Upload
lekhanh
View
234
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DI SEKOLAH
(Studi Kasus Pada Siswa SMP Negeri 6 Surakarta
Tahun Pelajaran 2013/2014)
NASKAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH
Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat Sarjana S- 1 Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan
EKA YOANA AYUNINGTYAS
A 220100067
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014
2
3
1
IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DI SEKOLAH
(Studi Kasus pada Siswa SMP Negeri 6 Surakarta
Tahun Pelajaran 2013/2014)
Eka Yoana Ayuningtyas, A220100067, Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xix+119 (termasuk Lampiran)
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan
implementasi hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah pada siswa
SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014, mendeskripsikan
implementasi hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah pada siswa
SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014, dan mendeskripsikan
bentuk implementasi hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah pada
siswa SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini
menggunakan sumber data dari kepala sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri 6
Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi, dan arsip atau dokumentasi. Validitas data menggunakan
triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian ini
menggunakan teknik interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk
membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perencanaan implementasi hak
anak dalam pelaksanaan pendidikan sekolah berjalan dengan baik dan lancar; 2)
Hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 6 Surakarta sudah
banyak terpenuhi, seperti halnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk
mendapatkan kesehatan, hak untuk rekreasi, dan hak untuk mendapatkan
kesamaan. Hak untuk bermain dan hak untuk mendapatkan perlindungan cukup
terpenuhi dalam pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 6 Surakarta; 3) Bentuk
implementasi hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 6
Surakarta dalam hak untuk bermain cukup karena didukung adanya halaman
sekolah yang cukup luas, hak untuk mendapatkan pendidikan baik karena adanya
interaksi yang komunikatif antara guru dengan siswa, hak untuk mendapatkan
perlindungan cukup karena tidak ada perlakuan yang merugikan siswa baik
secara fisik maupun non fisik, hak untuk mendapatkan kesehatan baik karena
adanya ruang UKS, obat-obatan yang cukup lengkap, dan juga kunjungan dokter
setiap hari Rabu, hak untuk rekreasi baik karena anak dapat memilih sendiri
tujuan untuk berwisata, dan hak untuk mendapatkan kesamaan baik karena
semua anak diperlakukan sama tanpa dibedakan.
Kata kunci: Hak Anak, Pelaksanaan Pendidikan, Sekolah
Surakarta, 23 Mei 2014 Penulis, Eka Yoana Ayuningtyas
1
2
PENDAHULUAN
Setiap manusia tumbuh dan berkembang dalam berbagai lingkungan,
seperti: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
Peran manusia dalam menjalankan kehidupan memunculkan adanya suatu hak
dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi. Hak dan kewajiban
manusia sering dikenal dengan Hak Asasi Manusia.
Menurut Syah (2012), Hak Anak terbagi dalam sepuluh hak pokok, yaitu:
(1) hak untuk bermain, (2) hak untuk mendapatkan pendidikan, (3) hak untuk
mendapatkan perlindungan, (4) hak untuk mendapatkan nama, (5) hak untuk
mendapatkan status kebangsaan, (6) hak untuk mendapatkan makanan, (7) hak
untuk mendapatkan kesehatan, (8) hak untuk rekreasi, (9) hak untuk mendapatkan
kesamaan, (10) hak peran dalam pembangunan. Negara memiliki tanggung jawab
dan kewajiban dalam hal memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.
Hal itu dapat dilihat masuknya sepuluh hak anak tersebut.
Sekarang ini, yang menjadi fokus utama pembangunan pemerintah adalah
hak untuk mendapatkan dan dalam pelaksanaan pendidikan. Hak atas pendidikan
merupakan salah satu bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya pada dasarnya
telah terakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut termuat
dalam Pasal 28C ayat (1).
Realita pendidikan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.
Penyelenggaraan pendidikan dasar yang seharusnya gratis melalui dana bantuan
operasional sekolah salah satu hak semua anak di Indonesia. Pada kenyataannya
banyak pungutan-pungutan liar yang dilakukan guru atas ijin dari pihak sekolah.
Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah itu sendiri.
Pemenuhan hak-hak siswa dalam melaksanakan pembelajaran sering kali
menimbulkan banyak kontroversi. Banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai
dengan perannya sebagai pendidik. Hal kecil sebagai contoh adalah hukuman
yang sering diberikan pendidik kepada peserta didik dengan kekerasan misalnya:
dipukul, ditendang, dijewer, dan lain sebagainya. Hukuman-hukuman semacam
itu tentunya sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip dalam pendidikan.
3
Hak-hak siswa seharusnya dapat dijamin oleh lembaga-lembaga khususnya
sekolah yang telah dipercayai untuk menyelenggarakan pendidikan. Hak yang
paling mutlak harus dipenuhi sekolah adalah menciptakan suasana kondusif dalam
pelaksanaan pembelajaran. Suasana yang kondusif dapat meningkatkan minat dan
motivasi belajar anak. Suasana yang kondusif ini perlu terus dijaga ketika proses
pembelajaran dan latihan dilakukan, sebab dengan suasana tersebut internalisasi
nilai dan sikap menjadi efektif. Melalui suasana yang kondusif tersebut dapat
mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan
nasional.
KAJIAN TEORI
1. Kajian mengenai Implementasi
Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas,
aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan
kegiatan.
2. Kajian mengenai Hak Anak
a. Pengertian hak. Menurut Agustina (2011), hak adalah sesuatu yang mutlak
menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri.
b. Pengertian anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, anak adalah orang yang berumur 18 tahun
kebawah termasuk yang masih berada dalam kandungan.
c. Menurut Saputra (2012), hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara.
3. Kajian mengenai Pelaksanaan Pendidikan
Menurut Malik (2011), pelaksanaan adalah suatu tindakan yang berjalan
dengan sendirinya secara bersama untuk mencapai suatu tujuan yang efektif.
Menurut Sagala (2007:2), pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang
diberikan kepada anak oleh orang dewasa secara sadar dan bertanggung jawab,
4
baik mengenai aspek jasmaniahnya maupun aspek rohaniahnya menuju tingkat
kedewasaan anak.
4. Kajian mengenai Sekolah
Menurut Sudirjo dalam Syah (2013) , sekolah adalah sebuah lembaga yang
dirancang untuk pembelajaran dan pengajaran siswa di bawah pengawasan guru.
Menurut Syah (2012), hak anak terbagi dalam hak sepuluh pokok, yaitu:
a. Hak Gembira. Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang
anak itu harus dipenuhi.
b. Hak Pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
c. Hak Perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi
dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
d. Hak Untuk memperoleh Nama. Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai
salah satu identitas anak.
e. Hak atas Kebangsaan. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan
memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
f. Hak Makanan. Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh
kembang dan mempertahankan hidupnya.
g. Hak Kesehatan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang
layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
h. Hak Rekreasi. Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak
harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
i. Hak Kesamaan. Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan
kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
j. Hak Peran dalam Pembangunan. Setiap anak berhak dilibatkan dalam
pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.
Dari sepuluh macam hak anak di atas peneliti merumuskan indikator dalam
penelitian pelaksanaan pendidikan hak anak di sekolah sebagai berikut:
1) Hak untuk bermain. Indikator hak anak untuk bermain yaitu:
(a) Merasa gembira dan mendapat kepuasan.
(b) Menyenangkan dan dapat dinikmati.
2) Hak untuk mendapatkan pendidikan. Indikator hak anak untuk mendapatkan
pendidikan yaitu:
(a) Pendidik atau guru.
(b) Interaksi antara guru dengan siswa.
(c) Materi pendidikan.
(d) Metode pembelajaran.
5
3) Hak untuk mendapatkan perlindungan. Indikator hak anak untuk mendapatkan
perlindungan yaitu:
(a) Perlindungan fisik yang meliputi tidak ada pemukulan, penganiayaan, dan
tindak kekerasan pada anak.
(b) Perlindungan non fisik, yang meliputi memarahi, memaksa untuk
berpendapat, dan tidak berkata kasar pada anak.
4) Hak untuk mendapatkan kesehatan. Indikator hak anak untuk mendapatkan
kesehatan yaitu:
(a) Anak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dari sekolah.
(b) Lingkungan sekolah bersih dan sehat.
5) Hak untuk rekreasi. Indikator hak anak untuk rekreasi yaitu:
(a) Anak dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
(b) Anak merasa senang, puas, dan mendapat penyegaran.
6) Hak untuk mendapatkan kesamaan. Indikator hak anak untuk mendapatkan
kesamaan yaitu:
(a) Anak diperlakukan sama, tanpa ada diskriminasi.
(b) Anak mendapatkan kesempatan belajar.
METODE PENELITIAN
Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran
2013/2014. Secara keseluruan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 3
bulan, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2014. Penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya non-statistik dan
mempertimbangkan asumsi atau pendapat orang lain yang biasa disebut dengan
narasumber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif interaktif,
dengan bentuk studi kasus. Subjek-subjek penelitian ini terdiri dari:
1. Kepala SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, guru Bimbingan
Konseling, guru mata pelajaran Penjasorkes, guru mata pelajaran Bahasa
Indonesia, dan guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 6 Surakarta Tahun
Pelajaran 2013/2014.
3. Siswa SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.
6
Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi hak anak dalam pelaksanaan
pendidikan di sekolah pada siswa SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran
2013/2014. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu narasumber atau
informan, tempat atau aktivitas, dan arsip atau dokumen. Teknik pengumpulan
data melalui wawancara, observasi, dan mencatat dokumen atau arsip. Instrumen
penelitian yang digunakan adalah instrumen mengenai indikator hak anak dalam
pelaksanaan pendidikan di sekolah. atau lembar pengamatan. Keabsahan data
dengan menggunakan dua trianggulasi yaitu trianggulasi teknik pengumpulan data
dan sumber data. Analisis data menggunakan teori analisis data model interaktif
menurut Miles dan Huberman.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perencanaan implementasi hak anak dalam pelaksanaan pendidikan sekolah
berjalan dengan baik dan lancar. Proses pembelajaran yang efektif dan fasilitas
dari sekolah yang cukup lengkap menunjang terpenuhinya hak anak dalam
pelaksanaan pendidikan di sekolah.
2. Hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah sudah banyak yang
terpenuhi, seperti halnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk
mendapatkan kesehatan, hak untuk rekreasi, dan hak untuk mendapatkan
kesamaan. Hak untuk bermain dan hak untuk mendapatkan perlindungan cukup
terpenuhi dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.
3. Bentuk implementasi hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah
dalam hak untuk bermain baik karena didukung oleh halaman sekolah yang
luas, hak untuk mendapatkan pendidikan baik karena adanya interkasi yang
komunikatif antara guru dengan siswa, hak untuk mendapatkan perlindungan
cukup karena tidak ada perlakuan baik secara fisik maupun non fisik kepada
anak, hak untuk mendapatkan kesehatan baik dikarenakan adanya ruang UKS
yang telah disediakan, obat-obatan yang cukup lengkap tersedia, dan juga
kunjungan dokter setiap hari Rabu apabila ada anak yang sakit bisa
berkonsultasi, hak untuk rekreasi baik anak dapat memilih sendiri tujuan untuk
berwisata, dan hak untuk mendapatkan kesamaan baik karena semua anak
diperlakukan sama tanpa dibedakan, apabila ada nak yang dalam pemahaman
7
materi dan dalam ketuntasan nilai minimal masih kurang akan diberi tambahan
pengajaran oleh guru yang bersangkutan.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Perencanaan pelaksanaan pendidikan di sekolah sudah semestinya harus
berjalan dengan baik dan lancar, agar tujuan pendidikan nasional di bangsa ini
tercapai. Perencanaan hak anak dalam pendidikan di sekolah berhadapan
langsung antara guru dengan siswa, sehingga harus ada interaksi dan
komunikasi yang baik. Interaksi dan komunikasi tersebut menghasilkan suatu
pelaksanaan pendidikan yang efektif dan menjadi hak anak yang wajib
terpenuhi di sekolah. Perencanaan hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di
sekolah yang matang diwujudkan kepada siswa-siswa. Perencanaan hak anak
dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar, agar anak-
anak juga bisa merasakan bahwa haknya di sekolah terealisasi sepenuhnya.
2. Implementasi hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah selama ini
dapat ditunjukkan dalam hasil instrumen menurut peneliti sebagai berikut:
a. Hak untuk bermain cukup terpenuhi. Hasil instrumen peneliti guru
menyatakan hak anak dalam bermain di sekolah baik. Hak untuk bermain
di sekolah sebanyak 16 siswa menyatakan buruk, 79 siswa menyatakan
cukup, dan 30 siswa menyatakan baik.
b. Hak untuk mendapatkan pendidikan baik. Hasil instrumen peneliti
mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah guru menyatakan
baik. Hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sebanyak 12 siswa
menyatakan buruk, 31 siswa menyatakan cukup, dan 82 siswa menyatakan
baik.
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan cukup terpenuhi. Hasil instrumen
peneliti mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan di sekolah guru
menyatakan baik. Hak untuk mendapatkan perlindungan di sekolah
sebanyak 17 siswa menyatakan buruk, 66 siswa menyatakan cukup, dan 42
siswa menyatakan baik.
8
d. Hak untuk mendapatkan kesehatan baik. Hasil instrumen peneliti
mengenai hak untuk mendapatkan kesehatan di sekolah guru menyatakan
baik. Hak untuk mendapatkan kesehatan di sekolah sebanyak 27 siswa
menyatakan cukup, dan 98 siswa menyatakan baik.
e. Hak untuk rekreasi baik. Hasil instrumen peneliti mengenai hak untuk
rekreasi di sekolah guru menyatakan baik. Hak untuk mendapatkan
kesehatan di sekolah sebanyak 21 siswa menyatakan cukup, dan 104 siswa
menyatakan baik.
f. Hak untuk mendapatkan kesamaan baik. Hasil instrumen peneliti mengenai
hak untuk mendapatkan kesamaan di sekolah guru menyatakan baik. Hak
untuk mendapatkan kesamaan di sekolah sebanyak 33 siswa menyatakan
cukup, dan 92 siswa menyatakan baik.
3. Bentuk implementasi hak anak dalam pendidikan di sekolah setidaknya hak
anak sudah banyak yang terpenuhi dalam sekolah tersebut, dapat ditunjukkan
dalam hasil wawancara sebagai berikut ini.
a. Hak untuk bermain. Anak merasa senang dalam bermain di luar jam
pembelajaran sekolah yang selama istirahat di sediakan waktu selama
kurang lebih 15 menit dan juga di dukung oleh kondisi yang memenuhi
syarat, lapangan sekolah yang cukup luas.
b. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Guru dalam memberikan pengajaran
sesuai dengan materi dan siswa sebagai peserta didik juga dituntut untuk
aktif selama proses pembelajaran.
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Tidak ada tindak perlakuan
kekerasan baik secara fisik maupun non fisik kepada siswa. Komunikasi
yang baik dan lancarpun bisa didapat melalui sharing dengan guru
bimbingan konseling, apabila ada siswa yang mendapat tekanan dari
temannya.
d. Hak untuk mendapatkan kesehatan. Terbukti dari adanya UKS dan tersedia
obat-obatan yang cukup lengkap. PMR juga tersedia pada saat upacara
berlangsung misalkan ada siswa sakit langsung ditangani oleh anggota
PMR. Setiap hari Rabu ada kunjungan dokter, apabila dokter sudah datang
9
sirine dibunyikan, kalau ada siswa yang sakit bisa berkonsultasi langsung
dengan dokter.
e. Hak untuk rekreasi. Rekreasi selalu diadakan setiap tahunnya dan tujuan
wisatapun siswa yang menentukan melalui penyebaran angket dipilih atas
suara yang terbanyak dan kemudian telah disetujui oleh orang tua wali
murid.
f. Hak untuk mendapatkan kesamaan. Anak diperlakukan sama, misalkan ada
anak pejabat yang bersekolah juga akan tetap diperlakukan sama tidak
dibedakan dan tidak pula diistimewakan, tetapi juga ada guru misalkan ada
siswa yang kurang dalam pemahaman dan ketuntasan dalam pencapaian
nilai akan diberikan pengajaran tambahan oleh guru yang bersangkutan.
10
DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Rinny. 2011. “Pengertian Hak dan Kewajiban”. (http://rinny-agustina.
blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html). Diakses Selasa,
18 Febuari 2014 Pukul 20.53 WIB.
Malik. 2011. “Pengertian Pelaksanaan”. (http://id.shvoong.com/social-sciences/
sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/). Diakses Rabu, 26
Maret 2014 Pukul 21.44 WIB.
Sagala, Syaiful. 2007. Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.
Bandung: Alfabeta
Saputra. Andi. 2012. “Pengertian Hak Anak”. (http://fourseasonnews. blogspot.
com/2012/05/pengertian-hak-anak.html). Diakses Jumat, 21 Febuari 2014
Pukul 21.41 WIB.
Syah, Ranian. 2012. “Pengertian Anak, Hak Anak, dan Peraturan tentang Hak
Anak”.(http://raniansyah-anakmerdeka.blogspot.com/ 2012/01/ pengertian-
anak-hak-anak-dan-peraturan.html). Diakses Jumat, 21 Febuari 2014 Pukul
21.49 WIB.
Syah, Ranian. 2013. “Pengertian Sekolah”. (http:// raniansyah012.blogspot. com/
2013/02/pengertian -sekolah.html). Diakses Rabu, 19 Maret 2014 Pukul
14.33 WIB.
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.
Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:
Pustaka Utama