Impian Kota Bandung Miliki LRT Segera Terwujud Edisi …kpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Majalah KPBU Edisi... · 2017-08-16 · kereta api di pulau Jawa, kini meluas hingga

Edisi Edisi Kereta Api dan Jalan Tol | 2015 Sustaining Partnership | 1

ISSN 2088-9194

7 7 2 0 8 8 9 1 9 4 0 89

Potret Umum Transportasi KA dan

Jalan Tol di Indonesia

Jalan Tol dan Kereta Api, Lokomotif Proyek KPBU

Impian Kota Bandung Miliki LRT Segera Terwujud

Edisi Kereta Api dan Jalan Tol | 2015

PARTNERSHIPSUSTAINING

M E D I A I N F O R M A S I K E R J A S A M A P E M E R I N T A H D E N G A N B A D A N U S A H A

2 | Sustaining Partnership Edisi Kereta Api dan Jalan Tol | 2015

media

Ketersediaan sarana infrastruktur transportasi seperti akses jalan yang baik, sarana pelabuhan yang memadai, jembatan penghubung yang strategis, bandar udara yang berfasilitas lengkap, jalan tol yang sesuai kebutuhan dan sarana pendukung lain seperti rel

dan sistem jaringan kereta api yang terorganisasi dengan baik akan secara langsung mempengaruhi peningkatan daya saing perekonomian yang nantinya berujung pada pesatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia dalam Tinjauan Kebijakan Moneter BI menyebutkan bahwa sektor transportasi adalah sektor nomor dua yang paling berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, setelah sektor industri. Sudah selayaknya pembangunan sektor transportasi mendapatkan porsi perhatian yang cukup dan direncanakan secara komprehensif sehingga output fisik dari pembangunan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan bahwa infrastruktur transportasi menjadi salah satu syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7% dalam 3 tahun ke depan. Dalam visi Nawacita, Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur secara komprehensif. Termasuk di dalamnya adalah transportasi umum yang terintegrasi di darat, laut dan udara serta peningkatan kapasitas jalan, melalui pelebaran jalan, penambahan jalan baru dan pembangunan jalan tol.

Perkembangan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di tanah air telah berubah signifikan dalam hal pemerataan pembangunan. Sebelumnya pemerintah hanya hanya melakukan pembangunan infrastruktur rel kereta api di pulau Jawa, kini meluas hingga ke seluruh Indonesia. Dengan ketersediaan infrastruktur yang beragam dan memadai, maka efisiensi lebih tercipta. Sektor riil akan lebih berpeluang tumbuh lebih besar karena para pelaku usaha kecil hingga besar sama-sama diuntungkan dengan biaya transportasi dan logistik yang lebih murah.

Tentunya pembangunan infrastruktur perkeretaapian dan jalan tol membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan waktu yang relatif lama. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan alternatif pendanaan yang paling tepat karena pengadaan infrastruktur menyangkut kepentingan publik dan menuntut keterlibatan pemerintah.

Gerak cepat pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur transportasi perkeretaapian dan jalan tol di seluruh Indonesia menunjukkan pemerintah peduli dengan aksesibilitas daerah. Sebab ketersediaan infrastruktur transportasi akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan potensi ekonomi yang ada. Diharapkan peningkatan konektivitas akan mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan potensi ekonomi daerah, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)

EditorialEditorial & redaksi

Membangkitkan Infrastruktur Pendukung Mobilitas

SuSunan RedakSi

penanggung jawabPlt. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Bappenas

peMIMpIn ReDaKSIJusuf Arbi

Dewan ReDaKSIDelthy Sugriady SimatupangGunsairiRachmat MardianaNovie AndrianiDodi SulistioAhmad Yudistira Eka Masropah Christiaan R. Rudolph Ajeng P. AnggitaElisabeth Ria

ReDaKtuR pelaKSanaR Indra

ReDaKtuRThomas PKandi Agus S

RepoRteRElmy Diah LarasatiDewi SulistiawatyAndi Nur Azisa

FotogRaFeRPonco

DeSaIn gRaFISAfandi A, Dica H

alamat RedakSi

Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP)BAPPENASJl. Jambu No.35, Jakarta 10310website: www.irsdp.orgTelp. (62-21) 31925392Fax. (62-21) 31926438


kolom

13

Terdapat sebuah metode untuk mempercepat proses penyiapan proyek infrastruktur, yaitu Project Delivery Partnership (PDP) atau Kerjasama Penyediaan Proyek Infrastruktur. PDP bisadiartikan juga sebagai penunjukanlangsung yang terstruktur.

Penunjukan Langsung yang Transparan untuk Percepatan Proyek Infrastruktur di Indonesia

Daftar Isi

reportase

edukasi

20

24

Kemajuan sistem transportasi memang merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Sistem ini harus didukung oleh keberadaan keberadaan jalan yang memadai, termasuk jalan tol, sehingga lalu lintas distribusi orang serta barang dan jasa akan lebih mudah dicapai.

Pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat dengan membangun banyak infrastruktur kereta api di berbagai wilayah Indonesia.

Peluang investasi jalan tol di Indonesia tahun 2015 sangat besar dan akan terus meningkat di tahun mendatang.

Kelengkapan Regulasi Transportasi Jalan Tol Tingkatkan Investasi

Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Ditargetkan Beroperasi 2017

reportase15

Kanada banyak membangun infrastruktur transportasi Kereta Api untuk menghubungkan berbagai wilayah sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan.

Kanada Bangun Infrastruktur Kereta Api untuk Konektivitas Kota

Pembangunan Kereta Api untuk Pemerataan Penduduk dan Ekonomi

laporan utama7


Berita Utama

Presiden Joko Widodo

menyampaikan pidato

kenegaraan perdananya

pada bulan Agustus yang

lalu di depan Dewan Perwakilan

Daerah dengan memaparkan

berbagai program pembangunan

infrastruktur yang termasuk

agenda prioritas dalam Nawacita.

Presiden menyebutkan beberapa

proyek infrastruktur yang sedang

dikerjakan pemerintah seperti

proyek jalan tol dan kereta api

(Berita Trans, 2015). Dalam

dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015–2019, pembangunan

infrastruktur transportasi

diprioritaskan kepada perkuatan

konektivitas nasional untuk

menyeimbangkan pembangunan

antar wilayah serta mendukung

peningkatan pertumbuhan

ekonomi dan daya saing nasional.

Adapun membangun transportasi

massal perkotaan menjadi salah

satu tambahan fokus prioritas pada

sektor transportasi perkeretaapian.

Untuk itu, kebijakan pembangunan


diarahkan pada: 1) membangun

sarana dan prasarana penghubung

antar dan menuju koridor

ekonomi dan kawasan-kawasan

pertumbuhan ekonomi; 2)

membangun sarana dan prasarana

yang memenuhi standar dan

kompatibilitas global pada koridor

regional/global; 3) memperluas

jangkauan pelayanan infrastruktur

ke daerah marginal melalui

penyediaan angkutan umum

murah, penyediaan aksesibilitas

dan kegiatan keperintisan baik

transportasi darat, perkeretaapian,

laut dan udara; 4) meningkatkan

kapasitas infrastruktur

transportasi untuk mengurangi

backlog maupun bottlenecking

kapasitas infrastruktur

transportasi; 5) mendorong

pengembangan angkutan

laut, kereta api, dan angkutan

penyeberangan untuk mendukung

tol laut dalam perwujudan sebagai

poros maritim dunia (termasuk

pengembangan angkutan Long

Distance Ferry (LDF); serta 6)

pengembangan transportasi di kota

metropolitan untuk meningkatkan

mobilitas bagi masyarakat melalui

revitalisasi angkutan umum dan

pembangunan transportasi massal

berbasis jalan dan rel.

Selama periode 2005-2014

kebijakan pembangunan

infrastruktur di Indonesia sudah

mengarah kepada peningkatan

daya saing. Pembangunan sektor

transportasi mengalami kenaikan

yang cukup baik di sektor jalan.

Untuk sektor jalan, kondisi mantap

meningkat dari 80,6% pada tahun

2004 menjadi 92,5% pada tahun

2013. Pembangunan jalan nasional

sepanjang 34.628 Km pada akhir

tahun 2004 menjadi 47.017,27 Km

pada awal tahun 2015. Adapun

pembangunan jalan tol pada tahun

2005-2014 telah mencapai 213,64

Km, yang secara keseluruhan

menghasilkan 942 Km jalan tol

beroperasi di seluruh Indonesia

(status per Juni 2015).

Jalan tol yang mulai beroperasi

dalam periode 2005-2014 antara

lain: ruas Cikampek–Purwakarta–

Padalarang, JORR W2S (Pondok

Pinang–Veteran), JORR S1

Utara Seksi 3 (Pondok Pinang–

Taman Mini), JORR E3 (Cakung–

Cilincing), JORR E1 Utara Seksi

4 (Hankam Raya–Cikunir), SS

Waru–Bandara Juanda, Makassar

Seksi IV, Jembatan Suramadu,

Kanci–Pejagan, JORR W1 (Kebon

Jeruk–Penjaringan), JORR W2

Utara (Kebun Jeruk–Ulujami),

Surabaya–Mojokerto Seksi 1

(Waru Sepanjang), Semarang–

Solo Seksi I (Semarang–Ungaran),

Semarang–Solo Seksi II (Ungaran–

Bawean), Kertosono–Mojokerto

Seksi I (Bandar–Jombang), Bogor

Ring Road (BORR) Seksi I (Sentul

Selatan–Kedung Halang), BORR

Seksi IIA (Kedung Halang–Kedung

Badak), Cinere–Jagorawi Seksi I

(Jagorawi–Raya Bogor), dan Bali

Mandara (Nusa Dua–Ngurah Rai–

Benoa).

Keberhasilan pembangunan

jalan/jalan tol dan jembatan

Potret Umum Transportasi KA dan Jalan Tol di Indonesia

Pandu PradhanaStaf Perencana di Direktorat Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas


Berita Utama

untuk mendukung pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi diantaranya

Jembatan Kelok Sembilan,

Jalan Raya Nagrek, Jalan Tayan

Pontianak, Jalan Maros, Jalan

Tol Tanjung Benoa- Nusa Dua,

dan Jembatan Merah Putih. Di

samping itu, peningkatan jalan tol

diupayakan dengan dibangunnya

jalan tol sepanjang 71 Km,

diantaranya pada ruas Kanci-

Pejagan, Semarang-Ungaran, Nusa

Dua–Benoa, JORR W1 (Kebon

Jeruk-Penjaringan), Cinere-

Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, dan

Bogor Ring Road.

Hingga pada akhir tahun 2014,

kondisi kemantapan jalan nasional

telah mencapai 93,95%. Kondisi

tersebut dicapai melalui beberapa

kegiatan antara lain preservasi

jalan dan jembatan sepanjang

31.214 Km dan 347,4 ribu M;

peningkatan kapasitas jalan

sepanjang 4.132 Km, pembangunan

jalan baru sepanjang 369 Km;

pembangunan jembatan sepanjang

7.751 M; pembangunan flyover/

underpass sepanjang 1.950 M;

dan pembangunan jalan strategis

sepanjang 570 Km dan jembatan

525 M di lintas selatan Jawa,

perbatasan, terpencil dan terluar,

serta pembangunan jalan tol oleh

pemerintah sepanjang 11 Km

seperti Jalan Tol Semarang–Solo

Seksi II, Jalan Tol BORR Kedung

Halang–Kedung Badak, dan Jalan

Tol Mojokerto–Kertosono.

Sementara itu pada tahun

2015 telah beroperasi Jalan Tol

Cikampek–Palimanan (Cipali)

sepanjang 116,75 Km. Jalan

tol ini merupakan bagian dari

Jalan Tol Trans Jawa yang akan

menghubungkan Merak (Banten)

hingga Surabaya (Jawa Timur),

serta memperpendek jarak tempuh

sejauh 40 Km dan diprediksi akan

memotong waktu tempuh 1,5

sampai dengan 2 jam dibandingkan

melewati Jalur Pantai Utara

Jawa. Selain itu, telah selesai juga

pembangunan Jembatan Soekarno

di Manado sepanjang 1.127 M

yang merupakan bagian dari

Manado Outer Ring Road (MORR),

ruas Jalan Tol Gempol–Pandaan

sepanjang 12,05 Km, dan ruas Jalan

Tol Porong–Gempol (Kejapanan–

Gempol) sepanjang 3,55 Km.

Pada sektor transportasi

perkeretaapian, dalam kegiatan

pembangunan rel ganda,

modernisasi persinyalan, serta

fasilitas keselamatan kereta

api telah mampu menurunkan

secara signifikan jumlah kejadian

kecelakaan kereta api. Penyediaan

dana Public Service Obligation

(PSO) dan pola operasi KA

Jabodetabek mampu meningkatkan

frekuensi pelayanan dan jumlah

penumpang KA selama periode

2004 – 2014. Capaian kegiatan di

sektor perkeretaapian yang telah

dilaksanakan yang antara lain:

Jembatan Kereta Api, telah

dilaksanakan sebanyak 89 unit

dari target 34 unit atau realisasi

mencapai 261,76% serta kegiatan

pembangunan jembatan KA yang

telah dilaksanakan sebanyak

No Jalan Tol OPERASI (s.d. 06/2015)

KONSTRUKSI (s.d. 2019)

PROGRAM (2015 - 2025) TOTAL

1

P SUMATRA 43 496 2,301 2,865 A. Lintas Sumatra 43 346 2,451 2,840

I. Lintas Utama 43 324 1,681 2,048a. Banda Aceh-Medan - 16 455 471b. Medan-Pekanbaru 43 197 335 575c. Pekanbaru- Palembang - 111 556 667d. Palembang-Bakauheni - 150 335 335

II. Lintas Penghubung - 22 770 792a. Tebing Tinggi-Sibolga - - 200 200b. Pekanbaru-Padang - - 240 240c. Palembang-Bengkulu - 22 330 352

B. Non Lintas Sumatra - - 25 25

2

P JAWA 872 950 988 2,815 A. Trans Jawa (Merak-Banyuwangi) 473 538 170 1,187 B. Jabodetabek 209 250 71 530 C. Non Trans Jawa dan Non Jabodetabek 189 162 747 1,098

3 P KALIMANTA N - 99 - 99 4 P BALI 10 - 219 229 5 P SULAWESI 18 39 50 107

TOTAL 942 1,584 3,733 6,115

Tabel 1. Program Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR, November 2015


Berita Utama

111 unit dari target 55 unit atau

realisasi mencapai 201,82%;

Persinyalan, dalam rangka

kelancaran operasi perjalanan

KA dan mendukung peningkatan

keselamatan serta peningkatan

pelayanan dilakukan kegiatan

modernisasi dan peningkatan

persinyalan, telekomunikasi dan

listrik yang terdiri dari pekerjaan

persinyalan sebanyak 71 paket

dari target 29 paket atau realisasi

mencapai 244,83% dan pekerjaan

listrik aliran atas sebanyak 14

paket dari target 14 paket atau

realisasi mencapai 100%;

Logistik, dalam pelaksanaan

pembangunan dan peningkatan

jalur KA, pengadaan material/

logistik yang telah dilaksanakan

dalam kurun lima tahun terakhir

berupa pengadaan rel sebanyak

142.311 ton dari target 60.489 ton

atau realisasi mencapai 235,27%

dan pengadaan wesel sebanyak

105 unit dari target 245 unit atau


Prasarana Perkeretaapian,

diantaranya adalah pembangunan

jalur ganda Cikampek–Cirebon

sepanjang 135 Km, pembangunan

jalur ganda Yogyakarta–Kutoarjo


jalur ganda Tanah Abang–Serpong


jalur KA di Aceh antara Simpang

Mane–Blangpulo–Cunda sepanjang

30,3 Km, elektrifikasi jalur KA

antara Serpong–Parungpanjang

sepanjang 20 Km termasuk rehab

track eksisting sepanjang 11,52

Km, dan pembangunan jalur

ganda lintas utara jawa (Jakarta–

Surabaya sepanjang 727 Km serta

pembangunan jalur KA menuju

Bandara Internasional Kualanamu

sepanjang 27,8 Km;

Sarana Perkeretaapian, telah

dilaksanakan kegiatan pengadaan

sarana perkeretaapian khususnya

untuk menunjang angkutan KA

ekonomi jarak menengah dan jauh.

Dalam kurun waktu tahun 2005–

2009, jumlah pengadaan kereta

ekonomi (K3 termasuk KMP3)

yang telah dilaksanakan adalah

sebanyak 152 unit dari target 90

unit atau realisasi mencapai 168,9

%. Selain itu, untuk mendukung

pelayanan KA komuter/perkotaan

telah dilaksanakan pengadaan

KRD/KRDI sejumlah 63 unit

dari target 15 unit atau realisasi

mencapai 420 % serta pengadaan

KRL sejumlah 68 unit dari target

10 unit atau realisasi mencapai 680

%;

Rehabilitasi, terdiri dari

rehabilitasi prasarana dan sarana

KA, untuk kegiatan rehabilitasi

sarana telah dilaksanakan

sebanyak 47 unit kereta ekonomi

(K3/KMP3) dari target 100 unit

atau realisasi mencapai 47%, 18

unit KRL dari target 5 unit atau

realisasi mencapai 360%, dan 26

unit KRD dari target 34 unit atau


Penyediaan Dana PSO,

Pemerintah mengeluarkan

kebijakan pemberian subsidi pada

angkutan kereta ekonomi yang

bertujuan untuk meringankan

beban masyarakat sehingga daya

beli masyarakat menjangkau

terhadap harga tiket kereta api

kelas ekonomi serta mendorong

perpindahan moda angkutan dari

kendaraan pribadi maupun motor

ke angkutan umum khususnya

kereta api. Dalam kurun waktu

2005–2013 terjadi peningkatan

jumlah PSO yang signifikan yaitu

dari Rp 140 Miliar pada tahun

2004 menjadi Rp. 704,8 Miliar

pada tahun 2013 atau mengalami

peningkatan lebih dari 5 (lima) kali,

dimana kenaikan tertinggi terjadi

pada tahun 2012 yaitu sebesar

130,5 milyar dibanding tahun

sebelumnya.

Hingga akhir tahun 2014, sektor

transportasi perkeretaapian

telah mendapat beberapa capaian

penting yang telah dilaksanakan

antara lain dimulainya konstruksi

pembangunan MRT Jakarta;

pembangunan jalur ganda KA

Lintas Utara Jawa 725 Km;

pembangunan beberapa jalur

ganda lainnya seperti jalur ganda

lintas Duri–Tangerang; lintas

Parungpanjang–Maja, dan lintas

Cirebon–Prupuk. Selain itu juga

telah dilakukan pembangunan jalur

KA yang dilaksanakan oleh PT.

KAI antara lain lintas Araskabu–

Kualanamu; dan KA akses Bandara

Soekarno Hatta via Tangerang; dan

dimulainya pembangunan jalur KA

Trans Sulawesi antara Makassar–

Parepare. (*)

Referensi

Prihartono, et al. 2015. Draft Lampiran Pidato Presiden

Republik Indonesia 14 Agustus 2015. Direktorat Transportasi,

Kementerian PPN/Bappenashttp://beritatrans.com/2015/08/14/

jokowi-pemerintah-akan- kebut-pembangunan-jalan-tol-dan-

kereta-api-di-indonesia/ diakses 13 Desember 2015.


Kelengkapan Regulasi Jalan Tol Tingkatkan Investasi

Berita Utama

Peluang investasi besar untuk bisnis jalan tol itu bukan tanpa alasan. Pemerintah

telah membuat regulasi yang kuat sebagai payung hukum yang memberi jaminan bagi para investor. Ada lima peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk mendukung peningkatan investasi di bisnis jalan tol.

Kelima peraturan tersebut yaitu Undang-Undang (UU)

“peluang investasi jalan tol di indonesia tahun 2015 sangat besar dan akan terus meningkat di tahun mendatang,” kata kepala Badan pengatur Jalan tol (BpJt) kementerian pekerjaan umum Herry trisaputra Zuna saat wawancara dengan Majalah Partnership.

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013; PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum.

“Khusus pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Jalan Tol diatur dalam Perpres 38 Tahun 2015 beserta peraturan pelaksanaannya,” tutur Herry.

Selain regulasi yang memberi kepastian hukum bagi investor, Kementerian PUPR juga membuat kebijakan percepatan pembangunan jalan tol. Kebijakan tersebut tercantum dalam dokumen ‘Peluang Investasi Jalan Tol di Indonesia’ yang dipublikasikan Oktober 2014.

Pembangunan Jalan Tol


dimaksud yaitu dengan menggarisbawahi kewajiban badan usaha pelaksana (BUP) untuk melakukan pendanaan, membangun, melakukan operasi, dan pemeliharaan proyek. Dengan kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab BUP tersebut, proses lelang harus mampu menjaring BUP yang dapat melaksanakan konstruksi sekaligus mendatangkan keuntungan agar proyek dapat terlaksana segera setelah perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) ditandatangani.

“Untuk itu dalam dokumen disyaratkan peserta lelang sudah harus berbicara dengan perbankan dan menunjuk kontraktor yang akan melaksanakan proyek. Kami memastikan hal ini dilakukan,” papar Herry. Lebih lanjut dijelaskan, pengembangan bisnis jalan tol dengan skema KPBU ini didukung oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan menjamin contingent liability. Sedangkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berperan lewat pemberian porsi

Berita Utama

Kebijakan tersebut yaitu peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan pembangunan jalan tol; penguatan kerangka kerja institusi dan pengaturan jalan tol lewat pembentukan BPJT sebagai badan regulator di bidang jalan tol; pembentukan Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; perjanjian pengusaha jalan tol yang bankable dan investor friendly; formulasi sistem yang tepat untuk penyesuaian tarif tol; serta pengelolaan risiko pembebasan tanah dengan penyiapan mekanisme revolving fund melalui Badan Layanan Umum (BLU)-BPJT dan land capping.

Keberadaan regulasi dan kebijakan ini, kata Herry, dilakukan seiring dengan program pemerintah untuk mencapai target pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer (km) selama lima tahun mendatang. BPJT dalam hal ini bertugas untuk memastikan perencanaan dilakukan dengan matang, proses lelang berjalan transparan, melaksanakan pengendalian pembangunan, memastikan proyek beroperasi, dan memastikan pemeliharaan jalan tol.

Dalam hal pelelangan, Herry menjelaskan, filosofi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) harus terjadi kontrak terintegrasi antara kedua pihak. Integrasi yang


pinjaman dengan tenor menarik. PT SMI juga memberi pinjaman atas cash deficiency pada tahun-tahun awal jalan tol beroperasi.

“Skema ini dilakukan dengan memanfaatkan kelebihan dan kepastian proses pengadaan tanah sesuai UU Nomor 2 tahun 2012 dan turunannya. Sehingga BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dapat melaksanakan tugas tanpa menunggu tanah bebas 100 persen seperti terjadi selama ini,” kata Herry.

Herry menegaskan, pemerintah saat ini mengarahkan agar seluruh proyek jalan tol dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurut penjelasan Herry kepada Partnership, saat ini terdapat 33 ruas jalan tol yang sudah beroperasi dan 34 ruas tol yang sedang dalam tahap pengusahaan dilakukan dengan skema KPBU.

Digambarkan Herry, peran swasta dalam bisnis jalan tol sepanjang 1.000 km yaitu 85 persen dibangun oleh badan usaha dengan skema Build Operate Transfer (BOT), Supported Build Operate Transfer (SBOT), dan penugasan pemerintah kepada BUMN.

Berdasarkan data yang dilansir BPJT Kementerian PU, panjang jalan tol yang telah terbangun yaitu sepanjang 948 km, dibangun oleh BUJT seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), PT Astratel Nusantara

yang berada di bawah Grup Astra, PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), PT MNC Infrastruktur Utama, PT Bangun Tjipta Sarana, dan PT Lintas Marga Sedaya.

Dalam mencapai target pembangunan jalan tol untuk memperkuat infrastruktur, Herry menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi. Namun dari tantangan tersebut, regulasi tidak termasuk di dalamnya. “Kendala pemerintah dalam mewujudkan pembangunan jalan tol terutama tanah yang belum tersedia dan sulit pengadaan. Fasilitas pembiayaan perbankan juga menjadi tantangan tersendiri,” kata Herry.

Data yang dilansir BPJT Kementerian PU, selama tahun 2015 pemerintah telah menandatangani PPJT pada beberapa ruas jalan tol antara lain Medan – Kualanamu – Tebingtinggi, Medan – Binjai, Soreang – Pasirkoja; Palembang – Indralaya; dan Bakauheni – Terbanggi Besar. Sedangkan ruas jalan tol sepanjang 1.584 km sedang dalam tahap konstruksi hingga 2019. Sementara untuk ruas jalan tol yang dalam tahap

persiapan dan pelaksanaan tender memiliki total panjang 348 km.

Untuk proyek jalan tol 2015, BPJT melakukan pelelangan pengusahaan jalan tol untuk beberapa ruas antara lain Soreang – Pasirkoja (Panjang 11 km dengan biaya investasi Rp1,5 triliun; Kayuagung – Palembang – Betung sepanjang 112 km dengan investasi Rp14,43 triliun; Manado – Bitung sejauh 39 km senilai Rp3,89 triliun; Balikpapan – Samarinda sepanjang 99 km senilai Rp6 triliun; Pandaan – Malang 37,62 km dengan investasi Rp2,97 triliun; dan Serpong – Balaraja 30 km senilai Rp5,18 triliun.

“Selain proyek-proyek tersebut, saat ini sedang dilakukan konstruksi untuk jalan tol Trans Jawa, Jabodetabek, non Trans Jawa, dan Trans Sumatra,” ujar Herry. Dari proyek tersebut, dua di antaranya masuk dalam proses prakualifikasi yaitu Samarinda-Balikapapan dan Pandaan Malang; dua proyek dalam proses pelelangan yaitu Manado-Bitung dan Serpong-Balaraja.

Sementara itu, sebanyak lima proyek telah dan akan menandatangani PPJT yaitu Palembang-Indralaya, Bakau-heni-Terbanggi Besar, dan Soreang-Pasir Koja, serta Kayuagung – Palembang – Be-tung dan Pekanbaru-Kandis-Du-mai. “Selanjutnya akan segera menyu sul prakualifikasi untuk setidaknya empat proyek jalan tol dalam waktu dekat,” kata Herry. (*)

Berita Utama

Seluruh regulasi yang ada saling terkait dan

saling melengkapi dalam mendukung untuk

mewujudkan infrastruktur jalan, terutama jalan tol di

Indonesia.


Berita Utama

Mewujudkan sistem

transportasi tol laut,

juga perlu adanya

dukungan moda

di dalam pulau yang efektif dan

efisien. Pembangunan berbasis rel

dinilai efektif karena selain dapat

merangsang ekonomi di masing

masing daerah, transportasi

berbasis rel juga lebih efisien dalam

mengangkut logistik atau pun

penumpang. Selain itu, kereta juga

tidak pernah mengalami kemacetan.

Pengembangan transportasi masal

berbasis rel juga menjadi salah

satu program utama Kementerian

Perhubungan. Dalam lima tahun

ke depan, Kemenhub akan

fokus melakukan pemerataan

pembangunan kereta api ke seluruh

Indonesia.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub

Hermanto Dwiatmoko, mengatakan

bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen)

Perkeretaapian menargetkan dapat

membangun jaringan kereta api

nasional sepanjang 12.100 kilometer

(km) untuk pulau Jawa, Bali,

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

dan Papua serta jaringan kereta api

perkotaan pada tahun 2030 nanti.

Selain itu, Ditjen Perkeretapian Ke-

menhub juga menargetkan memi-

liki lokomotif untuk angkutan pe-

numpang mencapai 2.805 unit dan

gerbong kereta api penumpang se-

banyak 27.960 unit. Sedangkan un-

tuk angkutan barang, ditargetkan

jumlah lokomotif dapat mencapai

1.995 unit dan gerbong mencapai

39.655 unit.

Untuk mewujudkan sarana dan

prasarana perkeretapian hingga 2030

nanti, Kemenhub membutuhkan

dana investasi kurang lebih US$

60 miliar Kebutuhan dana tersebut

tidak akan berasal dari pemerintah

seluruhnya, namun diharapkan

juga dari pasrtisipasi badan usaha.

Porsi pemerintah hanya sebesar

30% atau kurang lebih US$ 18

miliar dan sisanya sebesar 70%

atau sekitar US$ 42 miliar akan

didapatkan dari investor swasta

dengan mengembangkan pola

dan mekanisme pembiayaan/

investasi melalui skema Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU).

Skema KPBU merupakan alternatif

pendanaan yang paling tepat dalam

penyelenggaraan infrastruktur

perkeretaapian karena selain

membutuhkan investasi yang besar

dari badan usaha juga memerlukan

dukungan pemerintah untuk

melancarkan proses pembangunan

infrastruktur.

Dalam Rencana Induk

Perkeretapian Nasional Tahun 2030,

beberapa model skema KPBU yang

dapat digunakan sebagai alternatif

kerjasama antara lain : Design Bid

Build, Private Contract, Design

Build, Build-Operate-Transfer

(BOT), Long Term Lease Agreement,

Design Build Finance Operate

(DBFO), Build-Own-Operate (BOO).

Untuk mendorong keterlibatan

badan usaha secara bertahap dan

proporsional, perlu dilakukan

Skema KPBU: Alternatif Pendanaan Infrastruktur Kereta Apiskema kerjasama pemerintah dengan Badan usaha (kpBu) mulai dijadikan tulang punggung pendanaan untuk membangun infrastruktur perkeretaapian. dari delapan proyek yang direncanakan dibangun dengan skema kpBu pada tahun 2013, satu diantaranya sudah ditetapkan pemenang lelangnya.



Berita Utama

fragmentasi lingkup pekerjaan

sesuai dengan kemampuan

pendanaan badan usaha. Strategi

fragmentasi tersebut sangat

dibutuhkan untuk menentukan

skala investasi (besar dan sedang)

sehingga peran badan usaha dapat

menjadi lebih luas.

Meski sistem KPBU masih

memerlukan penyempurnaan,

Kemenhub telah mencoba

merencanakan proyek

pembangunan prasarana kereta

api dengan memakai pola KPBU

sejak tahun 2013. Beberapa

proyek yang sudah direncanakan

antara lain: Perkeretaapian

Bandara Soekarno-Hatta-

Halimperdanakusumah(SHIA),

LRT Bandung, Integrated

Gedebage Multipurpose Terminal,

Pembangunan Monorel di Provinsi

Sumatera Selatan, Monorel Pulau

Batam, proyek kereta api dari

Muara Enim (Provinsi Sumatera

Selatan) -Pulau Baai (Provinsi

Bengkulu), dan proyek kereta api

dari Puruk Cahu ke Batanjung

melalui Bangkuang (Provinsi

Kalimantan Tengah).

Dari delapan proyek yang

direncanakan tersebut, baru satu

proyek yang ditetapkan pemenang

lelangnya yaitu proyek kereta api

dari Puruk Cahu ke Batanjung

melalui Bangkuang di Provinsi

Kalimantan Tengah. Me lalui

Keputusan Gubernur Kalteng

nomor 188.44/341/2015, Pemprov

Kalteng sebagai PJPK menetapkan

PT. Perkeretaapian Tambun Bungai

sebagai Badan Usaha Penyeleng-

gara Pra sarana Perkeretaapian

Umum untuk Prov Kalteng dari

Puruk Cahu ke Batanjung melalui

Bangkuang. Saat ini badan usaha

penyelenggara tersebut sedang

menjalankan proses pengadaan

lahan dan ijin AMDAL.

Adapun proyek yang saat ini

sedang dalam proses lelang adalah

LRT Bandung. Saat ini sudah

ada dua peserta yang lulus pada

tahap Pra Qualification dan akan

dilaksanakan proses lelang pada

bulan April 2016 mendatang.

Untuk pembangunan awal koridor

1 pemerintah daerah tidak

memberikan dana dukungan tunai

infrastruktur atau Viability Gap

Funding (VGF) tetapi menyediaan 6

lahan untuk Transit Oriented.

Untuk Perkeretaapian Bandara

Soekarno-Hatta-Halimperdanakusu-

mah(SHIA), Kemenhub masih akan

mereview hasil Feasibilty Study,

mengingat nilai VGF pada hasil stu-

di PT. Sarana Multi Infrastruktur

dinilai masih terlalu besar. Kemente-

rian Perhubungan akan melakukan

kajian ulang terkait integrasi jalur

KA eksisting dan jalur LRT Jabo-

detabek dengan adanya perubahan

lebar rel. Trase yang semula Halim

Perdanakusuma-Manggarai-Dukuh

Atas-Tanah Abang-Pluit-Bandara

Soetta, diubah menjadi Gambir –

Kota/Kampung Bandan – Pluit –

Bandara Soetta serta menggunakan

asset jalur KA eksisting sehingga

lebih efektif.

Melihat perkembangan skema

KPBU di sektor perkeretapian yang

sudah berjalan cukup bagus, dalam

waktu dekat Kemenhub akan

mengusulkan proyek baru untuk

dilaksanakan dengan skema KPBU.

Proyek yang dimaksud adalah

pengoperasian dan pemeliharaan

LRT Jabodetabek.

Proyek ini diusulkan untuk

melaksanakan amanat Peraturan

Presiden Nomor. 98 tahun 2015

tentang Percepatan Penyelenggaraan

Kereta Api Ringan/Light Rail

Transit Terintegrasi di Wilayah

Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Saat ini, Kemenhub juga telah

membentuk Komite Pengawas

(Oversight Committee) Pelaksanaan

Pembangunan Prasarana Kereta Api

Ringan (Light Rail Transit) untuk

memastikan proyek tersebut dapat

terlaksana dengan baik. (*)


Penunjukan Langsung yang Transparan untuk Percepatan Proyek

Infrastruktur di Indonesia

Berdasarkan Peraturan

Presiden No. 2 Tahun

2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019,

telah diamanatkan bagi Pemerintah

untuk mendorong partisipasi

swasta, masyarakat dan pemerintah

daerah dalam pelayanan dan

penyelenggaraan sarana dan

prasarana. Dalam rencana 5 tahun

kedepan, Pemerintah Indonesia

menargetkan sekitar 220 proyek

infrastruktur baik yang akan

didanai oleh fiskal, oleh pola

Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha (KPBU) atau dengan hutang

luar negeri. Demi percepatan

pembangunan infrastruktur, maka

Pemerintah mulai melakukan

penugasan pada BUMN melalui

mekanisme penunjukan langsung.

Terdapat banyak regulasi yang

telah diterbitkan pada tahun 2014

dan 2015 yang mengatur penugasan

BUMN pada pembangunan

infrastruktur tertentu.

Peraturan Presiden Nomor 67

tahun 2005 tentang Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha dalam

penyediaan infrastruktur sudah ada

sejak tahun 2005, namun selama

10 tahun ini masih belum optimal

dalam mencapai target yang dibuat

adalah Proyek MRT Jakarta yang

memerlukan waktu 10 tahun dari

tahun 2004 penyiapan Prastudi

Kelayakan sampai ground breaking

pada tahun 2014. Rencana

pembangunan MRT/LRT untuk

koridor Kota Jakarta ke Bandara

Sukarno-Hatta sudah lebih dari

10 tahun juga masih dalam proses

dan belum pasti karena skemanya

diubah dari KPBU unsolicited

menjadi pendanaan fiskal. Rencana

KPBU pengolahan sampah dan

limbah di 5 wilayah Jakarta sudah

lebih dari 10 tahun masih belum

jelas terkait skema kerjasama yang

akan dilakukan. SPAM Semarang

Barat yang memerlukan waktu

8 tahun untuk proses penyiapan

proyek dari tahun 2008 sampai 2015.

Bahkan, proses penyiapan proyek

SPAM Umbulan yang sudah berjalan

selama 20 tahun masih belum selesai

untuk memulai konstruksi.

Untuk itu perlu dilakukan

percepatan dalam persiapan

proyek. Salah satu cara yang telah

dilakukan oleh Pemerintah adalah

dengan penunjukan langsung pada

BUMN. Dari segi komitmen politik,

mekanisme ini menimbulkan

kepastian politik. Cara ini juga

akan banyak mempersingkat waktu

persiapan koordinasi antar institusi.

Namun, level of fairness and

transparent menjadi pertanyaan

bagi semua pihak. Dikhawatirkan

akan ada moral hazard yang akan

dari tahun ke tahun. Bahkan, telah

disadari oleh Pemerintah Pusat

bahwa tingkat kesuksesan proyek

KPBU kurang dari 2% terhadap

target proyek. Penyebab utama

tidak suksesnya KPBU di Indonesia

terutama karena keterbatasan dari

sisi pembiayaan penyiapan proyek,

keterbatasan pengadaan konsultan

dan investor untuk menyiapkan

proyek infrastruktur yang matang

dan layak dikerjasamakan dengan

Skema KPBU, serta permasalahan

teknis pembebasan tanah.

Salah satu penyebab kurang suk-

sesnya penyediaan infrastruktur

dengan pola KPBU adalah lama-

nya proses penyiapan proyek infra-

struktur tersebut oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.

Koordinasi dan penyiapan dokumen

membutuhkan waktu yang sangat

panjang karena ada kecenderungan

saling menunggu antar instansi.

Penyediaan dokumen yang membu-

tuhkan proses penganggaran dan

pengadaan yang cukup panjang

disebabkan oleh diperlukannya

tender konsultan dan tenaga ahli.

Penyiapan proyek secara unsolicited

dengan penyiapan proyek yang dise-

rahkan kepada badan usaha swasta

telah dilakukan beberapa tahun ter-

akhir, namun juga belum memberi-

kan hasil yang memuaskan.

Contoh penyiapan proyek

infrastruktur yang sangat panjang

Leny MaryouriPhD Candidate, Construction Management,Curtin University, Perth, Australia

kolom



mengarah pada kolusi dan korupsi.

Untuk menghindari ketiadaan

fairness dan transparent serta untuk

membuka kompetisi yang adil,

maka proses kerjasama penunjukan

langsung perlu dilakukan dengan

cara yang terbuka. Berdasarkan

rekomendasi studi PhD Leny

Maryouri, 2015, terdapat sebuah

metode untuk mempercepat proses

penyiapan proyek infrastruktur,

yaitu Project Delivery Partnership

(PDP) atau Kerjasama Penyediaan

Proyek Infrastruktur yang

dilanjutkan dengan Service

hybrid dari EPC dan privatisasi.

Sejak awal, badan usaha yang

terlibat dalam penyiapan proyek

infrastruktur KPBU berkoordinasi

dengan Pemerintah dimana risiko

dan ketidak-pastian proyek untuk

pemerintah dan sektor swasta

bisa terstruktur secara lebih

awal dan lebih pasti, terutama

untuk mengelola biaya investasi,

pengembalian atas investasi dan

cost overrun lainnya.

PDP telah sukses diterapkan

untuk membangun infrastruktur

kolom

Gambar 1 : Project Delivery Partnership Framework, Sumber : (Maryouri et al., 2015)

Delivery Partnership (SDP) untuk

memastikan infrastruktur yang

terbangun memberikan manfaat

yang baik pada masyarakat (Lihat

pada Gambar Project Delivery

Partnership Framework). PDP bisa

diartikan juga sebagai penunjukan

langsung yang terstruktur. Konsep

PDP adalah modifikasi dari KPBU

(terutama unsolicited) menjadi

yang relatif memerlukan investasi

besar serta kesediaan swasta

untuk berinvestasi. Contoh proyek

yang dikembangkan dengan PDP

meliputi Cross Rail Link di London,

Inggris, dan pengembangan Urban

Integrated Transport System di

Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu

yang diperlukan dari proses

integrasi perencanaan bersama

transpa ran sesuai kapasitas yang

ada. Se hingga, akan tercipta kom-

petisi yang adil secara optimal

pada semua potensi untuk berpe-

ran membangun infrastruktur di

seluruh wilayah Indonesia.

Semoga percepatan pembangunan

infrastruktur di Indonesia bisa

tercapai dengan baik. (*)


pemerintah dan swasta hingga

financial closing dan ground

breaking hanya berkisar 2 tahun.

PDP merupakan proses

kerjasama yang diharapkan akan

mempersingkat proses perencanaan,

pengadaan, penyiapan sampai

financial closing dalam menyiapkan

proyek infrastruktur. PDP akan

ditindak-lanjuti dengan SDP sesuai

hasil rekomendasi dari proses

evaluasi.

Dengan pola PDP, diharapkan Indo-

nesia akan mampu mengeksekusi

220 proyek infrastruktur dengan

lebih cepat. Proyek infrastruktur

dapat terdistribusi ke semua po-

tensi swasta dan BUMN secara


Kanada hingga hari ini

telah memiliki lebih

dari 46.000 kilometer

trek kereta api.

Industri transportasi kereta api

merupakan elemen penting dari

sistem transportasi di Kanada. Di

negeri tetangga Amerika Serikat

ini, industri transportasi kereta

api menghasilkan sekitar $10

miliar per tahun. Dari total itu,

95% berasal dari kereta angkutan

barang sedangkan 5% sisanya

dihasilkan dari kereta komuter

antarkota serta kereta wisata yang

umumnya melayani perjalanan

jarak pendek.

Sebagai gambaran, Kanada

memiliki bermacam layanan

transportasi kereta api yang

diantaranya, kereta api kelas

shortline yang merupakan

Kanada banyak membangun infrastruktur transportasi Kereta Api untuk menghubungkan berbagai wilayah sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan. Sebagian infrastruktur tersebut

dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Negara bagian di Kanada pun sangat antusias terhadap skema KPBU untuk infrastruktur transportasi kereta api.

LRT yang menghubungkan pusat Kota Edmonton dengan wilayah sekitar.

reportase

komponen fundamental dari

jaringan kereta api di negara

ini. Kereta api ini biasanya

mengangkut barang yang

beroperasi dari satu kota ke kota

lain di Kanada. Ada juga kereta api

penumpang yang khusus melayani

antar negara bagian. Pada

tahun 2009 penumpang kereta

api penumpang antar negara

bagian telah mencapai 4,5 juta

penumpang. Sebagai transportasi

jarak pendek antar kota,

disediakan pula kereta komuter

seperti halnya kereta Jabodebatek

di Indonesia. Kereta komuter di

Kanada banyak yang dioperasikan

oleh lembaga transportasi yang

dibentuk oleh negara bagian.

Sementara hal yang hampir

Sementara yang hampir serupa

dengan kereta komuter terdapat

kereta yang menghubungkan

antara stasiun kereta api yang

terdapat di kota dengan bandara.

Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan aksesibilitas ke

bandara serta meningkatkan

koneksi antar moda angkutan.

Khusus untuk dalam kota,

pemerintah negara bagian banyak

yang mengembangkan Light

Rail Transit (LRT) atau biasa

disebut trem. Nah, di Kanada,

pengembangan kereta komuter,

kereta tujuan bandara hingga LRT

dan infrastrukturnya juga tak

lepas dari skema KPBU.

Dalam catatan Public Private

Partnership (PPP) Inc, lembaga

PPP Center di Kanada, negara ini

paling tidak telah menjalankan

skema KPBU untuk pembangungan

infrastruktur transportasi kereta

kanada Bangun infrastruktur kereta api untuk konektivitas kota



Evergreen Rapid Transit Project.

Yang menarik, pembangunan


kereta api selalu melibatkan

pemerintah negara bagian

setempat. Banyak negara bagian

yang mulai menyadari bahwa

moda angkutan kereta api

merupakan sarana penghubung

antar wilayah sekaligus solusi

mengatasi kemacetan dan polusi.

Karenanya dengan tangan terbuka

mereka selalu menyambut baik

pengembangan infrastruktur

transportasi kereta api baik yang

dilakukan dengan anggaran

pemerintah maupun melalui

skema KPBU.

Antusiasme itu paling tidak

tercermin dari pendapat

Michael Roschlau, Ketua

Asosiasi Transit Perkotaan

Kanada yang mengatakan, LRT

mengalami kebangkitan di kota

seluruh Kanada dengan adanya

berbagai jalur baru yang tengah

direncanakan maupun sedang

dalam pembangunan. Layaknya

kota besar dunia lain, kota-kota di

Kanada pun mengalami persoalan

kemacetan. Kondisi itu, sebutnya,

mendorong pembangunan LRT

dan kereta komuter yang dipercaya

sebagai cara mengatasi kemacetan.

Langkah yang mayoritas dilakukan

negara bagian ini menurut

Roschlau ternyata didukung publik

secara luas.

Roschlau beranggapan untuk

memenuhi ekspektasi publik

terhadap pembangunan LRT

hingga kereta komuter, skema

KPBU pantas menjadi pilihan.

Sebagai informasi, pemerintah

negara bagian kerap menerima

saran dan masukan dalam setiap

pembangunan infrastruktur yang

menggunakan skema KPBU. Saran

dan masukan itu berasal dari PPP

Inc. Sementara P3 Canada Fund

juga akan memberikan jaminan

pembiayaan. (*)

reportase

api yang diantaranya LRT Kota

Edmonton, GO Transit East Rail

Maintenance Facility yang terletak

di Kota Whitby, Lachine Train

Maintenance Centre di Montreal,

Quebec hingga Lincoln Station

Project yang terletak di Kota

Coquitlam, British Columbia.

LRT di Kota Edmonton sendiri

menghubungkan masyarakat di

Mill Woods dan tenggara Edmonton

ke pusat kota. Dengan begitu,

pusat kota Edmonton akan lebih

mudah diakses. LRT ini mampu

membawa penumpang sebanyak

49.000 setiap harinya. Sebelumnya

PPP Inc telah menawarkan

proyek ini secara kompetitif.

Badan usaha yang terpilih berhak

untuk merancang, membangun,

keuangan, mengoperasikan dan

memelihara LRT ini selama

periode 30-tahun. Stephen Mandel,

Walikota Edmonton, sangat

mengapresiasi kinerja PPP Inc

dan menyatakan pihaknya dengan

tangan terbuka menyambut proyek

LRT ini. Dengan LRT, akses ke

kota Edmonton menurutnya akan

lebih mudah.

Sementara untuk GO Transit East

Rail Maintenance Facility yang

terletak di Kota Whitby, ditujukan

untuk meningkatkan kapasitas

pemeliharaan dan memperluas

jaringan transportasi kereta api.

Serupa dengan, Lachine Train

Maintenance Centre di Montreal,

Quebec juga dimaksudkan sebagai

fasilitas pemeliharaan kereta

api. Adapun Lincoln Station

Project yang terletak di Kota

Coquitlam, British Columbia

merupakan sebuah stasiun transit

yang notabene bagian dari jalur


Pembangunan Lincoln Station di Kota Coquitlam, British Columbia.


Tol Serpong-Balaraja, Membuka Akses Kawasan Kabupaten Tangerang

terdapat sejumlah proyek jalan tol yang masuk dalam proses pelelangan tahun 2015, salah satunya jalan tol serpong-Balaraja. Jalan tol serpong-Balaraja akan dibangun sepanjang 30 kilometer (km) dengan total nilai investasi sebesar rp5,18 triliun.

Proyek jalan tol Serpong-Balaraja ini merupakan sambungan dari jalan tol yang telah ada

sebelumnya yaitu Ulujami-Serpong. Jalan tol ini akan menjadi jalur strategis karena menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang.

Bukan hanya menghubungkan jalan tol Ulujami-Serpong, ruas tol ini juga akan tersambung dengan jalan tol Tangerang-Merak dan jalan tol Jakarta-Serpong yang telah beroperasi jauh sebelumnya. Jalur tol Serpong-Balaraja akan mulai dibangun dari Bumi Serpong Damai, Kecamatan Serpong dan melewati enam kecamatan yaitu Cisauk, Legok, Curug, Panongan, Tigaraksa, dan Balaraja.

Jalan tol ini dibangun dengan tiga tahap yaitu tahap I rute Serpong-Legok sepanjang 11 km, dilanjutkan dengan tahap II rute Legok-Citralaya sejauh 8 km, dan tahap III jalur Citralaya-Balajara sepanjang 12 km. Untuk pembebasan lahan, diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp1,7 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, proyek ini sedang dalam tahap lelang dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Saat prakualifikasi ada empat peserta yang sudah lolos. Sekarang kami masih menunggu peserta melengkapi dokumen lelang. Dari empat peserta itu, kemungkinan tiga peserta akan melanjutkan dan tertarik dengan proyek ini,” kata Herry kepada Partnership, pada pertengahan Desember 2015.

Empat peserta yang dinyatakan lolos tahap prakualifikasi adalah PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP); Konsorsium SP Road dan PT Prabu Persada; Konsorsium PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Astratel Nusantara, dan PT Transindo

Karya Investama; serta Konsorsium PT Nusantara Infrastruktur Tbk dan Egys, kontraktor asal Korea Selatan.

“Targetnya memang beberapa kali mundur, tetapi kami optimistis ini bisa jalan terus. Saat ini juga sudah berjalan baik. Soal konstruksi, kami menunggu dokumen lelang dan pembebasan tanah yang masih terus dilakukan,” ujar Herry.

Data BPJT yang diperoleh Majalah Partnership menunjukan, progres pengadaan lahan seksi I (Serpong-Legok) sepanjang 11 km sudah mencapai hampir 100 persen, sementara pembebasan lahan untuk seksi II (Legok-Citralaya) dan seksi III (Citralaya-Balaraja) masih belum dimulai.

Membuka Kawasan Produktif

Proyek jalan tol Serpong-Balaraja ini sebenarnya sudah mulai diwacanakan sejak tahun 2002 oleh Bupati Tangerang saat itu, Ismet Iskandar. Namun menghadapi tantangan terkait pengadaan tanah. Pada awalnya, proyek tol ini memang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2014.

Herry menjelaskan, proyek tol Serpong-Balaraja akan mengurai kemacetan di kawasan Puri, Jakarta Barat. Para pengendara dari Merak bisa langsung menuju Balaraja yang selama ini selalu macet. Keberadaan tol ini juga

Profil KPBU

Keberadaan jalan tol akan menarik minat

warga, dan tentu menjadi daya tarik untuk pemasaran proyek properti.


Profil KPBU

akan menyambungkan jalan tol Serpong-Bandara dan tol BSD-Jakarta.

Dengan situasi seperti itu, Herry optimistis para investor sangat tertarik dengan prospek bisnis dari keberadaan tol ini. Selain kemudahan akses, proyek ini diperkirakan akan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli properti di kawasan Serpong.

“Investor itu melihat demand. Saat ini orang sudah nyaman tinggal di kawasan BSD (Bumi Serpong Damai) karena bisa langsung masuk tol dan harga sudah mahal. Bayangkan kalau dari titik akhir tol yang sekarang, ditambah ruas tol 10 kilometer lagi, orang akan berbondong-bondong karena akses mudah,” tutur Herry.

Penggarapan proyek jalan tol Serpong-Balaraja ditujukan untuk membuka sejumlah kawasan yang selama ini tertutup agar dapat berkembang menjadi wilayah pro-duktif. Pembukaan kawasan ini akan mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat, khu-susnya di Kabupaten Tangerang.

Herry menjelaskan, salah satu bukti bahwa proyek ini sangat diminati badan usaha adalah ketika PT Bumi Serpong Damai (BSD) Tbk ikut memprakarsai pelaksanaan proyek tersebut. BSD disebut memiliki kepentingan untuk menambah akses jalan menuju proyek BSD City yang menjadi proyek andalan perusahaan tersebut. “Keberadaan jalan tol akan menarik minat warga, dan tentu menjadi daya

tarik untuk pemasaran proyek properti. Kemudahan akses yang membuat sebuah lokasi properti menjadi strategis tentu akan meningkatkan harga jual,” ujar Herry.

Jalan tol Serpong-Balaraja akan membuka akses menuju BSD City bagian barat yang direncanakan menjadi area tahap dua dan tiga. PT BSD Tbk masih memiliki lahan yang belum dikembangkan (landbank) seluas 3 ribu hektare dari luas lahan secara keseluruhan sekitar 6 ribu hektare.

Khusus untuk kawasan Serpong, selama ini sudah didukung akses memadai seperti tol Jakarta-Tangerang dan tol Bintaro-Serpong yang terhubung dengan JORR. (*)

Ilustrasi. Proses pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja sepanjang 30 kilometer masih menunggu tahap lelang dengan badan usaha.


ASPEK TEKNIS LRT

07

JENIS-JENIS TEKNOLOGI

H-BAHN AEROMOVEL

MONOREL

Sekretaris Dinas

Perhubungan (Dishub)

Kota Bandung, Enjang

Mulyana, menyebutkan,

LRT Bandung rencananya akan

akan dibangun dengan dua koridor

yang melayani rute kawasan

permukiman, kawasan komersil,

kawasan perkantoran, dan kawasan

pendidikan atau kampus. “Untuk

jalurnya kami memanfaatkan ruas-

ruas jalan milik Pemda. Di atasnya

nanti akan dibuatkan rel. Artinya,

posisi rel untuk LRT itu ada di

Impian Kota Bandung Miliki LRT Segera Terwujud

impian kota Bandung memiliki Light Rapid Transportation (lrt) bakal segera terwujud. Jika tidak ada aral melintang, proyek kereta api ringan tersebut siap dibangun tahun 2016 melalui skema investasi

kerjasama pemerintah dengan Badan usaha (kpBu). saat ini sudah diperoleh dua konsorsium badan usaha yang lulus prakualifikasi. Keduanya, yakni PT PT Len Industry (Persero) yang bergabung dengan

pt Wijaya karya (Wika) persero, dan smrt international yang menggandeng t-Files.

Profil KPBU

atas jalan milik Pemda. Jadi, tidak

akan terlalu sulit untuk urusan

pembebasan lahannya,” ujar Enjang

kepada Partnership ketika ditemui

di kantornya, awal November 2015.

Biaya pembangunan LRT

ini tergolong cukup besar.

Untuk Koridor 1, estimasi

anggaran berkisar Rp2,2 triliun.

Sementara Koridor 2 diperkirakan

membutuhkan anggaran sekitar

Rp3,9 triliun. Biaya sebesar itu

diperuntukkan antara lain untuk

pekerjaan konstruksi, pembangunan

stasiun, pembangunan depo,

pekerjaan sinyal dan telekomunikasi,

serta pembebasan lahan. Mengingat

besarnya biaya yang dibutuhkan,

Pemerintah Kota (Pemko) Bandung

memutuskan menyerahkan

sepenuhnya pelaksanaan investasi

kepada badan usaha. Pembangunan

Koridor 1 ditargetkan sudah dapat

dibangun mulai tahun 2016 dan

diharapkan dapat selesai dalam

kurun waktu 2-3 tahun.

Mengenai peluang pengembalian

investasi badan usaha dari

proyek ini, Enjang mengatakan,

dari sisi tarif memang tidak bisa

dilepas sepenuhnya kepada badan

usaha, tetapi harus mendapat

persetujuan dari Pemko Bandung

dan DPRD. Menurut kajian

Dishub Kota Bandung, untuk

Koridor 1 tarif yang dikenakan di

kisaran Rp6.000 per penumpang.

Sedangkan Koridor 2 di kisaran

Rp7.500-Rp12.500 per penumpang.

“Keuntungan untuk badan usaha

nanti adalah di tempat-tempat

pemberhentian (stasiun). Mereka

dapat memanfaatkannya untuk

membuat area bisnis. Termasuk

untuk iklan-iklan tertentu, mereka

yang kelola. Jadi, benefit bukan

dari tarif,” ucapnya.


PENGEMBANGAN JALUR LRT

JUSTIFIKASI TRASE TERPILIH - KORIDOR 1

Trase terpilih diperhitungkan melewati kantong demand lebih banyak:

- Kawasan permukiman: Wilayah Cibeunying, Wilayah Tegallega.

- Kawasan komersil: BIP, BEC, Factory Outlet Dago, Hotel di sepanjang Jalan Ir. H. Juanda.

- Kawasan perkantoran: Bank di sepanjang Ir. H. Juanda, Balai Kota di Jalan Merdeka, Jalan Asia Afrika.

- Kawasan Pendidikan: Unpad, ITB, Unikom, Unpas.

Pertimbangan lain merujuk pada pertimbangan:

- Ketersediaan ROW jalan, - Kemudahan pelaksanaan, dan - Konektivitas dengan jaringan

pelayanan transportasi ke/ dari kawasan luar Kota Bandung.

Trase terpilih diperhitungkan melewati kantong demand lebih banyak:

- Kawasan permukiman: Wilayah Gedebage, Wilayah Bojonagara, dan Cimahi Selatan.

- Kawasan komersil: Pasar Gedebage, Factory Outlet Jalan Riau, BIP, BEC, Istana Plaza.

- Kawasan perkantoran: Perkantoran di Jalan Riau, Balai Kota di Jalan Merdeka, Perkantoran di Jalan Pajajaran.

Pertimbangan lain merujuk pada pertimbangan yang sama dengantrase koridor 1.

dan 4. Tingginya jumlah kendaraan

itu ternyata tidak berbanding lurus

dengan ketersediaan ruas jalan.

Setiap tahun populasi kendaraan

di Kota Bandung tumbuh sekitar

9,28%, sementara ruas jalannya

hanya bertambah 1,2%. “Dengan

adanya LRT, pengguna kendaraan

pribadi diharapkan dapat berkurang

secara signifikan,” tandasnya.

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kota Bandung, Kamalia Purbani,

yang ditemui terpisah mengatakan,

sebagai sebuah Kota Metropolitan,

kebutuhan akan sistem angkutan

umum massal menjadi sesuatu yang

tidak terelakkan bagi Kota Bandung.

Oleh karena itu, pembangunan LRT

sudah sangat mendesak bagi kota

berpenduduk 2,7 juta itu. Terlebih

kemacetan di Kota Bandung saat ini

sudah mulai meningkat, terutama

pada akhir pekan.

Dalam rencana induk transportasi,

kata Kamalia, Pemko Bandung

sudah menyiapkan konsep Bandung

Urban Mobility. Salah satu program

dari konsep Bandung Urban

Mobility, yakni pembangunan LRT.

Pembangunan LRT ini beriringan

dengan rencana pembangunan

transportasi lain, yakni lima ruas

tol, program monorel Provinsi

Jawa Barat yang menghubungkan

rute-rute dari luar Kota Bandung,

pembangunan double track

KA Padalarang-Cicalengka,

pembangunan kereta cepat Jakarta-

Gedebage, dan moda transportasi

monorel dalam kota.

Kamalia optimistis proyek LRT ini

dapat diwujudkan. Apalagi saat ini

sudah ada dua konsorsium yang

Profil KPBU

dinyatakan lulus prakualifikasi.

Keduanya adalah PT LEN Industry

yang bergabung dengan PT WIKA,

dan SMRT International yang

menggandeng T-Files. Konsorsium

ini merupakan dua dari lima

konsorsium yang ikut prakualifikasi

pada 20 Mei 2015. Tiga konsorsium

lainnya dinyatakan gagal, yakni

konsorsium MGGS‐CGGC‐CSR,

konsorsium PT CRI dan Ansteel,

dan konsorsium CFTEC‐CICO‐

PT Monorel Pratama Indonesia.

Ketiganya dinyatakan tidak lulus

dalam kriteria administrasi.

Dalam prakualifikasi pertama

awal 2015, PT LEN dan SMRT

juga sebenarnya dinyatakan gagal

dalam kriteria administrasi. Akan

tetapi, dalam prakualifikasi ulang,

PT LEN Industri menggandeng PT

WIKA untuk memenuhi agregat

minimal Rp3 triliun, sesuai dengan

nilai investasi.

PT LEN Industry merupakan

merupakan perusahaan BUMN

yang bergerak dalam bidang

pengembangan dan pruduksi

alat-alat elektronika. Perusahaan

ini berlokasi di Kota Bandung.

Sedangkan PT WIKA merupakan

perusahaan BUMN yang bergerak

di bidang konstruksi yang

berlokasi di Jakarta. Sementara

SMRT International merupakan

perusahaan konstruksi asal

Singapura. Karena berbasis di

Si ngapura, mereka diwajibkan

menggandeng perusahaan lokal.

Pilihannya adalah T-Files yang ber-

lokasi di Bandung. Perusahaan ini

bergerak di bidang desain dan tek-

nologi produksi. Salah satu bidang

usaha nya ialah pembangunan pem-

bangkit listrik berbasis kelautan.(*)

JUSTIFIKASI TRASE TERPILIH - KORIDOR 2

Menurut Enjang, LRT dibangun

untuk mengatasi kemacetan di

Kota Wisata itu. Keberadaan LRT

juga diharapkan menjadi tulang

punggung transportasi umum,

sebagai feeder dari transportasi

umum, dan sebagai land mark

arsitektur (etalase) Kota Bandung.

Enjang menyebutkan, jumlah

kendaraan di Kota Bandung saat ini

mencapai 1,6 juta unit. Dari jumlah

itu, 65% merupakan kendaraan

roda dua, sisanya kendaraan roda 3


Proses pembangunan jalan tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR), dari total 34 ruas tol yang sedang dalam tahap pengerjaan, satu di antaranya adalah ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Saat ini, proyek tol tersebut sudah memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Kepala BPJT Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, peluang investasi jalan tol sangat besar. “Peluang investasi jalan tol di Indonesia tahun 2015 sangat besar dan

Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Ditargetkan Beroperasi 2017

akan terus tumbuh pada tahun mendatang. Terlebih dengan target capaian pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.000 km dalam lima tahun ke depan,” ujar Herry Trisaputra Zuna kepada Majalah Partnership, 4 Oktober 2015.

Proyek tol MKTT dikerjakan dengan konsorsium yang telah ditetapkan pemerintah yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. sebagai pemenang tender investasi ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Selain anggaran dari konsorsium sebesar 30 persen, proyek tol sepanjang 61,7 kilometer ini digarap dengan sumber pendanaan dari pinjaman bank sebanyak 70 persen. Jalan tol ini mendapat pinjaman dari sindikasi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Sumut (Persero), sebesar Rp2,8 triliun dari total investasi Rp4,3 triliun.

Konsorsium empat perseroan BUMN itu membentuk BUJT dengan nama PT Jasa Marga Kualanamu Toll sebagai pengelola dan pemegang konsesi selama 40 tahun. Komposisi kepemilikan saham untuk pengelolaan tol MKTT ialah PT Jasa Marga 55 persen, PT Waskita Karya 15

Profil KPBU

kemajuan sistem transportasi memang merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. sistem ini harus didukung oleh keberadaan jalan, termasuk jalan tol, yang memadai sehingga lalu lintas distribusi orang serta barang dan jasa akan lebih mudah dicapai.


Profil KPBU

persen, PT Hutama Karya 15 persen, dan PT Pembangunan Perumahan 15 persen.

“Jasa Marga melakukan penyertaan modal sebesar Rp44 miliar atau 44 ribu saham atau sebesar 55% pada perusahaan tersebut,” demikian pernyataan resmi Jasa Marga.

Dari total panjang tol MKTT 61,70 km, pengadaan tanah terbagi dalam lima seksi yaitu seksi 1 dan 2 rute Medan-Kualanamu sepanjang 17,80 km; seksi 3 Pa r a b a r a k a n - L u b u k p a k a m sepanjang 4,83 km; seksi 4 di Lubuk Pakam-Perbaungan sepanjang 12,86 km; dan seksi 5 di Perbaungan-Teluk Mengkudu sepanjang 9,57 km.

“Progres pembebasan lahan masih terus berlanjut sementara konstruksi juga dilakukan. Karena

kalau menunggu tanah bebas seluruhnya 100%, konstruksi tidak akan jalan,” kata Herry.

BPJT menargetkan, pembebasan tanah seluruhnya selesai pada pertengahan tahun depan. Saat ini pembebasan lahan pada setiap seksi bervariasi mulai antara 70%-100%. “Saya lupa persisnya. Tetapi memang pembebasan lahan selalu menjadi tantangan di setiap pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol,” ujar Herry.

Sejauh ini, pemerintah telah membangun seksi Tanjung Morawa (Medan)-Perbarakan-Kualanamu sepanjang 17,80 km sebagai bentuk dukungan atau viagibility gap funding (VGF) agar proyek tersebut layak secara finansial. Jalur yang dibangun pemerintah merupakan seksi 1 dalam proses pembangunan yang akan dilakukan dalam dua seksi.

Seksi 2 adalah yang akan

dibangun oleh investor sepanjang 44 km yang terbentang dari Perbarakan hingga Tebing Tinggi. Investor juga akan membagi menjadi dua seksi untuk proses pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi-Kualanamu sepanjang 44 km tersebut. Seksi 1 yaitu Perbarakan-Lubuk Pakam dan seksi 2 rute Lubuk Pakam-Tebing Tinggi.

Herry Trisaputra Zuna mengatakan, ruas tol Medan – Kualanamu –Tebingtinggi merupakan bagian dari rencana penambahan jalan tol sepanjang total 1.584 km yang telah memasuki tahap konstruksi hingga 2019.

Hingga Agustus 2015, tahap konstruksi jalan tol MKTT sudah mencapai 30%. Jalan tol ini akan memiliki 2x2 lajur pada tahap awal dan 2x3 lajur pada tahap akhir dengan kecepatan rencana 100 km/jam. Proyek ini ditargetkan selesai tahun 2017. (*)


Untuk mengefisienkan

biaya pembangunan

Kereta Api Ekspress

Bandara Soekarno

Hatta-Halim Perdana Kusuma,

Kementrian Perhubungan

berencana melakukan perubahan

jalur rute kereta bandara tersebut.

Perubahan tersebut dilakukan

karena Kemenhub menilai besaran

dana dukungan tunai infrastruktur

(Viability Gap Fund,VGF) pada

hasil Feasibilty Study (FS) yang

dilakukan PT Sarana Multi

Infrastruktur (SMI) dinilai terlalu

besar. Untuk itu, Kemenhub akan

mereview ulang hasil studi tersebut.

Dirjen Kereta Api, Hermanto

Dwiatmoko mengatakan pada

bulan Oktober 2015 lalu, Menteri

Perhubungan telah melayangkan

surat kepada Menteri Keuangan

terkait review hasil studi tersebut.

Surat Nomor : PR 007/7/3 Phb

2015 tertanggal 28 Oktober 2015,

menyebutkan perihal bahwa

Kementerian Perhubungan akan

melakukan kajian terkait integrasi

jalur Kereta Api (KA) eksisting

dan jalur Light Rail Trasport

(LRT) Jabodetabek dengan adanya

perubahan lebar sepur. Sehingga

trase yang semula berawal dari

Bandara Halim Perdanakusuma-

Manggarai-Dukuh Atas-Tanah

Abang-Pluit-Bandara Soetta,

diubah menjadi Gambir – Kota/

Kampung Bandan – Pluit –

Bandara Soetta.

Hermanto menambahkan bahwa

Menteri Perhubungan (Menhub)

Ignasius Jonan meminta agar rel KA

Ekspres bukan didesain dedicated

atau khusus untuk gerbong kereta

ekspres saja tetapi bisa juga dilalui

kereta lain termasuk KRL bandara.

Oleh karena itu, ukuran rel kereta

ekspres harus seragam dengan rel

yang ada saat ini.

Selain merubah trase, Kemenhub

juga akan mengkaji ulang struktur

pembiayaan proyek Kereta Api

Ekpress Bandara Soetta-Halim.

Dimana sebelumnya keseluruhan

pengadaan proyek dari tahapan

pembangunan proyek sampai

pengoperasian kereta api ekpres

bandara akan dibiayai dengan

skema KPBU, nantinya hanya

pengoperasian serta pembelian

“rolling stock” (rangkaian gerbong

kereta api) saja yang tetap

dikerjasamakan dengan skema

KPBU. Sedangkan kegiatan

pembangunan prasarana akan

dilaksanakan oleh Kementerian

Perhubungan dengan pagu

Kemenhub dari APBN.

Dengan begitu, nilai proyek yang

semula mencapai Rp.24 triliun

akan berkurang drastis. Dan nilai

VGF yang berdasar hitungan

awal terlalu besar bisa dikurangi

Presiden Joko Widodo (dua dari kanan) meninjau proyek pembangunan jalur kereta api di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pertengahan Desember 2015.

Profil KPBU

Pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta

Menekan Biaya dengan Perubahan Rute

pemerintah berencana melakukan perubahan trase rute kereta api ekspress Bandara soetta-Halim untuk diintegrasikan dengan jalur kereta api yang telah ada. perubahan tersebut diharapkan dapat menekan biaya pembangunan sehingga bisa memberikan tarif yang lebih terjangkau.


sehingga dananya bisa bisa

dipakai untuk membangun proyek

infrastruktur yang lain.

Sementara menunggu proses

lelang Kereta ekpres Bandara

Soetta- Halim berjalan, untuk

mempercepat pengoperasian

kereta api menuju Bandara Soetta

Kemenhub juga telah menyiapkan

pembangunan prasarana proyek

kereta api umum bandara

Soekarno Hatta melalui kota

Tangerang bersama PT. KAI

sejak tahun 2014 yang lalu. “Kita

sudah tanda tangan kerja sama

penyelenggaraan perkeretapian

untuk bandara dengan KAI. Kami

dari Ditjen Perkeretapaian sudah

menyelesaikan dari Batu Ceper

sampai Tangerang dan sudah

dioperasikan pada 8 Juni 2014.

Kemudian dari Batu Ceper sampai

Bandara Soekarno Hatta kurang

lebih 12 km itu akan dibangun

oleh PT KAI,” ujar Hermanto.

Perjanjian kerja sama tersebut

diadakan sebagai salah satu

tindak lanjut Peraturan Presiden

Nomor 83 Tahun 2011 mengenai

penugasan kepada PT. KAI (persero)

untuk membangun prasarana

perkeretaapian Bandara Soekarno-

Hatta via kota Tangerang (Stasiun

Batu Ceper Bandara Soekarno

Hatta). Dan sesuai dengan Pasal

307 Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Perkeretaapian,

bahwa setiap Badan Usaha yang

akan menyelenggarakan prasarana

perkeretaapian umum harus

diberikan hak penyelenggaraan

yang dituangkan dalam perjanjian

antara Pemerintah dengan Badan

Usaha.

Adapun nilai investasi untuk

penyelenggaraan perkeretaapian

KA Bandara Soekarno Hatta sebesar

Rp.2,5 Triliun dengan jangka waktu

konsesi selama 30 tahun dan

dapat diperpanjang. Ruang lingkup

perjanjian meliputi: pembangunan,

pengoperasian, perawatan

dan pengusahaan prasarana

perkeretaapian serta serah terima

prasarana perkeretaapian.

Sebagai bentuk kompensasi

atas penyelengaraan prasarana

KA Bandara, Kementerian

Perhubungan memberikan konsesi

pengelolaan kereta api Bandara

Soekarno – Hatta,Tangerang

Banten selama 30 tahun kepada

PT Kereta Api Indonesia (persero).

Sebagai badan penyelengara

prasarana KA Bandara, lewat PT.

Railink, PT. KAI telah memulai

proses pembangunan jalur kereta

Bandara sejak Oktober 2015

lalu. Selain bertugas melakukan

pengadaan rolling stock atau

kereta, PT. Railink juga diserahi

tugas untuk mengoperasikan

KA Bandara Soetta. PT. Railink

merupakan anak usaha PT. KAI

dan PT. Angkasa Pura II.

Direktur Utama PT Railink

Heru Kuswanto memaparkan

pembangunan telah dimulai pada

area bandara karena praktis tidak

ada persoalan lahan pada area

milik PT Angkasa Pura (AP) II

itu. Sedangkan proses kontruksi

pembangunan rel baru dari Stasiun

Batu Ceper-Bandara Soetta, belum

bisa dilakukan karena masih

terkendala masalah lahan.

Rencananya proyek jalur KA umum

Bandara Soetta yang membentang

sepanjang 36,3 kilometer akan

dibangun melayang (elevated)

dan bawah tanah (underground).

Selain terintegrasi dengan jaringan

kereta listrik (KRL), KA Bandara

ini juga akan terintegrasi dengan

halte Transjakarta dan Mass

Rapid Transit (MRT) dan Sistem

Automatic People Mover System

(APMS) yang sedang disiapkan oleh

pihak bandara untuk mendukung

mobilitas penumpang dari terminal

ke stasiun.

PT Railink menargetkan KA

Bandara Soetta sudah dapat di-

operasikan pada tahun 2017. Se-

dangkan jam operasinya mengikuti

penerbangan. “Jam beroperasi nya

mengikuti penerbangan, jika

jam penerbangannya jam 05.00

WIB, kami sudah beroperasi jam

04.00WIB,” tutur Heru. Setiap hari,

Railink akan mengoperasikan 124

perjalanan dengan 10 rangkaian.

Satu rangkaian terdiri dari 6 kereta

hingga 10 kereta yang ditargetkan

bisa membawa 13.000 penumpang

dari dan ke Bandara Soetta per hari.

Guna mendanai keperluan

pembangunan KA Bandara Soetta

ini, PT. KAI mendapatkan kredit

dari empat Bank sindikasi yang

terdiri dari BRI, Bank BCA, BNI,

dan Bank Mandiri senilai Rp

1,4 triliun atau 84% dari total

kebutuhan dana pembangunan

prasarana sekitar Rp 1,6 triliun.

Sementara itu, PT Railink selaku

operator mendapatkan pinjaman

Rp 612 miliar dari sindikasi bank

yang sama. Nilai tersebut setara

dengan 85% dari total keperluan

pengadaan prasarana dengan

taksiran Rp 720 miliar. (*)

Profil KPBU


Seperti diketahui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

periode 2015-2019 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana transportasi massal berbasis rel sebesar Rp. 234 triliun. Dengan anggaran itu, pemerintah akan membangun jaringan kereta api pada pulau-pulau besar Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Rencananya, pemerintah akan membangunan jaringan kereta baru yang membentang sepanjang 3.258 kilometer (km). Jika terealisasi, maka proyek ini merupakan yang terpanjang pasca era pemerintahan kolonial Belanda. Saat ini, sekitar 985 Km rel yang ada, merupakan peninggalan jaringan kereta era penjajahan.

Pemerintah sengaja membangun jaringan kereta api tersebut diluar Jawa agar daerah-daerah tersebut bisa berkembang dan maju secara ekonomi. Langkah pemerintah

itu menurut Dharmaningtyas, Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) sudah tepat. Tyas, demikian ia biasa disapa menegaskan mayoritas daerah di luar Jawa mengalami defisit infrastruktur. Karenanya dengan rencana pemerintah membangun jaringan kereta api di berbagai wilayah di luar Jawa

sudah tepat. “Kebijakan Presiden Jokowi ini sudah tepat mengingat selama 70 tahun merdeka, ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa itu justru semakin melebar,” katanya saat ditemui Majalah Partnership.

Baginya, langkah pemerintah itu sesuai dengan apa yang INSTRAN

suarakan selama ini. Tyas mengungkapkan saat ini 58% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, sebab itu infrastruktur yang memadai menumpuk di Jawa. Di sisi lain, daya dukung ekologis Jawa sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengimbangi jumlah penduduk. Karenanya, kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi massal tidak boleh terlepas dari strategi pemerataan populasi ke seluruh wilayah. Dijelaskannya, ideologi pelambatan di Jawa dan ideologi percepatan di luar Jawa perlu dijalankan, sehingga terdapat keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh. Disisi lain, pembangunan transportasi massal seperti kereta api di luar Jawa tentu ikut mendorong arus urbanisasi yang tidak hanya menuju ke Jakarta saja, tapi ke Sumatra dan Kalimantan, Sulawesi serta Papua, sehingga ada pemerataan penduduk. Kalau dibangun di luar Jawa, menggunakan APBN pun dapat dimaklumi karena efek dominonya bisa sampai ke Jawa.

Meski begitu ia tak menutup mata keterlibatan badan usaha

Pembangunan Kereta Api untuk Pemerataan Penduduk dan Ekonomipemerintah sudah berada pada jalur yang tepat dengan membangun banyak infrastruktur kereta api di berbagai wilayah indonesia. pembangunan infrastruktur perkeretaapian di berbagai wilayah itu diyakini akan mempercepat pemerataan penduduk dan ekonomi.


edukasi

Dharmaningtyas,Direktur INSTRAN dan Ketua

Bidang Advokasi MTI

Pemerintah akan membangunan jaringan

kereta baru yang membentang sepanjang

3.258 kilometer (km). Jika terealisasi, maka proyek

ini merupakan yang terpanjang pasca era pemerintahan kolonial Belanda.


melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam mengembangkan perkeretaapian. Hanya, keterlibatan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur baiknya dikhususkan untuk kereta api angkutan hasil tambang maupun perkebunan mengingat pengembalian investasinya tidak panjang. Khusus untuk angkutan penumpang, Tyas menegaskan, sebaiknya sebatas manajemen hingga operasionalnya saja. Dharmaningtyas yang juga Ketua Bidang Advokasi MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) menambahkan, dengan keterlibatan badan usaha dalam manajerial sampai operasional perkeretaapian maka akan timbul keseimbangan peran pemerintah dan badan usaha. Dengan begitu, ekonomi akan tercipta kokoh. “Jadi peran badan usaha ya

sebatas mengimbangi,” tegasnya. Namun yang perlu diperhatikan pula dalam operasional itu adalah bagaimana menciptakan transportasi massal yang nyaman, aman serta terjangkau. Karenanya Tyas mengingatkan agar load factor selalu dicermati dalam membangun transportasi massal dengan skema KPBU. Jadi jangan sampai nantinya jumlah pengguna tidak sesuai perkiraan permintaan. Pasalnya situasi ini dapat menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah pendapatan.

Seperti diketahui berdasarkan Kepmen PPN Nomor Kep 82/M.PPN/HK/05/2015, pemerintah menawarkan enam proyek KPBU siap ditawarkan dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal berbasil rel yang diantaranya pembangunan

Kereta Api Barang dan Penumpang Bandara Internasional Soekarno Hatta – Halim Perdanakusuma, Light Rail Transit (LRT) Bandung, Jawa Barat serta Kereta Api Barang dan Penumpang Tanjung Enim-Tanjung Api-Api Sumatera Selatan. Sementara proyek KPBU prospektif ialah proyek terminal terpadu kereta api Gedebage, Bandung dan pembangunan Monorel, Sumatera Selatan. Sebagai informasi rencana pembangunan monorel Sumatera Selatan telah diubah menjadi LRT dengan penugasan kepada PT Waskita Karya Tbk. Adapun KPBU yang potensial ialah Proyek pembangunan Kereta Api Barang dan Penumpang Batam, Kepulauan Riau, dan Pembangunan Kereta Api Barang dan Penumpang Pulau Baai-Muara Enim, Bengkulu-Sumatera Selatan. (*)


edukasi

Commputer Line Stasiun Manggarai


transportasi. Akan tetapi,

pemerintah tidak bisa lepas

tangan sepenuhnya, mengingat

infrastruktur dan transportasi

menyangkut kebutuhan masyarakat

luas. “Kerjasama pemerintah

dengan badan usaha tidak akan

muncul kalau tidak ada pemerintah

di depan. Jadi, anggaran pemerintah

harus tetap menjadi pokok utama

untuk mendongkrak partisipasi

swasta,” tuturnya.

Ke depan, lulusan Transportasi

Teknik, Technische Universitat

Wien, Austria, pada 1996, ini

memiliki harapan bagaimana


menjadi tulang punggung bagi

negara. Namun, ia kurang setuju

jika di sektor transportasi ada

moda yang diprimadonakan. “Saya

kira semua moda harus didorong

pada saat yang bersamaan. Karena

masing-masing daerah itu punya

karakteristik sendiri-sendiri. Di kota,

transportasinya juga harus bagus

agar tidak macet setiap hari seperti

di Jakarta. Di desa, juga harus

terakses dengan baik. Kawasan

Timur juga harus terhubung dengan

kawasan Barat. Begitu juga kawasan

perbatasan, juga harus dilayani,”

pungkasnya. (*)

Sosok Prof Danang Parikesit

di sektor transportasi

sudah tak asing lagi. Saat

ini, Danang Parikesit

merupakan Ketua Umum

Masyarakat Transportasi Indonesia

(MTI), Chairman The International

Forum for Rural Transport and

Development London, serta

Sekretaris Jenderal Persatuan

Insinyur Indonesia (PII). Danang

Parikesit juga aktif terlibat dalam

penelitian kolaboratif internasional,

konsultan, komite penasihat

nasional di bidang transportasi

dan pembangunan perkotaan.

Dari berbagai pengalamannya

berkecimpung di sektor transportasi

nasional hingga luar negeri,

tentu pengetahuannya di bidang

transportasi tidak perlu diragukan.

Danang melihat, sektor transportasi

di Tanah Air masih dihadapkan

pada sejumlah tantangan. Oleh

karena itu, dibutuhkan upaya

yang serius agar proyek-proyek

transportasi yang dicanangkan bisa

diwujudkan. “Kalau kita melihat


sebagai indikator kemajuan sebuah

negara dan kemajuan pertumbuhan

ekonomi atau pondasi kemajuan

ekonomi, kita harus kerja keras

lebih lama dibandingkan dengan

masa-masa sebelumnya,” ujarnya

kepada Partnership awal Desember

2015.

Menurut Danang, bicara

infrastruktur dan transportasi tidak

bisa terlepas dari dua hal. Pertama,

infrastruktur dan transportasi harus

mampu menumbuhkan ekonomi

bangsa. Karena itu, infrastruktur dan

transportasi harus dibangun pada

pusat-pusat kegiatan ekspor dan

kegiatan akselerasi pertumbuhan

ekonomi. Kedua, infrastruktur dan

transportasi memiliki kemampuan

untuk menekan inflasi. Untuk dapat

menekan inflasi, maka pembangunan


harus merata di seluruh wilayah

Indonesia. Dengan demikian, biaya

angkutan atau logistik bisa ditekan.

“Infrastruktur dan transportasi

punya dua perspektif, yakni satu

untuk pertumbuhan dan satunya

untuk pemerataan,” katanya.

Danang melihat penyediaan


di tanah air masih terdapat

ketimpangan, baik antara perkotaan

dan perdesaan, maupun antara

Kawasan Barat Indonesia dengan

Kawasan Timur Indonesia. Salah

satu penyebab belum maksimalnya

penyediaan infrastruktur dan

transportasi itu adalah keterbatasan

anggaran pemerintah. Danang

menilai, pola Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU)

sebenarnya sudah tepat sebagai

solusi mendapatkan pendanaan

penyediaan infrastruktur dan

Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Harus Berorientasi Pertumbuhan dan Pemerataan

Prof Danang Parikesit Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

sosok


1. Infrastruktur Transportasi:- Penyediaan, pengelolaan fasilitas, dan pelayanan jasa

kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung, seperti terminal penumpang dan kargo.

- Penyediaan, pengelolaan fasilitas, dan pelayanan jasa kepelabuhanan.

- Sarana dan prasarana perkeretaapian.- Sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu

lintas.- Sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan

danau.

2. Infrastruktur Jalan:- Jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.- Jalan tol.- Jembatan tol.

3. Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi:- Saluran pembawa air baku.- Jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta

bangunan pelengkapnya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung.

4. Infrastruktur Air Minum:- Unit air baku.- Unit produksi.- Unit distribusi.

5. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat:- Unit pelayanan.- Unit pengumpulan.- Unit pengolahan.- Unit pembuangan akhir.- Saluran pembuangan air, dan sanitasi.

6. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat:- Unit pengolahan setempat.- Unit pengangkutan.- Unit pengolahan lumpur tinja.- Unit pembuangan akhir.- Saluran pembuangan air, dan sanitasi.

7. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan:- Pengangkutan.- Pengolahan. Pemrosesan akhir sampah.

8. Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika:- Jaringan telekomunikasi.- Infrastruktur e-government.- Infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi

kabel (ducting).

9. Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, dan Infrastruktur Energi Terbarukan:- Infrastruktur ketenagalistrikan, mencakup pembangkit,

transmisi, gardu induk, dan distribusi.- Infrastruktur minyak dan gas bumi, termasuk bioenergi,

mencakup pengolahan, penyimpanan, pengangkutan; dan distribusi.

10. Infrastruktur Konservasi Energi:- Penerangan jalan umum.- Efisiensi energi.

11. Infrastruktur Ekonomi Fasilitas Perkotaan:- Saluran utilitas (tunnel).- Pasar umum.

12. Infrastruktur Kawasan:- Kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan inovasi, termasuk pembangunan science and technopark.

- Kawasan industri.

13. Infrastruktur Pariwisata:- Pusat informasi pariwisata (tourism information center).

14. Infrastruktur Fasilitas Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan:- Sarana pembelajaran.- Laboratorium.- Pusat pelatihan.- Pusat penelitian/pusat kajian.- Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan.- Inkubator bisnis.- Galeri pembelajaran.- Ruang praktik siswa.- Perpustakaan.- Fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.

15. Infrastruktur Fasilitas Sarana Olahraga, Kesenian dan Budaya:- Gedung/stadion olahraga.- Gedung kesenian dan budaya.

16. Infrastruktur Kesehatan:- Rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana

rumah sakit, dan peralatan medis.- Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan,

prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik.

- Laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan, dan peralatan laboratorium.

17. Infrastruktur Pemasyarakatan:- Lembaga pemasyarakatan.- Balai pemasyarakatan.- Rumah tahanan negara.- Rumah penyimpanan benda sitaan dan barang

rampasan negara.- Lembaga penempatan anak sementara.- Lembaga pembinaan khusus anak. - Rumah sakit pemasyarakatan.

18. Infrastruktur Perumahan Rakyat:- Perumahan rakyat untuk golongan rendah.- Rumah susun sederhana sewa.

JENIS-JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN(Berdasarkan Perpres Nomor 38/2015, sebagaimana dijabarkan dalam Permen PPN Nomor 4/2015)

sekilas berita



DIREKToRAT PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA

STASIUN KA BANDARA KUALANAMU

Documents

Impian Kota Bandung Miliki LRT Segera Terwujud Edisi …kpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Majalah KPBU Edisi... · 2017-08-16 · kereta api di pulau Jawa, kini meluas hingga