A. BENTUK NEGARA

Pemikiran Plato

Menurut Plato negara ideal menganut prinsip yang mementingkan kebajikan.

Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama

Negara harus dengan tujuan untuk mencapai kebajikan, atas dasar itulah kemudian

Plato memandang perlunya kehidupan bernegara.

Negara ideal menurut Plato juga didasarkan pada prinsip-prinsip larangan

atas kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk uang atau harta, keluarga, anak dan istri

inilah yang disebut nihilism. Dengan adanya hak atas kepemilikan menurut filsuf ini

akan tercipta kecemburuan dan kesenjangan sosial yang menyebabkan semua

orang untuk menumpuk kekayaannya , yang mengakibatkan kompetisi yang tidak

sehat. Anak yang baru lahir tidak boleh dikasuh oleh ibu yang melahirkan tapi itu

dipelihara oleh Negara, sehinga seorang anak tidak tahu ibu dan bapaknya,

diharapkanakan menjadi manusia yang unggul, yang tidak terikat oleh ikatan

keluarga dan hanya memiliki loyalitas mati terhadap negara.

Ada tuduhan yang mengatakanbahwa Plato adalah anti demokrasi, adalah

argumentasi ini membenarkan tuduhan itu. Mengapa Plato menjadi anti demokrasi,

pemikiran Plato tidakterlepasdalamkontekssosio-hostoriskehancuran Athena.

Di Negara demokrasisetiap orang berhak dan memiliki kebebasan dalam

melakukan apa yang dikehendakinya, tanpa ada kontrol yang ketat dari negara,

karena adanya kebebasan setiap orang berhak dalam mengkritik orang lain, terlepas

apakah yang di kritik tersebut rakyat atau negara. Bila kekuatan saling mengkritik

tanpa adanya control pemerintah, maka akan  menimbulkan kekacauan sosial.

Plato membedakan mengenai bentuk Negara menjadi dua bagian, yaitu:

1. The ideal form atau bentuk cita

Yaitu bentuk Negara cita yang berusaha mencapai dan menyelenggrakan

kesempurnaan, goodangood life serta kepentingan umum, berdasarkan

keadilan. Keadilan itu memerintah dan harus menjelma di dalam negara.

a. Monarki

Istilah ini berasal dari perkataan mono(s) artinya satu, dan archien atau

cratia artinya memerintah. Jadi suatu pemerintahan yang di pegang

dan dipimpin oleh satu orang biasanya merupakan kerajaan.

1

b. Aristokrasi

Istilah ini berasal dari perkataan aristoi artinya cerdik pandai, golongan

ningrat (pada waktu itu yang cerdik pandai adalah golongan ningrat

yang jumlahnya kecil-elite), geestelijkbesten dan archienataucratia

(ein) artinya memerintah. Jadi suatu pemerintahan yang dipegang dan

dipimpin oleh sejumlah kecil pada cerdik pandai.

c. Demokrasi

Istilah ini berasal dari perkataan demos artinya rakyat dan cratia (ein)

artinya memerintah. Jadi suatu pemerintahan yang dipegang dan

dipimpin oleh rakyat.

2. The corruption form (the degenerate form) atau bentuk pemerosotan

Yaitu bentuk negara yang merupakan kebalikan dan bentuk Negara cita. Jadi

merupakan bentuk Negara cita yang merosot. Pemerosotan ini disebabkan

pemerintah tiada melakukan keadilandan kepentingan umum, selalu ada

kesewenang-wenangan tindakan.

a. Tirani

Yaitu merupakan bentuk pemerosotan dari monarki. Pemerintahan

dipegang dan dipimpin oleh seorang tiran dan kekuasaan itu

dipusatkan di tangannya sendiri dan memerintah dengan tangan besi

demi kepentingannya sendiri.

b. Oligarkhi

Yaitu merupakan bentuk pemerosotan dari aristokrasi. Pemerintahan

dipegang dan dipimpin oleh segolongan kecil (oligos= kecil, sedikit)

yang memerintah demi kepentingan golongannya itu sendiri.

c. Mobokrasi

Yaitu merupakan bentuk pemerosotan dari demokrasi. Pemerintahan

dipegang dan dipimpin oleh rakyat yang tidak tahu apa-apa, tidak

terdidik, pemerintahan dari gepeupel (the rule of the mob) atau

ochlocrate (oklosartinya orang biadab tanpa pendidikan atau rakyat

hina, cratein atau crateia artinya memerintah)

2

Pemikiran Aristoteles

Aristoteles adalah murid Plato di akademi, dikenal sebagai pemikir emperis-

realis berbeda dengan Plato yang berfikir utopis dan idealis. Bisa jadi pemikiran

Aristoteles  adalah bentuk protes terhadap pemikiran dan gagasan  Plato.

Negara ideal menurut Plato adalah city state, negara yang tidak terlalu luas

dan tidak terlalu kecil, Negara luasakan sulit untuk menjaganya, sementara negara

yang terlalu kecil akan sulit untuk dipertahankan karena mudah dikuasai. Menurut

Aristoteles, Negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, bukan berarti

lembaga ini tidak memiliki batasan kekuasaan. Tujuan terbentuknya Negara adalah

untuk kesejahteraan seluruh penduduk atau rakyat bukan kesejahteraan individu.

Negara yang baik menurut Plato adalah negara yang dapat mencapai tujuan-tujuan

negara. Sementara negara yang tidak dapat melaksanakan tujuan-tujuan tersebut

maka adalah Negara gagal.

Idealnya menurut Aristoteles monarki sebagai negara ideal, karena iadi

perintah oleh seoarang filsuf, arif dan bijaksana. Kekuasaan untuk kesejahteraan

rakyat. Tapi Aristoteles menyadari system monarki nyaris tak mungkin ada dalam

realitas, ia hanya gagasan yang lahir bersifat normative  yang sangat sukar

diwujudkan dalam dunia emperis. Oleh karena itu demokrasi menurut Aristoteles

dari tiga bentuk Negara itu yang bias diwujudkan dalam kenyataan. Berbeda dengan

Plato tidak bersifat realistic ketimbang Aristoteles .

Pandangan kedua tokoh ini tentang Negara berbeda sekali, Negara ideal

menurut Plato adalah city state, negara yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil,

Negara luasakan sulit untuk menjaganya, sementara negara yang terlalu kecil akan

sulit untuk dipertahankan karena mudah dikuasai.

B. TUJUAN NEGARA

1. Tujuan Negara menurut Jacobsen dan Lipman

Tujuan negara dari jacobsen dan lipman ialah pemeliharaan ketertiban,

memajukan kesejahteraan individu, kesejahteraan umum dan mempertinggi

moralitas.

3

2. Tujuan Negara menurut J. Barents

J.Barents membagi tujuan negara menjadi dua yaitu tujuan negara

yang sebenarnya dan tujuan negara yang tidak sebenarnya.

Tujuan negara yang sebenarnya (eigenlijke staatsdoel)

a) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban adalah tujuan negara yang

asli dan utama. Tetapi tujuan negara bukan hanya semata-mata

memelihara keamanan dan ketertiban saja karena jika hanya itu, maka

negara tersebut hanya merupakan alat penertib belaka yang bersifat

negatif. Maka dari itu di perlukan perluasan lagi yaitu penyelenggara

kepentingan-kepentingan umum.

b) Penyelenggaraan kepentingan-kepentingan umum atau fungsi

kesejahteraan umum

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa penyelenggaraan

kepentingan-kepentingan umum atau fungsi kesejahteraan umum ini

merupakan perluasan dari fungsi keamanan dan ketertiban akan tetapi

dengan perbedaan bahwa negara kesejahteraan adalah negara yang

positif, yang secara aktif menjamin kepentingan umum.

Tujuan negara yang tidak sebenarnya (oneigenlijke staatsdoel)

Pertahanan diri dari kelas yang berkuasa untuk tetap berada dalam

kedudukannya. Tujuan ini sulit diterima sebagai tujuan, tetapi sejarah telah

membuktikan bahwa setiap negara selalu terlibat adanya bagian apparatur

negara yang tidak berkerja untuk tujuan negara yang sebenarnya, tetapi

untuk mempertahankan diri dari kelas yang berkuasa atau jabatan.

3. Tujuan Negara menurut Prof. James Wilford Garner

Prof. James Wilford Garner mengatakan bahwa negara mempunyai

tiga tujuan yaitu:

a. Tujuan negara yang asli atau utama atau langsung

4

Tujuan negara yang asli atau utama atau langsung ialah pemeliharaan

perdamaian, ketertiban, keamanan dan keadilan. Tujuan ini

mengutamakan kebahagian individu.

b. Tujuan negara yang sekunder

Tujuan negara yang sekunder ialah kesejahteraan warganegara,

negara harus memelihara kepentingan bersama dan membantu kemajuan

nasional. Tujuan ini mengutamakan kebahagiaan individu.

c. Tujuan negara dalam bidang peradaban atau theorie des kulturzweckes

Tujuan ini merupakan tujuan yang terakhir dan termulia dari negara.

Tujuan ini berhasrat memajukan peradaban dan menginginkan kemajuan

negara.

4. Tujuan Negara Menurut Charles E. Merriam

Tujuan-tujuan negara menurut Prof. Merriam:

a. Keamanan ekstern

Keamanan ekstern dimaksudkan seluruh tugas-tugas perlindungan

negara terhadap serangan-serangan dari luar terhadap kelompok sendiri.

b. Ketertiban intern

Dengan tertib dimaksudkan sistem dalam mana dapat diadakan

perkiraan-perkiraan yang layang tentang apa yang akan dilakukan dalam

bidang sosial dan siapa yang akan melakukannya. Dalam masyarakat

yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab atas

pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsionaris negara.

c. Keadilan

Keadilan terwujud dalam sistem di mana terdapat saling pengertian

dan prosedur-prosedur yang memberikan kepada setiap orang apa yang

telah disetujui dan telah dianggap patut.

d. Kesejahteraan umum

Menurut Prof. Merriam pengertian kesejahteraan ini meliputi

keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Tetapi lebih dari pada itu,

kesejahteraan meliputi juga tugas-tugas preventif, seperti pencegahan

ancaman-ancaman bahaya alam sperti kelaparan, banjir, kebakaran dan

lain-lain.

e. Kebebasan

5

Kebebasan merupakan tujuan negara yang essensiil. Yang

dimaksudkan dengan kebebasan ialah kesempatan mengembangkan

dengan bebas hasrat-hasrat individu akan ekspresi kepribadiannya yang

harus disesuaikan dengan gagasan kemakmuran umum.

Menurut Merriam, tidak dapatlah dikatakan bahwa salah satu atau

beberapa dari tujuan itu adalah lebih utama dari pada yang lain. Dalam

jangka panjang kelima tujuan itu akan menjadi seimbang, karena negara tidak

diperuntukkan guna pelaksanaan satu atau beberapa tujuan itu, tetapi untuk

keseluruhan tujuan-tujuan dalam hubungannya satu sama lain. Namun,

dalam jangka pendek dapatlah diberikan prioritas pada satu atau beberapa

tujuan tersebut diatas sesuai dengan rencana pelaksanaan kemakmuran

bersama.

5. Tujuan dan Tugas Negara menurut Leslie Lipson

Prof. Lipson menganalisa tujuan negara sejalan dengan pertumbuhan

alat-alat untuk mencapai tujuan itu. Menurut beliau, fungsi negara yang tertua

adalah perlindungan. Negara dibentuk karena adanya hasrat individu-individu

untuk memperoleh perlindungan dan negara terus mempertahankan untuk

memelihara tujuan itu. Perlindungan menjadi baik sebab maupun raison d’etre

daripada negara.

Namun tidak hanya sampai disitu, manusia menghendaki adanya suatu

tertib hukum yang dapat menjamin kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya

tuntutan seperti itu, terjadilah perseran dalam tujuan negara. Perlindungan

diperluas dengan ketertiban (order). “It is order that is able to grow, after

protection has been firmly planted, and it is an order by way of life that

government seeks to nurture” demikian Prof. Lipson.

Selain perlindungan dan ketertiban, negara juga harus menyertai

keadilan dan hal tersebut menjadi dasar dari perlindungan dan ketertiban.

Menurut Prof. Lipson, demi mewujudkan perlindungan negara harus memiliki

kekuatan-kekuatan (force) untuk mengefektifkan perlindungan itu. Tanpa

kekuatan, tidak ada perlindungan. Oleh karena itu, kekuatan harus dimonopoli

6

oleh negara, karena bila tidak dimonopoli maka kekuatan yang lain yang tidak

dikuasai oleh negara akan menjadi ancaman untuk negara itu sendiri. “The

state must either monopolize the force of the community or risk surrender to

who ever can muster counter force for its overthrow. The logic of coercion

dictates monopoly”.

Kekuatan haruslah mendapatkan persetujuan rakyat, karena dengan

adanya persetujuan itu rakyat akan mentaati kekuasaan negara dengan

sukarela, tanpa paksaan. Kemudian, kekuatan selanjutnya akan menjadi

kekuasaan(power), lalu pada tahap selanjutnya setelah kekuasaan itu ditaati

maka akan menjadi kewibawaan (authority) yang mana kewibawaan

mewajibkan seluruh warga negara baik itu pengikut maupun penentang untuk

taat pada kekuasaan.

6. Tujuan dan Fungsi Negara menurut L.V Ballard

Tujuan negara terutama adalah untuk memelihara ketertiban dan

peradaban, sedangkan fungsi negara adalah untuk menciptakan syarat-syarat

dan hubungan hubungan yang memuaskan dan konstruktif bagi semua warga

negara.

7. Tujuan Negara menurut Plato

Menurut Plato, tujuan negara bukanlah untuk kebaikan individu atau

kelas tertentu melainkan untuk kebaikan dan kesejahteraan umum. Berikut

tujuan negara menurut Plato :

1) Menyelenggarakan kepentingan warga negara nya

2) Berusaha supaya warga negara nya hidup baik didasarkan atas

keadilan. Keadilan itu memerintah dan harus menjelma di dalam

negara.

Pada keseluruhan karya-karya Plato, rakyat dan kebaikan negara

tampak sebagai jurusan koisidental. Dia bisa memahami mengenai tidak

adanya situasi di mana kepentingan subyek bertentangan dengan

kepentingan negara. Dia merasa bahwa konflik hanya akan muncul dalam

7

kasus penguasa yang di sini Plato menyebutnya sebagai upaya perlindungan

yang kaku.

8. Tujuan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, disebutkan bahwa tujuan

Negara Indonesia adalah :

1) Nasional: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.

2) Internasional : Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Jadi tujuan negara Indonesia, yaitu untuk membentuk suatu

masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, yaitu suatu Negara

kesejahteraan (welfare state).

C. ASAL MULA TERBENTUKNYA NEGARA

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik

politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang

berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki

suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan

berdiri secara independent.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan

memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah

mendapat pengakuan dari Negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam

suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan

organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu

tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan,

yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

8

Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi 2 yaitu Secara Primer atau Asal

mula terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoritis dan Secara Sekunder atau

Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta.

1. Secara Primer

Asal mula terjadinya Negara secara primer biasa disebut juga pendekatan

teoritis yang bersifat dugaan yang dianggap benar. Negara terjadi melalui

beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan Negara yang telah ada

sebelumnya. Tahapan terjadinya Negara:

o Genoot Schaft (Suku).

Terdapat istilah Primus Interpares yang artinya Yang utama di antara sesama.

o Rijk/Reich (Kerajaan)

Di sini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah.

o Staat

Kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat.

o Diktatur Natie

Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian

berkuasa secara mutlak.

2. Secara Sekunder

Asal mula terjadinya Negara secara sekunder lebih pada pendekatan fakta atau

kenyataan. Terjadinya Negara/lahirnya Negara ada hubungan dengan Negara yang

telah ada sebelumnya. Terdapat beberapa macam dari asal mula terjadinya Negara

secara sekunder, yaitu: ◦Proklamasi – Pernyataan kemerdekaan dari penjajahan

bangsa lain.

o Fusi - Peleburan 2 negara atau lebih dan membentuk 1 negara.

o Aneksasi - Pencaplokan. Suatu daerah dikuasai Negara lain tanpa perlawanan.

9

o Cessie - Penyerahan. Sebuah daerah diserahkan kepada Negara lain

berdasarkan perjanjian.

o Acessie - Penarikan. Bertambahnya suatu wilayah karena proses pelumpuran

laut dalam kurun waktu yang lama dan dihuni oleh kelompok.

o Okupasi - Pendudukan. Suatu wilayah yang kosong kemudian diduduki

sekelompok bangsa sehingga berdiri Negara.

o Inovasi - Suatu Negara pecah, kemudian lenyap dan memunculkan Negara

baru di atasnya.

o Separasi - Suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu,

kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan

kemerdekaan. Contoh: Belgia pada tahun 1839 melepaskan diri dari Belanda.

Teori Asal Usul Berdirinya Sebuah Negara

Banyak teori yang berkembang tentang asal-usul berdirinya sebuah negara.

Berikut teori asal-usul berdirinya negara :

a. Teori Ketuhanan.

Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah

kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Anggapan ini berawal dari determinasi

relegius, yaitu segala sesuatu terjadi ini sudah takdir Allah. Misalnya, dapat

membaca UUD 1945 atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Penganut

teori ini adalah Fiedrich Julius Stah, yang menyatakan bahwa negara tumbuh

secara berangsur-angsur melalui proses bertahap mulai dari keluarga

menjadi bangsa dan Negara.

b. Teori Kenyataan.

Teori menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan, artinya

berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi, misalnya adanya

pemerintahan, wilayah, penduduk, dan pengakuan dari dalam dan luar negeri.

10

c. Teori Perjanjian dan Kontrak Sosial.

Teori ini menganggap negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian

bersama. Perjanjian ini dapat antar individu yang bersepakat mendirikan

suatu negara ataupun perjanjian antar individu yang menjakah dan yang

dijajah. . Teori ini didukung oleh ilmuwan Thomas Hobbes, John Locke, dan J.

J. Rousseau. Menurut  Thomas  Hobbes, kehidupan manusia sebelum

adanya negara terdapat dalam keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan

yang aman dan sejahtera, akan tetapi sebaliknya keadaan alamiah

merupakan keadaan yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa

ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya.. Kondisi  ini  sering

disebut  sebagai  homo homini lupus (manusia satu menjadi serigala bagi

manusia lain). Berbeda  dengan  Hobbes  yang  melihat  keadaan

almiah  sebagai suatu keadaan yang kacau. John locke justru melihatnya

sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen, saling menolong

antara individu-individu didalam sebuah kelompok masyarakat.

Sekalipun  keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan

sesuatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki

potensi terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan

yang mengatur kehidupan mereka. Di sini unsur pimppinan atau negara

menjadi sangat penting demi menghindari konflik antar warga negara.

Penyerahan  diri  warga  negara  untuk  menjamin  kondisi alamiah  yang

ideal  inilah yang disebut Pactum Unionis. Dalam hal ini yang membedakan

Locke dengan Hobbes, bahwa justru kehadiran adanya negara untuk

menjamin hak-hak individu. Sedangkan, menurut Rousseau keberadaan

suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk mengikatkan diri

dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Dengan

kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas  paham  negara

demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat yang

berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil

pelaksana mandat bersama.

d. Teori Penaklukan.

11

Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena adanya

kelompok manusia mengalahkan kelompok manusia yang lain. Dengan

demikian pembentukan negara dapat terjadi karena proklamasi, peleburan

dan penguasaan atau pemberontakan. Teori ini juga disebut teori kekuatan

karena dalam teori ini kekuatan membuat hukum, dan kekuatan itu sendiri

adalah pembenaran.

e. Teori Alamiah.

Teori ini menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena

manusia dianggap sebagai mahluk sosial dan sekaligus mahluk politik. Oleh

karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Jadi dalam situasi dan

kondisi setempat yang ada, negara terebetuk dengan sendirinya.

f. Teori Filosofis.

Teori Filosofis ini juga dikenal sebagai teori idealistis, teori mutlak, teori

metafisis. Teori ini bertsifat filosofis karena merupakan renungan-renungan

tentang negara dan bagaimana negara itu seharusnya ada. Bersifat idealis

karena merupakan pemikiran tentang negara sebagaimana negara itu

seharusnya ada, “Negara sebagai ide” bersifat mutlak karena melihat negara

sebagai suatu kesatuan yang omnipeten dan omnokompeten. Bersifat

metafisis karena adanya negara terlepas dari individu yang menjadi bagian

dari bangsa. Negara mempunyai atau memiliki kemauan sendiri, kepentingan

sendiri, dan nilai moral sendiri.

g. Teori Historis.

Teori ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat,

tetapi timbul secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan

manusia. Oleh karenanya lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat, waktu, dan

tuntutan zaman sehingga secara historis berkembang menjadi negara-negara

seperti yang kita lihat sekarang ini.

h. Teori Organis.

12

Teori ini menganggap bahwa negara sebagai manusia. Pemerintah

dianggap sebagai tulang, undang-undang dianggap sebagai syaraf, kepala

negara dianggap sebagai kepala, masyarakat dianggap sebagai daging.

Dengan demikian, negara itu dapat lahir, tumbuh, dan berkembang lalu mati.

i. Teori Patrilineal dan Matrilineal.

Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul dari perkembangan

kelompok keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan Ayah (Patrilineal) atau

garis keturunan Ibu (Matrilineal). Keluarga tersebut berkembang menurut

garis keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuk

pemerintahan yang terdesentralisi.

j. Teori Kadaluwarsa.

Teori ini menganggap bahwa negara terbentuk karena memang

kekuasaan raja (diterima atau ditolak oleh rakyat) sudah kadaluwarsa

memiliki kerajaan (sudah lama memiliki kekuasaan) dan pada akhirnya

menjadi hak milik oleh karena kebiasaan. Menurut teori ini, raja bertahta

bukan karena hak-hak ketuhanan, tetapi berdasrkan kebiasaan. Laju dan

organisasinya yaitu negara kerajaan timbul karena adanya milik yang sudah

lama yang kemudian melahirkan hak milik. Raja bertahta oleh karena hak

milik itu yang didasarkan pada hukum kebiasaan.

D. UNSUR-UNSUR NEGARA

Suatu negara tidak akan terbentuk jika tidak ada unsur-unsur dari pembentuk

negara itu sendiri.Menurut Oppenheim-Lauterpacht terdapat 2 jenis unsur dalam

negara.Unsur pertama pembentuk negara atau unsur kostitutif yang didalamnya

terdapat rakyat,wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.Unsur yang kedua adalah

unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain.

1. Rakyat

Rakyat (Inggris: people; Belanda: volk) adalah kumpulan manusia yang hidup

bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka ini

mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain

13

rakyat, penghuni negara juga disebut bangsa. Para ahli menggunakan istilah

rakyat dalam pengertian sosiologis dan bangsa dalam pengertian politis. Rakyat

adalah sekelompok manusia yang memiliki suatu kebudayaan yang sama,

misalnya memiliki kesamaan bahasa dan adat istiadat. Sedangkan bangsa –

menurut Ernest Renan – adalah sekelompok manusia yang dipersatukan oleh

kesamaan sejarah dan cita-cita. Hasrat bersatu yang didorong oleh kesamaan

sejarah dan cita-cita meningkatkan rakyat menjadi bangsa. Dengan perkataan

lain, bangsa adalah rakyat yang berkesadaran membentuk negara. Suatu

bangsa tidak selalu terbentuk dari rakyat seketurunan, sebahasa, seagama atau

adat istiadat tertentu kendati kesamaan itu besar pengaruhnya dalam proses

pembentukan bangsa. Sekadar contoh, bangsa Amerika Serikat sangat

heterogen, banyak ras, bahasa dan agama; bangsa Swiss menggunakan tiga

bahasa yang sama kuatnya; bangsa Indonesia memiliki ratusan suku, agama,

bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Secara geopolitis, selain harus memiliki

sejarah dan cita-cita yang sama, suatu bangsa juga harus terikat oleh tanah air

yang sama.

2. Wilayah

a. Daratan

Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan

di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam

yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak

sepenuhnya negara pemilik wilayah.

b. Lautan

Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial

negara itu, sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka (laut bebas,

mare liberum).

c. Udara

Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan

negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali

diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran

Negara Hindia Belanda No.536/1928 dan No.339/1933). Perjanjian

Havana pada tahun 1928 yang dihadiri 27 negara menegaskan bahwa

setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Hanya seizin dan

14

atau menurut perjanjian tertentu, pesawat terbang suatu negara boleh

melakukan penerbangan di atas negara lain. Demikian pula Persetujuan

Chicago 1944 menentukan bahwa penerbangan internasional melintasi

negara tanpa mendarat atau mendarat untuk tujuan transit dapat

dilakukan hanya seizin negara yang bersangkutan. Sedangkan

Persetujuan Internasional 1967 mengatur tentang angkasa yang tidak bisa

dimiliki oleh negara di bawahnya dengan alasan segi kemanfaatan untuk

semua negara dan tujuan perdamaian.

d. Wilayah Ekstrateritorial

Wilayah ekstrateritorial adalah tempat-tempat yang menurut hukum

internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara – meskipun

tempat itu berada di wilayah negara lain. Termasuk di dalamnya adalah

tempat bekerja perwakilan suatu negara, kapal-kapal laut yang berlayar di

laut terbuka di bawah suatu bendera negara tertentu. Di wilayah itu

pengibaran bendera negara yang bersangkutan diperbolehkan. Demikian

pula pemungutan suara warga negara yang sedang berada di negara lain

untuk pemilu di negara asalnya. Contoh: di atas kapal (floating island)

berbendera Indonesia berlaku kekuasaan negara dan undang-undang

NKRI.

3. Pemerintahan yang berdaulat

Organisasi negara mempunyai badan pimpinan dan badan pengurus yang

memimpin dan mengurusi negara. Badan demikian disebut pemerintah, dan

fungsinya disebut pemerintahan. Memerintah berarti menjalankan tugas

pemerintahan. Kata pemerintahan dapat diartikan luas atau sempit. Dalam arti

luas pemerintah adalah keseluruhan dari badan pengurus negara dengan segala

organisasi, segala bagian-bagian, dan segala jabatan,jabatannya yang

menjalankan tugas negara dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Dalam

arti yang sempit pemerintah berarti suatu badan pimpinan terdiri dari seorang

atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan

dalam pelaksanaan tugas negara. Jelasnya pemerintah dalam arti ini adalah

kepala negara dengan para menteri yang kini lazim disebut kabinet.

15

Pemerintahan yang berdaulat diartikan berdaulat kedalam dan keluar, namun

secara kedalam dibatasi oleh hukum positif (artinya tidak boleh sewenang-

wenang) dan berdaulat keluar dibatasi oleh hukum internasional.

4. Pengakuan dari negara lain

Menurut Oppenheimer, pengakuan oleh negara lain terhadap berdirinya suatu

negara semata-mata merupakan syarat konstitutif untuk menjadi an international

person. Dalam kedudukan itu, keberadaan negara sebagai kenyataan fisik

(pengakuan de facto) secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi

suatu judicial fact (pengakuan de jure).

Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa suatu

negara telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara berdaulat

lainnya. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan secara hukum bahwa

suatu negara telah berdiri dan diakui kedaulatannya berdasarkan hukum

internasional.

Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang bersifat deklaratif.

Pengakuan atas terbentuknya suatu negara terbagi menjadi dua, yaitu

pengakuan de facto dan pengakuan de jure.

Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan (faktual,

artinya tidak menutup mata bahwa telah berdiri sebuah negara). Pengakuan de

facto bersifat sementara. Pengakuan tersebut diberikan sambil menunggu

perkembangan selanjutnya dari negara yang baru berdiri. Apabila negara

tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dan dapat memenuhi segala hak

dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, barulah disusul

dengan pengakuan de jure. Secara de facto, Indonesia merdeka pada 17

Agustus 1945.

Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap sahnya suatu negara

menurut hukum internasional. Dengan adanya pengakuan secara de jure,

negara yang baru tersebut mendapat hak-hak dan kewajiban sebagai anggota

masyarakat internasional. Hak yang dimaksud adalah dapat diperlakukan

sebagai negara yang berdaulat penuh oleh negara-negara lain. Adapun

kewajibannya adalah bertindak sebagai negara yang berusaha menyesuaikan

diri dengan tata aturan hubungan internasional. Dengan adanya pengakuan dari

negara lain, berarti negara tersebut telah diterima sebagai bagian dari negara-

16

negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan mereka. Selain itu,status

negara tersebut berubah menjadi subjek hukum internasional dan dapat juga

mengirimkan duta atau menerima duta dari negara lain.

PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT

Istilah Pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing Gorvernment (Inggris),

Gouvernement (Prancis) yang berasal dari kata Yunani κουβερμαν yang berarti

mengemudikan kapal (nahkoda). Dalam arti luas, Pemerintah adalah gabungan dari

semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah

di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, Pemerintah mencakup lembaga

eksekutif saja.

1. Utrecht, istilah Pemerintah meliputi pengertian yang tidak sama sebagai

berikut:

a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan atau seluruh

alat perlengkapan negara adalam arti luas yang meliputi badan

legislatif, eksekutif dan yudikatif.

b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa

memerintah di wilayah suatu negara (dhi. Kepala Negara).

c. Pemerintah sebagai badan eksekutif (Presiden bersama menteri-

menteri: kabinet).

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari sovereignty (Inggris),

souveranete (Prancis), sovranus (Italia) yang semuanya diturunkan dari kata

supremus (Latin) yang berarti tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasan yang

tertinggi, tidak di bawah kekuasaan lain.

Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan

tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan

pemerintah negara lain. Maka, dikatakan bahwa pemerintah yang berdaulat

itu berkuasa ke dalam dan ke luar:

a. Kekuasaan ke dalam, berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati

dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu;

b. Kekuasaan ke luar, berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan

diakui oleh negara-negara lain.

17

2. Jean Bodin (1530-1596), seorang ahli ilmu negara asal Prancis, berpendapat

bahwa negara tanpa kekuasaan bukanlah negara. Dialah yang pertama kali

menggunakan kata kedaulatan dalam kaitannya dengan negara (aspek

internal: kedaulatan ke dalam). Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan

tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Kedaulatan ke luar

adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara

keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa (yang selayaknya dihormati oleh

bangsa dan negara lain pula), hak atau wewenang mengatur diri sendiri tanpa

pengaruh dan campur tangan asing.

Sifat-sifat kedaulatan menurut Jean Bodin:

a. Permanen/ abadi, yang berarti kedaulatan tetap ada selama negara masih

berdiri.

b. Asli, yang berarti bahwa kedaulatan itu tidak berasal adari kekuasaan lain

yang lebih tinggi.

c. Tidak terbagi, yang berarti bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya

yang tertinggi di dalam negara.

d. Tidak terbatas, yang berarti bahwa kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa

pun, karena pembatasan berarti menghilangkan ciri kedaulatan sebagai

kekuasaan yang tertinggi.

Para ahli hukum sesudahnya menambahkan satu sifat lagi, yaitu tunggal,

yang berarti bahwa hanya negaralah pemegang kekuasaan tertinggi.

3. Grotius (Hugo de Groot) yang dianggap sebagai bapak hukum internasional

memandang kedaulatan dari aspek eksternalnya, kedaulatan ke luar, yaitu

kekuasaan mempertahankan kemerdekaan negara terhadap serangan dari

negara lain.

Macam-macam teori kedaulatan

1. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah,

mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi

18

dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (Causa Prima). Menurut teori ini,

kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara

terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan

berperan selaku wakil Tuhan di dunia.

Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan

dewa, misalnya para raja Mesir Kuno, Kaisar Jepang, Kaisar China, Raja

Belanda (Bidde Gratec Gods, kehendak Tuhan), Raja Ethiopia (Haile Selasi,

Singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan). Demikian pula dianut oleh para

raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan

Dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana,

Wisnu, dan Syiwa sekaligus.Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain:

Augustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), juga F. Hegel (1770-1831)

dan F.J. Stahl (1802-1861).Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara

bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang

melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut

Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Maka, raja/ pemerintah selalu

benar, tidak mungkin salah.

2. Teori Kedaulatan Raja

Dalam Abad Pertengahan Teori Kedaulatan Tuhan berkembang menjadi

Teori Kedaulatan Raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab

kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Ia bahkan tak

perlu menaati hukum moral agama, justru karena “status”-nya sebagai

representasi/ wakil Tuhan di dunia. Maka, pada masa itu kekuasaan raja berupa

tirani bagi rakyatnya.Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli

(1467-1527) melalui karyanya, Il Principe.Ia mengajarkan bahwa negara harus

dipimpin oleh seorang raja yang berkekuasaan mutlak. Sedangkan Jean Bodin

menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dipersonifikasikan dalam

pribadi raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum

antarbangsa, dan konstitusi kerajaan (leges imperii). Di Inggris, teori ini

dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) yang mengajarkan bahwa

kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan

menghindari homo homini lupus.

19

3. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber

kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu

bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum

dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan negara, dan diabdikan

kepada kepentingan negara. Demikianlah F. Hegel mengajarkan bahwa

terjadinya negara adalah kodrat alam, menurut hukum alam dan hukum Tuhan.

Maka kebijakan dan tindakan negara tidak dapat dibatasi hukum. Ajaran Hegel

ini dianggap yang paling absolut sepanjang sejarah.Para penganut teori ini

melaksanakan pemerintahan tiran, teristimewa melalui kepala negara yang

bertindak sebagai diktator. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-

negara komunis.Peletak dasar teori ini antara lain: Jean Bodin (1530-1596), F.

Hegel (1770-1831), G. Jellinek (1851-1911), Paul Laband (1879-1958).

4. Teori Kedaulatan Hukum

Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum

yang berlaku. Hukumlah (tertulis maupun tidak tertulis) yang membimbing

kekuasaan pemerintahan. Etika normatif negara yang menjadikan hukum

sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara

dibatasi oleh hukum. Pelopor teori Kedaulatan Hukum antara lain: Hugo de

Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit.

5. Teori Kedaulatan Rakyat (Teori Demokrasi)

Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

Pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Ciri-cirinya adalah: kedaulatan

tertinggi berada di tangan rakyat (teori ajaran demokrasi) dan konstitusi

harusmenjamin hak azasi manusia.

Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat:

a. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu perwujudan dari

kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian

masyarakat (social contract).

b. Johanes Althuisiss menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup

manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada

kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat.John Locke

20

menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari

raja. Menurut dia, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-

hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan

kewajiban azasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan.

c. Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi: kekuasaan

legislatif, eksekutif dan yudikatif (Trias Politica).

21