IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM BIDANG ADMINISTRASI DESA

STUDI KASUS DANA DESA DI DESA JUBUNG KECAMATAN SUKORAMBI

KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh :

HERIANSYAH FUTRA

NIM 1210511019

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2016

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa desa memiliki otonom yaitu kewenangan untuk

mengatur ruamah tangganya sendiri. Kewenagan tersebut semakin diperkuat dengan adanya

kebijakan implementasi good governance dalam melaksananakan proyek Dana Desa (DD) untuk

membantu desa melaksanakan pembangunan, dan bagaimana desa melaksanakan kebijakan good

governance dalam melaksanakan proyek dana desa tersebut, sesuaikah dengan peraturan

perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan

Dana Desa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan Dana Desa dan

memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah mrtode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam

penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data

sekunder. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey.

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa

Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sudah terlaksana dan sesuai dengan perinsip

good governance. demikan juga apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan tata

kelola Dana Desa (DD) di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sudah optimal.

Tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sudah berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan

peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat sudah berjalan secara optimal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi kebiajakan pelaksanaan proyek

Dana Desa (DD) di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah komunikasi,

kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan

kebijakan.

Berdasarkan penelitian ini, saran yang bisa saya berikan kepada pihak desa yaitu dihimbau

bagi masyarakat hasil dari kegiatan pembangunan tersebut mengharap kepala desa itu untuk

merawat dan menjaga program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kata kunci : Implementasi, Good Gavernance, Dana Desa (DD)

ABSTRACK

The authority isstrengthened more by the existence of village fund policy for helping the

village to do a development and how the village does management system of it , whether it is

appropriate with the regulaition or not. The purpose of this research is to describe the

implementation of good governance village fund and the factors which influence it and give the

recommendation for the village goverment in managing it. The method which is used in this

research is qualitative-descriptive method, whose the main instrument is the reseachers himself.

The source of data are primary and secondary data. The reseacher also does a survey in this

research

The result of this research indicates that the implementationt of village fund policy in

Jubung village, Sukorambi district, Jember regency has been implemented. If it is related to the

purpors achievement, the implementation of village fund management system has been optimal.

The purpose of increasing the capability of society institution in the vilagge in planning,

implementing, controlling the development has been optimal. The increasing of society mutual

cooprationt of self-supporting has also been optimal. Some factors which influenced the

implementatiton of village fund policy in Jubung village, Sukorambi district, Jember regency are

communication, the ability of energy resource, the attitude of the doer, bureaucracy structure,

environment and measurement and purpose of the policy.

Based on this research, the suggestion which I can give to the village goverment is the

society and stake holder of the village should keep and maintain tje development program which

has been implemented continously

Key Words : Implementationt, Good Gavernance, Village Fund

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan jaman dana desa merupakan anggaran untuk membiayai program

pemerintahan desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam pembangunan di Desa,

pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelengggarakan

otonominya agar tumbuh dan berkembang mengukuti pertumbuhan dari desa itu sendiri

berdasarkan ke anekaragaman, partisipasi dan dmokratisasi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) memberikan

harapan baru pada pembangunan dengan mengangarkan dana di tingkat Desa. UU Desa

memberikan ruang bagi desa untuk menjadi aktor pembangunan dengan mengedepankan bantuan

kepada desa yang keberadaannya sebagai entitas kultural sekaligus pemerintahan. negara

mengakui adanya desa sebagai salah satu entitas sosio-kultural yang secara historis ada sebelum

negara Indonesia dideklarasikan.

UU Desa memperjelas posisi desa sebagai salah satu bagian integeral dari negara yang

diatur secara spesifik mengingat keunikan unit sosio-kulturalnya. Otonomi Desa kini bukan lagi

bagian dari otonomi daerah yang diserahkan ke desa, melainkan pemberian atas hak asal-usul yang

melekat pada desa sebagai bagian dari hak bawaan. Kedudukan desa tidak lagi berada di bawah

dan di dalam pemerintahan daerah; melainkan berkedudukan di Kabupaten atau kota (Pasal 5).

Pasal 4 UU Desa menjabarkan tujuan dari proses yang disebut sebagai pengaturan desa. Tujuan

pokok dari “pengaturan desa” dalam UU Desa mencakup:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan

keberagamannya, sebelum dan sesudah NKRI;

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan

RI;

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi

dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta

bertanggung jawab;

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa;

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa;

8. Memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan;

9. Memperkuat desa sebagai subjek pembangunan.

Pemahaman di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi dan pemerintahan yang

secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau

komonitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang

kesuksesan pemerintah Nasional secara luas maka desa harus mampu mengelola dana desa untuk

menumbuhkan desa lebih berkembang dan memperkuat desa. Desa menjadi garda terdepan dalam

menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Dengan di undangkanya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN dana

desa tersebut merupakan amanat langsung dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang baru

saja dilantik untuk mewujudakan program desa berkaitan dengan tata kelola kepemerintahan desa.

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonisia.

Dalam dokumen APBN 2015 yang telah disepakati pasal 2 PP No. 60 Tahun 2014,

disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam regulasi juga

disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa menganut asas desentralisasi dan tugas

pembantuan. Asas desentralisasi menimbulkan pendanaan internal Desa (APBD Desa), sementara

asas tugas pembantuan memberikan peluang bagi Desa memperoleh sumber pendanaan dari

pemerintahan yang ada diatasnya (APBN).

Di dalam pasal 4 PP Nomor 60 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa bersumber

dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan

berkeadilan, meskipun di dalam pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa anggaran Dana Desa merupakan

bagian dari Anggaran Belanja Pusat non K/L sebagai pos Cadangan Dana Desa (CDD). Pagu CDD

ini nantinya akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi

pagu Dana Desa. Dalam pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa Dana

Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara

merata dan berkeadilan.

Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke

desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam

penyusunannya, anggaran yg bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa

dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah

(LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

pembangunan desa.

Perwujudan otonomi masyrakat desa adalah suatu peroses peningkatan kemampuan

masyarakat utnuk berpartisipasi menuju kehidupan masyrakat dengan perinsip dari, oleh

masyrakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa merupakan demokrasi. Menguatnya fungsi

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatnya kemampuan

keuangan desa utnuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa baik yang bersumber dari swadaya

masyrakat maupun sumber lainya.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan negara, karena pemerintah

desa merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah yang secara langsug berintraksi dengan

masyarakat. Dengan demikian pemrintah desa harus berperan aktif khususnya dalam Implementasi

good gavernance dalam bidang Administrasi desa yang mengatur dana desa utnuk menstabilkan

baik dalam pelayanan publik maupun program lainya yang sudah menjadi tanggung jawab

pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban untuk

tercapainya cita-cita yang diinginkan.

Sebagai kosekuensi logis adanya kewenangan dan tuntunan dari pelaksanaan otonomi desa

adalah tersedianya dana yang cukup, sadu wasistiono (2006;107). Meskipun desa seharusnya

menjadi basis otonomi, kebanyakan desa menanghadapi masalah yang sama. Pertama: desa

memiliki sumber pendanaan yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada

bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat rendah sehingga susah bagi desa

mempunyai pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga: masalah itu diikuti oleh rendahnya

Dana Operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: tidak kalah penting bahwa

banyak program pembangunan masuk ke desa.

Pada 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan Anggaran dana desa, yang ditandai dengan

terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014, yang tujuannya lebih mengarah pada

pemberdayaan desa untuk menciptakan tata kelola pemerinthan yang baik (goood gavernance)

dalam Administrasi desa yang pada pengaturan dana desa untuk mewujudkan pelayanan publik.

Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukan

karena cepat, mudah, dan bila ada biaya maka harus ada kepastian dapat terjangkau. Disamping

itu pelayanan harus relatif dekat dengan yang memerlukannya, posisi Pemerintah yang paling

dekat dengan masyarakat adalah pemerintah Desa.

Dikaitkan dengan pemerintahan desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung

dengan masyarakat maka sejalan dengan otonomi daerah yang dimaksud, upaya untuk

memberdayakan (empowering) Pemerintahan desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-

tunda lagi agar memunculkan tata kelola pemerinthan yang baik (goood gavernance) dalam

Administrasi desa yang mengarah pada kesejahteraan masyrakat. Sedangkan dari segi

pengembangan peran serta masyarakat , maka Pemerintah Desa selaku Pembina, pengayom dan

pelayan kepada masyarakat yang sangat berperan dalam menunjang mudahnya digerakkan untuk

berpartisipasi.

Dana Desa sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan

dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun

bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, menjadi PR

bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka

desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang

berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah

lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia

ke arah masa depan yang lebih gemilang. Untuk itu mari kita wujudkan seluruh-mimpi tersebut,

mumpung belum terlambat.

Tujuan pencairan anggaran dana desa meliputi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembanggunan

sesuai dengan kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyrakatan di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang

dimiliki.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi

masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong swadaya masyarakat.

Informasi tentang Anggaran dana desa dalam suatu organisasi dapat digunakan untuk

mengevaluasi apakah proses dana desa dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan

tujuan yang diharapkan atau belum, dalam hal ini, pelaksanaan good gavernance di desa jubung

kecamatan jubung kabupaten jember merupakan salah satu cara untuk menstabilakn kesejahteraan

masyarakat melalui dana desa untuk mencapai tujuan reformasi yaitu mewujudkan pemerintahan

yang baik khususnya dalam bidang Administrasi.

Sesuai mimpi dan cita-cita pemerintah lantas menjalankan UU No 6 tahun 2014 atau yang

dikenal dengan UU Desa. Dana Desa, adalah satu ketentuan UU tersebut menjalakan kesiapan

desa utnuk mengerjakan tugas menyusun perencanaan, sesuai dengan kewenangannya. Di iringi

hal tersebut khusunya kepala desa dan perangkatnya masih banyak yang belum siap betul terkait

dengan pengelolaan dana desa dan pertanggung jawabanya rasa takut yang membelit kepala desa

menyebabkan pencairan dana desa bisa tertunda. Banyaknya peraturan bupati dan wali kota yang

memang banyak sekali aturannya sehingga menghabat pencairan dana desa yang langsung dari

daerah dari kabupaten menuju ke desa-desa. Banyak desa yang menerima pencairan dana desa tapi

masih ada yang kesulitan untuk menggunakan dana desa tahun 2015 karena belum mampu

membuat rencana anggaran biaya dan laporan penggunaan dana. belum adanya peraturan menteri

tentang ketentuan tata cara pengalokasian, penyaluaran dana pengalokasian dan penggunaan dana

desa hal tersebut bisa memicu tidak berjalanya program yang baik dalam pemerintahan khususnya

di desa.

Desa jubung kecamatan Sukorambi adalah suatu mitra pemerintahan kabupaten jember

dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka menciptakan

good gavernance dalam bidang administrasi desa Jubung khususnya dalam menyambut kesiapan

Adminitrasi desa terkait dengan anggaran dana desa, administrasi desa jubung harus menjadi suatu

organisasi yang mempunyai pelaksanaan program yang baik agar dapat mencapai sasaran yang

diinginkan.

Penelitian ini mengamati pelaksanaan Implementasi good gavernance dalam mutu

administrasi desa jubung kecamatan jubung kabupaten jember. Latar belakang penelitian ini

adalah untuk mengetahui peroses yang dilaksanakan adminitrasi dalam mengelola tata

keperintahan di desa jubung kecamatan jubung kabupaten jember.hal ini penting sebagai acuan

dalam pembenahan pelayanan agar dapat memberikan kepuasan yang optimal kepada pemerintah

dan masyarakat. Kepuasan masyarakat telah menjadi konsep sentral dalam manajemen modren.

Kualitas merupakan inti keberlangsungan hidup sebuah lembaga. Bertitik tolak dari uraian diatas,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Good Gavernance

Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa di Desa Jubung Kecamaan Sukorambi

Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas

dan menginterprestasikan data dan faka kedalam penulisan, maka terlebih dahulu dibuatkan

rumusan masalah. Adapun permasalahan yang diolah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan Administrasi desa dalam rangka pencairan dana desa di Desa

Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

2. Bagaimana kesiapan Administrasi Desa dalam rangka pelaksanaan dana desa di Jubung

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

3. Bagaimana kesiapan Administrasi desa di Jubung Kecamatan Sukorambi kabupaten

Jember dalam rangka pelaporan dana desa

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran kesiapan Administrasi desa tentang dana Desa di desa

Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

2. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi dana Desa di Desa Jubung

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini pemerintahan desa mengimplementasikan

manfaat good gavernance dengan sebaik-baiknya semana mestinya.

2. Secara Teoritis

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat kiranya memperkaya pengetahuan

penelitian serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan kemampuan

berfikir melalui penulisan-penulisan ilmiah tentunya dengan menerapkan pengetahuan

yang diperoleh selama belajar di Fakultas Isipol Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Jember.

3. Secara Akademis

Diharapkan dengan dilakukanya penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan

masukan bagi penulis dalam mengembangkan Ilmu Pemeritahan, khususnya pada

pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dan teratur (good gavernance).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi tahap dari proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Implementasi

dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Menurut Van Meter

dan Van Horn (Wahab Solicin, 2001, 35) “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau suasta

yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijkan”.

Sedangkan menurut Syaokani, Afan Gafar dan Ryas Rasyid (2002, 295) mengatakan

bahwa : “implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan

kebijkan kepada masyarakat sehingga kebijkan tersebut bisa membawa hasil sebagaimana

diharapkan”. Ini dapat diartikan proses implementasi sebagai pengendalian untuk menjaga agar

tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan implementasi, menjaga suapaya

implementasi benar-benar sampai kepada masyarakat.

Dari pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implimentasi kebijakan

merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang diikuti pertanyaan yang

diharapkan dalam rangka menghantarkan kebijakan pemerintah yang diinginkan. Implementasi

adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan kegiatan

tersebut.

Jadi rangkaian kegiatan tersebut mencakup : pertama, persiapan seperangkat peraturan

lanjutan yang merupakan interprestasi dan kebijaksanaan tersebut dari Undang-Undang muncul

sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden dan lain-lain. Kedua, menyiapkan sumber

daya guna menggerakan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana,

sumber daya dan keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijakan secara kongrit kepada masyarakat.

Secara sederhana menurut Coper implementasi kebijakan merupakan tahapan yang

menhubungkan antara rencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain

implementasi merupakan proses penerjemahkan pernyataan sesuatu kebijakan kedalam aksi

kebijakan (dalam Fadilah Putra, 2003, 45). Kompleksitas persoalan dalam imlementasi dapat

terlihat dari pertama, implementasi berkaitan dengan akumulasi dan akuisi sumber daya yang

dibutuhkan untuk mengarahkan program. Sumber daya tersebut meliputi personil, perlengkapan,

material dan anggaran keuangan.

Kedua, interprestasi dan perencanaan. Badan-badan yang dipercayakan untuk

mengimplementasikan suatu kebijakn harus terlebih dahulu menerjemahkan kebijakn tersebut

kedalam arahan-arahan, peraturan-peraturan serta desain dan rencan program yang riil. Proses ini

merupakan proses kritis karena kemungkinan timbulya mis-interprestasi atau interprestasi yang

melebar dimana terjadi ekspansi kepentingan oleh kelompok pemanfaat/sasaran kebijakan.

Ketiga, organisasi pelaksana, badan pelaksana yang diberikan otoritas sebagai implementer

kebijakan harus mengatur perencanaan dan aktivitas dengan membantu unit-unit pelaksana serta

rincian kegiatan rutin sesuai dengan badan kerjanya. Tahap ini juga merupakan tahap kritis karena

banyak faktor-faktor yang akan berusaha masuk kedalam struktur implementasi, baik untuk

sekedar mendapatkan imbalan maupun untuk memperjuangkan kepentingan tertentu.

Keempat, penentuan sasaran kebijakan, yaitu siapa saja yang akan mendapatkan

keuntungan atau pelayanan dari kebijakan dan siapa saja yang tidak termasuk dalam lingkup target

kebijakan tersebut. Jika pemantauan kebijakan tersebut dilakukan dengan angka, maka angka

tersebut mengandung makna inklus sekaligus induksi. Penetuan semacam ini selanjutnya akan

mempengaruhi realisasi aut put sesuatu program kebijakan.

2.2 Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya

dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada

umumnya, atau sering kali deberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas

dengan adanya konsep kebijakan dari : Carl Freidrich yang mendefinisikan kebijakan sebagai

serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatana dan kesempatan.

James E. Anderson mendefinisian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai

tujuan tertentu yang diikuti seseorang pelaku atau sekelompok pelaku dan dilaksanakan oleh

seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan

strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus

memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksana secara nyata dari taktik atau

strategi.

Dalam pemahaman mengenai kebijakan publik masih terjadi adanya silang pendapat dari para

ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan,

diantaranya yang disampaikan oleh Dye (Islamy, 2001) yang mendefinisikan kebijakan publik

sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Apabila

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan

kebijkan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat saja.

Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintah termasuk

kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah

akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh

pemerintah. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-

persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui

peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan

lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dalam konteks ini, maka kebijakn publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk

mengatasi peroalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan

keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat

birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan

sebagainya.

2.3 Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidkanya tiga komponen dasar, yaitu tujuan

yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga

biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai

program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksanya berapa besar dan darimana

dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaiman

sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen

inilah yang disebut dengan impelemtasi (Wibawa, dkk., 1994: 15).

Impelementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan

mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat

saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih daripada itu, yang menyangkut masalah konflik,

keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980).

Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan

merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika

dikatan implementasi kebijakn merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijakn adalah sesuatu

yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”.

Kebijkan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi

dalam arsip kalau tidak diimplementasikan menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153)

mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa setelah masalah publik ditentukan, maka

itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk

memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang

menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, implementasi kebijakan merupakan proses dari

sebuah program atau kebijakn dilaksanakan yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju

pelaksanaan.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002: 29) mengemukan

bahwa “sesuatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program

tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari

sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil

sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksnakan oleh badan-

badan Administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

Metter dan Horn (1975 : 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang

dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditunjukkan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyirakan

adanya upaya mentransformasikan keputusan dalam kegiatan operasional, serta mencapai

perubahan seperti yang dirumusukan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmora

sebagai mana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan

yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk,

1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijkan berarti berusaha untuk

memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan

yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakn

negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk meberikan

dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Pandangan tersebut diatas menunjukan bahwa peroses implementasi kebijakan tidak hanya

menyangkut perilaku badan-badan administrasif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran

kekuatan-kekutan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi

perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap

dampak baik yang diharapkan.

2.4 Implementasi Goood Governance

Dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Goood

governance, yang diterjemahkan menjadi tata kelola pemerintahan yang baik, adalah penggunaan

wewenang guna mengelola urusan-urasan pemerintah pada semua tingkat yang menjadi

kepentingan pemerintah untuk kesejahtraan dan cita-cita negara dalam membangun suatu daerah.

seamangat tata kelola pemerintahan dapat mewujudkan suatu pengelolaan pemerintahan yang

demokratis dan anspiratif dalam pemerintahan. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme,

peroses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingan khusunya di desa, menggunakan hak hukum.

Menguatnya isu-isu peningkatan perwujudan demokratisasi ditengah kecenderungan

peningkatan penerapan praktik mekanisme pasar dalam manajemen sektor publik tersebut

akhirnya mendorong munculnya kebutuhan dilakukannya reorientasi baru dalam rangka

melakukan reformasi sektor publik. Giddens (1998) menegaskan bahwa reformasi terhadap tata

penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan hendaknya lebih diarahkan pada upaya

membangun good governance daripada sekedar government (Sobari, 2001: 90).

Konsep good governance diduga pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1991 din dalam

sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh The Council of the European Community yang membahas

tentang human Right, Democracy, and Development. Menurut resolusi ini, diperlukan empat

prasyarat lain untuk mewujudkan sustainable development, yaitu mendorong penghormatan atas

hak asasi manusia, mempromosiakn nilai demokrasi, mereduksi budget pengeluaran meliter yang

berlebihan, dan mewujudkan good governance. Saat ini good governance mulai diperbincangkan

dan diakomodasi dalam berbagai konvensi dan resolusi yang beraitan dengan pembangunan, baik

di badan internasional UNDP maupun di Lome Convention, Badan bantuan pembangunan

multilateral dan bilatral.

Bahkan, melalui The Committe Development planning pada tahun 1992 Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan laporan yang mengidentifikasi problem dan tantangan dalam

mewujudkan good governance. Antara lain disebabkan oleh adanya sistem kekuasaan yang

tersentralisasi otakratis dengan birokrasi yang tidak efesien; disubordinasikannya institusi hukum,

birokrasi, dan lembaga pelayanan publik oleh kepentingan elite dan penguasa tertentu sehingga

mendorong munculnya praktik korupsi dan lemahnya akuntabilitas publik; kompetensi

pengetahuan dan keterampilan para pejabat di berbagai jabatan publik dan politik amat rendah;

serta tidak adanya partisipasi dari organisasi masyarakat sipil yang cukup kuat dalam proses

pembangunan.

Word Bank pada dekade 90-an menyatakan salah satu penyebab utama ketidakberhasilan

pembangunan adalah karena crisis of governance. Oleh karena itu, badan ini mulai agresif

mengajukan berbagai gagasan untuk memperomosikan ddan mewujudkan good governance.

Bahkan good governance juga mulai dijadikan sebagai salah satu instrumen kondisionalitas dalam

pemberian bantuan pembangunan oleh lembaga multilatral dan bilatral.

Makna govenance sangat berbeda dengan government. Rodhes (1996) mejelaskan konsep

governance lebih menunjuk pada:

1. Change in the meaning of government (perubahan dalam makna pemerintahan);

2. Referring a new process og governing (mengacu pada sebuah proses baru dalam

pemerintah);

3. A change condition of ordered rule (perubahan kondisi dalam tata pengaturan);

4. The new method by which society is governed (metode baru bagaimana masyarakat

diperintah).

Sementara itu, government seperti ditegaskan stoker (1998) secara spesifik lebih

menunjukan pada :

1. The formal institusions of the state (institusi negara yang resmi);

2. Monopoly of legitimate ceorcive power (monopoli kekuasaan pemaksa yang sah);

3. Its formal and institusional processes which operate at the level of nation state to maintain

public order and facilitate collective action (proses-proses formal dan institusional yang

berlangsung pada level negara nasional untuk menjaga ketertiban masyarakat dan

memfasilitasi tindakan bersama).

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara government dan governance lebih terletak

pada aspek prosesnya (styles of governing) bukan pada output-nya. Seperti ditegaskan Sammy

Finner (1970) yang mendefinisikan governance sebgai:

1. Aktivitas atau proses pemerintah

2. Suatu kondisi dari aturan yang dijalankan

3. Orang-orang yang diberi tugas memerintah atau pemerintah.

4. Cara, metode ataur sistem dimana masyarakat tertentu diperintah (Wiharso, 2004;4)

Dengan demikian, esensi fokus governance lebih pada mekanisme atau proses

penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, konsep governance bukan dimaksudkan untuk

mengantikan konsep new public management, namun lebih menekankan pada kesadaran akan

pentingnya pemerintahan yang baik. Maksudnya, pemerintahan yang mampu memenuhi empat

persyaratan utama, yaitu (1) memiliki legistimasi kuat; (2) akuntabel; (3) kompeten; dan (4) respek

terhadap hukum dan hak-hak asai manusia. Dengan demikian, new public management itu lebih

merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dari governance itu sediri (Islamy, 2003 : 68).

Stoker (1998) dengan governance as theory mengemukakan adanya lima proposisi penting

dalam mewujudkan governance.

1. Governance refers to a set of instutions and actors that are drawn from but also beyond

government (Governance merujuk pada seperangkat institusi dan aktor yang bersal dari

dalam maupun dari luar birokrasi pemerintah).

2. Governance recognizes the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social

and ekonomics issues (Governance mengakui batas dan tanggung jawab yang kabur dalam

menangani masalah sosial ekonomi).

3. Governance identifies the power dependence in volued in colektive action (Governance

mengenal adanya saling ketergantungan diantara institusi-institusi yang terlibat dalam

tindakan bersama).

4. Governance recognizes the capacity to get things done which does not rest on the power

of government to commandor use its authority. It see government as able to use new tools

and techniques to steer and guide. (Governance memahami kapasitas untuk

menyelesaikan semua masalah tidak sepenuhnya tergantung kepada kewenangannya, akan

tetapi governance percaya bahwa pemerintah mampu mengunakan cara-cara dan teknik-

teknik baru untuk mengarahkan dan membimbing).

Sejalan dengan konsepsi Rodhes (1996), Stoker (1998), dan lainnya, World Bank (1992)

mendefinisikan governance sebagai the way state power is used in managing economic and social

resources for development of society (suatu tata cara pengunaan kekuasaan negara dalam

mengelola sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat). Makna serupa

dikemukakan UNDP (1997) yang mendefinisikan governance sebagai the exercise of political,

ekonomy, and administratif authority to manage a nations affair at all levels (pelaksanaan

kekuasaan politik ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada

keseluruhan jenjang pemerinthan) (LAN & BPKP, 2000).

Dari konsep tersebut, dalam konsep governance terdapat tiga kaki utama (three legs) dan

tiga dominan utama (three domains). Ketiga kaki utma dimaksud adalah political governance,

economic governance, dan administratif governance.

Political governance lebih mengacu pada proses pembuatan kebijakan. Ekonomic governance

mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah

pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, administrative

governance lebih mengacu pada sistem imlementasi kebijkan.

Tiga dominan utama yang dimaksud mencakup unsur negara (stat), swasta (privatesector),

dan masyarakat sipil (civil society). Negara (state), pada masa mendatang memiliki tugas penting,

yakni mewujudkan pmebangunan manusia yang berkelanjutan dengan mendefinisikan kembali

peran pemerintahan dalam mengitegrasikan kehidupan sosial, ekonomi dan perlindungan

lingkungan, melindungi masyarakat dari kerentanan, menciptakan komitmen politik, menyediakan

infrastruktur, melakukan desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat finansial

dan kapasitas administratif pemerintah local, yakni kota dan metropolitan. institusi pemerintah

juga perlu memberdayakan rakyat. Mereka diuntut untuk mampu memberikan layanan untuk

semua dan menjamin kesempatan yang sama baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Semua kondisi ini akan tercapai apabila didukung dengan suatu lingkungan kelembagaan yang

kondusif, baik yang menyakut sistem dan proses legislasi dan yudisial yang tepat, legal, terpercaya,

dan efektif.

Pasar dan sektor swasta (private sector) juga memainkan peran penting dalam

pembangunan dengan mengunakan pendekatan pasar. Pendekatan pasar untuk pembangunan

ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi yang kondosif sehigga produksi barang dan jasa

berjalan dengan baik. Kondisi membutuhkan adanya dukungan lingkungan yang mapan untuk

melakukan aktivitas sasta dalam bingkai berfungsinya insentif dan reward ekonomi, baik bagi

individu maupun organisasi yang memiliki kinerja baik.

Organisasi masyarakat sipil (civil society) adalah terwujudnya pembangunan manusia yang

berkelanjutan tidak hanya tergantung kepada berfungsinya negara dan sector swasta dengan baik,

namun juga pada kondisi masyarakat sipil yang mampu memfasilitasi intraksi sosial politik dan

mampu memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas

sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak sekedar melakukan check and

balance terhadap kekuatan negara dan swasta tetapi juga dapat memberikan kontribusi dan

memperkuat kedua unsur utama yang lainya tersebut.

Organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu melakukan monitoring lingkungan,

menipisnya sumber daya, polusi, kekerasan sosial, membantu mendistribusikan hasil-hasil

pembangunan ekonomi secara lebih merata, dan menawarkan pada individu untuk memperbaiki

standar hidup mereka. Organisasi masyarakat sipil juga dapat menyalurkan partisipasi publik

dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisasikan publik untuk memegaruhi proses

kebijakan publik. Mereka juga berperan penting untuk mengurangi dampak potensial dari

ketidakstabian ekonomi, menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial dan menyalurkan suara

kelompok masyarakat miskin dalam pembuatan kebijakan publik dan pemerintahan. Mereka juga

akan sangat membantu untuk melindungi dan memperkuat kultur, keyakinan agama, dan berbagai

nilai-nilai kearifan lokal.

Ketiga komponen (unsur) kepemerintaha tersebut harus berhubungan secara harmonis

untuk mencapai adanya sinergi. Hubungan yang harmonis dan sinergi antar ketiga komponen

kepemerintahan ini akan tercapai apabila ketiganya memiliki kesamaan derajat dan peran serta

mampu melakukan saling kontrol yang efektif satu sama lain. Hubungan yang harmonis (sinergis)

antar ketiga komponen governance tersebut dapat diilustrasikan pada bagan seperti berikut.

Keseimbangan Hubungan Tiga Komponen Governance

Adapun praktik terbaik dari governance kemudian sering disebut good governance. Good

dalm good governance mengandung dua pengertian. Pertama, mengandung makna tentang

orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara. Berorientasi pada nilai-nilai

yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nila-nilai yang dapat meningkatkan kemampua

rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, demokratisasi

dalam kehidupan bernegara seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi dan

devolusi kekuasaan, pemberdayaan masyarakat sipil, dan sebagainya.

Kedua, mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif

dan efisien, atau pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu mampu berfungsi secara efektig dan

efisien dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini akan sangat tergantung kepada sejauh

mana pemerintahan mempunyai kompetensi serta sejauh mana strukturdan mekanisme politik dan

administratif mampu berfungsi secara efektif dan efisien.

M. Adil Kahn (1966) menyatakan dari sisi administrasi pembangunan good governance

dapat didefinisikan sebagai berikut.

“...an overal instutional framework, within which its citizens are allowed to interact and

transact freely, at different levels, to fulfill its political, economic and sosial aspiration.

Basically, governance has there aspect : (i) theability of citizens to express views and

access desicion making freely; (ii) the capacity of the government agencies (both political

state

Private

sector

civil

society

and bureauctric) to translate these view into realistic plants and to implement them cost

efectively; and (iii) the ability of citizens and instruction to compare what has been asked

for with what has been planed, and to compare what has been planned with what has been

implemented” (Tjokrowinoto, 2001 : 3).

Sementara itu dari sisi teori pembangunan, selanjutnya M. Adil Kahn (1966) menyatakan

good governance dapat didefinisikan sebagai berikut.

“...a political and bureaucratic framework which provides an enabling macro-economic

environment for invesment and growth, which pursues distributional and equity related

policies; which makes entrepreneurial interventions when and where required and which

practices honest and efficient management principles. A committed and imaginative

polotical leadership accompanied by an efficient and accountable bureaucracy does seem

to be the jet to the establisment of good governance in a country” (Tjokrowinoto, 2001:3)

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa good governance pada dasarnya

berkaitan dengan upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan

dan penguatan hubungan yang harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara (state), swasta

(private or market). Dan msyarakat sipil (civil society) yang didukung oleh adanya penataan

kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan aneka

sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh

World Bank (1992) good governance dapat didefinisikan sebagai “penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar

yang efisie, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik

maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political

framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:24)

Selanjutnya, UNDP memformulasikan ciri-ciri sekaligus sebagai prinsip utama untuk

mewujudkan good governance.

1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, baik secara langsung

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta

berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of Law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. Transperecy, adanya keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh secara

langsung dan tepat waktu bagi yang membutuhkan.

4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani

stakeholder.

5. Consensus Orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh

kesejahteraan dan keadilan.

7. Efficiency and Effectivenes, pengolahan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna

dan berhasil guna..

8. Accontabillity, pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. Strategy vision, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh

ke depan (Mardiasmono: 2002:24)

Dari elaborasi terhadap konsep governance dan good governance tersebut, selanjutnya

dapat ditegaskan adanya tujuh penggunaan istilah yang disinonimkan dengan governance. Istilah

nomor 1 diajukan Minogue, dkk (1998) dan istilah nomor 2-7 disitir dari Rodhes (1996) (Winarso,

2004:4-5). Ketujuh istilah yang sinonim dengan governance yang dimaksud adalah:

1. Sebagai good government

2. Sebagai negara dalam keadaan minimal

3. Sebagai cara menjalankan perusahaan

4. Sebagai manajemen publik baru

5. Sebagai caramemerintah yang baik

6. Sebagai sistem sosio-sibernetik

7. Sebagai jaringan pengorganisasian diri (Wiharso, 2004:5).

Sebagai good government seperti yag ditegaskan Minoge dkk(1998), governance berkaitan

dengan pentingnya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dicirikan dengan adanya

empat komponen pokok, yaitu (1) legitimasi (mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari yang

diperintah/rakyat); (2) akuntabilitas (adanya mekanisme menjamin para penjabat publik dan

pemimpin politik bertanggung jawab terhadap tindakan yang diambil dan dalam penggunaan

sumber daya publik, terbuka, dan media massa yang bebas); (3) kompeten (mampu membuatvdan

melaksanakan kebijakan publik dengan tepat dan memberikan pelayanan publik yang efisien); dan

(4) menghargai hukum dan perlindungan terhadap HAM sebagai penopang seluruh sistem

pemerintahan yang baik (Wiharso, 2004: 6)

Sebagai negara keadaan minimal, governance berkaitan dengan pengurangan anggaran

publik yang telah begitu membengkak, ukuran pemerintahan dikurangi melalui privatisasi dan

pengurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara langsung. Sebagai cara mengelola

perusahaan, governance berkaitan dengan memberikan seluruh arahan dengan mengatur dan

mengawasi tindakan manajemen dan pemenuhan kepuasan kepada seluruh pihak terkait serta

didukung adanya sistem pertanggumgjawaban yang efektif. Sebagai manajemen publik baru,

governance berkaitan dengan persoalan transformasi, peran pemerintah yang lebih menekankan

pada peran pengarahan dan penyelenggaraan pelayanan publik secara langsung (steering than

rowing) serta perwujudan ciri kepemerintahan yang berwirausaha (entrepreneurial goernment).

Sebagai cara mengendalikan pemerintahan yang baik, governance berkaitan dengan

pelaksanaan kekuasaan pemerintahan untuk mengelola masalah-masalah publik melalui penguatan

peran pasar dan pengembangan demokrasi politik. Sebagai sistem sosio-sibenertik, seperti

ditegaskan Kooiman (1993) governance berkaitan dengan cara mengendalikan pemerintahan

sebagai hasil (efek) total dari campuran tangan dan interaksi yang bersifat sosial, politis, dan

administratif. Sebagai jaringan pengorganisasian diri, governance berkaitan dengan sebuah

pengembangan jaringan antar organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan kekuasaan pemerintah maupun pemberia layanan [ublik.

Konsep good governance seperti yang telah dielaborasi, di samping banyak diwarnai dan

dilandasi teori governance (governance theory) seperti yang dilakukan Rodhes (1996) dan Stoker

(1998) dan lain-lain,juga banyak diwarnai dan dilandasi oleh teori dominan publik (public domain

theory) seperti diajukan oleh J.Stewart and S. Ranson (1994).

Seperti ditegaskan oleh Islamy (2003), public dominan dapat digambarkan sebagai arena

atau organisasi untuk mengejar atau memenuhi nilai-nilai kolektif. Public dominan ini diperlukan

untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar, dimana kebutuhan berbagai kebutuhan pelayanan

masyarakat atau redistribusi sumber tidak dapat disediakan oleh pasar. Selain itu, juga diperlukan

untuk memenuhi nilai-nilai khas yang harus ada pada setiap manajemen sektor publik seperti

equety dan equality. Dengan kata lain, manajemen sektor publik tidak hanya ditunjukan untuk

mencapai tujuan sektor publik secara efektif dna efesien tetapi juga secara adil dan mereata. Ada

beberapa alasan mengapa model atau teori publik dominan ini sangat diperlukan dan penting.

1. Ketidaktepatan model-model manajemen sektor private untuk mengkaji manajemen

sektor publik, sehingga diperlukan model khusus.

2. Penyusunan model manajemen sektor publik dapat dimulai dengan menetapkan tujuan-

tujuan, persyaratan-persyaratan, dan tugas-tugas public dominan.

3. Mengatasi dilema yang ada agar dapat tersusun model manajemen sektor publik yang

tepat.

4. Menyusun suatu pendekatan manajemen dominan publik yang khas dan jelas tujuan-

tujuannya, persyaratan-persyaratan, dan tugas-tugas termasuk pula dilema yang

dihadapinya (Islamy, 2003 : 76).

Akhir-akhir ini, banyak sekali model manajemen swasta mendominasi pemikiran

manajemen sektor publik seperti yang diajukan dalam pendekata manajemen publik baru.

Disadari. atau tidak, mengadopsi model sektor swasta ke dalam manajemen sektor publik

mengandung resiko karena banyak aspek manajemen sektor publik yang sangat berbeda dengan

manajemen sktor privat. Meskipun demikian, antar keduanya sesungguhnya dapat saling belajar

pengalamannya satu sama lain.

Berdasarkan teori dominan publik tersebut, ada sejumlah prinsip penting dalam pendekatan

manajemen publik yang perlu diperhatikan.

1. The learning process, dimana sektor publik merupakan setting bagi proses

pembelajaran masyarakat sehingga proses pemerintahan pun harus dapat dipandang

dan diwujudkan sebagai proses pembelajaran itu sendiri.

2. Response and direction in strategy, dimana proses pemerintahan merupakan hubungan

antara yang memerintah dan yang diperintah, antara respons dan direksi/arahan. Proses

politik lewat debat, diskusi publik, dan lain-lain dapat menjadi bimbingan dalam

menentukan respons dan arahan. Oleh karena itu, strategi dalam sektor publik tidak

perlu dibatasi bidang-bidang atau area-area sasarannya mengingat banyak nilai,

kepentingan, dan aspirasi yang harus diseimbangkan. Tugas manajemen sektor publik

lebih mngembangkan proses perencanaan strategis yang didasarkan atas realitas seperti

ini.

3. The budgettary process, dimana alokasi nilai, penyeimbangan kepentingan, dan

penilaian kebutuhan diterapkan lewat proses politik (struktur tawar-menawar), bukan

semata-mata berdasarkan harga pasar.

4. Decision making, dimana keputusan dibuat dengan lebih bersifat sarat nilai yaitu nilai

kolektif. Manajemen publik harus peka terhadap nilai ini sebab bila tidak akan

bertentangan dengan tujuan sektor publik itu sendiri. Untuk itu perlu dikembngkan

pendekatan-pendekatan bagi pembuatan keputusan karena kriteria perlu diubah, nilai

perlu dicari, hasil dari proses politik, biaya seta keuntungan dari keputusan tersebut

jarang sekali dapat ditentukan sebelumnya, dan kepentingan publik banyak yang tidak

jelas.

5. Management control and the management of action, dimana respon masing-masing

individu perlu dikonsiliasikan dengan aturan dan prosedur. Tindakan kolektif tidak

perlu dibatasi karena adanya uniformitas aturan dan prosedur, selain itu penyediaan

atas barang maupun jasa publik tidak perlu harus menghapuskan pilihan individual.

6. The management of interaction, dimana kerjasama dan interaksi harus selalu

diupayakan di tengah konflik dan persaingan yang tidak dapat dihindari dan harus

dihadapi.

7. Perfomance monitoring, dimana monitoring dan penilaian terhadap kinerja disamping

harus dilakukan pada berbagai level dan juga harus menggunakan indikator yang

beragam. Bukan hanya menilai efektif dan efisiensi biaya, tetapi juga banyak dampak

yang dikehendaki, termasuk nilai yang ditolak oleh publik. Oleh karena itu, penilaian

dan pegukuran kinerja sektor publik mencakup kinerja yang berdimendi banyak

menggunakan indikator mutu da menganalisis nilai yang bersifat sembunyi.

8. Staffing policies, dimana pemimpin organisasi harus mampu mengembangkan

kebijakan kepegawaian yang dapat menjembatani antara fungsi kontrol politik dengan

staf, antara hak-hak warga negara dan hak staf, dan antara akuntabilitas publik dengan

inisiatif staf.

9. Revolutions with customer and citizen, dimana manajemen publik justru harus semakin

memperkuat posisi anggota masyarakat sebagai citizen yang memiliki sejumlah hak-

hak dan bukan sekedar memosisikannya untuk bertindak hanya sebagai konsumen

seperti di sektor swasta.

10. Public accountability, dimana setiap anggota organisasi publik harus dapat

mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik dan akuntabilitas ini harus

menjadi kebutuhan bagi organisasi publik itu sendiri. Akuntabilitas publik sangat luas,

baik bentuk dan jenis substansinnya (Islamy, 2003:83-87).

Dari keseluruhan deskripsi tersebut, dalam konteks study administrasi publik dapat

ditegaskan tiga dimensi penting dari governance (Dwiyanto, 2004:21-23). Pertama, dari dimensi

kelembagaan dimana governance adalah sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak

pelaku (multi-stake-holders), baik dalam lingkungan pemerintah maupun non pemerintah.

Kedua, nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Governance melibatkan

nilai-nilai yang jauh lebih kompleks daripada sekedar efisiensi dan efektifitas ataupun seperti yang

ditawarkan dalam gerakan administrasi negara baru seperti keadila, kebebasan, dan kemanusiaan.

Misalnya, UNDP memformulasika nila-nilai itu mencakup participation, rule of law,

transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effeciency and effectiviness,

accountabillity, strategy vision (Mardiasmo, 2002:24). Atau, governance tidak sekedar berkaitan

dengan nilai Three E (efektivitas, efisiensi, dan ekonomi) dan nilai-nilai Three R (responsivitas =

daya tanggap, representativitas = keterwakilan, dan responsibilitas = pertanggung jawaban atau

akuntabilitas), tetapi berkaitan juga dengan nilai-nilai yang lebih bersifat politis seperti

demokratisasi, kejujuran, keadilan, persamaan gender, perlindungan HAM, dan sebagainya.

Keseluruhan nilai utama ini merupakan sebuah kesatuan integral yang saling terkait dan tidak

dapat dipisahkan dalam rangka perwujudan governance itu sendiri.

Ketiga, dimensi proses dimana governance berkenaan dengan sebuah proses yang

menjelaskan bagaimana berbagai unsur dan lembaga memberikan respons terhadap berbagai

massalah publik yang muncul dalam lingkungannya. Sebuah proses bagaimana para pemimpin dan

inovator kebijakan dari berbagai lembaga yang ada didalam da diluar pemerintahan

megembangkan jaringa untuk mengelola proses kebijakan publik.

Dengan demikian, administrasi publik dalam konteks governance lebih didefinisikan

sebagai proses penggunaan kekuasaan administratif, politik, dan ekonomi untuk menyelesaikan

masalah-masalah publik (Dwiyanto, 2004: 17). Bukan lagi sekedar administrasi publik sebagai

sebuah kegiatan kerjasama dalam lingkungan pemerintahan yang mencangkup cabang legislatif,

eksekutif dan yudikatif seperti banyak dipahami seperti yang telah berkembang selama ini.

Selanjutnya, satu hal penting yang perlu dicatat dalam rangka mewujudkan good

governance bahwa terjadinya pergeseran peran birokrasi pemerintah untuk lebih banyak

memberikan pengarahan daripada memproduksi layanan (steering than rowing) buka berarti peran

birokrasi menjadi tidak penting. Akan tetapi, posisi dan peran birokrasi justru semakin strategis.

Pada satu sisi birokrasi akan dituntut untuk mampu menjembatani antara negara (state) da swasta

atau pasar (market). Pada sisi lain, birokrasi dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani

antara state dan society.

Dalam konteks kecenderungan liberalisasi ekonomi yang terjadi, kualitas entrepeneur

birokrasi diperlukan untuk menginterverensi pasar secara selektif berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat ad hoc untuk menjamin berfungsinya pasar secara sehat dan

menghindari terjadinya the blind force of the market. Untuk itu, kompetensi yang perlu dimiliki

oleh seorang birokrat mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul di dalam pasar.

2. Tidak terpaku dlam kegiatan rutin yang terkait dengan fingsi instrumental birokrasi, akan

tetapi harus mampu melakukan trobosan (breakthrought) melalui pemikiran yang kreatif

dan inovatif.

3. Mempunyai wawasan futuristis dan sistemis.

4. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungkan, dan meminimalkan

resiko.

5. Mempunyai kemampuan untuk mngeombinasikan sumber menjadi resources mix yang

mempunyai produktivitas tinggi.

6. Mempunyai kemapuan megoptimalkan sumber yang tersedia dengan menggeser sumber

kegiatan yang berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang berproduktivitas tinggi.

Bahkan, birokrat yang mempunyai kualitas entrepeneur secara sengaja sering kali

melakukan destabilization force dalam rangka menimbulkan creative destruction

equilibrium yang satu menuju equlibrium lain yang lebih tinggi. Sikap rasionalis,

impartilitas, dan impersional, mendasari kemampuan profesional ini. (Tjokrowinoto,

2001).

Kemudian untuk mampu menjebatani antara state dan sciety, birokrasi paling tidak akan dituntut

memiliki dua kompetensi pokok (Tjokrowinoto,2001). Pertama, birokrasi harus mampu

memberikan pelayanan publik dengan adil dan inklusif sebaik-baiknya. Hal ini menuntut

kemampuan untuk memahami dan mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

sekaligus merumuskanya dalam kebijakan dan perencanaan serta mengimplementasikannya.

Kedua, birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil

dengan menciptakan enabling social setting. Pendekatan top down yang selama ini menguasai

birokrasi dan masyarkat harus mengalami perubahan menjadi hubungan horizontal (leveling off)

Kompetensi (profesionalisasi) birokrasi yang dituntut good governance tersebut, tetntu

tidak terbetuk dengan sendirinya. Harus ada upaya sadar untuk mewujudkannya yang sering kali

menempuh proses yang panjang. Beberapa strategi dapat dilakukan di sini, yaitu :

1. Role Modeling. Standar perilaku dan pola perilaku birokrasi terbantuk antara lain melalui

keteladanan. Oleh karena itu, sikap spartan elit politik amat menentukan sosok

profesionalisme birokrasi.

2. Rekrutmen yang objektif, kondisi kerja yang kondusif, dan pelatihan yang tepat

merupakan instrumen pembentuk profesionalisme yang efektif.

3. Pendekatan proses belajar (learning process aproach) merupakan wacana yang efektif bagi

pembentukan profesionalisme ini. Pendekatan ini memberi margin tolerasi yang besar bagi

birokrasi untuk berbuat kesalahan (embracing error) dalam proses pembentukan dan

penyempurnaan profesionalisme karena kesalahan akan menjadi input untuk perbaikan

diri. Melalui kesalahan tadi, birokrat akan belajar efektif (learning efective) dan dari sana

akan melangkah menuju belajar efesien (learning to beexpand).

4. Pembentukan profesionalisme tadi harus dilakukan secara bersama-sama dengan

penguatan organisasi (organizational stenghening) yang memfokuskan diri pada sistem

manajemen untuk meningkatkan kinerja pada struktur mikro dan reformasi kelembagaan

(institutional reform) yang memfokuskan diri pada struktur makro kelembagaan.

5. Profesionalisme birokrasi menuntut kemampuan empowering masyarakat sipil melalui

pembentukan enabling social setting namun pembentukan profesionalisme juga

memerlukan kontrol sosial dari masyarakat sipil terhadap birokrasi. Untuk itu akan

menuntut adanya pengembangan mutal learning process antara birokrat dan masyarakat

sipil (Tjokrowinoto, 2001).

Dengan demikian, perwujudan good governance tidak cukup jika hanya didukung adanya

reformasi (perubahan) yang bersifat paradigmatis. Akan tetapi, juga membutuhkan adanya

institusional reform sekaligus manajemen reform (Mardiasmo, 2002: 26). Reformasi

kelembagaan (institusional reform) menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan, baik

struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan

masing-masing elemen kepemerintahan, yaitu masyarakat dan swasta sebagai stakeholder-nya dan

pemerintah sendiri (eksekutif, legeslatif dan yudikatf) sebagai stakeholder-nya. Good governance,

terutama hubungan yang harmonis atau sinergi antara mereka akan tercapai apabila antara unsur

negara, swasta, dan masyarakat memiliki kesamaan derajat atau kesemimbangan posisi dan peran,

serta mampu melakukan saling kontrol yang efektif di antara mereka. Apabila keseimbangan dan

saling kontrol ini tidak terwujud maka akan terjadi penyimpangan terhadap good governance itu

sendiri.

Sementara itu, reformasi menejemen (management reform) lebih terkait dengan perlunya

digunakan model manajemen pemerintah yang baru yang lebih sesuia dengan tuntutan

perkembangan zaman. Seperti penerapan sistem manajemen parsitipatif dan berorientasi kinerja

(participative and permormance management) melalui perencanaan strategis (strategic palnning),

perencanaan, dan penganggaran partisipatif (participative planning and budgeting), pegukuran

kerja, evaluasi dan penilaian kinerja, sistem akuntabilitas kinerja, maupun melalui privatisasi dan

aneka bentuk kontrak kerja atau kemitraan dengan pihak nonpemerintah. Melalui penerapan

manajemen publik yang lebih modern ini diharapkan akan mampu meningkatkan nilai-nilai,

terutama efektifitas, efesiensi, dan ekonomi dalam penggunaan aneka sumber daya publik bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

14 (empat belas) prinsip “good governance” versi BAPPENAS, yaitu :

1. Wawasan kedepan (visionary);

2. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency);

3. Partisipasi Masyarakat (participation);

4. Tanggung Gugat (accountabillity);

5. Supremasi Hukum (rule of law);

6. Demokrasi (demokracy);

7. Profesionalisme dan kompetensi (profesionelism and competensy);

8. Daya tanggap (responsiveness);

9. Keefesienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness);

10. Desentralisasi (decentralization);

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector and civil

siciety partnership);

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce inequality);

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection);

14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to fair market)

Ada tiga pilar utama yang mendukung kemapuan suatu bangsa dalam melaksanakan good

governance, yakni :

Negara atau pemerintah (the state), masyarakat adab, masyarakat sipil (civil society) dan

pasar atau dunia usaha penyelenggaraan pamerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru

tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut

memiliki jaringan dan intraksi yang setara dan sinerjik. Intraksi dan kemitraan itu biasanya baru

dapat berlkembang subur bila ada kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang

jelas dan pasti. Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan

yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Menurut UNDP ada 14 prinsip good governance, penulis memilih yang lebih lengkap

karena sudah menyangkut banyak unsur dan prinsip dalam menjalankan good governance dengan

masing-masing penjelasan terdapat 14 prinsip yang dapat terhimpun dari telusuran wacana good

governance, yaitu :

1. Wawasan kedepan (visionary);

2. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency);

3. Partisipasi Masyarakat (participation);

4. Tanggung Gugat (accountabillity);

5. Supremasi Hukum (rule of law);

6. Demokrasi (demokracy);

7. Profesionalisme dan kompetensi (profesionelism and competensy);

8. Daya tanggap (responsiveness);

9. Keefesienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness);

10. Desentralisasi (decentralization);

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector and civil siciety

partnership);

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce inequality);

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection);

14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to fair market)

Ke-empat belas prinsip good governance secara singkat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tata pemerintahan yang berwawasan kedepan (visi strategis), semua kegiatan

pemerintah diberbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi

yang jelas dan jangka waktu pencapainnya serta dilengkapi strategi implementasi yang

tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), wujud nyata prinsip tersebut

antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui

serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan

aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan ditingkat pusat maupun daerah.

3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat yang

berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan

atas kebijakan publik yang diperuntukan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan

masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut

masyarakat luas.

4. Tata pemerintahan yang bertanggug jawab/bertanggung gugat (akuntabel), instansi

pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kewenagan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya

dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan.

5. Tata pemerintahan yang menjungjung supermasi hukum, wujud nyata prinsip ini

mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan

kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pemngembangan budaya

hukum. Upaya-upaya tersebebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur

yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, perumusan

kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme

demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang

diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar

setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, wujud nyata dari

prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan

dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber

daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber

daya manusia.

8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (respnsif), aparat pemerintah harus cepat

tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta

mengambil prakara untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan

efektif, pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai

dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan

perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan seacara keseluruhan,

menyususn jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil

yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara

efesien dan efektif.

10. Tata pemerintahan yang berdesentralisasi, pendegelasian tugas dan kewenangan pusat

kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan

keputusan, serta memberikan keleluasaan yang mencangkup untuk mengelola

pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun daerah.

11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan

masyarakat, pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta

masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau

kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang

menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan

perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta

penyelenggaraan pelayanan terpadu.

12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan,

pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun

antar daerah secara adil dan proposional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan

kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum

(equity of the law) serta mereduksi berbagai perlakuan diskrimiatif yang menciptakan

kesenjangan antara laki-laik dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup, daya dukung

lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban

penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan

hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak

lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh

perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar, pengalaman telah

membuktikan bahwa campur tangan peerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali

berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar.

Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik dalam daerah

maupun antar daerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

Pelakanaan Good Governance yang baik adalah bertumpu pada tiga pilar yaitu

pemerintahan, swasta dan masyarakat, ketiga pilar tersebut harus bekerja secara sinergis, yang

berarti setiap pilar diharapkan mampu menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian

tujuan berhasil dengan efektif. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum

yang kondusif; swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat berperan

positif dalam intraksi sosial, ekonomi, politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam

masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Spirit dari good governance adalah meminimalkan peran negara dan mengedepankan

pasar. Melalui regulasi sejak tahun 1999 setelah reformasi dilaksanakan terbitlah banyak UU yang

mengatur dan menjadi bagian dalam implementasi good governance di indonesia, diantarnya UU

tentang Hak Asasi manusia, UU penyelengaraan Negara hingga akuntabilitas penyelenggaraan

Negara.

Penerapan Good Governance akan berjalan baik jika didukung oleh tiga pilar yang saling

berhubungan, yaitu Negara/Pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebgai

pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan dunia usaha. Sehingga menjalankan

good governance seyogyanya dilakukan bersama-sama pada tiga pilar/elemen. Bila pelaksanaan

hanya dibebankan pada pemerintah saja maka keberhasilannya kurang optimal dan bahkan

memerlukan waktu yang panjang. Prisnsip dasar yang harus dilaksanakan oleh tiga pilar dalam

menjalankan Good Governance adalah:

1. Negara/Pemerintah dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang

menunjang iklim usaha yang sehat, efesien dan transparan, melaksanakan peraturan

perundang-undagan dan penegakan Hukum secara konsisten. Antara lainn yang harus

dilakukan:

a. Menjaga stabilitas politik, ekonomi, hankam dan social budaya secara

berkesinambungan.

b. Melaksanakan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan

regulasi berdasarkan sistem hukum nasional dengan memperioritaskan kebijakan yang

sesuai dengan kepentingan publik, dunia usaha dan masyarakat.

c. Mengikut sertakan stakeholder dan dunia usaha serta masyarakat secara bertanggung

jawab dalam penyusunan regulasi.

d. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggaraan negara yang memiliki

integritas dan profesionalitas yang tinggi.

e. Melaksanakan peraturan perundang-udangan dan penegakan hukum secara konsisten.

f. Mencegah terjadinya korufsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

g. Mengatur kewenagan dan desentralisasi pemerintahan yang jelas dalam meningkatkan

pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi mendukung terciptanya iklim

usaha yang sehat, efesien dan transparan.

h. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.

i. Menyediakan publik service yang efektif dan accountable.

j. Menegakan HAM.

k. Melindungi lingkungan hidup.

l. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

m. Membuka ruang publik yang transparan terhadap informasi.

n. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan good coroprate governance sebagai

pedoman dasar pelaksanaan usaha.

o. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang

sehat, efesien dan transparan.

p. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam

melaksanakan peraturan perundang-undangan.

q. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mengelola

perusahaan.

r. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan

pada asas GCG secara berkesinambungan.

s. Menciptakan lapangan kerja.

t. Menyediakan insentif bagi kariawan.

u. Meningkatkan standar dan kesejahtraan hidup kariawan dan lingkungan

(CSR).

v. Memelihara lingkungan hidup dan ikut melestarikan.

w. Teransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyaraka.

x. Menyediakan kredit bagi pengembangan UMKM dilingkungannya maupun yang

mendukung usahanya.

2. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena

dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukan kepedulian dan melakukan kontrol

sosial secara aktif dan objektif serta ikut bertanggung jawab.

a. Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap

pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara serta terhadap kegiatan

dna produk atau jasa yang dihaslikan oleh dunia usaha, melalui penyampaian pendapat

secara objektif dan bertanggung jawab.

b. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam

mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat.

c. Mematuhi peraturan perundang-undagan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

d. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi bersama.

e. Mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.

f. Sebagai sarana cheks and balances terhadap pemerintah.

g. Mengawasi penyalahgunaan kewenagan sosial pemerintah.

h. Menegembangkan sumber daya manusia secara bersama-sama.

i. Sarana berkomunikasi, diaolog dan gotongroyong sesama anggota masyarakat.

Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai:”the authoritative

direction and administration of the affairs men/women in nation, state, sity, etc. Atau dalam bahasa

Indonesia bearti: “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam

sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.” Sedangkan istilah “kepemerintahan”

atau dalam bahasa Inggris. “Governance” yaitu ”the act, fact, manner of governing, “ berarti:

“tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah.” Dengan demikian

“governance” adalah

suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) bahwa

governance lebih merupakan,serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan

dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan

intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.”

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud Good Governance

sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan

efisien, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain

negara, dan masyarakat. Dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

(SANKRI) menyatakan bahwa tata kepemrintahan yang baik secara tersurat maupun tersirat

tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan pancasila dan UUD

1945, yang meliputi prinsip-prinsip: supermasi, hukum, keadilan, kesetaraan, transparansi,

partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesional, cepat tanggap, efektif dan efisien, berdaya

saing, dan akuntabel (LANRI, 2003).

Arti Good Governance dalam kepemerintahan yang baik mengandung pemahaman:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai yang dapat

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian,

pembangunan berkelanjutan, dan keadilan soial.

2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk

mencapai tujuan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah awal gagasan tata pemerintahan yang baik di

antaranya:

1. Menurut Nurcholis Madjid, gagasan pemerintahan yang baik tidak baru, karena konsep-

konsep penting seperti partisipasi, konsensus, keadilan, supremasi hukum telah

diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau membangun Madinah sewaktu

hijrah dari Makkah tahun 622 M. Kata Madinah sendiri bermakna sebuah tempat yang

didiami orang-orang yang taat peraturan dan saling memenuhi perjanjian yang diciptakan

(al-uqud).

2. Supremasi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, karena tanpa supremasi

hukum keadilan tak akan pernah terwujud. Selain itu, dalam tata pemerintahan di Madinah

tiap individu berhak berpartisipasi pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup

mereka melalui pertimbangan dan konsultasi bersama (syura dan musyawarah).

3. Ada faktor-faktor penting yang perlu diupayakan untuk mencapai tata pemerintahan yang

baik, yaitu masing-masing yang pelaku mentaati kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Tiap manusia mempunyai hak mendasar seperti yang diuraikan Nabi Muhammad SAW

dalam khutbah al-Wada (Pidato Perpisahan Nabi Muhammad SAW), yaitu hak atas hidup,

hak atas milik, dan kehormatan. Ditekankan juga bahwa manusia dianugerahi Tuhan

kebebasan yang hanya akan bertahan apabila ada sistem hukum, dimana pemimpin dan

masyarakat saling menghormati dan saling bertanggung jawab. Hal ini dapat diwujudkan

di Indonesia bila ada konsensus mengenai tata pemerintahan yang baik.

4. Dengan demikian peranan, pemimpin menjadi sangat penting. Tata pemerintahan yang

baik hanya akan tercapai bila ada pemimpin yang mempunyai visi, mampu melihat jauh ke

depan. Pemimpin tersebut harus mampu mengembangkan potensi anggota masyarakatnya

dan menciptakan konsensus di antara semua pihak yang berkepentingan, seperti

diteladankan Nabi Muhammad SAW.

Karakteristik kepemerintahan yang baik sebagai suatu prinsip dikemukakan dalam

Rencana Strategis LAN 2000-2004, di mana disebutkan perlunya pendekatan baru dalam

penyelenggaraan Negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang

baik (good governance) yakni: “…proses hukum dan HAM, desentralistik, panisipatif, transparan,

berkeadilan, bersih dan akuntabel: selain berdayaguna ber-hasil guna dan berorientasi pada

peningkatan daya saing bangsa”.

Gambir Bhatta (1996: 7)mengungkapkan bahwa “unsur-unsur utama governance” (bukan

prinsip), Yaitu: akuntabilitas, (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan

(openness), dan aturan hukum (rule of low) ditambah dengan kompetensi manajemen/management

competence) dan hak-hak asasi manusia (human right).

Dalam peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Prinsip-perinsip kepemerintahan

yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerinthan agar

mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

2. Akuntabilitas, meningkatkan Akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang

yang menyangkut kepentingan masyarakat.

3. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat

melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi

yang akurat dan memadai.

4. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif,

kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan

yang ramah dan disiplin.

5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut

kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan

menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya

penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi

HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam Administrasi pelayanan publik

dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance)

khusunya di desa meliputi :

1. akuntabilitas (accountability) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung

jawabkan kinerjanya, kapasitas suatu institusi pemerintahan desa untuk bertanggung jawab

atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Dalam konteks pemerintahan desa,

setiap institusi pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD) mempunyai kewajiban

untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan

sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi,

sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan

bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk

itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab, kepada

siapa, dan apa yang dipertanggung jawabkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula

penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja institusi pemerintahan ,

serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar

tersebut.

2. keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti masyarakat tidak

hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetepi juga ikut berperan dalam proses

perumusannya terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap

informasi terkait seperti berbagai peraturan desa, peraturan kepala desa, serta kebijakan

pemerintahan desa dengan biaya yang minimal. Informasi yang handal ( reliable) dan

berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (untuk konteks desa biasanya

melalui rapat BPD yang besifat terbuka untuk masyarakat dan penyebaran secara luas atas

rencana pembangunan, APB Desa, laporan dll). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan

kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian)

dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses

pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan

berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintahan desa dapat

memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil

keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi

juga relevan dan bisa dipahami publik (masyarakat desa). Selain itu, transparansi ini dapat

membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan pemerintahan desa (BPD,

Kepala Desa dan perangkat desa lainnya) dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan

keputusan oleh masyarakat luas.

3. ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan di dasarkan pada aturan hukum yang

berlaku dan aturan hukum yang jelas, tegas, diketahui masyarakat desa di satu pihak, serta

upaya penegakan hukum yang efektif , konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain.

Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat

kewibawaan suatu pemerintahan desa, legitimasinya di hadapan rakyatnya, serta pemangku

kepentingan lainnya dilaksanakan secara adil dan konsisten.

4. partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan

perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan.

Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka,

melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Dengan

prinsip “dari dan untuk rakyat”, mereka harus memiliki akses pada pelbagai institusi yang

mempromosikan pembangunan. Karenanya, kualitas hubungan antara pemerintahan desa

dengan warga yang dilayani dan dilindunginya menjadi suatu hal yang sangat penting

merupakan Hubungan yang pertama mewujud lewat proses suatu pemerintahan desa

dipilih. Pemilihan anggota BPD dan Kepala Desa yang bebas dan jujur merupakan kondisi

inisial yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemerintahan desa

yang diberi mandat untuk menjadi “dirigen” tata pemerintahan ini dengan masyarakat

(yang diwakili oleh BPD) dapat berlangsung dengan baik. keterlibatan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan. Kehadiran tiga domain (pemerintahan desa dan masyarakat

desa) dalam proses ini amat penting untuk memastikan bahwa proses “pembangunan”

tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi masyarakatnya. Pemerintahan desa

menciptakan lingkungan politik, ekonomi, dan hukum yang kondusif. Sektor swasta

menciptakan kesempatan kerja yang implikasinya meningkatkan peluang untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam konteks desa, definisi umum tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi

yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu Administrasi pemerintahan desa (Pemerintah Desa

dan BPD), proses pemerintahan desa dipilih, dipantau, dan digantikan. kapasitas pemerintahan

desa untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif. pengakuan masyarakat

dan seluruh pemangku kepentingan terhadap institusi yang mengatur interaksi antara masyarkat.

Pengelolaan administrasi Desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan, karena dengan

terbentuknya administasi yang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun

kemasyarakatan dengan kata lain bahwa suatu kegiatan pemerintahan pada tingkat Desa akan

berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem adminitrasi yang tertib dan teratur.

2.5 Implementasi Administrasi Desa

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin ad+ministrare, suatu kata kerja

yang berarti melayani, membantu, menunjang, atau memenuhi. Istilah ini berasal dari kata benda

administratio dan kata sifat administratifus. Untuk Indonesia yang tepat digunakan istilah

administrasi. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan

kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi juga dibedakan menjadi dua yaitu

pengertian administrasi dalam arti sempit dan pengertian administrasi dalam arti luas. Administrasi

dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi dari catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan

ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketata usahaan.

Sedangkan pengertian administrasi bersifat luas adalah seluruh proses kerja sama dari dua orang

atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara

berdaya guna dan berhasil guna.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh

sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda

pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah

sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Administrasi diartikan sebagai suatu proses

tata kerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain sebagai suatu proses kegiatan yang

dilakukan secara teknis.

Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha

kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan

rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan

mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya.

Dari uraian di atas Administrasi juga dapat diartikan sebagai :

1. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan

yang telah ditentukan semula;

2. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar

maupun kecil-kecilan;

3. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu

tujuan khusus;

4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafiie, Tanjung, Modeong, 1999:17)

Ada dua persepektif umum mengenai ruang lingkup dari administrasi. Perspektif yang

pertama adalah perspektif makro yang meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan

koordinasi kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penekanan dari perspektif ini terutama

pada aspek filosofis tentang apa tujuan dan makna kehidupan, apa tujuan yang kita inginkan dan

bagaimana mencapainya, serta bagaimana seharusnya orang berperilaku. Perspektif selanjutnya

adalah perspektif mikro, yang menerangkan perilaku administrasi sebagai sikap, pendekatan,

persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh para administrator. Stephen P. Robbins (1976)

mengatakan bahwa perilaku administrasi dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma

pendidikan, dan pengalaman.

Sementara itu Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006

adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan

Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.

Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2006:

Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan

Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:

1. Buku Data Peraturan Desa;

2. Buku Data Keputusan Kepala Desa;

3. Buku Data Inventaris Desa;

4. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;

5. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;

6. Buku Data Tanah di Desa;

7. Buku Agenda; dan

8. Buku Ekspedisi.

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai

penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:

1. Buku Data Induk Penduduk Desa;

2. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;

3. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan

4. Buku Data Penduduk Sementara.

Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai

pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:

1. Buku Anggaran Penerimaan;

2. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;

3. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;

4. Buku Kas Umum;

5. Buku Kas Pembantu Penerimaan;

6. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan

7. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan

yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

1. Buku Rencana Pembangunan;

2. Buku Kegiatan Pembangunan;

3. Buku Inventaris Proyek; dan

4. Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.

Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah

kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:

1. Buku Data Anggota BPD;

2. Buku Data Keputusan BPD;

3. Buku Data Kegiatan BPD;

4. Buku Agenda BPD; dan

5. Buku Ekspedisi BPD.

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh

sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda

pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah

sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama

adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur. seorang yang

menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing

seorang diri.

Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan

rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan

mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya.

Administrasi juga dapat diartikan sebagai :

1. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan

yang telah ditentukan semula;

2. Suatu proses lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha berskala besar

maupun kecil-kecilan;

3. Suatu proses pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu

tujuan khusus;

4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Syafiie, Tanjung, Modeong, 1999:17).

Berdasarkan pengertian tersebut dan apabila dikaitkan dengan aktifitas ditingkat desa, maka

berbicara tentang administrasi desa berarti yang dimaksud dengan "administrasi adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh penyelanggara pemerintahan desa untuk mencapai tujuan

pemerintahan, seperti antara lain, baik dalam menggerakkan partisipasi dalam pembangunan dan

terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Mengacu pada pengertian diatas berarti konsep administrasi terbagi dalam dua pengertian

yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas

berarti segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan administrasi dalam arti sempit

adalah segenap penyelenggaraan kegiatan tulis menulis, Surat menyurat, beserta penyimpanan,

pengurusan masalah-masalah dan segala pencatatannya dilaksanakan oleh aparat dalam arti

pencapaian tujuan (Widjaya,1992:88).

Selanjutnya konsep/pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam kajian sistem

pemerintahan Indonesia, pemerintah dibedakan dengan istilah pemerintahan. Menurut Saparin

(1996:21) untuk membedakan pengertian kedua konsep tersebut, maka perlu diterangkan secara

etimologis, yaitu :

a. Pemerintah adalah kata nama subjek yang berdiri sendiri, contoh Pemerintah Daerah.

b. Pemerintah adalah kata jadian yang disebabkan karena subjeknya mendapat akhiran "an"

yang artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas-tugas atau kegiatan, dimana cara

melakukan kegiatan itu disebut pemerintahan.

Ada dua persepektif umum mengenai ruang lingkup dari administrasi. Perspektif yang

pertama adalah perspektif makro yang meliputi proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan

koordinasi kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Penekanan dari perspektif ini terutama

pada aspek filosofis tentang apa tujuan dan makna kehidupan, apa tujuan yang kita inginkan dan

bagaimana mencapainya, serta bagaimana seharusnya orang berperilaku. Perspektif selanjutnya

adalah perspektif mikro, yang menerangkan perilaku administrasi sebagai sikap, pendekatan,

persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh para administrator. Stephen P. Robbins (1976)

mengatakan bahwa perilaku administrasi dipengaruhi oleh sejarah organisasi, norma-norma

pendidikan, dan pengalaman.

Dari uraian diatas nampak istilah pemerintah menunjuk kepada aparat yaitu para pelaksana

pemerintahan, sedang istilah pemerintahan menunjuk pada aktifitas atau kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah. Hal ini berarti "Pemerintahan" adalah keseluruhan tindakan atau kegiatan aparat

pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.6 Kebijakan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang

ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di desa. Dana desa di alokasikan dari APBN

berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang Desa.

APBN 2015 memiliki posisi yang penting dan unik. Ia disusun pada tahun transisi

pemerintahan dan bersifat baseline budget, yaitu disusun hanya berdasarkan kebutuhan pokok

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk

memberikan ruang gerak pemerintahan hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program sesuai

platform, visi, dan misi yang direncanakan. Tidak kalah pentingnya, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) 2015 ini adalah tahun pertama dialokasikannya dana desa.

Memasuki tahun 2015, kita telah berada dalam fase pelaksanaan anggaran untuk APBN

2015. Pelaksanaan anggaran adalah fase ketika segala sumber pendanaan APBN di

implementasikan sesuai dengan arah kebijakan, termasuk kebijakan transfer kedaerah lalu ke

desa.Mengingat APBN 2015 merupakan tahun pertama dialokasikannya dana desa, penting bagi

kita untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut Salvatore Schiavo-Campo dan Daniel Tommasi dalam Managing Government

Expenditure (Asian Development Bank, 1999) sasaran kunci manajemen keuangan publik terbagi

menjadi empat kategori (categories of public expenditure management objectives), yakni dimensi

ekonomi/finansial, dimensi manajemen, dimensi kepentingan publik, dan dimensi politik.

Pengawasan dana desa yang mulai dialokasikan dalam APBN 2015 ini dapat kita pandang dari

dimensi kepentingan publik. Sasaran kunci manajemen keuangan publik dari dimensi kepentingan

publik berupa transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Sisi transparansi menghendaki bahwa dana APBN dialokasikan secara jujur dan terbuka.

Transparansi anggaran dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas dokumentasi anggaran

yang menggambarkan tujuan dana desa dan bagaimana dana tersebut digunakan.

Sisi akuntabilitas mengandung pengertian bagaimana dana desa ini disalurkan dalam

bentuk barang dan jasa untuk kepentingan umum. Akuntabilitas dana desa tidak semata-mata

bagaimana dana ini tersalurkan kemasyarakat desa, tetapi lebih jauh lagi adalah bagaimana dana

desa bermanfaat bagi masyarakat desa.

Salah satu pilar dari tatakelola pemerintahan yang baik adalah keterlibatan para pemangku

kepentingan. Dalam konteks pengelolaan dana desa ini, dalam memenuhi prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik, masyarakat desa perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran dana desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa

yang merupakan forum permusyawaratan yang diikut oleh Badan Permusyawaratan Desa,

pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawaratkan hal yang bersifat strategis

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang

dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan PP No 43 tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah

dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi self goverment community dengan local

self goverment, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian

dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Aspek kewenangan

tersebut terdapat dalam pilar yang disebut adalah asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas

rekognisi adalah asas yang terkait soal hak asal usul atas kehadiran desa. Asas rekognisi

memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa terhadap identitas desa, adat istiadat yang

berlaku, kebiasaan pengelolaan desa, sistem pranata sosial dan kearifan lokal yang berkembang

dan tumbuh di desa. Sebuah jaminan atas keragaman desa, kedudukan dan kewenangan desa dalam

mengatur jalanya pemerintahan desa. Karena itu, asas rekognisi terkait erat dengan keadilan,

kewargaan dan kebangsaan, serta selaras dengan isu desentralisasi yang telah berkembang.

Desa bukanlagi sebagaimana dikonstruksikan seperti masa orde baru yang hidup dalam

keseragaman dan hidup dalam bayang-bayang patronase politik negara (Hans Anthlov, 2002).

Desa atau yang disebut dengan nama lain berhak atas kedaulatan dan sejarah mereka masing-

masing. Tentunya, asas rekognisi yang berkembang dan dikembangkan bersifat kontekstual dan

konstitusional. Asas rekognisi juga tak bisa dipisahkan dengan asas subsidiaritas. Asas

subsidiaritas berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur, mengelola dan

memanajemeni permasalahan desa secara lokal. Dengan asas ini desa bisa tentukan arah dan

kebijakan pembangunan dengan perencanaan sendiri. Satu desa, satu rencana, satu anggaran.

Berangkat dari kedua asas tersebut, pembangunan berbasis desa menemukan momentum

yang paling krusial. Desa kini bukan lagi sekedar kepanjangan tangan negara secara otoriter dalam

mengatur pembangunan, bukan lagi katalisator proyek-proyek pemerintah baik dari

Kementerian/Lembaga, Pemda atau bahkan bantuan asing. Desa ini menjadi entitas yang dapat

mengatur dirinya sendiri. Pilar bagi bangsa untuk bangkit dan berdaya mandiri. Pengakuan atas

desa dan pemberian kewenangan yang sedemikian luas kepada desa menjadi tonggak penting bagi

pembaharuan pembangunan berbasis desa.

Didalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber

dari APBN, pasal, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan

belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Anggaran pendapatan

dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui

APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBD Desa.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah

dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi self goverment community dengan local

self goverment, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian

dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada

dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam

pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan

pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi

masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan

gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan

di daerah. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi),

penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan

masyarakat Desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan,

musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam pelaksanaannya, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat,

demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan

pembangunan masih terdapat kekurangan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah,

kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia menjadi issue yang menarik.

Mengatasi permasalahan tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang

memadai sehingga kewenangan Desa dapat terpenuhi sesuai dengan karakteristik dari Desa itu

sendiri. Untuk itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

memberikan sinyal yang positif dalam pemerataan pembangunan. Di dalam Pasal 71 sampai

dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber

pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi

dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi

dan Kabupaten/Kota, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain

Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang

menjadi kewajiban dari Pemerintah di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke

Rekening Kas Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan di Perubahannya yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada Pasal 11 ayat (2) Dana Desa dailokasikan

dengan menghitunga alokasi dasar dan alokasi yang dihitungan dengan mempertimbangkan

jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.

Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015

Dengan kepastian pembiayaan tentu ini menjadikan rangsangan bagi Desa untuk membangun dan

menjadikan Desa lebih mandiri. Tentu semuanya tergantung dari sumber daya manusia di Desa

apakah sanggup melaksanakannya ataupun tidak. Diperlukan kerjasama yang harus bersinergi dari

seluruh komponen baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,

Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat agar dana ke Desa yang besar tidak diselewengkan

sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan di Desa. Hal penting yang harus

diperhatikan adalah kemampuan para aparatur di Desa dan seluruh stekholder menginterpretasikan

regulasi dan mengimplementasikan maksud dari regulasi yang dibentuk. Kekhawatiran terjadi

penyelewengan Dana Desa juga disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam

beberapa kesempatan dan juga hal ini menjadi konsentrasi bagi aparat hukum seperti Kejaksaan

dan Kepolisian.

Sebenarnya kita harus berbangga dengan perhatian yang begitu besar terhadap berlakunya

Undang-Undang Desa, seharusnya ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Desa, masyarakat dan

Pemerintah Daerah itu sendiri lebih intensif dalam mengawal penggunaan dana tersebut sesuai

dengan peruntukkannya. Pemerintah Daerah sendiri harus memberikan pembinaan yang kontinue

sehingga Aparatur di Desa benar-benar dapat menggunakan dana tersebut secara akuntabel.

Pemerintah Daerah harus berani memberikan terobosan diantaranya pelatihan-pelatihan dan

membuat suatu sistem secara komputerisasi dan dibuat secara terpusat baik dari proses

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan tanpa

mengesampingkan fleksibelitas dan kemampuan dari Aparatus Desa itu sendiri. Jika ini bisa

berjalan dengan baik, maka tidak ada suatu hal yang dikhawatirkan tentang berlakunya Undang-

Undang Desa sehingga cita-cita Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar

1945 yaitu terciptanya kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial.

Peningkatan Dana Desa untuk tahun 2016 hingga mencapai 6% dari dan diluar dana

transfer ke daerah merupakan road map Dana Desa 2015-2019 sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014. Arah kebijakan transfer Dana Desa 2016 mencerminkan

Pemerintah Pusat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan prinsif berkeadilan

dan pemerataan di setiap desa, hal ini dibuktikan dengan dalam rancangan alokasi tahun 2016 ada

kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 126,57% atau sebesar 46,9 T dari tahun 2015 yang hanya

sebesar 20,7 T. Meningkatnya transfer dana ke Desa harus diiringi dengan keberhasilan sesuai

dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan mengedepankan azas

transparansi, partisipatif, akuntabel, efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Agar dana desa tetap harum dan bisa jadi herba guna dalam pembangunan desa maka UU

No. 06 Tahun 2014 menerapkan Dasar Hukum sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan :

1. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang

Desa :

Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran

kepada bupati/walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan

kepada bupati/walikota;

c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada

Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;

Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan

Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran.

2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan

kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai

peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak

diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan

keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan

Desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan

Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan

Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis

tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang

pelaksanaan APBDes.

3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Inilah ketentuan yang selama ini saya tunggu-tunggu. Sebagai salah satu pimpinan BPD

selama ini saya sangat kesulitan meng-akses mengenai pelaksanaan APBDes karena sesuai

ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan APBDes

kepada Bupati/Walikota sedangkan masyarakat menuntut BPD ikut mengawasi jalannya

pemerintahan Desa. Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD

untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa

yang ter-integrasi dalam APBDes.

Walaupun laporan keterangan ini bukan suatu laporan pertanggungjawaban tetapi karena ini

adalah laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa tentu kalau ada indikasi

ketidaksesuaian BPD bisa menindaklanjuti sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku di

Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN

disebutkan :

Pasal 5 menjelaskan sebagai berikut:

1. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa.

2. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah

Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6 menjelaskan sebagai berikut:

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota

untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Kalau kita baca ketentuan pasal 5 dan pasal 6 PP No. 60 Tahun 2014 ini jelas sekali bahwa

dana desa akan ditransfer dari APBD kabupaten/kota ke APBDes.

Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme

kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut

dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi

pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal

penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung

hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan

pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan

meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Semoga niat baik dari para pemimpin negeri ini

untuk memajukan desa bisa segera terwujud agar desa tidak lagi dipandang sebelah mata malah

sebaliknya desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi sehingga warga desa tidak perlu pergi ke

kota untuk mencari pekerjaan.

Dari urayan-urayan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan

mengapai kesejahtraan dalam suatu daerah khsusnya tingkat desa memerlukan kesiapan dalam

mewujudkan cita-cita ke arah lebih baik seperti yang diamanatkan UU No 06 tahun 2015 mengenai

kesejahtraan masyrakat dalam suatu negara. Membimbing proses kegiatan pembangunan kearah

perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan segala potensi yang dimiliki sekolompok

masyarakat di Desa guna mewujudkan kesejahtraan masyarakat desa tersebut.

2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementaisi Kebijakan

Menururt hogwood dan Gunn (Wahab, 19-97:71-81), untuk dapat mengimplementasikan

kebijakan tata kelola pemerintahan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara

lain:

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana;

b. Tersedia waktu dan sumber daya;

c. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan;

d. Impelementasi didasaran pada hubungan yang kausalitas yang handal;

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;

f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;

g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadapat tujuan;

h. Tugas-tugas terperinci dan diurutkan secara sistematis;

i. Komunikasi dan koordinasi yang baik;

j. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut grindle (wibawa,dkk.,1994) implementasi kebijkan (penerapan) ditentukan isi

kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan bekraitan dengan kepentingan yang

dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang

diinginkan, kedudukan pembuat kebijkan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang

diarahkan. Sementara implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang

terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan, kepatuhan serta daya tanggap pelaksana untuk

menata suatu organisasi yang ( baik good gavernance ).

Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2005;90) memberikan pandangan

bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh lima variabel yakni:

1. Komunikasi;

2. Sumber daya;

3. Sikap

4. Struktur birokrasi;

5. Lingkungan;

Dari tiga variabel diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berukut:

a. Variabel komunikasi yaitu peroses informasi mengenai kebijakan dari pelaksanaan tingkat

atas kepada aparat pelaksana ditingkat di bawahnya;

b. Variabel sumber-sumbernya manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam

pelaksanaan kebijak (peneapan);

c. Variabel kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana;

d. variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah bagian tugas yang

ada dan koordinasi yang dilakukan;

e. variabel lingkungan Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga atau

kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja

organisasi itu. Lazimnya lingkungan ini mencakup pemasuk, pelanggan, pesaing, badan

pengaturan pemerintah, kelompok publik penekan dan semacamnya

Adapun Van Matter dan Van Horn (AG.Subarsono,2005:99) menyebutkan ada lima

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi,yaitu:

a. standar dan sasaran kebijakan;

b. sumberdaya;

c. komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

d. karakteristik agen pelaksana;

e. kondisi-kondisi sosial,ekonomi,dan politik

Berdsarkan taksonomi yang berpengaruh terhadap implementasi program maka dapat di

simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu sikap pelaksana,

sumberdaya, komunikasi, struktur organisasi, lingkungan dan standard serta sasaran.

2.7.1 Komunikasi

Menurut wiratno dkk (1996:220), komunikasi adalah proses berbagi informsi dengan

individu-individu lainnya.informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan

kepada individu-individu lainnya. komunikasi merupakan keterampilan menejemen yang sering

digunakan dan sering di sebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi

keberhasilan seseorang, Komunikasi sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu

bagaimana mereka bekomunikasi.

Selanjutnya Kenneth dan Gary (dalam umar, 2001 : 25) mengemukakan bahwa

komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang

juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan mesin .komunikasi dalam organisasi dapat

dilihat dari sisi komunikasi antara pribadi dan komunikasi organisasi.

sedangkan cangara (2001 : 18) menyatakan komuniksi adalah “suatu interaksi,proses

simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur limkungannya yaitu dengan:

1. membangun hubungan antar sesama manusia

2. melalui pertukaran informasi

3. untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain

4. serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.

Sejalan dengan itu menurut Widjaja (2000 : 88) menngatakan bahwa kommunikasi adalah :”proses

penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang di sampaikan melalui lambang tertentu yang

mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan.dalam proses

kominikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat,penyampain

informasi, serta perubahan sikap dan perilaku.

Pada hakekatnya setiap prose komunikasi terdapat unsur-unsur sebagai

berikut(Widjaja 2000:30)

a. sumber pesan, adalah dasar yang di gunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan

dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.

b. komunikator oranng lain, yang meliputi penampilan,penguasaan masalah,penguasaan

bahasa

c. komunikan, adalah orang menerima pesan.

d. pesan,adlah keseluruhan dari apa yang di sampaikan oleh kominikator,di mana pesan

ini mempunyai pesan yang sebenarnya menjadi pengarah dalam usaha mencoba

mengubah sikap dan tingkah laku komuikan.adapun unsur-unsur yang terdapat dalam

pesan meliputi :cara penyampaian pesan,bentuk pesan (informatif, persuasif, koersif)

merumuskan pesan yang mengena(umum, jelas dan gamblang, bhasa jelas, positif,

seimbang, sesuai dengan keinginan komunikan.

e. Media adalah saran yang digunakan komunikator dalam penyampaian pesan agar dapat

sampai pada komunikan, meliputi media umum,media masa.

f. Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang,sesui

atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apabila sikap dan tingkah laku orang lain

itu sesuai maka komunikasi berhasil, demikian sebabaliknya.

Komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi:

pengendalian,motivasi,pengungkapan emosi,dan informasi.

Sedangkan arah komunikasi di dalam suatu organisasi antara lain(Umar,2001:27-28).

a. komunikasi kebawah,yaitu dari atasan ke bawahan, yang dapt berupa

pengarahan,perintah,indoktrinasi,inspirasi maupun evaliasi.medianya bermacam-

macam,seperti memo, telepon,surat,daan sebgainya.

b. komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan.fungsi utamanya adalah

untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang aktivitas-aktivitas dan keputusan-

keputusan yang meliputi laporan pelaksanaan kerja, saran serta rekomendasi, usulan

anggaran,pendapat-pendapat, keluhan-keluhan, serta permintaan bantuan.mediannya

biasanya adalah laporan baik secara lisan maupun tulisan atau nota dinas.

c. komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antara anggota organisasi yang setingkat

.fungsi utamanya adalah untuk melakukan kerja sama dan proaktif pada tingkat mereka

sendiri,di dalam bagian atau antar bagian lain yang bertujuan untuk memecahkan

berbagi masalah maupun menceritakan pengalaman mereka dalam melaksanakan

pekerjaannya.

d. komunikasi keluar, yaitu komunikasi antara organisasi dengan pihak luar,misalnya

dengan pelanggan dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Cummings (dalam Umar,2001:30-31) mengkomunikasikan hal pokok yang

perlu dikuasai oleh atasan adalah:

a. Memberikan perhatian penuh pada bawahan

b. menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka

c. Mendengarkan dengan umpan balik.

d. memberiakan waktu yang cukup.

e. menghindari kesan memberiakan persetujuan mapun penolakan.

Untuk komunikasi ke atas, bawahan dapat melakukan cara-cara berkomunikasi berikut

ini:

a. melaporkan dengan segera setiap perubahan yang di hadapi;

b. menyusun informasi sebelum di laporkan;

c. memberikan keterangan selengkapnya jika atasan memiliki waktu;

d. mengajukan fakta bukan pikiran

e. melaporkan juga perihal siakp,produktivitas,moral kerja,atau persoalan.

f. khusus yang di hadapi bawahan;

g. menghindari penyebaran informasi yang salah;

George C.Edward (Winarno,2002:126) yang menyatakan bahwa ada tiga hal penting

dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, kosistensi dan kejelasan (clarity). factor

utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan transmisi. Sebelum pejabat dapat

meimplementasikan suatu keputusan,ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah di buat dan

yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi.pertama bertentangan

pendapat antara para pelaksana dengan perintah yng di keluarkan oleh pengambil

kebijakan.kedua,informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.

Faktor ke dua yang mempengaruhi komunikasi menurut Edward III adalah kejelasan. Jika

kebijakan-kebijakan di implementasikan maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus

diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidak

jelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan

mendorong terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertantangan dengan makna pesan

awal. Oleh karena itu untuk menumbuhkan tata kelola pemrintahan yang baik maka yang harus di

mulai dari komunikasi untuk memudahkan kejelasan dalam pelaksanaan.

Factor ketiga yang berpengaruh terhdap komunikasi kebijkan tata kelola pemerintahan

adalah konsistensi. jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah

pelaksana harus konsisten dan jelas. Walupun perintah-perintah yang di sampaikan kepada para

pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, Tetapi bila pemerintah tersebut tidak akan

memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dikaitkan dengan penelitian implementasi kebijakan Dana Desa (DD) ini, maka fenomena

yang digunakan untuk mengukur Komunikasi adalah :

1. Intensiitas sosialisasi Dana Desa

2. kejelasan komunikasi penerapan Dana Desa

2.7.2 Sumberdaya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten ,

tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksakan

kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung efektif. Dengan demikian sumber-

sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik (winarno,

2002 : 132).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Gomes (1997 : 24) yang menyatakan

bahwa suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang ada disekitarnya.

Lingkungan merupakan sumber pemasuk inpot bagi organisasi, dan juga sebagai penerima output

dari organisasi itu sendiri. Dari lingkungan suatu organisasi memperoleh bahan-bahan (materials)

yang diperlukan, baik fisik maupun non fisi, dan dari lingkungan juga organisasi menangkap cita-

cita, tujuan, kebutuhan, dan harapan hubungan antar organisasi dalam suatu lingkungan.

Unsur manusia dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena

manusialah yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan, dan

bagaimana caranya untuk mengolah dan mentransportasikan input-input tersebut menjadi outpu-

output yang memenuhi keinginan lingkungan. Dengan demikian, dalam organisasi yang dapat

mempengaruhi organisasi, yaitu manusia, dan lingkungan, yang saling berintraksi menurut pola

tertentu, dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu.

Winarno (2002 : 138) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung tata

kelola yang efektif terdiri dari keterampilan dan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan

fasilitas.

Dikaitkan dalam penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat dalam sumber-sumber

yang akan mempengaruhi Implementasi kebijakan Dana Desa adalah :

1. Kemampuan sumber daya manusia pelaksana DD.

2. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung dana desa.

2.7.3 Sikap

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan, yang menyangkut harapan

akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesedian dengan suatu jenis pengalaman tertentu, dan

kesedian dengan suatu reaksi yang wajar (Mas’ud, 1991:31). Adam (2000:36) menyebutkan bahwa

sikap adalah merupakan reaksi yang timbul atas suatu rangsangan dari situasi atau seseorang,

sedangkan Gibson (1993:57) mendefinisikan sikap sebagai berikut: sikap adalah kesiapan mental,

yang dipelajari dalam organisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara

tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa siakap adalah reaksi atas pasangan suatu

obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan utnuk bertindak atau bertingkah lauku, baik

berupa seikap mendukung atau menolak. Ada tiga tiga komponen dalam sikap seseorang yaitu:

(Ma’rat, 1982: 13): komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide dan konsep:

komponen afektif yang menyankut kehidupan emosional seseorang dan komponen konasi yang

merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Sedangkan menurut Widjaja (2000:111), ada tiga tahapan yang harus dilalui seseorang agar

dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban:

1. Aspek kognetif, yang berhubungan dengan gejala pikiran.

2. Aspek afektif, yang berkaitan dengan proses yang menyangkut perasaan tertentu.

3. Aspek psikomotor, yang berkaitan dengan kecendurnag untuk bertindak terhadap suatu

obyek.

Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun disamping

itu evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen

afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan

merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi

pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikirna dan penalaran seseorang. Sehingga

komponen kognisi melukiskan obyek tersebut. Dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek lain

di sekitarnya. Hal ini berarti adanya penalaran pada seseorang terhadap obyek mengenai

karakteristik (Ma’rat, 1992:13-14).

Berdasarkan evaluasi tersebut maka komponen afeksi memilki penilaian emosional yang

terdapat bersifat positis atau negatif. Berdasarkan penilaian ini maka terjadilah kecenderungan

untuk bertingkah laku hati-hati komponen afeksi yang memiliki sestem evaluasi mengakibatkan

timbulnya perasaan senang/tidak senang atau takut/tidak takut. Dengan sendirinya pada peroses

evaluasi ini terdapat suatu valensi positif atau negatif.

Oeleh karena itu pada seseornag yang tingkat kecerdasannya rendah, kurang memiliki

aspek penalaran yang baik, dan dalam evaluasi emasionalnya pun kurang ada kehalusan sehingga

mengakibatkan kecenderungan tingkah laku yang kurang serasi (kasar). Dikaitkan dengan

penelitianini maka fenomena yang digunakan untuk mengukur sikap adalah:

1. persepsi pelaksana terhadap kebijakan Dana Desa

2. respon pelaksana kebijakan Dana Desa

3. tindakan pelaksana kebijakan Dana Desa

2.7.4 Struktur Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk

mengarahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dengan lain perkataan birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yan ditetapkan secara

rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas

administratif (lewis A. Coser dan Benard Rosenberg, dalam soekanto,293) ciri-ciri birokrasi dan

cara terlaksananya adalah sebagai berikut:

a. adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan

pada peraturan-peraturan umum yaitu ketentuan-ketentuan hukum dan Administrasi:

1. kegiatan-kegiatan organisasi sehari-hari untuk kepentingan birokrasi dibagi-bagi

secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi.

2. Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi diberikan secara langsung

dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh peraturan-peraturan mengenai cara-cara

yang bersifat paksaan, fisik, dan keagamaan dan sebaliknya, yang boleh dipergunakan

oleh petugas.

3. Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan pemenuhan tugas-

tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak. Hannya orang-orang yang memenuhi

persyaratan umum yang dapat dipekerjakan.

b. Prinsip pertingkatan dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan

atasan dengan bawahan dimana terdapat pengawasan terhadap bawahan oeleh atasannya.

Hal ini memungkinkan pula adannya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta

agar supaya keputusan-keputusan lembaga-lembaga rendahan ditinjau kembali oleh

lembaga-lembaga yang lebih tinggi.

c. Ketatalaksanaan suatu birokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis yang disusun

dan dipelihara aslinya atau salinanya. Untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang

menyelenggarakan secara khusus.

d. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan dan keahlian ynag

khusus dari para petugas.

e. Bila birokrsi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatan meminta

kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksana-pelaksanaanya, terlepas dari kenyataan

bahwa waktu bekerja pada organisasi secara tegas dan dibatasi.

f. Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang bersifat langgeng,

sempurna atau kurang sempurna, yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan

peraturan-peraturan memerlukan cara yang khusus yang meliputi hukum, ketatalaksanaan

administratif yang baik.

Dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah diuraikan oleh Max Weber, maka dapat

dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit mencakup 5 (lima) unsur, yaitu (Soekanto, 1982:293-

294):

1. Organisasi

2. Pengerahan tenaga

3. Sifatnya yang teratur

4. Bersifat terus menerus

5. Mempunyai tujuan

Menurut sutarto (1995:40) organisasi adalah sistem paling pengaruh antar orang dalam

kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat ditemukan

adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan

tujuan tertentu. Bberbagai faktor tersebut saling kait merupakan suatu kebutuhan.

Setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas organisasi yang

dimaksud. Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bagan

organisasi. Yang dimaksud dengan struktur organsisasi adalah kerangka atau hubungan satuan-

satuan organsisasi yang didalamnya terdapat pejabatm tugas serta wewenang yang masing-masing

mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh (sutarto, 1995:41).

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efesien. Struktur organisasi

yang sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan

tertib. Struktur organisasi yang efesien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-

masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat

diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efesien, pada waktu membentuk harus memperhatikan

berbagai asas organisasi (Sutarto, 1995:43).

Menurut Streers (1998:70) sekurang-kurangnya ada enam faktor struktur yang dapat

dikenali, yang ternyata mempengaruhi beberapa segi implementasi tatakelola organisasi di

antarannya adalah:

1. Tingkat desentralisasi

2. Spesialisasi fungsi

3. Formalisasi

4. Tentang kendali

5. Ukuran organisasi, dan

6. Ukuran unit kerja

Sedangkan Roobins (2006:585) menyebutkan unsur unuk merancang struktur organisasi,

yaitu: spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan

desentralisasi, serta formalisasi.

Desentraliasi adalah batas perluasan berbagai jenis kekuasan dan wewenang dari atas ke

bawah dalam hierarki organisasi. Dengan demikian pengertian desentralisasi berhubungan erat

dengan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan. Makin luas desentralisasi makin luas

ruang lingkup bawahan dapat turut serta dalam dan memikul tanggung jawab atas keputusan-

keputusan mengenai pekerjaan mereka dan kegiatan mendatang dari organisasinya (Steers,

1985:71).

Spesialisasi adalah pembagian fungsi-fungsi organisasi menjadi kegiatan-kegiatan yang

sangat khusus. Spesialisasi dapat diukur dengan berbagai cara, mencakup jumlah divisi dalam

sebuah organisasi dan jumlah bagian dalam setiap divisi, jumlah posisi yang berlainan dan jumlah

sub unit yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan jumlah pekerjaan dan jabatan yang terdapat

dalam sebuah organisasi. Spesialisasi memungkinkan setiap pekerja mencapai keahlian di bidang

tertentu sehingga dapat memberikan secara maksimal pada kegiatan arah dan tujuan (Steers,

1985:74).

Formalisasi menunjukan batas penentuan atau pengaturan kegiatan kerja para pegawai

melalui prosedur dan peraturan yang resmi. Semakin besar pengaruh dan peraturan mengatur

tingkah laku pekerja, semakin besar tingkat formalisasinya (Steers, 1985:75).

Rentang kendali (rentang kontrol) adlah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat

dipimpin dengan baik oleh seseorang atasan tertentu. Bawahan langsung adalah sejumlah pejabat

yang langsung berkedudukan di bawah seseorang atasan tertentu. Atasan langsung adalah seorang

pejabat yang memimpin langsung sejumlah bawahan tertentu (Sutarto, 1995:172).

Menurut Sutarto (1995, 174), ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan

beberapa sebaiknya jumlah pejabat bawahan yang langsung dapat dipimpin dengan baik oleh

seseorang pejabat atasan tertentu, yaitu:

1. Faktor subyektif, yaitu faktor yang melekat pada pejabatnya, misalnya: kepandaian,

pengalaman, kesehatan, umur, kejujuran, keahlian, kecakapan, dan laun-lain.

2. Faktor obyektif, yaitu faktor yang ada diluar pejabatnya, minsalnya: corak pekerjaan, jarak

antar pejabat bawahan, letak para pejabat bawahan, stabilnya organisasi, jumlah tugas

pejabat waktu tugas penyelesaian.

Besarnya ukuran organisasi dapat mempengaruhi berbagai aspek keberhasilan organisasi.

Bertambah bersarnya ukuran organisasi tampaknya mempunyai hubungan positif dengan

peningkatan efesiensi. Faktor-faktor seperti pergantian pemimpin yang teratur, berkurnagnya

tenaga kerja, dan pengendalian lingkungan semua ini dapat di anggap sebagai beberapa aspek yang

mengatur pelaksanaan pekerjaan secara tertib dan efesien (Steers, 1985: 80).

Pengaruh ukuran unit kerja terhadap sikap dan tingkah laku para pekerja dan pengaruhnya

terhadap organisasi tampak berlainan dengan ukuran organisasi. bagi para pekerja semakin

besarnya unit kerja selalu dihubungkan dengan berkurangnya kepuasan bekerja, tingkat kehadiran,

merosotnya tingkat kebetahan, dan meningkatkan perselisihan perburuhan (Steers, 1985: 80).

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengatur

struktur birokrasi adalah:

1. Pembentukan struktur organisasi

2. Pembagian tugas

3. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

2.7.5 Lingkungan

Roobins (2003:603) menyatakan bahwa lingkungan tidak kekurangan definisi. Benang

merah yang menghubungkanya adalah pertimbangan atas faktor diluar organisais itu sendiri.

Benang merah yang menghubungkanya adalah pertimbangan atas faktor diluar organisasi itu

sendiri. Minsalnya, definisi yang paling populer, mengidentifikasikan lingkungan sebagai segala

sesuatu yang berada diluar batas organisasi.

Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan

yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu. Lazimnya

lingkungan ini mencakup pemasuk, pelanggan, pesaing, badan pengaturan pemerintah, kelompok

publik penekan dan semacamnya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa terdapat tiga dimensi utama

lingkungan organisasi, yaitu kapasitas, volatilitas dan kompeleksitas.

Kapasitas lingkunagn mengacu sampai tingkat mana lingkungan itu mendukung adanya

pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan menimbulkan sumber daya yang

berlebihan, sehngga dapat menyangga organisasi pada saat kelakaan relatif. Kapasitas yang

berlebihan dapat memberi kesempatan bagi sebuah organisasi membuat kesalahan, sedangkan

kapasitas yang langka tidak mentolerir adanya kesalahan.

Tingkat ketidak setabilan lingkungan dimasukan dalam dimensi volatility. Jika terdapat

tingkat perubahan yang tidak dapat diprediksi, lingkungan tersebut adalah dinamis. Hal ini

menyukarkan pelaksanaan tata kelola untuk meramalkan secara tepat kemungkinan yang terkait

dengan berbagai alternatif keputusan. Pada sisi lain terdapat lingkungan yang stabil.

Pada akhirnya lingkungan harus dinilai dalam hubungannya dengan kompleksitas, artinya

tingkat dari heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen lingkungan. Suatu lingkungan tang

sederhana adalah homogen dan terkonsentrasi.sebaliknya lingkungan yang heterogenitas dan

penyebaran disebut lingkungan yang kompleks.

Berkaitn dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur

lingkungan dari kebijakan dana desa adalah : kapasitas lingkungan, yaitu kemampuan badan

permusyawaratan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan

dana desa. Kesetabilan peran badan permusyawaratan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan

desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Kompleksitas, yaitu banyaknya campur tangan

lembaga-lembaga diluar organisasi pelaksana dana desa yang mempengaruhi kebijakan.

2.7.6 Ukuran Dan tujuan kebijakan

Menurut Van Matter dan Van Horn (Winarno,2002:110) identikasi indikator-indikator

pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. indikator-

indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

yang telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna didalam menguraikan

tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Namun demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk

menindentifikasi dan mengukur pencapain.

Van metter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada dua penyebab untuk menjawab hal

ini,yaitu pertama, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang

kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan ukuran-

ukuran dasar dan tujuan.

Sejalan dengan pendapat di atas, Mazmanian dan Sabatier (subarsono 2001:102),

menyatakan bahwa standar dan tujuan tata kelola yang di rumuskan dengan cermat dan di susun

dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peran yang amat penting sebagai alat

bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang kongkrit bagi pejabat pelaksana dan

sebagai sumber dukugan bagi tujuan itu sendiri.

Berdasarkan para ahli diatas, fenomena yang dipergunakan untuk mengukur ukuran dan

tujuan kebijakan Dana Desa dalam penelitian ini adalah :

1. Kesesuaian program dengan tata kelola yang telah di tetapkan

2. Ketetapan sasaran sesuai dengan tata kelola yang ditentukan.

2.8 Kerangka pikir

Berdasarkan berbagai uraian tersebut maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan

dalam sebuah model berikut:

Kebijakan Dana Desa

Tujuan Dana Desa

1. Peningkatan

pemerintahan desa

2. Peningkatan

pembangunan di

Tingkat Desa

IMPLEMENTASI

1. Komunikasi

2. Kemampuan

3. Sikap

4. Struktur birokrasi

5. Lingkungan

6. Ukuran dan tujuan

dan tujuana

kebijakn

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dalam studi penelitian, pengguanaan metodelogi merupakan suatu langkah yang harus

ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif,

dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang

administrasi publik.

Metode murapakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai

langkah-langkah yang sistematis. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004 : 81) penelitian diskriptif bermaksud membuat

penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi

tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan sifat sesuatu yang tengah

berlangsung pada saat studi.

Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan

penghayatan (verstehen) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa

intraksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspketif peneliti sendiri (Usaman

dan Akbar 2004 : 81).

3.2 Fokus Penelitian

Ada dua maksud yang ingin dicapai peneliti melalui penetapan fokur, pertama, penetapan

fokus untuk membatasi studi, dalam hal ini membatasi bidang inkur, minsalnya, membatasi

dariapada pengunaan teori-teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedang teori-

teori yang tidak sesuai sedapat mingkin dihindari pengunaannya, kedua, penetapan fokus

penelitian berfungsi untuk memenuhi kretria inkluisi-inkluisi seperti persoalan data yang baru

dilapangan.

Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana

yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukan kedalam sejumlah data

yang sedang dikumlkan (Moleong 2001 : 63 ). Jadi penetapan fokus yang jelas dan mantap,

seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan

dan mana yang perlu d ijamah ataupun mana yang akan di buang.

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian

dijadikan sebagai acuan didalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang

dilapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian ini, maka fokus penelitian

diarahkan pada faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Good Gvernance Dalam Bidang

Administrasi Desa dengan Studi Kasus Dana Desa.

3.3 Lokasi Penelitian

lokasi penelitian adalah daeerah atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

penelitian dan memproleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian. Lokasi penelitian

ini dilaksanakan di Desa Jupung Kecamatan Jupung Kabupaten Jember.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

yang dimaksud dengan sumber data yaitu sumber dimana data itu diperoleh. Maka untuk

mendapatkan data yang relavan dengan permasalahan ini data yang di ambil meliputi data primer

dan data skunder.

1. Data Perimer

Data perimer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari

informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan implementasi good

gavernance dalam bidang administrasi desa. Informan yang digunkan sebagai sumber

dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. H. Sukirman Mpd selaku Sekretariat kecamatan

Sukorambi Kabupaten Jember, Bapak Bhisma Perdana SH selaku Kepala Desa Jubung,

Bapak Fathullah selaku Sekretaris Desa Jubung, Bapak Imam Ansori selaku Bendahara

Desa Jubung, Bapak Edy selaku Ketua LPMD Desa Jubung, bapak Suryanto selaku Ketua

BPD desa Jubung, Bapak Sutono selaku UPT desa Jubung dan Ibu Seriwahyuningsih

selaku masyarakat Desa Jubung .

2. Data Skunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung dari data primer dari literatur dan dokumen

serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan dil apangan yang

terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan

42

penelitian yaitu : Peraturan Desa Jubung, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jubung, Penyusunan Laporan Hasil MUSRENBANG Desa Tahun 2015, Laporan Hasil

MUSRENBANG Desa Jubung dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMDDes) dan Sambutan Bupati pada acara Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (MUSRENBANG)

3.5 Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

membutuhkan kedalaman penghayatan terhadap intraksi antara konsep atau analisis secara

mendalam tentang hubungan-hubungan konsep yang dikaji secara empirik. Bogdan dan taylor

sebagaimana dikutip oleh maleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan prilaku yang diamati. (meleong, 2007: 185)

dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data

primer mengenai Implementasi Good Gavernance Dalam Bidang Administrasi Desa Jubung (Studi

Kasus Dana Desa di Desa Jubung Kabupaten Jember). Dengan berdasarkan data yang ada, penulis

berupaya mendeskrifsikan/mengambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

3.6 Pemilihan Informan

Teknik penentuan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

purposive, yaitu teknik penentuan sumber data secara langsung dengan asumsi banhwa seorang

atau beberapa orang yang dipilih tersebut dianggap telah mengetahui tentang pokok permasalahan

yang diteliti. Teknik penentuan sumber data purposive tersebut dikombinasikan dengan teknik

bola salju (snow ball) dengan harapan dapat memperoleh data penelitian yang diperoleh secara

terus menerus yang kemudian berkembang menjadi hasil penelitian yang luas sehingga mampu

menjadi penunjang data dalam penelitian. Para informan yang dipilih adalah Bapak Bhisma Perdan

Kepala Selaku Kepala Desa Jubung, Bapak Fathullah selaku Sekretaris Desa Jubung dan Bapak

Imam Ansori selaku Bendahara Desa Jubung.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek dan tujuan penelitian ini, maka dalam pengumulan data, peneliti akan

mengunakan metode sebagai berikut:

1. Metode observasi

Metode ilmiah observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas sebenarnya tidak

hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan peneliti., baik secara langsung tetapi juga

bisa dilakukan secara tidak langsung. Berpijak dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa

observasi adalah suatu tehnik pengamatan untuk mendapatkan data dari fenomena-fenomena

yang diamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melaksanakan observasi

atau pengamatan. Peran peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai

pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Dengan kata lainpengamat hanya

melakukan suatu fungsi yang dalam hal ini hanya mengadakan pengamatan saja.

2. Interview/Wawancara

Metode interview yang dikenal dengan tehnik wawancara adalah percakapan dengan maksud

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewanwancara yang mengajukan pertanyaan

dan yang diwawancarai, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dari pendapat

tersebut dapat disimpulkan bahwa metode interview adalah suatu cara untuk memperoleh

mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab. Bentuk dari interview dapat dibedakan

menjadi tiga macam yaitu: interview bebas, interview terpimpin dan interview bebas

terpimpin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview bebas terpimpin

artinya dalam melakukan interview peneliti akan membawa pedoman yang berisi hal-hal

yang akan ditanyakan sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari tujuan semula

dan data yang diinginkan oleh peneliti bisa diperoleh. Interview/Wawancara dilakukan

dengan Bapak Bhisma Perdan Kepala Selaku Kepala Desa Jubung, Bapak Fathullah selaku

Sekretaris Desa Jubung dan Bapak Imam Ansori selaku Bendahara Desa Jubung.

3. Dokumentasi

Menurut suharsimi arikunto (2001:36) yang meberikan definisi tenang dokumenter yaitu

dari asal kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis, artinya didalam melaksanakan

metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. Dengan pendapat dari

suharsimi arikunto tersebut bahwa dokumentasi yang dipakai dalam penelitian adalah

mempelajari dan mencatat data-data yang sudah didokumentasikan seperti laporan, arsip,

laporan kegiatan atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut pendapat potton seperti yang dikutip oleh moleong (2000:108) bahwa analisis data

adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola, kata gori dan satuan

uraian data. Sedangkan analisis data kualitatif menurut bogdan dan biklen, seperti yang dikutip

oleh meleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensiskanya mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

yang dapat diberikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Deskriptif Thinking dalam menganalisa

data kualitatif yang diperoleh penulis dalam meneliti. Metode deskriptif menurut suahrsimi

arikunto merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu

merumuskan hipotesis artinya, metode ini digunkan dalam rangka menganalisa data dari hasil

pengumpulan data yang berhubugan dengan pembahasan atau fenomena yang menjadi fokus

masalah .(Muhajjjir,2002:27)

Dalam kerangka ini, peneliti mengambarkan peristiwa atau kejadian yang muncul pada

saat meneliti sesuai dengan pembahasan yang diambil guna mendapatkan hasil yang faktual dan

akurat. Oleh sebab itu, tujuan penggunaan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat

diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sesuai dengan tipe penelitian kualitatif, maka data

yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dalam arti gejala yang muncul secara berkaitan

diungkapkan secara lebih mendalam dan terperinci dengan menggunakan deskriptif kualitatif

secara sistematis. Pemahaman realitas sosial yang diteliti. Berikutnya dilakukan interprestasi yaitu

dengan meberikan analisis terhadap realitas sosial hasil penelitian berdasarkan kerangka teoritis

tersebut, sehingga akan diperoleh pemahaman

Menurut moleong (2001:1990) proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara pribadi, dokumen

resmi, gambar, foto, arsip-arsip dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis memakai metode analisis data deskriptif kualitatif dengan cara

mengambarkan, memgkatagorikan, serta menafsirkan data-data yang diperoleh. Analisa ini

mengandalkan kemampuan interprestasi penulis dalam menafsirkan data lapangan.

Data yang didapatkan dari wawancara dan pengamatan serta dokumen dikelompokan dan

dipilih sesuai denagan sub-sub yang diperlukan. Kemudian dibuat abstraksinya untuk mengetahui

garis besarnya atau benang merah permasalahan sehingga mudah untuk menarik kesimpulan.

Teknik analisa data dalam penelitian, melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Yaitu data atau informasi hasil dari pengumpulan di lapangan ditulis dalam bentuk uraian

atau laporan terinci. Uraian-uraian dan laporan tersebut kemudian direduksi, dirangkum,

dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya

kemudian disusun yang lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Display Data

Setelah data direduksi, tersusun secara sistematis dan terkelompok berdasakan jenis dan

polanya selanjutnya disususn dalam bentuk bagan-bagan atau narasi-narasi sehingga

membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan.

3. Pengambilan kesimpulan dan verivikasi

Setelah melewati tahap pertama dan kedua, selanjutnya langkah yang harus diambil adalah

mengambil kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil reduksi dan display data.

Verifikasi dilakukan dengan cara mencari data baru yang lebih mendalam untuk

mendukung kesimpulan yang sudah didapatkannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman

pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan

gambaran mengenai wilayah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

4.1.1 Letak dan Batas Wilayah

Secara umum letak geografis Desa Jubung terletak pada wilayah dataran sedang yang luas

dan merupakan lembah yang subur. Secara umum batas-batas wilayah Desa Jubung meliputi :

Utara : Desa Dukuhmencek

Timur : Kelurahan Mangli dan Desa Jubung

Selatan : Desaa Pencakarya dan Desa Kaliwining

Barat : Desa Kaliwining Desa Rambigundam dan Desa Glagahwero

Desa Jubung memiliki luas wilayah 374,128 Ha, dari segi topografi, Desa Jubung berada

pada bagian utara wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk

pengembangan tanaman pangan

dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :

Perkampungan : 75,500 Ha

Sawah : 260,028 Ha

Tanah Kuburan : 2,721 Ha

Tanah Lapangan : 1,000 Ha

Tanah Desa : 0,800 Ha

Tanah RVE, RVO, GG : 4,000 Ha

Tanah Perhutani : 3,000 Ha

Tanah Pekarangan : 15,700 Ha

Tanah Kas Desa : 11,379 Ha

Jumlah : 374,128 Ha

Selain itu Desa Jubung memiliki wilayah berupa Dusun yakni :

1. Dusun Jubunglor : 3 RW 13 RT

2. Dusun Krajan : 4 RW 22 RW

3. Dusun Darungan : 2 RW 8 RT

Jumlah Keseluruhan : 9 RW 43 RT

4.1.2 Kondisi Demografis

Secara umum Desa Jubung mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli Desa dan

sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa

penduduk Desa Jubung terdapat dua suku jawa dan madura juga sebagian kecil suku lain.

Berdasarkan mobilisasi jumlah penduduk lahir mati, datang dan pindah penduduk Desa

Jubung selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebanyak

Laki-laki : 2.477 Jiwa

Perempuan : 3.094 Jiwa

Jumlah Jiwa : 5.571 Jiwa

Jumlah KK : 1.385 KK

Sdangkan jika diklarifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk lahir mati, datang dan pindah di Desa Jubung Tahun 2015

Kelompok Umur

Laki-Laki

(L)

Perempuan

(P)

L+P

00-44 111 125 236

05-09 142 228 370

10-14 189 211 400

15-19 123 255 378

20-24 156 221 377

25-29 179 199 378

30-34 221 224 445

30-39 237 247 484

40-44 182 208 390

45-49 178 184 362

50-54 155 197 352

55-59 139 204 343

60-64 168 196 364

65-69 103 132 235

70-74 118 172 245

75+ 99 113 212

Total 2500 3071 5571

Dari segi pendidikan dapat dilaporkan hal-hal sesuai dengan table berikut :

Tabel 4.2 dari segi pendidikan di Desa Jubung

No

PENDIDIKAN YANG

DITAMATKAN

JUMLAH

PENDUDUK

1 Tidak Tamat SD 262

2 SD Sederajat 1892

3 SLTP Sederajat 792

4 SLTA Sederajat 632

5 Diploma 91

6 Sarjana (S1) 87

7 Pasca Sarjana 19

JUMLAH 3775

4.1.3 Kondisi Ekonomi

Desa Jubung dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif

bagi pegembangan perekonomian wilayah ditingkat Desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa

yang ada, perekonomian di Desa Karangpring masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai

basis dan pengerak roda perekonomian wilayah.

Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan

strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, bahan baku

produk oalahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja

dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya pada saat ini merupakan tolak ukur bagi desa untuk dilestarikan, sehingga

menjadi potensi ekonomi yang unggul khusunya dibidang pertanian dengan beberapa produk yang

dihasilkan meliputi : Padi, Jagung, Rambutan dan tanaman palawija lainya.

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Jubung dapat diklarifikasikan dalam

beberapa bidang yaitu sesuai dengan table sebagai berikut :

Tabel 4.3 mata pencaharian penduduk Desa Jubung

No URAIAN JUMLAH

PENDUDUK

1 Pertanian 847 Orang

2 Industri Pengolahan 169 Orang

3 Kontruksi / Bangunan dan Perbengkelan 199 Orang

4 Perdagangan, Rumah Makan, Jasa 98 Orang

5 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 74 Orang

6 PNS, TNI, POLRI 273 Orang

7 Buruh Tani dan lain-lain 2184 Orang

Jumlah 4844 Orang

4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Jubung Tahun 2011-2015

Dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan desa agar memiliki kejelasan tujuan, maka

perlu untuk menetapkan arah pembangunan yang akan membawa kepada terwujudnya

kesejahtraan rakyat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan pembangunan.

Desa dalam sistem pemerintahan merupakan salah satu subsistem yang tidak terpisahkan

dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 5 (1) peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa.

Diera serkarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa utnuk mengatur dan

mengurus kepentingan Desa, mengharuskan desa lebih kereatif dan inovatif dalam hal pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat

seperti relatie rendahnya kondisi social ekonomi masyarakat, antara lain: angka kemiskinan,

jumlah pengangguran, derajat kesehatan yang rendah serta daya beli masyarakat yang rendah.

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas, dan guna mengatasi permasalahan

tersebut diatas kami tetapkan Visi dan Misi Desa Jubung sesuai dengan peraturan Desa Jubung

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Tahun 2011-2015,

sebagai berikut :

1. Visi

Terciptanya pelayanan dibidang pemerintahan ysng kreatif, inovatif, guna mewujudkan

masyarakat Desa Jubung yang sejahtra lahir batin.

2. Misi

Misi yang diemban dalam dalam mewujudkan visi diatas adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan;

2. Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;

3. Menggali unggulan potensi Desa;

4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran;

5. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai;

4.3 Setrategi dan Arah Kebijakan Desa

Strategi pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi

ditempuh dengan tiga strategi yaitu :

4.3.1 Penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif, Inovatif dan berkualitas

Penyelenggaraan di arahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar

kepada masyarakat agar terjadi kondisin masyarakat yang aman, nyaman, tertib serta adanya

kepastian hukum, strategi ini dimaksudkan untuk mewujudakan pelayanan prima dengan

mengedepankan aparatur yang propesional, jujur, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi

sebagai fasilitator dan regulator.

4.3.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Pemberdayaan ini di arahkan pada peningkatan mutu pengetahuan umum dan agama,

kesadaran hukum, kesehatan dan daya beli masyarakat serta menumbuh kembangkan dunia usaha

khususnya yang berbasis potensi lokal. Strategi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyrakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, disamping

itu meningkatkan kondisi sosial masyarakat dan ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

4.3.3 Pengelolaan sumber daya alam dan buatan secara optimal

Pengelolaan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan

secara optimal dengan tetap menjaga kelestarinya guna mendorong percepatan pertumbuhan

ekonomi dan terbukanya lapangan

4.4 Arah Kebijakan Desa

Berdasarkan misi sebagaimana diatas tersebut, maka arah kebijakan pembangunan

ditunjukan pada :

4.4.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan

dalam rangka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas,

maka kebijakan pembangunan pada tahun 2014 diarahkan pada :

1. Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Pengembangan kualitas pelayanan Administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan

dunia usaha;

3. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur;

4. Peningkatan kesejahtraan aparatur, dan

5. Koordinasi dengan semua lembaga terkait yang ada di Desa dengan keterbukaan dalam

semua bentuk dan saling mengisi demi kepentingan masyarakat Desa pada umumnya.

4.4.2 Ikut Serta Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat

dalam rangka pencapaian kinerja dalam rangka ikut serta mendukung peningkatan kualitas

pendidikan dan kesejahtraan masyarakat tahun 2014 diarahkan pada :

1. Peningkatan kesadaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;

2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan;

3. Pemberian beasiswa pada pelajar berprestasi dan bantuan kepada pelajar kurang

mampu;

4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;

5. Fasilitas kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan

menggunakan Askeskin/jamkesmas dari tingkat puskesmas sampai dengan RSUD;

6. Peningkatan sistem sanitasi umum yang ada di Desa;

7. Fasilitasi pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu, dan

8. Meningkatkan kemauan masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini.

4.4.3 Penggalian Potensi Unggulan Desa

dalam rangka pencapaian kinerja penggalian potensi unggulan Desa, maka kebijakan

pembangunan pada tahun 2014 diarahkan pada :

1. Pemenuhan saran dan prasarana pertanian ( penggadaan handtracktor dan diesel atau

pompa air dengan swadaya masyarakat);

2. Fasilitas terhadap upaya petani dalam rangka peningkatan produktivitas dan mutu

produk pertanian dan;

3. Penggalangan terhadap petani dalam rangka pentingnya penanganan penyakit pada

tanaman atau pemberantasan hama pada tanam;

4.4.4 Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran

dalam rangka pencapaian kinerja penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka

kebijakan pembangunan pada tahun 2014 diarahkan pada :

1. Fasilitas terhadap program kerja satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka

peningkatan kemiskinan dna pengangguran;

2. Penigkatan kualitas lingkungan dan pemukiman keluarga miskin;

3. Pemberdayaan perempuan;

Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pencapaian kinerja

pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan pada tahun

2014 diarahkan pada :

1. Peningkatan infrastruktur jalan Dusun;

2. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

3. Peningkatan pelayanan fasilitas yang menunjang pendidikan dan kesehatan.

4.5 Proritas Desa

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Jubung makmur dan sejahtra lahir dan batin,

maka arah kebijakan umum Desa tahun 2014 di perioriataskan pada 4 bidang pembangunan yaitu

:

1. Bidang Pendidikan;

2. Bidang Kesehatan;

3. Bidang Pertanian;

4. Bidang Sarana dan Prasarana.

4.6 Kewenangan Desa

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tantang Pemerintahan Desa Pasal 7

disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa adalah urusan

Pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Dalam rangka pelaksanaan hak asal

usul Desa yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jubung yang

termuat dalam Peraturan Desa Jubung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa Jubung tahun 2011-2015 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dalam pelaksanaan kegiatan di Desa, maka diperlukan sumber dana pembiayaan kegiatan

Desa. Adapun sumber pendanaan kegiatan Desa Jubung meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa;

2. Hasil Kekayaan Desa;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan;

4. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;

5. Dana Perimbangan; dan

6. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

4.7 Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa pada

penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan

dengan Peraturan Perundang-Undangan seperti : Jogoboyo, Jogotirto dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas mencerminkan bahwa terdapat banyak kewenangan hak asal-usul

Desa yang sangat luas yang berbeda-beda antar wilayah. Khusus Desa Jubung, agar pelaporan

lebih sistematis dan efisien, maka kewenangan tentang hak asal-usul Desa Jubung digolongkan

kedalam beberapa kelompok.

a. Tata Pemerintahan Desa

Sebelum melangkah lebih jauh kedalam pemerintahan desa, hal yang paling substansial

adalah penataan kelembangaan Desa. Dalam tata pemerintahan Desa selalu mengikuti pedoman

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daera Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Desa.

Menururt Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa secara utuh dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat

Desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintahan Desa, maka harus tercipta hubungan yang setara dan harmonis antara Pemerintahan

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga melihat tuntutan tersebut kami senang tiasa

melaksanakan koordinasi pada setiap pelaksaan Pemrintahan Desa agar terjalin keharmonisan dan

hubungan kerja kemitraan yang baik.

b. Administrasi Desa

Dibidang Administrasi Desa, dalam hal ini Pemerintahan Desa maupun Badan

Permusyawaratan Desa telah menyesuaikan dengan pedoman yang diberikan Pemerintah

Kabupaten Jember, berupa pemberian Buku Administrasi Desa sebanyak 50% dari kebutuhan

yang ada dan sisanya di anggarkan oleh Pemrintah Desa melalui APBDes Tahun 2014.

Menyadari akan semakin pentingnya peran Administrasi Desa yang baik, maka kami

berupaya semaksimal mungkin agar setiap peroses penyelenggaraan Pemerintahan terekam dalam

sistem Administrasi Desa. Mengingat selama ini yang menjadi titik lemah Desa yang paling utama

adalah lemahnya Administrasi Desa, yang pada akhirnya berujung pada ketidak akuratan data dan

informasi.

c. Perangkat Desa

Mengenal perangkat Desa kami selalu berupaya berpedoman pada Peraturan Bupati Jember

Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa. Pada tahun ini dilaporkan bahwa tidak ada

kekosongan Perangkat Desa Jubung.

d. Pengelolahan Tanah Kas Desa

Berkaitan dengan tanah kas Desa melaporkan bahwa luas Tanah Kas Desa Jubung seluas

± 11.379 hektar, sedangkan sisanya sekitar 1.179 hektar adalah tanah tegalan dan tanah tersebut

saat ini berfungsi sebagai lahan kebun seluas 0,379 Ha dan ± seluas 0,800 hektar saat ini

dipergunakan sebagai lahan perkantoran dan sarana umum lainya.

Dalam rangka pengelolaan Tanah Kas Desa kami berpedoman pada Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Secara khusus pengelolaan Tanah Kas Desa Jubung

dilakukan dengan sistem persewaan, sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Persewaan Tanah Kas Desa.

Adapun susunan Kepanitiaan yang terlibat dalam Persewaan Tanah Kas Desa adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.7 susunan Kepanitiaan yang terlibat dalam Persewaan Tanah Kas Desa Jubung

No Nama Jabatan Unsur

1. Edy Harsono Ketua Lelang LPMD

2. Fathullah, SH Sekretaris Sekdes

3. Imam Ansori Anggota Perangkat Desa

4. Mulyono Anggota Perangkat Desa

5. Agung Budiharto Efendi Anggota Ketua BPD

Dari kegiatan tersebut Tanah Kas Desa dikelola oleh beberapa orang penyewa antara lain

:

1. H. Sofiyan

2. Sidik P. Budi

3. Wagiman

4. Suparji P. Nip

e. Pelayanan Umum

Dibidang pelayanan umum kepada masyarakat, Desa merupakan subsistem Pemerintahan

yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dan buruknya citra kerja

Pemerintahan Desa melalui pelayanan yang baik, jujur, cepat dan efisien sehingga semua

kebutuhan yang diperlukan terselesaikan dengan sempurna.

Menyadari pentingnya peranan Desa dibidang pelayanan umum kepada masyarakat, maka

di upayakan semaksimal mungkin memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan bahkan jika

perlu Pemerintah Desa membuka pintu selama 24 jam terhadap masyarakat yang memerlukan

pelayanan dari Pemerintah Desa.

4. 8 Satuan Kegiatan Desa Jubung

Sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa. Sebagai unsur Pemerintah

Desa adalah Perintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), dalam rangka mencapai kinerja Pemerintah Desa yang efektif dan efesien, dalam

mengembangkan komunikasi dan kemitraan kepada semua pihak.

Selain unsur dari Pemerintah Desa, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat di Desa Jubung, maka juga melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa

yang terdiri dari unsur : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga,

Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selama tahun 2014 semua lembaga yang ada di Desa dapat melaksanakan tugas secara baik

tepat waktu, sehingga program kerja Pemerintahan Desa yang sudah direncanakan dapat

diselesaikan dengan baik.

Adapun Personil yang terlibat dalam Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Januari s/d 5 Desember 2014

No Nama Jabatan

1. Bhisma Perdana, SH Kepala Desa

2. Fathulla, SH Sekretaris Desa

3. Imam Anshori Kaur Ekbang

4. Mulyono Kaur Kersa

5. Bambang Agus Periyanto Kaur Pemerintahan

6. Djuma’inah Kaur Keuangan

7. Abdur Rohim Kaur Umum

8. Imam Syafi’i Pamong Tani

9. Suparman Kaur Keamanan

10. Suryadi Kasun Kerajan

11. Tohari Kasun Jubunglor

12 Sunarto Kasun Darungan

Data Anggota Permusyawaratan Desa (BPD)

Tabel 4.8 Data Anggota Permusyawaratan Desa (BPD)

No Nama Jabatan

1. Drs. Mochammad Irfan Ketua

2. Agung Budiarto Efendi Wakit Ketua

3. Sucipto Sekretaris

4. Watiman, SH Anggota

5. Budi Harianto Anggota

6. Imam Ghozali Anggota

7. Sholihin Anggota

8. Taufiqurrohman Anggota

9. Adibil muchtar Anggota

10. Mohammad Safi’i Anggota

11. Sutrisno Anggota

Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 4.8 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jubugn

No Nama Jabatan

1. Edy Harsono Ketua

2. Wahidin Sofiyan Hakim Sekretaris

3. Nasrul Abas Bendahara

4. Zainul Iksan Seksi Agama

5. Luky Indri Hapsari Seksi Pendidikan

6. Hernaning. PN Seksi Kesehatan dan Kependudukan

7. Kusaeri Seksi Pemuda dan Olah Raga

8. Mulyadi Seksi Ekbang

9. Nurila Seksi Pemberdayaan PKK

Data Pengurus Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga

Tabel 4.8 Data Pengurus Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga Desa Jubung

No Nama Jabatan

1. Ny. Fathulla Ketua

2. Ny. Lutfiah Wakil Ketua II

3. Ny. Endang Sri Indahhati Sekretaris

4. Ny. Suparmi Sucipto Wakil Sekretaris

5. Ny. Yusup Sofian Bendahara

6. Kader Posyandu/pukja 1,2,3,4 Anggota

Ringkasan Pendapatan Desa Tahun 2014

Tabel 4.8 Ringkasan Pendapatan Desa Jubung Tahun 2014

No

Uraian

Target

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Prosentas

E

(%)

1. Pendapatan Asli Desa Rp.128.450.000,00 Rp.128.450.000,00 100%

2. Dana Perimbangan Rp.178.457.135.00 Rp.178.457.135.00 100%

3. Lain-lain Pendapatan Desa

yang sah

Rp.304.642.865.00 Rp.304.642.865.00 100%

Jumlah Total Rp.611,550,000,00 Rp.611,550,000,00 100%

4.9 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Terkait dengan tugas pembantuan, Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007

disebutkan bahwa tugas pembantuan dapat diserahkan kepada Desa dengan wajib disertai dengan

dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Tugas pembantuan yang diterima pada Tahun 2014 adalah : Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), sebagai berikut :

Tabel 4.10 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

Dasar

Hukum

Instansi

Pemberi

Pelaksana

Kegiatan

Realisasi

Kegiatan

Sumber & Jumlah

Anggaran

Kegiatan

PNPM-MP

TPK

100%

Dana APBN

Rp. 230.335.700,00

Polindes di Dusun

Jubung Lor RT.001

RW 06

Dinas

Pengairan

OMS 100% Dinas Hibah Dinas

Pengairan Jawa

Timur

Rp.178,000.000.00

Anggaran 2011

Pembangunan

Drainasen Dusun

Jubung Lor RT.

04/05 RW. 07

Dinas PU

Cipta Karya

OMS 100% Dana APBD

Kabupaten Jember

Jalan Aspal Hotmik

Dusun Krajan

RT.002 RW 02 s/d

RT . 01 RW. 05

Dusun Jubung Lor

DINAS

Pengairan

OMS 100% Dana Hibah Dinas

Pengairan

Kabupaten Jember

Pembangunan

Drainase Dusun

Jubung Krajan

RT.02 RW.02

Dinas PU

Cipta Karya

OMS 100% Dana APBD

Kabupaten Jember

Pembangunan Jalan

Aspal Hot Mit

Perum Kodim

RT.06 RW 04 s/d

RT 06 RW 07

Jubung Lor

4.10 Gambaran Kebijakan Dana Desa di Desa Jubung

Bantuan langsug Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana bantuan langsusng

kepada Desa yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan di Desa dan prasarana desa yang

diperlukan serta diperioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan Administrasi

pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Pak Kepala Desa.

Bantuan langsung Dana Desa (DD) dimaksud sebagai bantuan stimulant atau dana

perangsang untuk mendorong dalam membiayayi program Pemerintah Desa yang ditunjang

dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pemrintahan

dalam pembangunan di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Tujuan diberikannya bantuan langsung Dana Desa (DD) antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan

pemerintahan dalam pembangunan di Desa sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi

yang dimiliki.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

bagi masyarakat desa dalam rangka pembangunan di desa.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan

pembangunan di desa.

4.11 Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pada sub bab ini akan disajikan

hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Adapun hasil

penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

4.11.1 Implementasi Pelaksanaan Dana Desa (DD)

Secara umum pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2015 telah terlaksana. Namun demikian

pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi berjalan dengan lancar

tanpa ada kendala apapun. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis

temukan selama melaksanakan penelitian.

4.11.2 Proses Pencairan Dana Desa

Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Jubung terhadap Syarat Pencairan Dana Desa

menyatakan : “syarat-syarat pencairan dana desa pertama harus menyelesaikan SPJ tahun

sebelumnya yaitu seumpama kita mencairkan tahun 2015 harus SPJ tahun 2014, persyaratan yang

kedua itu harus ada fakta integritas dari Kepala Desa yang menyangkut kelengkapan SK semua

unsur mulai dari Kepala Desa dan Perangkat Desa , APBDes Tahun 2015 yang sudah diundangkan

Kepala Desa

Sekretaris Desa Bendahara Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa

(PKK,KD,RT,RW, Lembaga lain yang dibutuhkan)

dan setelah diundangkan APBDes lalu dikirim ke Kecamatan kemudian diperoses untuk diajukan

kepusat. Bagi Desa Jubung di Kecamatan Sukorambi, syarat Pencairan Dana Desa sudah berjalan

dengan baik terbukti dari diundangkanya APBDes, hal ini dikarenakan APBDes menjadi Syarat

Pencairan Dana Desa (DD) (wawancar tanggal 15 Desember 2015).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Jubung yang menyatakan: “ di

Desa kami APBDes sudah tersusun dengan baik yang dilaksanakan pada hari senin 22 Juni 2015

dengan melibatkan BPD dan Kepala desa beserta Perangkat Desa (wawancara tanggal 15

Desember 2015).

Demikian juga Sekretaris Desa Jubung membenarakan pernyataan diatas karena

bedasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan: “ memang benar Desa Jubung telah

menyusun syarat pencairan Dana Desa melalui diundangkanya APBDes yang telah menjadi syarat

pencairan Dana Desa tahap pertama yang dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, ketua

Badan Permusyawaratan Desa beserta anggota (wawancara tanggal 15 Desember 2015).

Berkaitan dengan besarnya pencairan dana desa, Bendahara Desa Jubung menyampaikan

pernyataan : “Desa kami telah mendapatkan dana desa sebesar Rp. 303.895.528 hal itu juga

disampaikan oleh Sekretaris Desa Jubung yang membenarkan pernyataan di atas karena

berdasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan : “memang benar Desa Jubung telah

mendapatkan pencairan dana desa sebesar Rp 303.895.528 bahkan dana tersebut telah

diperuntukan untuk infra struktur, pembangunan paping atau gang-gang Dusun dan pembangunan

derenase atau saluran irigasi tidak untuk yang lain dan tidak boleh membangun kepentingan kantor

itu khusus buat pembangunan masyaraka ( wawancara tanggal 15 Desember 2015).

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa dalam syarat pencairan Dana Desa berjalan

dengan baik dengan terbentuknya APBDes yang merupakan persyaratan pencairan Dana Desa

yang juga dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat, ketua Badan Permusyawaratan Desa

beserta anggota bahkan fungsi dana desa sudah terlaksana dengan aturan yang telah ditentukan

(wawancara tanggal 18 Desember 2015)

4.11.3 Pelaksanaan Proyek Dana Desa

Berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa, para informan memberikan pernyataan yang

senada yaitu bahwa semua pelaksanaan Dana Desa telah diselesaikan semuanya. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Bendahara Desa Jubung sebagai berikut : “menurut pengamatan kami

pelaksanaan Dana Desa Jubung telah terselesaikan (wawancara tanggal 18 Desember 2015).

Sedangkan Sekretaris Desa juga memberikan pernyataan sebagai berikut pernyataannya : “

pelaksanaan Dana Desa di Desa Jubung telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang

telah disepakati dan tidak ada kendala semuanya lancer” (wawancara tanggal 18 Desember 2015).

Demikian juga Kepala Desa Jubung memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut

: “sudah semua mas, dan bisa dicek hasilnya untuk membuktikan bahwa semua kegiatan DD yang

sudah disepakati itu sudah kami laksanakan yaitu pembangunan paping atau pembangunan jalan

di gang-gang Dusun dan pembangunan krenase atau saluran irigasi” (wawancara tanggal 18

Desember 2015)

Demikian juga PU Jubung sebagai tim monitoring pelaksanaan dana desa memberikan

pernyataan sebagai berikut “ kami salaku tim monitoring sudah melakukan survey serta

memberikan petunjuk secara teknis terkait pembangunan secara fisik yang ada di Desa Jubung”

(wawancara tanggal 19 2015).

Demikian juga Ketua LPMD Jubung sebagai Tim pelaksana kegiatan (TPK) memberikan

pernyatan yang senda dengan bendahara dan kepala desa Jubung yaitu, bahwa semua proyek-

proyek dari Dana Desa telah terlesaikan semuanya dengan baik dan tidak ada hambatan”.

Berkaitan dengan pelaksanaan dana desa, bapak Budiman Sudjat Miko M.Se.M.PHi

(Anggota Komisi II DPR RI) memberikan pernyataan bahwa desa dalam undang-undang desa

harus diperlakukan sebagai manusia dewasa yang mempunyai hak dan kewajiban hukum. Dalam

undang-undang desa, dewasa harus sudah menghitung asetnya dan semua aset tersebut sudah harus

berdasarkan intruksi (wawancara tanggal 19 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat penyelesaian pelaksanaan dana Desa yang

sudah direncanakan dalam APBDes. Yaitu membangun paping atau perbaikan gang-gang Dusun

dan membangun krenase atau saluran irigasi, karena pembangunan paping dalam kawasan

perdesaan memudahkan masyarakat dalam akses menuju tempat yang dituju dan membangun

iragasi agar air mengalir sesuai jalan yang telah ditentukan sehingga tidak menganggu

kenyamanan masyarakat, maka prioritas utama dalam pelaksanaan dana desa (DD) tahun 2015

yaitu membangun paping dan saluran irigasi di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten

Jember bukti nyata tentang pelaksanaan dana pembangunan paping krenase saluran irigasi hal

tersebut sudah di buktikan dengan pembuatan jalan kecil di gang-gang setiap dusun dan sudah

mengikuti intruksi sesuai amanat Undang-Undang Desa adalah menempatkan Desa jubung sebagai

subyek pembangunan yang ditandai oleh adanya kewenangan Desa yang mengatur urusan

masyarakat secara mandiri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa

Jubung mampu meberikan harapan dan peluang bagi desa untuk membangun dan menata Desa.

Selain itu pelaksanaan rutin seperti gotong royong membersihkan lingkungan, mendukung

upaya kesehatan lingkungan secara antusias, masyarakat membantu untuk program ini. Karena ini

merupakan kegiatan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hasil wawamcara di atas dapat

disimpulkan bahwa terdapat penyelsaian pelaksanaan dana Desa yang sudah direncanakan dalam

APBDes.

4.11.4 Pertanggung Jawaban Kegiatan DD

Pertanggung jawaban kegiatan DD terdapat kesamaan dari informan, antara lain

disampaikan oleh Bendahara, sebagaimana penyataannya sebagai berikut : maslah SPJ Desa

jubung sendiri sudah menyelsaikan seperti aturan yang telah ditentukan mas (wawancara tanggal

21 Desember 2015)

Kepala Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember saat ditemui oleh peneliti

juga memberikan pernyataan yang senada dengan sekretaris Bendahara Desa Jubung, : “pasti

kami buat mas karena SPJ dari dana desa tersebut dipakai sebagai persyaratan unntuk pencairan

berikutnya (wawancara tanggal 21 Desember 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa terdapat pertanggung jawaban

kegiatan DD. Memperhatikan data pada proses Implementasi tata kelola kebijakan diatas, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa peroses tata kelola kebijakan DD di Desa Jubung Kecamatan

Sukorambi telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunya rencana

Kegiatan DD serta telah disusunya pertanggung jawaban DD.

4.11.5 Pencapaian Tujuan Kebijakan Tata Kelola Dana Desa

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian Dana Desa adalah :

1. Meningkatkan Pembangunan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan

dalam pembangunan di Desa sesuai dengan aturan yang ada.

2. Meningkatkan pembangunan untuk melancarkan jalannya perekonomian masyarakat.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

bagi masyarakat desa dalam rangka pembangunan di desa.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan

pembangunan di desa.

5. Meningkatkan dan kenyamanan roda prekonomian masyarakat.

Dari tujuan pemberian Dana Desa di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan

langsung dapat tercapai, yaitu meningkatkan pelaksanaan pembangunan di desa dan

kemasyarakatan, meningkatkan kemampuan kemasyarakatan di desa dalam pengendalian

pembangunan serta mendorong peningkatan pasrtisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Sedangkan tujuan secara tidak langsung adalah meningkatkan pemerataan pendapatan,

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan di

desa, dari hasil penelitian terhadap pencapian tujuan tata kelola Pemerintahan Desa yaitu

meningkatkan pembangunan di Desa dalam tata kelola pelaksanaan, perencanaan dan

pengendalian serta mendorong peningatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan dan swadaya gotong rorong masyarakat dalam pencapaian tujuan

terkait dengan pelaksanaan dana Desa untuk kepentingan masyarakat di Desa. Terdapat

beberapa pernyataan yang senada antara informan satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Jubung dapat diperoleh informasi bahwa

DD telah membantu peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Swadaya

masyarakat, berikut penuturannya

“kondisi di Desa Jubung sangat terbantu dengan adanya DD sehingga dibandingkan sebelum

adannya DD sangat membantu kebutuhan pembangunan di Desa (wawancara tanggal 21

Desember 2015)

Demikian juga Kepala Desa Jubung memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut

:

“saya senang dengan adanya DD karena kebutuhan desa bisa terbantu dan

pembangunannya bisa maksimal walaupun belum sepenuhnya maksimal selain itu juga membantu

meningkatkan swadaya gotongroyong masyarakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan

pembangunan di Desa Jubung dan dengan adanya dana Desa pembangunan di Desa Jubung lebih

optimal dari sebelumnya (wawancara tanggal 21 Desember 2015).

Demikian juga pendapat yang senada dari masyarakat mengenai peningkatkan Dana Desa

:

“sekarang fasilitas dijalan gang-gang dusun di Desa kami sudah nyaman dilewati serta

saluran irigasi sudah sangat optimal untuk digunakan sehingga dengan adanaya saluran irigasi

ketika hujan turun tidak menimbulkan banjir” (wawancara tanggal 21 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat

diketahui bahwa salah satu tujuan DD yaitu meningkatkan pembangunan desa yang telah dapat

dicapai. Jadi proses kepuasan masyarakat terhadap pelayananan Pemerintahan Desa sudah cukup

memuaskan.

Kepala Desa setelah mendapatkan sosialisasi DD segera mengadakan musyawarah

bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa , Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus

TP.PKK, RT dan RW untuk membahas rencana penggunaan DD

Rencana penggunaan DD dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta

disahkan oleh Camat. Seperti yang tercermin dari hasil wawancara dengan SekCam Sukorambi

sebagai berikut : “Desa Jubung telah menyusun APBDes dan telah kami sahkan sesuai usulan Desa

(Wawancara tanggal 22 Desember 2015).

Pendapat diatas menunjukkan bahwa Desa Jubung di Kecamatan Sukorambi telah

menyusun APBDes guna memenuhi administrasi pencairan Dana Desa (DD). Pernyataan

disampaikan oleh kepala Desa Jubung sebagai berikut : “Desa Jubung mampu untuk menyusun

APBDes dan SPJ” (Wawancara tanggal 22 Desember 2015). Sedangkan dalam proses

pelaksanaanya lembaga-lembaga Desa dilibatkan sesuai tugas dan fungsinya. LPMD mempunyai

tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksaan pembangunan yang bersifat fisik. Hal tersebut

sesuai dengan peraturan anggota LPMD Desa Jubung sebagai berikut : “kami selaku anggota

LPMD dilibatka dalam pelaksanaan dimana penggunaan uang DD kami sebagai pelaksana

kegiatan (Wawancara tanggal 22 Desenber 2015).

Sementara lembaga lain seperti PU sebagai monitoring kegiatan yang diselenggarakan oleh

pemerintahan desa juga ikut andil dalam pelaksanaan yang ada di Desa membantu pemikiran dan

juga tenaga, ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa sesuai

dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

diketahui bahwa lembaga-lembaga Desa sangat berperan dalam kegiatan yang diselenggarakan

oleh pemerintah Desa. Kemampuan terbukti bahwa peran lembaga yang ada di desa Jubung betul-

betul berfungsi sesuai dengan tupoksi lembaga itu sendiri dan berjalan dengan lancar tanpa ada

kendala.

Partisipasi swadaya Gotong royong masyarakat. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat

dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dalam pelaksaan , hal itu

dikarenakan masyarakat juga punya kegiatan sendiri Pernyataan yang disampaikan oleh BPD yaitu

“ kita mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Dana Desa (DD) masih kurang

optimal rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri (wawancar tanggal 22 Desbember ).

Sedangkan menurut pendapat dari masyarakat sendiri mengenai gotong royong dalam

pelaksanaan kegiatan di desa

“Dana Desa sangat membantu jalan kegiatan perekonomian karena sebelum ada kegiatan

pembanguan yang di danai oleh dana desa dalam jalan perekonomian kami sangat terganggu

apalagi dalam musim hujan jalan sangat becek sulit terkadang dilewati dan dengan dibangunnya

saluran irigasi jalannya air bisa terarah dan tidak menganggu jalan desa dan air tidak meluber ke

rumah-rumah penduduk. Oleh karena itu kami sangat berpartisipasi dalam bergotong royong

melancarkan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa (wawancara tanggal

22 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

diketahui bahwa partisipasi swadaya gotong royong masyarakat pada tahun ini dalam pelaksanaan

DD desa cukup baik maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan DD berjalan.

Maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan DD ini dapat terpenuhi, yaitu Desa Jubung dapat

melaksanakan tata kelola DD dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan

DD yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditentukan yang mengacu pada APBDes.

4.12 Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Implementasi Kebijakan Pencapaian Tata Kelola

Dana Desa

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasu tata kelola dana desa dapat

disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut :

4.12.1 Komunikasi

Komunikasi proses terjadinya intraksi pencapaian pesan melalui mediator pengaruh faktor

komunikasi terhadap tata kelola implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat

dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini,

akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses

implementasin tata kelola dana Desa.

1. Intensitas Sosialisasi kebijakan dana desa

Pernyataan (pak Sukirman) SekCam Berkaitan dengan sosialisasi dana desa bahwa: “ Tim

Kabupaten mengundang dari unsur Kepala Desa, BPD dan LPMD guna untuk

penyelenggaraan Dana Desa itu sendiri”.(wawancara tanggal 22 Desember 2015)

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Desa Jubung bahwa : “pihak Kabupaten telah

memberikan sosialisasi kepada kita tentang Dana Desa yang akan diterima dan juga petunjuk

teknis pengunaannya (wawancara tanggal 22 Desember 2015). Pernyataan Sekdes Desa

Jubung : “kita melaksanakan sosialiasai kepada seluruh masyarakat terkait dengan program

DD tahun 2015 (wawancara tanggal 22 Desember 2015)

Pernyataan ketua LPMD berkaitan dengan sosialisai tersebut di atas juga memberikan

keterangan yang sama yaitu, “ memang ada sosialisasi dari tim kabupaten terkait pengelolaan

dana desa dan pelaksanaan teksnis dana desa” (wawancara tanggal 24 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

diketahui bahwa adanya instansi sosialisasi tata kelola dana desa yang dilakukan oleh tim

kabupaten kepada camat, Kepala desa, BPD dan LPMD. Setelah Kepala Desa mengikuti sosialisasi

dari kabupaten maka kepala desa mengundang dari semua unsur kelembagaan yang ada di desa

juga tokoh masyarakat serta masyarakat untuk mengadakan musyawarah utuk menentukan

kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa yang didanai oleh dana desa. Sehingga

masyarakat mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

2. Kejelasan Komunikasi

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh komunikator atau penyampai pesan,

berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa Jubung, yaitu: “ masalah pengunaan dana

desa, saya sebagai sekretris desa tidak mengalami berbagai kesulitan (wawancara tanggal

22 Desember 2015). Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Jubung

berikut ini pernyataannya: “apanya lagi yang tidak jelas, semua sudah ada dalam juknis,

kalau lupa tinggal baca ya hto mas (wawancara tanggal 22 Desember 2015).

Sedangkan keterangan lain dari ketua BPD desa Jubung menyatakan :

“ menurut saya pernyataan kepala desa tersebut sudah sesuai dengan pernyataan penjelasan

pak camat maka saya tidak perlu menjelaskan kedua kalinya karena semuanya sudah jelas

(wawancara tanggal 22 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di atas dapat

diketahui bahwa terdapat adannya kejelasan pesan dari para pelaksanaan tata kelola DD

karena tidak ada kesulitan bagi penyelenggara DD untuk menyelesaikan programnya.

3. Konsisten Pesen

Sementara itu ketika ditanyakan tentang konsisten penyampaian pesan, Kepala Desa

Jubung memberikan pernyataan sebagai berikut :

“kami merasa tidak ada tumpang tindih dari penjelasan tim kabupaten dan penjelasan pak

camat dan kami melaksanakan prioritas desa kami dengan ketentuan yang ada. Hal-hal

yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan DD sudah kami patuhi semua , hal itu

karenakan sosialisasi sangat jelas dan juga sesuai penjelasan bapak camat. Saya telah

melaksanakan musyawarah desa, buat SPJ dan hasilnya dapat dilihat (wawancara tanggal

23 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

dikatan bahwa telah ada konsistensinan pesan, artinya adanya pesan yang saling berhubungan.

Dari hasil peneliti fenomena komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

intensitas sosialiasasi tata kelola DD sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Adapun kejelasan informasi, hasil peneliti terungkap bahwa ketentuan dalam petunjuk

teknis DD telah jelas diterima oleh para pelaksana dan sudah dilaksanakan .

Keberhasilan implementasi salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi.

Menurut George Edward III (1980) . dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi terdapat

faktor pendorong, yaitu :

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim Kabupaten

2. Pencampaian informasi dari tim kabupaten kepada pelaksana di tingkat desa.

4.12.2 Sumber Daya Manusia

1. kemampuan sumber daya manusia.

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia Sekcam Sukorambi menyatakan

:“memang pendidikan dari para pelaksana DD sangat mempengaruhi kualitas pelaksaan

DD seperti membuat SPJ itu perlu kemampuan untuk menyelesaikannya namun kita selalu

membimbingnya agar Aparat Desa mudah untuk mempelajarinya dalam pelaksanaannya

dan menyampaikan sosialisasi ke desa-desa mulai dari pembuatan syrat-sayarat pencairan

dana desa, pembuatan APBDes, PERDes dan RPJMDes. Pada DD tahun 2015 ini

pelaksanaan cukup lancar. Tepat mutu dan Administrasi mereka sudah bisa mengikutinya

(wawancara tanggal 23 Desember 2015)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Jubung, sebagai berikut : “dalam

penyusunan Rencana Kerja Program DD maupun penyelesaian SPJ sudah terlaksan tanpa

ada kendala atau kesulitan kita mampu mandiri dalam menyelesaikannya dan itu sudah

menjadi kwajiban kami sebagai pemerintah desa (wawancara tanggal 22 Desember 2015)

Demikian juga BPD Desa Jubung menyampaikan : “para pelaksana DD memang bisa

dalam menyelesaikan SPJ dan mampu mengajak masyarakat dalam swadaya gotong

royong untuk melakasanakan kegiatan yang di biayai oleh Dana Desa (DD)(wawancara

tanggal 23 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancar yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana tata kelola DD mampu

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

2. Fasilitas pendukung kebijkan dana desa (DD)

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan kebijakan tata kelola DD

adalah adanya dukungan dari APBN untuk pembangunan di desa agar lebih mandiri ,

sebagaimana pernyataan Sekcam Sukorambi sebagai berikut : “Desa Jubung telah

menerima dana desa yang di biayai oleh APBN tahun 2015” (wawancara tanggal 23

Desember 2015)

Demikian juga Kepala Desa Jubung menyatakan : “ Dana Desa dari APBN telah kami

terima dan telah kami peruntukan sesuai aturan yang telah ditentukan ” (wawancara tanggal

23 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di atas dapat

dikatakan bahwa fasilitas pendukung kebijkan tata kelola DD berupa Anggaran Pendapatan

Belanja Negara.

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut, hasil peneliti terhadap sumber daya manusia

terungkap tingkat kemampuan pelaksanaan DD berjalan dengan lancar, artinya secara pendidikan

para pelaksana kegiatan DD cukup baik sehingga mampu mengidentifikasikan masalah dengan

cepat.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan DD, terdapat

beberapa faktor pendorong yaitu sebagai berikut :

a. Kelengkapan sarana dalam mendukung pelaksanaan tata kelola DD

b. Adanya kemampuan pelaksanaan DD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan

masalah dalam pelaksanaan DD.

4.12.4 Sikap Pelaksana

Dalam hal ini sikap pelaksana, para informan mempunyai tangapan yang senada, yaitu

terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan DD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana

ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut :

1. Persepsi Pelaksan

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan DD disampaikan oleh Kepala Desa

Jubung sebagai berikut :

“ kebijakan DD ini sangat membantu karena sangat dibutuhkan bagi Desa kami, jika hanya

mengandalkan Alokasi Dana Desa ADD saja yang notabenya bantuan keuangan dari

pemerintah daerah khusunya kabupaten maka pembangunan yang diprogramkan oleh

pemerintah desa kurang maksimal karena keterbatasan dana tersebut saya berharap DD

tahun 2015 ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mempercepat pembangunan yang ada

di Desa” (wawancar tanggal 28 Desember 2015)

Demikian sekdes Jubung memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut :

“persepsi kami tentang tata kelola DD jelas baik tho mas, karena demi kemajuan Desa”

(wawancara tanggal 28 Desember 2015)

Pernyataan senada lainya juga disampaikan oleh sekcam Sukorambi sebagai berikut :

“saya yakin Kepala Desa Jubung akan memiliki persepsi yang sama terhadap tata kelo DD

yaitu mendukung sepenuhnya kegiatan DD” (wawancara tanggal 24 Desember 2015).

Sedangkan BPD menyatakan :

“saya sangat mendukung kegiatan tata kelola DD agar pembangunan di Desa semakin

berkembang dan maju” (wawancara tanggal 28 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat

disimpulkan bahwa para pelaksana kegiatan DD mempunyai persepsi yang sangat mendukung.

2. Respon Pelaksana

Hasil penelitian terhadapa respon pelaksana DD. Adapun pernyataan BPD Desa Jubung

terhadap pelaksanaan DD sebgai berikut :

“Pak Kepala Desa sangat respon terhadap DD, setelah menerima dana desa pak kepala desa

langsung memusyawarahkan untuk melaksanakan program yang akan dibangun, buktinya

mampu membangun paping dan saluran irigasi (wawancara tanggal 28 Desember 2015)

Adapun Kepala Desa Jubung juga mempunyai pernyataan yang senanda sebagai berikut :

“memang benar dana desa sudah kami programkan dan sudah kami peruntukan sebagai

mana fungsinya” (wawancara tanggal 24 Desember 2015).

Berdasarkan wawan cara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

disimpulkan bahwa pelaksaan DD tahun 2015 sangat banyak respon, karena menganggap

DD sudah menjadi kewajiban untuk membantu pembangunan di Desa.

3. Tindakan Pelaksana

Semua informan menyatakan bahwa pelaksanaan DD telah membuat kegiatan dan

langkah-langkah, sabagai mana pernyataan Kepala Desa sebagai berikut :

“dana desa kami manfaatkan untuk membangun pembangunan di Desa, antara lain untuk

membangun paving dan saluran irigasi” (wawancar tanggal 28 Desember 2015)

Demikian juga sekdes Jubung memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut : “ada

banyak mas, antara lain untuk membangun paving dan saluran irigasi” (wawancara tanggal

28 Desember 2015). Sekcam Sukorambi juga memberikan pernyataan yang senada, berikut

pernyataanya :

“kalau bicara kegiatan semua desa telah membuat kgiatan dan melaksanakanya”

(wawancara tanggal 28 Desember 2015).

Demikian juga ada pernyataan yang senada dari Bendahara Desa Jubung sebgai berikut :

“semua kegiatan DD sudah berjalan sebagaimana mestinya dan membangun swadaya

gotong royong masyarakat” (wawancara tanggal 28 Desember 2015).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

disimpulkan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan

yang akan sudah diselesaikan.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana di atas, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut : hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana melaksanakan

kegiatan DD dan mendukung pembangunan di desa.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

1. Adanya persepsi yang mendukung tata kelola DD

2. Adanya tindakan dan langkah-langkah nyata dari pelaksanaan DD.

4.12.4 Struktur Organisasi Pelaksana

Dalam hal struktur organisasi pelaksana tata kelola DD, para informan mempunyai

tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana DD. Lebih lanjut hasil

penelitian tentang struktur organisasi pelaksanaan kegiatan DD ini disampaikan oleh para

informan sebagai berikut :

1. Pembentukan struktur organisasi

Hasil penelitian penulis terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksanaan DD

sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Jubung sebagai beriku : “sudah ada struktur

organisasi dalam pelaksanaan DD dan hal itu diatur dalam juknis bupati” (wawancara tanggal 28

Desember 2015). Pernyataan senda juga disampaikan oleh Sekcam Sukorambi sebagai berikut : “

semua desa telah membentuk organisasi pelaksana kegiatan DD untuk menyukseskan pelaksanaan

kegiatan DD tersebut “ (wawancara tanggal 28 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksana DD telah dilakukan sesuai dengan

petunjuk teknis DD yang dikeluarkan oleh Bupati.

2. Pembagian Tugas

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan

memberikan pernyataan yang senada. Adapun Ketua LPMD desa Jubung sebagai berikut : “ dalam

juknis Bupati pelaksana DD ditangani oleh Lembaga Kemasyarakatan maka kami mengikuti

sesuai petunjuk teknisnya” (wawancara tanggal 28 Desember 2015). Sekretaris Desa Jubung

memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut pernyataannya : “menurut saya sudah ada

pembagian tugas yang jelas, sehingga kegiatan DD tahun 2015 ini berjalan dengan baik sampai

penyelesaian SPJnya” (wawancara tanggal 28 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan DD sudah melakukan pembagian tugas, sehingga LPMD dan

Sekretaris Desa sudah mengetahui tugas dan aturan tentang DD.

3. Koordinasi Para Pelaksana Kegiatan DD

Hasil penelitian penulis terhadap koordinasi para pelaksana DD disampaikan dalam

pernyataan Sekretaris Desa Jubung sabagaimana pernyataan sebagai berikut : “setiap ada kegiatan

harus diselesaikan bersama karena itu sudah menjadi hak dan kewajiban bersama, yaitu sesuai

dengan tugas yang telah ditentukan” saya berkoordinasi dengan pelaksana DD, karena dana desa

itu keluar dari sepengetahuan saya dan tanda tangan Pak Kepala Desa, dan saya yang bertugas

untuk menyelesaikan SPJ pelaksanaan DD (wawancara tanggal 29 Desember 2015).

Menurut Ketua LPMD Desa Jubung :

“Iya saya sebagai pelaksana DD jadi jika membutuhkan matrial, saya yang melaksanakan

seperti mencari perlengkapan yang diperlukan seperti kebutuhan tukang,kebutuhan pasir,batu bata

dan kebutuhan lainnya,nah itu sebelum ke Kepala Desa ke Sekdes terlebih dahulu, apakah

anggaran itu wajar atau tidak setelah Sekdes mengetahui reng-rengannya langsung diajukan ke

Kepala Desa dan di tanda tangani lalu dicairkan oeleh bendahara sesuai dengan reng-rengan

kebutuhan yang ditanda tangani Kepala Desa dan diketahui oleh Sekdes.

Adapun Ketua BPD Jubung memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya :

“Kepala Desa sangat berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan DD dan meninjau

kegiatan tersebut secara langsung dan mengecek pengeluaran DD kemudian menanda tangani

laporan tersebut” (wawancara tanggal 29 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan diatas dapat

disimpulkan bahwa koordinasi dilakukan dengan baik diantara pelaksana DD yaitu dilihat dari

tugas masing-masing pelaksana yang terkoordinir dengan baik, berdasarkan pada hasil penelitian

fenomena struktur organisasi pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada

pembentukan struktur organisasi pelaksana kegiatan DD sesuai dengan petunjuk teknis DD yang

dikeluarkan oleh Bupati. Dan hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan DD sudah ada

pembagian tugas dengan jelas . demikian juga peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi dilakukan

dengan baik diantara pelaksana DD.

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim

pelaksana DD disemua desa, yaitu Kepala Desa sebagai penanggung jawab selaku kegiatan DD,

Sekretaris Desa selaku penanggung jawab Administrasi kegiatan DD. Bendahara selaku

penanggung jawab pengaturan keuangan DD.

4.12.5 Lingkungan

Hasil peneliti terhadap fenomena lingkungan pelaksana organisasi DD, para informan

mempunyai pernyataan yang senada sebagai berikut :

1. Kapasitas Lingkungan

Kapasitas yang penulis lakukan dalam penelitian adalah terkaid dengan kemampuan BPD

dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mempengaruhi pelaksanaan DD.

Berkaitan dengan hal di atas disampaikan pernyataan Sekcam Sukorambi sebagai berikut :

“dalam pelaksanaan DD, BPD memiliki peran dalam perencanaan kegiatan DD. Tim Kecamatan

dan PU bina warga memonitoring lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD dan lain-lain yang

berkaitan dengan pelaksanaan DD” (wawancara tanggal 29 Desember 2015).

Demikian juga salah satu anggota LPMD Desa Jubung juga menyatakan sebagai berikut :

“kami selaku anggota LPMD dalam juknis bupati mempunyai tugas membantu Kepala

Desa dalam melaksanakan pelaksanaan DD” (wawancara tanggal 29 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

disimpulkan bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, yaitu

kewenangan berupa perencanaan oleh BPD sedangkan lembaga kemasyarakatan akan membantu

Kepala Desa dalam melaksanaka kegiatan DD.

2. Kestabilan Peran

Hasil penelitian terhadap kestabilan peran BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam

mendukung pelaksana kegiatan DD, Sekcam Sukorambi menyatakan sebagai berikut :

“BPD telah ikut mendukung pelaksanaan tata kelola DD dengan ikut memonitoring

pelaksanaan DD dan LPMD sudah menjalankan tugasnya membantu Kepala Desa dalam

pelaksanaan DD yang bersifat fisik” (wawancara tanggal 29 Desember 2015).

Sedangkan Ketua BPD jubung menyatakan sebagai berikut : “ saya beserta dengan anggota

BPD yang lain telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan DD dengan memberikan

persetujuan APBDes guna mempercepat pencairan DD” (wawancara tanggal 29 Desember

2015)

. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

disimpulkan bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan monitoring dan

perencanaan pelaksanaan DD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainya berperan dalam

mendukung pelaksanaan DD.

3. Kompleksitas Lingkungan

Ketika para informan ditanya yang terkait dengan kompleksitas lingkungan yaitu seberapa

banyak campur tangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pelaksanaan

DD, para informan memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Ketua LPMD desa

Jubung sebgai berikut : “ LPMD dilibatkan untuk pembanguan fisik dan mengikuti intruksi dari

Pak Kepala Desa” (wawancara tanggal 29 Desember 2015).

Sekretaris Desa Jubung memberikan pernyataan sebagai berikut :

“dalam pelaksanaan DD melibatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di

desa” (wawancara tanggal 29 Desember 2015)

Sedangkan Kepala Desa Jubung memberikan pernyataan yang senada, sebagaimana

pernyataan berikut :

“campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan DD meningkatkan swadaya gotong royong

masyarakat dalam pembagunan di desa seperti membangun paving dan saluran irigasi”

(wawancara tanggal 29 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

disimpulkan bahwa banyak partisipasi masyarakat untuk melaksanakan tata kelola pelaksanaan

DD, masyarakat menyumbangkan tenaga dalam gotong royong pembangunan di desa. Selanjutnya

berdasarkan pada hasil penelitian fenomena lingkungan pelaksana di atas, maka terungkap bahwa

BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, yaitu kewengan berupa

memonitoring oleh BPD dan perna Lembaga Kemasyarakatan desa mempuyai kapasitas, yaitu

kewenagan berupa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan DD. Demikian juga

terungkap bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan memonitoring

pelaksanaan DD. Sedangkan terkait dengan kompleksitas lingkingan hasil penelitia terungkan

bahwa banyak campur tangan masyarakat dalam pelaksaan DD.

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi, atau semua yang

berada diluar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkunga umum

(general environment) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsug atau kurang begitu

dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan

lingkungan khusus (specifik environment) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung

seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, dan

kelompok penekan. (Robbins, dalam Keban, 2004. 163).

Pengaruh lingkungan lebih lanjut disampaikan oleh Ian Mitroff (Keban 2004 : 140) yang

menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem sosial yang antara lain merupakan (1)

kumpulan stakeholders internal dan eksternal; (2) setiap stakeholders bersifat khas, berbeda satu

dangan yang lain; (3) yagn memiliki network antara satu dengan yang lain ; (4) perubahan strategi

akan mengeser hubungan stakeholders; (5) hubungan antara setiap stakeholders dapat bersifat

komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau debat, dsb; dan (6) kondisi suatu

organisasi terahir merupakan gambaran dari hubungan terahir dengan stakeholders.

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanan DD, terdapat

beberapa faktor pedorong. Faktor pendorong tersebut adalah :

a. Adanya kapasitas BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut mendukung

pelaksanaan DD berupa kewenagan memonitoring atas pelaksanaan DD oleh BPD serta

peran Lembaga Kemasyarakan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan DD.

b. Sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan DD.

4.12.6 Ukuran dan Tujuan Tata Kelola Pelaksanaan DD

Berdasarkan petunjuk teknis dana desa diperuntukan, antara lain :

1. Pembangunan paving atau pembangunan jalan di gang-gang dusun dan

2. Pembanguanan saluran irigasi di sepanjang aliran sungai.

Terkait dengan Ukuran dan tujuan pelaksanaan petunjuk teknis di atas para informan

mempunyai tanggapan yang sama.

Namun pada prinsipnya telah dapat kesesuaian program terkait pelaksanaan DD serta

adanya ketepatan pelaksanaan DD yang telah ditentukan, sebagaimana hasil penelitian

sebagai berikut :

3. Kesesuaian program terkait pelaksanaan DD, disampaikan pernyataan Kepala Desa Jubung

sebagai berikut :

“dana desa sudah kami pergunaka mas dengan jumlah sekian kami peruntukan untuk

pembangunan di desa sesuai aturan yang ada” (wawancara taggal 30 Desember 2015)

Sedangkan pernyataan dari Sekdes Jubung memberikan dukungan atas peryataan di atas ,

berikut pernyataannya :

“dana desa sudah dipergunakan dan sudah diperuntkan untuk program pembanguanan di

desa mas sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan “ (wawancara tanggal 30 Desember

2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas

terdapat persamaan persepsi dalam pelaksanaan program yang akan dibangun dilapangan

dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan DD sesuai dengan juknis yang telah ditentukan.

1. Ketepatan Sasaran

Hasil penelitian terhadap ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan Rencana DD,

Sekcam Sukorambi memberikan peryataan sebagai berikut :

“ketepatan sasaran itu dipengaruhi kesiapan desa dalam menyesuaikan rencana kegiata yag

akan dilaksanakan” (wawancara tanggal 30 Desember 2015).

Ketika pernyataan bapak Sekcam di atas disampaikan kepada informan yang lain terdapat

pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Kepala Desa Jubung adalah sebagai berikut :

“untuk kegiatan yang sifatnya fisik kami sudah puya RPJMDes yang sudah dibakukan”

(wawancara tanggal 30 Desember 2015).

“adapun peryataan dari anggota BPD Desa Jubung adalah sebagai berikut :

“penggunaan DD sudah berjalan dengan baik sesuai program yang telah ditentukan dan

saya sebagai memonitoring pelaksanaan kegiatan tidak menemui adanya kendala semua

berjalan dengan lancar” (wawancara tanggal 30 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat

disimpulkan sudah tepat sasaran penelitian terungkap bahwa sudah melaksanakan kegiatan yang

sudah diatur dan direncanakan sebelumnya.

Selanjutkan berdasarkan pada hasil penelitian fenomena ukuran dan tujuan kebijakan di

atas, maka terungkap bahwa pelaksanaan DD sesuai dengan petunjuk teknis yang telah di tetukan

mengenai pelaksanaan tata kelola DD good governance dalam pembangunan di Desa Jubung

Kecmatan Sukorambi Kabupaten Jember.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dalam penulisan skrifsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi good governance dalam Bidang Administrasi Desa Jubung Kecamatan

Sukorambi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Dana Desa (DD) telah diterapkan yaitu

dengan melibatkan Participation masyarakat Desa Jubung dalam pembuatan kebijakan, baik

secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan

aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta

berpartisipasi secara konstruktif. adanya Rule of Law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan

tanpa pandang bulu dalam menyukseskan program Dana Desa di Desa Jubung Kecamatan

Sukorambi Kabupaten Jember. Adanya Transperecy, keterbukaan yang dibangun atas dasar

kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat

diperoleh secara langsung dan tepat waktu bagi yang membutuhkan. Adanya Responsiveness,

lembaga-lembaga publik yang tanggap dalam melayani stakeholder. Adanya Consensus

Orientation yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Adanya Equity yaitu

setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

Adanya Efficiency and Effectivenes, pengolahan sumber daya publik dilakukan secara berdaya

guna dan berhasil guna. adanya Accontabillity, pertanggung jawaban Kepala Desa Dan

Perangkatnya kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan Dana

Desa di Desa Jubung. Dan adanaya Strategy vision, penyelenggaraan pemerintahan dan

masyarakat Desa Jubung yang memiliki tujuan yang akan dilaksanakan kedepannya.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan

pelaksanaan DD di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi di masa yang akan datang, saran-saran

dimaksud adalah :

1. Dana Desa (DD) untuk tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi dari tahun sebelumnya

demi percepatan pembangunan yang ada di desa

2. Laporan SPJ dipublikasikan agar masyarakat bisa mengetahui dan ikut mengawasi sesuai

dengan ketentuan yang ada.

3. Dihimbau bagi masyarakat hasil dari kegiatan pembangunan tersebut mengarap kepala

desa itu untuk merawat dan menjaga program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Harapan penulis dan semua pihak, tata kelola dana desa akan berdampak positif dan

menjadikan desa menjadi ujung tombak pemabngunan. Majunya dan kuatnya desa akan

berdampak pada majunya dan kuatnya Negara.

DAFTAR FUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1999. Reformasi Pelayanan Publik : Kajian dari Perspektif

Teori Governance. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu

Kebijakan Publik pada FIA. Malang: Universitas Brawijaya.

Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bailey, S.J. 1999. Local Government Economics: Priciples and Practice. London:

Macmillan Press Ltd.

Cangara, Hafied. 1998. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada

Gibson, dkk. 1990. Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Erlangga

Hassel, Nogis s. Tangkilisan. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi

Pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan

Administrasi Publik Indonesia.

Hasanuddin. 2011. “Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan

Pelaksanan Otonomi Daerah.” Juranl Transformasi Administrasi.

Hughes, O.E. 1994. Public Management and Administrasion, An Introcdution. London:

The Macmillan Press Ltd.

Islamy, M Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:

Bumi Aksara.

Islamy, M. Irfan. 1998. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara. Pidato

Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Kettl, Donald F. 2000. The Transformation of Governance: Globalization, Devolution

and the Role of Government, Journal of Public Administration Review, Vol. 60,

No. 6, p:488-497.

Mas’oed, Mohtar. 1989. Politik Birokrasi dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Mindarti, Lely Indah. 2005. Transfer Dana Pusat, Mobilisasi PAD dan Demokrasi

Lokal, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 5, No. 2.

Moloeng, Lexy. J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2001. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta:

Erlangga.

Osborne D. & Gaebler, T. 1993. Reinventing Government: How the Enterpreneural

Spirit is Transforming the Public sector. Addison-Wesley: Reading MA.

Osborne, D. & Plastrik, P. 1997. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for

Reinventing Government. Massachusetts: Adision-Wesley Publishing Company,

Inc.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Petters, Tom. 1993. Creating A Government that Better & Costs Less. New York: A

Plume Book.

Rhodes, R.A.W. 1996. The New Governance: Governing Without Government, Political

Studies, XLIV, 652-657.

Robins, Stephen P, 2006. Perilaku Organisasi : Edisi Kesepuluh, Jakarta : PT. Indeks

Rosenbaum, Allan. 2003. Good Governance, Accountabillity and the Public Servant.

Florida – USA: Working Paper..

Saleh, Sirajuddin H., and Iqbal, Aslam. 1995. Accountabillity: The Endells Prophecy.

Kuala Lumpur – Malaysia: The Asian and Pacific Development Centre.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung:

Mandar Maju.

Simmons, Robert H. And Dvorin, Eugene P. 1977. Public Administration: Value,

Policy, and Change. Washington, DC: Alfred Publishing Co. Inc.

Soeprapto, Riyadi HR. 2003. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju

Good Governance, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi

Pembangunan : FIA – Unibraw Malang.

Stoker, G. 1998. Governance as Theory: Five Propositions. UNESCO.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar.

Sugiono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta. Sinar Grafika.

Sumarto, Hetifah Sj. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Sutarto. 1989. Dasar-Dasar Organisasi : Cetakan Ke – 18 Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press.

Syaukani, dkk. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka

Pelajar.

Tangkiliasan, Nogi S Hesel. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta :

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offiest,

Yogyakarta.

Taschererau, Suzanne and Campos, Jose Edgardo L. 1997. Building Government,

Citizen and Business. Philippine: Institute on Governance.

Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Thomson, James R. 2000. Reinventing as Reform: Assessing the National Performance

Review, Journal of Public Administration Review, Vol. 60, No. 6, p:508-521.

Tjokroamidjojo, B. 2002. Good Governance: Paradigma Baru Manajemen

Pembangunan. Jurnal Administrasi Negara Vo. II, No.1.

. 2003. Prospek dan Tantangan Ilmu Administrasi di era Global, Jurnal

Administrasi Negara, Vol. II, No. 2.

Weber, Edward P. 1999. The Question of Accountability in Historical Perspective,

Journal of Administration and Society, Vol. 31, No. 4, p:451-494.

Winarso, Heru Pudji. 2004. Akuntabilitas Pelayanan Publik. Malang: Kominet Press.

Usman dan Akbar. 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.

Widjaja. HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat, dan Utuh.

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wibowo, Eddi dkk, 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta : yayasan

Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

Wiryanto. 2004. Pengantar Komunikasi. Jakarta : Grasindo.

. 2005. Birokrasi, Birokratisai dan Post Bureaucracy, Jurnal Ilmiah Ilmu

Administrasi Publik Vol. V No. 1.