imb(3)

8/18/2019 imb(3)

1/10

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2012

L

PROSEDUR TETAP/ STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PERUNTUKKAN PENGRENCANA TAPAK DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Jenis Izin MasaBerlaku

Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Maksuddan

Tujuan

Klasifika

Sasaran

1 2 3 4 5 6

1. Izin

Peruntukan

Penggunaan

Lahan(IPPL)/

Rencana

Tapak

1. Tahunterhitung

sejaktanggal

ditetapkan

sepanjang

pemegang izin

tidak

memprosesIMB

dan Dapat diPerpanjang1Kali

sebelummasa

berlaku berakhir

TIMTEKNIS

DINAS

TATAKOTA

1. PeraturanDaerahNomor17

Tahun2011 tentang

PenyelenggaraanIzin

PemanfaatanRuang

2. PeraturanDaerahNomor16

Tahun2011tentang Penyediaan

danPenyerahanPrasarana,

Sarana dan\Utilitaskawasanperumahan,Perdagangandan

industri oleh pengembangdikota

Bekasi

3. PeraturanWalikotaNomor25

Tahun2012tentang Perubahan

keempat atasKewenangan

Walikota BekasiNomor34Tahun

2008Tentang Pelimpahan

sebagianKewenanganWalikota

kepada CamatdanHubungan

Kerjaantara PerangkatDaerah

Kota,KecamatandanKelurahan

4. KeputusanWalikotaBekasiNomor60Tahun2009 tentang

PerubahanAtasPeraturan

Walikota BekasiNomor76Tahun

2008 tentang tugas,fungsidan

tatakerjasertarincian tugas

jabatan padaBadanPelayanan

1.izinPeruntukkanPenggunaan

Lahanbertujuanuntuk:mengatur

peruntukanpenggunaanlahan;

mengatur fungsi bangunanyang

dapatdibangunpada lokasiyang

bersangkutan; mengatur

ketinggianmaksimumbangunan

gedung yangdiizinkan;mengatur jumlahlantai/lapis bangunandi

bawahpermukaantanahdari KTB

yangdiizinkan;mengaturKDB

maksimumyangdiizinkan;

mengaturKLBmaksimumyang

diizinkan; mengaturKDHminimum

yangdiwajibkan;mengaturKTB

maksimumyangdiizinkan.

2.Izin Rencana Tapakbertujuan

untuk:menjaminbahwarencana

tapakyang diajukanpemohon

sesuai dengan IPPL; menjamin

penyediaanPrasarana,Sarana,danUtilitassesuai kebutuhandarihasil

kajian pertimbangan teknisPeil

Banjir, AndalLalin, IzinLingkungan,

danProteksiKebakaran.

Semuabanguna

akandimanfaat

kecuali RumahT

NonPerumahan

bertingkat dant

bertingkat,mer

bangunan,perlu

danatau pemutdenganluas laha

M²dantidakBe

Hukum.

8/18/2019 imb(3)

2/10


1 2 3

PerizinanTerpadu KotaBekasi

4 5 6

2. Izin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

Berlaku selama

bangunan berdiri

dan tidak ada

perubahan

TIMTEKNIS

DINAS

TATAKOTA

1. Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Izin

Pemanfaatan Ruang

2. Peraturan Daerah Nomor 16

Tahun 2011 tentang

Penyediaan dan Penyerahan

Prasarana, Sarana dan \Utilitas

kawasan perumahan,

Perdagangan dan industri oleh

pengembang di kota Bekasi

3. Peraturan Walikota Nomor 25

Tahun 2012 tentang

Perubahan keempat atas

Kewenangan Walikota Bekasi

Nomor 34 Tahun 2008 tentangPelimpahan sebagian

Kewenangan Walikota kepada

Camat dan Hubungan Kerja

antara Perangkat Daerah

Kota,Kecamatan dan

Kelurahan

4. Keputusan Walikota Bekasi

Nomor 60 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan

Walikota Bekasi Nomor 76

Tahun 2008 tentang tugas,

fungsi dan tata kerja serta

rincian tugas jabatan padaBadan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi

Izin Mendirikan Bangunan

diberikan kepada orang pribadi

atau badan hukum untuk

mendirikan bangunan agar

design, pelaksanaan dan

bangunan sesuai dengan rencana

tata ruang yang berlaku,

mewujudkan tertib

penyelenggaraan bangunan

gedung yang menjamin

keandalan teknis bangunan

gedung dari segi keselamatan,

kesehatan kenyamanan dan

keamanan bangunan dan

mewujudkan kepastian hukum

dalam penyelenggaraanbangunan gedung

Semua jenis ba

kecuali rumah

non perumaha

bertingkat dan

bertingkat, me

bangunan, per

dan atau pemu

dengan luas ba

200 m2 yg be

atas lahan 35

dan tidak berb

hukumIPAL Ru

8/18/2019 imb(3)

3/10


I. Beberapa Istilah dalam Izin dan Pertimbangan Teknis terkait Izin Pemanfaatan Ruang

( IPPL, Rencana Tapak dan IMB )

a. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang bertujuan untuk memberikan arahan

pembangunan yang dimohon dari aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek teknis bangunan

gedung, aspek ekonomi dan sosial budaya sebagai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang

lainnya

b. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan sebagai persetujuan penguasaan lahan sesuai rencana

tata ruang yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak c. Pertimbangan Teknis Peil Banjir adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Bina

Marga dan Tata Air mengenai :

- penentuan ketinggian minimal dan maksimal pematangan lahan pada daerahyang akan

dibangun yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk denganmemperhatikan lingkungan

geografis sekitar

- penentuan arahan sistem drainase

d. Pertimbangan Teknis Analisa Dampak Lalu Lintas adalah pertimbangan teknis yang

dikeluarkan oleh Dinas Peruhubungan terhadap pembangunan yang menimbulkan bangkitan

dan tarikan lalu lintas yang memuat rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas

e. Pertimbangan teknis proteksi kebakaran adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh

Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran yang memuat rekomendasi rencana penyediaan

sarana pemadam kebakaran yang harus disediakan terhadap setiap bangunan yang akandibangun

f. Pertimbangan Teknis Lingkungan adalah Pertimbangan Teknis AMDAL atau Pertimbangan

Teknis UKL-UPL atau SPPL yang dikeluarkan oleh BPLH terhadap Setiap rencana usaha

dan/atau kegiatan pembangunan

g. Izin Lingkungan adalah Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau

badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL/UKL-UPL dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pelengkap untuk melakukan usaha

dan/atau kegiatan

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN

RUANG (IPPL, RENCANA TAPAK DAN IMB)

1 Persyaratan Administrasi Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang.

(IPPL, Rencana Tapak dan IMB)

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan IPPL, Rencana

Tapak dan IMB untuk Seluruh peruntukkan meliputi sekurang-kurangnya :

1. Surat Permohonan

2. Fotokopi KTP Pemohon, atau Surat Kuasa dan Fotocopy KTP yang diberikan Kuasa

dalam hal Permohonan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri.

3. Fotokopi bukti penguasaan Lahan (SPJB/AJB/SPH/Sertifikat: An. Perusahaan untuk Izin

Perusahaan, A.n Pribadi untuk Izin Pribadi)

4. Fotokopi lunas PBB tahun terakhir atau minimal tahun sebelumnya bagi permohonan izin

bulan Juni - Desember 5. Fotokopi akte perusahaan untuk pemohon berbadan hukum

6. Surat pemberitahuan dari pemohon kepada tetangga sekitar yang diketahui oleh RT dan

RW setempat untuk rumah tinggal tunggal dan surat pemberitahuan dari pemohon kepada

tetangga sekitar yang diketahui oleh lurah dan camat untuk non rumah tinggal tunggal

7. Surat pernyataan jaminan kesanggupan perbaikan akibat aktivitas pembangunan

(Materai 6000)

8. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000)

8/18/2019 imb(3)

4/10


III. Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana

Tapak

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan IPPL dan Rencana Tapak

meliputi :

A. PERUMAHAN

A.1 Rumah Tinggal Tunggal

tidak ada persyaratan teknis

A.2 Perumahan Horisontal (Kavling Siap Bangun, Perumahan dan sejenisnya)

1. Izin prinsip untuk luas Lahan 10.000 M2

atau bagi pemanfaatan ruang yang

memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki

resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan

2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan 1 ha

3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku

(memiliki lebih dari 25 unit bangunan) (dari Dinas Perhubungan)

4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan berlaku (dari Dinas

Bangunan dan Pemadam Kebakaran)

5. Pertimbangan teknis lingkungan UKL/UPL untuk luas lahan > 7500 m2 - 25 Ha

atau AMDAL > 25 Ha (dari BPLH)

6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan 2000 M2 (dari Dinas Bina Marga dan

Tata Air)

7. Bukti penyerahan lahan TPU sebesar 2% dari lahan yang dikuasai/dimohon

(dari Bagian Pertanahan pada Sekretaris Daerah)

8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas (dari Dinas

Tata Kota)

A.3 Perumahan Vertikal (Apartemen / Rusunami dan sejenisnya)






3. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas (dari Dinas Perhubungan)4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas


5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan

750 M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M

2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan

> 1 Ha (dari BPLH)

6. Pertimbangan teknis Peil Banjir luasan 2000 M2

(dari Dinas Bina Marga dan Tata

Air)

7. Bukti penyerahan lahan TPU, untuk tipe di atas 36 sebesar 3.5 M2

per unit atau

untuk tipe 36 dan di bawahnya sebesar 2 M2

per unit (dari Bagian Pertanahan

Setda)

8. Rekomendasi ketinggian bangunan dari Pangkalan Udara untuk bangunan lebih dari8 lantai yang berada di wilayah KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional

Penerbangan)

9. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas

(dari Dinas Tata Kota)

8/18/2019 imb(3)

5/10


B. INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

B.1 Ruko/Rukan






3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk jumlah ruko >10 unit untuk lokasi pada JalanKota dan jumlah ruko > 5 unit untuk lokasi pada jalan Provinsi, dan Jalan Negara

(dari Dinas Perhubungan)





> 1 Ha (dari BPLH)

5. Pertimbangan teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2

(dari Dinas Bina Marga dan Tata Air)

6. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku

(dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran)

7. TPU untuk ruko/rukan yang berjumlah 5 unit seluas 2 M2

per unit ruko/rukan

(dari Bagian Pertanahan Setda)

8. Surat pernyataan rencana pemanfaatan atau penyewaan ruko9. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas

(dari Dinas Tata Kota)

B.2 Toko/Kios



memiliki dampak terhadap fungsi pelayanan atau aktivitas perkotaan dan atau

memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan


3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk jumlah toko >20 unit untuk lokasi Jalan Kota,

Provinsi, dan Jalan Negara (dari Dinas Perhubungan)

4. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan 750 M2

,UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M

2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha

(dari BPLH)

5. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luasan Lahan > 2000 M2


B.3 Pasar Tradisional






3. Rekomendasi dari Dinas Perekonomian Rakyat

4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran (dari Dinas Bangunan dan Pemadam

Kebakaran)

5. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk jumlah kios >10 unit






> 1 Ha (dari BPLH)



8. Berita Acara serah terima administrasi Prasarana Sarana dan Utilitas untuk kawasan

Pasar (dari Dinas Tata Kota)

8/18/2019 imb(3)

6/10


B.4 Mall, pusat pertokoan/perkulakan atau bangunan sejenis






3. Pertimbangan teknis lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas

Perhubungan)4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran (dari Dinas Bangunan dan Pemadam

Kebakaran)





> 1 Ha (dari BPLH)




pusat perbelanjaan (dari Dinas Tata Kota )

B.5 SPBU dan SPBE1. Izin prinsip untuk luas Lahan 10.000 M

2atau bagi pemanfaatan ruang yang




3. Rekomendasi dari Pertamina

4. Pertimbangan teknis pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku (dari Dinas


5. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk semua luasan (dari Dinas Perhubungan)


dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan 750 M2,

UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2

– 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha

(dari BPLH)7. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan 2000 M

2(dari Dinas Bina Marga dan Tata

Air)

B.6 Kantor







memiliki karyawan lebih dari 100 orang (dari Dinas Perhubungan)







(dari BPLH)

6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir luasan 2000 M2


Air)


perkantoran (dari Dinas Tata Kota)

8/18/2019 imb(3)

7/10


B.7 Rumah Makan









(dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran)5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan




(dari BPLH)



Air)

B.8 Showroom dan Bengkel Mobil






3. Pertimbangan teknis lalu lintas untuk lokasi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku(dari Dinas Perhubungan)


(dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran)


Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan 750

M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M

2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1

Ha (dari BPLH)



Air)

B.9 Hotel


atau bagi pemanfaatan ruang yangmemiliki dampak terhadap fungsi pelayanan, aktivitas perkotaan dan memiliki



3. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas (dari Dinas Perhubungan)




Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas bangunan 750

M2, UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M

2 – 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1

Ha (dari BPLH)



Air)

7. Rekomendasi ketinggian bangunan dari Pangkalan Udara untuk bangunan lebih dari

8 lantai yang berada di wilayah KKOP

B.10 Industri/Pabrik

8/18/2019 imb(3)

8/10







3. Pertimbangan teknis Lalu Lintas untuk luasan 0.5 Ha (dari Dinas Perhubungan)





UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M

2

– 1 Ha, Amdal untuk bangunan > 1 Ha(dari BPLH)


(dariDinas BinaMarga dan TataAir)


industri (dari Dinas Tata Kota)

B.11 Gudang






3. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas untuk luasan 0.5 Ha (dari Dinas Perhubungan)


(dari Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran)5. Pertimbangan teknis lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan




(dari BPLH)

6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luas Lahan 2000 M2

(dari Dinas Bina

Marga dan Tata Air)

B.12 Sekolah (SD, SMP, SMA) dan Perguruan Tinggi




resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan2. Izin lokasi untuk lahan yang belum dikuasai pemohon dengan luasan lahan 1 ha

3. Rekomendasi dari Walikota Bekasi untuk SD s/d SMA sederajat, Kepmendiknas

untuk Perguruan Tinggi, izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Bekasi untuk SD s/d SMA sederajat, izin operasional dari kopertis atau

kopertais untuk Perguruan Tinggi Swasta

4. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas untuk di lokasi jalan protokol, jumlah karyawan

dan mahasiswa lebih dari 300 orang (dari Dinas Perhubungan)



6. Pertimbangan Teknis Peil Banjir untuk luas Lahan 2000 M2

(dari Dinas Bina

Marga dan Tata Air)

7. Luas Lahan minimal untuk SD, SDLB, MI adalah 1000 M2; luas Lahan minimal

untuk SLTP, SLTPLB, MTS adalah 3000 M2, dan luas Lahan minimal untuk SMU,

SMULB, MA adalah 5000 M2

B.13 Rumah Sakit dan bangunan sejenisnya

8/18/2019 imb(3)

9/10


1. Rekomendasi dari Walikota






4. Pertimbangan teknis Lalu Lintas untuk luasan 0.5 Ha (dari Dinas Perhubungan)




Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luas 750 M

2

,UKL/UPL untuk luas bangunan >750 M2


(dari BPLH)



Air)

C. BANGUNAN NON GEDUNG(Menara TelekomunikasI, Reklame, Monumen dan bangunan sejenisnya)

1. Surat pernyataan jaminan keselamatan dan asuransi dari badan asuransi yang diakui

2. Perjanjian sewa menyewa lahan/bangunan jika menyewa

3. Surat pernyataan siap bongkar sesuai masa sewa/izinnya

4. Rekomendasi ketinggian untuk menara dari Pangkalan Udara yang berada di wilayahKKOP ( Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan )

5. Rekomendasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi

D. SARANA IBADAH1. Rekomendasi Walikota Bekasi untuk pendirian rumah ibadah

2. Rekomendasi dari FKUB

3. Rekomendasi dari Kantor Depag

4. Rekomendasi dari Kelurahan dan Kecamatan

5. Pertimbangan Teknis Lalu Lintas (ANDALL) untuk lokasi lebih dari 250 orang (dari

Dinas Perhubungan)

6. Daftar jamaah pengguna rumah ibadah yang berdomisili di wilayah setempat minimal

90 orang yang ditandatangani Lurah dan Camat7. Surat pertimbangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

(KESBANGPOLINMAS)

IV. Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengajuan Izin Mendirikan

Bangunan meliputi :

1. Untuk jenis IMB baru :

- Gambar Rencana Arsitektur (denah, tampak, potongan dan detail bangunan) dan

Gambar Rencana Struktur (pondasi, kolom, balok, Lantai, Atap)- Izin / Rekomendasi Teknis PPL dan Rencana Tapak

- perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli yang memiliki

sertifikasi (SIPB) untuk bangunan di atas 2 lantai dan/atau bangunan konstruksi

beton yang memiliki bentangan lebih dari 10 (sepuluh) meter;

2. Untuk jenis IMB khusus :

a) IMB PemutihanSama dengan IMB baru dengan ketentuan :

8/18/2019 imb(3)

10/10


- Penetapan objek IMB / retribusi melalui SK Walikota b) IMB Perpanjangan

Sama dengan IMB baru ditambah :

- IMB lama- Gambar Pengesahan lama

- Gambar rencana arsitektur baruc) IMB balik nama

Sama dengan IMB baru ditambah :

- IMB lama- Gambar Pengesahan lama

- Gambar rencana arsitektur baru

d) IMB perluasan- Sama dengan IMB baru ditambah :

- IMB lama- Gambar Pengesahan lama- Gambar rencana arsitektur baru

e) IMB alih fungsi bangunanSama dengan IMB baru ditambah :

- IMB lama- Gambar Pengesahan lama- Gambar rencana arsitektur baru

Seluruh persyaratan teknis tersebut adalah persyaratan wajib yang bila tidak disertakan akan

membatalkan permohonan.

V. STANDAR BIAYA

= x

A = Luas Bangunan x SHDB x Koefisien Bangunan

- SHDB ditetapkan melalui keputusan Walikota untuk tahun berjalan

- Koefisien bangunan meliputi : Koefisien jalan, kelas jalan, guna bangunan, luas

bangunan dan tingkat bangunan

- Nilai Bangunan dicantumkan dalam rekomendasi teknis bangunan.

B = diperoleh dari :a. Jasa Administrasi :

- Permohonan koefisien pelayanan 0,05- Penatausahaan koefisien pelayanan 0,1- Plat Nomor koefisien pelayanan 0,05- Penerbitan Sertifikat IMB koefisien pelayanan 0,2

b. Jasa Teknis :

- Verifikasi Data Teknis koefisien pelayanan 0,1

- Pengukuran koefisien pelayanan 0,2- Pematokan GSJ dan/atau GSS koefisien pelayanan 0,2

- Pemeriksaan Gambar Rencana koefisien pelayanan 0,3- Pengawasan izin koefisien pelayanan 0,2

Ket.

a. Untuk bangunan gedung baru, bangunan tambahan dan alih fungsi, dikenakan retribusi100% dari Total Nilai Perhitungan Retribusi untuk bangunan yang dimohon;

b. Untuk IMB pemutihan dan IMB perpanjangan, dikenakan retribusi 50% dari total NilaiPerhitungan Retribusi untuk bangunan dimohon;

c. Untuk IMB Balik Nama dan IMB Hilang, dikenakan retribusi 20% dari Total Nilai

Perhitungan Retribusi untuk bangunan dimohon.

Seluruh persyaratan teknis tersebut adalah persyaratan wajib yang bila tidak disertakan akan

membatalkan permohonan.

Retribusi IMBNilai Bangunan

(A)

Koefisien Pelayanan

IMB (B)

Documents

imb(3)