I. IKLAN DAN DIMENSI ETISNYA

Salah satu topik lain dari etika bisnis yang banyak mendapat perhatian sampai sekarang,

yaitu mengenai iklan. Sudah umum diketahui bahhwa abad kita ini adalah abad informasi.

Dalam abad informasi ini,iklan memainkan peran yang sangat penting untuk menyampaikan

informasi tentang suatu produk kepada masyarakat. Dengan demikian,suka atau tidak

suka,iklan mempunyai pengaruh ynag sangat besar terhaap kehidupan manusia baik secara

positif maupun negative.

Citra ini semakin mengental dalam sistem pasar bebas yang mengenal kompetisi yang

ketat diantara banyak perusahaan dalam menjual barang dagangan sejenis. Lebih dari itu,d

alam masyarakat modern iklan berperan besar dalam menciptakan budaya masyarakat

modern. Kebudayaan masyarakat modern adalah kebudayaan massa, kebudayaan serba

instan, kebudayaaan serba tiruan, akhirnya kebudayaan serba polesan kalau bukan palsu

penuh tipuan sebagaimana iklan yang penuh dengan tipuan mata dan kata-kata. Iklan itu

sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran yang bermaksud untuk

mendekatkan barang yang hendak dijual kepada konsumen dengan produsen. Sasaran akhir

seluruh kegiatan bisnis adalah agar barang yang telah dihasilkan bisa dijual kepada

konsumen.

Untuk malihat personal iklan dari segi etika bisnis, kami ingin menyoroti empat hal

penting,yaitu :

1. Fungsi iklan,

2. Beberapa personal etis sehubungan dengan iklan,

3. Arti etis dari iklan yang menipu,

4. Kebebasan konsumen.

Pengertian Iklan

Iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar

tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan

Tujuan Iklan

Tujuan iklan adalah suatu strategi pemasaran untuk mendekatkan barang yang

hendak dijual kepada konsumen. Citra negative iklan terhadap bisnis seakan bisnis adalah

kegiatan tipu-menipu yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan tanpa

memperhatikan berbagai norma dan nilai moral.

Fungsi iklan

Iklan sebagai pemberi informasi tentang produk yang ditawarkan dipasar Iklan

sebagai pembentuk pendapat umum tentang sebuah produk

Beberapa persoalan etis

Pola konsumsi manusia moderen sesungguhnya adalah pilihan iklan. Manusia didikte

oleh iklan dan tunduk pada kemauan iklan khususnya iklan manipulasi dan prsuasif yang

tidak rasional. Iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Iklan yang manipulative

dan persuasive non-rasional menjanjikan manusia yang konsumtif. Iklan yang merongrong

rasa keadilan social dan memicu kesenjangan social. Menciptakan manusia moderen menjadi

konsumtif. Iklan dapat membentuk dan menciptakan identitas atau citra diri manusia.

Makna etis menipu dalam iklan

Iklan membentuk citra sebuah produk bahkan sebuah perusahaan ditengah

masyarakat. Iklan yang membuat pernyataan yang salah atau yang tidak benar oleh pembuat

iklan dan produsen barang tersebut dengan maksud memperdaya atau mengecoh konsumen

dalam sebuah tipuan dan arena itu dinilai sebagai iklan yang tidak etis.

Prinsip-prinsip dalam iklan

Iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya

konsumen. Iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan.

Iklan tidak boleh mengarahkan pada pemaksaan. Iklan tidak boleh mengarah pada tindakan

yang bertantangan dengan moralitas. Pernyataan yang salah itu berkaitan dengan janji-janji

kepada pihak yang dituju untuk mengatakan apa adanya. Pernyataan salah itu diberikan

kepada orang yang berhak mengetahui kebenaran.

Kebebasan konsumen

Sebagai makhluk social kita memang tidak lepas dari pengaruh dari informasi dari

orang lain. Tapi tidak berarti bahwa pengaruh tadi akan membelenggu dan miniadakan

kebebasan individu. Untuk membuat iklan yang berkualitas harus melibatkan ahli etika,

konsumen, ahli hokum, pengusaha, pemerintah,tokoh agama dan tokoh masyarakat tertentu,

kalau perlu dibuat undang-undang yang mengikat tetapi tidak merampas kemandirian biro

iklan.

II. Etika Pasar Bebas

Pasar bebas adalah system ekonomi yang lahir untuk mendongkrak sistem ekonomi

yang tidak etis dan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan memberi kesempatan

berusaha yang sama, bebas, dan fair kepada semua pelaku ekonomi. Rasanya sia-sia kita

mengharapkan suatu bisnis yang baik dan etis kalau tidak di tunjang sistem sosial politik dan

ekonomi yang memungkinan untuk itu. Dengan kata lain, betapapun etisnya etika pelaku

bisnis, jika sistem ekonomi yang berklaku sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang

dianutnya, akan sangat menyulitkan. Betapa etisnya pelaku ekonomi, kalaupun sistem yang

ada melanggengkan praktek-praktek bisnis yang tidak fair seperti monopoli, kolusi,

manipulasi, dan nepotisme secara transparan dan arogan, akan sulit sekali mengharapkan

iklim bisnis yang baik dan etis.

Ini berarti, supaya bisnis dapat dijalankan secara baik dan etis, dibutuhkan perangkat hukum

yang baik dan adil. Harus ada aturan main yang fair, yang dijiwai oleh etika dan moralitas.

1. Keunggulan moral pasar bebas

a) Sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang

sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi.

b) Ada aturan yang jelas dan fair, dan karena itu etis. Aturan ini diberlakukan juga

secara fair,transparan,konsekuen, dan objektif. Maka, semua pihak secara objektif

tunduk dan dapat merujuknya secara terbuka.

c) Pasar memberi peluang optimal, kendati belum sempurna, bagi persingan bebas

yang sehat dan fair.

d) Dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh lebih

mampu menjamin pertumbuhan ekonomi.

e) Pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia.

1. Peran Pemerintah

Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang fair dan adil adalah

perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombinasi dari

prinsip non-intervention dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakan

keadilan. Dengan kata lain, syarat utama bagi terwujudnya sistem pasar yang adil dan

dengan demikian syarat utama bagi kegiatan bisnis yang baik dan etis adalah perlunya

suatu pemerintah yang adil juga. Artinya, Pemerintah yang benar-benar bersikap

netral dan tunduk pada aturan main yang ada, berupa aturan keadilan yang menjamin

hak dan kepentingan setiap orang secara sama dan fair. Maka siapa saja yang

melanggar aturan main akan ditindak secara konsekuen, siapa saja yang dirugikan dak

dan kepentingannya akan dibela dan dilindungi oleh pemerintah terlepas dari stastus

social dan ekonominya. Di pintu gerbang era berlakunya Perjanjian Perdagangan

Pasar Bebas ASEAN-Cina, industri dalam negeri diliputi kekhawatiran yang sangat

tinggi. Yang dikhawatirkan adalah hancurnya industri dalam negeri karena kalah

bersaing di tengah membanjirnya produk luar negeri, khususnya Cina, yang telah

bertahun-tahun menguasai Indonesia. Di samping itu, Indonesia belakangan ini masih

juga terus membanggakan pertumbuhan ekonominya. Namun, sebenarnya, keadaan

ini tidak berkualitas lantaran hanya ditopang konsumsi dan ekspor produk primer.

Semua itu tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka

kemiskinan secara absolut. Masyarakat pun terus saja rentan menjadi miskin jika

penguasaan teknologi ekonomi kita tidak berkembang. Hal ini mengingat apa yang

dikatakan J Gremillion, seorang ekonom yang sangat mendukung pasar bebas, bahwa

salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa dan keberhasilan suatu pemerintahan di era

pasar bebas adalah tingkat kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi.

Namun, persoalan yang dihadapi Indonesia sebenarnya bukanlah sendirian. Masih

banyak negara lain, khususnya negara-negara berkembang, yang mengalami nasib

yang sama. Sehingga, kepincangan dan ketidakadilan global akan terus membuntuti

kencangnya persaingan di era pasar bebas ini.

Etika global

Apabila pola pergerakan investasi dan hasil produksi, misalnya, mengalami

perubahan drastis, perlu diperhatikan berbagai hal. Pertama, tindakan tertentu dari suatu

pemerintahan sebuah negara untuk melindungi tujuan nasionalnya akan mengakibatkan

menurunnya kesejahteraan secara global. Meskipun tindakan itu memberikan manfaat bagi

ekonomi domestiknya, tidak dapat dimungkiri bahwa net cost akan muncul di tempat lain.

Kedua, harus disadari bahwa negara memiliki fungsi legitimasi yang menimbulkan gejala

untuk korporasi global. Maka, munculah pertanyaan, bagaimana membedakan antara fungsi

legitimasi pemerintah dengan fungsi mendorong kesejahteraan dunia. Ketiga, konflik akan

muncul antara pemerintah berbagai negara dan antara berbagai kepentingan usaha. Apabila

konflik ini terus berlangsung, yang terjadi adalah terabainya kesejahteraan masyarakat. Maka,

solusi apa yang yang harus diambil?

Menurut Bergsten dan Graham, dua ahli ekonomi pembangunan dan politik,

menegaskan bahwa diperlukan semacam konklusi, yakni adanya strategi untuk restrukturisasi

dan tertib internasional untuk menjamin terbentuknya pola investasi internasional beserta

barang-barang produksinya, di mana alokasi yang tidak efisien dapat dihindarkan agar nasib

rakyat miskin di dunia tidak terabaikan, kesejahteraan masyarakat dunia dapat tercipta, dan

jurang ketidakadilan antarnegara dapat dipersempit. Yang terpenting adalah diperlukan

bangunan etika global yang berperan mem-back up setiap penyelewengan yang terjadi di

belantara pasar bebas. Kemiskinan, kemelaratan, dan ketidakadilan yang terdapat di dunia

yang menimpa negara-negara miskin hakikatnya tidak lagi akibat kesalahan negara-negara

bersangkutan sehingga itu pun menjadi tanggung jawab global pula. Kesejahteraan bersama

dan keadilan global pun merupakan sebuah fiksi moral dan wujud perilaku etis global pula.

Kesejahteraan dan keadilan global merupakan sesuatu yang tercipta oleh keharmonisan

berbagai kepentingan yang selalu memerhatikan nilai-nilai moral dan tata etika yang dianut

umum. Maksudnya, perilaku etis global adalah perilaku negara-negara yang bertanggung

jawab atas nasib masyarakat dunia. Negara-negara yang bertindak etis adalah negara-negara

yang bertanggung jawab atas nasib dunia yang pincang akibat menggelindingnya pasar bebas

ini. Jika ini terjadi, perwajahan ekonomi dan politik global tidak akan kehilangan rona

kemanusiaannya.

III. MONOPOLI

1. Pasar monopoli (dari bahasa Yunani: monos, satu + polein, menjual) adalah

suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar.

Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut

sebagai "monopolis". Sebagai penentu harga (price-maker), seorang

monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan

jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi,

semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun

demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga.

Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian

atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk

tersebut atau —lebih buruk lagi— mencarinya di pasar gelap (black market).

Ciri dan sifat monopoli

Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopoli. Ciri utama pasar ini adalah

adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang

sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang

memiliki persamaan dengan produk monopolis; dan adanya hambatan yang

besar untuk dapat masuk ke dalam pasar.

Hambatan itu sendiri, secara langsung maupun tidak langsung, diciptakan oleh

perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar.

Perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin

masuk ke pasar tersebut dengan beberapa cara; salah satu di antaranya adalah

dengan cara menetapkan harga serendah mungkin.Dengan menetapkan harga

ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran

perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak

akan mampu bersaing dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan

pasar, image produk, dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan

tersebut akan mati dengan sendirinya.

Cara lainnya adalah dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak

eksklusif pada suatu barang, yang biasanya diperoleh melalui peraturan

pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain tidak berhak

menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan perusahaan monopolis

sebagai satu-satunya produsen di pasar.

Monopoli yang Tidak Dilarang

1. Monopoli by Law

Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara

dan menguasai hajat hidup orang banyak.

2. Monopoli by Nature

Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim

dan lingkungan tertentu.

3. Monopoli by Lisence

Izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual.

2. OLIGOPOLI

Oligopoli dari segi bahasa berasal dari kata olio yang berarti beberapa dan poli

yang artinya penjual adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai

oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi

kurang dari sepuluh.

Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memosisikan dirinya sebagai bagian

yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan

tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi,

iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan

dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka.

Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan

perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar, dan juga

perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk

menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga

jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang

melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada.Struktur pasar oligopoli umumnya

terbentuk pada industri-industri yang memiliki capital intensive yang tinggi,

seperti, industri semen, industri mobil, dan industri kertas.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam

kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui

keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau

identik dengan kartel, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini

sebaiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel

3. SUAP

Definisi suap (Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap)

Pasal 2

... memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk

supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan

dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, ...

Pasal 3

... menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa

pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat

sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang

menyangkut kepentingan umum, ...

Pengaturan dan batasan/definisi suap dan gratifikasi beserta ancaman sanksi bagi masing-

masing tindak pidana tersebut kami sajikan dalam tabel di bawah ini:

Perbedaan Suap Gratifikasi

Pengaturan 1.      Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (Wetboek van Strafrecht,

Staatsblad 1915 No 73)

2.      UU No. 11 Tahun 1980tentang

Tindak Pidana Suap(“UU

11/1980”)

3.      UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan UU No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi serta

diatur pula dalam UU No. 30

Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (“UU

1.       UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan UU No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsiserta

diatur pula dalam UU No. 30

Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (“UU

Pemberantasan Tipikor”)

2.       Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 03/PMK.06/2011 tentang

Pengelolaan Barang Milik

Negara yang Berasal Dari

Barang Rampasan Negara dan

Pemberantasan Tipikor”) Barang Gratifikasi.

Definisi Barangsiapa menerima sesuatu atau

janji, sedangkan ia mengetahui atau

patut dapat menduga bahwa

pemberian sesuatu atau janji itu

dimaksudkan supaya ia berbuat

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

dalam tugasnya, yang berlawanan

dengan kewenangan atau

kewajibannya yang menyangkut

kepentingan umum, dipidana karena

menerima suap dengan pidana penjara

selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau

denda sebanyak-banyaknya

Rp.15.000.000.- (lima belas juta

rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).

Pemberian dalam arti luas, yakni

meliputi pemberian uang, barang,

rabat (discount), komisi, pinjaman

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas

lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang

diterima di dalam negeri maupun di

luar negeri dan yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik atau

tanpa sarana elektronik (Penjelasan

Pasal 12B UU Pemberantasan

Tipikor)

Sanksi UU 11/1980:

Pidana penjara selama-lamanya 3

(tiga) tahun atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.15.000.000.- (lima

belas juta rupiah) (Pasal 3 UU

3/1980).

KUHP:

pidana penjara paling lama sembilan

bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah

(Pasal 149)

UU Pemberantasan Tipikor:

Dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan atau

pidana denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp 250.000.000,00

(dua ratus lima puluh juta rupiah)

pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau

Pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun, dan pidana denda paling

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) (Pasal 12B ayat [2] UU

Pemberantasan TipikoR)

janji padahal diketahui atau patut

diduga, bahwa hadiah atau janji

tersebut diberikan karena kekuasaan

atau kewenangan yang berhubungan

dengan jabatannya, atau yang menurut

pikiran orang yang memberikan

hadiah atau janji tersebut ada

hubungan dengan jabatannya(Pasal 11

UU Pemberantasan Tipikor).

 

Jadi, selain pengaturan suap dan gratifikasi berbeda, definisi dan sanksinya juga berbeda.

Dari definisi tersebut di atas, tampak bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi

merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan

tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi

atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya.

Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat

dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya.

Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas

pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan

gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat

negara yang menerima hadiah tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Amerika yang mana antara suap dan gratifikasi

yang dilarang dibedakan. Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi yang dilarang, pemberi

gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan atas dilakukannya

suatu tindakan resmi, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud (sedikit

banyak)untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi (sumber: “Defining Corruption: A

Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption in the United States and

the United Kingdom”, Greg Scally: 2009). Sehingga jelas pembedaan antara suap dan

gratifikasi adalah padatempus (waktu) dan intensinya (maksudnya).

Mengenai faktor apa yang mendasari adanya perumusan mengenai delik gratifikasi, kami

merujuk pada salah satu penjelasan yang diamuat dalam Buku Saku Memahami

Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalam buku

tersebut (hal. 1) dijelaskan sebagai berikut:

Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa

gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam

perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian

dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat

dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan

dihilangkan.

Di dalam buku tersebut juga dijelaskan contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan

sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu (hal. 19):

1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan,

oleh rekanan atau bawahannya

2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan

kantor pejabat tersebut

3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan

pribadi secara cuma-Cuma

4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari

rekanan

5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat

6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari

rekanan

7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja

8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad

1915 No 73);

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan

Negara dan Barang Gratifikasi.

 

IV. UU ANTI MONOPOLI DAN OLIGOPOLI

MONOPOLI

Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada

monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang

dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok

pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli . Sementara

yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan

ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya

produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga

menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan

kepentingan umum Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti

Monopoli.

1. Asas dan Tujuan Antimonopoli dan Persaingan Usaha

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan

pelaku usaha dan kepentingan umum.

2. Tujuan

Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari

pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau

menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha

adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

3. Kegiatan yang dilarang dalan antimonopoly

Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2 adalah:

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai

pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar

yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara

pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,

kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk

menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut

pasal 33 ayat 2 “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Jadi, sektor-sektor

ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara

tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya.

4. Perjanjian yang dilarang dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha

Jika dibandingkan dengan pasal 1313 KUH Perdata, UU No.5/199 lebih

menyebutkan secara tegas pelaku usaha sebagai subyek hukumnya, dalam

undang-undang tersebut, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu

atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku

usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis . Hal ini

namun masih menimbulkan kerancuan. Perjanjian dengan ”understanding”

apakah dapat disebut sebagai perjanjian. Perjanjian yang lebih sering disebut

sebagai tacit agreement ini sudah dapat diterima oleh UU Anti Monopoli di

beberapa negara, namun dalam pelaksanaannya di UU No.5/1999 masih

belum dapat menerima adanya ”perjanjian dalam anggapan”

tersebut.Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah

perjanjian dalam bentuk sebgai berikut :

1. Oligopoli

2. Penetapan harga

3. Pembagian wilayah

4. Pemboikotan

5. Kartel

6. Trust

7. Oligopsoni

8. Integrasi vertical

9. Perjanjian tertutup

10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

5. Perjanjian yang dilarang penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu

Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan

Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan

pasivadari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena

hukum kepadaPerseroan/Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan

selanjutnya Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena

hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan

Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu

Perseroan/Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan

pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri dan

Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha

untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan

atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat mengakibatkan beralihnya

pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut

6. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar.

a) Monopoli

b) Monopsoni

c) Penguasaan pasar

d) Persekongkolan