Upload
phungdat
View
220
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK
(KTR) DI KOTA MAKASSAR
MOH. RAMDHAN POMANTO
Definisi dan istilah penting !
Definisi perokok Istilah perokok mengacu kepada individu yang secara
langsung merokok yang sampai saat ini mengkonsumsi setidaknya satu rokok sehari
Istilah perokok pasif Pajanan asap rokok lingkungan mengacu kepada orang-
orang yang tidak merokok namun mendapat pajanan asap rokok yang dihasilkan oleh seorang perokok
Viegi G, et al. Chest 2000
WHO , Framework Convention on Tobacco Control 2009
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atauarea yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokokatau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan,dan/atau mempromosikan produk tembakau.
Kesehatan adalah hak setiap orang
1. Hak untuk sehat dilindungi oleh UUD 45, Deklarasi HAM, UU tentang HAM
2. UU Kesehatan harus melindungi mereka yang ingin sehat, termasuk mereka yang tidakmerokok
3. Pengadaan, peredaran dan pemasaran zat-zatyang dapat menimbulkan kecanduan dan yang berbahaya bagi kesehatan harus diatur
DASAR HUKUM
• UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baikdan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
• Pasal 8 FCTC
• (Framework Convention of Tobacco Control)
Memberikan perlindungan dari paparanasap rokok di tempat kerja tertutup, angkutan umum, tempat publik tertutup, dan tempat umum lainnya.
DASAR HUKUM
DASAR HUKUM
(UU No.36 thn 2009 tentang kesehatan pasal 115)
1. Kawasan tanpa rokok antara lain:
Fasilitas pelayanan kesehatan;Tempat proses belajar mengajar;Tempat anak bermain;Tempat ibadah;Angkutan umum; Tempat kerja; danTempat umum dan tempat lain yang ditetapkan
2. Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
DASAR PERTIMBANGAN PERLUNYA PERATURAN TENTANG KTR :
1. Kesehatan merupakan HAM yang diamanatkanoleh UUD 1945
2. Pekerja dan karyawan berhak untuk bekerja dilingkungan yang sehat dan tidak membahayakan
3. Anak-anak mempunyai hak khusus untuk tumbuhdan berkembang di lingkungan sehat,salahsatunya harus bebas asap rokok
DASAR PERTIMBANGAN PERLUNYA PERATURAN TENTANG KTR :
4. Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokokorang lain, sehingga 100% KTR merupakan upayayang efektif untuk melindungi masyarakat
5. Amanat UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 115 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya
• Pemerintah Daerah wajib mengembangkan KAWASAN TANPA ROKOK sebagaimana diatur dalam pasal 115 UU NO.36 TAHUN 2009 tentang KESEHATAN
• PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2003 tentang PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
• Pedoman Pelaksanaan KAWASAN TANPA ROKOK tertuangdalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan MenteriDalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011
• Peraturan Pemerintah RI No.109 tahun 2012 tentangPengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupaproduk tembakau bagi kesehatan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
• PERINGATAN KESEHATAN PADA BUNGKUS ROKOK
• PELARANGAN IKLAN ROKOK
• PENINGKATAN CUKAI DAN HARGA
• ALIANSI WALIKOTA DAN BUPATI TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
• PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MEMBENTUK
TEAMWORK KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DATA SARANA DAN TENAGA KESEHATAN
KOTA MAKASSAR
• RSUD : 1• RS Pemerintah/ABRI : 12• RS SWASTA : 10• RS.IBU & ANAK : 3• RS. BERSALIN : 12• Balai Pengobatan : 176• Dokter Praktek Umum : 1.437• Dokter Praktek Spesialis : 216• Dokter Praktek Gigi : 332• Puskesmas : 47• Pustu : 37• Tenaga Medis & Paramedis : 1.310
Sumber: Susenas 1995-2005
Konsumsi Rokok menurut Tingkat Pendapatan
Jumlah kematian akibat rokok
Di Indonesia tahun 2001, rokok diperkirakan menyebabkan :
427.948 kematian pertahun
Sekitar 1.172 kematian per hari
(USDHHS, 2004; Susenas, 2004; WHO, 2008)
Negara Jumlah kematian
Brunei n/a
Cambodia n/a
Indonesia 427,000
Lao PDR n/a
Malaysia 10,000
Myanmar n/a
Philippines 87,000
Singapore n/a
Thailand 42,000
Vietnam 40,000
Situasi rokok di indonesia
• Laki-laki dewasa (≥ 15 tahun) yang merokok : 63,1 %.• Wanita dewasa (≥ 15 tahun) yang merokok : 4, 5 %.
1995 53 %2001 61 %2004 63 %
PADA TAHUN 2014:
LEBIH DARI 60 JUTA ORANG DEWASA DI INDONESIA ADALAH
PEROKOK
Jumlah Penduduk : 1.300.000 penduduk Hasil perhitungan
Jumlah Perokok : 22,1% x 1.300.000 = 287.300 orang
Harga rokok per batang Rp.1000,-
/batang
Rerata diisap 10-12 batang/hari
Total Harga 287.300 x Rp.1000,- ± Rp. 3 milyar/hari
Dalam 1 bulan 30 hari x Rp.3 Milyar Rp.90 milyar/bulan
Dalam setahun Rp.90 milyarx12 bulan Rp. 1,08 Trilyun
Pengeluaran Biaya Merokok
Penduduk di Makassar Tahun 2007
Sumber : Pidato Pengukuhan Prof. DR. dr. Alimin Maidin, M.Ph.
Gambaran Perokok Pemula di Makassar
• Berdasarkan pengambilan data tahun 2017 tentang perokok dibawah 18 tahun di kota Makassar
LAKI-LAKIJumlah Total : 53.521 orangPerokok : 5884 (10.9%)
PEREMPUANJumlah Total : 58.743 orangPerokok : 50 (0.08%)
Data diambil berdasarkan pengakuan secara sukarela dari siswa
Fakta-fakta ROKOK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
TERDIRI DARI 13 BAB 26 PASAL :BAB I : KETENTUAN UMUMBAB II : ARAH, TUJUAN DAN RUANG LINGKUPBAB III : TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAHBAB IV : KAWASAN TANPA ROKOKBAB V : IKLAN DI MEDIA LUAR RUANG DAN KEGIATAN
SPONSORBAB VI : KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG
JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK
BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKATBAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASANBAB IX : KETENTUAN PENYIDIKANBAB X : SANKSI ADMINISTRASIBAB XI : SANKSI PIDANABAB XII : KETENTUAN PERALIHANBAB XIII : KETENTUAN PENUTUP
BAB XI
SANKSI PIDANAPasal 23
Setiap orang atau Penanggung Jawab Kawasan
Tanpa Rokok yang dikenakan Sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau
Pasal 22, tetapi dengan sengaja tidak mematuhi sanksi
administrasi tersebut dan/atau meneruskan pelanggarannya
tersebut, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
KEGIATAN SETELAH PERDA NO.4/2013
• SOSIALISASI BAGI STAKEHOLDER TERKAIT
• PELATIHAN DOKTER/PETUGAS KONSELING BERHENTI MEROKOK
• WORKSHOP PELAJAR PEDULI KTR
• MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KTR PADA BEBERAPA KAWASAN
Regulasi setelah PERDA
• Perwali KTR tentang SKPD pelaksana tahun2014
• Perwali Pedoman tehnis pelaksanaan KTR danPengawasan tahun 2015
• SK internal tentang sanksi pegawai yang melanggar PERDA
SOSIALISASI PERDA NO. 4 TAHUN 2013 PADA SKPD LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PERTEMUAN TIM PENGAWAS KTR TINGKAT KOTA MAKASSAR
SOSIALISASI DAN PENGAWASAN PERDA KTR DI TAMAN BERMAIN ANAK DAN SEKOLAH
KTR di Puskesmas
KTR di Sekolah
KTR di Hotel
KTR di Restaurant
Inspeksi penerapan Ktr di mall dan supir Angkot
Workshop Relawan pelajar Sehat Tanpa Asap Rokok
Pengawasan PERDA KTR pada Terminal Regional Daya
Pengawasan PERDA KTR di Restoran
Pengawasan PERDA KTR di Mall Panakkukang
KAWASAN TANPA ROKOK
TANTANGAN1. MASIH TINGGINYA
ANGKA PEROKOK PEMULA
2. INFORMASI TERKAIT KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK BELUM MEMADAI.
3. IKLAN ROKOK MASIH TERPASANG DIMANA-MANA
4. MASIH MINIMNYA FASYANKES YG MENYIAPKAN POLI UNTUK KONSULTASI BERHENTI MEROKOK
KEKUATAN1. ADANYA REGULASI NASIONAL,
PROVINSI DAN KOTA
2. DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TERKAIT PROGRAM SKWALIKOTA MAKASSAR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
3. ADANYA KOMITMEN YANG KUAT DARI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM
4. SOSIALISASI YANG BERKESINAMBUNGAN DAN TERARAH,TEPAT SASARAN, GUNA MENGURANGI PEROKOK AKTIF
5. DUKUNGAN APBD II
Kebijakan Dinas Kesehatan Kota MakassarPEMBIAYAAN APBD II
1. Membentuk TIM Pengawasan Perda No 4 thn 2013
2. WORKSHOP, ADVOCASI, SOSIALISASI ke berbagai elemen
masyarakat
3. Deteksi Perokok Pemula di sekolah dan di masyarakat
4. Program Lorong Sehat( LONGSET), dgn membatasi ruang
bagi perokok dan keterpaparan masyarakat thdp asap
rokok dgn membuat Pojok Rokok disudut lorong dikenal dengan
CARRU( Cappa’ Kaluru’ )
5. LONTAR ( Lorong Tanpa Asap Rokok) 2018
POJOK ROKOK PADA LONGSET
CAPPA’ KALURU’ BIKIN CARRU’
PENGHARGAAN PELAKSANAAN KTR
Makassar Tahun 2017 mendapatkan penghargaan
“ PASTIKA PARAHITA “
Kesimpulan
1. Bapak/Ibu, para pemuda sebagai panutan, sangat ampuh dalam memberikan informasi khususnya tentang risikokesehatan, sifat ketagihan, dan ancaman kematian akibatmengkonsumsi rokok dan dampak asap rokok untuk oranglain
2. Berkomitmen untuk melindungi setiap orang daripengaruh asap rokok
3 Mencegah orang yg bukan perokok agar tidak mulaimerokok
4 Bersama-sama menerapkan PERDA No 4 thn 2013 tentangKawasan Tanpa Rokok (KTR)