Bagian 5ILMU POLITIK DAN IDEOLOGI NEGARA PANCASILA

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Pembuktian Nama dan Sila-sila Pancasila terdapat dalam Dokumen Penting Negara dan Metode Belajar dan Analisis Multidisiplin

Masalah pendidikan Pancasila adalah masalah actual, suatu usaha sadar yang mempertimbangkan berbagai aspek. Usaha ini sekarang, seperti apa, tergantung. Kalau dinilai suam- suam, bayangkan akan seperti itu juga masa depan bangsa dan negara kita ini. Usaha pendidikan umum jelas memainkan peranan penting Berawal dari pendidikan sekolah dasar bahkan sangat terpenting mulai dari taman bermain dan taman kanak-kanak yang motorik dan verbalistik ditanamkan sikap pergaulan hidup sehari-hari yang terpuji, negeri maupun swasta, sampai perguruan tinggi dengan sistem pendidikan yang rasionalistik dan akademik.

Dalam praktek, menjadi sentral peranan tokoh masyarakat, pemimpin dan elit politik yang konsisten memberikan teladan, satunya kata dan perbuatan. Cara melihat masalah dan pendekatan juga penting. Komunitas

140

organisasi pada umumnya pluralistik, multikultural. Wawasan pemikiran diharapkan berkembang berimbang, generalistik dan partikularistik, rasionalistik dan eklektik komprehensif.

Pada judul bab ini tertulis Mempelajari Pancasila dengan Metode dan Analisa Multidisiplin. Metode penulis terapkan bertahun-tahun dibidang pengajaran . Tujuan metode tersebut adalah agar bahan pengajaran mengenai Pancasila dan UUD 1945, dianalisis secara akademik/ilmiah dan tidak secara indoktrinasi sehingga dapat lebih dipahami/dinalar oleh mahasiswa.

Metode tersebut mungkin tidak begitu terlihat analisisnya, tetapi dalam proses belajar mengajar hal itu lebih dijelaskan. Metode tersebut adalah : historis-sosiologis, yuridis-formal, etis-moral-filosofis, politis-kenegaraan, dan lain-lain. Demikian pula metode menjelaskan dan diskusi dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan : ‘5W + 1H”, yaitu what, where, when, who, how and why, dan metode perbandingan, justifikasi (pembenaran), analis-deskriptif mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Pendekatan histories sosiologis artinya kita menggunakan bahan-bahan dari sejarah, baik sejarah umum maupun sejarah pergerakan kemerdekaan bahkan sampai dengan perkembangan sampai sekarang. Tugas ini tidak mudah, secara sikap akademik kita harus berusaha obyektif. Kita juga harus tahu latar belakang dari masyarakat kita sendiri, misalnya tingkat pendidikan dan kenyataan dari kondisi organisasi social politik dimasyarakat kita sampai saat ini. Pendekatan yuridis formal kita harus menggunakan undang undang dasar 1945 yang berlaku sekarang dan juga dilihat dari segi sejarah perkembangannya. Kita juga menggunakan metode perbandingan, pembenaran (justifikasi), semua itu dengan tujuan pendekatan akademik, penalaran untuk diyakini kebenarannya. Metode pendalam materi digunakan metode mencari inti masalahnya ,“why"-nya.

141

Dalam praktek bukankah setiap organisasi social politik yang eksis di Indonesia sudah merima dan secara hukum, sah berdiri karena berasaskan Pancasila Sekali lagi pendidikan Pancasila adalah usaha sadar untuk membina kesadaran bermasyarakat dan bernegara, merobah pola pikir dan pola tindak setiap penduduk dan warga negara Indonesia.

Jarang terdengat orang berkata atau terdapat dalam tulisan tentang istilah negara Pancasila, yang sering adalah negara hukum, NKRI, negara kebangsaan dan atau negara kesejahteraan.

Metode analisis multidisiplin adalah analisis komprehensif membuka wawasan yang luas dan mendalam. Pembenaran Historis Sosiologis Pancasila terdapat dalam dokumen - dokumen negara Indonesia

Persiapan yang dilakukan oleh para pendiri negara kita menjelang proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, antara lain mempersiapkan dasar negara, UUD, dan teks proklamasi kemerdekaan. Berikut ini akan kita bahas mengenai persiapan penyusunan dasar negara dan UUD negara dalam beberapa dokumen histories dan sebagai klarifikasi serta justifikasi sejarah bangsa negara kita, sebagai berikut.

Pancasila terdapat dalam Dokumen “Lahirnya Pancasila”

Secara koronologis atau menurut urutan waktu terpenting dalam pembentukan dasar negara kita Pancasila ialah pada tanggal 1 juni 1945 diadakan suatu rapat untuk membicarakan mengenai dasar negara. Acara ini bahkan sudah dibicarakan juga dalam rapat-rapat sebelumnya dan mendapat tanggapan dari peserta rapat yang dapat dinilai sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia. Pada rapat tanggal 1 juni 1945 tersebut Ir.Soekarno mengusulkan dan

142

menganjurkan dasar negara disebut dengan nama “Pancasila”, untuk pertama kali. Kemudian tanggal 1 Juni 1945 itu disebut dengan : “Hari Lahirnya Pancasila” dan menjadi judul dokumen. Sebelum meninjau lebih jauh soal ini, perlu kiranya diingat bahwa sejak sebelum cita-cita itu menjelma kedalam bentuknya sebagai dasar negara, cita-cita itu sudah ditaburkan benih-benihnya kedalam masyarakat. Diantara penabur penaburan cita-cita itu, ialah Bung Karno, yang menurut kata beliau sendiri sejak tahun 1918 telah mulai dipikirkannya, bahkan gerakan kemerdekaan berawal dari tahun 1908 berdirinya “Budi Utomo”, sebagai bagian dari sejarah pergerakan kemerdekaan.

Mengenai dasar negara ini akan dibicarakan lagi setelah membicarakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dilihat dari segi sejarah pergerakan kemerdekaan maka penyusunan Undang-Undang Dasar negara kita itu adalah lebih pendek jika dibandingkan dengan sejarah perjuangan rakyat untuk merebut kemederkaan. Tahap perjuangan ini disebut tahap “organisatoris politis”, bersifat diplomatis bukan kekuatan fisik. Organisasi Budi Utomo dibentuk dan menjadi alat terbentuknya kekuatan terorganisir menjadi senjata ampuh “melawan kolonialisme” untuk mencapai tujuan kemerdekaan.

“Pelajaran ialah azas dan tujuan “organisasi” harus ditentukan dengan jelas terlebih dahulu, kemudian dibangun sistem atau organisasi (anggaran dasar) untuk mencapai tujuan dimaksud.” Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara yang mula pertama yaitu yang disebut Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut juga Undang-Undang Dasar Proklamasi. Pemberian nama ini jelas ada hubungannya dengan saat atau waktu

143

diproklamasikan kemerdekaan rakyat Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945.

Pada bagian ini dibandingkan pula sepintas antara UUD 45 (asli) dan UUD 45 (amandemen). Penyusunan naskah UUD 1945 itu adalah sebuah Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar yang oleh Prof.Muh. Yamin majelis itu disebut konstituante dan yang pertama di Indonesia.

Majelis itu terbagi dalam dua badan atau panitia :

1. Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini bertugasmerancang Undang-Undang Dasar, beranggota 6 orang dan dipimpin oleh ketuanya Dr. Radjiman Widiodiningrat. Panitiaini ditetapkan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jakarta.

2. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 1945. Panitia persiapan kemerdekaan bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar Negara, beranggotakan 25 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs.Moch.Hatta.

Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia memerlukan dibentuknya sebuah panitia kecil , yaitu Panitia Perancang Hukum Dasar yang ditetapkan pada tanggal 10 juli 1945.

Pancasila terdapat dalam Dokumen Perubahan “Piagam Djakarta”

Pokok yang penting dibahas oleh Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia ialah latar belakang kejiwaan yang sedalam-dalamnya dan disiratkannya secara teratur. Latar belakang ini misalnya keyakinan bangsa, cita-cita politik seperti kemerdekaan, keadilan, pemerintahan berundang-undang dasar, kepatuhan kepada hukum. Latar belakang kejiwaan itu kemudian disusun dalam suatu sistem falsafah (filosofis).

144

Perumusnya terdiri dari 9 orang yaitu : Ir.Soekarno, Drs.Moch.Hatta, Mr.A.A.Maramis, Abikusno Tyokrosujoso, Abdulkadir Muzakir, A.H.Salim, Mr.Achmad Subarjo, Wachid Hasjim Mr.Muh.Yamin. Hasil perumusan itu diberi nama piagam. Dan dikaitkan dengan tempat diadakan rapat yaitu di Jakarta, maka disebut “Piagam Djakarta”. Dokumen Piagam Djakarta ini bertanggal 22 Juni 1945. Pokok pikiran terpenting tentang Piagam Djakarta ini ialah

Pertama, menurut Dr.Moch.Hatta, didalam salah satu kuliahnya tertulis dan terdokumentasi di salah satu perpustakaan militer di Bandung mengenai Pancasila dikemukakan bahwa Piagam Djakarta itu dimaksudkan merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan usulan dan anjuran yang diucapkan oleh Ir.Soekarno dalam sidang Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dari pidato beliau yang panjang lebar pada tanggal 1 Juni 1945; (dokumen negara disebut terdahulu) sebagai jawab atas pertanyaan ketua Dr.Radjiman Widijodiningrat , negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk itu, apa dasarnya?

Kedua, dan selanjutnya dikemukakan oleh Dr.Moch Hatta dalam kuliahnya tersebut bahwa semula rumusan “Piagam Djakarta” itu dimaksudkan untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi karena terlalu panjang dan waktu sudah sangat mendesak, maka teks proklamasi ditulis singkat saja.

Bunyi teks asli dokumen “Piagam Djakarta “ sebagai berikut.

“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perukeadilan. “

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan

145

selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya ; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam dokumen Piagam Djakarta tidak terdapat nama Pancasila.

Ketiga, dikemukakan pula oleh Dr. Moch Hatta bahwa Piagam – Djakarta itu selanjutnya “dijadikan” Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang pertama, “hanya satu bagian kalimat dari Piagam Djakarta setelah dimufakati, tidak dimuat karena mengenai hanya sebagian saja dan tidak seluruhnya dari rakyat Indonesia, yaitu:

“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

146

Bagian ini dianggap tidak tepat kalau didalam Dasar Pokok, pokok daripada segala pokok, dimuat penetapan yang mengenai sebagian saja, dari rakyat yang banyak, sekalipun mengenai bagian terbesar.”

Keempat, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Rancangan Hukum Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia merdeka setelah diadakan perubahan-perubahan di dalam Pembukaan dan Batang Tubuhnya. Kelima, sehari setelah proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan sah berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia merdeka, yaitu UUD 1945.

Keenam, dokumen Piagam-Djakarta yang telah mengalami perubahan redaksi itulah yang resmi dijadikan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kita kenal dan kita terima sampai sekarang ini atau dengan perkataan lain dokumen (perubahan) Piagam – Djakarta sama dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terdapat dalam Dokumen “Pembukaan UUD 1945”.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya

147

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan Yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dokumen negara “Proklamasi Kemerdekaan” 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 teksnya berbunyi sebagai berikut : “ Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tempo yang sesingkat-singkatnya.Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta”.

Apabila kita memperhatikan isi proklamasi itu maka didalamnya tidak kita temukan alasan-alasan apakah maka rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya itu. Untuk tujuan apakah diadakan proklamasi kemerdekaan itu ? Dan untuk mendapatkan jawaban, kita perlu mencari hubungan proklamasi itu dengan situasi sosiologis pada

148

waktu itu dan hasil persiapan misalnya yang telah dituangkan kedalam “Piagam-Djakarta” dan perubahan redaksi Piagam-Djakarta. 7 (tujuh) kata dibelakang kata ketuhanan dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”, sehingga selengkapnya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dokumen Piagam-Djakarta yang telah mengalami perubahan redaksi itu selanjutnya dijadikan Pembukaan UUD 1945. perlu diingat bahwa suasana disekitar Proklamasi kemerdekaan adalah krisis social psikologis dan politis dan menentuka, karena dilihat dari dua pihak : rakyat Indonesia masih diujung bayonet balatentara Jepang dan kedalam yaitu dikalangan rakyat Indonesia sendiri menghadapi pemuda-pemudanya yang bergerak revolusioner. Menentukan karena saat itu adalah saat yang tepat perlu diambil keputusan untuk berhasilnya cita-cita perjuangan rakyat Indonesia sejak berpuluh tahun.yaitu kemerdekaan

Teks proklamasi singkat saja, kalimat : “dengan ini menyatakan kemerdekaannya” adalah berasal dari kalimat Pembukaan UUD 1945 alinea III, (kalimat akhir).

Seperti dikemukakan diatas, Piagam Jakarta itu semula akan dijadikan teks proklamasi, berhubung karena terlalu panjang dan mengingat situasi pada sekitar proklamasi itu maka proklamasi itu singkat saja.

1.2 Pembenaran Proklamasi Kemerdekaan tidak terpisah dengan Pembukaan UUD 45

Pembenaran Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan dengan Pembukaan UUD 1945.

Apabila kita memperhatikan susunan pikiran yang terdapat pada alinea I, II dan III Pembukaan UUD 45 maka dari

149

alinea-alinea tersebut kita ketemukan penjelasan alasan-alasan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, sebab kalimat terakhir dari alinea III itu adalah merupakan kesimpulan dari alinea-alinea I dan II.

Susunan isinya adalah sebagai berikut : 1. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa (alinea I).2. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah berlangsung sejak berpuluh tahun (alinea II).3. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, semua hasil-hasil yang diperoleh rakyat Indonesia selama itu (alinea III).

Dengan ketiga pokok pikiran itu : maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi kesimpulannya ialah bahwa alinea I, II dan III Pembukaan UUD 45 tersebut merupakan penjelasan alasan-alasan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17-8-1945. merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan.

Oleh karena proklamasi kemerdekaan melahirkan negara baru yaitu Negara Pancasila dan negara yang berundang-undang dasar, negara adalah negara persatuan, berkebangsaan, serta memperhatikan proses politik disekitar proklamasi kemerdekaan, maka proklamasi kemerdekaan 17-8-1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah- pisahkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD Proklamasi itu.

Proklamasi kemerdekaan juga dilihat sebagai perwujudan sumber dari segala sumber hukum negara yaitu Pancasila karena detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional.

Dari segi pendekatan histories-soiologis dan politis maka sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia selama berabad-abad yang didorong Amanat Penderitaan Rakyat yang berkejiwaan Pancasila, mencapai titik kulminasinya pada detik proklamasi kemerdekaan dan untuk merealisasikan tujuan perjuangannya, dengan membentuk

150

negara nasional yang bebas merdeka dan berdaulat sempurna untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila serta untuk ikut serta membentuk dunia baru yang damai abadi bebas dari segala bentuk penindasan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa.

Dokumen negara “ UUD 1945”

Untuk mewujudkan “tujuan proklamasi kemerdekaan bangsa” maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuhnya serta penjelasannya (aslinya). Atas dasar aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 45 pasal III telah memilih Bung Karno dan Bung Hatta berturut-turut sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama.

Dalam hal yang terakhir ini yaitu pengangkatan Presiden dan Wakilnya adalah atas ketentuan Undang-Undang Dasar. Bagaimana hubungan antara Presiden dan Undang-Undang Dasar Negara ? kiranya hal ini dapat kita uraikan lebih jauh dalam membicarakan tentang sistem pemerintahan kita menurut Undang-Undang Dasar 1945 (lihat : penjelasan UUD 45).

Proklamasi kemerdekaan disebut juga dalam bahasa Inggris yaitu “proclamation of independence, dan Pembukaan UUD 1945 disebut “declaration of independence”, Indonesia, ialah Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan dokumen penting negara Indonesia.

Kesimpulan, negara yang Lahir Merdeka pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila.

151

1.3 Pembenaran tentang Perubahan Redaksi Piagam Djakarta dan Eksistensi Negara Pancasila

Karena menurut dokumen Negara “Penjelasan resmi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”ialah

Pembukaan adalah istilah yang dipergunakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan Mukadimah atau Preambule.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 karena dengan proklamasi kemerdekaan 17-8-1945 itu berdiri negara merdeka yaitu Negara Pancasila. Karena menurut penjelasan auntentik (resmi) UUD 1945 tentang pembukaannya berbunyi sebagai berikut :

1. “Negara” – begitu bunyinya – melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasar atas “persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam Pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara membatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. “Negara” hendak mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”

3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam Pembukaan ialah “negara” yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas “kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan” yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

152

4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah “negara” “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” Oleh karena itu Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Karena kalau diurut-urut dala Kesimpulan bahwa negara yang dimaksudkan oleh para pendiri negara kita ini ialah Negara Pancasila,m table berikut ini, terlihat pada butir 1 disimpulkan “negara” berdasar “persatuan Indonesia” (sila 3) dan “mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia , pada butir 2, disimpulkan “negara” berdasar “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” ( sila 5), pada butir 3 disimpulkan “negara” berdasarkan “kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan” (sila 4) dan pada butir 4 disimpulkan “negara” berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” (sila 1). Jadi kalau dirangkum, butir 1 negara berdasarkan persatuan Indonesia (sila 3), butir 2 negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (sila 2), butir 3 negara berdasarkan kerakyatan dan permusyawratan perwakilan (sila 4), dan pada butir 4 negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila 1). Jadi kesimpulan negara menurut penjelasan resmi Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 itu adalah negara Pancasila. Tetapi mengapa maka urutan sila-sila tidak berurutan seperti yang kita kenal sekarang ? Apakah itu masalah ? Tdak masalah sebab penjelasan itu mengikuti jalan fikiran pertama-tama dari Bung Karno sendiri. Menurut pendapat kita dokumen penjelasan remi Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ini adalah berfungsi sebagai bukti justifikasi yuridis formil tentang eksistensi negara Pancasila. Penting dicamkan bahwa kalimat akhir alinea 4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 itu adalah sila-sila Pancasila yang kita kenal sekarang, namun nama atau istilah Pancasila itu sendiri tidak ada.

153

Apakah mengakui dan menerima Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 itu sudah dianggap cukup jelas kalau kata-kata pembukaan itu sendiri secara eksplisit mengatakan … “ negara berdasar pada ….” Dimaksudkan sebagai negara berdasarkan pada “Pancasila”(nama ini tidak ada), yang tertulis adalah 5 sila yang kita kenal sekarang ini. Hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan undang undang dasar 1945 itu sudah jelas tidak bisa dipisahkan dan proklamasi itu menegaskan bahwa dengan proklamasi lahir negara baru merdeka dan negara itu adalah negara Pancasila. Ketiadaan penegasan dari penjelasan resmi tentang pembukaan ini akan berimplikasi keragu –raguan, karenanya mudah ditafsirkan berbeda. Penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilandasi oleh jiwa Piagam Djakarta 22 juni 1945, sedangkan piagam djakarta itu dilandasi pula oleh jiwa pidato bung karno pada tanggal 1 juni 1945 yang kini terkenal sebagai “Pidato Lahirnya Pancasila”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17-8-1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian tidak terpisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945, karena itu tidak dapat dirubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilihan umum, (lihat pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar MPR berwenang menetapkan dan merobah Undang-Undang Dasar), karena merubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara.

Dalam kedudukannya yang demikian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya : Alinea I : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagaiberikut : “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segal bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harudihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan danperikeadilan”.

154

Alinea ini adalah suatu keyakinan bangsa Indonesia yang dicetuskan sebagai suatu dakwaan terhadap kolonialisme. Keyakinan ini sebagai motif yang mendorong kepada cita-cita perjuangan menuju dan menuntut Indonesia merdeka.

Keyakinan ini timbul dari suatu pengalaman bersama, dari suatu kenyataan yang diakibatkan oleh kolonialisme yaitu bahwa kolonialisme itu membawa malapetaka lahir dan bathin terhadap Bangsa Indonesia.

Cita-cita bangsa adalah kemerdekaan : politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Apakah yang disebut bangsa ? (Ernest Renan : Qu’est-ce qu one Nation ?1882) Menurut E. Renan bangsa adalah jiwa, suatu asas rohani. Renan menolak kriteria bangsa yang didasarkan atas persamaan ras, persamaan bahasa, persamaan agama, persekutuan kepentingan bersama, persamaan geografis, walaupun diakuinya persamaan itu mempunyai pengaruh yang kuat terbentuknya bangsa. Menurut Renan ada dua hal yang membentuk jiwa bangsa itu :

Kemuliaan-kemuliaan (masa gemilang) bersama pada waktu yang lampau.

Adanya suatu keinginan hidup bersama pada waktu sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Renan keinginan untuk hidup bersama itu harus dipupuk setiap hari, jika menghendaki berlangsungnya hidup bangsa.

Sejarah bangsa menurut penglihatan Renan ini dilihat dalam tiga dimensi : masa lampau, masa kini, dan masa datang, atau dapat dikatakan bahwa masa sekarang mengandung masa lampau atau masa datang. Dalam konteks historis-sosiologis yang demikian kita menaburkan benih-benih pembinaan bangsa indonesia, berdasarkan pancasila. Sebagai menifestasi keinginan untuk hidup

155

bersama sebagai bangsa dapat kita kemukakan yang kita sebut “deklarasi nasional” yaitu terdiri dari dua peristiwa :

Pernyataan dasar Perhimpunan Indonesia (1924) :

“hanya satu indonesia yang merasa bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan golongan dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Tujuan bersama itu kemerdekaan Indonesia menghendaki suatu aksi masa nasionalis yang insyaf dan bertoopang akan kekuatan sendiri”.

“Sumpah Pemuda” (1928).

Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu nusa, tanah air Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia.

karena syarat itu bahwa bangsa Indonesia ialah satu Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, bangsa (1928) terpenuhi, maka bangsa indonesia berhak untuk merdeka. Menurut Declaration of the right and dities of Nations (Piagam Hak Bangsa Negara yang ditetapkan pada tahun 1916 pada pasal II) disebutkan mengenai hak bangsa untuk merdeka, yang berbunyi sebagai berikut :

“Every nation has the right to independence in the sense that it has a right to the persuit of happines and is free to develop it self without interference or control from other states, provided that in so doing it does not interference with or violate to right of other states”. (Segala bangsa mempunyai hak kemerdekaan dalam pengertian mempunyai hak boleh menuntut kebahagiaan dan bersifat bebas memajukan diri diluar percampuran atau pengawasan negara-negara lain, dengan ketentuan dalam berlaku seperti itu tidaklah mencampuri atau memperkosa hak-hak kepunyaan negara lain).

156

Sebagai antihese dari : hak bangsa untuk merdeka ialah penjajahan kolonialisme diatas harus dihapuskan. Menurut pendirian atau keyakinan alinea ini ialah dengan alasan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

Perlu kiranya diingat bahwa alasan tersebut (perikemanusiaan dan perikeadilan) kita dapati sebagai sila-sila yang terdapat dalam pancasila yaitu sila kedua dan sila kelima. Kiranya dapat kita tarik kesimpulan bahwa praktek kolonialisme itu didalam lapangan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan adalah tidak sesuai dengan faham pancasila. Konsekwensi dari pendirian ini ialah berhubungan dengan politik luar negeri kita.

Pancasila sebagai dasar idiil adalah anti imprealisme dan kolonialisme dalam segala bentuknya, maka politik luar negeri adalah sebagai berikut : 1. Bebas aktif anti imprealisme dan kolonialisme dalam bentuk manifestasi dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (lihat selanjutnya alinea IV).2. Mengabdi kepada kepentingan Nasional dan Amanat Penderitaan Rakyat.

Politik luar negeri Bebas-Aktif bertujuan :Mempertahankan kebangsaan Indonesia terhadap imprealisme dan kolonialisme dalam segala bentuknya dan manifestasinya dan menegakkan ketiga segi kerangka sosial politik-ekonomi tujuan negara kita yaitu :1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan yang Demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke;2. Pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur meteriil dan spritual dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia itu;

157

3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara afrika dan asia atas dasar bekerjasama membentuk satu negara baru yang bersih dari imprealisme dan kolonialisme, menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

Kolonialisme adalah rangkaian napsu bangsa untuk menaklukan bangsa lain dibidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dilapangan politik dipraktekan politik devide et impera, artinya memecah dan menguasai, dengan demikian rakyat tidak dapat membentuk kekuatan politik dan kekuasaan tetap didominir. Dalam praktek politik tersebut dijalankan dengan keras menindas, mengekang dan menumpas, membebani rakyat pribumi dengan pajak yang tinggi, menjalankan kerja rodi, kerja paksa dengan upah yang tidak layak.

Dalam lapangan ekonomi kolonialisme mengeksplotir hasil-hasil kekayaan alam tanah air kita seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Juga dalam lapangan sosial, kebudayaan, kolonialisme itu menjalankan politik pemerasan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan. Dalam alinea ini juga berisi faham hak asasi manusia. Hak-hak seperti demokrasi politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan terkandung didalamnya. Semuanya menghendaki kemerdekaan.

Kemerdekaan politik sosial, ekonomi, kebudayaan melengkapi satu sama lain. Pada alinea lain dari Pembukaan Undang-Undang Dasar ini, yaitu kita dapati dalam alinea ke IV, kita jumpai pengertian yang berhubungan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia. Adalah menjadi tugas negara melindungi pula hak-hak asasi warganya. Pokok-pokok pikiran mengenai hak

158

asasi ini, kemudian kita jumpai perumusannya lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pengertian antihese : penghapusan, penjebolan, dilihat dari dua sudut : secara pisik-teknologis dan secara politais-diplomatis-teroganisir. Jika dengan alat pisik-teknologis dimaksudkan adalah mempergunakan kekuatan manusia dan senjata atau dengan perkataan lain : mempergunakan peperangan. Jika dengan alat politik dipergunakan cara atau saluran-saluran diplomasi, mengadakan perundingan dan lain-lain atau organisasi (internasional).

Penghapusan menghendaki perubahan dalam masyarakat. Jika perubahan secara cepat dan menyeluruh disebut revolusi.jadi dapat dilihat didalam bidang politik misalnya bertujuan menimbulkan negara merdeka, dibidang sosial, misalnya bertujuan melenyapkan susunan masyarakat yang berkelas, dan lain sebagainya. Dan menuju kepada suatu sintese yang lebih tinggi yaitu kedalam dan keluar. Kedalam dimaksudkan dengan tercapainya tujuan negara Indonesia, sedang keluar tercapainya suatu “dunia baru” dengan perdamaian abadi yang sempurna.

Alinea II : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi sebagai berikut : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentaus mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. "LIBERTY, UNITY, SOVERIGNTY, SOCIAL JUSTICE, WELFARE."

Alinea ini berisi pernyataan bahwa perjuangan rakyat indonesia telah berlangsung sejak puluhan tahun dengan tujuan merebut kemerdekaan. Kemerdekaan kita peroleh dengan perjuangan dan pengorbanan jiwa dan harta. Para pahlawan adalah bukti pengorbanan dan

159

mewariskan kepada generasi nilai-nilai luhur. Saat proklamasi kemerdekaan adalah merupakan tingkatan penutup perjuangan kemerdekaan serta membuka lembaran baru didalam sejarah yaitu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Perjuangan dan pergerakan kemerdekaan kita kategori dalam dua sifat, yaitu :1. Perjuangan yang bersifat lokal (regional) yaitu yang dilancarkan perlawanan terhadap Belanda seperti di Sumatera oleh Teuku Umar dan Imam Bonjol, di Jawa oleh Diponegoro, di Maluku oleh Pattimura dan didaerah lainnya, menghadapi kolonialisme dengan kekerasan senjata (pisik teknologis).2. Perjuangan yang bersifat nasional, menyeluruh dengan cara-cara organisasi politik, diplomatis, berunding, seperti kita kenal sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. kemudian dikenal dengan Hari Kebangkitan nasional.

Dengan cara terakhir ini bangsa Indonesia dihantar kepada hasil perjuangan yaitu : Indonesia Merdeka. Pada kalimat terakhir dari alinea ini , kita jumpai dua pokokpikiran , yaitu tentang bemtuk negara dan masyarakat yang kita cita-citakan :1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu , berdaulat.2. Didalam wadah negara tersebut dibangun suatu masyarakat yang berisi keadilan dan kemakmuran.

Alinea III : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi sebagai berikut : “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, ini adalah suatu pengakuan rohaniah yang melarang manusia sombong. Dan sikap hidup bangsa yang berpengaruh didalam tata kehidupan politik misalnya dengan

160

mengucapkan atau ditulis : Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, (didalam Dekrit Presiden, Ketetapan MPR dan lain-lain). Kalimat terakhir dari alinea ini telah kita singgung dimuka adalah kalimat proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini adalah kalimat proklamasi kemerdekaan 17-8-1945. kalimat ini merupakan kesimpulan dari pokok pikiran dari alinea-alinea yang terdahulu (alinea I dan II).

Alinea IV : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi sebagai berikut : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nama Pancasila tidak terdapat dalam pembukaan ini.

Alinea IV ini mengandung pokok/pikiran sebagai berikut : 1. Pembentukan Pemerintah Negara.2. Menyebutkan lima pokok tugas/kewajiban pemerintah, yaitu : 3. Melindungi segenap bangsa Indonesia.4. Melindungi segenap tumpah darah.5. Memajukan kesejahteraan umum.

161

6. Mencerdaskan kehidupan bangsa.7. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tersimpul perumusn ajaran Pancasila. Nama Pancasila, tidak terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, tetapi dapat dipastikan , apabila kita teliti sila-sila atau kalimat-kalimat itu satu persatu dan sejarah perkembangannya adalah tidak lain daripada yang dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, yang pada waktu itu diberi nama pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Bung Karno mengemukakan sila-sila pancasila yaitu 5 sila, dijelaskan arti-artinya satu persatu, dan diusulkan menjadi dasar negara. Pada waktu dirumuskan kembali untuk mencari suatu sistimatis, dengan piagam jakarta dimaksudkan adalah suatu usaha perumusan kembali pidato 1 juni 1945 ini, perbedaan terletak dalam :- Susunan sila-silanya berbeda.- Sila-sila itu ada istilahnya yang diganti.- Sila-sila itu ada yang ditambah pengertiannya atau berbeda dengan yang dikemukakan oleh Bung Karno pada 1 juni 1945.

Sejauh penyelidikan kita didalam dokumen-dokumen penting, kita tidak menjumpai lagi penjelasan mengenai pancasila itu, bahkan didalam penjelasan authentik Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun, dimana Pancasila itu terdapat, tidak kita jumpai penjelasannya.

Kita akan meneruskan pembicaraan mengenai sejarah perkembangan Pancasila dalam sejarah revolusi bangsa Indonesia hingga Orde Baru dan dikeluarkannya P-4 tahun 1978. Dimanakah kita dapati perumusan sila-sila Pancasila itu ? kita kemukakan berturut-turut : menurut dokumen-dokumen “Lahirnya Pancasila”, Piagam Djakarta,

162

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar 1950.

Perumusan menurut pidato “lahirnya Pancasila” 1 juni 1945.

1. Kebangsaan Indonesia.2. Internasionalisme atau perikemanusiaan.3. Mufakat, atau demokrasi.4. Kesejahteraan sosial.5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nama Pancasila ada terdapat dalam dokumen ini

Perumusan menurut “Piagam Jakarta”, 22 juni 1945,sebagai berikut :

1. Ketuhanan, dengan menjalankan kewajiban menjalankansyariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.3. Persatuan Indonesia.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.5. Melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nama Pancasila tidak terdapat dalam dokumen ini.

Perumusan menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama Pancasila tidak terdapat dalam dokumen ini.

163

Perumusan menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Perikemanusiaan.3. Kebangsaan.4. Kerakyatan.5. Keadilan sosial.

Perumusan menurut Mukadimah Undang-Undang dasar 1950 sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.2. Perikemanusiaan.3. Kebangsaan.4. Kerakyatan.5. Keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

164

BAB IICARA MEMAHAMI DAN

MEREFLEKSIKAN AJARAN IDEOLOGI PANCASILA

2.1 Lima Sila Pancasila sebagai Satu Kesatuan dan Definisi Pancasila

Pancasila adalah nama yang diberikan pada suatu rangkaian sila atau rumusan, sila-sila itu ada lima dan dilihat sebagai suatu kesatuan dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari kesatuannya. Setiap sila tidak boleh dilihat berdiri sendiri. Karena itu sifat ajaran sila dibatasi dan dilengkapi oleh sila-sila yang lainnya.

Menurut istilah yang dipergunakan oleh Dr.Ruslan Abdulgani, sila-sila dalam pancasila saling berhadap-hadapan secara wajar menuju sesuatu “well-balanced composotion” (suatu komposisi yang berkeseimbangan). Jika sila-sila, satu sila diartikan sendiri, maka akibatnya adalah sebagai berikut : misalnya kita artikan sila kebangsaan (Persatuan Indonesia). Ajaran kebangsaan "an sich" dapat menimbulkan chauvinisme, sila kemanusiaan an sich maka bangsa akan melupakan kepentingan diri sendiri, dan seterusnya setiap sila akan membawa konskwensi-konskwensinya sendiri.

Cara memandang Pancasila yang demikian itu, didasari alasan-alasan yaitu :

1. Pelukisan atau dilambangkan pancasila itu didalam bentuk kesatuannya pada dada burung garuda lambang negara kita. 2. Di pusat terlukis Bintang bersegi lima, melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.3. Pohon Beringin, melambangkan sila Persatuan Indonesia.

165

4. Rantai bundar dalam hubungan yang tidak putus, melambangkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.5. Kepala Banteng, melambangkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.6. Kapas dan Padi, melambangkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sesuai dengan anjuran para pembina Pancasila, antara lain Dr.Moch. Hatta, Ir. Soekarno, Prof.Moh. Yamin dan Dr. Roeslan Abdulgani, dan lain-lain. Mereka menganjurkan agar dalam mengartikan Pancasila itu jangan terlepas dalam hubungan kesatuannya.

Dan dibawah (kaki) garuda terdapat tulisan, sebuah motto politik, yang berbunyi : Bhineka Tunggal Ika. Arti dari perkataan ini ialah berbeda-beda tetapi satu juga adanya.

Bagaimanakah Pancasila itu menjadi dasar negara yang lengkap? Menurut Dr.Ruslan Abdulgani, baru pada tahun 1945 “Pancasila” itu diperlengkap dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditambahkan bahwa sebelum diadakan pelengkapan itu terlebih dahulu diadakan pertukaran yang sangat mendalam.

Lima dasar sifat ajarannya adalah saling membatasi dan saling melengkapi dan dilihat dalam kesatuannya, sehingga dengan demikian pengertiannya tidak akan menyimpang. Perumusan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah merupakan perumusan yang lebih luas dan lebih kuat untuk mengikat persatuan seluruh bangsa yang memeluk berbagai keyakinan agama. Dasar ini tidak mengemukakan untuk satu agama saja.

Pengakuan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia supaya melakukan harmoni didalam : atau keseimbangan rohani dan materi, dan supaya manusia mengabdi kepada Tuhan Yang maha Esa.

166

Negara Indonesia bukanlah suatu negara theokrasi, tetapi negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Filsafat Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah filsafat dasar negara kita. Karena itu ia merupakan daya upaya manusia Indonesia dalam praktek, mengatur masyarakatnya. Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah merupakan suatu konsepsi dari agama tertentu tentang Tuhan, tetapi ia memberikan tempat bagi semua orang yang percaya kepadaNya sesuai dengan ajaran agamanya, ia mengandung suatu sikap yang memberikan kesempatan sama bagi agama-agama.

Dengan mengakui dan berpegang kepada Ketuhanan Yang Maha Esa berarti menerima bimbinganNya dan melahirkan manusia baru yang jujur berintegritas bermoral serta bertanggungjawab. Apabila sifat-sifat itu terpelihara didalam hidup manusia, maka dengan sendirinya dasar kemanusiaan terlaksana dengan semestinya. Perikemanusiaan adalah realisasi daripada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sifat-sifat seperti menghormati dan memuliakan Tuhan serta mengasihi sesama manusia terpelihara. Dasar perikemanusiaan Pancasila tidaklah sama dengan aliran filsafat humanisme didunia barat, sebab menurut pandangan dan keyakinan filsafat humanisme itu ia menyangkal pengakuan kepada Allah, atau dengan perkataan lain adalah atheisme.

Menurut filsafat humanisme manusia harus mencari jalannya sendiri, manusia itu dipandang sebagai manusia otonom artinya dapat menentukan jalannya sendiri tanpa adanya bimbingan Tuhan. Kemanusiaan itu tidak didasarkan pada Penciptaan Allah, melainkan pada manusia itu sendiri, didalam dirinya.

167

Dasar perikemanusiaan Pancasila mengingatkan bahwa pada dasarnya manusia diseluruh dunia ini adalah sama-sama mahluk Tuhan namun tidak melupakan kepentingannya sebagai bangsa, mengabdi kepada kepentingan nasional, amanat penderitaan rakyat, untuk membangun masyarakat yang bahagia, yang demokratis, tidak menyukai atau menolak kolonialisme, tidak membangun bangsa supaya hidup atas bangsa lain, tetapi untuk hidup dan membangunkan menuju kepada kesejahteraan, perdamaian dan keadilan.

Dasar persatuan Indonesia bukan pemisahan atau perpecahan diantara rakyat, wilayah negara dan pemerintah negara. Rakyat dari suatu negara adalah suatu kelompok besar manusia mendiami suatu wilayah tertentu dibawah suatiu pemerintah yang berdaulat. Dasar persatuan menghendaki keutuhan nasional, menjadi dasar pembinaan bangsa Indonesia dalam arti psykologis, sosiologis dan struktural. Persatuan Indonesia didalam membina masyarakat yang sejahtera, dijalankan dengan cara-cara demokratis, menjalankan dengan berkehendak keyakinan agamanya masing-masing warga negara.

Dasar demokrasi atau demokrasi Pancasila yaitu : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, karena itu dibangun lembaga-lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat, di mana diwujudkan persatuan rakyat untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dalam arti materil dan spirituil. Demokrasi pancasila bukanlah demokrasi yang melihat atau berpegang kepada demokrasi yang semata-mata berpegang kepada “hukum-hukum” demokrasi, seperti tunduk kepada suara rakyat terbanyak; demokrasi dilihat sebagai alat perjuangan, sehingga dengan dalih demokrasi itu mengetengahkan : dasar negara, negara kesatuan, cita-cita masyarakat adil dan makmur untuk diperdebatkan di forum perwakilan rakyat.

168

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan kepentingan persatuan, keutuhan bangsa, negara, dengan mana dibina masyarakat yang sejahtera, dengan mana rakyat menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau cita-cita yang sosialis atau sosialisme Pancasila. Dalam mencapai tujuan itu dengan cara-cara demokratis, jadi sosialisme yang demokrati, mengutamakan persatuan bangsa, keutuhan nasional, dalam arti sejahtera materil dan spiritual (religius). Sosialisme Pancasila itu adalah religius, demokratis ilmiah dalam arti ilmu dan agama tidak dipertentangkan, bersih dari kolonialisme, penindasan dan ketakutan.

Definisi Pancasila dengan pendekatan yuridis formil adalah Menurut Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Pancasila adalah dasar negara 2.2 Pembenaran Hubungan Pancasila dan Pasal UUD 1945

Karena menurut penjelasan UUD 1945 ialah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 diuraikan kedalam pasal-pasal UUD 1945. Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 itu Pancasila. Penjelasan (resmi) UUD 1945 adalah sebagai berikut :

“(II) Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya”.

“Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebathinan dari undang-undang dasar negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

169

Contoh pasal UUD 1945 dan Pancasila : Pasal 29 : (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu. Menurut penjelasan authentiknya :Ayat I : Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan ayat 2 : tidak ada

Pasal 1 : (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Menurut penjelasan authentik dari pasal ini berbunyi : Menekan kanbentuk negara kesatuan dan republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.

Pasal 27 : (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang.

Pasal 30 : (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pembelaan negara.

Pasal 31 (1): Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

170

2.3 Penjabaran Keterkaitan Sila-sila Pancasila dengan setiap Pasal/Ayat UUD 1945 sebagai Rincian Prinsip Umum ke Khusus an untuk memudahkan Implementasi

Usaha mempelajari UUD 1945 guna memperoleh pengertian yang mendalam, tidak saja dari segi yuridis-formil semata-mata, tetapi juga dari segi sosial politik. Historis-sosiologis dan psikologis.

Pertanyaan pertama-tama ialah apakah Pancasila itu ? Cara menjawabnya yang tepat ialah menurut Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Pancasila adalah dasar negara, tepatnya pada aliea ke-4 berbunyi....negara berdasar pada (sebut sila-sila Pancasila). Dari segi perkembangan ajaran Pancasila itu sendiri maka pada tanggal 1 Juni 1945 disebut oleh Bung Karno kelima-limanya sila pada Pembukaan UUB 45 itu dinamai dengan Pancasila, jadi jelas walaupun nama Pancasila itu sendiri tidak ada dalam Pembukaan UUD 45 itu.. Kita memilih definisi Pancasila yang terkait dengan hukum yaitu UUD 45 dan itu berarti ada konsekwensi, menerima UUD 45 itu berarti menerima Pancasila sebagai dasar negara. Atau dengan perkataan lain Pancasila kita terima dalam hal mengatur dan memajukan kehidupan bernegara dan bermasyarakat bagi bangsa Indonesia.

Dalam analisis akademik bisa juga ditampilkan definisi tentang Pancasila menurut versi tokoh masyarakat dan para pendiri bangsa kita.

Pembenaran dari segi hukum bisa juga kita analisis mengenai negara sebagai subyek hukum, dari segi filsafat tentang Pancasila sebagai falsafah negara, dari segi teori sistem tentang Pancasila dilihat sebagai prinsip-prinsip umum dan tentu belum bisa dilaksanakan dalam praktek dan untuk itu perlu perumusan yang lebih detail agar prinsip umum itu bisa dilaksanakan. Dan itu terdapat pada Pancasila hubungannya dengan pasal-pasal UUD 45

171

sebagai rumusan garis besar yang pertama dari Pancasila itu.

Juga kita bisa menggunakan prinsip-prinsip logika ketika kita menguraikan tentang kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan, dimana bisa dilihat sebagai ada tujuan perjuangan sebagai tese dan perjuangan itu sendiri sebagai antitese, dan kemerdekaan itu dilihat sebagai sintese.dan seterusnya disini kita sebut beberapa saja. Tujuannya ialah tidak lain agar supaya kita yakin akan kebenarannya sesuatu masalah.

Menurut penjelasan UUD 1945 sebagai contoh misalnya

(I). Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum Dasar.

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit contitutionel) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya (loi constitutionelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknyadan bagaimana suasana kebathinannya (geistlichen hintergrund) dari undang-undang dasar itu.

Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya , Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga , bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa

172

maksudnya apa Undang-Undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-Undang itu”.

Dari penjelasan itu kita dapat belajar bahwa untuk bisa mengerti persoalan, kita dituntut memiliki pengetahuan luas dan komprehensif, seperti bahan dari sejarah, dari masyarakat kita sendiri, bagaimana situasi kondisi politik kontemporer dan jelas berbeda dengan yang sekarang, bagaimana kemajuan teknologi, ekonomi negara dan lebih banyak lagi bahan diperlukan untuk memahami suatu masalah . Kiranya agak sulit membayangkan bagaimana kita bisa mengerti kalau kondisi kita misalnya kita masih sangat minim bahkan sama sekali kosong penguasaan pemikiran dan belum terbentuk mainset yang diperlukan.

Menurut penulis justeru disinilah permasalahan generasi sekarang, ketika kita merasakan adanya "gap" kemunduran pemahamam apalagi memberi contoh tentang Pancasila ini.

Pendidikan Pancasila adalah tugas pengajaran yang mempunyai arti khusus mendidik, jadi bertujuan untuk adanya perubahan sikap dari yang diajar, tidak saja paham tetapi juga diharapkan sudah bisa melakukannya dengan sikap baru yang sebelumnya belum dilakukannya.Jadi tugasnya harus disadari baik subyek maupun obyek lebih berat dibandingkan dengan pengajaran lainnya. Disini pengertian lulus berarti punya tanggungjawab minimal tidak membuat sesuatu yang salah.

Sifat UUD 1945 dan pelaksanaannya.

Penjelasan UUD 1945 antara lain mengenai sifat UUD 1945 itu sendiri dengan pendirian yang dianutnya dan juga mengenai manusianya pelaksanaan UUD tersebut, dalam hal ini mengutamakan semangat pengatur masyarakat.

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut :

173

(IV). Undang-Undang Dasar yang bersifat singkat dan supel.

“Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang dasar Pilipina.

Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru sejak dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih midah caranya membuat, merubah dan mencabut.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, jaman berubah, terutama pada jaman revolusi lahir bathin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus dilihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin “supel” (elastic) sifatnya aturan itu, makin baik.

Jadi kita harus menjaga supaya sistim Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan jaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang “(verouderd)”. Yang sangat penting dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara

174

negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintah baik, undang-undang dasar itu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis.

Berhubung dengan itu hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam undang-undang dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok iu harus diserahkan kepada undang-undang”.

175

BAB IIIBERBAGAI CARA DIALOGIS DAN

IMPLEMENTASI

3.1 Contoh Teladan Sikap dan Perilaku Tanggung Gugat

Dalam uraian sebelumnya telah kita tegaskan, bahwa Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan keperibadian dan pandangan hidup bangsa kita, yang telah dapat mengatasi percobaan dan ujian sejarah, sehingga kita meyakini sedalam-dalamnya akan keampuhan dan kesaktiannya. Tercermin dalam sikap dan perilaku kita dan kita buktikan sebagai tanggung gugat.

Guna melestarikan keampuhan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nila-nilai yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negera serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah dengan contoh teladan, sikap dan perilaku tanggung gugat.

Dan lebih dari itu, kita yakin bahwa Pancasila itulah yang dapat memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing kita semua dalam mengejar kehidupan lahir bathin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan kemasyarakatan maupun dalam kehidupan kenegaraan.

176

Untuk memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penghayatan dan pengamalan pancasila, diperlukan suatu Pedoman yang dapat menjadi penuntun bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagaimana tercantum dalam naskah yang menjadi lampiran dari pada ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, telah memberikan petunjuk tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman itu dituangkan dalam bahasa yang sederhana dan jelas tidak lain dengan maksud agar mudah dapat kita fahami.dan kita amalkan.

Dengan demikian jelas pula apa yang perlu kita lakukan dalam mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Contoh sikap Manusiawi dan socius (sosial)

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Ini merupakan naluri yang paling kuat dalam diri manusia. Dan seperti yang diisyaratkan oleh ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978.

Maka Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Pancasila menempatkan manusia dalam keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusialah yang menjadi titik tolak daripada usaha kita untuk memahami manusia itu sendiri,

177

manusia dan masyarakatnya dan manusia dengan segenap lingkungan hidupnya. Adapun manusia yang kita fahami bukanlah manusia yang luar biasa.

Manusia yang hendak kita fahami adalah manusia yang disamping memiliki kekuatan juga manusia yang dilekati kelemahan-kelemahan, manusia yang disamping mempunyai kemampuan-kemampuan, juga manusia yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan, manusia yang disamping mempunyai sifat-sifat yang baik, juga manusia yang mempunyai sifat-sifat yang kurang baik.

Manusia yang hendak kita fahami dan manusia yang kita harapkan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila bukanlah manusia yang kita tempatkan diluar batas kemampuan dan kelayakan manusiawi tadi.

Dengan perkataan lain, pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila harus tetap manusiawi, artinya merupakan pedoman yang memang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa.

Dalam usaha kita untuk mengamalkan Pancasila, kita memang perlu menyelaraskan angan-angan dengan kenyataan. Kita boleh melambungkan angan-angan kita mengenai kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat yang kita anggap baik seperti yang kita bayangkan mengenai kehidupan berdasarkan pancasila. Tetapi di lain fihak kita harus tetap berpijak pada kenyataan mengenai kemampuan manusiawi untuk mewujudkan angan-angan yang indah itu.

Menuntut dari manusia agar bersikap dan bertingkah laku diluar batas kemampuan dan kelayakan manusiawi adalah mustahil. Namun dengan menyadari sepenuhnya kodrat dan martabat kita sebagai manusia, kita harus terus berusaha untuk meningkatkan corak dan mutu kehidupan kita yang kita kembangkan dari serba-hubungan

178

yang terdapat antara kita sebagai manusia pribadi secara kodrat dengan segenap lingkungan sosial kita.

Agar Pancasila dapat diamalkan secara manusiawi, maka pedoman pengamalannya juga harus bertolak dari kodrat manusia. Khususnya dari arti kedudukan manusia dengan manusia lainnya. Pangkal tolak ini sangat penting, sebab manusia hanya dapat hidup dengan sebaik-baiknya dan manusia hanya akan mempunyai arti, apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya didalam masyarakat. Tidak dapat dibayangkan adanya manusia yang hidup menyendiri tanpa berhubungan dan tanpa bergaul dengan sesama manusia lainnya. Apabila manusia terpaksa harus hidup sendiri, maka sifat kesendiriannya itu tidaklah mutlak dan langgeng, melainkan bersifat relatif dan sementara.

Manusia tidak diciptakan dengan susunan tubuh yang dapat melakukan fungsinya untuk menyesuaikan dirinya secara langsung dan sempurna kepada lingkungan alamnya, sehingga manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan mahluk lain ciptaan Tuhan, untuk hidup secara sempurna manusia harus melengkapi susunan tubuhnya dengan alat-peralatan lain. Susunan tubuh manusia tidak diciptakan misalnya untuk dapat bertahan didaerah yang amat dingin, kecuali apabila manusia itu mengenakan pakaian tebal, yang dapat melindungi badannya dari suhu yang sangat rendah.

Dari sejak lahir sampai meninggal dunia manusia perlu bantuan atau bekerjasama dengan orang lain. Dalam zaman yang makin maju maka pada hakekatnya secara langsung atau tidak langsung manusia memerlukan hasil karya atau jasa-jasa orang banyak dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dari kondisinya yang seperti inilah, maka demi kelangsungan dan untuk kesejahteraan hidupnya, manusia perlu mendapat bantuan atau bekerjasama dengan manusia lain dalam masyarakat.

179

Tidak hanya dari segi badanlah saja, maka manusia harus ditolong dan harus bekerjasama dengan manusia lain, akan tetapi sebagai mahluk yang berperasaan, sebagai mahluk yang memiliki emosi, manusia memerlukan tanggapan emosionil dari orang lain.

Manusia sangat memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan-tanggapan emosionil, yang sangat penting artinya bagi pergaulan dan kesejahteraan hidup yang sehat. Tanggapan emosionil itu hanya dapat dia peroleh dalam hubungannya dengan manusia lain dalam masyarakat.

Inilah kodrat manusia, yang sebagai mahluk Tuhan, adalah mahluk pribadi dan sekaligus mahluk sosial. “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” tersebut diatas tolak dari kesadaran tentang sifat kodrat manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai mahluk sosial, yang merupakan kesatuan bulat yang harus dikembangkan secara seimbang, selaras dan serasi.

Kita harus sadar, bahwa sebagai manusia kita hanya mempunyai arti dalam kaitannya dengan manusia lain dalam masyarakat. Manusia hanya mempunyai arti dan dapat hidup diantara manusia lainnya atau tanpa hidup bermasyarakat, seseorang tidak akan dapat berbuat apa-apa.

Dalam mempertahankan hidup dan usaha mengejar kehidupan yang lebih baik, maka mustahil hal itu dikerjakan sendiri tanpa bantuan dan bekerjasama dengan orang lain dalam bermasyarakat.

Kekuatan manusia pada hakekatnya tidak terletak pada kemampuan fisiknya atau kemampuan jiwanya semata-mata, melainkan kekuatan manusia terletak dalam kemampuannya untuk bekerjasama dengan manusia lainnya.

180

Dengan manusia lainnya dalam masyarakat itulah manusia menciptakan kebudayaan, yang pada akhirnya membedakan manusia dari segenap mahluk hidup yang lain, yang mengantarkan umat manusia pada tingkat, mutu, martabat, dan harkatnya sebagaimana manusia yang hidup pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang.

3.2 Cara Komunikasi Dialogis, Melaui Karya Tulis dan Socio drama

Berdasarkan uraian diatas, segeralah tampak bahwa salah satu masalah pokok dalam kehidupan manusia dalam masyarakat adalah bagaimana kita memberi arti dan cara bagaimana kita lebih menerima penyampaian materi pendidikan Pancasila untuk lebih "accepted" pemikiran, cocok dengan suasana demokratis dan berfikir rasional dan saling menghargai perbedaan pendapat, baik lisan maupun tulisan dalam berbagai forum. Demikian juga dengan mempergunakan cara penyampaian pesan-pesan melalui penampilan socio drama dan panel diskusi.

Pandangan mengenai hubungan antara manusia dengan masyarakatnya ini merupakan landasan falsafah bagi kehidupan masyarakat, yang akan memberi corak dan warna dasar dari kehidupan masyarakat.

Ada beberapa pandangan pokok mengenai hubungan manusia didalam masyarakatnya. Pandangan ini yang satu nenberikan arti yang sangat kuat kepada manusia sebagai pribadi. Pandangan ini menempatkan kebebasan individu dalam bobot yang berlebihan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam usaha untuk mencapai kemajuan, manusia acap kali bergulat dengan manusia lainnya dalam persaingan bebas yang kadang-kadang kejam, yang tidak jarang mengakibatkan penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Ini

181

membawa kecenderungan bahwa hanya yang kuat sajalah yang dapat hidup.

Masyarakat yang demikian hanya menimbulkan kepincangan dan mendatangkan kegelisahan, yang tidak hanya harus kita jauhi, melainkan tidalk dapat kita setujui secara fundamental, oleh karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berhadap-hadapan dengan pandangan tadi, maka ada pandangan lain mengenai hubungan antara manusia dengan masyarakatnya. Pandangan itu memberi bobot yang berlebihan terhadap masyarakatnya, sehingga kedudukan manusia dalam pandangan ini tidak lebih dari sekedar “nomor”serta kehilangan kepribadiannya. Masyarakatlah yang dianggap segala-galanya sehingga pribadi-pribadi dianggap seolah-olah sebuah alat saja dari mesin raksasa masyarakat.

Walaupun masyarakat yang demikian itu mungkin dapat memberikan serba kecukupan kebendaan, namun kepuasan rohaniah tidak terpenuhi sehingga hidup ini tidak dapat memberi warna yang indah dan tidak mempunyai makna yang dalam. Dalam masyarakat yang demikian terasa adanya tekanan batin sehingga kebahagiaan yang utuh tidak terpenuhi.

Sekarang bagaimanakah menurut Pancasila arti dan hubungan antara manusia dengan masyarakatnya itu. Pancasila tidak memilih salah satu dari pandangan tadi; juga tidak mengawinkannya. Individualisme dan liberalisme maupun komunisme dalam segala bentuk tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila memandang seperti telah diuraikan dimuka bahwa kebahagiaan manusi akan tercapai jika dapat dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara manusia dengan masyarakatnya.

182

Dalam pandangan Pancasila maka hubungan sosial yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan masyarakatnya tidaklah netral, melainkan dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila dalam Pancasila sebagai kesatuan.

3.3 Cara Pengendalian Kelompok Kumunitas dan Kerjasama antar Kelompok Komunitas Lain Dari uraian dimuka tampak bahwa dalam mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik manusia mustahil dapat mutlak berdiri sendir tanpa bantuan atau bekerjasama dengan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia, pada dasarnya adalah berkat bantuan dan kerjasama orang lain di dalam masyarakatnya. Kesadaran komunitas yang demikian selanjutnya, juga melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia terpanggil hatinya dalam kelompok komunitas profesi misalnya untuk melakukan apa yang merupakan contoh baik bagi orang lain dan masyarakat luas.

Semuanya itu melahirkan sikap dasar bahwa untuk mewujudkan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia pribadi dengan masyarakatnya, manusia perlu mengendalikan diri. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat aneka ragam coraknya itu, kemauan dan kemampuan mengandalikan diri dan kepentingan adalah suatu sikap yang sangat diharapkan, pada gilirannya akan menumbuhkan keseimbangan dan stabilitas masyarakat.

Pandangan sosial yang berdiri diatas faham keseimbangan tidaklah mengingkari bahwa masyarakat itu senantiasa bergerak berobah dan berkembang, bahwa masyarakat itu dinamis. Namun demikian kita beranggapan bahwa yang wajar yang dicari oleh manusia bukanlah perobahan atau

183

dinamika itu sendiri, melainkan keseimbangan segala sesuatu dalam masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Masalah perobahan sosial itu memang merupakan tantangan bagi kita semua, yang kita pelajari secara teliti dan kita perhatikan sebagai faktor yang mempengaruhi, terutama dalam zaman dimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya. Bagi bangsa indonesia tujuan pengembangan masyarakat adalah manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Karena itu pangkal tolak penghayatan dan pengamalan pancasila ialah kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebgai warga negara dan warga masyarakatnya. Dengan kesadaran dan pangkal tolak yang demikian tadi maka sikap hidup manusia Pancasila adalah :(1) Kepentingan pribadinya tetap diletakan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai mahluk sosial dalam kehidupan masyarakatnya.(2) Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya.

Karena merupakan pengamalan Pancasila, maka dalam mewujudkan sikap hidup tadi manusia Indonesia dituntun oleh kelima sila dari Pancasila : Oleh rasa Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab, oleh kesadaran untuk memperkokoh rasa persatuan Indonesia, oleh sikap yang menjungjung tinggi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengamalan Pancasila tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kehidupan pribadi dan kehidupan bersama yang kita cita-citakan, kehidupan yang kita anggap baik. Dan untuk merasakan kehidupan yang kita anggap baik itulah tujuan akhir dari pembangunan bangsa dan negara kita.

184

Sama halnya dengan semua bangsa yang lain, bangsa Indonesia juga terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat besar maupun kecil, setiap kelompok masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, dan setiap keluarga terdiri dari pribadi-pribadi. Karena itu membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, pada akhirnya, berarti membangun manusia-manusia Pancasila.

Mungkin dipersoalkan, bahwa masyarakat adil dan makmurlah yang harus terwujud dahulu, dan baru apabila masyarakat yang demikian sudah menjadikenyataan maka disanalah akan lahir manusia- manusia Pancasila. Pandangan seperti ini melawan kenyataan sejarah. Lahir dan tumbuhnya kemerdekaan nasional kita, misalnya adalah salah satu bukti sejarah yang tidak terbantah, bahwa kemerdekaan itu lahir justru diperjuangkan oleh manusia-manusia yang cinta kepada kemerdekaan. Kemerdekaan nasioanal ini mungkin tidak pernah akan kita nikmati, apabila dahulu bangsa kita hanya memikirkan membangun manusia-manusia merdeka sesudah tercapai kemerdekaan nasional.

Kita juga perlu menyadari bahwa landasan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila – menurut GBHN – baru akan terwujud setelah dilaksanakan 5-6 kali rencana pembangunan lima tahunan yang berjalan secara bertahap dan sambung menyambung. Apabila pembangunan manusia Pancasila itu harus dilaksanakan setelah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila menjadi kenyataan, maka manusia Pancasila tidak pernah akan lahir, malahan mungkin lahir manusia-manusia yang lain.

Karena itu membina dan membangun manusia Pancasila justru tidak dapat ditunda-tunda lagi, seraya pembangunan menuju masyarakat Pancasila itu berjalan. Lagi pula hanya oleh manusia-manusia yang berkesadaran tinggi mengenai Pancasila-lah pembangunan itu dapat tetap

185

dijaga jalannya yang lurus, sehingga arah dan tujuannya tidak menyimpang dari Pancasila.

Hanya manusia Pancasila-lah yang dapat membangun masyarakat berdasarkan Pancasila. Manusia-manusia yang tidak memiliki Pancasila, yang tidak mencintai Pancasila, yang tidak menghayati Pancasila, yang tidak mengamalkan Pancasila, tentu tidak akan membangun masyarakat yang berdasarkan Pancasila

Seperti yang dinyatakan dalam ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, maka “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” itu dinamakan “Ekaprasetia Pancakarsa”.

“Ekaprasetia Pancakarsa” berasal dari bahasa sansekerta. Secara harfiah “eka” berarti tunggal atau satu, “prasetia” berarti janji atau tekad, “panca” berarti lima dan “karsa” berarti kehendak yang kuat.

Dengan demikian “Ekaprasetia pancakarsa” berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak. Dalam hubungannya dengan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 maka lima kehendak yang kuat itu adalah kehendak untuk melaksanakan kelima sila dari Pancasila. Dikatakan tekad yang tunggal karena tekad itu sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi.

Disamping arti harfiah seperti yang diuraikan diatas, maka yang lebih penting dilaksanakan adalah memahami “Ekaprasetia Pancakarsa” dari kedalaman semangat dan maksudnya.

Karena merupakan tekad, maka janji dalam “Ekaprasetia Pancakarsa” lebih merupakan tekad yang tumbuh dari kesadaran sendiri atau merupakan janji terhadap dirinya sendiri. Janji kepada diri sendiri merupakan panggilan hati nurani, dan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar.

186

Apakah yang menjadi janji dari manusia Indonesia kepada dirinya sendiri itu? Telah dijelaskan dimuka bahwa Pancasila membangkitkan kesadaran manusia bahwa ia mengemban kodrat manusia sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sebagai mahluk sosial. Juga kesadaran bahwa ia hanya mempunyai arti dalam pergaulannya dengan orang lain dalam masyarakatnya.

Juga kesadaran bahwa segala hasil karya dan kebahagiannya diperoleh berkat bantuan atau kerjasama orang lain. Karena itu menjadi janji dari manusia Indonesia kepada dirinya sendiri adalah dengan segala kemauan dan kemampuan selalu berusaha mengendalikan diri dan kepentingannyaagar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai manusia sosial dalam bersama-sama mewujudkan kehidupan berdasarkan Pancasila.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 yang juga dinamakan “Ekaprasetia Pancakarsa”, memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima Sila dari Pancasila sebagai berikut : A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (2) Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

(3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. (4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab : (1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

187

(2) Saling mencintai sesama manusia. (3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.

(4) Tidak semena mena terhadap orang lain.(5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.(6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.(7) Berani membela kebenaran dan keadilan.(8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai

bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

C. Sila Persatuan Indonesia (1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. (2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. (3) Cinta tanah air dan bangsa. (4) Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia. (5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan (1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. (2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. (5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. (6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. (7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang

188

Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong- royongan. (2) Bersikap adil. (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak-hak orang lain. (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain. (6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. (7) Tidak bersifat boros. (8) Tidak bergaya hidup mewah. (9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (10) Suka bekerja keras. (11) Menghargai hasil karya orang lain. (12) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

189

BAB IV SIMBOL PEMERSATU DAN

KEPENTINGAN UMUM 4.1 Pewujudan Wawasan Nusantara dan Gerakan Sosial Bhinneka Tunggal Ika Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, berarti kedaulatan wilayah nasional segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah atau wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbagai bahasa dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan wujud kesatuan bangsa yang merasa bersatu senasib dan seperjuangan, satu tekad untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila adalah falsafah serta idiologi bagsa dan negara yang melandasi membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Seluruh kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hukum, hukum nasional

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, berarti masyarakat Indonesia adalah satu kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan, merata dan seimbang dan keselarasan kehidupan. Budaya bangsa adalah satu sedangkan corak beragam budaya menunjukan kekayaan budaya bangsa.

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti baik potensil maupun efektif adalah modal dan milik bersama keperluan sehari-hari merata seluruh tanah air. Tingkat perkembangan serasi danseimbang diseluruh daerah dengan ciri khas daerahnya.

190

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk pembelaan negara.

Arah pembangunan jangka panjang. pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat. Mengejar kemajuan lahiriah dan batiniah yang selaras, serasi dan seimbang, merata untuk seluruh rakyat dan dirasakan sebagai perbaikan tingkat hidup.

Keselarasan antara manusia dan Tuhannya, sesamanya dan lingkungannya. Keserasian antar bangsa, singkatnya sebagai masyarakat maju. Dilaksanakan secara bertahap, tujuan setiap tahap meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta meletakan landasan untuk pembangunan selanjutnya. Sasaran utama terciptanya landasan dan terciptanya azas kekuatan sendiri, ditekankan pembangunan bidang ekonomi, keseimbangan antara bidang pertanian dan industri, pembangunan bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi.

Peningkatan hasil bidang ekonomi maka tersedia sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan Bidang sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pembangunan berjalan bersama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional. Menjamin pembagian pendapatan yang merata dengan rasa keadilan, mencegah jurang kaya miskin, menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar.

Partisipasi dan tanggung jawab lapisan masyarakat membangun luas dan merata, menerima kembali hasilnya, dengan peningkatan kegiatan koperasi, memajukan golongan ekonomi yang lemah, menumbuhkan lapangan kerja dan kesempatan kerja.

191

Pembinaan sistem pendidikan yang sesuai dengan keperluan pembangunan, mengatur pertumbuhan jumlah penduduk melalui keluarga berencana dengan cara sukarela. Penyebaran penduduk yang wajar melalui transmigrasi.

Perubahan fundamental struktur ekonomi Indonesia, industri menjadi tulang punggung ekonomi, ekspor Indonesia terdiri dari barang jadi dan meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Sumber alam digunakan secara rasional; tidak merusak tata lingkungan hidup manusia untuk ke generasi mendatang. Investasi dalam jumlah besar dan atas kemampuan sendiri yang dari luar merupakan pelengkap. Pengolahan kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan kemampuan organisasi dan manajemen.

Manfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan, produktivitas kerja, alat dihasilkan sendiri dan memeliharanya. Mempertinggi keterampilan teknologi kemudian hari pembangunan ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi, masyarakat memegang peranan aktif dalam pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim sehat dunia usaha.

Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi ialah perekonomian disusun sebagai usaha bersama, azas kekeluargaan karenanya tidak mengenal sistim pertentangan kelas. Sumber kekayaan dan keuangan digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, pengawasan pada lembaga perwakilan rakyat pula. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Warga negara bebas memilih pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif dan daya kreasi

192

setiap warga negara diperkembangan sepenuhnya dalam batas tidak merugikan kepentingan umum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.

Ciri-ciri negatif demokrasi ekonomi : sistim “free fight liberation” yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia harus dihindari, demikian juga sisitim “etatisme” dan “monopoli” yang merugikan masyarakat.

Tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahtraan seluruh rakyat, meletakan landasan kuat untuk pembangunan berikutnya. Prioritas. sektor pertanian, meningkatkan industri mengolah bahan mentah menjadi baku. Prioritas bidang ekonomi, bidang lain dikembangkan dan menunjang bidang ekonomi. Politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional, terlaksananya pembangunan ekonomi.

Arah dan kebijaksanaan. Pertanian tetap menjadi landasan bagi pembangunan selanjutnya. Pertumbuhan produksi, penyebaran hasil, memperluas kesempatan kerja berjalan bersama seimbang. Membina swadaya dan partisipasi seluruh masyarakat meratakan hasil pembangunan, pembangunan daerah minus, meningkatkan penghasilan pendapatan nelayan, pekerja kerajinan rakyat, petani penggarap, petani pemilik tanah kecil. Pengikut sertaan golongan ekonomi lemah dengan memperkuat modal, misalnya dalam operasi produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan. Penyebaran melalui kebijaksanaan yang serasi, perpajakan dan perkreditan. Pajak langsung, pajak pendapatan, pajak kekayaan perannya penting.

Sistim bimas disertai penyuluhan dan teknik produksi serta penyediaan sarana produksi. Perluasan lapangan kerja merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, berarti meluaskan lapisan masyarakat ikut dalam pembangunan. Kebijaksanaan pada semua sektor.

193

Peningkatan pembangunan desa, dengan proyek impres dan padat karya yang merupakan sumber tenaga kerja. Pembukaan daerah di luar jawa untuk transmigrasi, dikaitkan dengan pembangunan daerah, demikian juga transmigrasi spontan dan lokal. Diadakan perencanaan penggunaan tanah.

Pertanian meningkatkan produksi beras, mencukupi kebutuhan pangan, meratakan penyebaran dan tingkat harga yang menguntungkan petani dan tidak memberatkan konsumen. Ditingkatkan, palawija, hortikultura, hasil kebun, peternakan, perikanan. Penambahan penyediaan protein, memperkuat ekspor. Penggunaan sumber hasil hutan, penertiban penebangan kayu, rehabilitasi tanah kritis, mempertahankan sumberair dan alam. Industri mencapai struktur ekonomi yang lebih berimbang, mendorong usaha swasta sejauh mungkin. Pemerintah memusatkan pembangunan prasarana dana penciptaan iklim menunjang industri. Pengembangan keterampilan pengusaha nasional. Penyebaran hasil industri kedaerah perlu didorong. Pembangunan industri tidak sampai merusak lingkungan hidup. Pertambangan meningkatkan produksi jasa di berbagai sektor. Prasarana irigasi, listrik, jalan untuk produksi dan jasa. Perumahan rakyat memperoleh perhatian sepenuhnya. Bahan bangunan yang memenuhi syarat kesehatan, kuat dan relatif murah dibuat dari bahan yang terdapat di Indonesia dengan usaha-usaha untuk memproduksi bahan bangunan dan perumahan dalam rangka pemugaran dalam rangka pemugaran perumahan dan lingkungan desa, agar makin banyak orang yang mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yaang sehat pula.

Pembangunan daerah pembangunan nasional berjalan dengan serasi dengan mengusahakan keserasian pembangunan sektoral dan regional yang mencakup berbagai sektor dengan memperhatikan potensi masing-masing daerah dari segi potensinya dan masalah yang

194

mendesak. Meningkatkan pendapatan daerah dengan pungutan intesif, wajar dan tertib.

Diusahakan peningkatan daerah, pembangunan daerah perlu diperhatikan segi pembinaan Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi.

Agama , perikehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila. Pembangunannya ditujukan untuk pembinaan hidup rukun diantara sesama dan meningkatkan amal. Pendidikan agama mulai sekolah dasar negeri dan swasta perguruan Islam, kristen, katolik sampai perguruan tinggi negeri dan swasta Islam, kristen dan katolik menurut kurikulum nasional . Perwujudan keadilan sosial misalnya dengan mendapatkan derajat kesehatan. Peningkatan kesehatan dalam rangka kemampuan tenaga kerja pembangunan, meningkatkan gizi makan rakyat, pengadaan air minum, pengadaan obat. Keluarga Berencana di jawa dan Bali sampai kedesa. Sasarannya seluruh lapisan masyarakat atas dasar sukarela. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dimiliki seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan. Pembangunan bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan terampil, kreativitas dan bertanggung jawab, menyuburkan sikap demokrasi, penuh tenggang rasa, berbudi pekerti luhur. Pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi negeri maupun swastaberisikan moral Pancasila. Perguruan Tinggi, pusat pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mendidik mahasiswa berjiwa penuh pengabdian, memiliki rasa tanggung gugat

195

terhadap masa depan bangsa dan negara, dimanfaatkan untuk usaha pembangunan nasional dan daerah. Pembinaan generasi muda sebagai tunas bangsa, hak-hak wanita dijamin dan dilindungi. Pembinaan kebudayaan nasional sesuai dengan norma Pancasila, mencegah tumbuhnya nilai sosial budaya yang feodal, kebudayaan asing yang negatif.

Memperkuat stabilisasi politik yang sehat dan dinamis, pembinaan kepimpinan nasional yang diarahkan kepada pembinaan hubungan fungsional antara lembaga tertinggi negara, peningkatan partisipasi rakyat dan TNI dan Polri sebagai kekuatan sosial, pengawasan rakyat yang efektif melalui DPR terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, peningkatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah, meningkatkan kesadaran rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pembinaan Pers yang sehat yang bebas dan bertanggung gugat.

Kebebasan mimbar Perguruan tinggi dalam bentukkreatif, konstruktif dan bertanggung jawab, konsolidasi kegiatan mahasiswa untuk berpartisipasi dengan prestasinya. Pembinaan aparatur pemerintah yang meliputi struktur, prosedur kerja, personalia, sarana dan fasilitas, sehingga berwibawa, kuat, efektif, efisien, dan bersih, kesetiaan kepada negara dan pemerintah, adalah tenaga ahli yang mampu menjalankan tugas, mengabdikan diri kepada kepentingan negara dan rakyat. Hubungan yang serasi antara pusat dan daerah atas dasar kesatuan dan keutuhan negara yang nyata dan bertanggung jawab, dilaksanakan dengan dekonsentrasi, perlu diatur dengan undang-undang. Pembangunan hukum berdasar atas landasan tertib hukum negara terkandung dalam pandangan hidup, cita-cita hukum dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Meningkatkan kemampuan

196

dan kewibawaan penegak hukum. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat.

Politik luar negeri yang bebas aktif mengabdi kepentingan nasional, khususnya ekonomi, memantapkan wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, mengembangkan kerja sama untuk maksud damai dengan semua negara dan badan Internasional, membantu bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan kedaulatan nasional. Menurut doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) keselamatan negara dan bangsa ditentukan oleh faktor rakyat yakni rakyat yang patriotis, militant, terlatih dan tersusun baik, kualitas dalam arti mental/jiwa organisasi serta keterampilan ditentukan oleh kualitas dari inti kekuatan Hankamnas yakni TNI dan Polri.

4.2 Pendekatan Komunitas dan Keanggotaan Organisasi Profesi yang Holistik Integralistik berasaskan Pancasila

Kalimat tersebut diatas berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat pada pasal 29 ayat (1). Pasal 29 ayat (2) berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu”. Ayat (1) mempunyai penjelasan dan dirumuskan sebagai berikut : “ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, sedangkan ayat (2) tidak terdapat penjelasannya.Kita bisa meyakini bahwa dari padanya terbentuk suatu komunitas "sendiri" jelas akan datang dari berbagai latar belakang sebagai contoh di bidang keagamaan, organisasi profesi yang sifatnya holistik dan integralistik.

Pada Pembukaan UUD 1945, ajaran Pancasila bagian Ketuhanan Yang Maha Esa, redaksinya sama bunyinya dengan yang terdapat pada pasalnya yaitu pasal 29 ayat (1). Dalam UUD Negara Kesatuan 1950, ada

197

perbedaan yaitu pada pembukaannya ditulis : ……. Berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa ……..” sedangkan pada pasalnya yaitu pasal 43 ayat (1), berbunyi : “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi sama bunyinya dengan pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Dengan kata pengakuan itu agaknya hendaknya dipertegas pengertian “hubungan” warga negara dengan “Ketuhanan”. Dari sudut Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah menjadi dasar negara, dan mengatakan pula bahwa walaupun ada erbedaan redaksi dalam penyusunan UUD 1950, baik Pembukaan maupun pasalnya, tetapi tetap ialah ulangan pengertian yang sama. Dari ketiga UUD yang pernah terdapat di Indonesia, dapat diketemukan sebagai berikut :

UUD RIS 1949 dan UUD 1950, redaksi pada Pembukaannya adalah sama yaitu menempatkan kata “Pengakuan” di depan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pembukaan UUUD 1945 tidak terdapat kata “Pengakuan” itu di depan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dr. Ruslan Abdulgani mengatakan bahwa “ketiga intisari pada mukadimah-mukadimah tersebut pada hakekatnya, fundament-fundament itu tidak pernah mengalami perubahan”.

Prof. Notonegoro, mengemukakan tentang Pancasila ketika mengucapkan pidato pada pemberian gelar Doctor H.C. dalam ilmu hukum kepada Bung Karno pada tanggal 19 September 1951, adalah sebagai berikut :

“Pancasila dalam bentuknya yang berturut-turut terjelma dalam perkataan tertentu, yang satu sama lain agak mengandung perbedaan sebagai kata Pembukaan UUD Republik Indonesia, yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam mukaddimah konstitusi sementara dari Republik Indonesia Serikat dan dalam Mukadimah UUD

198

Negara Kesatuan kita, tetapi Pancasila dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia”.

Dr. Moh. Hatta, dalam hubungan itu mengatakan bahwa karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghidupkan perasaan yang murni senantiasa, terdapatlah pasangan yang harmonisantara kelima sila itu. Sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktek hidup menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih mengasihi serta adil?

Pancasila itu bukan agama, karena Pancasila itu falsafah. Pancasila tidak mengatur bagaimana manusia itu harus melaksanakan perhubungannya dengan Tuhan.

Pancasila sebagai falsafah Negara adalah sebagai dasar dari cara bagaimana hendaknya manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan keperibadian, watak, bangsa Indonesia.

Meskipun negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara Republik Indonesia bukanlah negara yang tergolong padafaham theokratis, karena kekuasaan yang tertinggi di dalam negara dipegang oleh wakil-wakil rakyat, yang dikenal sebagai kedaulatan rakyat. Di samping itu Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaannya terdapat asas bahwa Negara kita adalah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang maha Esa, kekuasaan dalam negara dipegang oleh Rakyat, dan pelaksanaan kekuasaan itu dijalankan dengan berpedoman kepada “hukum negara”. Adalah rakyat yang menjalankan kedaulatan negara yang bersendikan hukum mengenal pengaruh yang lebih tinggi dan tersirat dalam susunan politik negara.

199

Pengaruh rohani, pengaruh kekuasaan, pengaruh hukum, adalah menjelma dalam kehidupan masyarakat dan negara, yang merupakan lambang segi tiga, yang tidak pernah menonjolkan satu segi saja. Pancasila adalah keyakinan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidupnya dalam mengatur masyarakat dan negaranya.

Menurut penglihatan beberapa ahli filsafat barat, antara lain; T.Hobbes, John Locke, Rousseau, manusia dalam pergaulan hidup sebagai mahluk individu. T.Hobbes melihat manusia yang satu bersikap seperti serigala terhadap yang lain, dan bertindak bukan karena pertimbangan-pertimbangan keadilan dan kesusilaan. Dilapangan ekonomi manusia itu bernafsu tamak, untuk kepentingan diri sendiri, dianggapnya sebagai faktor yang berkuasa sekali, John Locke, mempertahankan kemerdekaan individu terhadap segala kekuasaan gereja dan duniawi.

Rousseau mengemukakan teori politiknya (political theory) dalam bukunya yang terbit pada tahun 1962, yang berjudul “Le Contrack Social”. Kalimat pembukaan dari bukunya tersebut berbunyi:“Man is born free, and every where he is in chain”.

Kalimat ini berarti bahwa manusia itu dilahirkan untuk kemerdekaan yang sebenar-benarnya dan sepenuh-penuhnya. Itulah sebabnya maka diharuskan, supaya rantai yang membelenggu manusia itu (penjajahan) diputuskan, sehingga hilanglah perbedaan dan lahirlah persamaan hak, manusia menjadi mahluk yang sesungguhnya berkedudukan bebas merdeka.

Ajaran Rousseau ini lebih dahulu diterima di benua Amerika, yang dipelopori oleh pejuang kemerdekaan, antara lain Thomas Jefferson. Ajaran Rousseau tentang hak asasi manusia, terdapat dalam “Declaration of Independence” Amerika, Virginia Bill of Right dan Konstitusi Amerika serikat.

200

Maksud daripada pemasukan hak asasi itu kedalam konstitusi ialah untuk mendapat jaminan dari negara.

Hak-hak asasi manusia merupakan dasar hidup bersama, hal yang penting sekali selalu secara luas dicantumkan dalam konstitusi negara-negara barat untuk dilindungi. Prof. Muh. Yamin mengatakan bahwa baik di Indonesia maupun Eropa barat manusia telah lama menjadi pendukung hak-hak dasar yang tak dapat dipisahkan dari padanya.

Kemenangan demokrasi di Amerika Serikat dan di Perancis adalah semata-mata bermaksud menjamin kemerdekaan warga negara yang mengakui manusia sebagai mahluk yang lahir merdeka. Maksud proklamasi hak-hak itu ialah supaya dijamin dalam Undang-Undang dasar.

Di Indonesia terdapatlah satu dokumen yang penting ialah Pembukaan UUD 1945, atau disebut juga “Declaration of Independence”. Pembukaan UUD berasal dari “Piagam Jakarta” (22 Juni 1945), dengan mengalami perubahan redaksi, yaitu kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan, sehingga di dalam Pembukaan UUD 1945 redaksinya menjadi : Ketuhanan Yang Maha Esa.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 erat hubungannya dengan hak asasi manusia, berbunyi :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Hak asasi manusia dicantumkan dalam UUD 1950, dari pasal 7 sampai pasal 43. menurut Prof. Muh. Yamin, Konstitusi RIS 1949 dan Konstitusi RI 1950, adalah konstitusi yang berhasil memakai hak asasi seperti yang

201

telah diputuskan oleh UNO. UUD 1945 menyebut juga tentang hak-hak asasi manusia, tetapi tidak menonjol. Hanya empat pasal yang menyebut tentang hak-hak asasi manusia, ialah :

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28).2. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28).3. Hak bekerja dan hidup (pasal 27 ayat 2).4. Kemerdekaan agama (pasal 29 ayat 2).5. Hak untuk ikut mempertahankan negara (pasal 30).

Jadi boleh dikatakan sifatnya “limitatif”. Mengapa hal itu terjadi demikian, berikut ini kami kutip keterangan yang diberikan oleh Prof. Muh. Yamin, sebagai berikut :

“Waktu Undang-Undang Indonesia dirancang, maka kata Pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemrdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Akibat pendirian ini hak asasi tidaklah diakui seluruhnya melainkan diambil satu dua saja yang kira-kira sesuai dengan suasana politik dan sosial pada tahun 1945, yang dipengaruhi oleh peperangan antara negara facisme melawan negara demokrasi. Hak asasi yang lebih luas memang dimajukan tetapi usul itu kandas, atas alasan bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai”.

Hak asasi manusia sudah tercakup dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh timpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

202

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilanserta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam alinea ke-4 ini mengandung dua hal yang sangat penting artinya dalam pertumbuhan negara kita. Dua hal tersebut ialah, pertama, menyebutkan tentang tujuan negara Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, kedua, menyebutkan tentang dasar negara kita yang lima sila itu yang disebut Pancasila.

Namun nama Pancasila ini tidak kita ketemukan dalam Pembukaan UUD 1945 ini. Tentang tujuan negara menurut Pembukaan UUD 1945 itu tidak ada perbedaan dengan kalimat yang terdapat dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter 22 Juni 1945) yaitu dapat kita susun sebagai berikut : pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, kedua, melindungi segenap tumpah darah, ketiga memajukan kesejahteraan umum, keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, kelima, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Adapun kalimat-kalimat itu sebagai wujud negara Indonesia semuanya berisikan kesenangan dan ketenteraman hidup bangsa Indonesia. Menurut Prof. Muh. Yamin istilah-istilah itu bukan istilah hukum, melainkan percikan cita-cita yang hendak membentuk negara bahagia. Kalimat-kalimat itu jika dibandingkan dengan tujuan negara yang tercantum “Declaration of Independence” Amerika yang tersimpul dalam perkataan : Life, Liberty, and pursuit of happiness, terdapat persamaan idenya.

203

Negara atau organisasi politik itu dibentuk oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan itu timbul karena hendak mengadakan pembelaan, kesejahteraan bersama, atau dengan maksud lain. Memang diakui bahwa kata-kata itu sangat luas artinya sebab di dalamnya tersimpul juga tentang tugas yang pokok dari pada negara, atau “essential state duties”. .

Menurut Pembukaan UUD 1945 Pancasila adalah dasar negara. Pengertian ini mempunyai makna yuridis-formal. Negara-negara yang merdeka dibangun atas dasar suatu pandangan hidup tertentu, meskipun mungkin ada negara yang kurang tegas mengatakan pandangan hidup itu. Dr. Roeslan Abdulgani, mengemukakan tiga kategori ideologi negara :

a. Negara-negara yang berdasarkan ideologi sosialis/komunis.b. Negara-negara yang berdasarkan ajaran agama Islam.c. Negara-negara yang berdasarkan ideologi liberalisme/kapitalisme.

Bagaimana dengan negara kita, dimasukan dalam katagori mana? Pancasila jawabnya. Dengan pancasila kita memperoleh identitas nasional kita.

Dasar negara mengandung dua aspek : Statis dan dinamis. Dasar statis dipandang sebagai dasar yang tidak berubah-rubah. Negara berdiri atas satu meja statis, suatu dasar yang kuat, dan diatas dasar statis ini dibangun negara, sebagai perumahan bangsa. Dasar statis “dimekarkan” menjadi aspek dinamis pemberi arah suatu bintang pimpinan “Leitstar”. Di dalam “pemekaran”, pancasila kita urutkan : UUD, TAP MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Pelaksanaannya (lihat memorandum DPRGR yang telah diterima oleh MPR), sebagai pendekatan yuridis formal.

204

Dikatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara apakah artinya? Apakah yang dimaksud dengan negara. Negaralah yang memakai dasar itu. Unsur-unsur negara : Pemerintah, rakyat, daerah, kedaulatan.

Rakyatpun termasuk salah satu unsur negara dan rakyat tak dapat dipisahkan dari dasar negara. Didalam masyarakat (luas) terdapat banyak sekali pembidangan (sektor). Setiap bidang kehidupan dalam negara, bergerak dinamis, tetapi hendaknya tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Pancasila diamalkan dalam segala sektor kehidupan negara, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sosial, kebudayaan, militer dan seterusnya.

Pancasila menunjuk masa depan suatu tujuan yang hendak dicapai, misalnyamasyarakat adil dan makmur, (“das Sollen”). Cita-cita yang hendak dicapai dengan pembangunan. Aspek dinamis memberi arah, kearah mana kita harus berjalan, menurut tujuan negara kita. Tujuan negara kita telah terurai dalam Pembukaan UUD 1945.

4.3 Simbol Semangat Persatuan, Fisik dan Non Fisik dan dan Sarana Kepentingan Umum Kebanggaan Nasional

Persatuan, kita artikan dalam arti yang luas. Tujuan mempersatukan bukan hanya terbatas pada bangsa, fisik dan non fisik saja, tetapi juga hukum, ekonomi, kepulauan nusantara, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Persatuan itu adalah tujuan yang perlu dibina yaitu persatuan bangsa (das Sollen). Dari segi “clas Sein”, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, agama, tersebar di seluruh nusantara. dan ha-hal yang berkaitan dengan kebanggaan akan sarana-saran fisik milik bangsa kita. Sikap ini digerakan menjadi gerakan nasional, seperti populeritas berbagai titik penting yang mempynyai arti ekonomi sosial dan budaya, baik untuk bangsa kita sendiri maupun internasional.

205

Dari segi ini sangat penting bahwa sikap kita sendiri menjadi penilaian internasional terhadap suatu nilai yang sebetulnya bernilai tinggi, tetapi karena sikap kita sendiri yang misalnya kurang menilai tinggi, maka penilaian i menjadi menurun bahkan bisa hilang sendiri. Karena itu diperlukan juga adalah pentingnya sikap memelihara dan menjaga milik kepentingan umum.

Prof. Hazairin SH, dalam bukunya “Hukum Baru di Indonesia” menulis bahwa dewasa ini, persatuan itu semata-mata baru terdapat dalam arti politik, dalam arti kewarganegaraan. Memang dari sudut politik, telah banyak kita capai misalnya negara kesatuan, keamanan, perbaikan tingkat hidup rakyat.

Sedangkan untuk pembinaan hukum nasional, merupakan upaya nasional yang mendasar. Menurut Prof. Hazairin, meliputi 5 syarat : dalam arti politik, keagamaan, kemasyarakatan, dan kecerdasan umum. Dan apakah sudah tercapai cita-cita itu, sebagai syarat untuk menyusun suatu hukum baru di Indonesia : dijawab oleh Prof. Hazairin, “belum”, memang pekerjaan itu memerlukan waktu.

Mengapakah persatuan itu diperlukan, apa tujuannya? Persatuan itu diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, tujuan atau cita-cita bangsa indonesia, dan apabila didalam tubuh negara/bangsa bangikit perpecahan, saling bentrokan, maka pecahlah negara/bangsa itu. Seperti Soltau menulis dalam bukunya : “An Introduction to Politics” mengatakan bahwa , “a house devided againts itself, cannot stand "

Jika ada yang berpendapat bahwa jika persatuan itu telah tercapai maka Pancasila tidak diperlukan lagi maka pendapat itu adalah keliru, karena persatuan memerlukan pembinaan, pemeliharaan, tidak dipelihara berarti perpecahan. Seperti kata E. Renan : persatuan itu semacam “plebisit” setiap hari jika bangsa mau hidup terus. Kata Dr.

206

Roeslan Abdulgani, karena itu persatuan harus dipupuk setiap hari, jiwa jangan dipecah belah.

Disamping itu perlu diingat bahwa Pancasila tidak saja berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai dasar negara, dan falsafah bangsa Indonesia.

Menurut tap MPR II/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), (Ekaprasetia Pancakarsa). “Pancasila adalah jiwa seluruh Rakyat Indonesia. Pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia”. Pengertian ini mempunyai makna yuridis formal.

Dikatakan pada Pancasila falsafah negara, artinya negara memiliki falsafah. Dapatkah demikian? Karena hanya orang yang memiliki falsafah. Dapat, karena negara ditinjau misalnya dari sudut ilmu hukum. Di dalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata (barat), negara itu dianggap sebagai orang, manusia. Negara dilihat sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan “seperti oarng” cara pembenaran ini disebut “justification”.

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia tidak hanya dipakai dalam kehidupan nasional tetapi juga dalam perhubungan pergaulan antar bangsa (Internasioanal) di dunia. Sebagai “Weltanschaung” suatu tinjauan mengenai apa yang telah dipikirkan oleh manusia, suatu back ground (pemikiran) dan diformulir, menjadi falsafah Pancasila. Pancasila dipikirkan sejak lama,berlandaskan hal-hal yang telah diketemukan dalam kehidupan manusia, dari itu dikatakan suatu falsafah/pemikiran yang mendalam.

Pada hakekatnya diberi penyebut falsafah maka ia bertujuan mencari dan mempertahankan kebenaran. Dr. Roeslan Abdulgani mengatakan bahwa Pancasila adalah juga suatu moral dan suatu tuntutan pergaulan hidup (way of life). Juga dikatakan bahwa Pancasila adalah sebagai

207

ideologi negara, “ideforce” yang hendak berhadapan dengan ideologi lain didunia, mengatur dan memajukan masyarakat.

Berhubung dengan penegasan proklamasi bahwa Pancasila menganut faham sosialisme mewujudkan “masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat”, oleh karena itu maka negara kita adalah negara sosialis dan sudah tentu sosialisme berdasarkan Pancasila. Apa sebab maka Pancasila menganut ajaran sosialisme? Di dalam Pancasilatersimpul dua sila diantara lima sila yaitu sila “demokrasi Pancasila” (sila 4) dan sila keadilan sosial. Kedua sila ini sesuai dengan ajaran sosialisme, rangkaian silanya ada lima.

Apakah yang dimaksud dengan demokrasi dalam arti yang umum. Demokrasi ialah suatu faham yang menghendaki adanya persamaan agar diantara umat manusia tidak ada perbedaan dalam kedudukan dan hak. Jadi faham demokrasi tidak membenarkan ketentuan hak dan kedudukan istimewa. Perbedaan manusia menurut kelahirannya tidak dibenarkan dalam demokrasi.

Paham demokrasi menuntut kedudukan manusia sama dengan umumnya ajaran agama berdasarkan demokrasi. Dalam kenyataan negara yang menganggap negaranya demokrasi dan berusaha melaksanakan dalam persamaan hak maka caranya mewujudkan demokrasi itu dengan jalan memberikan hak-hak yang sama misalnya persamaan hak antara pria dan wanita. Kebebasan inilah yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan kenyataan bahwa masyarakat itu terbagi atas dua bagian : 1). The haves dan 2). The haves not.

208

BAB VPENUTUP

5.1 Dalam Undang Undang Dasar 1945 tersirat tentang Sistem Politik Negara Indonesia

Karena dalam pembukaan undang undang dasar ini terdapat tentang tujuan negara. Tujuan negara kita ialah suatu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ''LIBERTY, UNITY, SOVERIGNTY, WEFWARE STATES." Berdasarkan tujuan ini disusun sistem yang disebut sistem politik atau sebut suatu organisasi dalam arti terdapat struktur politik dan pembagian tugas dari setiap unsur dari setiap sub sistem yang dibangun itu.

Sistem politik Indonesia ini jelas berbeda dengan sistem politik negara lain, sebab itu perbandingan sistem politik menjadi penting ketika kita berniat untuk bekerjasama dengan negara yang kita tuju. Pendekatan ini tidak dari dan karena multi tafsir dari segi yuridis formil.

5.2 Cakupan Pendidikan Pancasila

Harus mencakup keseluruhan bidang tugas kependidikan, agar supaya lebih efektif, penting diperhatikan latar belakang audiensnya dan metode atau cara penyampaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok audiensnya

Pendidikan Pancasila itu merupakan kurikulum nasional, wajib dikontrol tidak saja melalui laporan tertulis tetapi juga langsung oleh pemerintah.

209

5.3 Pendidikan Aagama dan Pendidikan Pancasila

Pendidikan agama juga merupakan kurikulum nasional, jelas terkait dengan pendidikan Pancasila dalam arti dari segi masing masing kelompok komunitasnya sendiri penting memperhatikan rasa keadilan dan memiliki kesempatan yang sama. dalam hal kegiatan keagamaan.

Universitas sebagai suatu lembaga pendidikan bukan kelompok jemaah agama , bukan gereja ataupun mesjid yang diklaim didominasi oleh denominasi tertentu.

210