I... · Web viewPada tahun 2014 hanya terdapat 10 kali demonstrasi yang berpotensi/rawan terjadi konflik massa. Dan pada tahun 2014 hanya terdapat 10 kali demonstrasi di wilayah Kabupaten

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014

Halaman | 1

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Berisi:

1.1 Pemerintahan1.2 Kepegawaian1.3 Kondisi Geografis

Daerah1.4 Gambaran Umum

Demografi1.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Kabupaten Pati tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah.

Sejak otonomi daerah pada tahun 2001, jumlah kecamatan di Kabupaten Pati tidak

mengalami perubahan yaitu 21 kecamatan. Pada tahun 2006 jumlah desa/kelurahan bertambah

menjadi 406 desa/kelurahan dari 405 desa/kelurahan, karena ada pemekaran desa di

Kecamatan Gabus yaitu Desa Pantirejo, yang dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Pantirejo

dan Desa Kosekan. Tahun 2012 ada penggabungan RT menjadi 7.518 RT dari 7.551

pada tahun 2011 dan di Tahun 2013 berkurang lagi menjadi 7.518 RT.

Tabel 1.1 Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Desa/KelurahanNo. Nama Kecamatan

Jumlah Luas Wilayah (Ha) % thd totalKelurahan/Desa

1 Sukolilo 16 15.874 10,56 %2 Kayen 17 9.603 6,39 %

3 Tambakromo 18 7.247 4,82 %4 Winong 30 9.994 6,65 %5 Pucakwangi 20 12.283 8,17 %6 Jaken 21 6.852 4,56 %7 Batangan 18 5.066 3,37 %8 Juwana 29 5.593 3,72 %9 Jakenan 23 5.304 5,01 %

10 Pati 5/24 4.249 2,83 %11 Gabus 23 5.551 3,69 %12 Margorejo 18 6.181 4,11 %13 Gembong 11 6.730 4,48 %14 Tlogowungu 15 9.446 6,28 %15 Wedarijaksa 18 4.085 2,72 %16 Trangkil 16 4.284 2,85 %17 Margoyoso 22 5.997 3,99 %18 Gunungwungkal 15 6.180 4,11 %19 Cluwak 13 6.931 4,61 %20 Tayu 21 4.759 3,16 %21 Dukuhseti 12 8.159 5,43 %

J u m la h 5 / 40 1 15 0 . 3 6 8 100 %

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Pemerintah Kabupaten Pati telah

membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pati, Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pati disusun berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Nomor

11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

(SKPD di DPPKAD), Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (SKPD di Kesbangpol, Satpol,

Inspektorat), Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor

14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan

Peratu ran Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari: Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, 13 Dinas Daerah, 13 Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 21 Kecamatan dan 5

Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Pati.

1.2 KEPEGAWAIAN

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan

yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya

organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan

penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau

tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses

pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk

mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pati pada 31 Desember 2014

sebanyak 12.286 orang, terdiri dari 6.371 orang atau 52% berjenis kelamin laki-laki dan

5.915 orang atau 48% merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan PNS di

Kabupaten Pati, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan SLTA.

Jumlah PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 6.998 orang atau 57 % dari total PNS,

sedangkan PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 2.136 orang atau 17 % dari total PNS,

pendidikan SD sebanyak 132 orang atau 1 % dari total PNS, pendidikan SLTP sebanyak

321

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Pati

orang atau 3 % dari total PNS, dan D3 sebanyak 1.759 orang atau 14 % dari total PNS di

Kabupaten Pati.

1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.3.1 BATAS ADMINISTRASI

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di JawaTengah

bagian timur yang berbatasan:

Sebelah utara : dibatasi wilayah Kab. Jepara dan Laut Jawa;

Sebelah barat : dibatasi wilayah Kab. Kudus dan Kab. Jepara;

Sebelah selatan : dibatasi wilayah Kab. Grobogan dan Kab. Blora;

Sebelah timur : dibatasi wilayah Kab. Rembang dan Laut Jawa.

Sumber: Pati Dalam Angka, 2014

1.3.2 LUAS WILAYAH

Kabupaten Pati terletak di pantai utara bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten

Kudus dan Kabupaten Jepara di bagian barat, Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Rembang

di bagian timur, dan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di bagian selatan. Letak

astronominya antara 110˚,50’ dan 111˚,15’ bujur timur dan 6˚,25’ dan 7˚,00 lintang selatan.

Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 Ha Kabupaten Pati merupakan salah satu dari

35 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur.

Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dari 58.448 Ha

lahan sawah dan 91.920 Ha lahan bukan sawah. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel

luas tanah menurut penggunaannya, tabel berikut 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Luas Tanah Menurut Penggunaannya

Kecamatan LahanSawah

LahanBukan Sawah Jumlah/ Total Persentase (%)

010. Sukolilo020. Kayen030. Tambakromo040. Winong050. Pucakwangi060. Jaken070. Batangan080. Juwana090. Jakenan100. Pati110. Gabus120. Margorejo130. Gembong140. Tlogowungu150. Wedarijaksa160. Trangkil170. Margoyoso180. Gunungwungkal190. Cluwak200. Tayu210. Dukuhseti

7.2534.9372.9474.2025.0233.5952.0821.1653.8712.5584.0752.708823

1.8291.9671.0341.2101.6241.3442.1382.063

8.6214.6664.3005.7927.2603.2572.9844.4281.4331.6911.4763.4735.9077.6172.1183.2504.7874.5565.5872.6216.096

15.8749.6037.2479.994

12.2836.8525.0665.5935.3044.2495.5516.1816.7309.4464.0854.2845.9976.1806.9314.7598.159

10,566,394,826,658,174,563,373,723,532,833,694,114,486,282,722,853,994,114,613,165,43

Jumlah/ Total 58.448 91.920 150.368 100,00

Sumber: Wikipedia, 2014

1.3.3 TOPOGRAFI DAN MORFOLOGI

Wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0 -1.000 m di atas permukaan

air laut rata-rata dan terbagi atas 3 relief daratan, yaitu:

a. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan

meliputi wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan

Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak.

b. Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian

Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus,

Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian utara, dan Tambakromo bagian utara.

c. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah

Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, wilayah dengan ketinggian

0 - 100 m dpl merupakan wilayah yang terbesar yaitu meliputi wilayah seluas 100.769

Ha atau dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar

merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian.

Tabel 1.3 Ketinggian dari Permukaan Air Laut Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Pati

No. (meter dari

permukaan laut / Wilayahm dpl)

1 0 - 7 Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Pati, Juwana, Margorejo, Jakenan, Batangan, Jaken, Gabus, sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen, Winong, dan Pucakwangi, serta sebagain kecil Kecamatan Tlogowungu dan Gunungwungkal.

2 7 - 100 Sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, Margorejo, Tlogowungu, Gunungwungkal, Cluwak, sebagian kecil Kecamatan Margoyoso dan Dukuhseti.

3 100 - 500 Sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Cluwak,Gunungwungkal, Tlogowungu, Gembong dan sebagian kecil Kecamatan Pucakwangi danMargorejo

4 500 - 1000 Sebagian kecil Kecamatan Gembong, Tlogowungu

5 > 1000 Sebagian kecil Kecamatan Gembong, TlogowunguSumber: Kabupaten Pati Dalam Angka, 2006

Ketinggian wilayah yang terendah di Kabupaten Pati berada di Kecamatan Tayu

dengan ketinggian 1 m di atas permukaan laut dan tertinggi berada di Kecamatan Tlogowungu

dengan ketinggian 624 m di atas permukaan laut.

Menurut hasil pendataan potensi desa (PODES) tahun 2011, sebagian besar desa di

Kabupaten Pati merupakan desa bukan pesisir yang jumlahnya mencapai 354 desa dengan

topografi wilayah sebagian besar berada di dataran yaitu sebanyak 339 desa.

Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara

dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red

yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol. Sedangkan di bagian selatan terdiri dari

tanah aluvial, hidromer, dan gromosol, Rincian menurut kecamatan sebagai berikut:

1. Batangan, Sukolilo, Gabus dan Jakenan merupakan tanah Aluvial;

2. Cluwak, Gunungwungkal dan Gembong merupakan tanah Latosol;

3. Juwana dan Margoyoso merupakan tanah Aluvial dan Red Yellow mediteran;

4. Pati dan Margorejo merupakan tanah Red Yellow mediteran, Latosol, Aluvial dan

Hidromer;

5. Kayen dan Tambakromo merupakan tanah Aluvial dan Hidromer;

6. Pucakwangi dan Winong merupakan tanah Gromosol dan Hidromer;

7. Wedarijaksa merupakan tanah Red Yellow mediteran, Latosol dan Regosol;

8. Tayu merupakan tanah Aluvial, Red Yellow dan regosol; dan

9. Tlogowungu merupakan tanah Latosol dan Red Yellow mediteran.

1.3.4 IKLIM

Berdasarkan curah hujan wilayah di Kabupaten Pati terbagi atas berbagai type iklim

(oldeman) tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4 Type Iklim ( oldeman )

Kecamatan District Oldeman

Climate Type010. Sukolilo D 2020. Kayen D 2030. Tambakromo D 2040. Winong E 2050. Pucakwangi E 2060. Jaken E 3070. Batangan E 3080. Juwana E 4090. Jakenan E 3100. Pati D 2110. Gabus D 2120. Margorejo D 2130. Gembong D 2140. Tlogowungu D 2150. Wedarijaksa E 1160. Trangkil E 1170. Margoyoso D 2180. Gunungwungkal D 2190. Cluwak C 2200. Tayu D 2210. Dukuhseti D 2

Sumber: Wikipedia, 2014

1.4 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Komposisi penduduk di Kabupaten Pati bila diamati dari piramida penduduk pada

tahun 2013 menuju ke arah yang lebih baik, ditunjukkan dengan adanya arah perkembangan

penduduk yang hampir sama dari penduduk usia 0-4 tahun sampai dengan penduduk usia 45-

49 tahun. Komposisi penduduk juga dapat dihubungkan dengan Dependency Ratio (DR) /

Angka Ketergantungan, yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten PatiMenurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pati, 2014

produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok

umur tidak produktif (0-14 tahun) dan (65+).

Angka ketergantungan tahun 2013 sebesar

48,08 persen, berarti setiap 100 penduduk

yang produktif menanggung sekitar 48

penduduk yang tidak produktif.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati dari

tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan,

hal ini dapat dilihat pada tabel indikator

kependudukan Kab. Pati, namun tingkat

pertumbuhan penduduk pada tahun 2013

sebesar 0,66 persen lebih rendah dibanding

tahun 2012 dengan pertumbuhan sebesar 0,73

persen. Dengan luas wilayah sekitar 1.503

Km², rata-rata setiap Km² ditempati penduduk sebanyak 810 jiwa/Km2 pada tahun 2013,

meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 803 jiwa/Km2.

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Pati lebih banyak di banding dengan

jumlah penduduk laki-laki. Sex ratio tahun 2013 nilainya lebih kecil dari 100 yaitu sebesar 94

persen berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki.

Menurut data Sakernas 2013, status pekerjaan utama penduduk yang bekerja sebagian

besar adalah sebagai buruh/karyawan/

pegawai, yaitu sebesar 25,97 persen.

Selanjutnya adalah pekerja keluarga/

tidak dibayar sebesar 23 persen dan

berusaha dibantu buruh tidak tetap yaitu

20,72 persen Sebaliknya yang berusaha

dibantu buruh tetap/buruh dibayar

hanya 4,17 persen. Status penduduk

yang berusaha sendiri sebesar 13,44

Tabel 1.5 Indikator Kependudukan Kabupaten Pati

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pati, 2014

persen, lebih tinggi daripada pekerja bebas sebesar 12,70 persen, terdiri dari pekerja bebas di

sektor pertanian dan non pertanian.

Ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di

Kabupaten Pati dari tahun 2011-2013 mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan SD ke

bawah, yaitu masing-masing tercatat sebesar 57,70 persen, 57,47 persen dan 50,98 persen.

Pendidikan tinggi (Diploma/Universitas ke atas) masih merupakan bagian terkecil dari

penduduk yang bekerja, yakni sebesar 7,61 persen di tahun 2013. Sedangkan yang

berpendidikan SLTP tahun 2013 turun menjadi 19,95 persen bila dibandingkan tahun 2012

sebesar 20,38 persen dan naik biladibandingkan tahun 2011 sebesar 17,77 persen. Penduduk

bekerja yang berpendidikan SLTA tahun 2013 sebanyak 21,46 mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2012 yakni sebanyak 21,51 persen.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus 2013, pada

tahun 2013 kesempatan bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja di

Kabupaten Pati dengan persentase sebesar 40,87%, kemudian disusul oleh sektor

perdagangan 19,45%, jasa 17,96%, industri 11,92%, dan lainnya 9,80%.

1.5 SISTEMATIKA

Penyusunan LKj IP Kabupaten Pati Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Pati Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Halaman | 9Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)

yang sedang dihadapi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2014.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, serta analisis

capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN : 1) Penetapan Kinerja Tahun 2014.

2) Lain-lain.


Bab II Berisi:

2.1 IndikatorKinerja

2.2 Perjanjian Kinerja Pemda Kab. Pati

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN

KINERJA

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari

hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah

daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota diamanatkan

untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian

perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-

2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJM

Nasional Tahun 2010-2014.

Visi jangka panjang Kabupaten Pati seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025. ”PATI BUMI MINA TANI

SEJAHTERA”

Berdasarkan visi jangka panjang tersebut, serta sejalan dengan gerakan pembangunan

dan strategi Bupati dan Wakil Bupati yaitu NOTO PROJO MBANGUN DESO serta kondisi

umum Kabupaten Pati saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahunan mendatang

dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal regional maupun

nasional serta memperhatikan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 tahap kedua tahun

ketiga sampai dengan tahap ketiga tahun ketiga dengan fokus pada peningkatan kualitas

pembangunan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Tahun 2014 merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati 2012-

2017. Pada tahap ini prioritas pembangunan diarahkan pada upaya pencapaian visi Kabupaten

Pati Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik dengan fokus pada

urusan-urusan yang langsung berhubungan dengan pencapaian misi dalam bidang-bidang

antara lain: pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, penanaman

modal, perikanan, serta industri kecil.

2.1 INDIKATOR KINERJA

RPJMD Kabupaten Pati 2012-2017 telah memuat indikator kinerja daerah, yang

dikelompokan dalam aspek dan fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, didalam

mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2014 dipergunakan 46 indikator kinerja

utama dari 21 sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari indikator kinerja daerah

INDIKATOR TARGET1. Tawuran / Konflik antar Kelompok Masyarakat ≤22. Jumlah prestasi olah raga di tingkat regional, nasional dan 5

internasional3. Meningkatnya prestasi Seni dan Budaya ditingkat regional dan 100

nasional.4. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural 415. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 26. Prosentase rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang 100

ditindak lanjuti7. Terlaksananya 15 bidang SPM. 158. Prosentase penyerapan bantuan keuangan desa. 1009. Ketersediaan peralatan bencana alam. 8


yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintahan daerah

yang keluarannya berupa hasil (outcome).

Kabupaten Pati menggunakan 80 Indikator Kinerja Utama untuk mengukur kinerja 34

sasaran yang bersumber dari RPJMD 2012-2017 dan Renstra SKPD sesuai bidang dan urusan

yang terkait:

1. Indikator kinerja yang berasal dari indikator kinerja daerah RPJMD 2012-2017.

Sebagian besar indikator yang digunakan dalam pelaporan ini diambil dari indikator

kinerja daerah yang yang tertera dalam RPJMD 2012-2017 beserta dengan proyeksi target

tahun 2014 dan target akhir RPJMD 2017.

2. Indikator yang diambil dari Renstra SKPD atau Standar pelayanan bidang tertentu.

Sesuai dengan sasaran dalam VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN RPJMD 2012-2017

(BAB V) bila tidak ditemukan indikator yang sesuai untuk mengukurnya maka yang

digunakan adalah indikator dan target dari Renstra SKPD yang juga merupakan indikator

dari standar pelayanan minimal bidang.

Tabel 2.1 Indikator Tapkin Yang Diambil Dari Renstra SKPD Karena Tidak Ada Dalam IndikatorKinerja Daerah

Sumber: TAPKIN Kabupaten Pati, 2014

Indikator dalam Tapkin yang keluarannya belum mengacu pada keluaran outcome telah

diubah menjadi indikator yang mempunyai keluaran outcome, yaitu:

Tabel 2.2 Indikator Keluaran Output Yang Diubah Menjadi Indikator Keluaran OutcomeINDIKATOR TAPKIN TARGET INDIKATOR PERUBAHAN TARGET

Desa siaga aktif mandiri: 58 72

Cakupan desa siaga aktif (%) 100Jumlah strata Posyandu Mandiri meningkat Prosentase posyandu aktif 100Jumlah UMKM dalam binaan 15

Prosentase usaha mikro dan kecil 30terhadap jumlah UKM

Indikator dalam Tapkin berupa Prosentase jumlah angkatan kerja perempuan dengan

target yang ditetapkan sebesar 38,97% diubah sesuai dengan indikator di dalam RPJMD

menjadi Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan target 51,31%.

Indikator dalam Tapkin berupa Produktivitas kehutanan dengan target 96% sulit untuk

dilakukan pengukuran, sehingga diubah sesuai dengan indikator di dalam RPJMD menjadi

Luas hutan rakyat dengan target sebesar 20.899 Ha.

INDIKATOR TAPKINSASARAN INDIKATOR TARGET

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatandasar danrujukan

RasioPuskesmas

1:30.000

Rasio Puskesmas pembantu

1:10.000

Meningkatnyacakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.

Pelayanankesehatan dasar pasien masyarakat miskin:

302.978

Pelayanankesehatan rujukan pasien masyarakat miskin:

5.300

INDIKATOR PERUBAHANSASARAN INDIKATOR TARGET

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin:

100

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin:

100

Meningkatnyacakupan pelayanan kesehatanbagi penduduk miskin.

Rasio Puskesmas 30.000

Rasio Puskesmaspembantu

10.000


3. Indikator yang mengalami penyesuaian

Setelah mempelajari kaitan antara indikator dan sasaran yang diukurnya, terdapat

indikator yang salah penempatan, atau tidak sesuai dengan sasaran yang hendak diukur,

sehingga disesuaikan.

Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan indikator di dalam RPJMD,

sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Yang Mengalami Penyesuaian

Diubahmenjadi

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)

yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), Pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan

mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2014 (lampiran I),

pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Pati Meningkatkan karakter masyarakat yang

berperilaku, berakhlak mulia, berbudi luhur dan berbudaya yang didukung kearifan lokal

INDIKATOR TARGET1. Tawuran / Konflik antar Kelompok Masyarakat ≤22. Jumlah prestasi olah raga di tingkat regional, nasional dan 5

internasional3. Meningkatnya prestasi Seni dan Budaya ditingkat regional dan 100

nasional.4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 25. Meningkatnya kunjungan wisata. 850.100


dicapai dengan sasaran-sasaran Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak

mulia dan berbudi luhur, adalah Meningkatnya potensi pemuda, prestasi olah raga,

pengembangan seni budaya daerah dan pariwisata daerah, indikator dan target yang hendak

dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tujuan Meningkatkan Karakter Masyarakat Yang Berperilaku, Berakhlak Mulia, Berbudi Luhur dan Berbudaya Yang Didukung Kearifan Lokal


Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai

kebutuhan dengan prinsip good governance dengan sasaran pertama Meningkatnya kualitas

aparatur yang profesional indikatornya adalah Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat

Struktural dengan 41 perserta tahun ini, Kedua Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi

penyelenggaraan pemerintahan daerah indikatornya adalah Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas laporan keuangan kecapai, Pada tahun 2014 ditargetkan opini atas hasil audit

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2013 adalah Wajar dengan Pengecualian

(skala 2). Ketiga Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah

dicapai dengan indikator Prosentase rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang ditindak

lanjuti yang ditargetkan sebersar 100%. Keempat Meningkatnya kualitas pelayanan publik

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diindikasikan dengan Terlaksananya 15

bidang SPM di 15 SKPD. Kelima Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Prosentase penyerapan bantuan keuangan desa dengan target 100,

dan keenam Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dengan target peralatan bencana 8.

Bidang pendidikan menjadi bidang yang diprioritaskan di setiap penyelenggaraan

pemerintahan baik daerah maupun pusat. Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pati guna

memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan

secara merata ada 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai pertama, adalah tercukupinya daya

tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagai tolok ukur

keberhasilannya adalah prosentase bangunan sekolah dalam kondisi baik, meningkatnya

Angka Partispasi Murni (APM). Kedua, Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan

dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga

kependidikan, diukur dengan meningkatnya angka kelulusan di setiap jenjang pendidikan dan

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA.

INDIKATOR KINERJA TARGETBangunan sekolah yang berkondisi baik 65Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 114,07Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 98,90Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99,15Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 78,35Angka kelulusan jenjang pendidikanSD/MI 99,32SMP/MTs 98,83SMA/MA/SMK 98,59Angka Melanjutkan (AM)SD/MI ke SMP/MTs 99,79SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 81,11Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 72,73Standarisasi biaya dan regulasi pendidikan. 1


Indikator Kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang Pendidikan

yang hendak dicapai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

Sumber: TAPKIN Kabupaten Pati 2014

Untuk mencapainya program kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2014 antara lain

adalah program pendidikan dasar dengan kegiatan; penambahan ruang kelas sekolah,

pembangunan perpustakaan sekolah dan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.

Program pendidikan menengah dengan kegiatan antara lain pembangunan gedung sekolah,

Penambahan ruang kelas sekolah, penambahan ruang guru sekolah, pembangunan

laboratorium, pembangunan sarpras olahraga, pembangunan perpustakaan sekolah dan

rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.

Sasaran lain yang terkait dengan pendidikan didalam masyarakat adalah meningkatnya

budaya baca masyarakat, untuk mewujudkanya Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen

bahwa pada tahun 2014 jumlah perpustakaan sebanyak 1.326 unit, jumlah pengunjung

perpustakaan 27.000 orang, dan koleksi buku di perpustakaan daerah sebanyak 38.598 buku.

Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, pengembangan minat dan

budaya baca, supervisi, pembinaan & stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan

masyarakat, pelaksanaan koordinasi pengembangan perpus, penyediaan bantuan

pengembangan perpus dan minat baca di daerah, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya

baca, penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, pemeliharaan buku-buku

perpustakaan.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas

sasaran yang hendak diwujudkan ada 4 (empat) sasaran yaitu Pertama, Menurunnya AKI,

AKB, AKBAL dan balita gizi buruk; Kedua, Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan dengan meningkatkan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

satuan penduduk sebagai indikator; Ketiga, Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi

TARGETINDIKATOR KINERJA DALAM

TAPKIN1. Rasio dokter umum 1:20832. Rasio dokter gigi 1:90913. Rasio Perawat 1:6324. Rasio Perawat Gigi 1:1000005. Rasio Bidan 1:13336. Rasio Apoteker 1:1000007. Rasio Asisten Apoteker 1:1000008. Rasio Sanitarian 1:66679. Rasio SKM 1:100000


penduduk miskin hingga 100%; dan Keempat Meningkatnya kesehatan lingkungan serta

perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat yang diindikasikan dengan 100% cakupan desa

siaga aktif dan 100% posyandu aktif.

Berikut ini adalah indikator dan target yang hendak dicapai di tahun 2014 dalam

rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Bidang KesehatanTARGET TARGET

INDIKATOR KINERJA DALAM PENYESUAIANTAPKIN OUCOME

Menurunnya angka kematian ibu 18Menurunnya angka kematian bayi. 172Menurunnya angka kematian balita. 11Menurunnya angka balita gizi buruk. 0,03Rasio Puskesmas 30.000Rasio Puskesmas pembantu 10.000Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang 302.978 100 harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 5.300 100Cakupan desa siaga aktif (%) 58 100Prosentase posyandu aktif 72 100


Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan. Indikatornya

dan target tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Indikator Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan

Penyesuaian target cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas

yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%), cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin (%) semula santuan yang digunakan adalah jumlah

kunjugan mencadi prosentase sesuai yang dimaksud dengan cakupan, penyesuaian target dari

indikator awal Desa siaga aktif mandiri satuan jumlah diubah dengan cakupan desa siaga aktif

satuan (%), jumlah strata Posyandu Mandiri meningkat diubah dengan prosentase posyandu

aktif.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran di bidang kesehatan adalah

sebagai berikut:

1. Program perbaikan gizi masyarakat;

2. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;

Tahun 2009 2010 2011 2012IPG 63,10 63,58 64,14 64.50

Tahun 2009 2010 2011 2012IDG 51,3 61,4 63,63 59.20


3. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;

4. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;

5. Program obat dan perbekalan kesehatan;

6. Program upaya kesehatan masyarakat;

7. Program pengawasan obat dan makanan;

8. Program standarisasi pelayanan kesehatan;

9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

pustu;

10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;

11. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

12. Program pengembangan lingkungan sehat;

13. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

14. Program pengembangan lingkungan sehat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar

pembangunan manusia. yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan

gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pati tahun 2012 menurut Data

Strategis Kabupaten Pati 2014 adalah 64,50. IPG dapat digunakan untuk mengetahui

kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi

apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten PatiTahun 2009-2012

Sumber: Data Strategis Kabupaten Pati, 2014

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran

aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, Indeks Pemberdayaan Gender

Kabupaten Pati menurut perhitungan tahun 2012 adalah 59,20. Peran aktif perempuan dalam

kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan

pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 2.9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten PatiTahun 2009-2012

Sumber: Data Strategis Kabupaten Pati, 2014

Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Pati

Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukurnya adalah Prosentase perlindungan

perempuan dan anak terhadap korban kekerasan yang mendapat penanganan perlindungan

oleh petuga sterlatih di dalam unit pelayanan terpadu (100%), Angka melek huruf perempuann

usia 15 tahun keatas yang ditargetkan sebesar (99,5 %), Prosentase jumlah perempuan yang


bekerja di lembaga legislatif (20), Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan target (51,31

%) dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

(100 %).

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

Prosentaseperlindungan perempuan dan anak terhadap 100 korban kekerasan yang mendapa tpenangananperlindungan oleh petuga sterlatih di dalam unit pelayanan terpaduAngka melek huruf perempuann usia 15 tahun keatas (%) 99,5Prosentase jumlah perempuan yang bekerja di lembaga 20 legislatifPartisipasi angkatan kerja perempuan (%) 51,31Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan 100 anak dari tindakan kekerasan (%)


Program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2014 untuk mendukung capaian

sasaran meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak adalah:

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;

2. Program penguatan kelembagaan pangarusutamaan gender dan anak;

3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan:

a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

5. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan:

- peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Pati terus mendorong berkembangnya usaha kecil menengah

yang tangguh dengan upaya fasilitasi dan penguatan kelembagaan bagi koperasi dan pelaku

usaha mikro. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM

dapat dilihat kinerjanya dengan indikator utama prosentase koperasi aktif, ditargetkan sebesar

100% dan prosentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM dengan target sebesar 30%

yang akan dicapai dengan program penciptaan iklim usaha UKM yg kondusif, program

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pengembangan

sistem pendukung usaha bagi UMKM, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi,

fasilitasi pengembangan UKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi

UMKM, program pengembangan industri kecil menengah dan program pengembangan

lembaga ekonomi desa. Meningkatnya daya saing produk industri UMKM baik di dalam

maupun di luar negeri ditandai dengan Jumlah expo dan pameran dengan target 27.

NO INDIKATOR KINERJA TARGETUTAMA KINERJA

1. Pr o du k s i ta n aman p a ng a n Pr o du ktifitas t a n aman p a n g an J u mlah p op u la s i t e r n ak

Produksi daging

543.4092. 57,113. 1.688.8174. 4.237.9885. Produksi susu 310.0006. Produksi telur 3.9597. Produksi tanaman hortikultura 233.7028. Luas Hutan Rakyat 20.899


Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung

ketahanan pangan daerah, karena wilayah Pati yang mempunyai daerah pertanian yang subur

dan garis pantai yang panjang hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati dengan

upaya meningkatkan produksi pertanian, target kinerja yang ditetapkan masing-masing

indikator diukur dengan produksi pertanian tanaman pangan utama sebesar 543.409 ton

dengan produktifitas sebesar 57,68. Wilayah Pati yang berbatasan dengan laut, sudah tentu

mengandalkan perikanan, perikanan tangkap tahun 2014 diharapkan mampu sebesar 42.063,

terdapat juga hasil tambak, produksi ikan terbesar dihasilkan dari budi daya tambak dengan

lahan tambak terutama banyak tersebar di Kecamatan Juwana berupa petak-petak yang

letaknya mendekati bibir pantai. Jenis ikan bandeng dan lele banyak dibudidayakan, target

perikanan budidaya sebesar 42.200. Secara lengkap berikut indkator yang digunakan di sektor

pertanian dan peternakan;

Tabel 2.11 Meningkatkan Produksi Pertanian


Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja Kabupaten Pati dengan

tujuan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Ketersediaan Infrastruktur WilayahTARGET SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KINERJA

1. Meningkatnya kualitas dankuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta saranapenunjang lainnya.

1. Prosentase panjang jalanka bup a t e n d a lam k o nd i s i b aik ( % )

2. Presentase jumlah jaringan J e m b atan d alam k on d i s i b aik 3. R u mah ta ng ga be r s a n ita s i ( % )

4. Rumah tangga pengguna air bersih ( % )

5. Prosentase penduduk berakses air mi nu m

6. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

7. R u mah ta ngg a pe n gg u n a l i s t r ik ( % )

8. Rumah layak huni (%)

50

88

2. Meningkatnya ketersediaanjaringan air bersih dan sanitasi.

7970

70

3. Meningkatnya kualitas dankuantitas jaringan irigasi dankonservasi sumber daya air.

75

4. Meningkatnya kualitasperumahan dan kawasanpermukiman

8990


Untuk mencapai target kinerja masing-masing sasaran, program yang akan

dilaksanakan tahun 2014 adalah sebagai berikut:


1. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana

penunjang lainnya:

a. Program peningkatan jalan dan jembatan;

b. Program pengembangan jalan dan jembatan;

c. Program Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan;

d. Program Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan;

e. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan;

f. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

2. Sasaran meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi:

a. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin;

b. Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong;

c. Program pembangunan turap/talud/bronjong;

d. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;

e. Kegiatan penyediaan program nasional pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat.

3. Sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas irigasi dan konservasi sumber daya air:

a. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi;

b. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai;

c. Pemeliharaan dan pengawasan pemakaian sempadan sungai/irigasi;

d. Fasilitasi pendukung kegiatan wismp;

e. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA

lainnya;

f. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa.

4. Sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman:

a. Program pengembangan perumahan;

b. Program lingkungan sehat perumahan;

c. Kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan;

d. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni dan penataan

permukiman.

Meningkatkan peran pengusaha dan investor dalam kerjasama investasi, dalam tahun

2014 minat pengusaha untuk berusaha di Kabupaten Pati meningkat ditargetkan ada 12 Jumlah

investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target nilai investasi berskala nasional 1.025

milyar rupiah, selain itu diharapkan ada peningkatan produktifitas tenaga kerja, penempatan

tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja

meningkat menjadi 72,70 % dan tingkat pengangguran terbuka menurun hingga menjadi

6.90%.

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMAKINEJA

1. PMKS yang memperoleh bantuan social (%) 0,092. Meningkatnya jumlah transmigran yang 30

ditempatkan3. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan 77

sosial tenaga kerja (%)4. Prosentase UMK terhadap KHL 100


Di bidang Sosial Ketenagakerjaan Indikator Kinerja Utama yang digunakan adalah

sebagai berikut:Tabel 2.13 Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Untuk mencapai sasaran dibidang investasi, ketenagakerjaan dan penanganan masalah

sosial program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi:

a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;

b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

c. Program peningkatan kualitas pelayanan dan perijinan pelayanan publik;

d. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

2. Sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana

informasi bursa kerja:

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tanaga kerja;

b. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat dan anak nakal;

c. Membangun kerja sama dengan perusahaan/dunia usaha dalam program

pengembangan lingkungan sosial masyarakat;

d. Program peningkatan kesempatan kerja.

3. Sasaran meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS:

a. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;

b. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial;

c. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;

d. Program pemberdayaan fakir miskin, kat dan PMKS lainnya;

e. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

f. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

4. Sasaran meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi:

a. Program transmigrasi regional;

b. Program pengembangan wilayah transmigrasi.

5. Sasaran meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja:

- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam TAPKIN 2014 kecuali yang telah disampaikan

diatas adalah sebagai berikut Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman


diukur dengan Lingkungan permukiman kumuh dengan target 8,3 dan Rumah layak huni 90%.

Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup indikasinya bila Jumlah

lahan kritis yang direhabilitasi 120 Ha.

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun

2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan

pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, jumlah anggaran

Kabupaten Pati Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.867.213.946.000,- setelah Perubahan

Belanja Daerah Tahun 2014 menjadi Rp. 2.099.217.251.000,- terdiri atas Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 1.303.041.853.000,- (atau 62,07% dari total anggaran) dan Belanja

Langsung sebesar Rp.796.175.398.000,- (atau 37,93% dari total anggaran 2014).

Tabel 2.14 Target Belanja Daerah

Uraian Target

% (Rp)

Belanja Tidak langsung 1.303.041.853.000 62,07%Belanja Langsung 796.175.398.000 37,93%

Total belanja 2.099.217.251.000 100%Sumber: DPPKAD Kab. Pati, 2014

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai

program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2014

SASARAN ANGGARAN PROSENTASE ANGGARAN

1. Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan berbudi luhur

2. Meningkatnya potensi pemuda, prestasi olahraga, pengembangan seni budaya dan daerah pariwisata daerah

91.716.000 0,01%

5.010.770.000 0,63%

3. Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional 862.940.000 0,11%4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah

daerah1.253.439.000 0,16%

5. Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah 3.443.301.000 0,43%6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan SPM 115.000.000 0,01%7. Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat4.433.633.500 0,56%

8. Meningkatnya mitigasi penanggulangan bencana 1.264.489.500 0,16%9. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan

menengah.10. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar

23.296.995.000 2,93%

35.791.194.000 4,50%dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.

11. Meningkatnya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien 322.550.000 0,04%12. Meningkatnya budaya baca masyarakat. 809.036.000 0,10%13. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk. 425.685.000 0,05%14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan 58.661.837.000 7,37%

15. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. 12.250.000.000 1,54%16. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 0 0

SASARAN ANGGARAN PROSENTASE ANGGARAN

17. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat 1.067.900.000 0,13%di masyarakat.

18. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak 733.131.000 0,09%19. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan 1.743.926.000 0,22%

UMKM.20. Meningkatnya daya saing produksi UMKM baik di dalam maupun di luar 867.812.000 0,11%21. Meningkatnya produksi pertanian. 8.058.800.000 1,01%22. Meningkatnya produksi Perikanan 22.319.402.000 2,80%23. Meningkatnya pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral. 1.018.900.000 0,13%24. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta 165.950.151.000 20,84%

sarana penunjang lainnya.25. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi. 36.739.247.000 4,61%26. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber 18.052.869.000 2,27%

daya air.27. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman 8.943.117.000 1,12%28. Meningkatnya pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukannya 1.025.000.000 0,13%29. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi. 1.012.721.000 0,13%30. Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3.355.169.000 0,42%31. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan 4.047.708.000 0,51%

sarana informasi bursa kerja.32. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS. 1.078.495.000 0,14%33. Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi. 83.906.000 0,01%34. Meningkatnyaperlindungandankesejahteraantenagakerja 455.387.000 0,06%

Jumlah 424.586.227.000 53%Jumlah Belanja Pendukung 371.589.171.000 47%

Total Belanja Langsung 796.175.398.000 100,00%Sumber: DPPKAD Kab. Pati, 2014

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan

untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung

program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.

424.586.227.000,- atau sebesar 53% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk

program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 371.589.171.000,- atau 47% dari total anggaran

belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran

paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan

jembatan serta penunjang lainnya dengan besaran anggaran 20,84% dari total belanja

langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran di bidang

kesehatan yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

sebesar 7,37% serta sasaran meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi sebesar

4,61% dari total anggaran belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang

relatif sedikit adalah sasaran meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan

transmigrasi, meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan

berbudi luhur serta meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing hanya sebesar 0,01% dari total anggaran belanja

langsung.

Bab III Berisi:1. Capaian Kinerja

Kabupaten Pati2. Analisis dan

Evaluasi CapaianKinerja Tahun2014

3. RealisasiAnggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan

pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pati dalam

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan oleh masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan melalui indikator yang terukur dan

mencerminkan hasil dari pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pati

tahun 2014.

3.1 CAPAIAN KINERJA KABUPATEN PATI

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran

kinerja, dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pemda Kabupaten Pati melakukan

pengukuran kinerja ini dilakukan secara tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja

dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. Cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian

kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)70 s/d < 85 : Berhasil (B)55 s/d < 70 : Cukup Berhasil (CB)0 s/d < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan

sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Target Dengan Realisasi Tiap Indikator

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KINERJA KATEGORI

1. Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan berbudi luhur.

1. Tawuran / Konflik antar KelompokMasyarakat (kejadian)

≤ 2 2 100% SB

2. Meningkatnya potensipemuda, prestasiolahraga, pengembangan seni budaya daerah dan pariwisata daerah.

2. Jumlah prestasi oleh raga di tingkatregional, nasional dan internasional

5 6 120% SB

3. Meningkatnya prestasi Seni dan Budayaditingkat regional dan nasional.

100 100 100% SB

4. Meningkatnya kunjungan wisata. 850.100 958,706 113% SB

3. Meningkatnya kualitasaparatur yang profesional.

5. Jumlah PNS yang telah mengikuti DiklatStruktural

41 22 54% TB

4. Meningkatnya akuntabilitas dan

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan

2 2 100% SB

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman | 22


transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Meningkatnya kualitaspengawasan dan status audit keuangan daerah

7. Prosentase rekomendasi laporan hasilpemeriksaan yang ditindak lanjuti

100 79,67 80% B

6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan StandarPelayanan Minimal (SPM).

8. Terlaksananya 15 bidang SPM. 15 16 107% SB

7. Meningkatnyakemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

9. Persentase penyerapan bantuankeuangan desa.

100 99 96% SB

8. Meningkatnya mitigasipenanggulangan bencana.

10. Ketersediaan peralatan bencana alam. 8 14 175% SB

9. Tercukupinya dayatampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

11. Bangunan sekolah yang berkondisi baik 65 65,9 101% SB12. Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI/Paket A114,07 112,16 98% SB

13. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/Paket B

98,90 99,38 100% SB

14. Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A

99,15 99,46100%

SB

15. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

78,35 78,83101%

SB

10. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.

16. Angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI 99,32 99,99 101% SB SMP/MTs 98,83 99,85 101% SB SMA/MA/SMK 98,59 99,96

101%SB

17. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 99,79 100,89 101% SB18. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA81,11 84,76

105%SB

19. Prosentase guru yang memenuhikualifikasi S1/D-IV

72,73 77,77 107% SB

11. Meningkatnya tata kelolapendidikan yang efisien dan efektif

20. Standarisasi biaya dan regulasipendidikan.

1 1 100% SB

12. Meningkatnya budaya baca masyarakat.

21. Jumlah Perpustakaan 1.326 1.137 86% B22. Jumlah Pengunjung perpustakaan 27.000 20.593 76% B23. Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah38.598 43.890 114% SB

13. Menurunnya AKI, AKB,AKBAL dan balita giziburuk.

24. Menurunnya angka kematian ibu 18 17 106% SB25. Menurunnya angka kematian bayi. 172 172 100% SB26. Menurunnya angka kematian balita. 11 3 173% SB27. Menurunnya angka balita gizi buruk. 0,03 0.05 33% TB

14. Meningkatnya kualitasdan kuantitas pelayanankesehatan dasar dan rujukan

28. Cakupan pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin (%)

100 69,87 70% B

29. Cakupan pelayanan gawat daruratkesehatan dasar di puskesmas yangharus diberikan oleh sarana kesehatan(RS Daerah) (%)

100 100 100% SB

15. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.

30. Rasio puskesmas, poliklinik 30.000 41,638 72,50% B31. Rasio Puskesmas pembantu 10.000 24,200 41,32% TB

16. Meningkatnya kualitasdan kuantitas tenagakesehatan sesuai kebutuhan.

32. Rasio dokter umum 1:2083 1:22359 9,38% TB33. Rasio dokter gigi 1:9091 1:71023 12,78% TB34. Rasio Perawat 1:632 1:4488 14,08% TB35. Rasio Perawat Gigi 1:100000 1:44718 225% SB36. Rasio Bidan 1:1333 1:2207 60,37% CB37. Rasio Apoteker 1:100000 1:1207399 8,33% TB38. Rasio Asisten Apoteker 1:100000 1:50308 200% SB39. Rasio Sanitarian 1:6667 1:30958 21,55% TB40. Rasio SKM 1:100000 1:86242 116,67% SB

17. Meningkatnya kesehatanlingkungan serta perilakuhidup bersih dan sehat di masyarakat.

41. Cakupan desa siaga aktif (%) 100 100 100% SB42. Persentase posyandu aktif 100 48 48% TB

18. Meningkatnya kesetaraangender, pemberdayaan perempuan dan anak

43. Persentaseperlindungan perempuandan anak terhadap korban kekerasan yang mendapa tpenanganan perlindungan oleh petuga sterlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100 100 100% SB



44. Angka melek huruf perempuann usia 15 tahun keatas (%)

99,5 99,98 100% SB

45. Persentase jumlahperempuan yangbekerja di lembagalegislatif

20 16 80% B

46. Partisipasi angkatan kerja perempuan(%)

51,31 90,97 177% SB

47. Penyelesaian Pengaduan PerlindunganPerempuan dan anak dari tindakankekerasan (%)

100 100 100% SB

19. Meningkatnya daya saingproduk industri UMKMbaik di dalam maupun di luar negeri

48. Jumlah expo dan pameran 27 52 193% SB

20. Meningkatnya fasilitasidan penguatankelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.

49. Persentase koperasi aktif 100 42 42% TB50. Persentase usaha mikro dan kecil

terhadap jumlah UKM30 51% 170% SB

21. Meningkatnya produksipertanian.

51. Produksi tanaman pangan Padi sawah 543.409 497.870 92% SB52. Produktifitas tanaman pangan 57,11 53,8 93% SB53. Jumlah populasi ternak 1.688.817 2.268.965 134% SB54. Produksi daging 4.237.988 3.831.772 90% SB55. Produksi susu 310.000 194.627 63% CB56. Produksi telur 3.959 4.582 116% SB57. Produksi tanaman hortikultura 233.702 232.291 99% SB58. Luas Hutan Rakyat 20.899 34.683 166% SB

22. Meningkatnya produksiPerikanan

59. Perikanan tangkap 42.063 16.143 38% TB60. Perikanan budidaya 42.200 44.740 106% SB

23. Meningkatnyapemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral.

61. Kontribusi sektor pertambanganterhadap PDRB

1,20 0,9% 75% B

24. Meningkatnya kualitasdan kuantitasinfrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya.

62. Persentase panjang jalan kabupatendalam kondisi baik (%)

50 47 94% SB

63. Presentase jumlah jaringan Jembatandalam kondisi baik

88 87 99% SB

25. Meningkatnyaketersediaan jaringan airbersih dan sanitasi.

64. Rumah tangga bersanitasi (%) 79 82 104% SB65. Rumah tangga pengguna air bersih (%) 70 7 10% TB66. Persentase penduduk berakses air

minum70 50 71% B

26. Meningkatnya kualitasdan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air.

67. Luas irigasi kabupaten dalam kondisibaik

75 60 80% B

27. Meningkatnya kualitasperumahan dan kawasanpermukiman

68. Lingkungan permukiman kumuh 8,3 - - TB69. Rumah tangga pengguna listrik (%) 89 99.68 112.% SB70. Rumah layak huni (%) 90 73% 81% B

28. Meningkatnyapengembangan wilayahsesuai dengan peruntukannya.

71. Jumlah Pelanggaran terhadap RencanaTata Ruang dan Wilayah

3 - - TB

29. Meningkatnya minatpengusaha dan nilaiinvestasi.

72. Jumlah investor berskalanasional(PMDN/PMA)

12 21 175% SB

73. Jumlah nilai investasi berskalanasional(M.rupiah)

1.025 389,26 38% TB

30. Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

74. Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi 120 160 133% SB

31. Meningkatnyaproduktifitas tenaga kerja,penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja.

75. Tingkat partisipasi angkatan kerja(%) 72,70 68,91 95% SB76. Tingkat pengangguran terbuka(%) 6,9 6,37 108% SB

32. Meningkatnya pelayanandan perlindungan sosialbagi PMKS dan PSKS.

77. PMKS yang memperoleh bantuan sosial(%)

0,09 0,16 178% SB

33. Meningkatnya kerjasamaantar daerah dalam penempatan transmigrasi

78. Meningkatnya jumlah transmigran yangditempatkan

30 4 13% TB

34. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

79. umlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%)

77 3 4% TB

80. Prosentase UMK terhadap KHL 100 86 86% B



Halaman | 25

Dari 80 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tahun 2014, kinerja yang dicapai

menunjukkan bahwa 52 IKU telah memenuhi kriteria sangat berhasil (63%), bahkan 39 IKU

capaiannya hingga lebih dari 100%; Indikator yang berkategori berhasil tetapi tidak sampai

mencapai target ada 11 IKU; 2 Indikator berkategori kinerja cukup berhasil dan 17 IKU tidak

berhasil.

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Kabupaten Pati 2014

Mayoritas IKU Bupati Pati tahun 2014 telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat

berhasil (63%) dan berhasil (13%). Untuk pencapaian dengan kriteria sangat baik, bahkan

39 dari 52 IKU atau 75% diantaranya, realisasinya bahkan mencapai lebih dari 100% dari

rencana kinerja yang dicanangkan.

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Pati dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan sesuai dengan

tujuan serta sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pati beserta target dan capaian

realisasinya.

Selain perbandingan antara target dan realisasi sebagai capaian kinerja tahun 2014 juga

dipaparkan perbandingan pencapaian kinerja tahun sekarang dengan tahun sebelumya dalam

hal ini kinerja tahun 2012 dan 2013 selanjutnya dibuat pernghitungan realisasi sampai tahun

sekarang dengan realisasi yang harus dicapai pada akhir masa RPJMD 2012-2017 yakni

kondisi terakhir yang hendak dicapai di setiap indicator.

Gambaran kinerja Kabupaten Pati sesuai dengan tujuannya, sasaran-sasaran yang hendak

diwujudkan dengan indikator-indikator pengukurannya adalah sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan: “Meningkatnya karakter masyarakat yang berperilaku, berakhlak mulia,berbudi luhur dan berbudaya yang didukung kearifan lokal”.


Halaman | 26

Meningkatnya karakter masyarakat yang berperilaku, berakhlak mulia, berbudi luhur


Halaman | 27

dan berbudaya yang didukung kearifan lokal di Kabupaten Pati, dicapai dengan meningkatkan

karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia, berbudi luhur dan meningkatnya potensi

pemuda, prestasi olahraga, pengembangan seni budaya daerah dan pariwisata daerah. Sebagai

ukuran tercapainya sasaran-sasaran ini, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

SASARAN KE-1

Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan berbudi luhur

Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan berbudi luhur,

diukur dengan kejadian tawuran/konflik antar kelompok masyarakat di lingkungan dan situasi

yang rawan konflik yang sering terjadi di Kabupaten Pati, kinerjanya tercapai 100% sangat

berhasil, semakin sedikit kejadian semakin baik kinerja yang dicapai.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Karakter Masyarakat Berperilaku, Berakhlak Mulia dan Berbudi Luhur

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Tawuran / Konflik antar Kelompok Ma s yarakat.

kejadian ≤ 2 2 100%

PENGUKURAN KINERJA

Pada tahun 2014 ditargetkan tawuran/konflik antar kelompok masyarakat hanya terjadi

maksimal 2 kejadian. Kenyataan terjadi 2 kejadian yang melibatkan konflik antar kelompok

masyarakat pada Tahun 2014 yaitu:

1. Tawuran antar warga Desa Wuwur dan Desa Karaban Kecamatan Gabus (27 Juli 2014);

2. Tawuran warga Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Pati, dan warga Dukuh Ndowan (27

Juli 2014).

Target capaian indikator : ≤ 2 (maksimal 2 kejadian)

Realisasi : 2 Kejadian

Pencapaian kinerja atas indikator tersebut mencapai 100%. Kegiatan penyuluhan dan

pembinaan kantramtibmas merupakan bentuk upaya preventif guna mendukung pencapaian

atas indikator kinerja diatas. Sasaran dari kegiatan tersebut meliputi TOGA, TOMAS, TODA

di wilayah kecamatan yang menjadi prioritas rawan konflik dengan 11 kali kegiatan selama

Tahun 2014. Selain melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan kantramtibmas, juga

terdapat kegiatan lain yang mendukung pencapaian indikator tersebut yakni:

Kegiatan Fasilitasi Pengawalan Pejabat ; dan

Pengamanan Poskotis Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

ANALISA DAN EVALUASI KINERJA

Gangguan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pati (konflik berbasis SARA,

anarkisme, separatisme, atau lainnya) mencerminkan karakter dan akhlak masyarakat Pati

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN2012 2013 2014 TARGET

AKHIRRPJMDT R % T R % T R %

1 Tawuran / Konflik antar Kejadian ≤ 2 K e l o m p o k Ma s yarakat

2 100 ≤ 2 3 50 ≤ 2 2 100 12


Halaman | 28

sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaaan kegiatan penyuluhan dan

pembinaan Kantramtibmas maupun kegiatan lain yang telah dilakukan.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Karakter Masyarakat Berperilaku, Berakhlak Mulia danBerbudi Luhur

Pada tahun 2013 ditargetkan tawuran/konflik antar kelompok masyarakat hanya terjadi

maksimal 2 kejadian, tetapi terdapat 3 kejadian. Tahun 2014 terjadi 2 kejadian dari target

maksimal 2 kejadian berhasil menekan 1 kejadian tidak terulang kembali sehingga terjadi

kenaikan capaian kinerja, seluruh kejadian di tahun 2012-2014 telah mencapai 7 kejadian bila

dibandingkan dengan total kejadian masa RPJMD 5 tahun yaitu 12 kejadian maka terdapat

selisih 5 kejadian sehingga sisa waktu RPJMD 2015-2017 diharapkan dari potensi/kerawanan

konflik tidak terjadi konflik.

Pada tahun 2014 hanya terdapat 10 kali demonstrasi yang berpotensi/rawan terjadi

konflik massa. Dan pada tahun 2014 hanya terdapat 10 kali demonstrasi di wilayah

Kabupaten Pati yaitu:

1. Unjuk rasa Parade Nusantara (10 Februari 2014);

2. Unjuk rasa/Audiensi Jaringan Kerja LSM ( 17 Februari 2014);

3. Unjuk rasa FKWK (Forum Komunikasi Warga Kasiyan) – 10 Maret 2014;

4. Unjuk rasa FKTH (Forum Komunikasi Tenaga Honorer) – 27 Maret 2014;

5. Unjuk rasa Forum Masyarakat Peduli Demokrasi dan Transparansi Pemilu Kab. Pati (19

April 2014);

6. Unjuk rasa KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) – 2 Mei 2014;

7. Unjuk rasa Desa Srikaton Kayen (19 Mei 2014);

8. Unjuk rasa Forum Masyarakat Srikaton Anti Korupsi (26 September 2014);

9. Unjuk rasa FNB (Forum Nelayan Bersatu) – 12 Nopember 2014;

10. Unjuk rasa ORGANDA masalah kenaikan harga BBM (19 Nopember 2014)

SASARAN KE-2

Meningkatnya potensi pemuda, prestasi olahraga, pengembangan seni budaya daerah dan pariwisata daerah

Meningkatnya potensi pemuda, prestasi olahraga, pengembangan seni budaya daerah

dan pariwisata daerah, diukur dengan indikator jumlah prestasi olah raga, prestasi seni dan

jumlah kunjungan wisata, dari 3 indikator tersebut hasil pengukurannya rata-rata 92% sangat

berhasil.


Halaman | 29

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Meningkatnya Potensi Pemuda, Prestasi Olahraga, Pengembangan Seni BudayaDaerah dan Pariwisata Daerah


1. Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, n a s i o n al d a n i n t e r n a s i o n al

Meningkatnya prestasi seni dan budaya di tingkat r egio nal dan na sio nal. M en i n g kat n ya k un j u ng an w i s ata.

event 5 6 120%

2. % 100 100 100%

3. O ra n g 850.100 958,706 113%

PENGUKURAN KINERJA

1. Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional.

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 120%. Dalam usaha mencapai sasaran

meningkatnya prestasi olahraga yaitu meningkatnya jumlah perolehan medali dan

peringkat dalam kejuaraan olahraga di tingkat provinsi serta sinergisnya pembinaan

keolahragaan dan meningkatnya kualitas organisasi olahraga. Disbudparpora Kabupaten

Pati menetapkan ke dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yang

dijabarkan kedalam 3 (tiga) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut berfokus pada

pembinaan atlet-atlet pelajar, penyelenggaraan kompetisi olahraga daerah dan pengiriman

atlet pelajar dalam kompetisi tingkat regional. Realisasi dari sasaran tersebut adalah

tercapainya prestasi olahraga Kabupaten Pati di tingkat regional provinsi Jateng, dari 6

target kejuaraan diperoleh prestasi sebanyak 3 kejuaraan yaitu sebagai, berikut:

- Juara umum III, Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) SD Tk. Provinsi Jawa

Tengah;

- Juara umum III, Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) SMA Tk. Provinsi Jawa

Tengah;

- Juara umum II, Kejuaraan Daerah Taekwondo Pelajar Tk. Provinsi Jawa Tengah;

- Juara umum III, Kejuaraan Daerah Tenis Meja Pelajar Tk. Provinsi Jawa Tengah;

- Juara umum III, Kejuaraan Daerah Bulutangkis Pelajar Tk. Provinsi Jawa Tengah;

- Juara umum III, Kejuaraan Daerah Bola Volley Pantai Pelajar Tk. Provinsi Jawa

Tengah.

2. Meningkatnya prestasi seni dan budaya di tingkat regional dan nasional.

Prestasi seni dan budaya di tingkat regional dan nasional tercapai 100%, dari 5 bentuk

festival kebudayaan yang diikuti di tingkat Jawa Tengah dan semuanya berhasil

menyabet sebagai juara.

Tabel 3.5 Daftar Prestasi Bidang Kebudayaan Tahun 2014NO KEJUARAAN YANG DIIKUTI PRESTASI

1 Fistival Film Tingkat Provinsi Jawa Tengah Juara I2. Festival Film Tingkat Provinsi Jawa Tengah Sutradara Film Terbaik3. Duta Bahasa Tingkat Provinsi Provinsi Jawa Tengah Juara II Kategori Putri4. Lomba Karya Tulis Ilmiah Kesejahteraan Tingkat Provinsi Juara I

Jawa Tengah5. Fistival Permainan Rakyat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Juara Harapan II

Sumber: Disbudparpora Kab. Pati, 2014


Halaman | 30

3. Meningkatnya kunjungan wisata.

Pengembangan pariwisata berhasil jika jumlah wisatawan yang berkunjung di objek-

objek wisata meningkat. Kabupaten Pati menetapkan ke dalam: Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata yang dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan; Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan; dan Program

Pengembangan Kemitraan yang dijabarkan 4 (empat) kegiatan. Kegiatan ditujukan untuk

pengembangan daerah tujuan wisata, promosi pariwisata dan pengembangan sumber daya

wisata. Realisasi dari sasaran ini jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Pati dari target

sebesar 850.100 pengunjung, tercapai realisasi sebesar 958.706 pengunjung. Menurunnya

jumlah kunjungan wisatawan dari tahun lalu yang telah ditetapkan disebabkan oleh

faktor terjadinya bencana alam pada periode Januari-Februari-Maret 2014. Bencana

banjir telah melumpuhkan akses masuk ke Kabupaten Pati dan setelah surut

meninggalkan kerusakan pada jalan-jalan menuju obyek wisata. Adapun rincian data

kunjungan wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Data Wisatawan Kabupaten Pati Tahun 2014

NO JENIS DAN NAMA DAYA TARIK WISATA JUMLAH

PENGUNJUNG WI SA TA A L A M Gu n ung r ow o I nd ah G o a P a n c u r G o a W ar e h K eb u n K o p i J o ll o n g A ir T e rj u n G r e n j e n g an S e w u P a n tai Ba n y u t ow o Ag r o e d u f o r es t r y R es o rt ( E ar) R e g al o h WI SA TA B U DA Y A Se n d a n g S a n i Pi n tu G e r b a n g Maja p a h it Petila s an Ka d i p at e n P ati S it u s Ca nd i Ka y e n WI SA TA B U A T A N Wat e r b oo m Send a n g S a n i Wat e r b oo m Juw a n a W at e r F a n t a s y Wi s ata In d u s t r i PT . D u a Ke l i n c i L A IN – L A IN Makam S y e h Ja n g k u n g Makam Kh M u tamak i n Makam Sun a n P ra wo to M e r o n d i K e c amatan Su k o lilo H a u l Ki Ag e n g N ge r a n g K e c . J u w a n a Pr o ses i H ari Jadi Ka b up a t e n P ati P a ti N i gh t Ca r n ival Lo m b an K e c amatan T ayu Se d e kah L a u t K e c amatan J u w a n a M I NA T K H U S U S D es a W i s ata P e ma n c i ng an T al u n

JUMLAH

1 26,3532 14,1623 8,7244 7,4055 8,7206 7,4807 3,190

1 1,0582 19,7953 19,5674 4,590

1 12,8062 -3 37,369

1 202,1862 497,2803 15,0014 2,5005 5,2006 1,5007 3,2008 15,0009 9,600

1 36,020958,706

Sumber: Data Disbudparpora Kab. Pati, 2014

NO INDIKATOR KINERJA

2012 2013 2014 TARGET RPJMDT R % T R % T R %

1. Jumlah prestasi 5 4 80 5 4 80 5 6 120 6 olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional

2. Meningkatnya 100 50 50 100 75 75 100 100 100 100prestasi seni dan budaya ditingkat regional dan nasional

3. Meningkatnya 835.523 kunjungan

w i s at a

820.653 98 840.200 1.147.318 122 850.100 958,706 113 875.000


Halaman | 31


Evaluasi dan analisa diperoleh dari pembandingan antara kinerja dan capaian tahun

2012-2013 dengan capaian dan kinerja tahun 2014, juga dibandingkan dengan target akhir

RPJMD tahun 2017.

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Potensi Pemuda, Prestasi Olahraga, Pengembangan Seni BudayaDaerah dan Pariwisata Daerah

Capaian kinerja untuk indikator jumlah prestasi olahraga di tingkat regional pada

tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sama yaitu tercapai 80%. Terjadi kenaikan pada tahun

2014 yaitu berhasil meraih prestasi pada 6 event kejuaraan dari 5 gelar yang ditargetkan atau

tercapai 120%.

Prestasi seni dan budaya di tingkat regional dan nasional memperoleh capaian kinerja

meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 dari 4 event yang diikut berhasil

menghasilkan prestasi 3 juara, sedang tahun sebelumnya 2 juara. Pada tahun 2014 event yang

diikuti sebanyak 5 event dan semuanya mendapat predikat juara.

Capaian kinerja untuk indikator jumlah wisatawan Disbudparpora Kabupaten Pati

pada tahun 2012 sebesar 97,69 % dan meningkat secara signifikan pada tahun 2013 sebesar

119,53 %, hal ini disebabkan karena selain efektifnya promosi pariwisata, mulai Tahun 2013

dilakukan pendataan kunjungan wisata sektor industri dan kunjungan wisata event tradisi

budaya masyarakat Kabupaten Pati. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dari dari tahun

lalu yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor terjadinya bencana alam pada periode

Januari-Februari-Maret 2014. Bencana banjir telah melumpuhkan akses masuk ke Kabupaten

Pati dan setelah surut meninggalkan kerusakan pada jalan-jalan menuju obyek wisata.

3.2.2 Tujuan: “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayananprima sesuai kebutuhan dengan prinsip good governance”

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai

kebutuhan dengan prinsip good governance di Kabupaten Pati, dicapai dengan meningkatkan

kualitas aparatur yang profesional; Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Meningkatkan kualitas pengawasan dan status

audit keuangan daerah. Sebagai ukuran tercapainya sasaran-sasaran ini, indikator yang

digunakan adalah sebagai berikut:


Halaman | 32

SASARAN KE-3

Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional

Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional, diukur dengan pencapaian indikator

jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural, kinerjanya yang dicapai dalam kategori

cukup berhasil yaitu 54%.

PENGUKURAN KINERJA

Dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur yang profesional Kabupaten Pati

melaksanakan diklat-diklat, dalam hal ini diklat kepemimpinan yaitu diklat struktural baik

Diklatpim IV, Diklatpim III, maupun Diklatpim II.

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Aparatur Yang ProfesionalNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat

Strukturalorang 41 22 54%


Pada tahun 2012 jumlah peserta diklat ditargetkan sebanyak 20 orang dan terealisasi

20 orang atau 100%. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah peserta diklat

sebanyak 41 orang namun terealisasi 40 orang, atau 98%. Pelaksanaan diklat struktural di

tahun 2014 dari yang ditargetkan 41 diklat hanya terealisasi 22 atau hanya 54%.

SASARAN KE-4

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah,

diukur dengan opini audit BPK tentang laporan keuangan, dari yang ditargetkan kinerjanya

sangat berhasil yaitu 100% seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Pengukuran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

l a por an ke u a ngan skala 2 2 100%

PENGUKURAN KINERJA

Opini Wajar Dengan Pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang

diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji

material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian

akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis

ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu. Namun demikian

ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dalam penghitungan kualitatif skala yang digunakan adalah:

2012 2013 2014 TARGETAKHIR RPJMD

NO INDIKATOR KINERJA T R % T R % T R %

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan

k eu a ng a n

2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 4


Halaman | 33

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 4 WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan

Paragraf Penjelasan3

WDP : Wajar Dengan Pengecualian 2

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) 1

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah

indikator pada sasaran strategis ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas

laporan keuangan. Pelaporan kinerja tahun 2014 adalah hasil opini BPK tahun 2013. Pada

tahun 2013 opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap audit atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pati adalah Wajar Dengan Pengecualian (skala 2). Poin yang menjadi

catatan oleh BPK pada hasil audit tahun 2013 yaitu mengenai pencatatan terhadap aset tetap

di SKPD dan pencatatan penyertaan modal (investasi permanen) PDAM yang masih dobel

pencatatan. Catatan BPK tersebut telah ditindaklanjuti dengan cara membentuk tim

penelusuran aset internal pada masing masing SKPD yang kemudian melakukan rekonsiliasi

dengan Tim Aset Kabupaten. Sedangkan untuk pencatatan ganda atas penyertaan modal

PDAM telah dilakukan dengan mencatat sesuai dengan bukti kepemilikan.

Pada tahun 2014 ditargetkan opini atas hasil audit laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Pati adalah Wajar Tanpa Pengecualian (skala 3, akan diperhitungan dalam

laporan LKjIP tahun 2015), seiring telah dilakukannya berbagai perbaikan dalam proses

penatausahaan dan pelaporan keuangan baik di SKPD maupun SKPKD.


Tabel 3.10 Pengukuran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan Skala yang sama, pencapaian tahun 2014 tidak berbeda dengan tahun 2013

dan tahun 2012, dimana proses perbaikan dalam penyelenggaraan yang diupayakan dengan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan:

1. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;

2. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

3. Pembinaan dan supervisi administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;

4. Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;

5. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD;

7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;


Halaman | 34

8. Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan pembiayaan dan bantuan keuangan;

9. Penyusunan penggabungan laporan keuangan dana tugas pembantuan;

10. Pengelolaan sistem informasi akses data pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan daerah.

SASARAN KE-5

Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah

Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah, kinerjanya

sangat berhasil sebagai indikatornya adalah menindaklanjuti semua rekomendasi laporan hasil

pemeriksaan, dalam hal ini dicapai kinerja 100%.

PENGUKURAN KINERJA

Prosentase rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2014 selama tahun 2014 Kabupaten Pati telah

melakukan pemeriksaan reguler kepada 144 objek pemeriksaan (obrik) dan telah menerbitkan

sebanyak 144 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler beserta rekomendasinya.

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Status Audit Keuangan DaerahNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. Prosentase rekomendasi laporan hasil

pe m e r i k s aan ya n g d it i nd a k la n j u t i % 100 79,67 80%

Dari 144 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sebanyak 123 LHP reguler beserta

rekomendasinya sudah ditindaklanjuti dengan rincian: 98 LHP telah selesai ditindaklanjuti

temuan dan rekomendasinya sedangkan 25 LHP tindak lanjutnya belum selesai/masih dalam

proses. Untuk tindak lanjut yang masih dalam proses ini biasanya masalah pengembalian

kelebihan tunjangan keluarga karena diangsur selama beberapa bulan ke depan.

Capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 79,67% karena dari 123 LHP reguler yang

sudah tersusun hanya 98 LHP yang sudah selesai tindak lanjutnya dan 25 LHP masih dalam

proses.


Data menunjukkan bahwa laporan hasil pemeriksaan dan jumlah rekomendasi selama

tahun 2013 adalah sebanyak 144 laporan dan rekomendasi serta telah ditindaklanjuti

semuanya (100%). Sedangkan di tahun 2014 menurun menjadi 79,67%. Hal ini menunjukkan

bahwa target yang telah ditetapkan tidak berhasil diraih atau dipertahankan. Capaian kinerja

meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah diharapkan sangat

berhasil sampai dengan akhir masa RPJMD.

NO INDIKATOR KINERJA 2012 2013 2014 TARGETRPJMDT R % T R % T R %

1. Prosentase 100 rekomendasi laporanhasil pemeriksaan yang

d it i n d ak la n j u ti

100 100 100 100 100 100 79,67 80%


Halaman | 35

Tabel 3.12 Perbandingan Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Status Audit Keuangan Daerah

Tindak LHP kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan

upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam LHP, baik

pemeriksaan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten Pati) maupun pemeriksaan eksternal

(Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, Itjen Kemendagri maupun Itjen Kementerian Teknis

Lainnya). Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa

dilihat komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan

pemeriksaan bagi peningkatan kinerja SKPD. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu

penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka

perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut

tersebut sehingga bisa diselesaika sebelum batas waktu yang ditentukan.

Dengan kegiatan pemeriksaan ke SKPD yang dilaksanakan secara periodik,

diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat SKPD, di mana temuan hasil

pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi efektivitas dan

efisiensi kinerja SKPD. Pemeriksaan internal secara berkala/reguler berpedoman pada

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), dilaksanakan atas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi instansi, penyelenggaraan kegiatan instansi, pengelolaan keuangan, pengelolaan

barang daerah, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pada akhirnya diharapkan dapat

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tantangan selama ini dan kedepannya adalah banyaknya obyek pemeriksaan yang

kurang tanggap atau tidak mau tahu dengan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Untuk

mengatasi hal tersebut maka selama ini dilakukan pendekatan persuasif dan dengan sistem

jemput bola, sehingga dari tahun 2012 sampai dengan 2013 semua rekomendasi laporan hasil

pemeriksaan dapat ditindaklanjuti.

Secara umum hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk

mencapai target yang telah ditetapkan adalah:

- Terlambatnya penerbitan LHP reguler dari Tim Pemeriksa;

- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung;

- Jauhnya obyek pemeriksaan;

- Banyaknya obyek pemeriksaan yang kurang tanggap atau tidak mau tahu dengan

rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka selama ini dilakukan pendekatan persuasif dan

dengan sistem jemput bola pada objek pemeriksaan.


Halaman | 36

SASARAN KE-6

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM), diukur dengan jumlah SKPD yang telah menjalankan standar pelayanan minimal

bidang masing-masing, Kinerja sangat berhasil yaitu 107%.

PENGUKURAN KINERJA

Pemerintah Daerah wajib memiliki SPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari sekitar 32 bidang, ada 15 bidang yang wajib memiliki SPM agar masyarakat

mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. 15 bidang yang sudah memiliki SPM antara

lain: Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, BKKBN, Pangan,

Perumahan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Urusan Dalam Negeri, Kesenian, Komunikasi

dan Informatika, Penanaman Modal, Perhubungan, Urusan Sosial, dan Tenaga Kerja.

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Standar Pelayanan Minimal


1. Terlaksananya 15 bidang SPM. skpd 15 16 107%

Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2014 telah melaksanakan dan menerapkan

pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerinah sesuai denan kemampuan dan

keuangan daerah Kabupaten Pati yang telah dituangkan dalam RPJMD, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja SKPD. Meskipun telah menjadi indikator kinerja

utama di Renja SKPD maupun di RPJMD, indikator SPM tersebut belum sepenuhnya tercapai

disebabkan tidak semua indikator SPM di SKPD yang membidangi menganggarkan sesuai

dengan indikator yang ada.


Pelaksanaan 15 bidang SPM di Kabupaten Pati dilaksanakan oleh 16 SKPD yang

membidangi, dimana rincian SKPD dan bidang SPM yang dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.14 SKPD dan Pelaksanaan Bidang SPM di Kabupaten PatiSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG

DIBANDING

MELAKSANAKAN SPM BIDANG SPM STANDAR

NASIONAL1. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Rakyat Belum sesuai

Bidang Pekerjaan Umum Belum sesuaiBidang Pemadam Kebakaran Belum Sesuai

2. Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Sudah sesuai3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bidang Kesehatan Sudah Sesuai4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Ketenagakerjaan Belum Sesuai

Bidang Sosial


1. Terlaksananya 15 bidang S PM.

15 15 100 15 15 100 15 16 107 15


Halaman | 37

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIBANDING

MELAKSANAKAN SPM BIDANG SPM STANDAR

NASIONAL5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bidang Urusan Pemerintahan Susah sesuai

Dalam Negeri6. Kantor Ketahanan Pangan, Bidan Ketahanan Pangan Sudah Sesuai7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Bidang Keluarga Berencana dan Sudah sesuai

Keluarga SejahteraBidang Layanan Terpadu Bagi Belum sesuaiPerempuan dan Anak KorbanKekerasan

8. Badan Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Hidup Belum sesuai9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Tata Ruang Belum sesuai10. Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Urusan Pemerintahan Sudah Sesuai

Dalam Negeri11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Sosial Belum Sesuai12. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bidang Pehubungan Belum Sesuai

Bidang Komunikasi dan informatika Belum sesuai13. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Bidang Penanaman Modal Sudah Sesuai14. RSUD RAA. Soewondo Bidang Urusan Rumah Sakit Sudah Sesuai15. RSUD Kayen Bidang Urusan Rumah Sakit Sudah Sesuai16. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Bidang Kesenian Sudah Sesuai

Olahraga

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Standar PelayananMinimal

Di tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah ikut

menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial sehingga dari 15 SKPD yang

harus melaksanakan 15 bidang SPM telah bertambah menjadi 16, dan bila dilihat dari

pelaksanaan SPM dengan standar nasional yang diharapkan masih banyak yang belum

tercapai.

Secara kuantitas penerapan SPM di Kabupaten Pati tercapai sangat baik, namun tidak

berhenti sampai disini karena masih terdapat banyak capaian SPM yang belum memenuhi

standar nasional sehingga diharapkan pada tahun mendatang pencapaian standar pelayanan

minimal secara kualitas dapat disesuaikan dengan standar nasional.

SASARAN KE-7

Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima

sesuai kebutuhan dengan prinsip good governance sasaran keempat yang ingin dicapai adalah

meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kinerjanya

sangat baik yaitu 96% artinya dari program-program bantuan kepada desa mempunyai

dampak untuk mewujudkan kesejahteraan desa.

INDIKATOR KINERJA2012

%2013

%2014

%T R T R T RProsentase penyerapan bantuan. 100 99 100 100 96 100 100 99,9 100


Halaman | 38

PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan MasyarakatNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. Prosentase penyerapan bantuan keuangan

des a. % 100 99 96%

Tahun 2014 pemerintah Kabupaten Pati menganggarkan dana untuk meningkatkan

kemandirian desa untuk mewujudkaan kesejahteraan masyarakat Rp. 36.765.607.000, dengan

serapan Rp. 36.689.777.000. sebesar 99,79%. Adapun perinciannya dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 3.17 Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung Untuk Masyarakat Tahun 2014

NO URAIAN KEGIATAN TOTAL REALISASI PROSENTASE

ANGGARAN (Rp) (Rp) (%)

1 BLM MANDIRI PERDESAAN 1.310.000.000 1.310.000.000 1002 BLM PAMSIMAS 880.000.000 880.000.000 1003 BANSOS PMT-AS 423.413.000 423.413.000 1004 BANTUAN PEMUGARAN PERUMAHAN 140.000.000 140.000.000 100

(LOKASI TMMD)5 BANTUAN PEMUGARAN RUMAH TIDAK 50.000.000 50.000.000 100

LAYAK HUNI (LOKASI P2M-BG)6 BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA 31.082.194.000 31.006.364.000 88

DESA (ADD)7 BANTUAN KEUANGAN UNTUK 420.000.000 420.000.000 100

LEMBAGA EKONOMI DESA8 BANTUAN KEUANGAN UNTUK 1.560.000.000 1.560.000.000 100

FASILITASI LEMBAGA KEAGAMAAN9 HIBAH TMMD TAHAP 1 195.000.000 195.000.000 100

10 BHAKTI TMMD 345.000.000 345.000.000 10011 HIBAH TMMD TAHAP 2 360.000.000 360.000.000 100

JUMLAH 36.765.607.000 36.689.777.000 99,79Sumber: Bappermasdes Kab. Pati, 2014

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan beberapa kegiatan sebagai beriku:

a. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD;

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah;

c. Penyelenggaraan lomba desa;

d. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

e. Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);

f. Penyiapan desa percontohan prototype.


Meningkatnya kemandirian desa dalam pembangunan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat:

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012, 2013 dan 2014

INDIKATOR KINERJAREALISASI KINERJA TAHUN TARGET

PROENTASE JANGKA

MENENGAH (%)2012 2013 2014

Prosentase penyerapan bantuan. 99 99 99,9 100 100


Halaman | 39

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan Target Jangka Menengah

Pencapaian indikator ini mencapai 100%. Yang pencapaiannya melalui 5 kegiatan

yaitu penyelenggaraan lomba desa, monev dan monitoring pelaksanaan ADD, bulan bhakti

gotong royong masyarakat, TMMD dan monev pelaporan terhadap kegiatan pemugaran

rumah tidak layak huni dan penataan permukiman. Adapun Bantuan Hibah dan Keuangan

yang dalam pengelolaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati meliputi

kegiatan:

- Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MD;

- Bantuan langsung Masyarakat PAMSIMAS;

- Bantuan Sosial PMT-AS;

- Bantuan Pemugaran Rumah TMMD;

- Bantuan Pemugaran Rumah P2MBG;

- Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD);

- Bantuan Keuangan Lembaga Ekonomi Desa;

- Bantuan Keuangan untuk Fasilitasi Lembaga Keagamaan;

- Bantuan Pelaksanaan TMMD.

SASARAN KE-8

Meningkatnya mitigasi penanggulangan bencana

Meningkatnya mitigasi penanggulangan bencana. Ketersediaan peralatan bencana

alam sangat baik, kinerjanya 175%.

Tabel 3.20 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Mitigasi Penanggulangan Bencana Ketersediaan Peralatan Bencana AlamNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. K e t e r s ed iaan pe ra l at a n b e n c a n a a l am. U n it 8 14 175%


Badan Penanggulangan Bencana Alam baru dibentuk pada tahun 2012, melalui Perda

Nomor 4 Tahun 2012. Program kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Pengadaan sarana dan

prasarana evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam; Pengadaan logistik

dan abat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan; Pengadaan sarana dan prasarana

informasi ancaman atau korban bencana alam; Penyediaan operasional tim bencana alam;

Penanganan bencana; Pengadaan logistik bencana dan Pendistribusian bantuan logistik dan

peralatan bencana.


Halaman | 40

Tabel 3.21 Peralatan Penanganan Bencana

NO JENIS URAIAN BANYAKNYA SATUAN

1 Peralatan 1 Perahu Karet 6 Unit

2 Perahu Fiber 2 Unit

3 Perahu Poyethylene 2 Unit

4 Tenda Peleton 10 Set

5 Tenda Kompi 1 Set

6 Tenda Keluarga 12 Set

7 WTP 1 Unit

8 Mobil Rescue 1 Unit

9 Motor Trail 4 Unit

10 Gergaji mesin 2 Unit

11 Dayung 32 Buah

12 Air Compresor 1 Unit

13 Genset 2 Unit

14 Pelampung 67 Buah

Sumber: BPBD Kab. Pati, 2014

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait

dengan dokumen pendukung perencanaan penanggulangan bencana. Dalam tahun 2014,

program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3 program, yaitu:

1. Penyusunan rehabilitasi paska bencana;

2. Program rekonstruksi paska bencana; dan

3. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

3.2.3 Tujuan: “Meningkatnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan meningkatnya kualitas pendidikan secara merata”

Dalam upaya meningkatkan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan

meningkatnya kualitas pendidikan secara merata, sasaran yang hendak diwujudkan

Pemerintah Kabupaten Pati adalah mencukupi daya tampung dan meningkatnya kualitas dan

relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar/menengah termasuk kualitas pendidikan dan

tenaga kependidikan. Uraian dari pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN KE-9

Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Di dalam mencukupi daya tampung pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Pati

kinerjanya sangat berhasil, pencapaian realisasi dari target indikatornya rata-rata adalah102%.

Ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerjanya, seluruhnya berkategori sangat

berhasil dan 3 dengan kategori sangat berhasil dengan capaian diatas 100% dan 1 berkategori

sangat berhasil dengan capaian 100%.

NO SEKOLAH/ JML RUANG MADRASAH KELAS

KONDISI BAIKJML %

1 SD/MI 5504 3434 62,392 SMP/MTs 3065 1537 50,143 S M A / S MK/MA 1307 1115 85,30


Halaman | 41

PENGUKURAN KINERJA

Berikut ini pengukuran indikator kinerja utama sasaran tercukupinya daya tampung

pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Pati.

Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Tercukupinya Daya Tampung Pendidikan di Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)1. B a ngun a n se k o lah y a n g b e r k o nd i s i b ai k . 65 65,9

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 114,07 112,16101

2. 98

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 98,90 99,38 1004. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99,15 99,46 100

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 78,35 78,83 101

Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan sarana pendidikan

yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Di Kabupaten Pati 65,94 % gedung sekolah dalam kondisi baik. Dari 5.504 SD/MI yang ada

di wilayah Kabupaten Pati terdapat 3.434 gedung SD/MI atau 62,39% dalam kondisi baik,

SMP/MTs terdapat 3.065 dari 1.537atau 50,14%, SMA/MA/SMK yang berkondisi baik

sebanyak 1.307dari 1.115 atau 85,30%.

Kondisi bangunan sekolah dalam keadaan baik 65,94 % sudah memenuhi SPM proses

belajar mengajar di Kabupaten Pati, karena yang mengalami kondisi rusak berat hanya

10,44% sudah diprioritaskan untuk rehab lewat anggaran APBN, APBD Jawa Tengah dan

APBD Kabupaten Pati.

Program Kegiatan yang dilaksanakan: penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi

sedang/berat ruang kelas sekolah, dan penambahan ruang kelas sekolah.

Tabel 3.23 Kondisi Sekolah di Kabupaten Pati

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pati, 2014

Akses pendidikan juga bisa digambarkan oleh beberapa data lain seperti Angka

Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), berikut akan menguraikan

situasi untuk beberapa aspek tersebut.Tabel 3.24 Angka APM dan APK

JENJANG APK APM

PAUD 26,43 -SD/MI 112,16 99,46SMP/MTs 99,38 78,83SMA/MA/SMK 55 , 37 39,91


Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya,

yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia

yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni


NO INDIKATOR KINERJAT R % T R % T R %

1 Bangunan sekolah yang 50 59 100 60 70 116 65 65,9 101 90 berkondisi baik

2 Angka Partisipasi Kasar 114,07 114,08 100,01 114,07 112,06 98,24 114,07 112,16 98,33 114,07 (APK) SD/MI/Paket A

3 Angka Partisipasi Kasar 98,80 98,75 99,95 98,85 99,07 100,22 98,90 99,38 100,49 98,96 (APK) SMP/MTs/Paket B

4 Angka Partisipasi Murni 98,99 98,92 99,93 99,06 98,93 99,87 99,15 99,46 100,31 99,50(APM) SD/MI/Paket A

5 Angka Partisipasi Murni 77,85 77,75 99,87 78,07 78,08 100,01 78,35 78,83 100,61 79,25 (APM) SMP/MTs/Paket B


Halaman | 42

(APM) merupakan rasio jumlah siswa kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang

pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang

pendidikan tertentu.

Misal, APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi

dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun.APK menunjukkan tingkat

partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap

penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.APK Pendidikan Dasar sudah

mencapai tuntas wajar dikdas 9 tahun APM SMP mencapai angka 78,83% menunjukkan

bahwa siswa yang berusia 15 tahun ke atas banyak yang sudah bersekolah di jenjang SMA,

APK jenjang SMA/MA/SMK masih rendah 55,37%.

Standart APK Pendidikan Menengah di tingkat Pusat adalah kurang dari 70%

dikarenakan banyak siswa usia 16-18 tahun di Kabupaten Pati tidak melanjutkan sekolah

dengan alasan membantu orang tua mencari nafkah, tidak mampu bersekolah di tingkat SMA

karena sosial ekonomi, letak geografis sekolah dengan rumah terlalu jauh dan siswa usia 18

tahun keatas sudah banyak yang melanjutkan ke Perguruan tinggi. Upaya untuk meningkatkan

APK dan APM Pendidikan Menengah adalah penyeimbangan antara SMA dan SMK, hal ini

akan mengurangi perbedaan jumlah kedua jenis sekolah menengah ini dan sekaligus

menambah jumlah lulusan yang siap kerja terutama dari SMK tanpa mengurangi jumlah yang

siap melanjutkan ke Perguruan Tinggi baik dari SMA maupun SMK. Untuk menjamin PMU

mencapai sasarannya Pemerintah Daerah tentu harus memprioritaskan mengalokasikan dana

terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

penyediaan dan peningkatan kualitas guru, serta bantuan untuk siswa yang tidak mampu.


Tabel 3.25 Perbandingan Kinerja Sasaran Tercukupinya Daya Tampung Pendidikan di Jenjang Pendidikan Dasar danMenengah

Di Kabupaten Pati, daya tampung sekolah terhadap banyaknya murid pada jenjang

pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih besar. Tahun ajaran 2010/2011 untuk jenjang

pendidikan SD memiliki daya tampung 143 murid, SLTP 284 murid, dan SLTA 378 murid.

Tahun ajaran 2011/2012 untuk jenjang pendidikan SD memiliki daya tampung 142 murid,


Halaman | 43

SLTP 277 murid, dan SLTA 362 murid. Tahun ajaran 2012/2013 untuk jenjang pendidikan

SD memiliki daya tampung 140 murid, SLTP 273 murid, dan SLTA 358 murid. Sedangkan

Tahun ajaran 2013/2014 untuk jenjang pendidikan SD/MI memiliki rata-rata daya tampung

135 siwa, SMP/MTs 279 siswa dan SMA/SMK/MA 358 siswa.

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait

dengan peningkatan daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam tahun 2014, program yang dilakukan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 2 program,

yaitu:

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

2. Program Pendidikan Menengah.

Permasalahan:

1. Dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan seringkali kegiatan

yang direncanakan ada yang tidak dapat dilaksanakanpada tahun berjalan. Hal ini

dikarenakan keterlambatan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan sehingga Program DAK bidang pendidikan baru dapat dilaksanakan

setelah Perubahan Anggaran. Oleh karena dalam pelaksanaan pengadaan barang harus

melalui proses lelang sehingga waktu yang dibutuhkan kurang tercukupi (terbatas).

2. Petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

mengatur tentang peruntukan bantuan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada

di daerah, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara

maksimal.

Solusi:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih awal dalam menetapkan Petunjuk

Teknis DAK bidang pendidikan sehingga masih ada waktu yang memadai untuk

melaksanakan kegiatan sesuai yang telah direncanakan.

2. Daerah diberikan wewenang/kebebasan dalam menentukan penggunaan DAK bidang

pendidikan sehingga lebih bermanfaat bagi pembangunan pendidikan.

SASARAN KE-10

Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan

Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi

pendidikan dasar dan menengah serta upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik

kinerjanya dicapai dengan sangat berhasil, nilai capaian indikasi rata-rata 102,67% dari 6

indikator yang digunakan tercapai seluruhnya dengan kategori sangat baik, rata-rata diatas

100%.

SATUAN JUMLAHPENDIDIKAN GURU

BERKUALIFIKASI S1 / D4 GURU BERSERTIFIKASIJUMLAH % JUMLAH %

SD 7735 5384 69,60 3250 42,01MI 2444 1664 68,08 543 22,21SMP 2486 2368 95,25 1381 55,55MTs 2974 2225 74,81 943 31,70SMA 1006 949 94,33 569 56,56MA 1614 1394 86,36 433 26,82SMK 1334 1254 94,00 438 32,83JML 19593 15238 77,77 7557 38,56


Halaman | 44

Tabel 3.26 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Relevansi Pendidikan DijenjangPendidikan Dasar dan Menengah Termasuk Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN T R CAPAIAN

1. Angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI % 99,32 99,99 101% SMP/MTs % 98,83 99,85 101% SMA/MA/SMK % 98,59 99,96 101%

2 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke S MP/M T s

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke S M A / S MK/MA

Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV

% 99,79 100,89 101%

3 % 81,11 84,76 105%

4 % 72,73 77,77 107%

Prosentase kelulusan dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan

menengah Kabupaten Pati sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100,89 artinya bahwa hampir

semua lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP /MTs hanya sebagian saja yang mengalami mutasi

keluar Kabupaten karena mengikuti orang tua. Angka diatas 100% menunjukkan bahwa

didaerah perbatasan banyak menerima siswa dari Kabupaten lain dan banyak pendatang

mutasi ke Kabupaten Pati. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mencapai

84,76. Ada sekitar 15,24 % lulusan SMP/MTs melanjutkan sekolah ke luar kabupaten dan

sebagian lagi membantu orang tua bekerja mencari nafkah. Letak geografis di daerah terpencil

yang jauh dari SMA/MA/SMK membuat siswa tidak bisa melanjutkan sekolah sehingga

butuh pendirian sekolah tingkat SMA di daerah tersebut.

Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2014 melebihi target

yang ditetapkan. Target yang ditetapkan 72,73% terealisasi 77,77%. Kualifikasi S1/D4

memenuhi SPM di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, kalau di tingkat SD/MI masih

butuh peningkatan mutu bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar

kompetensi pendidikan.

Tabel 3.27 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV


Kinerja Tahun 2012 sampai dengan 2014 terjadi kenaikan pada indikator angka

kelulusan semua jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK). Kinerja

indikator AM dari SD ke SMP/MTs, AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dari tahun 2012

sampai dengan 2013 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan

tetapi pencapaian kinerja masih di atas 100% (kategori sangat berhasil).


Halaman | 45

Tabel 3.28 Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Relevansi Pendidikan Dijenjang Pendidikan Dasar danMenengah Termasuk Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

2012 2013 2014 TARGETNO INDIKATOR KINERJA

1. Angka kelulusan jenjang pendidikan

T R % T R % T R %AKHIR RPJMD

SD/MI 98,72 98,42 99,70 99,02 99,58 100,57 99,32 99,99 99,32 99,11 SMP/MTs 98,42 98,12 99,70 98,75 99,61 100,87 98,83 99,85 98,83 99,50 SMA/MA/SMK 98,55 98,25 99,70 98,56 99,77 101,23 98,59 99,96 98,59 99,05

2. Angka Melanjutkan(AM) dari SD/MI ke

99,75 99,73 99,98 99,77 108,22 108,47 99,79 100,89 99,79 98,80

SMP/MTs3. Angka Melanjutkan

(AM) dari SMP/MTs ke78,11 76,61 98,08 79,61 84,97 106,73 81,11 84,76 81,11 99,85

SMA/SMK/MA4. Jumlah guru yang 68,73 62,09 90,34 70,73 76,22 107,76 72,73 77,77 72,73 85,00

memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Pada indikator dan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, kinerja yang

dicapai dari tahun 2012 sampai dengan 2014 pada realisasi kinerja mengalami kenaikan. Hal

ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya kualitas dan relevansi

pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan

tenaga kependidikan” telah mencapai kinerja sesuai dengan yang direncanakan.

SASARAN KE-11

Meningkatnya tata kelola pendidikan yang efisien dan efektif

Meningkatnya tata kelola pendidikan yang efisien dan efektif, kinerjanya sangat baik

100%, dengan pengukuran seperti dibawah ini:

Tabel 3.29 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan Yang Efisien dan Efektif

NO INDIKATOR KINERJA SATUA

NTARGET REALISASI CAPAIAN

1. Standarisasi biaya dan regulasi pendidikan. dok 1 1 100%

PENGUKURAN KINERJA

Tahun 2013 ada regulasi standarisasi biaya pendidikan. Adanya regulasi standarisasi

biaya pendidikan Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Satuan

Pendidikan, memberikan jaminan kepada masyarakat tentang biaya pendidikan yang

terjangkau menghindari pungutan oleh pihak pengelola pendidikan. Tahun 2014 belum ada

perubahan standarisasi biaya dan regulasi pendidikan.

SASARAN KE-12

Meningkatnya budaya baca masyarakat

Budaya baca masyarakat menunjukkan kinerja sangat berhasil, dari 3 indikator yang

digunakan untuk menilainya dicapai rata-rata 81%. 1 indikator dicapai melebihi dari target

yang ditetapkan sedangkan 2 diantaranya tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

JENIS 2012 2013 2014

SD 385 385 385SMP 198 198 198

SMA/SMK 160 160 160UNIVERSITAS 6 6 6PERPUS DESA 335 339 344

PERPUS TEMPAT IBADAH 25 25 25TAMAN BACAAN MASYARAKAT 7 7 7

PERPUSTAKAAN KHUSUS 10 10 12Jumlah 1.126 1.130 1.137

PENGUKURAN KINERJA

Perbandingan target dengan realisasi dari masing indikator yang digunakan untuk

mengukur kinerja meningkatnya budaya baca masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya Baca MasyarakatNO INDIKATOR KINERJA SATUAN T R CAPAIAN1. Jumlah Perpustakaan Unit 1.326 1.137 86%2. Jumlah Pengunjung perpustakaan Orang 27.000 20.593 76%3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Eks 38.598 43.890 114%

daerah

Beberapa data berikut

menggambarkan hal yang telah

dicapai dalam upaya peningkatan

budaya baca masyarakat. Salah

satunya adalah jumlah perpustakaan

di wilayah Kabupaten Pati, jumlah

perpustakaan menunjukkan

T a b e l 3 . 3 1 J u m lah P e r pu st a kaan di Wilayah Kabupaten Pati

Sumber: Buku Pintar Arpusda Pati, 2014

kenaikan kembali setelah terjadi kenaikan pada tahun 2013. Perpustakaan di Kabupaten Pati

mengalami kenaikan perpustakaan dari jumlah di tahun 2013, kesemuanya adalah

perpustakaan desa dan perpustakaan khusus. Kenaikan perpustakaan masuk pada kategori

berhasil. Kenaikan kinerja ini harus terus diupayakan guna tercapainya target RPJMD 2017,

karena ketersediaan perpustakaan ini bisa menjadi faktor penting untuk meningkatkan tradisi

baca di masyarakat.

Jumlah pengunjung

perpustakaan tidak dapat mencapai

target dari 27.000 pengunjung tahun

2014 ini, hanya tercapai 20.593 atau

76,28% dari yang ditargetkan artinya

kinerjanya kurang berhasil. Terjadi tren

penurunan jumlah pengunjung di

perpustakaan daerah, yang

mengindikasikan bahwa budaya baca

masyarakat menurun. Setelah

Grafik 3.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Sumber: Buku Pintar Arpusda Pati, 2014

dievaluasi, adapun penyebab penurunan pengunjung perpustakaan disebabkan kurangnya

kesadaran pengunjung perpustakaan daerah maupun perpusling, layanan car free day, pojok

simpang lima dan silang layan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pati dalam mengisi

buku daftar pengunjung perpustakaan. Sehingga data pengunjung perpustakaan yang

direkapitulasi pada akhir tahun 2014 tidak maksimal. Untuk itu, mulai tahun 2015, dari kantor

Arpusda dibentuk tim koordinator layanan perpustakaan yang tugasnya membantu petugas

NO INDIKATOR KINERJA

2012 2013 2014 TARGET AKHIRRPJMDT R % T R T R %

1. Jumlah 1.126 1.126 100% 1.125 1.130 100% 1.326 1.137 86% 1.626Perpustakaan

2. Jumlah 25.222 23.749 94% 26.000 17.366 67% 27.000 20.593 76% 30.000Pengunjung perpustakaan

3. Koleksi buku yang 33.598 tersedia diperpustakaan

d aer ah

35.983 107% 36.098 38.982 108% 38.598 43.890 114% 46.098

layanan perpustakaan daerah dalam menjaga ketertiban administrasi pengunjung

perpustakaan.

Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah kinerjanya sangat baik yaitu 114%, dari

jumlah buku 38.598 eks yang ditargetkan terealisasi 43.890 eks dengan perincian sebagai

berikut: Jumlah keseluruhan buku 43.890 eksemplar; Jumlah judul: 18.577 judul, Fiksi: 5.836

eksemplar; dan Non Fiksi: 38.054 eksemplar. Jumlah buku di perpustakaan daerah meningkat

karena selain pengadaan buku, perpustakaan daerah di tahun 2014 ini juga menerima

sumbangan buku dari masyarakat, Arpusda Jateng maupun dari Museum Ronggowarsito

Semarang.

EVALUASI KINERJA

Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat

Kinerja Tahun 2012 sampai dengan 2014 terjadi fluktuasi, kenaikan yang berhasil di

capai hanya 1 indikator yaitu jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah.

Sedangkan indikator jumlah perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan kinerjanya

memburuk karena terjadi penurunan dari hal ini perlu menjadi perhatian untuk lebih

mengedepankan program kegiatan untuk lebih menarik masyarakat agar budaya membaca

masyarakat meningkat. Untuk koleksi buku mengalami peningkatan dari 35.983 eksemplar di

tahun 2012 menjadi 38.982 eksemplar ditahun 2013.

3.2.4 Tujuan: “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatanyang berkualitas”

Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

pelayanan kesehatan yang berkualitas, dicapai dengan menurunkan AKI, AKB, AKBAL dan

balita gizi buruk, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin meningkatkan

kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Uraian dari

pencapaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN KE-13

Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk

Ada 3 indikator kinerjanya yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari

upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian Bayi (AKB), angka kematian

balita (AKBAL) dan Balita gizi buruk, dari masing-masing indikator diperoleh pengukuran

indikator dengan capaian rata sebesar 103% secara umum sasaran ini capaian kinerjanya

dikatergori berhasil dengan perincian sebagai berikut.

PENGUKURAN KINERJA

Berikut ini pengukuran indikator kinerja utama sasaran menurunnya AKI, AKB,

AKBAL dan balita gizi buruk Kabupaten Pati.

Tabel 3.33 Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya AKI, AKB, Akbal dan Balita Gizi BurukNO INDIKATOR KINERJA SATUAN T R %1. M enu r u n n ya a ng ka k e matian i b u ka su s 18 17

M enu r u n n ya a ng ka k e matian b a y i. ka su s 172 172 M enu r u n n ya a ng ka k e matian b a l i ta. a ng ka 11 3

Menurunnya angka balita gizi buruk. % 0,03 0.05

106%2. 100%3. 173%4. 33%

Kematian ibu, bayi dan anak balita menyebar di 29 Puskesmas Kabupaten Pati, namun

untuk kematian bayi yang tinggi di Puskesmas Jakenan, Pati II, Tayu I, Dukuhseti, Margoyoso

II, Margoyoso dan Margorejo.

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu (sebanyak 17 kasus) terjadi di 12 wilayah puskesmas yaitu Sukolilo II,

Juwana, Trangkil, Tlogowungu, Tambakromo, Pucakwangi I, Batangan, Pati II, Gabus I,

Gembong, Margoyoso I dan Dukuhseti.

Kematian ibu adalah kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yg

berhubungan dengan proses kehamilan, persalinan, abortus dan masa kurun waktu 42 hari

setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, tidak termasuk kecelakaan/kejadian

insidental. Penyebab kematian Ibu sebagian besar penyebab kematian ibu adalah eklampsia

(41%) yaitu kelainan pada masa kehamilan, dalam persalinan, atau masa nifas yang ditandai

dengan timbulnya kejang (bukan timbul akibat kelainan saraf) dan/atau koma dimana

sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala pre-eklampsia akibat hipertensi yang

disebabkan kehamilan (hipertensi gestasional), sebuah penyebab signifikan kematian ibu

melahirkan. Sedangkan penyebab lain-lain yaitu: jantung, syok hipovolemik, keracunan

kehamilan, bronchopneumonia dan epilepsi.

Sedangkan lokasi kematian sebagian besar di Rumah Sakit (88%) karena pengawasan

sebelum dan pasca persalinan kurang, jejaring rujukan kurang optimal serta sarana prasarana



1. Menurunnya angka 102 117,9 84,41 102 157,1 98,24 18 17 106 102 kematian ibu

2. Menurunnya angka 10 11,5 85 10 10,9 100,2 172 172 100 9.6kematian bayi.

3. Menurunnya angka 11 k e matian b a l ita.

Menurunnya angka 100 b al i ta g i z i b u r u k.

12,38 87,45 11 12,54 99,87 11 3 173 0.74

100

100 100 100 100, 0,03 0.05 33 0

rumah sakit yang sesuai standar kurang (dari 8 Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Pati baru

1 yang berstandar PONEK).

2. Menurunnya Angka Kematian Bayi

Kematian bayi merupakan kematian umur janin > 22 minggu yang lahir dalam

keadaan meninggal/bayi lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 0-11 bulan.

Tahun 2014 terdapat 172 kasus. Penyebab kematian terbesar pada bayi karena faktor lain-lain

(85%) yaitu: Hipothermi, Dermatitis, Aspirasi, Hidrofoetalis, Imatur, Premature, Perdarahan

Lambung dan Kanker Otak. Penyebab lainnya pneumonia dan diare.

3. Angka Kematian Anak Balita

Kematian Anak Balita merupakan kematian yang terjadi pada anak usia 1-5 tahun.

Ada 72 kasus terdiri dari 16 anak balita dan 56 balita, dengan perhitungan angka kematian

balita 3 (tiga) penyebab kematian tertinggi pada anak balita adalah kategori lain-lain (94%)

yaitu: Meningitis, Kanker, Encephalitis, Febris, Hepatomegali, Kejang Demam dan Gizi

Buruk.

4. Prosentase Balita Gizi Buruk

Di tahun 2014 terdapat 42 kasus balita gizi buruk yang ditemukan dari 86.819 balita

yang ditimbang, atau 0.05%.

Makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi buruk. Timbulnya

gizi buruk tidak hanya dikarenakan asupan makanan yang kurang, tetapi juga penyakit.

Sedangkan penyebab tidak langsung yang menyebabkan masalah gizi yaitu ketahanan pangan

keluarga yang kurang memadai, pola pengasuhan anak kurang memadai dan pelayanan

kesehatan dan lingkungan kurang memadai.

Tabel 3.34 Perbandingan Kinerja Sasaran Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan Balita Gizi Buruk

Adanya regulasi dan kebijakan persalinan normal harus dilaksanakan di Puskesmas 24

Jam sebagai langkah penurunan kematian ibu dan bayi menunjukkan pemanfaatan pelayanan

PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Dasar) Puskesmas meningkat baik dari pasien umum,

Jamkesda maupun Jampersal/JKN meningkat trennya dari tahun 2012-2014.

Grafik 3.3 Tren Persalinan di Puskesmas Berdasarkan Jenis Pasien Tahun 2012-2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2014

Jumlah kasus Gizi Buruk Balita dengan indeks BB/U maupun BB/TB meningkat pada

tahun 2012 dan menurun kembali tahun 2014. Sedangkan secara kinerja penurunan Balita

Gizi Buruk dengan indeks BB/U sampai dengan tahun akhir Renstra masih perlu dikejar

sebesar 0,05% sedangkan secara TB/BB (penanganan kasus dan dirujuk) sudah melampaui

target tahun akhir Renstra.

Grafik 3.4 Kasus Gizi Buruk Balita Tahun 2012-2014


Aspek ketersediaan sarana dan prasarana rujukan dasar dan rujukan secara rasio

jumlah penduduk belum sesuai dengan target dan kelengkapan sarpras puskesmas khususnya

Puskesmas PONED dan jaringannya belum optimal serta kurangnya sistem jejaring rujukan

PONED dan PONEK.

Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang P4K, tingkat

pemanfaatan Puskesmas PONED, sistem rujukan pelayanan kesehatan serta faktor perilaku,

budaya dan sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap timbulnya masalah kesehatan, peran

dari FKD Desa Siaga belum optimal serta rendahnya keterlibatan dan peran serta lintas

program dan lintas sektoral dalam mendukung kesehatan ibu, bayi dan balita.

Keterbatasan bantuan dropping dari Pemerintah Pusat untuk MP-ASI Balita Gizi

Buruk Gakin sehingga tidak dapat menjangkau seluruh sasaran yang ada.

SASARAN KE-14

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan, kinerja dicapai dalam kategori berhasil. Ada 2 (dua) indikator yang

digunakan untuk menilai pelayanan kesehatan rujukan yaitu:

1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;

2. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan

Rumah Sakit, Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya.

Tabel 3.35 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan KuantitasPelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

NO INDIKATOR KINERJA T R %1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 100 69,87 70%

masyarakat miskin (%)2. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus 100

d i b erik an Sa r a n a Kes e h a t an (R S) d i K a b ./ Ko t a 100 100

PENGUKURAN KINERJA

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Definisi

operasionalnya cakupan rujukan pasien maskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat

miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan

baru). Capaian Kabupaten Pati di tahun 2014 adalah 69,87%. Menurut standar pelayanan

minimal kesehatan yang harus kunjungan pasien di strata dua dan tiga di Kabupaten Pati

adalah 1.111.716 namun yang dapat 776.801.

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan

Rumah Sakit, Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya. Definisi operasionalnya adalah

Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit,

puskesmas dan sarana kesehatan lainnya di suatu Kabupaten/Kota. Capaian Kabupaten Pati

adalah 100%, Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Pati, ada dua yaitu RSUD Kayen yang

berada di wilayah selatan Pati, dan RSUD RAA Soewondo yang berada di pusat kota Pati,

selain yang dikelola Pemerintah daerah juga terdapat Rumah Sakit dan sarana kesehatan lain

yang dikelola oleh pihak swasta, capaian kinerja 100% artinya seluruh sarana kesehatan baik

puskesmas, dan rumah sakit yang dikelola pemerintah daerah semuanya mampu untuk

memberikan pelayanan gawat darurat level 1.

Secara absolut penduduk miskin Kabupaten Pati pada tahun 2013 berjumlah 157.900

orang, turun dari tahun sebelumnya dengan jumlah 165.000. Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dasar Masyarakat Miskin dari 157.900 masyarakat miskin Kabupaten Pati, ada 776.801 kali

kunjungan di sarana kesehatan strata satu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dan

seluruhnya tertangani 100%.

2012 2013 2014 TARGETALKHIR RPJMD


1. Cakupan pelayanan kesehatan 100 95,28 95% 100 89,35 89, 100 69,87 70% 100 rujukan pasien masyarakatmiskin (%)

2. Cakupan Pelayanan Gawat 100 94,10 94% 100 95,94 96 100 110,40 110% 100Darurat level 1 yang harusdiberikan Sarana Kesehatan (RS)di Kab/ Kota

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah

rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di

wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan

masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang

datang ke sarana kesehatan 100% semuanya tertangani.

ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA

Tahun 2014 terjadi penurunan 14,14% pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat

miskin. Sasaran kepesertaan Jamkesda berkurang setelah dilakukan koreksi sebagian masuk

dalam sasaran PBI (Penerima Biaya Iuran) BPJS sehingga pelayanan kesehatan dasar (di

Puskesmas) berkurang tidak sesuai target.

a. Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin: Jumlah kunjungan 302.978 pasien

yang ditargetkan realisasinya mencapai 321.742 kunjungan miskin di sarkes strata 1;

b. Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin: Jumlah pasien miskin 5.300

pasien per 30.000 hari rawat di sarkes strata 2 dan strata 3 terealisasi 5.026.

Tabel 3.36 Perbandingan Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui Jamkesda dan Jaminan

Kesehatan Nasional meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan di tingkat rujukan. Hal

ini berarti terjadi peningkatan pemanfaatan di sarana rujukan dan sistem rujukan telah

berjalan optimal dengan adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dimana dalam kondisi

gawat darurat dapat langsung dirujuk ke PPK II (RS) TA 2014.

SASARAN KE-15

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin adalah sasaran

yang kurang berhasil di capai oleh Pemerintah Kabupaten Pati, karena dari dua indikator

untuk mengukur keberhasilannya hanya tercapai 72% dan 41% atau rata-rata 56,91%.

PENGUKURAN KINERJA

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah

kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja

tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan

KECAMATAN PUSKESMAS PUSKESMAS PUSKESMAS

POLINDES PEMBANTU KELILING

POSYANDU

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

010. Sukolilo 2 3 2 9 0 40 0 0020. Kayen 1 3 1 1 0 30 0030.Tambakromo 1 3 1 17 0 38 19 11040.Winong 2 2 2 8 56050.Pucakwangi 2 3 2 14 50060.Jaken 1 2 1 12 0 0 0 12070.Batangan 1 3 1 12 0 19 28 3080.Juwana 1 2 1 8 5 13 10 1090.Jakenan 1 2 1 15 0 98 0 12100.Pati 2 3 2 8 0 27 20 6110.Gabus 2 3 2 19 0 30 60 0120.Margorejo 1 3 1 13 5 28 33 0130.Gembong 1 2 1 12 0 20 17 21140.Tlogowungu 1 3 1 12 4 50 5 6150.Wedarijaksa 2 1 2 11 0 14 18 0160.Trangkil 1 3 1 11 8 22170.Margoyoso 2 1 2 7 2 50 8 4180.Gunungwungkal 1 2 1 10 15 28 11 1190.Cluwak 1 2 1 12 0 38 11 0200.Tayu 2 2 2 5 1 44210.Dukuhseti 1 2 1 9 0 9 30 0Jumlah 29 50 29 16 38 46

kesehatan meliputi antara lain: puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek

bersama dan perorangan. Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin: jumlah

kunjungan 302.978 pasien yang ditargetkan realisasinya mencapai 321.742 kunjungan miskin

di sarkes strata I. Namun demikian yang digunakan untuk mengukur pelayanan kesehatan

dasar pasien masyarkat miskin adalah rasio dari sarana kesehasan dasar yang dikelola oleh

pemerintah daerah yaitu puskesmas dan puskemas pembantu.

Tabel 3.37 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan KesehatanBagi Penduduk Miskin

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN T R %1. Rasio Puskesmas /pend 30.000 41,638 72,502. R a s io P us k es mas p e m b a n tu / pe n d 10.000 24,200 41,32

Jumlah puskesmas yang ada sampai dengan tahun 2014 sebanyak 29 puskesmas

tersebar di 21 kecamatan dengan rata-rata per puskesmas melayani 19 desa dengan rasio 1

puskesmas melayani sekitar 40.000 jiwa. Sedangkan jumlah pustu masih tetap sebanyak 50

buah sampai dengan tahun 2014, belum ada penambahan hanya dilakukan perbaikan dan

rehab dari sumber dana Kabupaten maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Keadaan ini masih

jauh dari target akhir Renstra yang seharusnya terdapat sekitar 40 puskesmas dan 125 pustu

untuk melayani penduduk.

Tabel 3.38 Jumlah Posyandu, Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Pati Tahun 2014


EVALUASI DAN ANALISA KINERJA

Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan melalui diklat nakes, serta pemenuhan

sarana, fasilitas dan peralatan di 29 Puskesmas, 50 Pustu serta PKD/polindes yang jumlahnya

NOINDIKATOR

KINERJA


T R % T R % T R %

1. Rasio Puskesmas 30.000 45,569 65,91 30.000 41,638 72,50 30.000 41,638 72,50 30.0002. Rasio Puskesmas 10.000 26,400 37,88 10.000 24,200 41,32 10.000 24,200 41,32 10.000

Pembantu

mencapai 216 lokasi, juga dukungan operasional di puskesmas dan pembiayaan jaminan

kesehatan yang sudah dikembangkan.

Tabel 3.39 Perbandingan Kinerja Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin

Kurun waktu antara 2012-2014 tidak terdapat penambahan yang berarti di sarana

kesehatan strata tingkat pertama. Sedangkan terdapat penambahan jumlah penduduk tiap

tahunnya, sehingga rasio puskesmas dan puskesmas pembantu semakin besar, jumlah

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tahun 2014 tidak berubah masih sama dengan tahun

sebelumnya. Sesuai dengan standar pelayanan bidang kesehatan rasio ideal puskesmas adalah

1 untuk melayani 30.000 penduduk, hal ini juga yang hendak dicapai oleh Pemerintah

Kabupaten Pati pada akhir masa Rencana Jangka Menengah Daerah.

Salah satu bagian penting pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas

kesehatan. Pada tahun 2013, seperti juga dua tahun sebelumnya, fasilitas kesehatan yang

menjadi rujukan utama penduduk Kabupaten Pati untuk berobat dengan prosentase tertinggi

adalah petugas kesehatan. Pada tahun 2013 penduduk berobat ke petugas kesehatan sebesar

54,60% dimana angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 45,20%.

Pada tahun 2013 terjadi penurunan prosentase penduduk berobat jalan ke puskesmas

dengan angka sebesar 9,81% dari sebesar 19,24% pada tahun 2012. Dari hasil survei sosial

ekonomi nasional pada tiga tahun terakhir, bisa dilihat bahwa masyarakat pada umumnya

lebih senang memilih berobat ke petugas kesehatan, hal ini dikarenakan praktek petugas

kesehatan saat ini merupakan fasilitas yang terdekat dengan penduduk.

Selain berobat ke petugas kesehatan dan ke puskesmas, hampir sepertiga penduduk

sudah berobat ke praktek dokter, walaupun prosentasenya sedikit turun dalam satu tahun

terakhir. Penduduk yang berobat ke praktek dokter pada tahun 2012 sebesar 29,95% turun

menjadi 29,67% pada tahun 2013.

SASARAN KE-16

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan, kinerjanya

baik. Pengukuran indikator tercapai rata-rata 74,24% dengan perincian sebagai berikut:

NO TENAGA KESEHATAN JUMLAH

1. Dokter umum 1072. Dokter gigi 213. Perawat 8014. Perawat Gigi 385. Bidan 6596. Apoteker 217. Asisten Apoteker 838. Sanitarian 519. SKM 48

NO INDIKATORKINERJA

2012 2013 2014T R % T R % T R %

1. Rasio dokter 2083 1:20979 9,93 2083 22359 9,38 2083 22359 9,38 umum

2. Rasio dokter gigi 9091 1:77747 11,72 9091 71023 12,78 9091 71023 12,783. Rasio Perawat 632 1:5672 11,14 632 4488 14,08 632 4488 14,084. Rasio Perawat 100.000 1:48951 207,69 100000 44718 225 100000 44718 225

Gigi5. Rasio Bidan 1333 1:2425 54,55 1333 2207 60,37 1333 2207 60,376. Rasio Apoteker 100.000 1321699 7,69 100000 1207399 8,33 100000 1207399 8,337. Rasio Asisten 100.000 77747 128 100000 50308 200 100000 50308 200

Apoteker8. Rasio Sanitarian 6667 41303 16,16 666 30958 21,55 6667 30958 21,559. Rasio SKM 100000 94407 107,69 100000 86242 116,67 100000 86242 116,67

Tabel 3.40 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan KuantitasTenaga KesehatanSesuai Kebutuhan


1. Rasio dokter umum % 1:2083 1:22359 9,38%2. Rasio dokter gigi % 1:9091 1:71023 12,78%3. Rasio Perawat % 1:632 1:4488 14,08%4. Rasio Perawat Gigi % 1:100000 1:44718 225%5. Rasio Bidan % 1:1333 1:2207 60,37%6. Rasio Apoteker % 1:100000 1:1207399 8,33%7. Rasio Asisten Apoteker % 1:100000 1:50308 200%8. Rasio Sanitarian % 1:6667 1:30958 21,55%9. Rasio SKM % 1:100000 1:86242 116,67%

PENGUKURAN KINERJA

Ketersediaan dokter umum 1 dibanding 22.359 penduduk tercapai 9.38%, 1 dokter

gigi dibanding 71.023 penduduk atau 12.78%, perawat dengan rasio 1 dibanding 4.488

penduduk, perawat gigi dengan rasio 1 banding 44.718 penduduk atau 225%, rasio bidan 1

dibanding 2207, 1 apoteker melayani 1.207.399 penduduk sedangkan asisten apoteker 1

dibanding 5.038, sanitarian 1 dibanding 30.958, dan rasio SKM 1 dibanding 86.242

penduduk.

Tabel 3.41 Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2014

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Masih banyak diperlukan tambahan untuk tenaga kesehatan khususnya dokter baik

dokter umum atau spesialis. Sedangkan bidan sudah memenuhi target rasio.

Tabel 3.42 Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan

SASARAN KE-17

Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat

Meningkatnya kesehatan masyarakat serta perilaku hidup bersih dan sehat di

masyarakat dapat tercapai dengan adanya desa siaga aktif dan posyandu aktif. Kinerja yang

ditunjukkan Kabupaten Pati berhasil tercapai rata 74% dari 2 indikator yang digunakan

tersebut.

PENGUKURAN KINERJA

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang

telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang

disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang:

1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang

memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana

kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu

(Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya;

2. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat

(meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku),

kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan

sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Desa atau Kelurahan Siaga Aktif

memiliki komponen: (1) Pelayanan kesehatan dasar; (2) Pemberdayaan masyarakat melalui

pengembangan UKBM dan mendorong upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan

kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan; dan (3) Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS).

Tabel 3.43 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kesehatan Lingkungan SertaPerilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat

NO INDIKATOR KINERJA T R %1. Cakupan desa siaga aktif (%) 100 100 1002. Prosentase posyandu aktif (%) 100 48 48

Di Kabupaten Pati dari seluruh total 406 desa terdapat 63 Siaga Aktif Mandiri, 89 desa

aktif kategori Purnama, 168 desa kategori Madya dan 86 desa kategori Pratama. Berarti

seluruh desa di Kabupaten Pati telah terdapat desa siaga aktif namun masih perlu peningkatan

katori menjadi Desa Siaga Aktif Mandiri.

Grafik 3.5 Strata Desa Siaga TA 2014


Posyandu yang terbentuk sampai tahun 2014 total adalah 1.604 terdiri dari Pratama 55

Madya 672, Purnama 692 dan 185 Mandiri. Namun yang aktif hanya 12% saja yaitu 197 unit

posyandu.

Grafik 3.6 Strata Posyandu TA 2014


Desa yang dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM

yang memiliki forum desa/kelurahan berjalan setiap bulan memiliki 9 orang atau lebih kader

pemberdayaan masyarakat/teknis, memiliki kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar,

memiliki posyandu dan 4 UKBM yang lain, dukungan dana untuk kegiatan kesehatan dari

pemerintah desa/kelurahan masyarakat dan dunia, ada peran aktif masyarakat dan peran lebih

dari 2 ormas, memiliki peraturan Kades/Kalur tentang desa siaga aktif dan sudah

direalisasikan serta melakukan pembinaan PHBS minimal kurang dari 70% rumah tangga

yang ada. Pelaksanaan desa siaga aktif telah membentuk 406 forum kesehatan desa, telah

melatih 2.932 dari 6.358 kader kesahatan desa, juga melibatkan 1.267 tokoh masyarakat dan

tokoh agama.


Desa siaga aktif mandiri belum dilaksanakan pada tahun 2012, sehingga tidak bisa

sebagai pembanding keberhasilan dalam kinerja pencapaian sasaran ini.

TAHUN JUMLAHPRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI AKTIF

JML % JML % JML % JML %2012 1.601 144 8,99 749 46,78 598 37,35 110 6,87 -

2013 1.603 55 3 672 42 691 43 185 12 1972014 1.604 55 3 672 42 692 43 185 12 197

Tabel 3.44 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kesehatan Lingkungan Serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat2012 2013 2014 TARGET

NOINDIKATOR

KINERJA SATUANT R % T R % T R %

AKHIR RPJMD

1. Cakupan desa siaga aktif (%)

2. Prosentase posyandu aktif (%)

desa - - - 58 63 109 100 100 100 100

unit 100 21 100 100 12 186 100 48 48 100

Capaian Desa Siaga Aktif Mandiri sampai dengan tahun kedua ini baru mencapai

72,41% atau 63 sehingga masih kurang 111 desa yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra

2017.

Grafik 3.7 Tren Desa Siaga Aktif Mandiri Tahun 2012-2014


Tahun 2014 terjadi penurunan capain kinerja Desa Siaga Aktif Mandiri dan Posyandu

Mandiri karena peningkatan target tanpa didukung pembiayaaan untuk Desa Siaga Aktif dan

Posyandu Mandiri dan pemberdayaan masyarakat. Padahal pembentukan dan kelangsungan

kelembagaan Desa Siaga Aktif Mandiri merupakan tanggung jawab pemerintah dan

masyarakat desa sendiri. Hal inilah yang belum dirasakan sebagai kebutuhan dan dukungan

pemerintah desa dan masyarakat.

Tabel 3.45 Perkembangan Posyandu Kabupaten Pati Tahun 2012-2014


Sedangkan untuk Posyandu Mandiri secara target sampai dengan tahun 2014 yaitu 90

Posyandu sudah terlampaui (205,56%) atau 185 Posyandu. Namun untuk tahun akhir renstra

harus terpenuhi lagi sebanyak 115 Posyandu agar tercapai target 300 Posyandu Mandiri.

Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih

dari 8 kali per tahun dengan rata-rata kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima

kegiatannya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah

memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang

kepesertaannya lebih dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.

Grafik 3.8 Tren Posyandu Mandiri TA 2012-2014


3.2.5 Tujuan: “Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak”

Dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak,

sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati adalah meningkatnya kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan dan anak. Uraian dari pencapaian kinerja sasaran adalah

sebagai berikut:

SASARAN KE-18

Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak.

Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan anak, kinerjanya dicapai dengan sangat berhasil, nilai capaian

indikasi rata-rata 126%, dari 4 indikator yang digunakan tercapai seluruhnya dengan kategori

sangat baik, rata-rata diatas 100%, salah satu yaitu indikator partisipasi kerja perempuan

terlampaui hingga 77%.

PENGUKURAN KINERJA

Berikut ini pengukuran indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Pati.

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan AnakNO INDIKATOR KINERJA T R %

1. Prosentase perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan yang mendapa tpenanganan perlindungan oleh petuga sterlatih di dalam unit

p el a y anan ter p a du Ang k a m ele k h u r uf pere m p u a n n u si a 15 t a h un ke a t as ( %)

Prosentase jumlah perempuan yang bekerja di lembaga leg islatif P a rti s i p a si a ng k a t an k e r ja p ere m puan ( %)

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari ti ndakan ke kerasan (%)

100 100 100%

2. 99 , 5 99 , 98 20 16

100%3. 80%

4. 51 , 31 90 , 97 100 100

177%5. 100%

NO INDIKATOR KINERJA 2012 2013 2014 AKHIR RPJMDT R % T R % T R %

1. Prosentase perlindungan 15 100 666.67 15 100 666.67 100 100 100 100 perempuan dan anakterhadap korban kekerasan yang mendapat penanganan perlindungan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan terpadu

2. Prosentase jumlah anak 98.37 79.1 80.44 98.37 85.74 87.16 99,5 99,98 100perempuan usia > 15 3 20 tahun yang melek huruf

3. Prosentase jumlah 16.5 18 109.09 16.5 18 109.09 20 16 80 50 perempuan yang bekerjadi lembaga legislatif

4. Prosentase jumlah 38.97 37 94.94 38.97 41.14 105.57 51,31 90,97 177 100angkatan kerja perempuan

5. Prosentase perlindungan 100 perempuan dan anakterhadap korbankekerasan dalampenegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan

p e nga dil an

100 100.00 100 100 100 100 100 100 100

Perempuan usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pati 99,98% melek huruf. Pada tahun

2014 terdapat jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 92.176

dari total anak perempuan usia diatas 15 tahun Kabupaten Pati sebesar 92.191. Indikator ini

menunjukan capaian sangat baik yaitu 100%.

Nilai prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan diperoleh dari perbandingan

antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan jumlah partisipasi

jumlah angkatan kerja keseluruhan. Pada tahun 2014 terealisasi jumlah partisipasi angkatan

kerja perempuan 261.888 dari angka angkatan kerja perempuan adalah 287.888. tercapai

90,97% artinya jumlah perempuan di Kabupaten Pati di dunia kerja dari potensi yang ada

287.888 adalah sebesar 261.888.

Untuk tahun 2014 terdapat 24 orang korban yang ditangani dari 24 orang yang

melapor. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan

kekerasan. Pada tahun 2014 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai prosentase

pencapaian 100%).

ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA.

Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak dilihat dari

realisasi di tiap indikator kinerjanya meningkat dari tahun ke tahun diharapkan pada akhir

RPJMD target yang dicanangkan tercapai. Berikut adalah perbandingan pencapaian kinerja

dari tahun 2012-2014 dan target yang harus dicapai di tahun 2017.

Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Kinerjameningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Prosentase jumlah anak perempuan usia > 15 tahun yang melek huruf mengalami

kenaikan di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 80,44% menjadi 87,16%. Pada

tahun 2014 tercapai 99,98% dari target 99% atau 100,99% prosentasenya.

Pada tahun 2012 dan 2013 prosentase jumlah perempuan yang bekerja di lembaga

legislatif tetap karena anggota dewan masih dalam periode yang sama. Pada tahun 2014

tercapai16% dari target 20% atau 80% prosentasenya. Terdapat 8 orang anggota dewan dari

50 orang.

Pada tahun 2013 prosentase jumlah angkatan kerja perempuan mengalami kenaikan

dari 94,94% pada tahun 2012 menjadi 105,57%. Pada tahun 2014 tercapai 71,2% dari target

40% atau 178% prosentasenya.

Prosentase perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan yang

mendapat penanganan perlindungan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayan terpadu telah

tercapai 100% baik di tahun 2012 maupun tahun 2013. Dari kasus yang dilaporkan, semuanya

telah terlayani oleh petugas di unit pelayanan terpadu. Demikian juga pada tahun 2014 telah

tercapai 100%.

Prosentase perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan dalam

penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan telah tercapai

100% di tahun 2012 dan tahun 2013. Demikian halnya pada tahun 2014 telah tercapai 100%.

1. Indikator Kinerja Angka Melek Huruf

Selama 3 (tiga) tahun angka melek huruf anak perempuan usia diatas 15 tahun trennya

naik. Pada tahun 2012 dari target 98,37% telah terealisasi 98,23% (nilai prosentase

pencapaian 99,85%). Pada tahun 2013 dari target 98,37% telah terealisasi 85,74% (nilai

prosentase pencapaian 87,16%). Pada tahun 2014 dari target 98,37% telah terealisasi 99,98%

(nilai prosentase pencapaian 101,64%).

Nilai prosentase target dan realisasi diperoleh dari pengukuran perbandingan jumlah

anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf dengan jumlah anak perempuan usia

diatas 15 tahun. Pada tahun 2012 jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek

huruf adalah 95.776 dan jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun adalah 97.506. Pada

tahun 2013 jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 79.006 dan

jumlah anak perempuan usia diatas 15 tahun adalah 92.193. Pada tahun 2014 jumlah anak

perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf adalah 92.176 dan jumlah anak perempuan

usia diatas 15 tahun adalah 92.191.

Meskipun pada tahun 2013 terjadi penurunan dari tahun 2012, tetapi pada tahun 2014

telah terjadi kenaikan tercapai realisasi 99,8% selisih 0,02% dari target yang dikehendaki di

akhir RPJMD 2017, yang artinya telah menunjukkan keberhasilan kinerja Kabupaten Pati.

Hambatan utama yang ada dalam pencapaian kinerja ini adalah kemiskinan. Meskipun

demikian memperhatikan prosentase pencapaian yang cukup signifikan memperlihatkan

bahwa hambatan tersebut semakin teratasi. Solusi yang ada dalam mengatasi hambatan

tersebut adalah dengan peningkatan informasi dan edukasi ke masyarakat yang kurang

mampu, melalui sosialisasi tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun non formal.

Keberhasilan kinerja ini didukung oleh adanya program dan kegiatan yang ada pada

APBD Kabupaten Pati. Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut

adalah Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan sosialisasi yang terkait gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;

- Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan fasilitator program anak Indonesia.

2. Indikator Kinerja Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pada tahun 2012 dari target 51,34 telah terealisasi 90,95% (nilai prosentase

pencapaian 177%). Pada tahun 2013 dari target 51,39 telah terealisasi 88,56% (nilai

prosentase pencapaian 172%). Pada tahun 2014 dari target 40% telah terealisasi 90,97% (nilai

prosentase pencapaian 177%).

Nilai prosentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan target dan realisasi diperoleh

dari perbandingan antara jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan

jumlah partisipasi jumlah angkatan kerja keseluruhan. Pada tahun 2012 terealisasi jumlah

partisipasi angkatan kerja perempuan 259.634 dan angka angkatan kerja perempuan adalah

285.460. Pada tahun 2013 terealisasi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 233.429

dan angka angkatan kerja perempuan adalah 263.570. Pada tahun 2014 terealisasi jumlah

partisipasi angkatan kerja perempuan 261.888 dan angka angkatan kerja perempuan adalah

287.888.

Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan kinerja Kabupaten Pati pada tahun 2014,

meskipun pada tahun 2013 terjadi penurunan. Hambatan utama yang ada dalam pencapaian

kinerja ini adalah belum optimalnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan.

Solusinya adalah peningkatan advokasi yang terus-menerus di kalangan stakeholder yang

terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Di sisi sasarannya yaitu kaum perempuan

juga perlu mendapat pemahaman tentang peningkatan peran perempuan di dunia kerja.


APBD Kabupaten Pati. Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut

adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak dengan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan;

- Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2);

- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;

- Evaluasi Pelaksanaan PUG;

- Pengembangan sistem informasi gender dan anak.

3. Indikator Kinerja Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak

dari Tindakan Kekerasan

Pada tahun 2012 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai prosentase pencapaian

100%). Pada tahun 2013 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai prosentase pencapaian

100%). Pada tahun 2014 dari target 100% telah terealisasi 100% (nilai prosentase pencapaian

100%). Nilai prosentase target dan realisasi diperoleh dari data pencapaian jumlah korban

yang korban yang ditangani dan dari jumlah korban yang melapor.Pada tahun 2012 jumlaha

korban yang ditangani 81 dari 81 orang yang melapor. Sedangkan pada tahun 2013 terdapat

data 43 korban yang ditangani dari 43 korban yang melapor. Untuk tahun 2014 terdapat 24

orang korban yang ditangani dari 24 orang yang melapor.

Hal ini menunjukkan pelayanan atau kinerja yang baik Kabupaten Pati dalam hal

perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan. Hambatan utama yang ada

dalam pencapaian kinerja ini adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Solusinya adalah dengan memberikan

edukasi dan informasi serta memberi ruang bagi pengaduan terhadap kasus-kasus kekerasan

termasuk penyelesaian kasusnya terutama melalui jalur hukum.


APBD kabupaten Pati. Ada pun program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut

adalah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah;

- Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT;

- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

3.2.6 Tujuan: “Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM danUMKM untuk mendorong daya saing daerah”

Dengan menguatnya kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM di Kabupaten Pati

diharapkan menjadi daya dorongan bagi Kabupaten Pati untuk bersaing dengan daerah-

daerah.

SASARAN KE-19

Meningkatnya daya saing produk industri UMKMbaik di dalam maupun di luar negeri.

Meningkatnya daya saing produk industri UMKM baik di dalam maupun di luar

negeri Kinerja yang ditunjukan sangat baik yaitu 193%.

Tabel 3.48 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Daya Saing Produk IndustriUMKM Baik di Dalam Maupun di Luar Negeri


1. Jumlah expo dan pameran event 27 52 193%

NO EVEN PROMOSI1. Pameran Inacraft di Jakarta Bulan April 2014 diikuti oleh 4 UKM.2. Pameran Gebyar UMKM di Jogjakarta Mei 2014 diikuti oleh 3 UKM.3. Pameran Produk dalam negeri di Purwokerto Mei 2014 diikuti oleh 1 UKM.4. Pameran Gelar Industri Logam di Semarang Juni 2014 diikuti oleh 1 UKM5. Pameran Produk kreatif di Semarang Juni 2014 diikuti oleh 1 UKM6. Pameran Agro di Semarang Juni 2014 diikuti oleh 1 UKM7. Pameran Gelar Potensi Produk Unggulan Daerah di Semarang Agustus 1 UKM8. Pameran Banten Expo di Banten September 2014 3 UKM9. Pameran Pekan Batik Nusantara di Pekalongan Oktober 2014 diikuti 4 UKM10. Pameran Produk Ekspor Daerah ( PPED ) di Jogyakarta Oktober 2014 diikut 2 UKM11. Pameran Logam di Bali OKtober 2014 diikuti 1 UKM12. Pameran Pesona Pangan Nusantara di Jogyakarta Desember 2014 diikuti 2 UKM13. Pameran Gelar Potensi Produk Unggulan di Pati Desember 2014 diikuti 40 UKM

Dari prosentase capaian kinerja utama menunjukkan capaian 260%. Hasil ini diperoleh

dari hasil kegiatan yang diikuti oleh UKM dibeberapa lokasi. Kegiatan ini meliputi pameran

regional dan Nasional. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah

adanya jadwal kegiatan pameran/promosi yang kadang berubah-ubah, sehingga menyulitkan

dalam penganggaran. Karena semua kegiatan harus menyesuaikan dengan skedul/anggaran

kas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu keberhasilan kinerja ini didukung

oleh beberapa UKM yang ikut berpartisipasi untuk mengadakan promosi, sehingga jumlah

peserta UKM yang mengikuti promosi cukup banyak dan signifikan. Realisasi sebanyak 52

peserta ini terdiri dari beberapa even promosi.

Tabel 3.49 Even Promosi Yang Diikuti Selama Tahun 2014

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati, 2014

Dari prosentase capaian kinerja utama yang pertama menunjukkan bahwa kinerja

untuk sasaran yang pertama sudah tercapai atau berhasil, karena anggaran yang tersedia untuk

pencapaian target kinerja yang pertama mencukupi. Sehingga semua kegiatan yang

direncanakan dapat direalisasikan. Sedangkan dibandingkan dengan tahun lalu (2013)

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu capaian kinerja 2013 sebanyak 18

UKM menjadi 52 UKM untuk tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya tambahan anggaran

yang menyebabkan kegiatan lebih mencakup banyak UKM yang mengikuti pameran.

SASARAN KE-20

Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM

Pemerintah Kabupaten Pati sangat berhasil meningkat fasilitasi dan penguatan

kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM. Ada 2 Indikator kinerja yang utama yang

digunakan adalah prosentase koperasi aktif di Kabupaten Pati, berdasarkan realisasi capaian

kinerjanya 1 indikator kurang menggembirakan dalam kategori tidak berhasil yaitu 42%,

sedangkang indikator yang memperlihatkan penguatan LKM dan UMKM sangat berhasil

yaitu 96%.

PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten Pati telah memberikan fasilitasi dan kepada koperasi-koperasi di

Kabupaten Pati dalam rangka menguatkan Koperasi dan LKM dan UMKM, Secara total

Koperasi aktif di kabupaten Pati kecil yaitu hanya 42% yaitu 448 dari 1.078 koperasi yang

terdaftar di Kabupaten Pati.

Kabupaten Pati tahun 2014 terdapat 41.437 unit usaha UMKM, yang aset dibawah Rp

50 jt atau berkategori usaha mikro terdapat 21.493 unit usaha. Jadi ada 51% pelaku usaha di

Kabupaten Pati adalah usaha mikro. Dan target yang ditetapkan adalah sebesar 30% sehingga

realisasi 51% sangat jauh melampaui target.

Tabel 3.50 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi, LKM dan UMKMNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. Prosentase Koperasi Aktif % 100 42 42%2 Prosentase usaha mikro dan kecil terhadap

j u mlah UKM % 30 51% 150%

Sebagian besar jenis koperasi koperasi yang aktif di wilayah Kabupaten Pati adalah

Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha meskipun jumlahnya besar yaitu 550 unit

tetapi yang aktif prosentasenya hanya 28%. Sedangkan dalam kategori aset yang dikelola

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) paling dominan yaitu Rp. 13.591.009.713.000,- atau

68% seluruh aset koperasi di Kabupaten Pati. Berikut adalah data koperasi di Kabupaten Pati.

Tabel 3.51 Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Kelompok Usaha Yang Dikelola Kab. Pati TriWulan IV Tahun 2014NO JENIS KOPERASI TOTAL AKTIF TIDAK AKTIF M. SENDIRI M. LUAR

KOPERASI (Unit) (Unit) (Rp. 000 ) (Rp. 000 )1 KUD 24 19 5 7.583.261 71.787.6956 Kop.Kehutanan 4 - 4 - -7 KOPTI 1 1 - 576.009 548.4088 Kop. Pramuka 1 - 1 - -9 Kopinkra 27 - 27 - -

10 Koppontren 51 23 28 12.315.341 120.846.38911 Kop.Karyawan 38 15 23 73.588.682 15.936.07312 Kop.Angkatan Darat 1 1 - 7.594 11.47915 Primkopol/Kepolisian 3 2 1 2.353.830 2.446.32816 Kop.Serba Usaha 550 155 395 1.264.140.909 3.008.756.95017 Koperasi Pasar 11 - 11 - -18 Koperasi Simpan Pinjam (KSP 117 116 1 163.932.143 897.584.785

)19 Kop.Angkutan Darat 1 - 1 - -27 Kop.BPR 1 1 - 25.233.025 106.522.10028 KPRI 73 62 11 59.804.411 49.340.38731 Kop.Wanita 22 10 12 3.795.251 88.196.38433 Kop.Veteran 1 - 134 Kop.Wredatama 1 1 - 47.103 10.12835 Kop.Pepabri 1 1 - 328.260 270.19837 Kop.Pemuda 1 - 1 - -39 Kop.Pedaganga Kaki Lima 8 5 3 5.497.421 215.169.37241 Kop.Lainnya 121 18 103 7.700.568 38.116.35542 KJKS 18 17 1 13.519.064.004 71.945.709

Sub Total 1.076 447 629 5.175.967.812 4.687.488.7401 Kop Sekunder Tk II 2 1 1 1.875.312 1.177.207

Grand Total 1.078 448 630 15.177.843.124 4.688.665.947Sumber: Dinkop UMKM Kab. Pati, 2014


1. Prosentase Koperasi Aktif 59 92 156% 75 40 53% 100 41 42% 1002. Prosentase Usaha Mikro dan

Kecil Terhadap Jumlah UKM 5 - - 10 30 300% 15 41 300% 50

Di Kabupaten Pati tahun 2014

terdapat 41.437 perusahaan yang

sesuai dengan kriteria UU No. 20

Tahun 2008, yang terdiri dari usaha

mikro atau omzet per tahun kurang dari

300 jt rupiah dengan aset sampai

dengan 50 jt rupiah terdapat 21.493

unit usaha, usaha kecil dengan omset

300 jt sampai dengan 2.5 M rupaih

dengan aset sampai dengan 500 jt

rupiah terdapat 11.408 unit usaha, dan

Grafik 3.9 Jumlah UMKM di Kabupaten Pati

Sumber: Dinkop UMKM Kab. Pati, 2014

usaha menengah/besar masing-masing 8.536 dan 500 unit usaha. Target prosentase usaha

kecil Kabupaten Pati terlalu kecil dibanding dengan Potensi Pengembangan Usaha Kecil di

Kabupaten Pati yang sangat besar, dari data potensi dapat dilihat macam-macam usaha yang

dapat digarap dalam skala usaha kecil.


Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan

UMKM.dilihat dari realisasi indikator kinerjanya menurun dari tahun-tahun sebelumnya perlu

perhatian sangat serius untuk mencapai apa yang diharapkan pada akhir RPJMD. Berikut

adalah perbandingan pencapaian kinerja dari tahun 2012-2014 dan target yang harus dicapai

di tahun 2017.

Tabel 3.52 Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi, LKM dan UMKM

1. Prosentase Koperasi Aktif

Fasilitasi koperasi dan LKM dan UMKM di Kabupaten Pati 3 tahun terakhir tidak

menunjukkan hasil yang menggembirakan. Prosentase Koperasi aktif di Kabupaten Pati

menurun tiap tahunnya, tahun 2012 terdapat 92% koperasi yang terdaftar aktif melakukan

kegiatannya namun pada tahun 2013 hanya 40% koperasi yang masih aktif. Target 100%

koperasi aktif di tahun 2017 harus dicapai dengan kerja yang ekstra keras, sehingga

keberadaan pemerintah dalam memberikan fasilitasi dan penguatan dapat dirasakan oleh

pelaku perkoperasian.

Fasilitasi dan penguatan kelembagaan Koperasi dan LKM dan UMKM terbentur

sumberdaya manusia di SKPD yang membidangi, dalam hal ini kurangnya penyuluh

perkoperasian.

2. Prosentase Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Jumlah UKM

Potensi Pengembangan Usaha Kecil di Kabupaten Pati sangat besar dari data

potensi dapat dilihat macam-macam usaha yang dapat digarap dalam skala usaha kecil

merata di seluruh kecamatan. Setiap tahun realisasi capaian indikator selalu melebihi

target, sampai tahun ke-3 target akhir RPJMD 2014 telah terlampaui.

Tabel 3.53 Data Potensi Kelompok/Sentra Kabupaten Pati Tahun 2014

NONAMA KELOMPOK/

ALAMAT JENIS PRODUK SENTRA

1 KUNINGAN Kecamatan Juwana Handycraf & Barang teknis2 KONFEKSI Kecamatan Gabus Pakaian Jadi3 BATIK Kecamatan Juwana Batik Tulis Kas Pati4 BORDIR Kecamatan Dukuhseti Bordir ( Jasa )

Kecamatan Margoyoso Bordir ( Jasa )5 TAPIOKA Kecamatan Margoyoso Tepung Tapioka6 PENGOLAHAN IKAN Kecamatan Batangan Ikan Pindang & Pengasapan

Kecamatan Juwana Ikan Pindang & PengasapanKecamatan Sukolilo Pengasapan Ikan

7 GARAM RAKYAT Kecamatan Juwana Garam KrosokKecamatan Batangan Garam KrosokKecamatan Trangkil Garam KrosokKecamatan Wedarijaksa Garam Krosok

8 KASUR Kecamatan Kayen Kasur LantaiKecamatan Gabus Kasur Lantai

9 GENTENG Kecamatan Pati Genteng PresKecamatan Dukuhseti Genteng PresKecamatan Trangkil Genteng Pres

10 BATA MERAH Kecamatan Pati Bata MerahKecamatan Dukuhseti Bata MerahKecamatan Wedarijaksa Bata MerahKecamatan Trangkil Bata MerahKecamatan Jaken Bata Merah

Sumber: Dinkop UMKM Kab. Pati, 2014

Potensi usaha di Kabupaten Pati dapat tergarap dengan maksimal, program-program

dinas terkait dalam promosi UMKM, gelar UMKM dapat lebih meningkatkan gairah usaha di

Kabupaten Pati. Sistem kluster atau sentra usaha akan lebih memudahkan pengembangan

usaha sehingga dalam memberikan fasilitasi, monitoring dan inventarisasi data UMKM lebih

fokus.

3.2.7 Tujuan: “Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untukmendukung ketahanan pangan daerah”

Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, sebagian besar merupakan

dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian, sesuai dengan

tujuan “Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung

ketahanan pangan daerah” Pemerintah Kabupaten Pati menjadikan meningkatnya produksi

pertanian sebagai sasaran untuk mencapai tujuan tersebut.

NO. KOMODITAS

2012 2013 2014Luas

Produktivi Produksi Luas

Produktivi Produksi Luas pane Produktivi Produksi panen panen(Ha)

tas Ku/Ha (Ton) (Ha)

tas Ku/Ha (Ton) (Ha) tas Ku/Ha (Ton)

1 Padi 99.476 57,89 575905 103.999 56,18 584.270 92.651 53,80 497.8702 Jagung 20.079 59,33 119123 17.722 54,19 96.028 20.751 60,92 126.4123 Kedelai 2.521 10,96 2764 3.192 12,49 3.988 2.425 12,61 3.0584 Ubi kayu 19.696 372,14 732961 16.163 432,05 698.325 16.183 414,29 670.446

SASARAN KE-21

Meningkatnya produksi pertanian

Meningkatnya produksi pertanian, kinerjanya sangat berhasil dari 8 indikator dicapai rata-rata capaian sebesar 107%. Adapun pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.54 Pengukuran Kinerja Meningkatkan Produksi PertanianNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Produksi tanaman pangan Padi s a w ah Pr o du ktifitas t a n aman p a n g an J u mlah p op u la s i t e r n ak P r o du k s i d a g i n g P r o du k s i s us u P r o du k s i t e l u r P r o du k s i ta n am a n h o r t ik u lt u ra L u as H u tan R akyat

Ton 543.409 497.870 92%

2. % 57 , 11 53,8 E k o r 1.688.817 2.268.965 Kg 4.237.988 3.831.772 Kg 310.000 194.627 Kg 3.959 4.582 Ton 233.702 232.291 Ha 20.899 34.683

93%3. 134%4. 90%5. 63%6. 116%7. 99%8. 166%

PENGUKURAN KINERJA

Produksi padi sawah di Kabupaten Pati tahun 2014 sebesar 497.870 ton dari luar

panen 92.651 Ha, target yang ditetapkan untuk tahun ini adalah 543.409 sehingga terdapat

capaian kinerja 92%.

Selain padi, pada sub sektor pertanian tanaman pangan utama adalah jagung. Produksi

jagung tahun 2014 adalah 126.412 ton dengan luas panen seluas 20.751 Ha atau 104% dari

yang ditargetkan. Sedangkan produktivitasnya tahun ini sebesar 60.92 Ku/Ha.

Selain padi, pada sub sektor pertanian tanaman pangan ada juga tanaman palawija.

Produksi terbesar tanaman palawija tahun 2014 adalah ubi kayu dengan produksi sebesar

16.183 ton dengan luas panen seluas 16.183 Ha. Sedangkan produktivitasnya tahun 2014

sebesar 414,29 Ku/Ha. Selain ubi kayu tanaman palawija lain yang cukup besar produksinya

adalah berturut-turut kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan ubi jalar.

3.55 Tabel Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Pati

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Pati, 2014

Kebijakan pembangunan peternakan diarahkan pada pembangunan sistem dan usaha

agrobisnis, namun lebih diprioritaskan pada sub sistem budidaya (on farm) untuk peningkatan

produksi dan produktivitas ternak.

Rendahnya kualitas SDM, kurangnya ketrampilan manajemen dan teknis serta

kurangnya penguasaan teknologi yang dimiliki (masih bersifat tradisional), mengakibatkan

rendahnya produksi dan produktivitas ternak sehingga mutu produk hasil ternak belum dapat

memenuhi standar teknis dan higienis.

KECAMATANTUTUPAN LAHAN HUTAN RAKYAT

BELUKAR/SEMAK HUTAN KEBUN RUMPUT TEGALAN Grand Total

BATANGAN 28,54 84,505 239,332 352,377CLUWAK 40,855 47,548 2653,133 3,53 955,255 3700,321DUKUHSETI 0,085 1632,656 63,743 442,431 2138,915GABUS 6,879 13,297 282,019 302,195GEMBONG 331,589 49,068 587,824 72,642 2948,978 3990,101GUNUNGWUNGKAL 19,954 4,527 788,262 0,792 2170,588 2984,123JAKEN 1,847 24,854 5,63 1293,143 1325,474JAKENAN 32,353 673,146 705,499JUWANA 13,074 125,223 274,76 413,057KAYEN 241,972 375,069 161,684 681,659 1460,384MARGOREJO 0,407 22,867 18,741 903,894 945,909MARGOYOSO 66,972 19,472 2200,49 2286,934PATI 7,875 49,983 255,882 313,74PUCAKWANGI 65,701 127,63 16,962 594,229 804,522SUKOLILO 409,879 1117,413 43,2 2936,159 4506,651TAMBAKROMO 70,887 138,493 2,853 1028,525 1240,758TAYU 108,645 16,213 659,354 784,212TLOGOWUNGU 29,797 236,301 7,585 3980,737 4254,42TRANGKIL 15,523 1120,669 1136,192WEDARIJAKSA 2,375 0,953 564,505 567,833WINONG 18,053 74,906 1,772 374,641 469,372Grand Total 1231,026 101,143 8046,121 724,303 24580,396 34682,989

NO INDIKATOR KINERJA 2013 2014 TARGET RPJMDT R % T R %

1. Produksi tanaman pangan 590.000 581.939 99% 543.409 497.870 92% 576.6692. Produktifitas tanaman 57,11 57,05 100% 57,11 53,8 93% 62,36

pangan3. Jumlah populasi ternak 1.665.998 1.790.299 93% 1.688.817 2.268.965 134% 1.762.4194. Produksi daging 4.191.523 4.112.509 98% 4.237.988 3.831.772 90% 4.380.7815. Produksi susu 306 245 80% 310.000 194.627 63% 325.0006. Produksi telur 3.905 3.219 82% 3.959 4.582 116% 3.425

7. Produksi tanaman 380.048 457.589 120% 233.702 232.291 99% 237.225 hortikultura

8. Luas Hutan Rakyat 96 97 101% 20.899 34.683 166% 24.193

Tingkat pencapaian di tahun 2014 ini, beberapa komoditas utamanya sapi dan kerbau

mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan import sapi dan daging sapi

dihentikan; banyaknya penyembelihan sapi betina produktif; permintaan daging lebih banyak

dan harga tinggi sehingga sapi banyak yang dijual dan dipotong; serta kebanyakan peternak

memelihara hanya sebagai sampingan dan investasi sehingga jika sewaktu-waktu butuh modal

akan dijual.

Tabel 3.56 Luas Potensi Hutan Rakyat Kabupaten Pati (Ha)

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati, 2014


Produksi pada tahun 2014 terhadap tahun 2013 terjadi penurunan 83.690 ton

(14,38%), produktivitas turun 3,7 Ku/Ha (6,43%) dan luas panen turun 11.160 Ha (10.75%).

Hal ini disebabkan pada tahun 2014 bulan Januari terjadi bencana banjir besar dengan lama

genangan air sekitar 20 hari hal ini mengakibatkan puso tanaman padi seluas 11.868 Ha

tersebar di 15 kecamatan dan 150 desa.

Tabel 3.57 Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian

Produksi padi tahun 2012 terhadap tahun 2011 terjadi peningkatan 50.954 ton (9,7%),

dibandingkan tahun 2013 produksinya menurun 0,64 %. Hal ini disebabkan pada tahun 2013

curah hujan sangat tinggi merata hingga bulan Agustus masih ada hujan sehingga

menyebabkan luas areal tanam padi tahun 2013 meningkat 4.335 Ha (4,36%). Akan tetapi

produktivitasnya menurun 0,39 Ku/Ha (0,7%). Hal ini disebabkan oleh kurangnya sinar

matahari yang berakibat proses fotosintesa terganggu dan pengisian bulir padi kurang optimal.

Dengan kondisi iklim seperti ini juga berpengaruh pada komoditas unggulan lain di

Kabupaten Pati baik jagung, kedelai dan ubi kayu.

Komoditas jagung produksi tahun 2012 terhadap tahun 2011 terjadi peningkatan 4.903

ton pipilan kering (4,3%) tetapi apabila di bandingkan tahun 2013 produksi jagung menurun

23.095 ton (19,39%). Hal ini disebabkan curah hujan tahun 2013 sangat tinggi, lahan yang

biasanya di tanami jagung karena curah hujan masih tinggi di tanami padi. Mengingat kalau

curah hujan tinggi di MT III lahan sawah di tanami jagung produkivitasnya juga tidak optimal

hal ini terbuki produktivitas jagung tahun 2013 hanya 54,19 Ku/Ha turun 5,14 Ku/Ha

(8,66%). Produksi jagung tahun 2014 terhadap tahun 2013 terjadi peningkatan 23.604 ton

(24,58%), produktivitas 2,54 Ku/Ha dan luas panen meningkat 3.366 Ha (18,99%).

Produktivitas kedelai rata-rata kegiatan SL-PTT mulai tahun 2008 sampai dengan

tahun 2013 adalah 17,61 Ku/Ha; 16,33 Ku/Ha; 15,49 Ku/Ha; 18,62 Ku/Ha; 17,85 Ku/Ha

dengan rata-rata 17,21 Ku/ha. Luas komoditas kedelai luas areal tahun 2013 dibandingkan

tahun 2012 meningkat 671 Ha (26,62%) karena curah hujan tinggi petani akan lebih suka

tanam kedelai dibanding tanam kacang hijau karena kacang hijau kalau curah hujan tinggi

kacang hijau akan mati. Produktivitas kedelai data BPS bervariasi karena yang dipakai data

series bukan berdasarkan ubinan di lapangan karena Kabupaten Pati tidak mendapatkan

sample ubinan BPS pusat. Produktivitas kedelai tahun 2014 terhadap tahun 2013 terjadi

penurunan 998 ton (25%), produktivitas turun 0,25 Ku/Ha dan luas panen turun 749 Ha

(23,46%). Hal ini disebabkan harga jual panen kedelai kurang menjanjikan/bagus sehingga

petani enggan menanam kedelai bahkan petani merasa rugi mengingat pada saat panen tahun

2014 harga saat panen 1 bulan Juli harga Rp. 5.000,- Kg walaupun harga semakin membaik

sampai bulan Agustus akhir, yang kualitas benih bisa menembus Rp. 8.400,-/Kg. Walaupun

pemerintah sudah ada harga HPP Rp. 7.600,- tetapi prakteknya belum ada. Hal ini disebabkan

juga karena membanjirnya kedelai impor yang murah sehingga harga kedelai lokal turun.

Penurunan luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi tahun 2014 hal ini juga

disebabkan karena pelaku petani yang menanam kedelai masih tergantung dari bantuan

pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari penurunan jumlah unit kegiatan SL-PTT kedelai tahun

2013 ada 200 unit dan tahun 2014 hanya 100 unit saja.

Komoditas ubi kayu tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 luas panen meningkat 2.265

Ha (13%) produktivitas meningkat 66,44 Ku/Ha (21,73%). Hal ini disebabkan karena tahun

2010, 2011 harga panen ubi kayu sangat tinggi, mencapai Rp. 2.000,- sampai Rp. 2.100,- /Kg

ubi basah. Sehingga petani tebu banyak bergeser ke ubi kayu. Apabila dibandingkan tahun

2013 luas panen areal ubi kayu turun 3.533 Ha (17,9%) karena anjloknya harga panen ubi

kayu tahun 2012 menembus Rp. 900,- /Kg sehingga petani tidak kembali ke komoditas

semula tebu didukung juga karena curah hujan yang sangat tinggi, tetapi apabila di

bandingkan produktivitas tahun 2013 naik 58,1 Ku/Ha (15,61%) karena tingkat aplikasi

teknologi budi daya ubi kayu meningkat baik pemakaian kualitas bibit unggul yang selalu

mendatangkan langsung dari Lampung, pemakaian pupuk organik dan anorganik maupun

pengolahan tanahnya maksimal. Hal ini di dukung oleh kegiatan dem area pengembangan

PTT ubi kayu di 5 sentra kecamatan. Ubi kayu di Kabupaten Pati baik yang bersumber dari

dana APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dari APBN – Tugas Pembantuan.

Produksi ubi kayu tahun 2014 terhadap tahun 2013 turun 25.014 ton, produktivitas

15,91 Ku/Ha (3,69%) dan harga jatuh menembus Rp. 900,-/Kg sehingga petani untuk

mengaplikasikan paket teknologi tidak bisa maksimum juga ketersediaan pupuk yang

terkendala ketersediaannya.

Kebijakan pembangunan peternakan diarahkan pada pembangunan sistem dan usaha

agrobisnis, namun lebih diprioritaskan pada sub sistem budidaya (on farm) untuk peningkatan

produksi dan produktivitas ternak.

Rendahnya kualitas SDM, kurangnya ketrampilan manajemen dan teknis serta

kurangnya penguasaan teknologi yang dimiliki (masih bersifat tradisional), mengakibatkan

rendahnya produksi dan produktivitas ternak sehingga mutu produk hasil ternak belum dapat

memenuhi standar teknis dan higienis.

Tingkat pencapaian di tahun 2014 ini, beberapa komoditas utamanya sapi dan kerbau

mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan impor sapi dan daging sapi

dihentikan; banyaknya penyembelihan sapi betina produktif; permintaan daging lebih banyak

dan harga tinggi sehingga sapi banyak yang dijual dan dipotong; serta kebanyakan peternak

memelihara hanya sebagai sampingan dan investasi sehingga jika sewaktu-waktu butuh modal

akan dijual.

SASARAN KE-22

Meningkatnya produksi Perikanan

Sesuai geografis Kabupaten Pati, perikanan adalah sektor yang sangat mendukung

dalam pencapaian kesejahteraan masyarakatnya, kinerja pemerintah sangat baik dalam sektor

ini diperlihatkan dalam pengukuran indikator rata-rata 72% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.58 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan


1. Produksi ikan laut segar. Ton 42.063 16.143 38%

2. Produksi ikan segar budi daya Ton 42.200 44.740 106%

PENGUKURAN KINERJA

Produksi perikanan khususnya iklan laut segar tidak dapat memenuhi target, total

hasil tangkap adalah 16.143.036 dengan nilai 94.149.676.100. Ada dua jenis perikanan

budiaya di Kabupaten Pati yang menjadi andalan, yaitu budidaya bandeng dan budiaya ikan

lele. Budidaya ikan lele tahun 2014 berhasil memproduksi sebesar 7.252.000 dengan nilai

101.528.000.000 rupiah, tercatat bahwa perikanan budidaya mampu memenuhi target, bahwa

dari 42.200 ton ikan yang ditargetkan mampu terpenuhi 44.740 ton ikan segar.

ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA.

Sub sektor perikanan di Kabupaten Pati juga mempunyai produksi yang cukup tinggi

untuk mendukung kebutuhan Jawa Tengah. Tahun 2012 di Kabupaten Pati mempunyai

produksi perikanan darat lebih tinggi daripada perikanan laut. Perikanan laut tercatat

sebesar

16.143 ton, sedangkan perikanan darat sebesar 44.740 ton.

Produksi ikan laut pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun

2013 sebesar (44.25%). Sedangkan produksi perikanan budidaya (tambak dan kolam) serta

produksi perairan umum pada tahun 2014 mengalami kenaikan produksi dibandingkan pada

tahun 2013.

Produksi ikan budidaya secara total meningkat, terjadi penurunan pada produksi

budiaya bandeng namun ada peningkatan pada produksi budidaya ikan lele. Budiaya bandeng

luas wilayahnya mulai berkurang sedangkan pada produksi budidaya ikan lele mengalami

penambahan.

Tabel 3.59 Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan2012 2013 2014 TARGET

NOINDIKATOR

KINERJA SATUANT R % T R % T R %

AKHIR RPJMD

1. Produksi ikan laut segar.

2. Produksi ikan segar budi daya

ton 40.431 42.819 106 41.239. 28.954 72 42.063 16.143 38 44.637

ton 30.870 31.601 102 37.035 38.687 128 42.200 44.740 106 43.350

Dari data di atas terlihat bahwa selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2012-2014)

produksi perikanan laut mengalami penurunan produksi. Kabupaten Pati memiliki potensi

sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdiri-dari sumberdaya perairan pantai sepanjang

+60 Km dengan lebar 4 Mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut. Sektor Perikanan Laut

sangat terpengaruh erat dengan berbagai perubahan kondisi alam yang kini terus menekan

hasil tangkapan ikan di laut. Berbagai faktor seperti ketidakpastian cuaca, kondisi cuaca

ekstrem, kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST), naik turunnya harga

bahan bakar serta perubahan arah angin, menurunkan tingkat produktivitas nelayan.Perubahan

iklim juga turut memengaruhi distribusi dan penyebaran ikan di laut, sementara kenaikan

harga bahan bakar akan memengaruhi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan seiring

dengan pergeseran penyebaran ikan yang terus berubah akibat perubahan iklim.Produksi

perikanan budidaya terutama produksi perikanan tambak dari tahun 2012-2013 mengalami

kenaikan produksi, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan produksi disebabkan

adanya bencana banjir yang melanda 7 kecamatan wilayah pesisir di Kabupaten Pati. Akibat

adanya bencana banjir tersebut, para petambak mengalami gagal panen yang berdampak pada

penurunan produksi tambak. Untuk produksi kolam mengalami kenaikan produksi sebesar

75,4%. Demikian juga untuk produksi perairan umum naik sebesar 4,25%. Kenaikan produksi

kolam dan perairan umum disebabkan bertambahnya jumlah pelaku usaha perikanan yaitu

petani ikan (kolam).

Produksi ikan tangkap dari tahun ke tahun mengalami penurunan, semakin

memberatkan kinerja pada tahun-tahun kedepan, melihat realisasi pada tahun 2014

dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat selisih yang sangat besar yaitu 28.494 ton

ikan laut segar atau 64% dari target.

Selengkapnya data produksi ikan di Kabupaten Pati, volume dan nilai produksinya

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.60 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Kab.Pati Tahun 2012–2014

NO. ASAL PRODUKSITAHUN PENINGKATAN

(%)2012 2013 20141 Perikanan Laut

- Produksi (kg) 42.818.986 28.953.723 16.143.036 -44,25%

- Nilai (Rp.) 204.844.705.000 175.677.523.400 94.149.676.100 -46,41%

2 Budidaya

a. Tambak

- Produksi (kg) 27.995.058 34.060.498 28.597.267 -16,04%

- Nilai (Rp.) 383.022.561.000 470.728.045.500 477.551.738.000 1,45%

b. Kolam

- Produksi (kg) 3.492.210 4.509.409 7.909.623 75,40%

- Nilai (Rp.) 38.682.831.350 53.846.302.400 110.170.174.000 104,60%

3 Perairan Umum

a. Waduk

- Produksi ( kg ) 20.039 20.873 23.253 11,40%

- Nilai (Rp.) 176.351.000 202.616.500 202.616.500 0,00%

b. Sungai

- Produksi ( kg ) 94.210 96.143 98.745 2,71%

- Nilai (Rp.) 760.265.500 823.412.000 900.560.000 9,37%

Total

- Produksi ( kg ) 74.420.503 67.640.646 52.771.924 -21,98%

- Nilai (Rp. ) 622.486.713.850 701.277.899.800 683.020.950.100 -2,60%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati, 2014

Produksi ikan laut pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun

2012 sebesar 32,38%. Sedangkan produksi perikanan budidaya (tambak dan kolam) serta

produksi perairan umum pada tahun 2013 mengalami kenaikan produksi di bandingkan pada

tahun 2012. Sementara itu pada tahun 2014 produksi perikanan laut mengalami penurunan

sebesar 44,25%. Untuk produksi tambak pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar

21,67%, produksi kolam naik sebesar 29,13% dan produksi perikanan umum naik sebesar

0,03%. Untuk Tahun 2014 produksi perikanan tambak mengalami penurunan sebesar 16,04%,

perikanan kolam mengalami kenaikan sebesar 75,4% dan produksi perikanan umum

mengalami kenaikan sebesar 4,26%. Secara total, produksi perikanan mengalami penurunan

sebesar 21,98%. Dimana penurunan produksi perikanan laut disebabkan kelangsungan

pengelolaan perikanan di laut pada tingkat eksplotasi tinggi (fully exploited) dan faktor alam

yang tidak dapat diprediksi seperti cuaca dan gelombang tinggi, terbatasnya stok ikan di alam

yang disebabkan oleh musim pemijahan dan ruaya (migrasi ikan). Produksi perikanan tambak

yang mengalami penurunan sebesar 16,04% disebabkan adanya bencana banjir yang melanda

7 kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Pati meliputi Kecamatan Batangan, Kecamatan

Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan

Tayu, dan Kecamatan Dukuhseti. Bencana banjir tersebut mengakibatkan hancurnya sarana

dan prasarana tambak dan gagal panen.

Naik turunnya produksi perikanan di Kabupaten Pati, menandakan bahwa

ketergantungan pada kondisi alam masih tinggi, sehingga perlu pengembangan teknologi yang

bisa memberikan jalan keluar agar ketergantungan kepada kondisi alam dapat teratasi.

Dikarenakan dengan adanya revisi perda tentang yang diundangkan diharapkan terjadi

kenaikan raman (jumlah ikan hasil tangkapan yang masuk dalam restribusi) di TPI.

3.2.8 Tujuan “Meningkatnya pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral”

SASARAN KE-23

Meningkatnya pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral

Meningkatnya pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral, kinerja

pemerintah berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan indikator kontribusi sektor pertambangan

terhadap PDRB yang mencapai 75%.

PENGUKURAN KINERJA

PDRB Pertambangan dan penggalian sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan

oleh seluruh unit usaha Pertambangan dan pengalian dalam wilayah Kab. Pati, atau

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas

dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan

harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Tabel 3.61 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Energi dan Sumber Daya MineralNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 1,20 0,9% 75%

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN2012 2013 2014 TARGE

T RPJMD

T R % T R % T R %

1. Kontribusi sektor pertambangan ter h a d a p P DR B

% 0,70 0,72 103 0,71 0,72 101 1,20 0,9 75 2,19

Data PDRB 2014 tidak dapat disajikan pada pelaporan LKjIP tahun 2014 karena baru

akan dirilis sekitar bulan Agustus 2014. Oleh karena itu sebagai pengukuran meningkatnya

pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral data yang digunakan PDRB tahun 2013.

Capaian indikator sasaran meningkatnya pemanfaatan potensi energi dan sumber daya

mineral mencapai 75% dari target 1.20 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

tercapai 0,9% yaitu; Jumlah PAD sektor energi dan sumber daya mineral 46.193,19 dibanding

5.407.167,36 PDRB Kabupaten Pati.

EVALUASI DAN ANALISA KINERJA

Tabel 3.62 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral

PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun,

sampai tahun ke-3 RPJMD kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mencapai 0.9%

mengalami kenaikan 0,13%, tetapi bila didasarkan pada target yang dikenakan pada tahun ini

capaiaanya hanya 75%. Untuk mencapai target di akhir masa RPJMD sebesar 2,19 selisih

kekurangannya sebesar 1,34% masih cukup besar.

Tabel 3.63 Produk Domestik Regional Brutto Kabupaten PatiPertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying

KETERANGAN 2010 2011 2012 2013*Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 65.865,69 74.270,50 83.396,35 95.234,38Berlaku (jutaan rupiah)Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 37.298,35 40.200,66 43.085,96 46.193,19Konstan (jutaan rupiah)Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 0,70 0,71 0,72 0,74BerlakuLaju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan 6,86 7,78 7,18 7,21Usaha (Persen)

3.2.9 Tujuan: “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untukmendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah”

SASARAN KE-24

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kualitas dan

kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya diukur dengan

menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, dimana dua-duanya masuk dalam kategori sangat

berhasil. Secara lebih rinci hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

NO INDIKATOR KINERJA SATUA N TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Prosentase panjang jalan kabupaten dalam % 50 47 94 kondisi baik

2. Prosentase jumlah jaringan Jembatan dalam k o nd i s i b aik

km 88 87 99

Tabel 3.64 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Serta SaranaPenunjang Lainnya

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa tingkat capaian prosentase

panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 94%. Ini menunjukkan bahwa kondisi

jalan di kabupaten pati sepanjang tahun 2014 masih dalam kondisi baik dan masuk dalam

kategori sangat berhasil. Sedangkan panjang jalan dilalui roda empat dari target yang

ditetapkan sebesar 769,7 km tercapai 781,2 km atau 101,5%. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat indikator kinerja tersebut masuk dalam kategori sangat berhasil.

Kondisi jalan di Kabupaten Pati pada tahun 2014 dengan pengukuran panjang jalan

dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya dan panjang jalan

memenuhi kriteria keselamatan dibandingkan panjang jalan penghubung adalah 47% dan

781,2 km. Kondisi jalan di Kabupaten Pati tahun 2014 dapat dilihat dalam Data: Dinas

Pekerjaan Umum Kab. Pati, Kabupaten pati memiliki profil jalan seperti:

1. Panjang jalan berdasarkan berdasarkan Status Jalan:

Jalan Nasional : 40,855 km

Jalan Provinsi : 103,01 km

Jalan Kabupaten Pati : 812,716 km

Jalan desa/ lokal : 10,35197 km

2. Panjang Jalan berdasarkan Konstruksi Jalan:

Aspal : 747,338 km

Berbatu : 33,95 km

Hotmix (Aspal Beton) : 350,242 km

Cor Beton : 1,768 km

Tanah : 31,428 km

3. Panjang Jalan berdasarkan Kondisi ( Status Jalan Kabupaten):

Jalan Baik : 296,706 km

Jalan Sedang : 109,504 km

Jalan Rusak Sedang : 74,179 km

Jalan Rusak Berat : 332,328 km

4. Panjang Jalan yang memiliki trotoar : 34,266 km

5. Panjang jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan : 34,266 km

Presentase sebesar 87% dari jumlah jaringan jembatan dalam kondisi baik jumlah

jembatan 239,00 unit dengan panjang 2.718,90m1 dalam kondisi baik dibanding jumlah

jembatan seluruhnya 274,00 unit dengan panjang 3.107,20 m.

BAIK : 239,00 Panjang : 2.718,90 m1

SEDANG (SEMPIT) : 7,00unit Panjang : 67,20m1

RUSAK RINGAN : 28,00unit Panjang : 321,10m1

Tabel 3.65 Kondisi Jembatan Tahun 2013 di Ruas Jalan Kabupaten Pati

Sumber: DPU Kab. Pati, 2013

Tabel 3.66 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Target Kinerja Tahun 2017

NO INDIKATOR KINERJA SATUANTAHUN 2014 TAHUN 2017

REALISASI TARGET1. Prosentase panjang jalan kabupaten dalam % 47 65

kondisi baik2. Prosentase jumlah jaringan Jembatan km 87 89

dalam kondisi baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui realisasi kinerja tahun 2014 pada

indikator kinerja prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 47 persen

dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 65 persen dan panjang jalan dilalui roda 4

pada tahun 2014 sepanjang 781,2 km dibandingkan dengan target tahun 2017 sepanjang 812,7

km masih sangat jauh dari target. Hal tersebut disebabkan olehmasih banyaknya ruas jalan

yang.

Tidak ada perubahan data jebatan pada tahun 2014, sehingga yang digunakan untuk

mengukur kinerja tahun ini adalah data yang sama dengan tahun sebelumnya, secara

akumulatif kinerja sampai dengan tahun sekarang selisih 2% dibanding dengan target 2017

Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan karena semua PK (Pusat Kegiatan) di Kabupaten Pati telah

terhubung dengan akses jalan dan perbandingan jumlah wilayah dengan panjang ruas jalan

Sebesar 100%

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;

a. Peningkatan Jembatan di Wilayah Kabupaten Pati

b. Peningkatan Jalan di Wilayah Kabupaten Pati

2. Program Pembangunan Jalan Jembatan

Pembangunan jalan di wilayah kabupaten

3. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong

4. Program pembangunan turap/ talud/ bronjong

Pembangunan turap/talud/bronjong

5. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

a. Rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan

b. Rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan

c. Pemeliharaan berkala jalan di wilayah kabupaten

6. Program pembangunan system informasi/ data base jalan dan jembatan

Penyusunan system informasi/data base jalan.

SASARAN KE-25

Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi

Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi diketahui dengan

pencapaian kinerjanya dengan indikator sebagai berikut Kinerja yang ditunjukan cukup

berhasil dengan rata-rata capaian indikator 62%, seperti ditunjukan dalam tabel berikut:

Tabel 3.67 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Air Bersih dan SanitasiNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. P r o sen ta s e r u mah t i ngg al be r s a n i ta s i % 79 82

R u mah ta ngg a pe n gg u n a air b e r s i h % 70 7 P r o sen ta s e pe n d u du k b e rak s e s a i r m inu m % 70 50

104%2. 10%3. 71%

PENGUKURAN KINERJA

1. Untuk indikator kinerja rumah tangga bersanitasi yang terdapat di Kabupaten Pati

realisasi kinerjanya adalah 82% dengan pengukuran 294.259 Rumah Tangga (data LKjIP

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati) dibandingkan dengan 359.031 Rumah Tangga

kabupaten Pati tahun 2013 (Data: statistik Kabupaten Pati 2014).

2. Pada tahun 2013 rumah tangga penguna air bersih ada 23.436 rumah tangga. Dari

359.031 Rumah tangga. Angka penghitungannya mengunakan angka 2013 karena belum

terdapatnya angka statistik untuk tahun 2014 sehingga capaian realisasi selalu

menggunakan perhitungan 1 tahun kebelakang, dari angka-angka Pati dalam angka 2014

tersebut dapat diketahui bahwa realisasi prosentase rumah tangga bersanitasi diperoleh

7%. Berarti kinerjanya tidak berhasil hanya kecapai 10% dari yang ditargetkan.

3. Jumlah penduduk kabupaten Pati berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil (Penduduk Tahun 2013): 1.207.399 Jiwa, jumlah masyarakat yang memiliki Akses

Air Minum Yang Aman: 604.143 Jiwa (50%) target yang dibebankan pada tahun 2014 ini

adalah 70% sehingga pencapaian kinerja hanya kecapai 71% berkategori berhasil.

Tabel 3.68 Pencapaian SPM Bidang Urusan Akses Air Minum Yang Aman

Dinas Pekerjaan Umum Kab. PatiTARGET

NO INDIKATOR SPM TAHUN 2014 PENCAPAIANSPM 2019

Prosentase Penyediaan Air Baku untuk 100 %Kebutuhan Masyarakat

1 Jumlah Penduduk (data PATI DALAM ANGKA 1.207.399 Jiwa2013 (Hal 49) :

2 JUMLAH PENDUDUK WILAYAH TERLAYANI OLEH JARINGAN AIR MINUM

Perdesaan oleh DPU Kab. Pati 278.621 JiwaJumlah penduduk wilayah pelayanan oleh 325.522 Jiwa

PDAM (Data PDAM 2013)Total Jumlah Penduduk yang Wilayah 604.143 Jiwa

pelayanan DPU dan PDAMSumber: DPU Kab. Pati, 2014

2014 2017 CAPAIAN KINERJA SAMPAI

2014

NO INDIKATOR KINERJA SATUANREALISASI TARGET

1. Prosentase rumah tinggal bersanitasi % 82 95 86%2. Rumah tangga pengguna air bersih % 7 85 8%3. Prosentase penduduk berakses air

mi nu m % 50 85

59%


Sebagai evaluasi dapat dilihat dalam tabel perbandingan tahun 2014 dengan target

RPJMD 2012-2017 Kabupaten Pati, berikut ini;

Tabel 3.69 Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi

Sampai dengan tahun ke-3 RPJMD 2012-2017 Kabupaten Pati rumah tangga

bersanitasi sebanyak 294.259 Rumah Tangga atau sebesar 82 persen, bila dibanding dengan

target yang harus terpenuhi di tahun 2017 maka kekurangannya sebesar (14%), bila dilihat

dengan waktu yang tersisa maka masih cukup kemungkinan target 95% di akhir masa RPJMD

2012-2017 terpenuhi.

Jumlah pelanggan PDAM Pati tahun 2011-2013 mengalami peningkatan, pada tahun

2011 sebanyak 21.480 rumah tangga, tahun 2012 bertambah menjadi 22.655 rumah tangga

dan 2013 bertambah lagi menjadi 23.436 rumah tangga. Sumber air minum sebagian besar

penduduk Kabupaten pati pada tahun 2013 menggunakan air sumur sebesar 42,94 persen, air

ledeng sebesar 12,22 persen, dan menggunakan mata air sebanyak 12 persen. Penduduk yang

minum menggunakan air kemasan di Kabupaten Pati mencapai angka sebesar 1,421.28

persen.

Sampai dengan tahun ke-3 RPJMD 2012-2017 Kabupaten Pati Prosentase penduduk

berakses air minum 604.143 Jiwa atau sebesar 50%, bila dibanding dengan target yang harus

terpenuhi di tahun 2017 maka kekurangannya sebesar (41%), bila dilihat dengan waktu yang

tersisa maka cukup membutuhkan kerja keras kemungkinan target 85% di akhir masa RPJMD

2012-2017 terpenuhi.

Untuk mencapai target sasaran meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan

sanitasi program kegiatan yang telah dilakukan adalah: Penyediaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin, Pembangunan saluran drainase dan gorong-

gorong, Pembangunan turap/talud/bronjong, Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong dan

Penyediaan program nasional pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Permasalahan dan solusi

Permasalahan:

Daftar tunggu pelanggan yang masih banyak;

Kekurangan kapasitas/debit air;

Kesadaran masyarakat dalam efisiensi dalam penggunaan masih kurang;

Koordinasi yang kurang karena sifatnya lintas instansi.

NO INDIKATOR KINERJA SATUA

N

2012 2013 2014 TARGETAKHIR RPJMDT R % T R % T R %

1. Persentase saluran irigasi % 72 k a b u p a te n d al am ko n di s i b a ik .

70 97 74 70 95 75 60 80 85

Solusi:

Pencarian sumber air baru;

Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bagi kehidupan;

Pembentukan Tim Koordinasi.

SASARAN KE -26

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air,

pengukuran indikatornya tercapai 100%. Artinya Kinerja sangat berhasil, tabel berikut ini:

Tabel 3.70 Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi dan Konversi Sumber Daya AirNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. Prosentase saluran irigasi kabupaten dalam

k o nd i s i b ai k . % 75 60 80%

PENGUKURAN KINERJA

Tahun 2014 total luas saluran irigasi di Kabupaten Pati sebesar 1861782, yang ada

dalam kondisi baik seluas 1.117.069 atau (60%). Dilihat dari target dalam Penetapan Kinerja

(75%) berarti kinerja Kabupaten Pati dalam meningkatkan kualitas dan jaringan irigasi dapat

dikategorikan berhasil (80%).

Jaringan irigasi merupakan keseluruhan saluran yang terdiri dari saluran primer,

saluran sekunder dan saluran tersier yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah (subak),

dengan kondisi baik yang dimaksud adalah jaringan irigasi memiliki kerusakan saluran irigasi

< 10 % dari total panjang saluran irigasi. Berikut data realisasi luas irigasi kabupaten dalam

kondisi baik sepanjang 1.117,069 km. Hal ini dapat dilihat dari keterangan yang ada dibawah

ini.Tabel 3.71 Luas Saluran Irigasi Yang Ada di Kabupaten Pati

JUMLAH : 1.861,782 Km

Sekunder : 558,202 Km Pembuang : 141,943 Km

Suplesi : 6,654 Km Gendong : 7,840 Km Tersier : 1.078,440 Km Induk : 59,703 KmLuas saluran irigasi dalam kondisi baik : 1.117,069 Km

Sumber: DPU Kab. Pati, 2014

Tabel 3.72 Perbandingan Kinerja Indikator Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi danKonversi Sumber Daya Air

1 Jumlah luasan daerah perkotaan 7.987,847 HaKota Pati 6.633,411 Ha

Kota Juwana 664,176 HaKota Tayu 690,26 Ha

2 Jumlah luasan Lingkungan kumuh daerahperkotaan (Kec. Pati, Tayu, Juwana) yang

ditetapkan oleh Bupati (Draf)

98,58 Ha

Kec Pati/ Kota 39,79 HaKec. Juwana 41,14 Ha

Kec. Tayu 17,65 Ha

Pencapaian kenerja tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya,

kondisi sarularan irigasi dalam kondisi baik tahun 2014 hanya 60% sedangkan target yang di

tetapkan sebesar 75%, hal ini berarti penurunan terburuk, karena pada tahun 2012 kondisi

saluran irigasi dalam kondisi baik terdapat 70%. Banjir yang terjadi di Kabupaten Pati awal

tahun 2014 memberikan kontribusi pada kerusakan saluran irigasi di kabupaten Pati,

pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,

rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, pemeliharaan dan pengawasan

pemakaian sempadan sungai/irigasi, fasilitasi pendukung kegiatan WISMP, program

pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya dan program

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa tidak mampu mengembalikan

kondisi saluran irigasi kembali pada kondisi tahun 2013, sehingga untuk mencapai target

kinerja tahun 2017 sebagai akhir dari target RPJMD 2012-2017 diperlukan kinerja yang lebih

keras lagi.

SASARAN KE-27

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Kinerjanya belum

berhasil dilihat dari rata-rata pencapaian indikator yang hanya 64%, berikut ini capaian

indikator untuk mengukur sasaran keempat.

Tabel 3.73 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan PermukimanNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. L i ng k u n g an per m u k i m an k umuh % 8 , 3 - R umah t a n gg a p e n gg u n a li s t ri k % 89 99.68 R umah l a y ak huni % 90 73

-2. 112 %3. 81%

PENGUKURAN KINERJA

Penanganan lingkungan kumuh di Kabupaten Pati baru pada tahap pemetaan

lingkungan, sehingga sampai dengan tahun ke-3 dari RPJMD ini data yang dapat disampaikan

hanya luas pemukiman kumuh, sebagai berikut:

Tabel 3.74 Pemetaan Luasan Pemukiman Kumum di Kabupaten Pati

Sumber: Database Indikator SPM Urusan Cipta Karya

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

TAHUN TAHUN2014 2017

CAPAIAN KINERJA SAMPAI

2014REALISASI TARGET

1. Rumah tangga pengguna listrik % 99,68 97 102,76%2. Rumah layak huni % 73 96 73.96%

NO KECAMATAN JUMLAH KEPALA JUMLAH RUMAH KELUARGA (KK) (UNIT)

JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK

KEKURANGAN RUMAH /

HUNI (UNIT) BACKLOG (UNIT)1. Dukuhseti 18.782 16.888 4.249 2.0382. Margoyoso 22.876 18.838 2.647 4.0383. Kayen 23.451 19.740 8.034 3.7114. Pucakwangi 16.304 14.552 3.095 1.7525. Jaken 15.374 13.241 2.068 2.1336. Jakenan 16.844 14.475 3.102 2.3707. Gabus 21.151 17.543 3.019 3.6088. Juwana 30.396 24.024 8.259 6.3729. Pati 34.153 29.160 1.576 4.993

10. Sukolilo 27.126 23.487 9.994 3.64111. Gunungwungkal 11.893 10.396 1.526 1.49712. Tambakromo 19.365 15.404 5.255 3.96113. Tayu 22.159 18.400 3.044 3.75914. Margorejo 17.955 15.797 1.455 2.30015. Tlogowungu 16.082 14.473 6.667 1.61016. Trangkil 20.431 18.317 1.881 2.11417. Wedarijaksa 18.827 16.855 4.661 1.97218. Gembong 23.910 17.864 10.113 6.04619. Batangan 14.580 12.169 2.040 2.41120. Gembong 14.012 11.967 6.158 2.04521. Cluwak 14.417 12.978 6.099 1.439

JUMLAH 420.088 356.568 94.942 63.810

Realisasi kinerja dari indikator kinerja rumah tangga pengguna listrik dapat dilihat dari

rasio elektrifikasi kabupaten/ kota di Kabupaten Pati sebesar 112% yaitu kecapai 99.68 dari

target yang ditetapkan sebesar 89% rumah tangga pengguna listrik. Hal ini dapat dilihat dari

tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 3.75 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten PatiJML KK KAB. / JML KK

RASIO JML

JML DUSUNNO KAB/KOTA

KOTA BERLISTRIK ELEKTRIFIKASI

DUSUN BELUM JML DESA

KAB /KOTA BERLISTRIK1. P a t i 470.014 468.499 99 , 68 1.106 53 401

Sumber: Seksi ESDM Bidang SDA & ESDM DPU Kab. Pati

Bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar oleh warganya

seperti papan/ tempat tinggal. Menurut data base perumahan, pada tahun 2014 jumlah KK di

kabupaten Pati ada 420.088 kk, dengan jumlah rumah 356.568, dengan jumlah rumah tidak

layak huni mencapai 94.942 atau rumah layak huni 261.626 dan backlog 63.810. Indikator

rumah layak huni dikabupaten Pati dapat dilihat dari jumlah rumah layak huni dibandingkan

dengan jumlah selurunya diperoleh angka 73%.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah

yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan

serta kesehatan penghuninya.

Tabel 3.76 Data Jumlah Rumah Kabupaten Pati Tahun 2014

Sumber:DPU Kab. Pati, 2014

Tabel 3.77 Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman


Sampai dengan tahun ke-3 RPJMD 2012-2017 Kabupaten Pati rumah tangga Rumah

tangga pengguna listrik sebanyak 468.499 Rumah Tangga atau sebesar 99.68%, bila

dibanding dengan target yang harus terpenuhi di tahun 2017 maka sudah mengalami

kelebihan sebesar 2.76%, bila dilihat dengan waktu yang tersisa maka masih cukup

kemungkinan target 97% di akhir masa RPJMD 2012-2017 sudah terlampaui di tahun ke-3.

Sampai dengan tahun ke-3 RPJMD 2012-2017 Kabupaten Pati Prosentase Rumah

layak huni 261.626 unit rumah atau sebesar 73%, bila dibanding dengan target 96% yang

harus terpenuhi di tahun 2017 maka kekurangannya sebesar (26,04%), bila dilihat dengan

waktu yang tersisa maka cukup membutuhkan kerja keras kemungkinan target 85% di akhir

masa RPJMD 2012-2017 untuk memenuhinya.

Untuk mencapai target sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan

permukiman program kegiatan yang telah dilakukan adalah: program pengembangan

perumahan, program lingkungan sehat perumahan, kegiatan penyuluhan dan pengawasan

kualitas lingkungan sehat perumahan dan kegiatan pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah

tidak layak huni dan penataan permukiman.

SASARAN KE-28

Meningkatnya pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukannya.

Meningkatnya pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukannya. Kinerjanya

sangat berhasil dengan capaian 100% berikut pengukuran indikatornya:

Tabel 3.78 Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pengembangan Wilayah Sesuai Dengan PeruntukannyaNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. Jumlah Pelanggaran terhadap Rencana Tata

R u a n g d an W i layah % 0 0 0

Kabupaten Pati untuk Meningkatnya untuk pengembangan wilayah sesuai dengan

peruntukannya, telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011

Tettang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Sampai dengan tahun 2014 belum tersedia database tentang jumlah pelanggaran

terhadap Peraturan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati, sehingga tidak

dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2014.

3.2.10 Tujuan: “Meningkatnya peran pengusaha dan investor dalam kerjasama investasi”

SASARAN KE-29

Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi.

NOINDIKATOR

KINERJA


SATUANT R % T R % T R %

1 Jumlah Unit 10 9 90 12 12 100 12 21 175% 17 investorberskalanasional

2 Jumlah nilai M 723 143 19,77 863 182 22 1.025 389,26 38% 1.060 investasiberskala nasional

Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi, kinerjanya cukup berhasil yaitu

mencapai rata rata 107% dari dua indikator yang digunakan untuk mengukurnya seperti dalam

tabel dibawah ini:

Tabel 3.79 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Minat Pengusaha dan Nilai InvestasiNO INDIKATOR KINERJA SATUAN T R CAPAIAN1. J u mlah i n v es t o r I n ve s t o r 12 21

N ilai i n ve s ta s i M i l R p 1.025 389,26 175%

2. 38%

PENGUKURAN KINERJA

Tahun 2014 minat pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Pati cukup besar,

harapan masuknya 12 investor tercapai 21 investor yang terdiri dari 4 PMA dan 18 PMDN.

Namun nilai investasi yang masuk totalnya belum memenuhi target, hanya 38% dari target

yang ditetapkan yaitu 389,26 milyard dari 1.025 milyard yang diharapkan masuk tahun ini.

Tabel 3.80 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Semester 2 Tahun 2014PEYERAPAN

NO NAMA USAHA JENIS BIDANG USAHA TENAGAKERJA

1. PT . KD M INE R AL IDN PT . J A W A TE N G AH LOG AM PT . J A W A TE N G AH S U MB E RD A Y A

PT. KD MINERAL IDN

P M A In d u str i Ka y u B a k ar d an P ele t Ka y u P M A P er d a g a ng an & Re p ar a s i P M A P er d a g a ng an & Re p ar a s i

PMDN Industri Makanan Dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tem pe dan Tahu P MD N Ko n s t r u k si G e d u ng T e m p a t T i n g g al P MD N In d u str i B a r a n g Fu r n it u r D a r i Lo g am P MD N P er d a g a ng an Be s a r T e p u ng P MD N P e ng e m b a ng P er uma h an

PMDN Perdagangan Besar Bahan-Bahan Konstruksi Bang unan P MD N In d u str i B a r a n g B a n g u n an D a r i Ka y u P MD N J a s a Bir o P er ja l a n an W i s at a P MD N In d u str i B a r a n g Lo g am S i ap Pa s a n g U n t uk B a n g u n an

PMDN Perdagangan Eceran Bahan Bakar Solar Khusus Nelayan

PMDN Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Ber m oto r P MD N P ro d uk si Pu p uk K o m p o s Or g a ni k P MD N J a s a P er h otel an P MD N In d u str i Pu p uk Or g a ni k P MD N P eter n ak an A y am ( B ree din g F a r m ) P MD N In d u str i P e ng ol a h an G a r am Beryo d i u m P MD N Su p p lie r B a r an g- B a r a n g U nt uk K o n st r u k si P MD N In d u str i P e ng ol a h an Ka y u L a p i s

252. 103. 104. 356

5. PT . GR I Y A K USU M A M U K T I PT . KRI S N A BR A SS I NDON E SIA PT . I N T I B U M I M A N D I R I PT . W A H Y U M ULT I P R AK O SA

PT. AJI MULTITAMA TONDONEGORO

156. 1147. 158. 109. 10

10. UD. SU MB E R AGUNG A B A D I PT . M I T R A A I K O U T A M A PT . W A DJ A K A RY A D UN I A

PT. BRAWIJAYA SAKTI (SPBN 48.591.01)

2811. 812. 20013. 7

14. Perusahaan Perorangan UD. SOEHARI 30

15. PT . I N A M INE R AL C OM P A N Y PT . A D E M A S R I P er u s a h aan P eror a n g an U D . IN D A H T A N I PT . J A P F A C OM F EE D I NDON E SIA T B K. UD. K A L I AN PT . M AS S UKO J A Y A R A Y A PT . FU J IN D O M E G A H

3416. 1017. 1518. 14519. 15020. 221. 18


Tabel 3.81 Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Minat Pengusaha dan Nilai Investasi

Indikator kinerja nilai realisasi PMDN Tahun 2014 target 3,5%, realisasi PMDN

Tahun 2013 sebesar 199.879.047.656 dan realisasi PMDN Tahun 2014 sebesar

389.258.447.656 dapat diuraikan realisasi PMDN Tahun 2014 dikurangi realisasi PMDN

Tahun 2013 dibagi realisasi PMDN Tahun 2013 dikalikan 100% = 0,95% capaian kinerja

27,14% dapat dijelaskan bahwa jumlah investasi dibandingkan Tahun sebelumnya

meningkat.

Indikator kinerja jumlah investor yang berskala nasional pada pada tahun 2014 Target

13 PMDN Terealisasi 21 PMDN capaian kinerja 175% dapat dijelaskan bahwa Kabupaten

Pati merupakan daerah yang menarik untuk melakukan investasi, bidang usaha yang diminati

bervareasi produksi, perdagangan dan jasa, tiap tahun terjadi peningkatan investor yang

masuk, dari segi capaian target maupun realisasi jumlah investor selalu meningkat. Jumlah 17

investor rata-rata yang masuk tiap tahunya sesuai dengan RPJMD tidak terlalu sulit dipenuhi

jika masih ada kesinambungan program yang sedang dijalankan saat ini

Indikator kinerja jumlah nilai investasi berskala nasional pada tahun 2014 target

1025M Terealisasi 389,26M capaian kinerja 37,9% tidak tercapai target 1025M, meskipun

terjadi kenaikan tiap tahunnya prosentase capaian kinerjanya jauh dari yang diharapkan.

Kabupaten Pati seharusnya realitis tentang target yang harus dicapai, target 1.060M yang

harus dicapai di akhir masa RPJMD bila dilihat dari capaian yang sekarang maka akan sulit

jika tidak diimbangi dengan perencanaan dan pelaksaan program yang tepat. Ini bisa teratasi

jika benar terjadi investasi pembangunan pabrik semen di wilayah Kabupaten Pati.

3.2.11 Tujuan: “Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan hidup”

SASARAN KE-30

Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dicapai kinerja

yang sangat baik, indikator kinerjanya tercapai 133%.

Tabel 3.82 Pengukuran Sasaran Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. J u mlah la h a n krit i s yang d ir e h a b i l ita s i Ha 120 160 133%

PENGUKURAN KINERJA

Pada tahun 2014 dalam rangka pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Pati telah

melakukan penghijauan seluas 160 Ha. Jumlah penghijauan di wilayah rawan longsor dan

sumber mata air sebesar 20 Ha, sedangkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 5,948%

dari ketersediaan 1976 Ha.

NOINDIKATOR

KINERJA

2012 2013 2014 TARGET AKHIRSATUAN T R (%) T R (%) T R %

1 Jumlah lahan ha 184 kritis yang

d ir eh a b il i ta s i

121 66 120 120 100 120 160 133% 80

Tabel 3.83 Perbandingan Kinerja Sasaran Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi, dengan komponen sebagaimana tabel dibawah

ini:

Tabel 3.84 Rehabiltasi Lahan Kritis 2013URAIAN LUAS (Ha)

Kawasan penyangga Rehabilitasi Mangrove

Rehabilitasi kawasan mata air Kawasan lahan miring

Jumlah

25422825

120Sumber: Badan Lingkungan Hidup & Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2013

Menurut data dari skoring lahan kritis pada tahun 2009 yang dilaksanakan oleh

BPDAS Pemali jratun, di Kabupaten Pati terdapat lahan kritis seluas 36.147,76 Ha yang

tersebar di hampir semua Kecamatan di Kabupaten Pati.

Lahan kritis di Kabupaten Pati cenderung banyak terdapat di lereng Gunung Muria

(wilayah Kecamatan Gunungwungkal, Cluwak, Gembong, dan Tlogowungu). Sedangkan di

kawasan kart kendeng lahan kritis terutama terdapat di Kecamatan Sukolilo.

Sebagai Kabupaten yang berbatasan dengan daerah pantai (Kabupaten Pesisir) dengan

panjang pantai mencapai 60 Km, Kabupaten pati mempunyai keunggulan komparatif untuk

pengembangan kawasan pesisir. Akan tetapi bila hal ini tidak dikelola dengan baik justru bisa

mengancam keberadaan masyarakat pesisir yang tergantung dari sumberdaya pesisir dan laut,

terutama terkait abrasi pantai. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pati melalui Badan

Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan program rehabilitasi

mangrove sehingga berhasil dibangun sabuk pantai yang ditanami mangrove seluas 42 Ha.

Pada tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati juga mendapat

alokasi pembuatan Kebun Bibit Rakyat untuk rehabilitasi mangrove sebanyak 6 unit dengan

luas penanaman 240 Ha. Selain itu juga mendapat alokasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan Mangrove seluas 50 Ha dari BPDS Pemali Jratun sehingga total rehabilitasi mangrove

pada tahun 2013 mencapai 330 Ha.

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam kegiatan rehabilitasi adalah alih fungsi

lahan, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya ekstra.

3.2.12 Tujuan: “Meningkatnya kreatifitas, ketrampilan, kewirausahaan pemuda, perlindungan sosial, tenaga kerja dan lembagaa ketenagakerjaan serta penanggulangan kemiskinan”

SASARAN KE-31

Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja

Kinerja Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan produktifitas tenaga kerja,

penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja sangat berhasil hal ini ditunjukan

dengan realisasidari 2 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerjanya rata-rata tercapai

102%, satu indikator melampaui target yaitu berkurangnya angka pengangguran terbuka.

sampai dengan 108%.

PENGUKURAN KINERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan

perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15+). TPT adalah

angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk

kategori angkatan kerja. Realisasi TPAK dan TPT Kabupaten Pati terhadap target tahun 2014

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.85 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerjapenempatan Tenaga Kerja danSarana Informasi Bursa Kerja

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja. % 72,70 68,91 95%2. Be r k u ra n gn ya a n g ka p e ng a n ggu r an t e r b u ka. % 6,90 6,37 108%

Pada keadaan Agustus 2014 besarnya angka TPAK Kabuapten Pati sekitar 68,91%,

artinya dari total jumlah penduduk yang termasuk usia kerja atau tenaga kerja, sebesar

68,91% masuk sebagai angkatan kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian. Jadi

hanya sekitar sepertiga dari penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan

perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15+). TPT adalah

angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk

kategori angkatan kerja. TPT Kabupaten Pati sebesar 6,37 artinya dari setiap 100 orang

angkatan kerja di Kabupaten Pati terdapat 6-7 orang menganggur atau sedang mencari

pekerjaan.


Berdasarkan indikator yang digunakan dalam meningkatnya produktifitas tenaga kerja,

penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja terjadi kenaikan dan penurunan

capaian kinerja selama 2012 sampai dengan 2014, sedangkan dengan posisi target akhir yang

di tetapkan dalam RPJMD kekurangan yang harus diupayakan adalah sebesar 4,49 untuk

indikator Partisipasi Angkatan Kerja, namun untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

telah melampaui target.

NO INDIKATOR KINERJA2012 2013 2014 TARGET

AKHIR RPJMDT R % T R % T R %

1. Meningkatnya partisipasi 72,35 70,94 66 72,39 71,2 98 72,70 68,91 95 73,40 angkatan kerja.

2. Berkurangnya angka 7,37 12,2 34 7,33 7,3 100 6,9 6,37 108 6,60 pengangguran terbuka(TPT)

Tabel 3.86 Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja danSarana Informasi Bursa Kerja

1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

TPAK Kabupaten Pati pada tahun 2013 sebesar 71,2% lebihTinggi bila

dibandingkan tahun 2012 sebesar 70,94% dan menurun kembali di tahun 2014 menjadi

68,91%. Hal ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang

sesungguhnya masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus 2013, pada

tahun 2013 kesempatan bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja di

Kabupaten Pati dengan persentase sebesar 40,87%, kemudian disusul oleh sektor

perdagangan 19,45%, jasa 17,96%, industri 11,92%, dan lainnya 9,80%.

TPAK di Kabupaten Pati mengalami peningkatan pada tahun 2013, namun

menurun kembali di tahun 2014. TPAK menurun dari 71,2 persen menjadi 68,91 persen.

Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan partisipasi tenaga kerja dalam pasar kerja.

Keterlibatan tenaga kerja secara aktif dalam perekonomian semakin membesar. Jumlah

penduduk usia kerja (tenaga kerja) yang semakin meningkat akan membawa beberapa

konsekuensi dalam ketenagakerjaan. Sebagian penduduk usia kerja akan masuk dalam

angkatan kerja dan sebagian lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja.

2. Berkurangnya angka pengangguran terbuka (TPT)

Tabel 3.87 TPT dan TPAK Menurut Kabupaten Pati 2011 – 2014,TPT TPAK

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2015 7 , 37 12,20 7,30 6,37 72,35 70,94 71,20 68,91

Sumber: Dinsosnakertran Kab. Pati, 2014

Penduduk usia kerja yang masuk ke dalam kelompok angkatan kerja bila tidak

terserap pada pasar kerja maka menjadi pengangguran. Padahal kemampuan pasar kerja

dalam menyediakan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Selama kurun 3 tahun terjadi

penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pati, meskipun pada awal RPJMD

tidak tercapai target yaitu 12,2 dari yang ditargetkan 7,3 namun pada 2 tahun terakhir

kinerjanya sangat berhasil.

SASARAN KE-32

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS

NO INDIKATOR KINERJA2012 2013 2014 TARGET

AKHIR RPJMDT R % T R % T R %

1. Prosentase PMKS yang MemperolehBansos untuk Pemenuhan Kebutuhan

D a s ar ( %)

0.09 0,33 367% 0,09 0,17 189% 0,09 0,16 178% 0,1

Dalam upaya meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS dapat diukur dengan menggunakan

indikator prosentase PMKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

masuk dalam kategori sangat berhasil (178%). Berikut tabel pengukuran indikator kinerja

utama untuk sasaran meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS.

Tabel 3.88 Pengukuran Kinerja Sasaran Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi PMKS dan PSKSNO INDIKATOR KINERJA SATUAN T R CAPAIAN

1. PMKS yang mem p e r o l e h b a n t u an s o s ial ( % ) % 0,09 0,16 178%


Prosentase PMKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar

didalam indikator RPJMD disebut sebagai PMKS yang memperoleh bantuan sosial sedangkan

prosentase PMKS yang tertangani disebut sebagai penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial. Di Kabupaten Pati jumlah PMKS yang memperoleh bansos untuk

pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 109 orang sedangkan PMKS yang tertangani sebanyak

546 orang dari total sebesar 70.041 orang yang masuk dalam daftar PMSK. Dari data tersebut

dapat diperoleh prosentasi realisasi indikator 0,16% dan 0,78% jika dibanding dengan target

yang ditetapkan di tahun 2014 diperoleh prosentase kinerja masing-masing sebesar 178% dan

300%.

Tabel 3.89 Perbandingan Kinerja Sasaran Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi PMKS dan PSKS

Nilai capaian kinerja sasaran ini selalu melebih target tiap tahunnya, tertinggi adalah

pada tahun 2012. Dalam usaha mencapai sasaran Meningkatnya Pemberian Bantuan Sosial

dan Pemberdayaan Bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Dinsosnakertrans Kabupaten Pati menetapkan kebijakan: Peningkatan kualitas dan kuantitas

pelayanan serta bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS); Peningkatan

kualitas hidup PMKS terhadap pelayanan sosial dasar melalui peningkatan fasilitas pelayanan

publik; Peningkatan kualitas penanganan PMKS dalam melindungi dan mengembalikan

fungsi sosial dalam masyarakat; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan kualitas penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan Meningkatkan pemberdayaan

kelembagaan panti sosial dan anak yatim, yang dijabarkan dalam 6 (enam) program dan 11

(sebelas) kegiatan.

Tabel 3.90 Prosentase Realisasi PMKS

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1

2

Prosentase PMKS yang Memperoleh Bansos (155 untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar org)

Prosentase PMKS yang tertangani (405 o r g )

(109 org)

(546 org)

Sasaran strategis di tahun 2014 dengan nilai capaian realisasi indikator kinerja sebesar

178%. Realisasi indikator kinerja pertama pada tahun 2014 sebesar 0,16% dengan target

0,09%. Dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 realisasi mengalami penurunan 0,01%

dikarenakan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial atau tertangani meningkat.

Sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja Sasaran 1 sebesar 69,49 bila dilihat pada

target tahun 2017 maka capaian kinerja kurang 30,51%. Sasaran 2 sebesar 59,87% sehingga

kurang 40,13% sampai dengan tahun 2017. Untuk mencapai target tersebut perlu

merencanakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut.Pada tahun 2014 telah

dilaksanakan kegiatan bantuan sosial bagi pemugaran perumahan tidak layak huni,

penyandang cacat, bencana sosial dan alam.

SASARAN KE-33

Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi

Dalam upaya meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi,

dapat diukur dengan menggunakan indikator meningkatnya jumlah transmigran yang

ditempatkan dimana diperoleh capaian kinerja sebesar 13% dan masuk kategori tidak berhasil.

Hasil pengukuran kinerja meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan

transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.91 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah Dalam Penempatan Transmigrasi


1. Meningkatnya jumlah transmigran yang d it e m p a t kan

KK 30 4 13%


Menurunnya jumlah transmigran yang ditempatkan berbanding terbalik dengan

besarnya jumlah animo masyarakat untuk transmigrasi yang mencapai 1.506 KK dan yang

berhasil lolos seleksi dari 23 dari 506 pendaftar, namun jumlah transmigran yang ditempatkan

hanya 4 KK.

Kinerja indikatormeningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan

transmigrasi diukur dengan jumlah KK yang ditempatkan di daerah transmigrasi tahun 2014

yang berjumlah 4 KK di Okan Komering Ilir, Sumatera Selatan masih sangat kurang karena

masih terealisasi 4 KK dari target penempatan sebesar 30 KK atau tercapai sebesar 13 persen

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

TAHUN 2012(%)

TAHUN 2013(%)

TAHUN 2014%

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI1 Jumlah transmigran KK 30 30 100% 30 10 33% 30 4 13

yang ditempatkan

saja dari target yang ditentukan. Dan berikut ini adalah perbandingan kinerja tahun 2012,

2013 dan 2014.

Tabel 3.92 Perbandingan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah Dalam Penempatan Transmigrasi

SASARAN KE-34

Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi

Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Diukur dengan indikator

prosentase pekerja yang menjadi perserta program Jamsostek dan prosentase UMK terhadap

KHL, kinerjanya yang dicapai 54%.

Tabel 3.93 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga KerjaNO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Prosentase Pekerja yang menjadi Peserta Pr o g ram Jam s o s t e k

Prosentase UMK terhadap KHL

% 77% 3% 4%

2. % 100 86 86%


Sasaran strategis yang terkait langsung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai

capaian kinerja 100%. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2012 sama dengan target sebesar

5%. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2013 dan 2014 sama dengan target sebesar 3%.

Dibandingkan dengan tahun 2012 target dan realisasi mengalami penurunan sebesar 2%

dikarenakan belum sepenuhnya perusahaan mendaftar Jamsostek. Sampai dengan tahun 2014

capaian kinerja sasaran 1 sebesar 86% bila dilihat pada target tahun 2017 maka capaian

kinerja kurang 14%.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Pati 2013 mendatang senilai

Rp. 927.600,00 perbulan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Besarnya UMK

Kabupaten Pati ini, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561.4/58/2012

tentang Upah Minimum untuk 35 Kabupaten dan Kota, tertanggal 12 November 2012.

Nominal tersebut sesuai dengan usulan yang diajukan Dewan Pengupahan Kabupaten

Pati berdasar perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) selama kurun Januari-Juli 2012.

UMK Pati tahun 2013 ini, sebesar Rp.927.600,00 atau seratus persen dari angka kebutuhan

hidup layak di daerah di Pati.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan upah minimum

Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah untuk 2014 pada Senin (18/11/2013). Ketetapan

tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 Tahun 2013

tertanggal 18 November 2013. Penetapan UMK dilakukan setelah Gubernur menerima usulan

tertulis UMK 2014 dari Bupati/Walikota se-Jateng.

Ketetapan UMK ini akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014. Berdasarkan data,

besaran UMK yang paling tinggi yakni di Kota Semarang dengan Rp 1.423.500. Adapun

besaran UMK terendah di Jawa Tengah adalah di Kabupaten Purworejo sebesar Rp 910.000.

Dibanding tahun 2013, UMK 2014 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,66%.

Jumlah kabupaten/kota yang telah mencapai 100% atau lebih dalam kebutuhan hidup layak

(KHL) tahun ini sebanyak 23 daerah. Jumlah tersebut bertambah dibanding 2013 yang hanya

sebanyak 14 daerah. Adapun rata-rata pencapaian upah minimum terhadap KHL sebesar

98,96%. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2013 yang hanya sebesar 97,30%.

Keputusan tersebut juga mengatur bahwa upah minimum ini merupakan terendah,

yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. UMK berlaku bagi pekerja dengan

tingkat paling rendah yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha yang tidak

mampu melaksanakan ketentuan UMK bisa mengajukan penangguhan kepada Gubernur

ataupun pejabat yang ditunjuk sesuai perundang-undangan. Penangguhan UMK dilajukan

paling lama 10 hari sebelum berlakunya UMK pada 1 Januari 2014.

Berikut daftar UMK Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tahun 2014 yang telah

ditetapkan Gubernur:

Tabel 3.94 Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Kabupaten Pati M enu ru t Kab up aten /Ko ta d i Jawa Ten gah Tahu n 2 01 0 -2 01 4 (Ru piah )

TAHUN KHL UMK2010 779.590,00 733.000,002011 7 93.351,46 769.550,002012 850.253,88 837.500,002013 927.600,00 927.600,002014 1.171.391,00 1.013.027,00

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2014

3.3 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 85% dari total

anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan

anggaran pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya budaya baca masyarakat dan

sasaran meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin tercapai (100%).

Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya produksi

perikanan (44%). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada

tabel berikut:


Halaman | 93

Tabel 3.95 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

NO SASARAN ANGGARAN REALISASI SELISIH

% (Rp.) (Rp.) (Rp.)1 Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, 91.716.000 67.376.000 24.340.000 73,46%

berakhlak mulia dan berbudi luhur2 Meningkatnya potensi pemuda, prestasi olahraga, 5.010.770.000 4.835.783.846 174.986.154 96,51%

pengembangan seni budaya dan daerahpariwisata daerah

3 Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional 862.940.000 599.717.500 263.222.500 69,50%

4 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi 1.253.439.000 1.094.857.950 158.581.050 87,35%penyelenggaraan pemerintah daerah

5 Meningkatnya kualitas pengawasan dan status 3.443.301.000 3.116.542.047 32.758.953 90,51%audit keuangan daerah

6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai 115.000.000 91.380.000 23.620.000 79,46%dengan SPM

7 Meningkatnya kemandirian desa untuk 4.433.633.500 3.697.410.115 736.223.385 83,39%mewujudkan kesejahteraan masyarakat

8 Meningkatnya mitigasi penanggulangan bencana 1.264.489.500 1.135.309.150 129.180.350 89,78%

9 Tercukupinya daya tampung pendidikan di 23.296.995.000 21.827.070.650 1.469.924.350 93,69%jenjang pendidikan dasar dan menengah

10 Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan 35.791.194.000 16.737.990.856 19.053.203.144 99,52%dijenjang pendidikan dasar dan menengahtermasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.

11 Meningkatnya tata kelola pendidikan yang efektif 322.550.000 320.450.000 2.100.000 99,35%dan efisien

12 Meningkatnya budaya baca masyarakat 809.036.000 808.479.000 557.000 99,93%

13 Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi 426.685.000 404.386.750 21.298.250 95,00%buruk.

14 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan 58.661.837.000 40.254.738.601 68,62%kesehatan dasar dan rujukan 18.407.098.399

15 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi 12.250.000.000 12.241.247.876 8.752.124 99,93%penduduk miskin.

16 Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga - - - 0%kesehatan sesuai kebutuhan

17 Meningkatnya kesehatan lingkungan serta 1.067.900.000 939.700.600 128.199.400 88,00%perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

18 Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan 733.131.000 678.201.750 54.929.250 92,51%perempuan dan anak

19 Meningkatnya fasilitasi dan penguatan 1.743.926.000 1.021.042.750 722.883.250 58,55%kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.

20 Meningkatnya daya saing produksi UMKM baik di 867.812.000 411.551.700 456.260.300 47,42%dalam maupun di luar

21 Meningkatnya produksi pertanian 8.058.800.000 7.584.029.530 474.770.470 94,11%

22 Meningkatnya produksi Perikanan 22.319.402.000 9.816.589.005 12.502.812.995 43,98%

23 Meningkatnya pemanfaatan potensi energi dan 1.018.900.000 985.717.750 33.182.250 96,74%sumber daya mineral.

24 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur 165.950.151.000 163.371.546.260 2.578.604.740 98,45%jalan dan jembatan serta sarana penunjanglainnya.

25 Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih 36.739.247.000 35.534.340.697 1.204.906.303 96,72%dan sanitasi

26 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan 18.052.869.000 17.522.260.480 530.608.520 97,06%irigasi dan konservasi sumber daya air.

27 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan 8.943.117.000 8.399.554.850 543.562.150 93,92%permukiman

28 Meningkatnya pengembangan wilayah sesuai 1.025.000.000 1.018.835.000 6.165.000 99,40%dengan peruntukannya

29 Meningkatnya minat pengusaha dan nilai 1.012.721.000 947.838.350 64.882.650 93,59%investasi

30 Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan 3.355.169.000 3.177.539.275 177.629.725 94,71%lingkungan hidup

31 Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, 4.047.708.000 3.694.507.650 353.200.350 91,27%penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja.

32 Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial 1.078.495.000 1.041.922.200 36.572.800 96,61%bagi PMKS dan PSKS

33 Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam 83.906.000 82.708.400 1.197.600 98,57%penempatan transmigrasi

34 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan te n a g a ker ja

455.387.000 450.931.000 4.456.000 99,02%


Halaman | 94

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014 merupakan

pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Pati yang berisi uraian

tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2014.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan

yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan di Kabupaten Pati dirumuskan saran-saran

sebagai berikut:

a. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran Pemda Kabupaten Pati akan pentingnya

penerapan SAKIP agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat

dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;

b. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis di jajaran

Pemerintah Kabupaten Pati dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk

mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

c. Membangun basis data di setiap SKPD sehingga proses perencanaan, monitoring,

maupun evaluasi program kegiatan maupun kinerja lebih akurat dan berhasil guna;

d. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar

tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi

pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian

Perjanjian Kinerja (PK).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten ini,

masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk mencap ai

hasil sesuai tujuan, kelemahan dalam penyajian data-data yang mendukung uraian dan

analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini.

Indikator kinerja utama sebagai tolak ukur menilai kinerja baru digunakan dalam

penyusunan laporan tahun 2014 ini. Hal ini adalah sebuah perubahan yang positif, meskipun

hal baru tersebut banyak terdapat kendala dalam implementasinya.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2014 ini

diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan,

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan

pelaksanaan


Halaman | 95

program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan

yang diperlukan.

Pati, Maret 2015

BUPATI PATI,

HARYANTO, S.H., M.M., M,Si.

Documents

I... · Web viewPada tahun 2014 hanya terdapat 10 kali demonstrasi yang berpotensi/rawan terjadi konflik massa. Dan pada tahun 2014 hanya terdapat 10 kali demonstrasi di wilayah Kabupaten