TUGAS MANDIRI

IMPLEMENTASI PANCASILA

DI ERA SETELAH REFORMASI

Mata Kuliah :

Pendidikan Pancasilan dan Kewarganegaraan

Disusun oleh :

ANGGRA SATRIA SITINDAON

NPM : 120710047

PROGRAM ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PUTERA BATAM

2012

1

Pancasila kini sudah jarang disebut dalam wacana politik, begitu

keluhan berbagai kalangan. Meski Pembukaan UUD 1945 dimana

rumusan Pancasila tetap dipertahankan, realitas politik dan ekonomi

Indonesia kini sudah menyimpang dari Pancasila atau UUD 1945. Sistem

politik kita, sistem demokrasi kita, sistem ekonomi kita, sudah tidak lagi

berdasar cita-cita buat apa negara ini didirikan. Benarkah sinyalemen ini?

Sistem berbangsa dan bernegara kita telah mengalami perubahan

mendasar. Secara filosofis, memang mengesankan ada pergeseran. Hal

ini tampak dari realitas kehidupan sistem politik, demokrasi, dan ekonomi

yang berjalan kenyataan, semua itu masih dalam tahapan transisi.

Transisi demokrasi ke arah bentuknya yang mantap.

Pertanyaannya, apakah perubahan itu masih mengacu pada

Pancasila? Bahwa transisi demokrasi yang sedang kita jalani adalah

dalam rangka memantapkan Pancasila atau sebaliknya? Di era

globalisasi, masih relevankah pancasila bagi masa depan bangsa? Tidak

berlebih, sekaranglah saat yang tepat untuk mengangkat. Setidaknya ada

pergeseran ke arah sistem demokrasi langsung, ekonomi pasar dengan

falsafah individualismenya. Hal ini terlepas dari wacana itu ketika kita

sedang berada di masa transisi.

Pancasila adalah sebuah falsafah atau konstitusi yang sarat dengan

kebersamaan atau kegotongroyongan. Jika kita sepakat bahwa Pancasila

atau UUD 1945 mendekati prinsip-prinsip yang dirumuskan sebagai The

European Dream, alangkah jauhnya pandangan the founding fathers kita

merumuskan falsafah dan dasar negara itu sehingga (sebenarnya) masih

amat relevan di era globalisasi. Sudah tentu, kemiripan itu hanya sebagai

komplemen "duniawi" terhadap cita-cita buat apa negara ini didirikan.

Sebab, di dalam Pancasila, ada aspek uchrowi yang hendak dicapai,

sebagaimana terkandung dalam Sila Pertama Pancasila. Karena itu, ada

yang menamakan, ideologi Pancasila itu adalah "sosialisme religius".

Kekeliruan kita selama ini, kita belum mampu mengimplementasikan

kaidah-kaidah kebersamaan, khususnya dalam bidang kesejahteraan dan

perekonomian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 dan 34 UUD

1

1945. Bahkan, yang tampak adalah kaidah-kaidah individualisme. Di

sinilah perlunya kita melakukan "revitalisasi" dan menerjemahkan

Pancasila sesuai kebersamaan, termasuk Pasal 33 dan 34 UUD 1945,

dalam mewujudkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat dan

melaksanakannya dengan konsisten.

Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia dari

segala suku agama dan golongan dari sabang sampai merauke.

Pancasila juga alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama untuk

masyarakat Indonesia hanya saja implementainya belum bisa

dilaksanakan sebaik – baiknya karena keadilan dan dan kemakmuran bagi

seluruh rakyat Indonesia belum juga terwujud sampai saat ini. Pancasila

juiga merupakan kepribadian seluruh rakyat Indonesia hanya saja nilai-

nilai luhur itu sudah sangat pudar terkikis oleh perilaku yang hanya

mementingkan aspek ekonomi dan gaya hidup yang buruk.

Pancasila jarang terdengar Setelah di era lalu selalu diucapkan oleh

siapa pun seakan mantra sakti, kini cenderung melupakan Pancasila

dalam pidato-pidato resmi. “Mereka seolah ingin melepaskan diri dari

stigma masa lalu. Hal ini ditenggarai sebagai peringatan dini, bahwa

pancasila mulai tererosi dari jiwa bangsa. Kita telah salah kaprah dalam

menerapkan ajaran dan justru menyerang di medan damai. Kemana nilai

bangsa kita sebagai bangsa yang toleran dan bangsa yang ramah?

Semua hilang ditelan bumi, yang tersisa adalah penderitaan.

Parameter perubahan menjadi sangat banyak dan sensitif pada

perubahan yang lain, sementara lingkupan luas dan masing-masing

perubahan sulit diperkirakan. Para pakar ekonomi dunia meramal

Indonesia bakal menjadi lima besar ekonomi dunia, dengan catatan

menggunakan energi nuklir. Sementara itu, banyak masalah yang

mendera bangsa ini, dimana keterpurukan ekonomi akibat melonjaknya

minyak dunia. Namun bangsa yang besar adalah bangsa yang tahan uji,

kuat dalam cobaan dan selalu melakukan terobosan guna terbebas dari

penderitaan. Kita harus menembus segala rintangan sebagaimana dahulu

2

kita dapat merebut kemerdekaan dari penjajah. Tak ada yang sulit jika ada

kemauan, katanya.

Salah satu masalah krusial, lanjutnya, bagaimana agar sektor riil dapat

berputar cepat. Perlu disadari bahwa ketakutan pemerintah daerah di era

otonomi sekarang adalah banyaknya kasus korupsi APBD. Pemda

sekarang lebih senang menyimpan anggarannya di Serfitikat Bank

Indonesia (SBI), sehingga sektor riil tidak bergerak. Ketakutan ini sebagai

ekses dari setiap penyalahgunaan anggaran yang selalu dikenai sanksi

pidana. Lantas kemana Hukum Administrasi? Jika memang mereka

melanggar administrasi maka sanksinya adalah sanksi administrasi,

bukan selalu dipidana atau dipenjarakan.

setiap warga negara berhak ikut proses revitalisasi Pancasila, karena

negara yang kokoh terintegrasi adalah yang tidak ada benturan ideologi,

tidak ada separatisme yang mengancam, kuat kohesi sosialnya, friksi-

friksi sosial diselesaikan dengan damai dan santun kemudian dinamika

konvergensi sentripetalterus berkembang. Keberhasilan Pancasila

sebagai ideologi, diukur dari terwujudnya kemajuan yang pesat,

kesejahteraan yang tinggi dan persatuan yang mantap dari seluruhrakyat

Indonesia.

Satu lagi contoh Implementasi Pancasila mengalami degrasi dengan

semakin maraknya tindak korupsi yang dilakukan. Inilah yang membuat

masyarakat jenuh dengan doktrin Pancasila sehingga pasca-Reformasi,

popularitas Pancasila semakin memudar. Saat ini, terjadi degradasi yang

sangat signifikan terhadap Pancasila karena masyarakat tidak bisa

menemukan dan bahkan kembali mempertanyakan manfaat dasar dari

nilai tersebut.

Kondisi Bangsa Indonesia saat ini ialah lemahnya nasionalisme;

lemahnya SDM (sumber daya manusia); lunturnya disiplin; Pancasila

teralineasi atau terasingkan; demokrasi cenderung menjadi tujuan;

ambiguitas atau kedwiartian dalam pengaturan ekonomi yang

menyimpang dari kepentingan nasional, moral dan budaya bangsa yang

sedang sakit; postur kekuatan hankam yang memprihatinkan; hujatan

3

terhadap TNI sebagai bagian dari Orde Baru, dll.

Sebuah kenyataan yang memilukan ketika terdapat pemboman dan

gerakan separatis di negeri ini. Pancasila sebagai falsafah negara

ternyata tidak mampu menjadi sebuah jawaban dari penyelesaian

permasalahan yang dibutuhkan. Pancasila tidak lagi berada di dada

burung garuda yang gagah, melainkan burung merpati yang lemah.

Pancasila kini menjadi bagian “sejarah pelengkap” hadirnya bangsa

Indonesia, tidak lebih. Masyarakat dan negara tidak leagi mencoba untuk

mengangkat Pancasila sebagai sebuah landasan negara dalam

menyelesaikan persoalan bangsa. Mereka disibukkan pada permasalahan

kontemporer dan mencoba mencari jawaban atas permasalahan namun

tidak mencari dasar permasalahan.

Sangat disayangkan bila Pancasila yang menjadi akar berdirinya

bangsa Indonesia hanya menjadi penghias dalam buku dan legal formal

dalam kurikulum pendidikan. Benar kiranya bahwa sejarah selalu diukir

dan ditafsirkan oleh pemenang. Sejarah bukan milik mereka yang kalah.

Dan sejak era reformasi, Pancasila menjadi bagian dari sejarah mereka

yang kalah. Berbicara Pancasila seakan berbicara tirani orde baru yang

menghantarkan bangsa ini pada keterpurukan yang berkepanjangan.

Seluruh persoalan bangsa ini sekan diawali oleh Pancasila yang

diimplementasikan dan ditanamkan melalui P4 serta kurikulum pendidikan

ala orde baru. Berbicara Pancasila menjadi semakin tabu di era pasca

reformasi.

Karena itu, bangsa Indonesia harus berani melakukan reideologisasi

terhadap Pancasila. Artinya, kalau rezim Orde Baru telah mendegradasi

nilai-nilai fundamental Pancasila melalui “idealisasi” sekaligus

memperlakukannya sebagai “agama politik”, kiranya saat ini Pancasila

harus diposisikan kembali pada fungsinya sebagai ideologi perekat

bangsa. Menjadi sebuah ideologi modus vivendi bagi keberagaman

“primordialisme” masyarakat dan kemajemukan sistem pemikiran anak

bangsa.

4

jika era ini diabstraksikan sebagai era ilmu pengetahuan dan teknologi,

yang berarti secara substantif dan ekspansif iptek mampu mengubah gaya

hidup manusia, maka sejalan dengan perkembangan masyarakat ia akan

mengalami proses transformasi budaya dari tradisional ke modern. Dari

mitos ke logos, dari nasional ke trannasional, lalu ke global mondial. Pada

titik tertentu, manusia Indonesia dapat terombang-ambing, bahkan

kehilangan jati diri, jika tidak memiliki pedoman hidup bernegara.

Sehubungan dengan itu, dibutuhkan Pancasila sebagai ideologi yang

telah mengaktualisasikan diri dengan cara mengintegrasikan norma-

norma dasar, teori ilmiah, dan fakta objektif (Kuntowibisono, 1993),

sehingga memungkinkan berlangsung proses interpretasi dan

reintepretasi secara kritis dan jujur. Tingkat akhir akan menjadikan

Pancasila sebagai ideologi yang dinamis, akomodatif, dan antisipatif

terhadap kecenderungan zaman.

5