1

2

I. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Peserta mampu menjelaskan dan memahami tentang

pengertian kontrak, jenis-jenis, sistem jaminan dan

pembayaran dalam kontrak serta dokumen kontrak dan

aspek-aspek legalnya.

2. Indikator keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta

mampu menjelaskan dan memahami :

- Pengertian kontrak-kontrak

- Jenis-jenis kontrak, sistem, jaminan dan sistem

pembayarannya

- Dokumen-dokumen dalam kontrak serta aspek-aspek

legalnya

3

II.Materi pokok pembelajaran

1. Pengertian kontrak dan pembentukannya

2. Jenis-jenis kontrak konstruksi

3. Sistem jaminan kontrak

4. Sistem pembayaran dalam kontrak

5. Komponen-komponen dalam dokumen kontrak6. Aspek-aspek legal dalam kontrak

4

III. Definisi / Pengertian

- Kontrak : adalah hubungan hukum antara pihak kesatu

dengan pihak yang lain dalam bentuk harta kekayaan, dimana

pihak kesatu berhak prestasi dan pihak yang lain berkewajiban

untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang

disepakati.

- Dokumen kontrak : dokumen kontrak atau yang sering disebut

rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) adalah serangkaian

dokumen yang merupakan lampiran dari surat perjanjian

(kontrak) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan

menyikapi bagi kedua belah pihak.

- Jaminan : suatu jumlah uang yang dipertanggungkan untuk

menjamin suatu kewajiban dari si penjamin dan merupakan

sanksi bilamana terjadi cidera janji.

5

IV. Dokumen kontrak (substansi)

IV.1. Umum

Perjanjian atau kontrak

Adalah hubungan hukum antara pihak kesatu dengan pihak

yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana pihak

kesatu berhak atas prestasi dan pihak yang lain

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai

dengan yang telah disepakati

• Kontrak (Perpres No. 54 Tahun 2010) adalah perjanjian

tertulis antara pejabat pembuat komitmenn (PPK) dengan

penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

6

Penyusunan kontrak

Dalam menyusun kontrak, harus diperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

Penguasaan atas aspek bisnis dari kontrak

Identifikasi pihak-pihak dalam kontrak

Pengenalan karakteristik pihak-pihak dalam kontrak

Penguasaan regulasi yang terkait dengan materi kontrak

Penguasaan tenaga lain yang ahli

7

Tahapan kontrak

Ada beberapa tahapan kontrak dari awal sampai akhir, yaitu :

Kesepakatan para pihak

Negoisasi draft kontrak

Penandatanganan kontrak

Pelaksanaan kontrak ( pengendalian kontrak )

Penyelesaian sengketa kontrak ( bila ada )

Pengakhiran / pemutusan kontrak

8

Kesepakatan

Dalam tahapan ini para pihak berperan langsung untuk

mendapatkan kesepakatan awal tentang apa yang

disepakati oleh kedua belah pihak sebelum menuangkannya

dalam sebuah kontrak

Dalam tahapan ini apa-apa yang disepakati masih belum

mengikat secara hukum

Kesepakatan harus disepakati oleh sebuah kontrak. Apabila

pada tingkat awal, kesepakatan tidak dilaksanakan, maka

para pihak tidak perlu membuat kontrak, karena telah

terjadi wanprestasi awal

9

Negoisasi dalam kontrak

Negoisasi bertujuan untuk mencapai kesamaan atau

persetujuan dari perbedaan-perbedaan yang ada dari para

pihak,dalam mencapai tujuan masing-masing

Para pihak merundingkan apa yang menjadi kepentingan

masing-masing

Para pihak berupaya untuk mencapai kesamaan

pandangan, dalam merealisasikan kepentingannya masing-

masing

Hasil negoisasi bila tercapai kesepakatan, dituangkan

dalam kontrak. Sebaliknya kalau tidak sepakat tidak

dilanjutkan dengan kontrak (bubar)

10

Penandatanganan kontrak

Draft kontrak yang sudah disetuhui bersama melalui negoisasi,

difinalkan dan disiapkan untuk proses penandatanganan kedua

belah pihak

Sebelum penandatanganan kontrak, pihak konsultan hukum (in

house lawyer) atau manajer kontrak mengecek ulang, seluruh isi

kontrak serta mengecek apakah para pihak adalah “orang” yang

berwenang mewakili dalam penandatanganan tersebut

Surat Perjanjian

Pembukaan

Judul Kontrak

Nomor Kontrak

Tanggal Kontrak

Kalimat Pembuka

Konsiderasi Kontrak

Para Pihak

Dasar Hukum

Isi Perjanjian

Latar Belakang Pembuatan Kontrak

Pernyataan Bahwa Para Pihak Telah Sepakat/Setuju

Istilah dan Ungkapan

Lingkup Pekerjaan

Nilai Kontrak dan Pembayaran

Dokumen Kontrak

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Masa Kontrak

Penutup

Pernyataan Para Pihak Telah Menyetujui Perjanjian

Jumlah Eksemplar Dari Kontrak

Tanda Tangan Para Pihak

SURAT PERJANJIAN

11

12

Pelaksanaan kontrak

Para pihak menjalankan atau mengimplementasikan isi kontrak sesuai

dengan yang ditulis dalam perjanjian

Apa yang tidak ditulis dalam perjanjian, merupakan perbuatan yang

diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan,

moralitas dan etika profesionalisme

Hal-hal yang tidak diatur, namun akan dilakukan oleh satu pihak,

sebaiknya dikomunikasikan lebih dulu dengan pihak lainnya, agar

tidak terjadi perselisihan dikemudian hari

Dalam pelaksanaan kontrak masing-masing pihak mengawasi apakah

terjadi cidera janji atau tidak

13

SENGKETA KONTRAK

Dalam pelaksanaan kontrak, dapat terjadi sengketa, baik

ditengah pelaksanaan maupun diakhir pelaksanaan, maka

dalam hal ini :

Para pihak menyelesaikan sengketa berdasarkan

kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak dalam

kontrak

Kehabisan klausa dalam kontrak biasanya memiliki tahapan

sebagai berikut :

- Tahapan penyelesaian secara musyawarah mufakat

- Tahapan penyelesaian melalui forum arbitrase atau

pengadilan (pilih salah satu

14

PEMUTUSAN KONTRAK

Pada umumnya / sebagian besar lembah kita belum dimasukan

klausul tentang Pemutusan Kontrak.

Kalau dalam kontrak dicantumkan klausul pemutusan kontrak

dan dalam proses pelaksanaannya terjadi kegagalan bersifat

material yang dilakukan kontraktor, yang oleh pemilik dinilai

membahayakan kelangsungan penyelesaian pekerjaan, maka

bisa terjadi Pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan

singkat.

Kalau terjadi kasus seperti diatas, seyogyanya kontraktor

mendapat ganti rugi yang memadai.

15

IV.2 Jenis Jenis Kontrak

2.1 Kontrak berdasarkan “ Pengaturan Penggantian Biaya “,

Terdiri atas :

- Kontrak harga satuan ( Unit Price Contract)

- Kontrak biaya plus jasa ( Cost Plus Fee )

Pemilihan Jenis Kontrak ini tergantung pada :

Karakteristik dan kondisi dari proyek itu sendiri.

16

2.1.1 Kontrak Harga Satuan

- Kontrak harga satuan dipahami bahwa perikatan terjadi

terhadap harga satuan setiap jenis / item pekerjaan, sehingga

kontraktor hanya perlu menentukan harga satuan yang

akan ditawar cost setiap item dalam kontrak.

- Penggunaan jenis kontrak ini tepat, kalau kualitas aktual

masing-masing pekerjaan sulit untuk di estimasi secara

akurat sebelum proyek dimulai.

- Penentuan biaya dalam harga satuan sudah harus

mengakomodasi :

a. Biaya overhead

b. Biaya-biaya yang tidak terduga

c. Biaya untuk mengantisipasi resiko

2.1.2 Kontrak Biaya Plus Jasa

- Pada jenis kontrak ini, kontraktor akan menerima pembayaranatas pengeluarannya ditempat sejumlah biaya overhead dankeuntungan.

- Besarnya overhead dan keuntungan didasarkan atas prosentasebiaya yang dikeluarkan.

- Kontrak ini umumnya digunakan untuk proyek yang sulit diestimasi secara akurat atau proyek yang sangat mendesak(misalnya tidak mungkin mempersiapkan gambar desainnya )

- Jenis kontrak ini sekarang tidak diperbolehkan olehPemerintah.

17

2.1.3 Kontrak Lumpsum ( Biaya Menyeluruh )

- Kontrak ini digunakan pada kondisi kontraktor akanmembangun sebuah proyek sesuai rancangan yang ditetapkanpada suatu biaya tertentu ( Total Harga )

- Jika terjadi perubaha desain, jenis material yang menyebabkanperubahan biaya, dapat di negosiasi untuk menetapkanpembayaran yang akan diberikan kepada kontraktor.

- Kontrak ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yangdesainnya betul-betul saudah matang, detail dan akurat ( misalpembangunan gedung )

- Kelemahan jenis kontrak ini proses konstruksi akan mengalamiketundaan karena menunggu selesainya perencanaan.

18

19

2.2 Kontrak berdasarkan “ Cara Pembayaran “

2.2.1 Kontrak Pembayaran Bulanan

- Bentuk / jenis kontrak dimana kontraktor mendapat

pembayaran atas pekerjaan setiap bulan

- Kontrak ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang

volumenya cukup besar ( misal kontrak yang dibiayai

APBN )

20

2.2.2 Kontrak pembayaran bertahap

- Jenis kontrak dimana kontraktor memperoleh pembayaran

secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang

telah disetujui bersama.

2.2.3 Kontrak Pra pendanaan penuh oleh kontraktor

- Jenis kontrak dimana biaya pelaksanaan pekerjaan

sepenuhnya ditanggung terlebih dulu oleh kontraktor,

untuk ini pemilik proyek harus menyerahkan jaminan

Bank sebagai jaminan pembayaran.

21

2.3 Kontrak berdasarkan Aspek Pembagian Tugas

Pada jenis kontrak ini dapat dibedakan menjadi 6 ( enam ),

yakni :

2.3.1 Kontrak Konvensional ( Tradisional )

Jenis kontrak ini adalah yang paling umum digunakan

dalam proyek-proyek konstruksi. Kontrak ini dilakukan

secara terpisah antara pemilik dengan konsultan, pemilik

dengan kontraktor dan lain-lain.

22

PEMILIK PROYEK

KONTRAKTOR UTAMA

KONSULTAN

SUBKONTRAKTOR PEMASOK

23

2.3.2 Kontrak Spesialis

- Kontrak dimana tiap-tiap item pekerjaan diserahkan kepada

kontraktor spesialis.

- Tujuan dari jenis kontrak ini adalah untuk mendapatkan

efisiensi waktu dan kepastian kualitas pekerjaan

2.3.3 Kontrak design build

- Kontrak ini adalah bentuk kontrak dimana kontraktor tak

hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksitetapi

juga terhadap desain konstruksi.

- Kontraktor utama berfungsi pula sebagai konsultan

perencanaan

- Tujuan agar diperoleh waktu yang efektif ( Proses perencanaan

overlap dengan proses pelaksanaan )

24

2.3.4 Kontrak EPC ( Engineering procurement

Construction )

- Kontraktor memegang tanggung jawab terhadap jasa

desain, pengadaan material dan pelaksanaan

konstruksi

- Perbedaannya dengan sistem kontrak design - build,

Konstruksi design - build : diterapkan untuk

proyek Bangunan Gedung

Konstruksi RPE : diterapkan untuk proyek-proyek

infrastrukstur ( yang lebih menekankan pada

aspek operasional sistem Infrastruktur )

25

2.3.5 Kontrak Build - Operate - Transfer ( BOT )

- Kontrak konstruksi dimana pemilik lahan

kerjasama dengan kontraktor untuk membangun

bangunan (gedung) di lahan mereka. Dana

pembangunan full oleh Kontraktor.

- Setelah bangunan jadi, kontraktor diberikan hak

untuk mengelola / menyewakan dalam kurun

waktu tertentu.

- Setelah kurun waktu tersebut habis bangunan

diserahkan kepada pemilik lahan.

26

2.3.6 Kontrak Swakelola ( Force - Account )

- Bentuk kontrak Konstruksi ini adalah dimana seluruh tahapan

proyek konstruksi dipegang hanya oleh salah satu pihak.

- Bentuk ini biasanya hanya mampu diterapkan oleh para

pengembang besar ( Pemerintah ) yang memiliki sumber daya dan

teknologi yang memadai.

- Seluruh tahapan proyek konstruksi ini, mulai dari desain,

pengadaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh pemilik proyek

dengan menggunakan personil dan peralatan sendiri

- Yang perlu kita perhatikan setelah mengetahui bentuk-bentuk

kontrak diatas adalah “ Distribusi Resiko “ antara kedua belah

pihak ( Pengaruh bentuk kontrak terhadap karya pekerjaan / nilai

kontrak serta pengaruhnya dalam meminimalkan potensi

terjadinya sengketa.

27

Bentuk kontrak berdasarkan PerPres No 70 Tahun 2012

BENTUK KONTRAK PERPRES NO 70 / 2012

CARA PEMBAYARANPEMBEBANAN TAHUN

ANGGARANSUMBER

PENDANAANJENIS PEKERJAAN

LUMP SUM

HARGA SATUAN

GABUNGAN LUMP SUM & HARGA SATUAN

PROSENTASE

TERIMA JADI

TAHUN TUNGGAL

TAHUN JAMAK

PENGADAAN TUNGGAL

PENGADAAN BERSAMA

KONTRAK PAYUNG

PEKERJAAN TUNGGAL

PEKERJAANTERINTEGRASI

28

Secara Umum :

I. Pengaturan Penggantian

Biaya

Unit Price Contract

Costplus Fee

Lump sum Contract

II. Cara Pembayaran

Bulanan

Bertahap

Full financering

Perpres 70/2012

I. Cara Pembayaran

Lump sum Contract

Unit Price Contract

Gabungan Lump sum dan

Unit Price

Presentase *)

Turnkey *)

II. Pembebanan Tahun Anggaran

:

Tahun tunggal *)

Tahun jamak *)

29

Secara Umum :

III. Pembagian Tugas :

Specialis

Design Build

EPC

BOT

Swakelola

Catatan :*) Jenis kontrak yang tidak overloap

Perpres 70/2012

III. Sumber Pendanaan

Pengadaan tunggal *)

Pengadaan Bersama *)

Kontrak Payung *)

IV. Jenis Pekerjaan

Pengadaan Pekerjaan

Tunggal

Pengadaan Pekerjaan

Terintegrasi

V. Swakelola

Kontrak Gabungan Lump sum dan Unit Price, adalah :

Kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan

dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak Turnkey (Terima jadi) adalah :

Kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,

dengan ketentuan :

Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan

selesai dilaksanakan.

Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama

yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan

sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan 30

Kontrak Tahun Tunggal

Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaranselama masa 1 (satu) tahun anggaran.

Kontrak Tahun Jamak

Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1(satu) tahun anggaran.

Kontrak ini mempunyai persyaratan sebagai berikut : Kontrak yang nilainya < Rp. 10 M → ijin dari Menteri/Pimpinan/Gubernur

(APBD) yang bersangkutan.

Kontrak dengan nilai > Rp. 10 M → harus ada ijin dari Menteri Keuangan

Kontrak Pengadaan Tunggal

Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) PenyediaJasa untuk menyelesaiakan pekerjaan tertentu dalam waktutertentu

31

Kontrak Pengadaan Bersama

Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Jasa untuk

menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan

kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak.

Kontrak Payung

Kontrak harga satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Jasa,

dengan ketentuan :

Untuk menjamin harga yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa

yang terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan

volume/kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat

kontrak ditandatangani.

Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK yang didasarkan pada hasil

penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan

yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa/Barang 32

33

5.3 Sistem Jaminan dalam Kontrak dan Pembayaran

5.3.1 Sistem Jaminan ada beberapa jenis jaminan yang harus

di siapkan oleh kontraktor dalam proses penewaran

sampai dengan pemeliharaan bangunan, yakni :

a) Jaminan Penawaran

Besarnya jaminan 1,5 - 3 %, Jaminan ini akan menjadi

milik pemerintah, jika kontraktor menolak untuk

menandatangani kontrak

b) Jaminan Pelaksanaan

Tujuannya agar kontraktor bertanggung jawab

menyelesaikan pekerjaan sampai kontrak selesai.

Besarnya jaminan ini ± 5 s/d 10 %, berupa jaminan Bank

( Security bond )

34

c) Jaminan uang muka

Jaminan ini berupa jaminan Bank, apabila kontraktor

ingin mendapatkan uang muka dari proyek sebesar 20%,

Jaminan ini akan dikembalikan apabila beli prusik

sudah selesai.

d) Uang Retensi/Jaminan Pemeliharaan

Adalah uang yang ditahan dalam setiap pembayaran

proyek pekerjaan kepada kontraktor kepada kontraktor

(jika disyaratkan dalam syarat syarat umum ) dengan

tujuan agar kontraktor benar-benar melakukan

pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan setelah

pekerjaan phisik selesai.

Jaminan ini bisa dicairkan pimpinan proyek, untuk

melaksanakan pemeliharaan jika kontraktor yang

bersangkutan idak mampu melaksanakan pekerjaan

pemeliharaan.

35

e) Asuransi

- Asuransi biasanya dipersyaratkan untuk mobilisasi

alat-alat besar yang mengandung resiko besar, dan

akan menghambat proyek jika terjadi resilko dalam

pengangkutan alat-alat berat.

- Asuransi juga dipersyaratkan untuk tenaga kerja

kontraktor melalui ASTEK.

- Asuransi pekerjaan jika terjadi proyek gagal,

biasanya hanya dilakukan oleh kontraktor-kontraktor

luar negeri. Kontraktor dalam negeri belum pernah

melakukan asuransi ini.

36

IV.3.2 Sistem Pembayaran dalam Kontrak

Sistem pembayaran atas prestasi kontraktor dapat berupa :

a) Sistem Termin

- Angsuran pembayaran akan dilakukan setelah progress

pekerjaan mencapai suatu prosentasi tertentu

(misalnya 25 %, 40 %, 60 % dan seterusnya )

- Besarnya persentase ini tergantung kesepakatan

bersama antara pemilik pekerjaan dengan kontraktor.

b) Sistem Montly Certificate ( MC )

Sistem MC adalah sistem pembayaran yangditetapkan

berdasarkan atas prestasi bulanan. Sistem ini banyak

diterapkan pada kontrak-kontrak yang dananya dari bantuan

luar negeri.

37

c) Sistem Turn Key

- Sistem ini merupakan salah satu alternatif kontrak

berdasarkan Lumpsum, yang pembayarannya dilakukan

setelah pekerjaan selesai seluruhnya, yang kontraknya

disebut “ Turn key Contract “.

- Biasanya sistem ini berlaku pada pekerjaan yang

unitnya kecil-kecil dan seragam yang jumlah unitnya

banyak. Biasanya sistem ini ditemui pada pekerjaan-

pekerjaan yang dimiliki oleh swasta.

38

IV.4 Dokumen kontrak konstruksi

IV.4.1 Dokumen kontrak terdiri dari :

- Petunjuk unteuk peserta tender

- Penawaran harga ( harga satuan dan kuantitas )

- Kontrak / perjanjian

- Syarat-syarat umum

- Syarat-syarat khusus ( jika ada )

- Spesifikasi umum ( spesifikasi teknis )

- Spesifikasi khusus ( jika ada )

- Gambar-gambar rencana

- Berita acara penjelasan

- Agenda kontrak ( jika ada )

39

4.1.1 Petunjuk untuk peserta tender ( Instruction to bidders )

- Petunjuk bagi peserta tender yang berisi :

Jadwal-jadwal proses tender

Syarat-syarat penawaran

Pemasukan penawaran

Pembukaan penawaran

Evaluasi penawaran

jumlah hari pelaksanaan

Volume pekerjaan, jaminan penawaran dan

Bentuk dokumen kontrak

- Petunjuk ini berlaku hanya selama proses tender saja.

40

4.1.2 Syarat-syarat umum kontrak

Syarat-syarat ini merupakan persyaratan umum kontrak,

yang mengatur : Hubungan kerja pihak-pihak yang terikat

kontrak, ketentuan-ketentuan mengenai : penandatanganan

kontrak, masa pelaksanaan konstruksi, masa pemeliharaan,

domisili, wewenang pimpro dan konsultan supervisi, hak dan

kewajiban kontraktor, penilaian progress, pembayaran,

keamanan dan keselamatan kerja, jaminan-jaminan,

pengendalian mutu, perubahan pekerjaan, sanksi dan denda

kelambatan, kenaikan harga, force majeure , penyelesaian

masalah yang timbul, arbitrase, pemutusan hubungan

kontrak, tata cara penyerahan pekerjaan Pito dan Fito serta

sistem pelaporan.

41

4.1.3 Syarat-syarat khusus :

Syarat-syarat ini memuat hal-hal yang tidak tercantum

dalam syarat-syarat umum ( Jika hal ini memang ada )

4.1.4 Volume pekerjaan ( Bill of Quantity )

Volume pekerjaan yang di tender merupakan salah satu

dokumen kontrak, untuk kontrak jenis unit price, yang

dipergunakan untuk menilai progress pekerjaan dan

Contract Change order.

4.1.5 Gambar-gambar Rencana / desain

Merupakan rencana konstruksi yang akan dilaksanakan,

yang dapat digunakan untuk perhitungan volume item-

item pekerjaan. Kalau gambar berubah karena change

order tugas kontraktor untuk buat As built drawing

yang akan dijadikan sebagai dokumen arsip / legen.

42

4.1.6 Spesifikasi Teknis

- Spesifikasi umum merupakan spesifikasi / pedoman teknis

dan prosedur mengenai jaminan mutu ( bahan dan

pekerjaan ), bentuk, warna, cara pencampuran bahan, cara

pengerjaan dan cara pengujiannya, sistem tampling untuk

pengujian, urutan pekerjaan pengujian, standar / format

laporan, toleransi mutu yang disajikan, peralatn pengulian

yang digunakan dan sebagainya.

- Spesifikasi teknis ini merupakan standar mutu bahan

pekerjaan dan sebagai bahan untuk pengendalian mutu.

Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan sesuai

Spesifikasi dan konsultan supervisi mengawasi pelaksanaan

Spesifikasi pada setiap proses kegiatan.

43

ˉ Kontraktor harus melakukan pengendalian mutu, bukan

konsultan supervisi.

ˉ Spesifikasi teknis merupakan standar mutu, kalau standar

mutu telah dikeluarkan oleh Badan SNI, maka didalam

spesifikasi teknis tidak perlu diuraikan tetapi cukup

menunjuk kepada Standar Nasionalnya.

ˉ Untuk pekerjaan yang kuantitasnya besar dan seragam,

kontraktor dianjurkan untuk membuat mix desain. Begitu

pula untuk mendapatkan standar pemadatan pada

pekerjaan-pekerjaan pembuatan tanggul, kontraktor diminta

untuk melakukan “ Trial embankment “

44

IV.5 Aspek-aspek Legal / Kasus-kasus dalam Kontrak

Ketentuan legal yang penting dari kontrak

5.1 Penyerahan lapangan

- Surat Penyerahan Lapangan ( SPL ), dikeluarkan oleh

pimpro dalam waktu 15 hari setelah penandatanganan

kontrak.

- Pengeluaran SPL dapat bersamaan dengan Surat

Perintah Memulai Pekerjaan ( SPMK )

5.2 Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK )

- Masa pelaksanaan dimulai dari tanggal diterbitkannya

SPMK

- Keterlambatan penerbitan SPMK, mengakibatkan

masa kontrak lebih lama.

Aspek legal ….

5.3. Bentuk jaminan dan masa berlakunya

Bentuk jaminan dari Bank/bada penjamin lainnya, dapatdicarikan dalam amasa waktu 7 hari setelah diajukan claim oleh pimpro terhadap wanprestasi

Jika pada akhir angsuran pekerjaan pemeliharaan belumselesdai, uang retensi diganti dengan jaminan uang retensi

Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan pito, jika terjadiperpanjangan waktu kontrak, jaminan pelaksanaan juga harusdiperpanjang.

5.4. Masa Jaminan Pemeliharaan dan Perbaikan kontrak

Untuk pekerjaan yang dananya dari bantuan luar negeribiasanya masa pemeliharaan 6 bulan (pekerjaanpeningkatan/baru) sedangkan untuk pekerjaan pemeliharaanberkala ± 3 bulan

45

46

Aspek legal . . .

5.5 Rencana kerja dan jadwal

- Rencana kerja dan jadwal dibuat kontrak dan sesuai jadwal

waktu dalam kontrak

- Perpanjangan waktu karena adanya hambatan

pelaksanaan dapat dipertimbangkan dan harus diajukan 14

hari setelah terjadinya hambatan dengan segala alasannya

5.6 Konsultan supervisi

- Ada dua macam tugas bagi konsultan supervisi :

Asisten concept ( memberikan advice untuk tindakan

supervisi ), atau

Task concept ( sebagai tenaga yang bertugas

mengawasi langsung kepada kontraktor )

- Masa kontrak konsultan dapat sampai Pito atau Fito

tergantung kontrak, kalau pekerjaanphisik diperpanjang,

kontrak konsultan supervisi juga harus diperpanjang.

47

Aspek Legal . . .

5.7 Pembayaran Pimpro atau wakil kontraktor dilapangan

-Pimpro harus meneliti secara wajar kemampuan wakil

kontraktor, jika ternyata menunjukan kinerja yang kurang

baik, pimpro dapat mengusulkan untuk mengganti dengan

personil yang memenuhi syarat

5.8 Persetujuan Sub Kontraktor

-Kontraktor harus mengajukan sub kontraktor kepada

Pimpro untuk mendapatkan persetujuan.

-Pimpro dapat meneliti kontrak sub kontraktor tentang

sistem pembayaran, pengendalian mutu, sistem sanksinya

serta lingkup pekerjaan yang akan di sub kan.

48

Aspek legal . . .

5.9 Penilaian Progress

- Progress bulanan dibuat dan diajukan oleh kontraktor

untuk diperiksa dan disetujui oleh konsultan supervisi

dengan memberitahukan lebih dulu kepada kontraktor

jadwalnya agar kontraktor bisa hadir untuk melakukan

checking bersama.

5.10 Perintah perubahan pekerjaan

- Perintah perubahan pekerjaan harus secara tertulis dari

Pimpro. Dalam keadaan mendesak bisa dilakukan secara

lisan dengan catatan harus disusuli secara tertulis 72 jam

setelah perintah lisan dikeluarkan.

- Perintah perubahan pekerjaan bisa meliputi berbagai hal,

misalnya perubahan gambar desain, volume pekerjaan,

perubahan spesifikasi, perubahan waktu dan lain-lain.

49

5.11 Masa pembayaran :

-Masa pembayaran : tenggang waktu antara invoice dengan

diajukan pembayaran kepada KPKN, yang biasanya

ditentukan 90 hari. Keterlambatan pembayaran bisa

dijadikan claim oleh kontraktor.

-Dalam waktu 7 hari pengajuan permintaan pembayaran

bulanan oleh kontraktor yang disukai B.A.P, harus sudah

ditandatangani oleh Pimpro.

5.12 Force Mayeur :

-Force Mayeur adalah keadaan yang terjadi diluar

kemampuan kontraktor ( keadaan khusus misalnya

bencana alam, perang dan lain-lain )

-Kontraktor harus melapor paling lambat 14 hari setelah

terjadi

50

Aspek legal

5.13 Jaminan atas Quality control dari kontraktor

Tanggung jawab atas mutu adalah kontraktor dengan

memperlihatkan :

-Tersedianya peralatan pengujian mutu

-Mencantumkan persyaratan mutu dalam kontrak

sebagai sub kontraktor

-Memelihara dokumen pengendalian mutu

51

Aspek legal

5.14 Dokumen laporan proyek :

-Dokumen tertulis pelaksanaan proyek, misalnya

:Laporan harian / mingguan / bulanan, pengujian mutu,

inspeksi laporan, berita acara rapat, perintah tertulis

tentang perubahan, penghentian, percepatan dan lain-

lain harus dipelihara dengan baik oleh kontraktor,

untuk kemudian diserahkan ke pimpro setelah kontrak

selesai

-Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan bahan

untuk negoisasi penambahan waktu, penambahan biaya

kontrak (adendum ) dan lain-lain.

5.15. Dokumen Pito dan Fito

Pito dapat dilakukan oleh kontraktor saat pekerjaan mencapai ± 97%

selesai

Pengenaan denda keterlambatan diperhitungkan pada progres

pekerjaan 100% dari Pito

Dalam pemeriksaan pekerjaan selesai 100% untuk Pito, Pimpro juga

harus mempertimbangkan apakah masih ada masalah /tidak antara

main kontraktor dengan sub kontraktor

Claim-claim kontraktor harus telah diajukan sebelum Fito dilakukan

Fito (penyerahan akhir) dilakukan setelah ada berita acara

pemeriksaan akhir yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai

Uang retensi yang ditahan dikembalikan kepada kontraktor setelah

Fito 52

53

Aspek legal . . .

5.16 Perpanjangan waktu dan denda keterlambatan

-Denda keterlambatan diberikan kepada kontraktor bila

pelaksanaan terlambat akibat kelalaian kontraktor.

-Perpanjangan waktu pelaksanaan bisa dilakukan jika

usulan kontraktor disetujui pimpro atas adanya force

mayeur, hambatan pelaku pekerjaan, perubahan

pekerjaan yang menimbulkan perpanjangan waktu dan

lain-lain.

-Perpanjangan waktu akibat hujan, banjir dan lain-lain

tidak diperkenankan.

5.17. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka

PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuantentang kontrak kritis.

2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak),

realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari pada 10% darirencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak)terlambat lebih besar 5% dari rencana;

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisikpelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampauitahun anggaran berjalan

3. Penanganan Kontrak Kritis:a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 43.1 dan penanganan kontrak kritis

pada pasal 43.2 dilakukan dengan rapat pembuktian (show causemeeting/SCM).

SYARAT-SYARAT UMUM

KONTRAKPenghentian dan Pemutusan Kontrak

54

5.17. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis – lanjutan3. Penanganan Kontrak Kritis:

b. Dalam hal .......................(show cause meeting/SCM).1) Kontrak kritis, Direksi menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia, SCM2) Dalam SCM, uji coba pertama yang dituangkan dalam berita acara SCM

tingkat Tahap I.3) Apabila Pihak Kedua gagal pada uji coba pertama, SCM Tahap II, uji

coba kedua yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.4) Apabila Pihak Kedua gagal pada uji coba kedua, SCM Tahap III ,uji coba

ketiga yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat

peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaan pekerjaan .

6) Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka Pejabat PembuatKomitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan/atau sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengesampingkanpasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

SYARAT-SYARAT UMUM

KONTRAKPenghentian dan Pemutusan Kontrak

55

5.17. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis - lanjutan3. Penanganan Kontrak Kritis:

c. Dalam hal terjadi keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan,Penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan 50 hari dengandiberlakukan denda sebesar 1/1000 dari nilai Kontrak atau nilai bagianKontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsialuntuk setiap hari keterlambatan.

d. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan diterbitkanadendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaranberikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan danmemperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.

e. Setelah dilakukan penanganan kontrak kritis PPK dapat lgsgmemutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika:

1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batasberakhirnya kontrak

SYARAT-SYARAT UMUM

KONTRAK

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

56

5.17. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis - lanjutan3. Penanganan kontrak kritis

d. Setelah dilakukan ....................., jika:2) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan

mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupundiberikan kesempatan sampai dengan 50 hari sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikanpekerjaan

3) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnyapelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan

SYARAT-SYARAT UMUM

KONTRAKPenghentian dan Pemutusan Kontrak

57

58

Aspek legal . . .

5.18 Pekerjaan mendesak

-Dalam keadaan mendesak, seperti : untuk mengurangi

resiko kerusakan yang lebih parah terhadap pekerjaan

yang sedang dilakukan, mengeluarkan dari lokasi atas

material yang ditolak, pimpro dapat memberi perintah

tertulis kepada kontraktor untuk melakukan pekerjaan

tersebut dalam jangka waktu tertentu.

-Jika kontraktor tidak melaksanakan perintah tersebut

diatas, Pimpro dapat mengambil alih untuk dikerjakan

sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga dengan biaya

dari kontraktor.

59

VI. Penutup

VI.1 Simpulan

Didalam pembelajaran ini disajikan pengaturan tentang kontrak,

lembaganya dengan hukum serta tahap-tahap yang perlu dilakukan

agar penyajian tersebut terproses menjadi kontrak.

Jenis-jenis kontrak diperkenalkan agar dapat dipahami pentingnya jenis

kontrak dalam proses mengidentifikasi resiko konstruksi. Kepada para

peserta juga disuguhi jaminan-jaminan yang penting dalam kontrak

serta sistem-sistem pembayaran yang biasa digunakan di balai-balai

kita, komponen-komponen dalam dokumen kontrak serta aspek-aspek

legal yang biasanya ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

60

VI.2 Tindak lanjut

Untuk bisa memahami pengertian kontrak serta masalah-masalahyang sering kita jumpai dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkaitdengan kontrak, peserta dianjurkan agar selain modul ini dapatdidalami juga peserta diminta untuk membaca dokumen-dokumenkontrak yang ada di balainya masing-masing, selain mencermati danmengidentifikasi permasalahn-permasalahan kontrak pekerjaan yangada dilapangan.

TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT DAN

SUKSES SELALU

61