Upload
trantu
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
IMPLEMENTASI PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BAGI PENDUDUK ASING
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh
DANAR RISSANTO AGUNG WIBOWO
E.1105063
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Barang siapa bersungguh-sungguh pasti ada jalan / terwujud”
(MAN JADDA WAJADA)
Penulisan Hukum ini kupersembahkan kepada :
Bapak Soegijono (Alm) dan Ibu Manisih, orang tuaku tercinta
Andri Aryadi, Budi Nuryani, Cicik Cahyarini, kakakku tersayang
Almamater yang kubanggakan
Semua yang membantu dalam penulisan hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
PERNYATAAN
Nama : Danar Rissanto Agung Wibowo
NIM : E1105063
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
IMPLEMENTASI PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI
PENDUDUK ASING (Study di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta) adalah
betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila
kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh
dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 14 Juli 2011
yang membuat pernyataan
Danar Rissanto Agung Wibowo
NIM. E1105063
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAK
DANAR RISSANTO AGUNG WIBOWO, E 1105063, IMPLEMENTASI
PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBAGI BAGI PENDUDUK
ASING (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta), Penulisan
Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
2011.
Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui implementasi
pemungutan pajak orang pribadi bagi penduduk asing atau warga negara asing di
Indonesia dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
pemungutan PPh orang asing di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat
deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data
sekunder dengan melalui bahan-bahan kepustakaan. Instrument pengumpulan
data dengan studi kepustakaan melalui buku-buku dan dibantu data tambahan
melalui wawancara. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Analisis
data menggunakan analisis silogisme interprestasi.
Hasil penelitian bahwa implementasi Pengenaan Wajib Pajak Orang
Pribadi Bagi Penduduk Asing (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surakarta) menunjukkan bahwa pertama dalam implementasi pemungutan pajak
kepada orang asing tidak berbeda jauh dengan pemungutan kepada WNI, terdapat
kekhususan kepada orang asing dalam hal persyaratan pendaftaran dan
pengawasan. Kedua bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
pemungutan PPh orang asing terdapat 3 faktor, meliputi penerapan substansi
hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
Penulis menyarankan untuk meningkatkan faktor pengawasan dengan
merevisi peraturan perpajakan karena situasi dan kondisi sekarang ini,
profesionalisme aparat pajak dan pelayanan pajak termasuk
pendamping/konsultan yang dapat membantu kelancaran perpajakan dengan agar
lebih baik dalam memaksimalkan pendapatan pajak penghasilan (PPh).
Kata kunci : Implementasi, Pajak, Orang Asing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRACT
DANAR RISSANTO AGUNG WIBOWO, E 1105063, IMPLEMENTATION
OF PERSONAL TAXPAYER TAKING FOR FOREIGNER (Study in the
office of tax service office of Pratama Surakarta), Law Script, Law Faculty of
Sebelas Maret University Surakarta, 2011.
Purpose of this law script is to know implementation of personal tax taking
for foreigner or foreign citizen in Indonesia and to know factors that influence
implementation of PPH (for foreigners in Indonesia).
This Study is a normative law and it is descriptive. Kind of data used in
this research is secondary data with bibliotheca materials. Instrument of collecting
data is with bibliotheca study to books and additional data trough interview.
Technique of collecting data used is bibliotheca study. Interpretation syllogism
analysis is used for data analysis.
The result of the research is that implementation of personal taxpayer for
foreigner ( study in the office of Tax service Pratama Surakarta) showed that
firstly, in implementation of tax taking to foreign people is not far different to tax
taking to citizen of Indonesia, there is specialty for foreigner registration
requirements and controlling. Secondly is that there are 3 factors which influence
implementation of PPh (income tax) taking for foreigner, they are implementation
of law substances, law structure, and law culture.
Author suggest to increase controlling factors by revising tax regulation
because of the present situation and condition, professionalism of tax apparatus
tax service included consultant or guide who can help smoothness of tax taking
which is better in maximizing income tax gain (PPh).
Keywords: Implementation, tax, foreigner
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
KATA PENGANTAR
Bismillahirohmannirohim
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
karunia-Nya yang besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum
(skripsi) ini.
Terwujudnya Penulisan Hukum (skripsi) tidak lepas dari bantuan segenap
pihak, untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada :
1. Ibu Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Wasis Sugandha, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum ini
yang telah dengan ikhlas dan sabar serta bertanggung jawab dalam
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis guna penyelesaian
penulisan hukum ini.
3. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
yang telah banyak berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu selaku staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta yang memberikan ijin dan data guna penyelesaian penulisan
hukum ini.
6. Segenap staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, khususnya Seksi
Pelayanan atas waktu dan bantuannya.
7. Serta berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan
penulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya.
Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum ini masih banyak
kekurangan karena keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan
saran yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan demi memperbaiki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
penulisan hukum di masa mendatang. Semoga penulisan hukum ini dapat
bermanfaat bagi kita semua terutama untuk penulisan, kalangan akademik,
praktisi dan masyarakat umum.
Surakarta, Juli 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................. iv
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... v
HALAMAN ABSTRAK ................................................................................. vi
KATA PENGANTAR .................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................... x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ............................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Perumusan Masalah ................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian ................................................................ .. 5
E. Metode Peneltian ..................................................................... 6
F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................. 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Pengertian Pajak ............................................................... 12
2. Ciri – Ciri Pajak ................................................................ 13
3. Fungsi Pajak ..................................................................... 14
4. Asas-asas pemungutan Pajak ............................................ 14
5. Syarat Pemungutan Pajak ................................................. 15
6. Sistem Pemungutan Pajak ................................................ 16
7. Pembagian (Pengelompokan) Pajak ................................. 16
8. Unsur-Unsur Pajak ........................................................... 18
9. Subjek dan Objek Pajak ................................................... 18
10. Penanggung Pajak ............................................................ 18
11. Fiskus ................................................................................ 19
12. Asas Pengenaan Pajak ...................................................... 19
13. Pengertian Hukum Pajak .................................................. 19
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
14. Pembagian Hukum Pajak ................................................. 20
15. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak ...................................... 20
16. Pajak Penghasilan (PPh) ................................................... 22
17. Teori Bekerjanya Hukum ................................................. 23
B. Kerangka Pemikiran ................................................................ 28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
1. Tugas dan Wewenang Aparat ........................................... 30
a. Dalam Prosedur Pembuatan Rencana Kerja
Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait Sub-
Bagian Umum ........................................................... 32
b. Dalam Prosedur Penyusunan Estimasi
Penerimaan Pajak Per Wajib Pajak ........................... 33
c. Dalam Prosedur Pengawasan Penerbitan Surat
Teguran Kepada Wajib Pajak (WP) yang Belum
Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ............. 34
d. Wewenang dan Tanggung Jawab Masing-
Masing Seksi ............................................................. 34
e. Uraian Jabatan Kepala Seksi Pelayanan .................... 35
f. Uraian Jabatan Kepala Seksi PDI .............................. 38
g. Uraian Jabatan Kepala Seksi Penagihan ................... 41
B. Implementasi Pemungutan Pajak Orang Pribadi bagi Penduduk
Asing atau Warga Negara Asing di Indonesia
1. Kewajiban Mendaftarkan Diri .......................................... 44
2. Fungsi NPWP ................................................................... 46
3. NPWP ............................................................................... 47
4. Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi ...... 48
5. Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PPKP) ................. 48
6. Kewajiban Pembayaran dan Pembayaran ........................ 49
7. Pemotongan / Pemungutan ............................................... 51
8. Pelaporan .......................................................................... 53
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemungutan PPh
Orang Asing atau Warga Negara Asing di Indonesia
1. Penerapan Substansi Hukum ............................................ 59
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
2. Penerapan Struktur Hukum .............................................. 64
3. Penerapan Budaya Hukum (kultur Budaya) ..................... 67
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 70
B. Saran ........................................................................................ 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 28
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. .. 31
Gambar 3. Sruktur Organisasi PDI ................................................................. 38
Gambar 4. Kewajiban Hal yang Diperiksa (Jenis SPT) ................................... 54
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia dalam sistem perpajakan yang sekarang ini
dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat diharapkan berperan dalam
melangsungkan dan meningkatkan pembangunan nasional. Negara Republik
Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang
Dasar 1945. Pengertian negara hukum adalah negara yang seluruh aksinya
didasarkan dan diatur oleh Undang Undang yang telah ditetapkan oleh badan
pemberi suara rakyat (Parlemen / DPR) dalam menjunjung tinggi hak dan
kewajiban warga Negara. Oleh karena itu pemerintah membuat sistem perpajakan
peraturan-peraturan yang baru yaitu dengan lahirnya beberapa Undang Undang
perpajakan baru; yang terdiri atas: UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan.
Sebagai negara berkembang, bangsa Indonesia telah melaksanakan
pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan
dengan dukungan dan potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya
berjalan dengan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang
antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dimanis dan proporsional
dalam rangka pelaksanaan pembangunnan yang bertanggung jawab sebagai salah
satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran dan sarana di
dalam pembiayaan pembangunan nasional. Upaya dalam meningkatan
pembangunan nasional yang berkesinambungan membutuhkan pembiayaan atau
dana yang begitu besar yang berasal dari sumber-sumber pendapatan Negara.
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan
menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Pajak adalah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008 : 1).
Berkembangnya suatu negara menjadi negara maju salah satunya
peningkatan interaksi sosial antar warga negara yang secara tidak langsung
memberikan dukungan dan keuntungan secara financial khususnya dibidang
ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara strategis dibidang perdagangan,
meningkatnya warga asing (penduduk luar negeri) yang datang dengan
kepentingan pribadi maupun umum dengan bermacam-macam tujuan dapat
diharapkan sebagai lahan asset pendapatan nasional.
Masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah penduduk asli Indonesia
dan sebagiannya terdapat warga negara asing yang setiap tahun meningkat
jumlahnya. Warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia
bahkan menjadi penduduk tetap (menjadi warga negara Indonesia) dan
menjalankan usaha di Indonesia baik sebagai pegawai, konsultan perusahaan,
kontraktor dan lain sebagainya. Dalam hal perpajakan maka mereka menjadi
wajib pajak manakala memperoleh penghasilan. Menyangkut kepentingan antar
negara dipastikan terjadi suatu transaksi dalam kerjasama ekonomi baik berupa
perdagangan barang dan jasa, kerjasama lainnya adalah kerjasama di bidang sosial
budaya. Disinilah berlakunya pengenaan pajak terhadap orang luar negeri (wajib
pajak).
Indonesia dalam sistem perpajakan yang menganut Self Assesment System,
terutama untuk pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Dalam Self Assesment
System, wajib pajak diberi kepercayaan dan kewajiban untuk menghitung,
memotong, memungut, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.
Meskipun diberikan kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak
dalam mengurus pajak masih sering menemui kendala dan hambatan. Dalam
pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering
terdapat pajak terutang yang tidak dilunasi bahkan tidak memberikan laporan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
yang benar oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga terjadi kesalahan
penghitungan pajak terutang. Jika tidak menjalankan sebagaimana mestinya, maka
wajib pajak akan dikenakan sanksi dapat berupa denda bahkan pidana di bidang
perpajakan. Landasan hukumnya diatur di dalam Pasal 12 UUNomor 6 Tahun
1983 Jo. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara
Perpajakan.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak,
khususnya PPh, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-
usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak PPh dalam memenuhi
kewajibannya membayar pajak. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan
dari sektor pendapatan pajak nasional, tidak hanya satu pihak melainkan pada
kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan orang
pribadi/badan (wajib pajak) atau yang dikenai pajak.
Dalam kaitannya dengan pengenaan wajib pajak orang pribadi terhadap
warga negara asing yang berada di Indonesia, tidak semua warga negara asing
menjadi wajib pajak dan tidak semua warga negara asing dapat dikenakan pajak,
memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan juga tidak semua
penghasilan dikenakan pajak. Untuk menetapkan daya pikul wajib pajak juga
harus dilihat dari berapa jumlah tanggungannya dan bagaimana susunan
keluarganya. Dalam pengenaan pajak dan menghitung berapa besarnya pajak
yang harus dibayar wajib pajak. PPh di sini sangat erat kaitanya dengan
pengenaan pajak orang pribadi penduduk asing, karena sebagian besar hukum
pajak internasional yang terkait hukum nasional, perpajakan diatur di dalam
perundang-undangan Negara Indonesia yang di atur dalam UU No.36 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Seperti yang telah diuraikankan di atas, dalam rangka peningkatan
penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus melakukan
kegiatan-kegiatan pelayanan. Dalam pelaksanaan memungut pajak, Pasal 23A
Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak
mengatur bahwa pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang–undang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 ini bertujuan menjamin
kepastian hukum pelaksanaan pajak bagi pemerintah dan masyarakat. Sebagai
salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran dan sarana di
dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Dalam penerapan struktur keorganisasian KPP modern dibanding
sebelumnya, mengenai ketentuan-ketentuan khususnya dalam hal pelaksanaan
pemungutan PPh dan penentuan subjek pajak orang pribadi serta penghitungan
pajaknya terhadap warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal di
Indonesia diharapkan adanya kepastian hukum dan dapat meningkatkan
pendapatan asli negara kedepannya. Oleh karena itu, dalam pelayanan
pelaksanaan dan tata cara pengenaan wajib pajak terhadap orang asing harus
memberikan kepastian hukum apabila terdapat hambatan-hambatan yang
mengakibat terjadinya suatu sengketa. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penulisan hukum dengan judul ”IMPLEMENTASI
PENGENAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PENDUDUK ASING”
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta).
B. Rumusan Masalah
Dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang
pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan. Dengan
adanya pengenaan Pajak Penghasilan dari uraian latar belakang di atas, maka
dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi pemungutan pajak orang pribadi bagi penduduk
asing atau warga negara asing di Indonesia?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi pemungutan PPh
orang asing atau warga negara asing di Indonesia?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian, pastilah mempunyai tujuan yang jelas. Demikian pula
penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat,
sehingga dapat bermanfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Maka penelitian
ini mempunyai tujuan objektif dan tujuan subjektis sebagai berikut :
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak orang pribadi bagi
penduduk asing atau warga negara asing di Indonesia.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
pemungutan PPh orang asing atau warga negara asing di Indonesia.
2. Tujuan Subjektif
a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum
sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi penulis dalam
meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dalam memperluas
ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum bagi penulis, khususnya di
bidang Hukum Administrasi Negara.
D. Manfaat Penelitian
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang
dapat di ambil dari penelitian, sebab manfaat dan keguaan penelitian akan
menentukan memiliki nilai hasil dari penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan
dapat di ambil sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih
bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada
umumnya, khususnya Hukum Administrasi Negara.
b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dan dapat
dipergunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah bagi peneliti –
peneliti dalam penelitian yang sejenis di masa kedepan nantinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok bahasan
yang sedang diteliti.
b. Meningkatkan, mengembangkan daya fikir dan analisis yang akan
membentuk pola pikir dimanis serta mengaplikasikan ilmu yang
diperoleh penulis selama ini baik teori maupun praktek.
E. Metodologi Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, mengadakan
pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, serta mengsahakan
suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yng timbul didalam gejala
yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1986 : 43).
Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau
konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
(Peter Mahmud,2006: 35).
Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat
penting untuk menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan
dibahas dan merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat
ketelitian yang dihadapi.
Dalam penelitian yang penulis lakukan ini diperlukan adanya sejumlah
data agar data tersebut dapat dilakukan analisis secara akurat dan sistematis serta
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena itu diperlakukan
metode penelitian yang digunakan untuk menentukan teknik pengumpulan data
dan menganalisis data.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
Metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan
hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
perpustakaan, yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan – bahan tersebut disusun secara
sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya
dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto 1986: 13-14). Bahan – bahan
tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan
dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Sifat Penelitian
Dilihat dalam sifatnya penelitian hukum ini merupakan penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang doktrinal
mengenai hukum perpajakan yang diterapkan kedalam masyarakat,
menggambarkan silogisnya hukum yang disosialisasikan atau yang sudah atau
telah berjalan di masyarakat berjalan dengan baik ataupun tidak, melalui data
yang telah didapat dari tulisan-tulisan, pendapat-pendapat, maupun data
kualitatif yang didapat dari lapangan baik cetak maupun elektronik yang sudah
ada dan masih segar serta masih hangat. Penelitian deskriptif pada umumnya
bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tehadap
suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-
karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Bambang Sunggono, 2003 : 23).
3. Jenis Data
Secara umum, didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang
diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Yang
diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh
dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data pustaka (Soerjono
Soekanto, 1986: 51).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan ini
adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder yaitu data yang berupa
dokumen, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan, maupun
data cetak elektronik yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
4. Sumber Data
Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Adapun data dari
penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu :
a. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau meteri hukum
yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa
berupa norma atau kaidah dasar, Undang-Undang Dasar 1945,
Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri, dan lain - lain.
Diantaranya bahan hukum primer adalah :
a) UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b) UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan.
c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 161/PJ./2001 tentang
syarat setiap badan usaha dan orang pribadi yang telah memiliki
penghasilan.
d) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004
Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer serta untuk membantu menganalisa, memahami bahan
hukum primer yang terdiri dari buku, hasil karya ilmiah, artikel, jurnal
atau majalah yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
3) Bahan hukum tersier
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain meliputi
Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan-bahan dari
internet (Soerjono Soekanto, 1986: 52).
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara – cara yang digunakan dalam
memperoleh data penelitian. Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan
kemampuan untuk memilih, menyusun dan alat pengumpulan data yang
relevan. Karena kecermatan dalam memilih dan menyusun serta alat
pengumpul data akan berpengaruh secara obyektif pada hasil penelitian.
Menurut Soerjono Soekanto, didalam penelitian lazimnya dikenal paling
sedikit tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka
(studi kepustakaan), mengamatan atau observasi, dan wawancara atau
interview (Soerjono Soekanto, 2005 :21).
Dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan
adalah teknik pengumpulan data sekunder, dalam penelitian ini penulis
mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran
bahan kepustakaan lainya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti
serta mengkaji struktur hukum, substansi hukum atau isi bahan hukum dan
budaya hukum bahan-bahan tersebut.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil
penelitian menjadi suatu laporan. Dimana data yang diperoleh dikerjakan dan
dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang
diajukan dalam menyusun hasil penelitian.
Silogisme interprestasi yaitu mendapatkan makna dan pemahaman
terhadap kata-kata dan tindakan para partisipan riset, dengan memunculkan
konsep dan teori (atau teori berdasar generalisasi) yang menjelaskan temuan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Kemudian, komunikasikan makna temuan kepada orang lain memalui laporan
tertulis (Rhenald Kasali, 2008:369).
Dari semua data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode silogisme interprestasi
kualitatif. Pada identifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat
di dalam masyarakat dari keadaan, perilaku manusia, dan gejala-gejala yang
ada secara langsung yang masih segar. Apakah hukum dengan peraturan-
peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya
sudah berlaku dengan benar dan efektif dalam praktek di masyarakat. Kualitatif
karena sifat data dan penelitian adalah kualitatif, sehingga kesimpulan yang
dapat ditarik adalah merupakan hasil dari intepretasi induktif.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan
hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum. Adapun sistematika
penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub
bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan
hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut.
Dalam bab I ini penulis menguraikan tentang Pendahuluan yang meliputi:
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
Dalam bab II, diuraikan mengenai kerangka teoritis tentang hal-hal yang
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang meliputi : kerangka teori dan
kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan Pengertian
Pajak, Ciri – Ciri Pajak, Fungsi Pajak, Asas-asas pemungutan Pajak, Syarat
Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pembagian (Pengelompokan)
Pajak, Unsur-Unsur Pajak, Subjek dan Objek Pajak, Penanggung Pajak, Fiskus,
Asas Pengenaan Pajak, Pengertian Hukum Pajak, Pembagian Hukum Pajak, Hak
dan Kewajiban Wajib Pajak, Pajak Penghasilan (PPh), Teori Bekerjanya Hukum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka
pemikiran.
Dalam bab III ini penulis menyajikan pembahasan berupa jawaban atas
pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu mengenai :
1. Untuk mengetahui implementasi pemungutan pajak orang pribadi bagi
penduduk asing atau warga negara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
pemungutan PPh orang asing atau warga negara asing di Indonesia.
Dalam bab IV menguraikan mengenai kesimpulan atas perumusan
masalah yang diteliti dan saran penulis atas pembahasan permasalahan tersebut
dalam bab-bab sebelumnya.
Daftar pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam
penulisan hukum ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
Dalam sebuah penelitian ilmiah, konsep teori sangat diperlukan, menjadi
suatu langkah awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti, mencari
data yang tepat dan akurat guna dapat tercapainya tujuan penelitian yang baik.
Kerangka teori merupakan rangkuman yang mengarahkan kemana dari sisi sudut
pandang yang ingin diteliti dalam suatu penelitian, sehingga sangat besar
pengaruhnya di dalam menentukan kesimpulan akhir yang hendak dicapai.
1. Pengertian Pajak
Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan
nasional. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai
pengertian pembangunan nasional dan pajak, antara lain sebagai berikut :
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan
tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan
(Waluyo, 2006: 1).
Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara
dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal
dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai
pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2006: 2).
Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan
atau dari hasil kekayaan alam yang ada di negara itu (natural resources). Dua
sumber itu merupakan sumber yang terpenting memberikan penghasilan
kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang
akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan
masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada
12
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah
senyawa kepentingan umum (Erly Suandi, 2002: 7).
Dalam definisi pajak dan hukum pajak. Pajak adalah suatu sumbangan
paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran
yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat
ditunjukan adanya upaya keuntungan khusus terhadapnya (Seligman, 2009:
8).
Pajak adalah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008: 1).
Dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Umum pengertian wajib pajak
adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
sedangkan badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan
usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi,
perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap
(Seligman, 2009: 8).
2. Ciri - ciri Pajak
Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai
berikut :
a. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang–undang serta
aturan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang
apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan uantuk
pembiayaan public investment.
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgeter, yaitu sebagai
alat kebijakan perekonomian nasional (Erly Suandy, 2002: 11).
3. Fungsi Pajak
Sebagaimana telah diketahui mengenai ciri-ciri yang melekat pada
pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya empat fungsi pajak,
yaitu :
a. Fungsi Budgetair / Penerimaan
Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi Regulerend / Mengatur
Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
c. Fungsi Demokrasi
Pajak merupakan penjelmaan atau wujud sistem gotong royong,
termasuk kegiatan pemerintahan untuk kemaslahatan umat dan sebagai
hak seseorang untuk memperoleh pelayanan pemerintah.
d. Fungsi Redistribusi
Pajak lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan
dalam masyarakat (Wirawan B. Ilyas, 2007: 11).
4. Asas-asas Pemungutan Pajak
Undang–Undang Pajak harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,
yaitu :
a. Equality dan Equity
b. Certainly
c. Convenience of Payment
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
d. Economic of Collection
Equality mengandung pengertian bahwa pada keadaan yang sama
seseorang harus dibebani pajak yang sama pula. Persamaan ini bukan pada
tingkat pendapatnya tetapi pada tingkat kemampuan membayarnya atau daya
pikul.
Certainty, artinya pajak yang dibayar oleh wajib pajakharus jelas dan
tidak mengenal kompromi (not arbitary). Dalam asas ini kepastian hukum
yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak,objek pajak, tarif pajak, dan
ketentuan mengenai pembayarannya.
Convenience of Payment, artinya pajak hendaknya dipungut pada saat
yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat
diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
Economic of Collections, artinya pemungutan pajak hendaknya
dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan
pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya
pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan
pajak yang akan diperoleh (Erly Suandi, 2002: 27-28).
5. Syarat Pemungutan Pajak
Syarat ini diperlukan agar pemungutan pajak tidak mengalami
hambatan atau perlawanan, yaitu :
a. Syarat Keadilan
Dalam praktek pelaksanaan pemungutan pajak harus dilaksanakan
dengan adil, sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan.
b. Syarat Yuridis
Pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
c. Syarat Ekonomis
Pelaksanaan pemungutan pajak tidak boleh menggangu kegiatan
perekonomian, tidak menggangu kegiatan produksi maupun perdagangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
d. Syarat Finansial
Pelaksanaan pemungutan pajak harus efisien, hal ini sesuai dengan
fungsi budgetair. Dimana biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari
pajak yang dipungut.
e. Sistem Pemungutannya Harus Sederhana
Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban
pajaknya (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 44-46).
6. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas empat macam sistem, yaitu:
a. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
b. Semi Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan
besarnya pajak seseorang yang terutang.
c. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang
pajak.
d. Witholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya
pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut
selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus (Wirawan B.
Ilyas, 2007: 22).
7. Pembagian (Pengelompokan) Pajak
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, objek,
maupun lembaga pemungutnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi :
a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh
Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta
dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu misalnya Pajak
Penghasilan (PPh).
b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan
kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau
peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi :
1) Pajak Subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-
tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya).
Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan gaya
pikulnya apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak
Penghasilan (PPh).
2) Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-
tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan
atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar
pajak. Setelah diketahui objeknya baru kemudian dicari subjeknya
yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah
diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Sukismo,
2008:1).
Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi :
1) Pajak Pusat, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan cp.
Direktorat Jenderal Pajak yang termasuk dalam pajak pusat adalah :
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai dan
Cukai.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
2) Pajak Daerah, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas
Pendapatan daerah (Dipenda). Pajak daerah dibedakan atas Pajak
Provinsi dan Pajak Kabupaten (Sukismo, 2008: 1).
8. Unsur-unsur Pajak
Yang menjadi unsur-unsur pajak diantaranya :
a. Iuran dari rakyat kepada Negara.
b. Berdasarkan undang – undang.
c. Tanpa jasa balik atau kontraprestasi secara langsung dari Negara.
d. Guna membiayai rumah tangga Negara (Rochmat Soemitro, loc.cit: 8).
9. Subjek dan Objek Pajak
Yang menjadi subyek pajak antara lain :
a. Orang pribadi atau perseorangan.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang
berhak.
c. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan
usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perseroan, atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi,
perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.
d. Subyek Pajak terdiri dari subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar
negeri (Y.Sri Pudyatmoko, 2009: 20-25).
10. Penangung Pajak
Penanggung pajak antara lain :
a. Badan oleh pengurus.
b. Badan yang dinyatakan oleh orang atau badan yang ditugasi untuk
melakukan pemberesan.
c. Badan dalam likuidasi oleh likuidator.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
d. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,
pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, atau
e. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh
wali atau pengampunya (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 23).
11. Fiskus
Fiskus (fiscus) dalam perkembangan terkini sering diartikan sebagai
aparatur pemerintah yang menangani pemasukan uang dari rakyat berupa
pajak untuk dimasukan ke dalam kas Negara (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 24).
12. Asas Pengenaan Pajak
Asas pengenaan pajak antara lain :
a. Asas tempat tinggal (domisili).
b. Asas negara asal (negara sumber).
c. Asas kebangsaan (Y. Sri Pudyatmoko, 2009 : 43-44).
13. Pengertian Hukum Pajak
Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiscal, adalah keseluruhan dari
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil
kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan
melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang
mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau
badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya
sering disebut wajib pajak) (Santoso Brotodiharjo, 1995: 1).
Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur
hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai
pembayar pajak. Dengan lain perkataan, hukum pajak menerangkan:
a. Siapa-siapa wajib pajak (subyek pajak).
b. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak).
c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah.
d. Timbul dan hapusnya utang pajak.
e. Cara penagihan pajak dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
f. Cara mengajukan keberatan dan banding pajak (Buhori, 1995: 25).
14. Pembagian Hukum Pajak
Secara umum hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni hukum
pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat
norma-norma yang menerangkan:
a. Keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus
dikenai pajak (obyek pajak) atau disebut juga tatbestand.
b. Siapa-siapa yang harus dikenai pajak (subyek pajak/wajib pajak) dan
c. Berapa besarnya pajak.
Disamping itu termasuk didalamnya adalah:
a. Peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda.
b. Peraturan-peraturan yang memuat hukuman-hukuman terhadap ketentuan
perpajakan.
c. Peraturan-peraturan tentang tata cara pembebasan dan pengembalian
pajak.
d. Peraturan-peraturan tentang hak mendahului dari fiskus.
Keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang
dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak material. Agar hukum pajak
material dapat berlaku efektif maka hukum pajak formal ini harus ada.
Hukum pajak formal antara lain mengatur :
a. Pendaftaran obyek pajak dan wajib pajak.
b. Pemungutan pajak.
c. Penyetoran pajak.
d. Pengajuan keberatan.
e. Permohonan banding.
f. Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran, dan lain
sebagainya (Y.Sri Pudyatmoko, 2009: 57).
15. Hak dan Kewajiban Umum Wajib Pajak
a. Kewajiban mendaftarkan diri
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan
obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT
Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
Obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban.
Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
c. Kewajiban membayar pajak
Pajak yang hasilnya dimasukan kedalam kas Negara sangat
diperlukan untuk membiayai segala aktivitas dan berjalannya roda
pemerintahan.
d. Kewajiban membayar denda
Pemenuhan kewajiban pajak ada kemungkinan terjadi kesalahan,
baik itu karena kealpaan maupun karena unsur kesengajaan dari wajib
pajak atau penanggung pajak. Kesalahan seperti itu perlu diluruskan
kembali dan kepada wajib pajak ataupun penanggung pajak dapat
dikenakan sanksi berupa denda.
e. Kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan
Mempunyai maksud mewujudkan tertib administrasi di dalam
kegiatan usaha. Sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak ketiga
yang mempunyai hunungan dengan kegiatan usaha yang bersangkutan.
f. Kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan
Mengingat wajib pajak bisa saja keliru di dalam memenuhi
kewajiban pajaknya, entah karena kesengajaan atau karena kelalaian.
g. Hak membetulkan surat pemberitahuan (SPT).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
h. Hak mengangsur dan menunda pembayaran pajak.
i. Mendapatkan pengembalian pajak (Restitusi).
j. Hak mengajukan gugatan.
k. Hak mengajukan keberatan.
l. Hak mengajukan banding.
m. Perlindungan terhadap rahasia wajib pajak.
n. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan pajak.
o. Mendapatkan pengurangan dan pembatalan sanksi administrasi Y.Sri
Pudyatmoko, 2009 : 131-171).
16. Pajak Penghasilan (PPh)
a. Subjek pajak
Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan, atau badan, termasuk
bentuk usaha tetap, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada
di luar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia (Djoko Muljono, 2010: 2-9).
1) Subjek Pajak Dalam Negeri
Subyek Pajak Dalam Negeri adalah orang pribadi atau badan yang
bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia, yang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar
Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar
negeri dan juga warisan yang belum dibagi.
2) Subyek Pajak Dalam Negeri
Subjek Pajak Dalam Negeri adalah pribadi atau badan yang
bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan
ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap (Djoko Muljono, 2010 : 2).
b. Wajib pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak
atau pemotong pajak tertentu (Djoko Muljono, 2010 : 9).
c. Objek pajak
1) Objek pajak dalam negeri
Objek pajak dalam negeri adalah penghasilan yang diperoleh
Subjek Pajak dalam negeri, termasuk BUT maupun Subjek Pajak Luar
Negeri yang berasal dari Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dari
dalam negeri didapatkan dari berbagai kegiatan, seperti : usaha,
pekerjaan bebas, karyawan, pemanfaatan modal, dan berbagai cara lain
yang menimbulkan penghasilan di Indonesia.
2) Objek pajak luar negeri
Objek pajak luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh Subjek
Pajak dalam negeri, termasuk BUT yang berasal dari luar Indonesia.
Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang sudah atau belum
dipotong pajak di tempat penghasilan tersebut didapat, tetapi
merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia, sedangkan bagi objek
pajak luar negeri yang sudah dipotong pajak di luar negeri dapat
diperhitungkan sebagai kredit pajak di Indonesia sesuai dengan
ketentuan Pasal 24 UU PPh (Djoko Muljono, 2010: 11).
17. Teori Bekerjanya Hukum
Pada hakekatnya hukum adalah sebagai sistem, maka untuk dapat
memahaminya perlu menggunakan pendekatan sistem (Esmi Warassih, 2005 :
30). Pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence
M. Friedman, bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan
berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam
pandangan Friedmen terdiri dari tiga komponen, yaitu:
a. Komponen struktur hukum (legal structure)
Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka,
bentuk abadi dari suatu sistem. Struktur hukum Friedman menjelaskan :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
To begin whit, the legal system has the structure of legal system
consist of elements of the kind the number and size of court;their
jurisdiction…structure. Also means how the legislstive is organized.
Wahat procedures he police department follow, and go on.strukture
in a way is a kind of cross section of the legal system. A kind of
photograph, with free the action (Lawrence M.Friedman, 1984 :7).
Peranan aparatur penegakan hukum juga tidak kalah pentingnya
dalam menentukan tingkat keberhasilan penegakan suatu peraturan
perundangan, baik buruknya aparatur penegakan hukum dapat menentukan
pula baik buruknya suatu penegakan peraturan perundangan. Suatu
peraturan perundang-undangan yang baik terkadang tidak dapat
ditegakkan secara baik, apabila yang menegakan peraturan perundangan
tersebut adalah aparatur penegakan hukum yang tidak baik atau cakap.
Dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya
rendahnya tingkat pemahaman dari aparatur penegak hukum terhadap
substansi atau peraturan perundangan (M.Syamsudin, 2009: 53).
Diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan yang
mempunyai maksud dan tujuan baik belum tentu memberikan suatu
manfaat yang nyata bagi masyarakat, apabila tidak ditegakkan secara
konsisten dan bertanggung jawab aturan-aturan hukum yang ada
didalamnya. Karena suatu peraturan perundangan-undangan pada dasarnya
adalah rangkaian kalimat yang tidak akan memberikan makna tanpa
adanya mekanisme penegakan hukum yang jelas dan pelaksanaan yang
konsisten dari aparatur penegak hukumnya. Salah satu masalah utama
yang sulit diatasi di Indonesia sampai saat ini adalah masalah penegakan
hukum yang konsisten dan bertanggung jawab dari para aparatur
penegakan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya.
b. Komponen substansi hukum (legal substance)
Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma
aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Pemahaman
tentang substansi hukum adalah sebagai berikut:…”Another aspect of the
legal system is its substance. By this means the actual rules, norms
behavioral pattens of the people inside the system….the strees here is on
living law not just rules in law goods.” (Lawrence M.Friedman, 1984 :7).
Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud
dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia
yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (legal substance)
menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki
kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak
hukum.
Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundangan
merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam
penegakan hukum, tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu
peraturan perundangan rasanya sangat sulit bagi aparatur penegak hukum
untuk dapat menegakkan peraturan perundangan secara baik pula, dan hal
tersebut sangat ditentukan atau dipengaruhi ketika proses penyusunan
suatu peraturan perundangan dilakukan. Suatu produk peraturan
perundangan dapat dikatakan baik apabila hal-hal yang diatur dalam
peraturan perundangan tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, sistematis
dan mudah untuk dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang (subjek
hukum) yang membaca peraturan perundangan tersebut (M.Syamsudin,
2009: 53).
c. Komponen budaya hukum (legal culture)
Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan tentang budaya
hukum bahwa…”The third component of legal system of legal culture. By
this we mean people’s attitudes toward law and the legal system their
bilief, in other word, is the eliminate of social though and social force
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
which determines how law is used avended and afused” (Lawrence
M.Friedman, 1984 :7).
Budaya hukum (legal culture) merupakan sikap manusia (termasuk
budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem
hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan
hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang
dibuat, tanpa didukung oleh budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat
dalam system dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan
dengan efektif (M.Syamsudin, 2009: 53).
Terkait dengan budaya hukum, Lawrence M. Friedman membedakan
menjadi dua bagian, yaitu:
1) Budaya hukum eksternal (external legal culture)
2) Budaya hukum internal (internal legal culture)
Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari masyarakat
secara umum sedangkan budaya hukum internal adalah budaya hukum dari
kelompok orang-orang yang mempunyai profesi di bidang hukum seperti
hakim, birokrat dan lain-lainya. Menurut Friedman, kekuatan-kekuatan
sosial secara terus menerus mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang
ia merusak, memperbarui, memperkuat, atau memilih untuk lebih
menampilkan segi-segi tertentu. Dalam melihat hukum sebagai suatu
sistem yang terdiri dari unsur-unsur sebagaimana dikemukakan oleh
Lawrence M. Friedman yaitu struktur, substansi dan kultur atau budaya,
dimana unsur-unsur yang satu dengan yang lainya saling mempengaruhi
dalam bekerjanya hukum pada kehidupan sehari-hari. Perubahan-
perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangannya yang tidak sama
dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu
untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-
konflik eksternal dan internal, juga terjadinya disorganisasi dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
masyarakat dalam diri pribadi. Perbuatan-perbuatan ini berupa
penyimpangan dari pola-pola umum yang berlaku.
Ketiga komponen ini sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Jika
salah satu komponen saja tidak berfungsi dengan baik maka dapat dipastikan
penegakan hukum dalam masyarakat akan menjadi lemah. Selanjutnya
Friedman mengatakan bahwa unsur sistem hukum tidak terdiri dari struktur
dan substansi, masih diperlukan unsur ketiga yaitu budaya hukum
(M.Syamsudin, 2009: 53).
Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen
yang ke-empat, yang disebut komponen dampak hukum (legal impact).
Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari
suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan
budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya
hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang dalam
berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini
menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap
hukum dan kemauan dengan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara,
dan signifikasi hukum yang relative, dalam menjelaskan pemikiran dan
prilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang
terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum
mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara
dimana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat
yang berbeda.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
B. Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
NEGARA
Hak dan
Kewajiban
UU No.36 Th 2008
UU No.17 Th 2000
UU No.28 Th 2007
Implementasi Hukum
(Undang-Undang /
Peraturan)
Peraturan
Perundang-
undangan
Faktor Pengaruh:
Struktur, Substansi, Kultur
Orang
Asing
Wajib Pajak
WNI
Fiskus
PPh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Penjelasan Kerangka Pemikiran :
Negara merupakan pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak,
dalam hal ini pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk
mengatur tentang pajak bertujuan mengisi devisa negara guna pembangunan yang
berkelanjutan. Salah satunya adalah pajak penghasilan, terkait pelaksanaannya
didasarkan dalam ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 dan Undang-
Undang No.26 Tahun 2008. Menyangkut pajak penghasilan terdapat orang pribadi
sebagai subjek PPh, yang diambil dari orang pribadi adalah penghasilan yang
didapat orang pribadi tersebut, yang besarnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai PPh. PPh mengatur orang asing atau warga negara asing
maupun warga negara Indonesia.
Dalam pelaksanaan pembayaran hingga pelaporan dapat dilakukan oleh
wajib pajak itu sendiri dan juga termasuk pihak pemerintah (fiscus), yang
didalamnya terdapat hak dan kewajiban, khususnya bagi warga asing yang berada
di Indonesia dan termasuk juga bagi aparatnya (fiskus). Dalam pelaksanaannya
akan dikaji dari sisi struktur hukum, substansi dan kulturnya. Pelaksanaannya
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sedang akan di bahas dalam
implementasi hukumnya dan untuk mendapatkan hubungan keterkaitan antara
wajib pajak dengan negara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
1. Tugas dan Wewenang Aparat
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah salah satu kantor
umum dimana institusi yang melaksanakan kewenangan yang bertugas
menyelenggarakan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) guna pengawasan
dan penelitian kepatuhan Wajib Pajak di lakukan oleh seorang Account
Representive (AR) dan sebagai pemeriksa Wajib Pajak yang dilakukan oleh
fungsional Pemeriksa Pajak. Dengan demikian ruang lingkup tugas sangat
jelas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan sangat berat, sehingga
dalam hal penyelenggaraan pelayanan pajak oleh Undang–Undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Setiap Instansi Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua, yang
dinamakan Pimpinan Instansi, memiliki tugas dan tanggung jawab atas
terselenggaranya pelayan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan
wibawa Instansi.
Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata
Cara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan
Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak
Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar disebutkan bahwa tugas Sub-
Bagian Umum adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha,
dan tumah tangga. Tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam Uraian
Jabatan Struktural dan Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan
Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Wajb Pajak Besar sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
161/KMK.1/2005 tanggal 7 Juni 2005 yang menegaskan bahwa tugas
30
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Kasubag umum yang membawahi sub-bagian umum adalah mengkoordinasi
tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha
dan kewajiban, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang
kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.
Pembagian tugas dan wewnangnya akan diuraikan dalam bagan struktur
dibawah ini :
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Surakarta
(Sumber : Struktur Oraganisasi Kantor Pajak Pratama Modern di Indonesia).
Sub
Bagian
Umum
Seksi PDI
Seksi
Pelayana
n
WASKON I
Juru Sita
WASKON
II
WASKON
III
FUNGSIONA
L
WASKON
IV
Seksi
Penagiha
n
Seksi
Pemeriksaan
Kepala
Kantor Pelayanan Pratama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Di bawah ini akan penulis uraikan sebagian gambaran mengenai
kepemimpinan instansi pajak meliputi wewenang dan tanggung jawab dalam
hubungannya dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON), Sub-
Bagian Umum, Seksi PDI, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan dan Seksi
Penagihan serta wewenang dan tanggung jawab diantara masing-masing
Seksi yang harus dilaksanakan oleh pejabat untuk dapat melaksanakan tugas-
tugas pembagian dengan karisma kepemimpinannya, wewenang dan
tanggung jawab diantaranya:
a. Dalam Prosedur Pembuatan Rencana Kerja Seksi Pengawasan dan
Konsultasi terkait Sub-Bagian Umum
1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan
penugasan kepada para Kepala Seksi / Kepala Sub-bagian Umum
untuk menyusun Rencana Kerja Seksi / Sub bagian masing – masing;
2) Kepala Seksi Waskon menugaskan AR untuk menyiapkan bahan
penyusunan Rencana Kerja Seksi WASKON.
3) AR menyiapkan bahan Rencana Kerja berdasarkan hasil kerja tahun
berjalan dan usulan Rencana Kerja tahun berjalan dan usulan Rencana
Kerja tahun berikutnya, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala
Seksi Waskon.
4) Kepala Waskon mempelajari, membahas dan menyusun konsep
Rencana Kerja bersama para AR, selanjutnya menyampaikan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Rencana Kerja
Seksi Waskon dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Waskon.
6) Kepala Waskon menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan
Rencana Kerja Seksi WASKON ke Sub-bagian Umum untuk
dikompilasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
7) Pelaksana menyampaikan Rencana Kerja ke Sub-bagian Umum untuk
dikompilasi.
8) Kepala Seksi WASKON menerima Rencana Kerja Kantor Pelayanan
Pajak yang telah dikompilasi dari Sub-bagian Umum dan meneruskan
kepada Pelaksana .
9) Pelaksana menatausahakan dan memyampaikan Rencana Kerja
kepada para AR untuk dilaksanakan.
b. Dalam Prosedur Penyusunan Estimasi Penerimaan Pajak Per Wajib
Pajak
1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan pengarahan dan
penugasan kepada Kepala WASKON untuk menyusun Estimasi
Pemerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi
dan keuangan.
2) Kepala Seksi WASKON menugaskan AR untuk menyiapkan bahan
penyusunan Konsep Estimasi Penerimaan Pajak per Wajib Pajak
berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
3) Para AR membuat bahan konsep Estimasi Pemerimaan Pajak per
Wajib Pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan serta
menyampaikan kepada Kepala Seksi WASKON.
4) Kepala WASKON meneliti, mempelajari, membahas konsep Estimasi
Pemerimaan Pajak per Wajib Pajak berdasarkan potensi pajak,
perkembangan ekonomi dan keuangan bersama para AR, selanjutnya
merumuskannya ke dalam Estimasi Penerimaan Pajak dan
menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui Estimasi
Penerimaan Pajak tersebut dan mengembalikan kepada Kepala Seksi
WASKON.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
6) Kepala WASKON menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan
Estimasi Penerimaan Pajak tersebut kepada Kepala Seksi WASKON.
7) Pelaksana menyampaikan Estimasi Pemerimaan Pajak tersebut ke
Seksi PDI.
8) Kepala Seksi WASKON menerima Rencana Kerja Kantor Pelayanan
Pajak yang telah dikompilasi dari Sub-bagian Umum dan meneruskan
kepada Pelaksana.
9) Pelaksana menatausahakan dan memyampaikan Rencana Kerja
kepada para AR untuk dilaksanakan.
c. Dalam Prosedur Pengawasan Penerbitan Surat Teguran Kepada
Wajib Pajak (WP) yang Belum Menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT)
1) Kepala Seksi WASKON menugaskan AR untuk menginvestariskan
Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
2) Para AR melalui Sistem Administrasi Perpajakan menginventariskan
Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
mengusulkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak,
selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi WASKON;
3) Kepala WASKON meneliti, menyetujui usulan penerbitan Surat
Teguran dan Surat Tagihan Pajak (SPT) selanjutnya menugaskan
Pelaksana untuk menyampaikan usulan penerbitan Surat Teguran
Pajak (SPT) ke Seksi Pelayanan;
4) Pelaksana menyampaikan usulan penerbitan Surat Teguran dan Surat
Tagihan Pajak (SPT) ke Seksi Pelayanan.
d. Wewenang dan Tanggung Jawab Masing-Masing Seksi
1) Seksi Pelayanan.
2) Seksi Ekstesifikasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
3) Seksi PDI.
4) Seksi WASKON.
5) Seksi Pemeriksaan.
6) Seksi Penagihan.
e. Uraian Jabatan Kepala Seksi Pelayanan
1) Nama Jabatan Struktural: Kepala Seksi Pelayanan
a) Wewenang:
(1). Mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan
tugas.
(2). Menandatangani SKT.
(3). Menandatangani Surat Pengukuhan PKP.
(4). Menandatangani Bukti Pendaftaran WP.
(5). Menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat.
(6). Menandatangani Acara Hasil Pembuktian Alamat.
(7). Menandatangani Surat Penolakan Pendaftaran WP dan
pelaporan PKP.
(8). Menandatangani Bukti Laporan PKP.
(9). Menandatangani Surat Pindah.
(10). Menandatangani Surat Pencabutan SKT.
(11). Menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan PKP.
(12). Menandatangani Surat Penghapusan NPWP.
(13). Menandatangani Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah.
(14). Meminta kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan
perubahan data WP.
(15). Menandatangani pengiriman formulir SPT Tahunan PPh.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
(16). Menandatangani Surat Tegoran WP yang tidak atau belum
memasukkan SPT.
(17). Menandatangani Surat permintaan kelengkapan SPT PPh
kepada WP.
(18). Menandatangani STP selain hasil pemeriksaan.
(19). Meneliti dan memaraf SPT, SKPKB, SKPLB, SKPN, Pbk,
SKB, SPMKP, SPMIB dan produk hukum lainnya.
(20). Menjatuhkan hukuman disiplin yang melanggar ketentuan.
(21). Mengajukan mutasi pegawai bawahan.
(22). Menilai pelaksanaan dan menandatangani DP3 pagawai.
(23). Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.
(24). Menegakkan disiplin pegawai.
(25). Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pegawai
bawahan.
b) Tanggung Jawab:
(1). Kebenaran usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan
tugas.
(2). Kebenaran SKT.
(3). Kebenaran Surat Pengukuhan PKP.
(4). Kebenaran Bukti Pendaftaran WP.
(5). Kebenaran Surat Tugas Pembuktian Alamat.
(6). Kebenaran Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat.
(7). Kebenaran Surat Penolakan Pendaftaran WP dan pelaporan
PKP.
(8). Kebenaran Bukti Laporan PKP.
(9). Kebenaran Surat Pindah.
(10). Kebenaran Surat Pencabutan SKT.
(11). Kebenaran Surat Pencabutan Surat Pengukuhan PKP.
(12). Kebenaran Surat Penghapusan NPWP.
(13). Kebenaran Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
(14). Kebenaran Pindah.
(15). Kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan
data WP.
(16). Kebenaran daftar nominative pengiriman formulir SPT
Tahunan PPh.
(17). Kebenaran Surat Teguran WP yang tidak atau belum
memasukkan SPT.
(18). Kebenaran Surat permintaan kelengkapan SPT PPh kepada
WP.
(19). Kebenaran STP selain hasil pemeriksaan.
(20). Kebenaran SPT, SKPKB, SKPLB, SKPN, Pbk, SKB,
SPMKP, SPMIB dan produk hukum lainnya.
(21). Penjatuhkan hukuman disiplin yang melanggar ketentuan.
(22). Usul mutasi pegawai bawahan.
(23). Penilaian pelaksanaan dan menandatangani DP3 pagawai;
(24). Kerahasiaan pelaksanaan tugas;
(25). Penegakkan disiplin pegawai;
(26). Bimbingan dan arahan kepada pegawai bawahan.
c) Proses dan Sistem Pendaftaran Wajib Pajak
Dalam pendaftaran baik orang pribadi maupun badan,
pendaftaran diperlukan syarat:
(1). Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Paspor.
(2). Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
(3). Mengisi Formulir Pendaftaran.
Pendaftaran Wajib Pajak setelah menyerahkan syarat dan
mengiri formulir kepada bagian pendaftaran di Seksi Pelayanan,
maka wajib Pajak akan mendapat NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak). Data tersebut akan disimpan dalam pemberkasan sebagai
Data valid yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Pusat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Jakarta dan data tersebut akan direkam oleh Seksi PDI (Perekam,
Data dan Informasi) sebagai data pemberkasan.
f. Uraian Jabatan Kepala Seksi PDI
1) Nama Jabatan Struktural: Kepala Seksi PDI
a) Wewenang:
Seksi PDI adalah pengumpulan, pencairan dan pengolahan
data, pengamatan potensi pepajakan, serta penyajian informasi
perpajakan. Penjabaran fungsi ini akan diuraikan dalam sub-sub
selanjutnya
2) Sruktur Organisasi PDI
Gambar 3. Struktur Organisasi PDI
(Sumber : Struktur Oraganisasi Kantor Pajak Pratama Modern di
Indonesia).
Keterangan :
a) Seksi PDI dikepalai oleh seorang kepala seksi yang memperoleh
tugas dan pengarahan dari kepala Kantor Pelayanan Pajak, serta
mengajukan usul, saran dan pendapat kepada kepala kantor pajak.
KEPALA SEKSI
OPERATOR PENGOLAH PENATA USAHA
SEKSI PDI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
b) Bawahan kepala seksi PDI adalah para petugas yang terbagi
manjadi Penata Usaha Data dan informasi, Operator Console serta
pengolah data dan informasi.
3) Tugas Seksi PDI
Sesuai dengan fungsinya, berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 161/KM.1/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang uraian
jabatan struktural dan pelaksanaan kanwil DJP Jakarta khusus, kanwil
DJB wajib pajak besar, KPP di lingkungan kanwil DJP wajib pajak
besar, seksi PDI bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan
data, penyajian informasi perpajakan, pelayanan dukungan teknis
komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling serta penyiapan
laporan kerja.
Tugas-tugas seksi PDI dapat dikelompokan menjadi tiga
bagian :
a) Pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,
perekam dokumen perpajakan. Tugas ini dilaksanakan oleh
pengolah data dan informasi.
b) Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT
dan e-filling. Keberadaan operator console akan berperan dalam
tugas ini.
c) Penyajian laporan kinerja, yang dilaksanakan oleh penata usaha
data dan informasi.
4) Uraian Tugas dan Kegiatan
a) Penataanusahaan data dan informasi.
b) Tugas-tugas penataanusahaan data informasi meliputi :
(1). Penyusunan rencana kerja seksi PDI sebagai bahan penyusun
rencana kerja KPP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
(2). Penyusunan estimasi penerimaan pajak. Tugas ini
dilaksanakan dengan seksi pengawasan dan konsultasi yang
menghitungan potensi penerimaan pajak berdasarkan potensi
pajak, faktor ekonomi makro.
(3). Penataanusahaan surat masuk dan keluar.
(4). Penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dari aparat fungsional maupun pengwasan masyarakat
yang berkaitan dengan seksi PDI.
(5). Penyusunan konsep surat tanggapan atas permasalahan yang
berkaitan dengan seksi PDI.
c) Output dari penatausahaan data dan informasi adalah :
(1). Rencana kerja seksi PDI.
(2). Kompilasi estimasi penerimaan pajak.
(3). Administrasi surat masuk/keluar.
(4). Konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan.
(5). Konsep surat tanggapan permasalahan yang berkaitan dengan
seksi PDI.
(6). Laporan kinerja dan laporan berkala lainnya seksi PDI.
(7). Pelayan dukungan teknis.
d) Tugas dan pelayanan dukungan teknis meliputi :
(1). Pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tugas ini
melibatkan operator console dan pengolah data dan
informasi.
(2). Updating data.
(3). Pemberian dukungan teknis implementasi aplikasi e-SPT, e-
filling.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
(4). Teknis operasional komputer, pemeliharaan basis data, back
up data, transfer data recovery data, software dan hardware,
jaringan komputer.
(5). Penyajian informasi perpajakan.
e) Hasil kerja dari kegiatan ini berupa :
(1). Upload data elektronik ke sistem aplikasi.
(2). Updating data dalam sistem administrasi perpajakan.
(3). Sosialisasi e-SPT dan e-filling.
(4). Pemeliharaan basis data, back-up data, transfer data, jaringan
komputer.
(5). Pengolahan data informasi.
f) Tugas-tugas pengolahan data dan informasi ini meliputi :
(1). Pengumpulan dan pengolahan data.
(2). Peminjaman dan penyaluran informasi.
(3). Perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
(4). Tata usaha dan penerimaan perpajakan.
g) Hasil kerja kegiatan ini adalah :
(1). Dokumen perpajakan yang telah divalidasi.
(2). Daftar bukti pbk dan pengantar.
(3). Sph kirim dan pengantar.
g. Uraian Jabatan Kepala Seksi Penagihan
1) Prosedur Surat Teguran
a) Penatausaha piutang pajak akan mencetak surat teguran.
b) Hasil print out surat teguran dikirim kepala seksi penagihan untuk
diteliti dan disetujui selanjutnya dikirim ke kepala kantor untuk
ditandatangani.
c) Apabila ternyata wajib pajak telah melunasi tunggakan pajak yang
akan ditegur, maka petugas penata usaha piutang pajak akan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
menge-drop kasus teguran tersebut dan akan masuk ke case
management kepala seksi penagihan untuk di setujui.
2) Prosedur Surat Paksa
a) Kepala seksi penagihan akan memverifikasi kasus paksa tersebut.
b) Surat paksa yang telah disetujui akan muncul case management
juru sita pajak untuk dicetak.
c) Hasil print out surat paksa dikirim ke kepala kantor untuk ditanda
tangani.
3) Prosedur Surat Sita
a) Kepada seksi penagihan akan memverifikasi kasus atas surat
tersebut.
b) Surat sita yang sudah disetujui akan muncul pada menu case
management juru sita untuk dicetak.
c) Hasil print out surat paksa dkirim ke kepala kantor untuk ditanda
tangani.
4) Proseduar Pemberian Angsuran Pembayaran Tunggakan Pajak
a) Surat permohonan WP dikirim ke seksi penagihan.
b) Petugas penata piutang pajak meneliti apakah permohonan WP
diterima atau tidak dengan mengisi alasan-alasan yang mendukung
kemudian simpan.
c) Laporan penelitian tersebut akan masuk ke case management
kepala seksi penagihan untuk di verifkasi.
d) Setelah di verifikasi oleh kepala seksi panagihan, maka kasus
tersebut akan masuk ke case management kepala kantor untuk
mendapat persetujuan.
e) Setelah disetujui oleh kepala kantor, maka akan muncul pada menu
case management pelaksanaan seksi pelayanan untuk di cetak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
f) Hasil print out surat paksa dkirim ke kepala kantor untuk di tanda
tangani.
5) Prosedur Pemberian Penundaan Pembayaran Tunggakan Pajak
a) Wajib Pajak mengajukan surat permohonan mengangsur
pembayaran pajak yang dterima seksi pelayanan.
b) Surat permohonan WP dikirim ke seksi penagihan.
c) Pelaksanaan seksi penagihan akan meneliti apakah permohonan
WP diterima atau tidak dengan mengisi alasan-alasan yang
mendukung, kemudian simpan.
d) Setelah di verifikasi oleh kepala penagihan, maka kasus tersebut
akan masuk ke case management kepala kantor untuk mendapat
persetujuan.
e) Setelah di setujui oleh kepala kantor, maka akan muncul pada
menu case management pelaksanaan seksi pelayanan untuk di
cetak.
6) Prosedur Kerja Penerbitan STP Bunga Penagihan
a) Dibuat oleh pelaksanaan seksi penagihan.
b) Kemudian di kirim ke kepala kantor untuk di tandatangani.
B. Implementasi Pemungutan Pajak Orang Pribadi bagi Penduduk Asing atau
Warga Negara Asing di Indonesia
Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional, kemampuan
pembiayaan sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi. Melalui peningkatan
interaksi sosial antar warga negara, baik secara langsung maupun tidak
langsung akan memberikan dukungan dan keuntungan secara financial
kepada pemerintah. Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu kriteria
yang sangat penting untuk menilai secara nyata suatu pemerintahan dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
mengatur dan mengelola pendapatan rumah tangganya sendiri yang bertujuan
meningkatkan pembangunan nasional.
Diimplementasikannya kebijakan peraturan perundang-undangan yaitu
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan
tata cara perpajakan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, merupakan produk hukum pemerintah sebagai wujud
penyelenggaraan pemerintah dalam penunjang pembiayaan pembangunan
nasional. Dengan Undang-Undang ini membuka peluang bagi pemerintah
berupaya untuk memaksimalkan diharapkan sebagai lahan asset pendapatan
nasional dengan memanfaatkan meningkatnya warga negara asing yang
berdatangan bersama maksud, tujuan, dan kepentingan.
Berlakunya Undang-Undang ini diwujudkan dalam implementasi
pemungutan pajak orang pribadi warga negara asing sebagai penegakan
hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak (WP) dalam
pengenaan pajak atas penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama,
sebagai berikut:
1. Kewajiban Mendaftarkan Diri
Orang pribadi sebagai subjek pajak mempunyai kewajiban
perpajakan. Mempunyai syarat bagi orang pribadi warga negara asing
yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya
berlaku atau dimulai sejak hari pertama orang pribadi warga negara asing
tersebut berada di Indonesia, orang pribadi warga negara asing ini
termasuk Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan sudah
mempunyai kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri
(WP Dalam Negeri). Sedangkan bagi orang pribadi warga negara asing
yang tidak berada di Indonesia, tidak lebih 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam 12 bulan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia maka
termasuk Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri dan tidak mempunyai
kewajiban perpajakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Pengenaan Pajak terhadap penghasilan orang pribadi warga negara
asing disini berlaku hanya jika Indonesia sudah mempunyai hak untuk
mengenakan pajak, atas penghasilan dari professional orang pribadi
warga negara asing yang mempunyai karakter independen, seperti
akuntan, konsultan dan lainya atau penghasilan orang pribadi warga
negara asing dari hubungan kerja dan karyawan atau penghasilan yang
pajaknya tidak dibayarkan oleh pihak ketiga dan juga tidak dibebankan
kepada BUT (Bentuk Usaha Tetap) maka orang pribadi warga negara
asing wajib mendaftarkan dirinya sebagai WP. Khusus bagi WP orang
pribadi warga negara asing yang termasuk WP Dalam Negeri wajib
mengisi Surat Pemberitahuan Domisili, menandatangani dan
menyampaikannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Sesuai dengan sistem self assessment maka orang pribagi warga
negara asing sebagai WP Dalam Negeri mempunyai kewajiban
perpajakan untuk mendaftarkan diri ke Kantor KPP yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal atau kedudukan orang pribadi warga negara asing
tersebut. Bagi warga negara asing bertempat tinggal d wilayah Surakarta
dan sudah mempunyai kewajiban perpajakan, maka mereka wajib
mendaftarkan dirinya ke KPP Pratama Surakarta.
Dari hasil wawancara dengan Bapak Dimas dan Bapak Feri selaku
petugas konsultasi dan informasi KPP Pratama Surakarta pada hari kamis
19 Mei 2011 bahwa jadwal Tempat Pelayanan Terpadu adalah pukul
08.00-16.30 waktu setempat, jadwal pelayanan tersebut WP Dalam
Negeri dapat mendaftarkan diri dengan mengisi Form Pendaftaran Wajib
Pajak Orang Pribadi serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
paspor kemudian diserahkan kepada Seksi Pelayanan untuk diberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian Seksi Pelayanan
mendaftarkan identitas Wajib Pajak Dalam Negeri kedalam form aplikasi
sesuai KTP atau paspor WP didaftarkan secara online ke Dirjen Pajak
yang berpusat di Jakarta, saat itu juga dapat ditunggu NPWP bagi WP
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
atau paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak form pendaftaran diterima
Seksi Pelayanan.
Jenis pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu bagi Wajib Pajak
di KPP Pratama antara lain :
a. Pemberian informasi perpajakan.
b. Penerimaan surat - surat permohonan dari Wajib Pajak dan Surat
lainnya.
c. Penerima pelaporan dan surat penundaan surat pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh.
d. Penerima SPT Masa PPh dan PPN.
e. Pelayanan PBB dan BPHTB.
f. Pelayanan lainya.
Disamping pendaftaran melalui KPP yang berkantor sesuai
domisili WP Dalam Negeri, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan
melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media
elektronik on-line (internet) kemudian pemberitahuan atas WP orang
asing terdaftar dapat diambil dan dapat langsung melakukan
kewajibannya sebagai WP di KPP tempat WP orang asing mendaftarkan
diri.
2. Fungsi NPWP :
Dari hasil wawancara dengan bapak Dimas dan Bapak Feri selaku
petugas konsultasi dan informasi KPP Pratama Surakarta pada hari senin
23 Mei 2011 bahwa Wajib Pajak yang sudah terdaftar, fungsi NPWP
bagi Wajib Pajak yaitu :
a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
b. Sebagai identitas Wajib Pajak.
c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan
administrasi perpajakan.
d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
Dengan memiliki NPWP, WP Dalam Negeri memperoleh beberapa
manfaat langsung lainnya, seperti : sebagai pembayaran pajak di muka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
(angsuran / kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu
Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan
ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan
salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan
memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender – tender yang
dilakukan oleh pemerintah.
3. NPWP
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Dalam
Negeri (orang pribadi warga negara asing/orang asing) sebagai sarana
yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Seperti
yang sudah diuraikan di atas, untuk memperoleh NPWP secara garis
besar bahwa orang pribadi warga negara asing yang termasuk Waji Pajak
Dalam Negeri wajib mendaftarkan diri pada KPP dengan mengisi
formulir pendaftaran dan/atau menyerahkan identitas dan melampirkan
persyaratan administrasi yang diperlukan (biaya fotocopy identitas KTP
atau paspor) kepada Seksi Pelayanan, atau dapat pula mendaftarkan diri
secara on-line melalui e-registration.
Apabila terjadi Wajib Pajak Dalam Negeri yang sudah ber-NPWP
malakukan pindah domisili baik masih dalam wilayah KPP maupun
keluar wilayah KPP maka Wajib Pajak Dalam Negeri wajib
mendaftarkan kembali dengan mengisi Form Perubahan Data Orang
Pribadi dan diserahkan kepada Seksi Pelayanan di KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar. Orang pribadi warga negara asing termasuk sebagai
Wajib Pajak Dalam Negeri dan sudah berkewajiban mendaftarkan diri di
KPP Pratama setempat dapat disebut Wajib Pajak Orang Asing (WP
orang asing).
4. Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas (misalnya karyawan), dokumen yang diperlukan
hanya berupa Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang
bersangkutan khusus bagi orang asing dan mengisi Form
Pendaftaran Orang Pribadi.
b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kegiatan usaha ,
persyaratannya selain fotokopi KTP juga ditambah dengan surat
pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari
Wajib Pajak. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak yang harus dibuat oleh WP orang asing.
Dari KPP tempat WP orang asing terdaftar kepada WP orang
asing diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara
lengkap. Perlu diketahui juga bagi masyarakat dalam dan luar negeri
bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas tidak dipungut biaya
apapun.
5. Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PPKP)
Bagi WP orang asing sebagai Penghasilan yang dikenakan PPN,
setelah memperoleh NPWP, WP orang asing wajib melaporkan usahanya
bila melakukan usaha untuk dikukuhkan sebagai Penghasilan Kena Pajak
(PKP) pada KPP atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-
registration. Dalam pengukuhan sebagai PKP tersebut di KPP Pratama
Surakarta, petugas pajak akan melakukan penelitian mengenai
keberadaan sampai kegiatan usaha WP orang asing. Dengan
dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang
kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.
Selain itu, dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi WP orang
asing tersebut, para Kepala KPP Pratama se-Indonesia juga melakukan
kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan data tentang
keberadaan dan kegiatan usaha WP orang asing, antara lain dengan pihak
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal/Daerah atau dengan Kantor
Wilayah Depnaker untuk mendapatkan data Ijin Kerja Tenaga Asing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
(IKTA), Kantor Imigrasi untuk mendapatkan data jumlah orang asing
dan maksud kedatangannya dan instansi terkait lainnya.
6. Kewajiban Pembayaran dan Pembayaran
Dari hasil wawancara dengan Bapak Dimas dan Bapak Budi
selaku petugas Waskon KPP Pratama Surakarta pada hari jumat 27 Mei
2011 bahwa WP orang asing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri
penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.
a. Pembayaran Pajak Mekanisme Pembayaran Pajak :
1) Membayar sendiri pajak yang terutang :
a) Pembayaran angsuran setiap bulan
Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Hal
ini dimaksudkan untuk meringankan beban seorang WP
dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
WP diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang
pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak
setiap bulan, pembayaran dapat dilakukan melalui bank di
seluruh Indonesia.
b) Pembayaran setelah akhir tahun;
Pembayaran dalam pelunasan Pajak Penghasilan yang
dilakukan sendiri oleh seorang WP pada akhir tahun pajak
apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar
dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang
dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak dan
pajak akhir tahun ini pembayarannya melalui bank.
2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain.
Pihak lain disini berupa :
a) Pemberi penghasilan;
b) Pemberi kerja; atau
c) Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
WP orang asing yang tidak melaksanakan kewajiban
membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan
penagihan Pajak.
Penagihan Pajak dilakukan apabila WP orang asing tidak
membayar Pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan dalam STP, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding. Maka Direktorat
Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan. Proses
penagihan dimulai dengan surat teguran dan dilanjutkan dengan
surat paksa. Dalam hal WP orang asing tetap tidak membayar
tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan
atas harta WP orang asing yang disita tersebut untuk melunasi
pajak yang tidak/belum dibayar.
Jangka waktu proses penagihan sebagai berikut:
a) Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak
membayar utang pajaknya.
b) Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari
setelah surat teguran apabila Wajib Pajak tetap belum
melunasi utang pajaknya.
c) Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat
Paksa disampaikan.
d) Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah
pengumuman lelang. sedangkan pengumuman lelang
dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah
penyitaan.
Direktorat Jendral Perpajakan dapat melakukan
pencegahan dan penyanderaan terhadap WP orang asing /
penanggung Pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang
pajaknya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Dalam kenyataan dilapangan dari hasil wawancara Bapak
A’an selaku petugas Sub.Bagian Umum dan informasi KPP
Pratama Surakarta pada hari kamis 19 Mei 2011, sampai sekarang
belum pernah terjadi pelanggaran atas Wajib Pajak Orang
Asing/Orang Pribadi (Wajib Pajak Dalam Negeri). Yang kerap
kali terjadi dilapangan adalah warga negara asing yang hanya
berada kurang dari 183 hari di Indonesia maka tergolong Wajib
Pajak Luar Negeri dan tidak memiliki kewajiban perpajakan,
warga negara asing tersebut melakukan usaha di Indonesia dan
karena tidak termasuk WP yang berkewajiban, ketika disurvei
oleh petugas pajak menjelang 183 hari, orang asing tersebut sudah
kembali ke negara asalnya.
7. Pemotongan / Pemungutan
Dari hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku petugas Waskon
KPP Pratama Surakarta pada hari jumat 27 Mei 2011 bahwa selain
pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh WP orang asing, ada
pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/
pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Jenis pemotongan/pemungutan adalah sebagai berikut :
a. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan
dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang
dilakukan orang asing (seperti gaji yang diterima oleh pegawai
dipotong oleh perusahaan dimana dia bekerja).
b. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan
dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan
kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang
oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).
c. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan
dengan penghasilan tertentu seperti : deviden, bunga, royalty, sewa,
dan jasa yang diterima oleh WP badan dalam negeri, dan BUT.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
d. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan
dengan penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri.
e. PPh Final.
Ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Final. Yang
dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak
ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran
di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan
pajak penghasilan pada SPT Tahunan. Beberapa contoh penghasilan
yang dikenakan PPh final antara lain: bunga deposito, penjualan tanah
dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga
obligasi.
f. Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh WP tertentu yang
menggunakan norma penghitungan khusus, antara lain perusahaan
pelayaran atau penerbangan international, perushaan asuransi luar
negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi,
perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam
bentuk bangun guna serah.
Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN
dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan
mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).
Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Direktorat
Jenderal Perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak
melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%.
Para Kepala KPP dalam hal ini juga ikut melakukan pengawasan
atas kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan WP orang asing
termasuk kepatuhan perpajakan Pemotong PPh sesuai pasal Pasal 21
dan atau Pasal 26 UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh WP
orang asing.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
8. Pelaporan
Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan,
Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi
WP orang asing di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat
Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan
pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme
pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3,
melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau
pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah
dilakukan.
Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah juga mengawasi
pelaksanaan hal-hal tersebut di atas di lingkungan wilayahnya. Sehingga
Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi
WP maupun aparatur / petugas pajak dan pelaporan pajak disampaikan
WP orang asing ke KPP dimana WP terdaftar.
SPT dapat dikenakan kepada WP orang asing dibedakan sebagai
berikut :
a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan
atas pembayaran pajak bulanan.
b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan.
Ada beberapa jenis SPT Tahunan :
1) Badan
2) Orang Pribadi
3) Pasal 21
Saat ini seluruh KPP Pratama dalam waktu dekat WP orang
asing penyampaian SPT Tahunan PPh akan dapat dilakukan secara
online melalui aplikasi e-SPT.
Keterlambatan pelaporan untuk keterlambatan SPT Tahunan
PPh Orang Pribadi Khususnya mulai tahun 2008 dikenakan denda
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan SPT tahunan PPh
Badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
c. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa
No Jenis SPT Batas Waktu
Pembayaran
Batas
Waktu
Pelaporan
Masa
1 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan
berikut
Tgl. 20 bulan
berikut
2 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan
berikut
Tgl. 20 bulan
berikut
3 PPh Pasal 25 (angsuran
Pajak) untuk wajib Pajak
orang pribadi dan badan
Tgl. 15 bulan
berikut
Tgl. 20 bulan
berikut
PPh Pasal 25 (angsuran
Pajak) untuk wajib Pajak
kriteria tertentu yang
diperbolehkan
melaporkan beberapa
Masa Pajak dalam satu
SPT Masa
Akhir masa Pajak
terakhir
Tgl 20
setelah
berakhirnya
masa Pajak
terakhir
4 PPh Pasal 22, PPN &
PPn BM oleh Bea Cukai
1 hari setelah
dipungut
7 hari setelah
pembayaran
5 PPh Pasal 22 -
Bendaharawan
Pada hari yang
sama saat
penyerahan
Tgl. 14 bulan
berikut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Pemerintah barang
6 PPh Pasal 22 – Pertamina Sebelum
Delivery Order
dibayar
Â
7 PPh Pasal 22 - Pemungut
tertentu
Tgl. 10 bulan
berikut
Tgl. 20 bulan
berikut
8 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan
berikut
Tgl. 20 bulan
berikut
PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan
berikut
Tgl. 20 bulan
berikut
Pph Pasal 4 ayat (2),
Pasal 15. 21,23 PPN dan
PPnBM untuk wajib
Pajak criteria tertentu
Sesuai batas
waktu per SPT
masa
Tanggal 20
setelkah
berakhirnya
masa Pajak
terakhir
9 PPN dan PPn BM – PKP Tgl. 15 bulan
berikut
Tgl. 20 bulan
berikut
10 PPN dan PPn BM –
Bendaharawan
Tgl. 17 bulan
berikut
Tgl. 14 bulan
berikut
11 PPN & PPn BM -
Pemungut Non
Bendaharawan
Tgl. 15 bulan
berikut
Tgl. 20 bulan
berikut
Tahunan
1 PPh - Badan, OP, PPh Tgl. 25 bulan
ketiga setelah
akhir bulan
ketiga setelah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Pasal 21 berakhirnya
tahun atau bagian
tahun pajak
berakhirnya
tahun atau
bagian tahun
pajak
2 PBB 6 (enam) bulan
sejak tanggal
diterimanya
SPPT
----
3 BPHTB Dilunasi pada
saat terjadinya
perolehan hak
atas tanah dan
bangunan
----
Gambar 4. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa
Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak
2010 bagi WP orang asing batas waktu pembayarannya adalah
sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan, sedangkan untuk
pelaporannya khusus untuk SPT Tahunan Badan paling lama 4
(empat) bulan setelah akhir tahun Pajak.
Untuk menguji kepatuhan WP orang asing dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan
pemeriksaan terhadap WP orang asing. Pelaksanaan pemeriksaan
dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tehadap WP
yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP diterapkan kepada
seluruh WP termasuk WP orang asing.
d. SPT PPh Orang Pribadi bagi Orang Asing harus mengisi, antara lain :
1) Lembar Isian Wajib Pajak;
2) Formulir 1770 Induk;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
3) Formulir 1770-I-1 (Lampiran 1, Halaman 1);
4) Formulir 1770-I-2 (Lampiran 1, Halaman 2);
5) Formulir 1770-II (Lampiran 2);
6) Formulir 1770-III (Lampiran 3);
7) Formulir 1770-IV (Lampiran 4);
8) Perincian PPh Bulanan;
9) Surat Norma Penghitungan hanya bagi Orang Asing yang sudah
terdaftar dapat mengajukan, termasuk WP Dalam Negeri;
10) Formulir 1770-S Induk;
11) Formulir 1770-S-I (Lampiran 1);
12) Formulir 1770-S-II (Lampiran 2);
13) Formulir 1770-SS.
e. Kewajiban seorang WP yang diperiksa adalah :
1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai
dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan
kantor tempat WP bekerja.
2) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data
yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP,
atau objek yang terutang Pajak. Khusus untuk pemeriksaan
lapangan, WP orang asing wajib memberikan kesempatan untuk
mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik.
3) Memberikan kesempatan kepada WP orang asing untuk memasuki
tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan
lainnya guna kelancaran pemeriksaan.
4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan
hasil pemeriksaan.
5) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan
publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
f. Pengawasan.
1) Kewajiban Memberi Data
Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain
wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan
perpajakan kepada Direktort Jenderal Pajak yang ketentuannya
diatur UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan
sebagai konsekuensi penerapan self assessment, data dan informasi
yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi
pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain sangat diperlukan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak A’an selaku
petugas Sub.Bagian Umum dan informasi KPP Pratama Surakarta
pada hari kamis 19 Mei 2011, dalam rangka intensifikasi dan
ekstensifikasi khusus WP orang asing, para Kepala KPP se-
Indonesia juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk
mendapatkan data tentang keberadaan dan kegiatan usaha WP
orang asing, KPP Pratama Surakarta melakukan kerjasama antara
lain dengan pihak Badan Koordinasi dan Penanaman
Modal/Daerah atau dengan Kantor Wilayah Depnaker untuk
mendapatkan data Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA), Kantor
Imigrasi untuk mendapatkan data jumlah orang asing dan maksud
kedatangannya dan instansi terkait lainnya.
Data dan Informasi dimaksud adalah data dan informasi
orang pribadi warga negara asing yang dapat menggambarkan
kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau
kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai
nasabah debitur, data transksi keuangan dan lalu lintas devisa,
kartu kredit, serta laporan keuangan dan/ atau laporan kegiatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat
Jenderal Perpajakan.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan
dan untuk setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak
terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain (kewajiban
memberikan data dan informasi tentang WP orang asing yang
berkaitan dengan perpajakan) dapat dikenakan pidana.
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemungutan PPh Orang
Asing atau Warga Negara Asing di Indonesia.
1. Penerapan Substansi Hukum
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan adalah produk hukum Pemerintah sebagai wujud
penyelenggaraan pemerintah dalam penunjang pembangunan nasional.
Tata cara pengenaan pajak dan pelaksanaan Undang-Undang ini
dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. GG. Howard dan RS
Summers menyatakan bahwa : “faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi hukum adalah undang-undang/peraturan daerah yang
mengaturnya harus diarancang dengan baik (perancangan undang-
undang/peraturan daerah harus memusatkan tugasnya dengan baik pula”.
Implementasi Pajak Penghasilan yg diatur dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikaitkan dengan
teori Friedman yang menyatakan bahwa salah satu komponen bekerjanya
hukum adalah substansi hukum (Legal Substance) yang merupakan
aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada
dalam sistem. Setiap peraturan hukum menunjukan aturan tentang
bagaimana seorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, terdiri dari 9 (sembilan) bab yaitu mengatur hal-hal sebagai
berikut :
a. Bab I mengenai Ketentuan Umum. Ketentuan Umum diatur dalam
Pasal 1 yaitu mengenai Pajak Penghasilan dikenakan kepada Orang
Pribadi atau Perseorangan dan Badan berkenaan penghasilan yang
didapat dalam masa satu tahun.
b. Bab II mengenai Subjek Pajak, diatur dalam 2 pasal yaitu pasal 2
mengatur tentang subjek pajak itu sendiri, pembagian subjek pajak
yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar
negeri serta pengertiannya. Pasal 3 mengatur tentang siapa-siapa
yang tidak termasuk subjek pajak.
c. Bab III mengenai Objek Pajak diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7 sampai Pasal 15 mengenai:
1) Yang menjadi objek pajak penghasilan baik yang diperoleh WP
atau tambahan kemampuan ekonomis (Pasal 4 (1));
2) Pengenaan pajak atas bunga deposit berjangka dan tabungan lai
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 4(2));
3) Yang tidak termasuk Objek Pajak (Pasal 4 (3));
4) BUT yang tidak termasuk WP Dalam Negeri namun mempunyai
hubungan istimewa dengan induk perusahaan berdasarkan
ketentuan Pasal 26 (Pasal 5 (2));;
5) Besarnya penghasilan pajak (Pasal 6 (1))
6) Orang pribadi atau peseorangan sebagai WP diberikan
pengurangan dimaksud dalam Pasal 7 (Pasal 6 (2));
7) Kompensasi penghasilan (Pasal 6 (3));
8) Pengurangan penghasilan tidak kena pajak bagi Orang Pribadi
dan Peseorangan sebagai WP Dalam Negeri untuk sampai kepada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
penghasilan kena pajak diberikan pengurangan yang dinamakan
penghasilan tidak kena pajak. Kepada orang pribadi sebagai
Wajib Pajak luar negeri, yaitu WP orang pribadi yang berada di
Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
12 (dua belas) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak, tidak
diberikan potongan berupa penghasilan tidak kena pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bagi orang pribadi sebagai
WP luar negeri, penghasilan kena pajak, adalah jumlah
penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3), Penerapan, faktor yang menentukan besarnya penghasilan
tidak kena pajak (Pasal 7);
9) Setiap WP yang memperoleh penghasilan dari usaha dan/atau
pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan di
Indonesia (Pasal 13);
10) Pada hakekatnya untuk dapat memenuhi kewajiban pajak atas
penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas dengan sebaik-
baiknya diperlukan adanya pembukuan. Undang-undang
bermaksud mendorong semua WP untuk menyelenggarakan
pembukuan, namun disadari pula bahwa tidak semua WP mampu
menyelenggarakan pembukuan itu. WP yang diizinkan untuk
tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap meliputi para WP
yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya berjumlah
kurang dari Rp.60.000.000,- setahun (Pasal 14 (1) dan (2));
11) Pasal ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk
golongan-golongan WP tertentu berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan. Dalam praktek sering dijumpai kesukaran dalam
menghitung besarnya penghasilan dan penghasilan kena pajak
bagi golongan WP tertentu, sehingga berdasarkan pertimbangan
praktis, oleh undang-undang ini, Menteri Keuangan diberi
wewenang untuk mengeluarkan Keputusan untuk menentukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya
penghasilan netto, yang dengan sendirinya akan menjadi dasar
penghitungan penghasilan kena pajak bagi golongan WP tertentu
tersebut (Pasal 15).
d. Bab IV mengenai Cara penghitungan pajak diatur dalam pasal 16
sampai pasal 19, mengenai :
1) Penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk
menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang. Seperti
tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dikenal 2 (dua) golongan Wajib
Pajak yaitu :
a) WP dalam negeri dan WP Luar Negeri.
b) Bagi WP Dalam Negeri terdapat 2 (dua) cara pada dasarnya
untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak :
(1). Cara penghitungan biasa,
(2). Cara penghitungan dengan mempergunakan Norma
Penghitungan. WP Dalam Negeri dan WP Luar Negeri
(Pasal 16).
2) Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak (Pasal
17);
e. Bab V mengenai Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan yang diatur
dalam Pasal 20 sampai pasal 27 mengenai pelunasan pajak melalui
pemotongan dan pemungutan pajak pada saat dalam tahun berjalan
atas hasil perkiraan akan terutang dalam suatu tahun pajak (Pasal 20
dan Pasal 21);
f. Bab VI mengenai Kredit Pajak, Pelunasan Kekurangan Pembayaran
Pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan dan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak (Pasal 28 sampai Pasal 31);
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
g. Bab VII mengenai Ketentuan Lain-Lain yaitu : Tata cara pengenaan
pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan undang-
undang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 32).
h. Bab VIII mengenai Ketentuan Peralihann yaitu WP yang tahun
bukunya berakhir pada tanggal 30 Juni 1984 serta yang berakhir
antara tanggal 30 Juni 1984 dan tanggal 30 Desember 1984 dapat
memilih cara menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan dalam
Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi Pendapatan 1944
dan termasuk Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh
dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam
bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya
dan Kontrak Bagi Hasil (Pasal 33 dan Pasal 34);
i. Bab IX mengenai Ketentuan Peutup yaitu hal-hal yang belum cukup
diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah (Pasal 35 dan Pasal 36);
Melihat isi/substansi ketentuan/pengaturan perundang-undangan
mengenai pajak penghasilan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikatakan bahwa Undang-Undang
sudah baik. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut
dirumuskan secara jelas, sistematis dan mudah dimengerti oleh semua
pihak sehingga setiap isi ketentuan mengenai pajak penghasilan dalam
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak menimbulkan penafsiran yang
berbeda-beda bagi setiap orang yang membacanya baik itu
pelaksanaan/pegawai pajak yang bertugas menangani penyelenggaraan
pajak penghasilan, WP maupun masyarakat umum.
2. Penerapan Struktur Hukum
Lawrence M.Friedman, menyebuatkan bahwa struktur dari sistem
hukum merupakan bentuk dari keseluruhan instansi-instansi penegak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
hukum. Di Indonesia struktur dari system hukum tersebut, yaitu:
Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim dan para penegak hukum lainya, para
penegak hukum lainya adalah mereka yang ditunjuk undang-undang atau
peraturan-peraturan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan tata cara pengenaan
pajak dan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan yaitu selain aparat penegak hukum lainya juga
dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta yang paling mempengaruhi
adalah pelaksana yaitu (fiskus) aparat/petugas KPP.
Dalam implementasi sebuah kebijakan, sikap dan tindakan
pelaksana kebijakan merupakan variabel yang sangat penting bagi
berhasilnya implementasi. Kesuksesan kebijakan bisa diharapkan jika
aparat/petugas pelaksana memiliki pandangan yang positif dan mau
menerima tujuan kebijakan yang ada, karena ada kemungkinan besar
aparat pelaksana/petugas akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh
pembuat kebijakan. Untuk melihat sejauh mana sikap aparat pelaksana
dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
dengan melihat tingkat pemahaman aparat pelaksana dalam pelaksanaan
kebijakan di lapangan. Ini adalah hubungan yang saling berkaitan satu
dengan yang lain.
Dari hasil penelitian empiris sebagai data tambahan penelitian
normatif yang penulis lakukan tidak banyak data yang diperoleh penulis,
hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman dan kesungguhan
aparat/petugas pelaksana dalam menjalankan tugas cukup baik meski
masih sedikit kurang dalam implementasinya. Kesungguhan aparat
pelaksana dalam menjalankan tugas ditunjukan dengan tidak adanya
panduan dalam proses penetapan pajak dan pengenaan WP. Sesegera
mungkin untuk dilakukan langkah lebih lanjut agar pengukuhan wajib
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
pajak segera keluar manakala persyaratanya sudah dipenuhi. Sosialisasi
kepada wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi warga asing
juga masih dirasa kurang, terkait self essesment aparat/petugas pelaksana
sebagian besar lebih terlibat pengelolaan data hasil laporan SPT. Selain
itu penetapan domisili KPP yang terkait kepada WP orang asing
ditentukan dan ditetapkan dari DPJ. Kasus penundaan pemrosesan
penetapan pajak penghasilan orang pribadi warga asing jarang terjadi dan
kalaupun terjadi lebih disebabkan persyaratan yang dilampirkan tidak
tersampaikan karena faktor domisili KPP bertempat. Pemahaman aparat
terhadap hakekat tujuan dari kebijakan sangat berpengaruh pada tingkat
kesungguhan aparat.
Kasus komplain mengenai pajak penghasilan WP orang asing
sangat jarang sekali terjadi bahkan dapat dikatakan tidak ada. Salah satu
bentuk kesungguhan dan daya tanggap yang baik dari aparat/petugas
pelaksana adalah adanya upaya sosialisasi yang terus-menerus tentang
persyaratan penetapan pajak penghasilan dan upaya mendatangi WP
sebagai upaya penagihan. Sebagaimana ditegaskan oleh KPP yang
bertugas mengurus penyelenggaraan pajak penghasilan:
Dari sisi tanggung jawab aparat pelaksana dalam menjalankan
tugas sudah cukup baik. Tanggung jawab yang sangat besar dari aparat
pelaksana ditujukan dari komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas
dan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada pengenaan
atas penetapan pajak penghasilan. Bentuk konkret tanggung jawab
pelaksana adalah yang dituju sesuai dan tidak semuanya tersampaikan,
sebab sering terjadi alamat yang terdaftar di KPP tidak sesuai domisili
atau tidak tersampaikan karena tidak menutup kemungkinan domisili WP
yang baru atau pindahnya domisili WP ke domisili baru, hal ini sering
terjadi mengakibatkan SPT yang dikirim dikembalikan kepada KPP
tentunya terjadi keterlambatan pemrosesan atau dapat dikenakan denda
administrasi. Dalam pelaksanaan internal ketika masuk dalam masa tahun
laporan yang jatuh antara bulan maret dan april, laporan pengembalian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
SPT dari subjek pajak dalam negeri WNI aslipun tidak sedikit dan
waktunya sempit, maka memungkinkan pemrosesan PPh dalam SPT
wajib pajak orang asing juga ikut terlambat, karena pengembalian
laporan SPT dilakukan secara manual, setelah terkumpul terpisah yang
berdasarkan tanggal dan bulan, barulah kemudian diproses secara
elektronik yaitu (input) dimasukakan data laporan ke dalam sistem online
dan kemudian dilaporkan kepada DPJ yang bertempat di Jakarta.
Kalaupun terdapat keluhan yang disampaikan oleh WP orang asing,
aparat pelaksana berusaha untuk menampung dan memberikan jawaban
sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ada yang kemudian
disampaikan kepada Waskon di wilayah yang sudah ditentukan
berdasarkan penetapan tugas wilayah yang ditangani.
Seberapa besar tanggung jawab untuk dimiliki oleh
aparat/petugas pelaksana dapat dilihat juga dari bagaimana aparat
melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dan out put dari
pelaksanaan tugas tersebut. Kendala muncul dalam pelaksanaan tugas
yang dihadapi oleh aparat pelaksana adalah wajar terjadi. Kendala yang
sering muncul dalam pelaksanaan tugas adalah ketidaktahuan WP
membayar pajak yang terhutang terkait pengawasan dalam bentuk data
laporan SPT dan memang sebagian WP orang asing yang berada di
Indonesia menyerahkan laporannya untuk diwakilkan kepada notaris
setempat, notaris yang oleh WP percaya. Dalam pengawasan dan
penelitian kepatuhan WP di lakukan oleh seorang Account Representive
(AR) dan sebagai pemeriksa WP yang dilakukan oleh fungsional
Pemeriksa Pajak dilakukan setelah adanya laporan SPT yang mengalami
keganjilan, sehingga otamatis aparat pelaksana (AR) menindaklanjuti
perlu menyiapkan berkas dan menyampaikan kepada pihak Waskon dan
laporan SPT Wajib Pajak terjadi keterlambatan. Menghadapi
permasalahan seperti ini mengharuskan aparat lebih kreatif dalam
mengambil langkah inisiatif dan tindakan. Apabila penagihan ini telah
dilakukan berulang kali namun kurang berhasil maka bila perlu WP
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
didatangi oleh Waskon yang bertugas di wilayah yang sudah ditetapkan,
aparat Waskon menyampaikan kepada wajib pajak baik melalui
sosalisasi yang diharapkan ada rasa tanggung jawab besar dari WP dalam
memenuhi kewajibanya namun hal tersebut tidak pernah terjadi kepada
WP orang asing. Faktor dukungan dana bagi implementasi kebijakan
pajak penghasilan ini memang secara khusus tidak ada alokasi dana
untuk penanganan pajak penghasilan. Dari pihak pribadi sebagian besar
dana alokasi dikeluarkan sebagai dana operasional secara keseluruhan di
lapangan
Secara garis besar sikap aparat pelaksana kebijakan pajak
penghasilan di KPP Pratama Surakarta cukup mendukung implementsi
pengenaan wajib pajak orang pribadi warga negara asing berdasarkan
Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari tingkat
pemahaman aparat pelaksana pada tujuan kebijakan yang cukup
kemudian tanggung jawab cukup.
3. Penerapan Budaya Hukum (kultur Budaya)
Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap budaya
hukum, maka diperlukan suatu pendekatan dari aspek hukum empiris
yang memungkinkan dapat berlakunya hukum di masyarakat
berkewarganegaraan asing. Kultur hukum atau budaya hukum (Legal
Culture) adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana
hukum itu digunakan, dihindari, atau disalahgunakan oleh wajib pajak.
Dalam kaitan dengan budaya hukum Lawrence M.Friedman
membedakan menjadi dua bagian, yaitu:
a. Budaya hukum eksternal (external legal culture )
b. Budaya hukum internal (internal legal culture )
Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari warga
nnegara asing secara umum baik dan taat hukum, sedangkan budaya
hukum internal adalah budaya hukum dari kelompok orang – orang yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
mempunyai profesi di bidang hukum seperti hakim, birokrat, lawyer,
konsultan dan lain-lainya.
Menurut Friedman, kekuatan-kekuatan social secara terus
menerus mempengaruhi sistem hukum, terkadang merusak,
memperbarui, memperkuat, atau memilih untuk lebih menampilkan segi-
segi tertentu. Dalam melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari
unsur-unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman
yaitu struktur, substansi dan kultur atau budaya, dimana unsur – unsur
yang satu dengan yang lainya saling mempengaruhi dalam bekerjanya
hukum pada kehidupan sehari-hari. Perubahan-perubahan sosial yang
serba cepat dan perkembangannya (singkron) sama dalam kebudayaan
pada dirinya, sehingga individu mampu untuk menyesuaikan diri dan
harmoni dalam menyikapi sistem hukum nasional serta terorganisasi
dalam diri pribadi mereka.
WP orang pribadi warga negara asing terdiri dari masyarakat
yang terbuka dan mampu menerima perubahan sosial budaya sejalan
dengan perkembangan jaman, serta dapat bekerjasama di bidang ekonomi
dengan prinsip kesejajaran dalam diri pribadi yang berstatus sebagai
pendatang (investor) termasuk sebagai tenaga kerja, maupun kepentingan
yang diusungnya sepanjang hal tersebut memberikan peluang dan
kesempatan untuk meningkatkan standar kehidupannya.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi yang besar
dari WP orang asing. Upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak ini
tentu saja merupakan bagian dari upaya pengembangan KPP dalam
sektor pajak penghasilan (PPh). Dalam pengembangan sistem penegakan
hukum di Indonesia nantinya memberi dampak positif bagi
pengembangan ekonomi masyarakat dalam tujuan pembangunan
nasional. Masyarakat Indonesia sendiri juga terlibat banyak dalam
membantu perkembangan pembangunan nasional sesuai dengan
kepentingan dan prioritas mereka melalui interaksi baik kerjasama
ekonomi, sosial, budaya, pendidikan melalui tukar menukar mahasiswa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
dan lain-lain sebagai bentuk mendatangkan warga negara asing dengan
kepentingannya secara tidak langsung membantu pendapatan negara
dalam sektor pajak penghasilan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang menjadi pokok
bahasan dari penulisan hukum ini, yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa implementasi pengenaan WP orang pribadi bagi penduduk asing di
Indonesia adalah subjek pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan
(kewajiban pajak subjektif) yang tidak jauh berbeda dengan Wajib Pajak
warga asli Indonesia sendiri dan juga harus memenuhi syarat syarat yang telah
ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketika orang asing berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, maka orang asing menjadi subjek pajak memiliki
kewajiban perpajakan dan mendaftarkan diri dengan menandatangi Surat
Keterangan Domisili (form ditetapkan DPJ) untuk disampaikan kepada KPP
dimana orang asing tersebut bertempat tinggal. Kemudian orang asing
menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku atau paspor dan disertakan
Surat Keterangan Domisili sebagai WP orang asing ber-NPWP dan mulai
terhitung sejak mulai WP orang asing berada di Indonesia. Status orang asing
tersebut berubah menjadi WP Dalam Negeri (WP orang asing) yang status
namanya sama seperti Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki
kewajiban perpajakan. Sesuai dengan self essesment bahwa WP berkewajiban
membayar, menghitung dan melaporkan penghasilannya (penghasilan netto)
dalam menyampaikan SPT. WP didalam menjalankan kewajiban perpajakan
perlu diawasi KPP setempat agar data dan informasi kegiatan WP orang asing
dapat mendukung implementasi perpajakan dengan baik serta berjalannya
hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada WP orang asing dan
pengawasan dilakukan para Kepala/Ketua KPP dengan bekerjasama bersama
pihak Instansi yang terkait dengan WP orang asing.
70
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemungutan PPh orang asing
atau warga negara asing di Indonesia, antara lain :
a. Substansi/ketentuan/pengaturan perundang-undangan mengenai pajak
penghasilan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa Undang-Undang
sudah baik dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi
setiap orang yang membacanya.
b. WP orang asing dalam kultur secara dapat menyikapi sistem hukum
nasional, dalam diri pribadi mereka sebagian besar yang mau taat hukum
dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terkait self essesment, sosialisasi
kepada WP orang asing juga masih dirasa kurang, aparat pelaksana
sebagian besar lebih terlibat pengelolaan data hasil laporan
SPT/kurangnnya aparat lapangan dan penanganan Account Representive
(AR) yang dapat mempengaruhi keterlambatan SPT baik menyangkut
domisili, identitas hingga penghasilan WP yang wajib dilaporkan.
Kurangnya inisiatif sikap dan tindakan tegas aparat pelaksana kepada
wajib pajak yang tidak melaporkan dengan alasan tidak mengerti, lupa
ataupun tidak mengetahui, maka kembali lagi kepada tindakan sosialisasi
dan profesioalisme. Secara garis besar sikap aparat pelaksana kebijakan
pajak penghasilan di KPP Pratama di Surakarta cukup baik dalam
mendukung implementsi pengenaan wajib pajak orang pribadi warga asing
berdasarkan Undang Nomor 36 Tahun 2008.
B. SARAN
Saran yang bisa penulis berikan dari uraian diatas adalah bahwa pada
dasarnya dalam hal pendaftaran orang asing sebagai WP hingga pemberkasan SPT
WP orang asing, untuk dapat mengefisiensikan implementasi WP orang asing
sebagai upaya peningkatan pajak adalah dengan memperbaiki atau
menyempurnakan aspek organisasi KPP Modern, antara lain :
69
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
1. Dalam implementasi faktor pengawasan kepada WP orang asing tidak hanya
didominasi oleh para kepala KPP dengan bekerjasama dengan instansi
tertentu saja, diharapkan lebih luas lagi hingga ke masyarakat umum dalam
mendapatkan informasi dan data sumber pendapatan/penghasilan orang asing,
karena semakin berkembang dengan pesatnya kondisi dan situasi sekarang
ini. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan menambah/ atau merevisi
beberapa ketentuan yang terkait dengan aspek pengawasan.
2. Menghadapi permasalahan yang dapat timbul terkait kekurangtahuan secara
teknis kepada para aparat pajak sediri untuk lebih profesionalisme dan
ketidaktahuan informasi bagi WP orang asing terkait self essesment yang
kerap timbul diharapkan aparat/petugas pajak khususnya Seksi Pelayanan
dalam memberikan informasi serta Waskon yang terdiri Account Representive
(AR) bersama fungsionalnya untuk lebih kreatif dalam mengambil langkah
inisiatif dan tindakan sebagai langkah awal pelayanan yang lebih baik diluar
jadwal kegiatan KPP. Dengan sosialisasi kepada WP orang asing untuk lebih
ditingkatkan karena masih dirasa kurang.
3. WP orang asing dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu untuk
melibatkan pendamping/konsultan pajak agar memudahkan WP orang asing
dalam memenuhi kewajibannya dan mendukung kelancaran perpajakan.