I S H A KDirektur Perizinan

Fasilitas Radiasi dan Zat RadioaktifBadan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

§ Pembangkit Radiasi Pengion§ Zat Radioaktif

§ Alfa§ Beta§ Netroun

Impor

Limbah dikelola oleh Fasilitas (contoh: KN)

Produksi

Pengalih

Penggunaan

Pengelolaan Limbah

Re-ekspor

Dikelola oleh BATAN Kelola sebagai Limbah B3

UU

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan BAPETEN

§ Peraturan BAPETEN No. 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Secara Elektronik

§ Peraturan BAPETEN No. 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran

§ Perka BAPETEN No. 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi

§ Perka BAPETEN No. 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir

§ Perka BAPETEN No. 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional

adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion

adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Kewajiban

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup (Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1997)

Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal 17 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1997)

Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaakan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin (Pasal 19 ayat 1 UU No, 10 Tahun 1997)

• Perizinan Bertahap– Radioterapi– Kedokteran Nuklir (Terapi dan Diagnostik In-Vivo)

• Perizinan Satu Tahap– Radiologi Diagnostik dan Intervensional– Kedokteran Nuklir In-Vitro

Lengkap ?

Pengajuan Permohonan

Penilaian Dokumen(T≤ 15 hari kerja)

MemenuhiSyarat ?

Pemeriksaan Kelengkapan (T≤ 3 hari kerja)

Penerbitan Izin (T≤ 7 hari kerja)

Tidak Ya

Pemohon Dianggap Membatalkan Permohonan Izin

YaYa

Tidak

Pemberitahuan kepada Pemohon mengenai

persyaratan tidak dipenuhi(T≤ 5 hari kerja)

Perbaikan dan Penyampaian

Dokumen(T≤15 hari

kerja) ?

Tidak

Menyampaikan pernyataan kelengkapan

dokumen

Pengembalian dokumen

Radiologi Diagnostik dan Intervensional

SATUAN IZIN BARU PERPANJANGAN PERUBAHAN

Radiografi umum

Radiografi mobile

Fluoroskopi - Konvensioanal - Intervensional

Mamografi

CT Scan

Gigi

Terpasang dalam mobil

Penunjang terapi

Per unit

950.000

800.000

950.0001.350.000

750.000

1.050.000

600.000

2.350.000

1.050.000

600.000

500.000

600.000700.000

500.000

900.000

400.000

500.000

550.000

110.000

110.000

110.000110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

NO KETETAPAN SATUAN IZIN 1 PENGHENTIAN KEGIATAN

Pemanfaatan zat radioaktif

Sementara pemanfaatan PRP

Tetap pemanfaatan PRP

Per permohonan

Per permohonan

Per permohonan

450.000

450.000

0

3 PERSETUJUAN

Impor/ ekspor SRP

Pengiriman Kembali/ Re-Ekspor ZR

Pengiriman Zat Radioaktif

Kegiatan Intervensi TENORM

Per permohonan

Per permohonan

Per permohonan

Per permohonan

450.000

0

450.000

450.000

NO PENYEGARAN PPR SATUAN TARIF

1 INDUSTRI TK 1 Per orang 4.050.000

2 INDUSTRI TK 2 Per orang3.300.000

3 INDUSTRI TK 3 Per orang2.600.000

4 MEDIK TINGKAT 1 Per orang4.000.000

5 MEDIK TINGKAT 2 Per orang 3.050.000

6 MEDIK TINGKAT 3 Per orang 2.500.000

PELATIHAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF

Per orang 3.000.000

NO UJIAN SIB PPR SATUAN TARIF

1 INDUSTRI TK 1 Per orang950.000

2 INDUSTRI TK 2 Per orang 850.000

3 INDUSTRI TK 3 Per orang750.000

4 MEDIK TINGKAT 1 Per orang950.000

5 MEDIK TINGKAT 2 Per orang800.000

6 MEDIK TINGKAT 3 Per orang 700.000

17

18

19

Impor dan Ekspor

Pemanfaatan

OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik.

• instansi pemerintah nonbadan layanan umum;

• SIB/sertifikasi personil.

No. Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran

Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen (Hari)

1. Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/iradiator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi

180

2. Izin Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional

30

3. Persetujuan impor dan/ atau ekspor Sumber Radiasi Pengion

15

Sumber:Lampiran IiPeraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran

No. Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran

Jangka Waktu Penilaian (Hari)

1. Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/iradiator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi

20

2. Izin Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional

10

3. Persetujuan impor dan/ atau ekspor Sumber Radiasi Pengion

3

Sumber:Lampiran IiPeraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran

• Layanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

• Perubahan PP No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

24

• Pembelian pesawat sinar-X harus dari distributor yang telah mendapatkan izin pengalihan dari BAPETEN

• Perencanaan penyediaan layanan radiologi diagnostik dan intervensional harus mempertimbangkan seluruh persyaratan perundang-undangan (SDM, Peralatan, Ruangan, Dokumen, dll)

25

26

Loket Perizinan/Helpdesk Tel: (021) 6385 4879, 6385 4883;Fax: (021) 6385 6613, 6385 9141; Email: dpfrzr@bapeten.go.id;

Subdirektorat Perizinan Fasilitas Kesehatan

0818 0818 8610

27

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat RadioaktifBadan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Gedung B Lantai 3Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120Email: dpfrzr@bapeten.go.id

Subdit. Perizinan Fasilitas KesehatanHP: 0818 0818 8601

Kepala Subdit. Perizinan Fasilitas KesehatanHP: 0812 8044 4801Email: r.mukhlisin@bapeten.go.id

Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat RadioaktifHP: 0821 2313 2257Email: i.ishak@bapeten.go.id