Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ignatius Praptoraharjo, Laksono Trisnantoro, Dwi Handono
PMPK – FK - UGM
HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-29 September 2011
FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Cakupan layanan kesehatan yang rendah di wilayah-wilayah terpencil◦ Keterbatasan anggaran,
◦ keterbatasan sumber daya manusia,
◦ Keterbatasan infrastruktur pelayanan kesehatan
◦ Tidak maksimalnya pengelolaan program
Peningkatan cakupan layanan kesehatan:◦ memperkuat aspek ketenagaan kesehatan yang
bertumpu pada pegawai negeri
◦ kemitraan antara sektor pemerintah dan non-pemerintah masih belum dilakukan secara meluas
Sensitisasi isu kemitraan antara sektorpemerintah dan non-pemerintah dalampelayanan kesehatan
Memetakan potensi sektor non-pemerintah di dalam pelayanan kesehatan dasar
Mengembangkan disain kemitraan dalambentuk contracting out pelayanan kesehatandasar
Mengestimasi unit cost untuk layanankesehatan dasar yang dikontrakkan
Lokasi Assessment: ◦ Kabupaten Pegunungan Bintang, Propinsi Papua
◦ Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat
Metode Assessment: ◦ Private Health Sector Assessment (Harding et.al, 2011)
Pengumpulan Data◦ Kajian dokumen kegiatan: Laporan Monev, BPS, SDKI
◦ Wawancara:
Kepala Dinas (Prop + Kab), Kepala Bidang, Kepala Seksi, StafSeksi, Pimpinan LSM, Forum LSM, UNICEF, FHI
◦ Kelompok Diskusi Terarah: Bidan, staf Dinkes Kab.
◦ Observasi yankes di kota kabupaten
Sumber: Harding & Montagu, Public Policy toward the Private Health Sector: Introduction and Course Analytical Framework, Bangkok 2011
Cakupan yang rendah untuk program KIA danImunisasi:◦ Kurangnya nakes di tingkat desa/distrik
◦ Keterbatasan dana operasional untuk kunjungan ke desa
◦ Monitoring dan evaluasi kurang berjalan (kabupaten kepuskesmas dan dari puskesmas ke desa/pustu/polindes)
◦ Mobilisasi masyarakat kurang maksimal
◦ Perlengkapan kurang memadai
◦ Bidan menjadi penentu berjalannya layanan KIA dan Imunisasi
Tidak ada alternatif lain kecuali menambah tenagakesehatan sebagai pegawai negeri atau kontrak nakessecara individual
Komitmen pemerintah daerah masih lemah untukpembangunan kesehatan
Kemitraan dengan Sektor non-pemerintah: ◦ Sebagai terobosan untuk mengurangi beban pemerintah daerah:
Meningkatkan cakupan layanan
Mengatasi sementara kebutuhan nakes (menunggu putra daerahyang dikirim sekolah)
Sumber daya tambahan untuk kegiatan rutin
◦ Perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan dan sistem di dinas kesehatan(propinsi/kab)
Menentukan standar layanan
Pelatihan nakes yang digunakan di dalam CO
Koordinasi dengan Puskesmas/Nakes di lokasi proyek
Pelaporan kegiatan ke Puskesmas atau Dinkes setempat
◦ Jangan sampai ada kesan ‘merebut’ lahan pekerjaan nakes yang ada
Pembeli
Penyedia Layanan
Pemanfaat Layanan
Monitoring &
Evaluasi
Pembayaran
Layanan
Kontrak
Sumber: Berman, Peter, Contracting: Overview in Strategies for Private Sector Engagement and PPPs in Health, Bangkok, 2011
Meningkatkan cakupan layanan KIA dan Imunisasi
Mobilisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
Memperkuat sistem manajemen pelayanan kesehatan di distrik
Memperbesar peran organisasi masyarakat sipildalam upaya kesehatan dasar
1. Pelayanan Antenatal
2. Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terampil
3. Pelayanan Nifas
4. Kunjungan Bayi
5. Pelayanan Kesehatan Bayi
6. Pelayanan Kesehatan Balita
7. Imunisasi Bayi Lengkap
8. Imunisasi Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur
9. Penguatan dan Mobilisasi Masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan
No Distrik Kampung # Populasi # Nakes
1 Teluk Mayalibit
Warsambin, Mumes Waifoi, Warimak, Lopintol, Go, Beo Kabilol, Kalitoko, Arawai
2021 9 (7 perawat, 2 bidan)
2 Meos Mansar
Yanbekwan, Yenbuba Sawinggrai, Yapisawar, Kurkapa, Saundarek, Yenwaupor, Arborek Kabui,
2203 10 (7 perawat, 3 bidan)
No Distrik Kampung # Populasi # Nakes
1 Bime Bob, Bordamban Bime
21,601 5 (1 bidan 4 perawat)
2 Okbibab Abmisibil, Manunggal Inding, Okbisifil, Sabin Tupoplom, Borban Maksum, Pedam Kirimu, Yapil, Dumpasik, Atolodol
8,986 17 (perawat)
Kab. PegununganBintang
Kab. Raja Ampat
Kemenkes akan bekerja sama dengan DinasKesehatan Kabupaten menyusun sebuah dokumentender untuk kegiatan ini termasuk kompetensi darilembaga non-pemerintah yang diharapkan.
Dibentuk tim seleksi yang terdiri dari stafkemenkes/GAVI, staf dinas kesehatan propinsi dankebupaten dan perwakilan dari organisasi masyarakatsipil
Tender diumumkan melalui dua cara:◦ Pengumuman melalui jaringan LSM di Papua dan Papua
Barat (Foker LSM)◦ Undangan kepada organisasi masyarakat sipil yang dinilai
memiliki potensi besar dalam melaksanakan proyek ini
Pemenang Tender diumumkan oleh Dinas KesehatanKabupaten
Kemitraan antara sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam pelayanan kesehatan di duapropinsi memiliki potensi untuk dikembangkan
Contracting out bisa dianggap sebagai terobosanuntuk menutup kesenjangan dalam kebutuhannakes dalam jangka pendek dan cakupan layanan
Kemitraan perlu ditempatkan dalam sistem yang dibangun oleh dinas kesehatan agar mampumemperkuat sistem kesehatan daerah
Pada tingkat operasional diharapkan mampumemberdayakan nakes dan pelayanan di puskesmas
Acknowledgement:
Studi ini didanai oleh GAVI – HSS, Kementerian Kesehatan RI