IMPLEMENTASI PP No.41/2007 IMPLEMENTASI PP No.41/2007 dan Reorganisasi Pemda di dan Reorganisasi Pemda di

Kabupaten MeraukeKabupaten Merauke

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPPDr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

www.kumoro.staff.ugm.ac.idwww.kumoro.staff.ugm.ac.idkumoro@map.ugm.ac.idkumoro@map.ugm.ac.id

Magister Administrasi Publik

Universitas Gadjah Mada

KONSEP DASARKONSEP DASAROTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH

Devolution / decentralisation: The transfer Devolution / decentralisation: The transfer of functions or decision-making authority of functions or decision-making authority from the central government to local from the central government to local government (Cheema & Rondinelli, 1981).government (Cheema & Rondinelli, 1981).

Otonomi daerah (local autonomy): Otonomi daerah (local autonomy): kewenangan Daerah Otonom untuk kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004). undangan (UU No.32 Tahun 2004).

METODE PELIMPAHAN METODE PELIMPAHAN WEWENANGWEWENANG

““Ultra vires”Ultra vires” is basically used for denoting the situation is basically used for denoting the situation where local governments “vires” (functions) are explicitly where local governments “vires” (functions) are explicitly listed, and therefore any local government action outside listed, and therefore any local government action outside this list would be deemed to be “ultra vires”, i.e. beyond this list would be deemed to be “ultra vires”, i.e. beyond the scope of allowed functions. the scope of allowed functions.

““General competence”General competence”, on the other hand, is the , on the other hand, is the principle that allows local governments to take whatever principle that allows local governments to take whatever necessary actions in their territories, i.e. protecting citizens, necessary actions in their territories, i.e. protecting citizens, providing services, and developing the regions. Under the providing services, and developing the regions. Under the “general competence” principle, local governments are free “general competence” principle, local governments are free to take actions as long as they do not breach provisions in to take actions as long as they do not breach provisions in higher levels’ regulations. Ferrazzi (2002); Hoessein (2002)higher levels’ regulations. Ferrazzi (2002); Hoessein (2002)

Pelimpahan Wewenang di IndonesiaPelimpahan Wewenang di Indonesia

– Metode yang dianut adalah Metode yang dianut adalah general general competence, competence, dengan sedikit modifikasidengan sedikit modifikasi

– Perumusan kewenangan daerah ditetapkan Perumusan kewenangan daerah ditetapkan berdasarkan “kewenangan residual”, dengan berdasarkan “kewenangan residual”, dengan rumusan eksplisit dimulai dari pemerintah rumusan eksplisit dimulai dari pemerintah pusat, yi: bidang pertahanan dan keamanan, pusat, yi: bidang pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter dan fiskal, politik luar kebijakan moneter dan fiskal, politik luar negeri, agama, justisi.negeri, agama, justisi.

– Dalam peraturan lebih teknis, perumusan Dalam peraturan lebih teknis, perumusan kewenangan didahului dengan kewenangan kewenangan didahului dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, menurut PP No.25/2000.menurut PP No.25/2000.

– Perumusan berdasarkan pengakuan Perumusan berdasarkan pengakuan kewenangan dalam tiga jenjang (pusat, kewenangan dalam tiga jenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota) menurut PP provinsi, kabupaten/kota) menurut PP No.38/2007.No.38/2007.

Muatan PP No.38/2007Muatan PP No.38/2007 Pembagian kewenangan antara Pembagian kewenangan antara

pemerintah pusat, provinsi, kab/kota pemerintah pusat, provinsi, kab/kota secara rinci (lampiran 856 hal, mirip secara rinci (lampiran 856 hal, mirip dengan muatan Kepmendagri 130-67 th dengan muatan Kepmendagri 130-67 th 2002)2002)

Kewenangan wajib (Kewenangan wajib (basic servicesbasic services): 26 ): 26 urusanurusan

Kewenangan pilihan (Kewenangan pilihan (core competencecore competence) : 8 ) : 8 urusan.urusan.

Bagaimana dengan urusan pemerintahan Bagaimana dengan urusan pemerintahan yang konkuren?yang konkuren?

URUSAN WAJIBURUSAN WAJIB1.1. PendidikanPendidikan2.2. KesehatanKesehatan3.3. Lingkungan hidupLingkungan hidup4.4. Pekerjaan umumPekerjaan umum5.5. Penataan ruangPenataan ruang6.6. Perencanaan pembangunanPerencanaan pembangunan7.7. PerumahanPerumahan8.8. Kepemudaan & olah-ragaKepemudaan & olah-raga9.9. Penanaman modalPenanaman modal10.10. Koperasi & usaha kecil-menengahKoperasi & usaha kecil-menengah11.11. Kependudukan & catatan sipilKependudukan & catatan sipil12.12. KetenagakerjaanKetenagakerjaan13.13. Ketahanan panganKetahanan pangan14.14. Pemberdayaan perempuan & perlindungan anakPemberdayaan perempuan & perlindungan anak15.15. KB & keluarga sejahteraKB & keluarga sejahtera16.16. Perhubungan Perhubungan 17.17. Komunikasi & InformatikaKomunikasi & Informatika18.18. PertanahanPertanahan19.19. Kesatuan bangsa & politik dalam-negeriKesatuan bangsa & politik dalam-negeri20.20. Otda, PU, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian, Otda, PU, adm. Keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian,

persandianpersandian21.21. Pemberdayaan masyarakat dan desaPemberdayaan masyarakat dan desa22.22. SosialSosial23.23. Kebudayaan Kebudayaan 24.24. StatistikStatistik25.25. Kearsipan Kearsipan 26.26. Perpustakaan Perpustakaan

URUSAN PILIHANURUSAN PILIHAN

1.1. Kelautan & perikananKelautan & perikanan2.2. PertanianPertanian3.3. KehutananKehutanan4.4. Energi & sumberdaya mineralEnergi & sumberdaya mineral5.5. PariwisataPariwisata6.6. IndustriIndustri7.7. PerdaganganPerdagangan8.8. TransmigrasiTransmigrasi

Pembagian kerja 1

Pembagian Kerja 2

Pembagian Kerja 3 Koordinasi dan

integrasi

Proses Terbentuknya Stuktur Organisasi

Struktur organisasi

Perkembangan Organisasi dan RestrukturisasiPerkembangan Organisasi dan Restrukturisasi

1. Tahap kewiraswastaan1. Tahap kewiraswastaan 2. Tahap kebersamaan2. Tahap kebersamaan 3. Tahap 3. Tahap formalisasi dan formalisasi dan kontrolkontrol

4. Tahap 4. Tahap perluasan perluasan strukturstruktur

5. Tahap 5. Tahap kemundurankemunduran

Tujuan tidak jelasTujuan tidak jelas Kreativitas tinggiKreativitas tinggi

Komunikasi dan Komunikasi dan struktur informalstruktur informal

Komitmen tinggiKomitmen tinggi

Formalisasi Formalisasi PeraturanPeraturan

Struktur stabilStruktur stabil Pemekaran Pemekaran

pada efisiensipada efisiensi

Stuktur lebih Stuktur lebih komplekskompleks

DesentralisasiDesentralisasi Berbagai macam Berbagai macam

pasarpasar

Turnover pegawai Turnover pegawai tinggitinggi

Konflik Konflik meningkatmeningkat

SentralisasiSentralisasi

Formasi

Pertumbuhan

Kedewasaan

Kemunduran

Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerahsetelah Reformasisetelah Reformasi

UU No 32/2004 meletakkan otonomi atas dasar lima landasan UU No 32/2004 meletakkan otonomi atas dasar lima landasan yaitu: (1) demokrasi, (2) partisipasi dan pemberdayaan, (3) yaitu: (1) demokrasi, (2) partisipasi dan pemberdayaan, (3) persamaan dan keadilan, (4) pengakuan atas potensi daerah dan persamaan dan keadilan, (4) pengakuan atas potensi daerah dan perbedaannya, (5) penguatan parlemen lokal.perbedaannya, (5) penguatan parlemen lokal.

Pengakuan adanya otonomi luas, kecuali lima urusan pemerintah Pengakuan adanya otonomi luas, kecuali lima urusan pemerintah pusat (politik LN, pertahanan & keamanan, justisi, moneter & pusat (politik LN, pertahanan & keamanan, justisi, moneter & fiskal nasional, agama)fiskal nasional, agama)

Bertanggung jawab terhadap semua urusan yang telah diserahkan Bertanggung jawab terhadap semua urusan yang telah diserahkan kepada daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, kepada daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasinya.implementasi, dan evaluasinya.

Daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan keuangan, Daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan keuangan, kepegawaian dan organisasi daerah.kepegawaian dan organisasi daerah.

Pemerintah daerah tidak termasuk DPRD (ada pemisahan yang Pemerintah daerah tidak termasuk DPRD (ada pemisahan yang jelas).jelas).

Instansi vertikal digabung dengan dinas daerah.Instansi vertikal digabung dengan dinas daerah. Kecamatan (distrik) memiliki fungsi dekonsentrasi, pemerintahan Kecamatan (distrik) memiliki fungsi dekonsentrasi, pemerintahan

desa (kampung, mukim) berhak untuk memilik kepala desa (kampung, mukim) berhak untuk memilik kepala pemerintahan dan Badan Perwakilan sendiri.pemerintahan dan Badan Perwakilan sendiri.

REALISASI PEMBAGIANREALISASI PEMBAGIANKEWENANGAN DALAM PENATAAN KEWENANGAN DALAM PENATAAN

KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAHKELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Diberikan keleluasaan daerah untuk Diberikan keleluasaan daerah untuk menatanya sesuai dengan kemampuan dan menatanya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhankebutuhan

Daerah mempunyai keadaan dan Daerah mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbedakemampuan yang berbeda

Kewenangan daerah dalm konstruksi otonomi Kewenangan daerah dalm konstruksi otonomi UU No.32/2004 seharusnya lebih leluasa UU No.32/2004 seharusnya lebih leluasa ketimbang ketika diatur oleh UU No.5/1974 ketimbang ketika diatur oleh UU No.5/1974

Peraturan pemerintah seharusnya tidak Peraturan pemerintah seharusnya tidak mengatur yang cenderung membatasi mengatur yang cenderung membatasi keleluasaan dan keberagaman daerahkeleluasaan dan keberagaman daerah

Muatan PP No.41/2007Muatan PP No.41/2007 Penyusunan SOT berdasarkan penilaian mandiri (Penyusunan SOT berdasarkan penilaian mandiri (self-self-

assessmentassessment)) Struktur diharapkan lebih ramping & sesuai kebutuhan Struktur diharapkan lebih ramping & sesuai kebutuhan

daerah; Ukuran maksimal: 15 dinas, 10 badan.daerah; Ukuran maksimal: 15 dinas, 10 badan. Struktur inti: kepala daerah & wakil dibantu staf Struktur inti: kepala daerah & wakil dibantu staf

(sekretariat), unsur pengawas (inspektorat), unsur (sekretariat), unsur pengawas (inspektorat), unsur perencana (badan), unsur pendukung (lembaga teknis perencana (badan), unsur pendukung (lembaga teknis daerah), unsur pelaksana (dinas).daerah), unsur pelaksana (dinas).

Struktur tambahan: unsur pelaksana sesuai potensi Struktur tambahan: unsur pelaksana sesuai potensi unggulan (unggulan (core competencecore competence) daerah) daerah

Kemungkinan pembentukan lembaga lain sesuai kebijakan Kemungkinan pembentukan lembaga lain sesuai kebijakan nasional (Sekr. Badan Narkoba, Komisi Penyiaran, dsb)nasional (Sekr. Badan Narkoba, Komisi Penyiaran, dsb)

Kriteria objektif (?) dengan pembobotan: 40% variabel Kriteria objektif (?) dengan pembobotan: 40% variabel penduduk, 35% luas wilayah, 25% besaran APBD. Masalah: penduduk, 35% luas wilayah, 25% besaran APBD. Masalah: apakah eselonisasi sudah sesuai dengan beban kerja?apakah eselonisasi sudah sesuai dengan beban kerja?

Penurunan eselon Kabid pd dinas & badan Penurunan eselon Kabid pd dinas & badan IIIa menjadi IIIa menjadi IIIb. Penghapusan Wakil Kepala Dinas.IIIb. Penghapusan Wakil Kepala Dinas.

Kepala Daerah dapat merekrut hingga 5 orang staf ahli Kepala Daerah dapat merekrut hingga 5 orang staf ahli (eselon IIa untuk staf ahli Gub, IIb untuk staf ahli (eselon IIa untuk staf ahli Gub, IIb untuk staf ahli Bup/Walikota). Masalah: kemungkinan nepotisme? Bup/Walikota). Masalah: kemungkinan nepotisme? Kecemburuan?Kecemburuan?

Strategic apex

Support

StaffTechno-structure

Middle line

Operating core

Struktur Dasar Organisasi

Sb: Mintzberg (1979:20)

Deskripsi masing-masingDeskripsi masing-masing

Strategic Apex– Suatu unit satuan organisasi yang Suatu unit satuan organisasi yang

berfungsi membuat kebijakan strategis berfungsi membuat kebijakan strategis untuk kelangsungan hidup dan untuk kelangsungan hidup dan pengembangan suatu orgaisasipengembangan suatu orgaisasi

– Fungsi ini biasanya terletak pada posisi Fungsi ini biasanya terletak pada posisi tertinggi atau dijabat oleh Pimpinan tertinggi atau dijabat oleh Pimpinan tertinggi suatu Organisasi (Untuk tertinggi suatu Organisasi (Untuk Dinas=Kepala Dinas)Dinas=Kepala Dinas)

Lanjutan ILanjutan I

Middle Line– Satuan Organisasi ini berfungsi sebagai

perantara yang menyalurkan kebijakan strategis untuk dilaksanakan oleh satuan pelaksana organisasi

– Satuan organisasi mediator ini umumnya pengelola dari fungsi bantuan dan fasilitasi (biasanya dijabat oleh Sekretaris)

Lanjutan IILanjutan II

Operating Core– Unit organisasi berfungsi melaksanakan

tugas pokok suatu organisasi. Unit ini yang berfungsi sebagai pelaksana yang bertanggungjawab atas berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Strategic Apex

– Unit ini berada di depan yang erat kaitanya dengan terwujudnya tugas pokok suatu organisasi (Dinas kesehatan= rumah sakit, poli klinik dsb.)

Lanjutan IIILanjutan III

Techno-Structure– Unit ini berfungsi sebagai analis Unit ini berfungsi sebagai analis

yang memberikan bantuan (hasil yang memberikan bantuan (hasil analisisnya) kepada Strategic Apex analisisnya) kepada Strategic Apex mengenai segala aspek yang mengenai segala aspek yang berkaitan dengan tugas pokok berkaitan dengan tugas pokok organisasi untuk masukan organisasi untuk masukan pengambilan kebijakan (Misalnya: pengambilan kebijakan (Misalnya: bagian Litbang)bagian Litbang)

Lanjutan IVLanjutan IV

Support Staff– Unit organisasi ini terdiri dari

satuan penunjang yang memperlancar pelaksanaan tugas pokok organisasi

– Unit ini biasanya dipandang kurang penting, akan tetapi tanpa unit ini organisasi bisa lumpuh (misalnya bagian Tata Usaha)

LEMBAGA DI PEMDA LEMBAGA DI PEMDA MERAUKEMERAUKE (Sekretariat & Badan/Inspektorat)(Sekretariat & Badan/Inspektorat)

1.1. Sekretariat DaerahSekretariat Daerah (Pola 3 Asek) (Pola 3 Asek)

2.2. Sekretariat DPRDSekretariat DPRDAsisten Sekretariat Daerah:Asisten Sekretariat Daerah:

1.1. Pemerintahan & Kesejahteraan RakyatPemerintahan & Kesejahteraan Rakyat

1.1. Bagian PemerintahanBagian Pemerintahan

2.2. Bagian Administrasi Kesejahteraan RakyatBagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

3.3. Bagian Administrasi KemasyarakatanBagian Administrasi Kemasyarakatan

2.2. Pembangunan DaerahPembangunan Daerah

1.1. Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan

2.2. Administrasi Sumberdaya AlamAdministrasi Sumberdaya Alam

3.3. Administrasi PerekonomianAdministrasi Perekonomian

3.3. Administrasi UmumAdministrasi Umum

1.1. HukumHukum

2.2. OrganisasiOrganisasi

3.3. UmumUmum

4.4. Perlengkapan dan AsetPerlengkapan dan Aset

LEMBAGA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI MERAUKE TEKNIS DAERAH DI MERAUKE

((8 Badan, 1 Satuan Teknis, 1 RSUD8 Badan, 1 Satuan Teknis, 1 RSUD))BadanBadan ( (88 bh): bh):1.1. Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)2.2. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)Badan Pengawas Daerah (Bawasda)3.3. Kesatuan Bangsa & Perbatasan DaerahKesatuan Bangsa & Perbatasan Daerah4.4. Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan

Pelatihan (Balitbangdiklat) Pelatihan (Balitbangdiklat) 5.5. Badan Promosi dan Investasi DaerahBadan Promosi dan Investasi Daerah6.6. Pengumpulan Data dan Arsip DaerahPengumpulan Data dan Arsip Daerah7.7. Kantor Informasi, Komunikasi, dan PerpustakaanKantor Informasi, Komunikasi, dan Perpustakaan8.8. Kantor Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan

Sipil Sipil

Satuan lain:Satuan lain:1.1. Satuan Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong Praja2.2. Rumah Sakit Umum DaerahRumah Sakit Umum Daerah

LEMBAGA DI PEMDA LEMBAGA DI PEMDA MERAUKEMERAUKE (Dinas & (Dinas & DistrikDistrik))

Dinas (1Dinas (166 bh): bh):

1.1. Dinas Dinas Pendapatan DaerahPendapatan Daerah2.2. Dinas Dinas Pekerjaan UmumPekerjaan Umum3.3. Dinas Dinas KesehatanKesehatan4.4. Dinas Dinas Pendidikan Sekolah DasarPendidikan Sekolah Dasar5.5. Dinas Dinas Pendidikan MenengahPendidikan Menengah6.6. Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan MasyarakatKesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat7.7. Dinas Dinas Tanaman PanganTanaman Pangan8.8. Dinas Dinas Peternakan Peternakan 9.9. Dinas Dinas Kehutanan dan PerkebunanKehutanan dan Perkebunan10.10. Dinas Dinas Perikanan dan KelautanPerikanan dan Kelautan11.11. Dinas PerhubunganDinas Perhubungan12.12. Dinas Dinas Migrasi, Permukiman, dan KetenagakerjaanMigrasi, Permukiman, dan Ketenagakerjaan13.13. Dinas PerindagkopDinas Perindagkop 14.14. Dinas Pemuda, Olah-raga dan Pendidikan Luar SekolahDinas Pemuda, Olah-raga dan Pendidikan Luar Sekolah15.15. Dinas Pengendalian Dampak LingkunganDinas Pengendalian Dampak Lingkungan16.16. Dinas Kebudayaan dan PariwisataDinas Kebudayaan dan Pariwisata

Wilayah:Wilayah:1.1. Distrik Distrik ((20)20)

PERUBAHAN ESELONISASIPERUBAHAN ESELONISASIDI MERAUKEDI MERAUKE

Keadaan SekarangKeadaan Sekarang Konsultasi DepdagriKonsultasi Depdagri

Eselon IIa 1Eselon IIa 1 Eselon IIa 1Eselon IIa 1

Eselon IIb 30Eselon IIb 30 Eselon IIb 27Eselon IIb 27

Eselon IIIa 121Eselon IIIa 121 Eselon IIIa 63Eselon IIIa 63

Eselon IIIb 11Eselon IIIb 11 Eselon IIIb 113Eselon IIIb 113

Eselon IVa 319Eselon IVa 319 Eselon IVa 477Eselon IVa 477

Eselon IVb 32Eselon IVb 32 Eselon IVb 89Eselon IVb 89

Pasal 22 PP No.41/2007Pasal 22 PP No.41/2007

Pembentukan Dinas / LTD agar disesuaikan Pembentukan Dinas / LTD agar disesuaikan dengan Perumpunan Urusan. Perumpunan dengan Perumpunan Urusan. Perumpunan urusan Dinas tidak boleh digabung dg LTD urusan Dinas tidak boleh digabung dg LTD Plus Kebijakan Nasional.Plus Kebijakan Nasional.

1.1. BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Perikanan dan Kehutanan) UU No.16/2006 UU No.16/2006

2.2. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Daerah) UU No.24/2007 UU No.24/2007

3.3. Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Perpres Perpres No.83/2006No.83/2006

4.4. UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) Permendagri No.20/2008.Permendagri No.20/2008.

Strategi ReorganisasiStrategi Reorganisasi1.1. Tetapkan “fungsi” sebelum “struktur” (Tetapkan “fungsi” sebelum “struktur” (money money

follows functionfollows function))2.2. Lakukan perubahan dari yang potensi Lakukan perubahan dari yang potensi

konfliknya terendahkonfliknya terendah3.3. Jangan menghapus satuan organisasi yg Jangan menghapus satuan organisasi yg

kinerjanya baik (kinerjanya baik (Do not kill the golden gooseDo not kill the golden goose))4.4. Analisis ttg kinerja SKPD dan individual dg Analisis ttg kinerja SKPD dan individual dg

indikator kemampuan yg objektifindikator kemampuan yg objektif5.5. Arahkan reorganisasi pada tujuan otonomi Arahkan reorganisasi pada tujuan otonomi

daerah; peningkatan ekonomi & kemakmuran daerah; peningkatan ekonomi & kemakmuran rakyat di daerah, pelayanan publik yg efisien, rakyat di daerah, pelayanan publik yg efisien, responsif, akuntabelresponsif, akuntabel

6.6. Kembangkan sistem insentif berdasarkan Kembangkan sistem insentif berdasarkan kinerja, bukan semata-mata pada jabatan kinerja, bukan semata-mata pada jabatan strukturalstruktural

7.7. Utamakan Utamakan good-willgood-will dalam mengoptimalkan dalam mengoptimalkan kinerja, bukan mencari-cari kelemahan dalam kinerja, bukan mencari-cari kelemahan dalam peraturan untuk diri-sendiri & ego-sektoral.peraturan untuk diri-sendiri & ego-sektoral.