Upload
drake-schwartz
View
179
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK. Engko Sosialine M D isampaikan Pada Pertemuan Rakontek Direktorat Bina Obat Publik & Perbekkes Tahun 2014. sistem kesehatan nasional. Subsistem Sediaan Farmasi , Alkes dan Makanan. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
IMPLEMENTASI PROGRAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAANPENGELOLAAN OBAT OBAT PUBLIK PUBLIK
Engko Sosialine MDisampaikan Pada
Pertemuan Rakontek Direktorat Bina Obat Publik & Perbekkes
Tahun 2014
2
MENTERI KESEHATAN sistem kesehatan nasionalsistem kesehatan nasional
Dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya (serta pemerataan)
.
Dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya (serta pemerataan)
.
Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan
Tersedianya sediaan farmasi, alkes dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu
Tersedianya sediaan farmasi, alkes dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu
Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
.
Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
.
OBAT
MENTERI KESEHATAN
Pharmaceutical Use Pharmaceutical Use aand Supply Managementnd Supply Management
Dispensing
NATIONAL FORMULARY
e-catalogue
GDPGSP
GPPGood Prescribing Practice
MESOPTOEPO
POR
5
SIKLUS PENGELOLAAN OBAT
DukunganManajemen
Pengadaan
Perencanaan
Distribusi
Penggunaan
Penyimpanan
Manajemen Satu
Pintu (?)
Manajemen Satu
Pintu (?)Koordinasi
(?)Koordinasi
(?)
Perlu Pemantapan Manajemen Pengelolaan Obat Sistem Satu Pintu
Pengaturan Pengaturan
Instalasi Farmasi PemerintahInstalasi Farmasi Pemerintah
6
Pedoman Pengelolaan Obat Publik & Perbekes
Pedoman Pengadaan Obat Publik & Perbekes
Sarpras Instalasi Farmasi Pemerintah
Rancangan Permenkes ttg Instalasi Farmasi Pemerintah
MENTERI KESEHATAN
ProsesProses e-Catalogue e-Catalogue ObatObat
(Status per 26 Agustus 2014)(Status per 26 Agustus 2014)
*) Minggu ke-4 Agustus 2014**) Estimasi selesai Minggu ke-4 September 2014
Sudah diproses dalam 7 (tujuh) paket, sejak 25 Nov 2013
Akan diproses dalam 2-4 paket
Faskes Jumlah E-Catalogue Persentase (%)Dinkes Provinsi/Kab/Kota
514 173 34 %
RSUP / RSUD 592 175 30%
Satker yang Melaksanakan e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue
Tahun 2014 *)
*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014
MENTERI KESEHATAN
*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014
MENTERI KESEHATAN
*) Berdasarkan Data LKPP s.d. akhir Mei 2014
MENTERI KESEHATAN
Satker lain yang Satker lain yang Melaksanakan Melaksanakan
e-Purchasing e-Purchasing Berdasarkan Berdasarkan e-Cataloguee-Catalogue Tahun Tahun
20142014
No Nama Satker
1. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI
2. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, Surakarta
3. Perwakilan BKKBN, Prov. Sumatera Utara
4. BKPM Wilayah Klaten
5. BKPM Wilayah Pati
6. KKP Kelas I Soekarno-Hatta
7. Biro Umum dan Perlengkapan, LIPI
8. Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung
Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA
1. Prosedural Kejelasan prosedur/tata cara pemesanan e-purchasing (upload ulang, pembatalan pemesanan namun belum dilakukan cancel pada sistem)
Belum tercantum data distributor pd e-Catalogue
Sosialisasi e Catalogue Pusat 34 Prov, 497
Kab/Kota (1098 orang) Dekon 15 Prov (673
orang)
Modul e-purchasing dapat diunduh di website LKPP atau You Tube
Siapkan frequently asked questions and answers
Koordinasi intensif dg LKPP
Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA
2. Kesiapan Penyedia Distributor tdk bersedia melayani krn hutang RS yg belum dibayarkan
Waktu respons pemesanan
Kekosongan obat pada distributor
Waktu pengiriman barang
Dalam proses (APBNP)
Tindak lanjut langsung dg IF Penyedia
Komunikasi pelaksanaan e-Purchasing terkait perencanaan yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak, meliputi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengiriman .
- Menetapkan Permenkes ttg Petunjuk Pelaksanaan e-Purchasing: termasuk perencanaan dan time line respons
- Forum Komunikasi Penyedia 2 kali (300 orang)
Kategori Keluhan Rincian Keluhan CAPA
3. Spesifikasi
4. Kesiapan Pengguna
Kemasan obat tidak sesuai e-Catalogue
PBF tidak sesuai dg e-Catalogue
Satker memesan obat tidak sesuai dg Tk Faskes sesuai Fornas
Satker belum memiliki akun e-Purchasing
Kelengkapan administrasi
Pemesanan obat yg belum terdapat dalam e-Catalogue
Sosialisasi e-Catalogue bahwa spesifikasi pada e-Catalogue adalah mengikat
Sosialisasi Fornas
Informasikan kepd Satker agar berkoordinasi dg LPSE di daerahnya
Sosialisasi e-Purchasing
Sosialisasi Perpres 70 Th 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SE Menteri No. 167 Th 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan e-Catalogue
16
PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (1)
Output
Bank Data E-Logsitik
Pusat/KemkesInstalasi Farmasi
Kementrian Kesehatan
Internet
Internet
Internet
Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
Instalasi Farmasi Propinsi
PetaGrafikTabel
Upload Data Wajib
Upload Data Wajib
Akses Publik
PuskesmasPuskesmasPuskesmasPuskesmas
Integrasi laporan
Akses Pusat(Raw Data)
Integrasi laporan
Internet
PENGEMBANGAN E-LOGISTIC (2)
Program Penuntasan 100 HARI MENUJU AKHIR KIB II
RENCANA AKSI KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
PENILAIAN VERSI UKP4
CAPAIAN TARGET
Pembenahan Kualitas Manajemen Logistik Obat & Vaksin di IF K/K
Pengembangan aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K
Termanfaatnya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di seluruh IF K/K
Target 15 Agustus : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat & vaksin di 50 IF K/K
Ada 55 K/K dari 10 provinsi yang telah mengupload.
Target 17 September : Termanfaatkannya aplikasi e-logistic untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 200 IF K/K
Hingga tanggal 21 Agustus 2014, sudah ada 229 K/K dari 30 provinsi yang telah mengupload.
Target 10 Oktober : Termanfatkannya aplikasi e-logistik untuk mendukung manajemen logistik obat dan vaksin di 500 IF K/K
INDIKATOR DIT. BINA OBAT PUBLIK & PERBEKKES TAHUN 2015 - 2019
IKK Baseline 2014
Target Catatan
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di IFK
77.00 80 82 85 90 95 Penetapan target berdasarkan trend pencapaian target 2010 - 2014
Persentase IFK yang sesuai standar
53,12 55 60 65 70 75 Penetapan target berdasarkan trend pencapaian target 2010 - 2014
Defisini Operasional & Formula Perhitungan Indikator Dit. Bina Obat Publik & Perbekkes
Penilaian Instalasi Farmasi
1 2 3
Sampling untuk uji mutu obat akan dilakukan oleh Badan POM dan Jajarannya
Metoda uji dan biaya menjadi tanggungjawab Badan POM
Uji Mutu obat tahun 2014 akan dilaksanakan pada Kab/Kota, di 33 Provinsi dan Pusat
Kriteria Instalasi Farmasi Kab/Kota yang akan dilakukan sampling untuk uji mutu obat ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi
• Agar ketersediaan obat untuk pelayanan tidak terganggu maka Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam perencanaan obat perlu memeperhitungkan jumlah sampling obat.
• Daftar obat yang akan dilakukan uji mutu diutamakan obat yang terdapat dalam Formularium Nasional dan atau e-katalog obat.
• Penatausahaan Persediaan: daftar obat yang disampling agar dibuatkan dokumen BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ( SE Menkes No. KU/Menkes/417/VIII/2013)
Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi
TERIMA KASIH