa Judul Penelitian maka berganti judul dengan judul “
Implementasi Program Pengembangan Kawasan Industri Kecil (KIK) Lingkungan
Industri Kecil (LIK) Sentra UKM Kabupaten Serang”. Peneliti melakukan
pendekatan lebih jauh dengan narasumber dan para pegawai Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang untuk wawancara awal dan
216
identifikasi masalah untuk melengkapi data pada bab I. Sekaligus melanjutkan
pada bab II dan bab III.
4. Bulan Januari- Mei 20163
Pada bulan januari ini peneliti masih mencari dan melengkapi data. Dan
akhirnya mendapat acc untuk seminar proposal. Setelah seminar melakukan revisi
untuk kemudian dilanjutkan pada observasi lapangan dan melakukan wawancara
dengan beberapa informan.
5. Bulan Juni 2016
Pada bulan ini, peneliti melakukan seminar proposal dan melakukan revisi
dari Penguji dan pembimbing I dan Pembimbing II. Pada saat revisi diusulkan
untuk memfokuskan hanya pada Sentra Industri tanpa menggunakan Konsep
Kawasan , maka ditetapkanlah Program Pengembangan Sentra Industri Kecil yang
diteliti lebih jauh oleh peneliti.
6. Bulan Juli 2016
Dilakukan Observasi Lapangan dengan teknik indepth interview.
7. Bulan Agustus 2016
Penyusunan Bab IV pembahasan dan V Penutup
8. Bulan September 2016
217
Acc untuk sidang skripsi oleh Pembimbing I dan Pembimbing II. Selanjutnya
melakukan revisi dan wisuda.
Wawancara dengan Bapak Usman, Pelaku IKM Tas di Desa Kadugenep
Wawancara dengan Bapak Supri , Pelaku IKM Tas di Desa Kubangjaya
218
Wawancara dengan Bapak Ganil, Pelaku IKM Tas di Desa Padasuka
Wawancara dengan Bapak Aminudin, Sekretaris Camat Kecamatan Petir
219
Wawancara dengan Bapak Dahlan, Fungsional Bappeda Kabupaten Serang
220
Wawancara dengan Bapak Yuyud, Sekretaris Bidang Industri Diskoperindag
Kabupaten Serang
Batu Peresmian Showroom di Desa Kadugenep, diambil hari minggu 19 Juli 2016
221
Bantuan mesin jahit dari Pemerintah Kabupaten Serang di salah satu rumah
pengrajin, diambil 19 Juli 2016
Gapura Sentra kerajinan Tas di Desa Kadugenep Diambil 19 Juli 2016
222
Papan Nama Penunjuk kawasan sentra yang berda di daerah Kecamatan Petir
Diambil 19 Juli 2016
Proses Produksi tas di salah satu tempat pengrajin tas, Diambil 19 Juli 2016
223
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Sukatno
Tempat tangggal lahir : Serang, 12 Juli 1991
Alamat : Jalan Kragilan-Pamarayan, RT/RW 006/002 Desa
Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal Kabupaten
Serang- Banten
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Salendra
Nama Ibu : Jawinah
Pendidikan : SDN Katulisan 1998 – 2004
SMPN 2 Cikeusal 2004- 2007
SMAN 1 Cikeusal 2007- 2010
Universitas Sultan Agung Tirtayasa 2010-2016
Organisasi : FoSMaI FISIP UNTIRTA
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI)
Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GERASI)
UNTIRTA
GERAKAN SOSIAL INDEPENDEN
