Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 1
1.1. Latar Belakang
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang
paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.
Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah
untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan
meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya
globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah
tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh
karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya
direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah,
guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah maka daerah mempunyai
kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa
Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin
dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas
merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk
I P E N D A H U L U A N
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 2
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik Laporan Kinerja
(LKj)). Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin
sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang
tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah
dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dengan demikian
diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam
meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional, regional
maupun global.
Rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun
2014 - 2018 merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat
tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis
terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan
langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts),
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats)
yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada
proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan
tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun
sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang
dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan
diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.
Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 3
Peraturan Bupati No 197 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Banyuasin, maka Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuasin perlu direvisi sesuai dengan perkembangan
kebutuhan.
1.2. Landasan Hukum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 4
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia; Undang-undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 5
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Undang – undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025; Peraturan daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin; Peraturan Bupati No 197 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 6
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuasin adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sehingga tujuan
program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun
waktu 2013 - 2018 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik
secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder)
tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi kerakyatan.
Tujuan penyusunan dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuasin adalah :
1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak
ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian,
pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Banyuasin.
3. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk
menghadapi masa depan.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
5. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders)
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 7
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2014 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut
:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII : PENUTUP
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 8
2.1. Gambaran Kondisi Umum
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Banyuasin adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin yang melaksanakan urusan Perkoperasian, Usaha
Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yang merupakan
kegiatan ekonomi secara konkrit dengan upaya pemberdayaan ekonomi
kerakyatan dengan mengoptimalkan segenap potensi SDA dan SDM yang
tersedia, dengan tidak menimbulkan terjadinya gangguan yang bersifat
alam (ekosistem) maupun berdampak negatif terhadap sosial
kemasyarakatan.
Untuk mewujudkan pembangunan Banyuasin ke depan yang
dapat melibatkan peran serta partisipasi rakyat terutama dihadapkan
situasi perekonomian dan politik yang kompleks sebagai dampak
terjadinya multi krisis pemahaman dan pola usaha berbagai dimensi di
masyarakat, maka perlu dilakukan optimalisasi peran
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Banyuasin dalam kegiatan ekonomi secara nyata dan perlu
dilakukan langkah dan kebijakan yang mengarah pada perbaikan taraf
hidup rakyat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan
II GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 9
pembagian urusan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Banyuasin terdiri dari urusan Wajib Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah, urusan Pilihan adalah Perindustrian dan
Perdagangan.
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
A. Tugas dan Fungsi
Tugas Pokok:
Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sesuai
lingkup tugasnya.
Fungsi:
1. Melaksanakan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum,
perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
2. Perumusan Kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan,
pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang –
undangan yang berlaku;
3. Menyusun rencana – rencana program Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Perdagangan dalam garis besarnya berisikan tujuan skala
prioritas, strategi dibidang Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perindustrian;
4. Pengamanan dan Pengendalian teknis atas pelaksanaan
tugas pokok;
5. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 10
berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
6. Pengawasan terhadap persiapan dan perkembangan
pelaksanaan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
dan Perindustrian untuk kepentingan penilaian baik tentang
laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian yang
diperlukan dibidang proyek–proyek dalam rangka
pengembangan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
dalam lingkup tugasnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi yang ada
pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Banyuasin yaitu:
1. Kepala Dinas
Tugas : melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang
Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta
urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai kewenangan
dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan,
pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 11
b. penyusunan rencana-rencana program perdagangan,
kopperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian
dalam garis besarnya berisikan tujuan skala prioritas,
strategi di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil
menengah, dan perindustrian;
c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan
tugas pokok;
d. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
e. pengawasan terhadap persiapan dan perkembangan
pelaksanaan perdagangan, koperasi, usaha kecil
menengah dan perindustrian untuk kepentingan penilaian
baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang
penyesuaian yang diperlukan didalam proyek-proyek
dalam rangka pengembangan perdagangan, koperasi,
usaha kecil menengah dan perindustrian;
f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
dalam lingkup tugasnya;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Tugas : Pengelolaan administrasi Umum, Perlengkapan,
perencanaan, evaluasi. urusan Keuangan, kepegawaian,
Hubungan Masyarakat, dan urusan lain yang tidak termasuk
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 12
dalam tugas dan fungsi bidang-bidang.
Fungsi :
a. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
b. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum,
kehumasan dan penyusunan Produk Hukum Daerah;
c. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
d. Penyusunan program kerja Sekretariat Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
e. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta
pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan
pembinaan urusan umum;
f. Perencanaan kebijakan dan program Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memonitoring,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaannya;
g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
h. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
i. Penyelenggaraan perpustakaan internal;
j. Penyelenggaraan pengendalian internal;
k. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain
yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugasnya;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 13
Bagian sekretariat terdiri dari :
(1). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepengawaian;
d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi
kepegawaian dan ketatalaksanaan;
e. Melaksanakan/ mengelola dan pemeliharaan urusan
umum dan rumah tangga yang meliputi
perlengkapan urusan dlam kehumasan dan protokol,
surat menyurat, telex, faximile, telegram, radio
telekomunikasi dan telepon serta arsip intern;
f. Menlaksanakan dan mengelola administrasi barang;
g. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses
pengangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan
pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
h. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan
daftar Nominatif Pegawai;
i. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 14
(2). Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan
Pelaporan
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian
Perencanaan Program dan Pelaporan;
d. Mendata urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah;
e. Merencanakan kebijakan program urusan
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
f. Menyusun rencana kegiatan di seksi-seksi unit pada
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada
seksi-seksi unit Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah;
h. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA);
i. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama
(IKU);
j. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RENJA
Perubahan);
k. Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 15
(RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
l. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);
m. Menyusun dan membuat laporan dinas dari
kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
n. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset:
Tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
dan Aset;
b. Menyampaikan bahan penyusun Daftar Urut
Kegiatan (DUK) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK)
Anggaran rutin;
c. Memantau pelaksanaan anggaran rutin;
d. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji
pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan;
e. Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan
pelaksanaan anggaran;
f. Menyusun/mencatat realisasi anggaran rutin,
rencana, pembagian dan penerimaan negara bukan
pajak;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 16
g. Menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat
Perintah Membayar (SPM) dan informasi keuangan
yang berisi bukti jurnal, buku besar, buku
pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas
kelengkapannya;
h. Memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
yang dilaksanakan disampaikan ke atasan;
i. Melaksanakan administrasi inventarisasi dan
laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang;
j. Mengusulkan penghapusan barang;
k. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Kepala Bidang Koperasi
Tugas : Mengkoordinasikan, penyusunan rencana dan
program kegiatan pengolahan data dan informasi, evaluasi
dan pelaporan di bidang Koperasi.
Fungsi :
a. Pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan
melalui pameran dalam dan luar negeri;
b. Pemantauan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis,
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 17
perkoperasian bagi anggota koperasi;
e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan
usaha lainnya;
f. Pelaksanaan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk
koperasi;
g. Pelaksanaan penerbitan izin pembukaan kantor
cabang/cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan
pinjam;
h. Pelaksanaan koordinasi pendidikan dan pelatihan bagi
perangkat organisasi koperasi;
i. Pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi;
j. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi,
perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran
koperasi;
k. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penilaian
koperasi;
l. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan
serta pengawasan koperasi;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Koperasi terdiri dari :
(1) Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 18
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
d. Mengembangkan perluasan akses
pmbiayaan/permodalan bagi koperasi;
e. Mempersiapkan administrasi pemberdayaan serta
konsultasi dalam rangka pembentukan dan
pembubaran koperasi;
f. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan
bimbingan teknis anggota koperasi;
g. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan
badan usaha lainnya;
h. Menyusun data kesehatan USP;
i. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi
ditingkat lokal;
j. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;
k. Merencanakan pemberdayaan dan perlindungan
kelembagaan, kepatuhan, USP, Penilaian kesehatan
USP/KSP dan penerapan sanksi koperasi;
l. Merencanakan sosialisasi dan pelatihan peningkatan
SDM/pengurus koperasi;
m. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
n. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 19
pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
o. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha
simpan pinjam;
d. Menganalisis dokumen izin pembukaan kantor caang,
cabang pembantu dan kantor kas;
e. Menganalisis berkas pembentukan koperasi dan
perubahan anggaran dasar koperasi;
f. Menganalisa berkas pembubaran koperasi;
g. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam
pembuatan laporan tahunan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam;
h. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
i. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta
koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 20
akurat;
j. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegaiatan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang
sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
d. Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;
e. Menyusun data kesehatan koperasi simpan/unit
simpan pinjam;
f. Merencanakan pelaksanaan pemeriksaan dan
pengawasan kelembagaan serta pelaporan
pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
g. Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan
kelembagaan, kepatuhan, USP, Penilaian kesehatan
USP/KSP dan penerpan sanksi koperasi;
h. Merancang dan menyusun laporan pengawsaan dan
pemeriksaan koperasi;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 21
i. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Bidang Usaha kecil Menengah.
Tugas: Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil
dan Menengah serta evaluasi kegiatan di bidang usaha kecil
dan menengah.
Fungsi :
a. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan
orientasi peningkatkan skala usaha menjadi usaha kecil
menengah;
b. Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro
dan menengah;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah;
d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
pengembangan usaha kecil menengah;
e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara usaha mikro, kecil
dan menengah;
f. pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan
promosi/pameran tingkat daerah, provinsi dan pusat;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 22
Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
(1) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil
Menengah
Tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaa dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan
usaha mikro, kecil dan menengah;
d. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro,
kecil dan menengah di tingkat lokal dan nasional;
e. Menganalisis data izin usaha mikro, kecil dan
menengah;
f. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan
orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi
usaha kecil, usaha kecil menjadi menengah;
g. Merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro
kecil menengah;
h. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 23
(2) Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas
SDM Usaha Mikro Kecil Menengah
Tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Merencanakan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan bagi perangkat organisasi UKM;
d. Menganalisis data dan jumlah usaha kecil menengah;
e. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan
pelatihan bagi perangkat organisasi UKM;
f. Merencanakan pengembangan kewirausahaa;
g. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Kepala Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha
Tugas :
a. Melaksanakan persiapan perancanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Menyusun rencana dan menyiapkan bahan kegiatan
kemitraan antara usaha kecil menengah dan badan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 24
usaha lainnya;
d. Memverifikasi data dan jumlah UKM yang akurat;
e. Merencanakan dan menyusun kegiatan
promosi/pameran dalam dan luar negeri;
f. Mempromosikan akses pasar produk usaha kecil
menengah melalui pameran dalam dan luar negeri;
g. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kemitraan antar
UKM dan badan usaha lainnya;
h. Merencanakan kegiatan pembentukan dan
pengembangan sistem informasi guna meningkatkan
pemasaran produk UKM;
i. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Kepala Bidang Perindustrian dan Energi Terbarukan
Tugas: Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha
dan produksi serta pencegahan pencemaran, pemantauan
dan evaluasi kegiatan di cidang perindustrian.
Fungsi :
a. Melaksanakan bimbingan teknis dan pedoman pembinaan
kegiatan usaha di bidang perindustrian dan energi
terbarukan;
b. Menyusun rencana pembinaan dan pengembangan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 25
industri hasil hutan dan perkebunan, bidang
perindustrian dan energi terbarukan dengan mengacu
pada tata ruang;
c. Penilaian atas permohonan dan mempersiapkan
rekomendasi atas izin usaha dibidang industri agro dan
non agro sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan
pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang
Industri Kimia dan Bahan Bangunan, Industri Logam dan
Mesin, Industri Alat Tranportasi dan Elektronika;
e. Pelaksanaan pengembangan sarana, usaha dan produksi
di bidang industri dan energi terbarukan;
f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis d bidang
industri energi terbarukan;
g. Pelaksanaan fasilitasi promosi produk agro dan non agro;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Perindustrian terdiri dari :
(1) Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Pekebunan,
Industri Pangan, Perikanan dan Peternakan, industri
Hasil Pertanian
Tugas :
a. Melaksanakan persiapan perencanaan dan
perumusan program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 26
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Menyusun bahan bimbingan teknis dan pedoman
pembinaan kegiatan Usaha di bidang industri hasil
hutan dan perkebunan, industri pangan, perikanan
dan peternakan, industri hasil pertanian;
d. Menganalisis data dan jumlah industri hasil hutan
dan perkebunan, industri pangan, perikanan dan
peternakan, industri hasil pertanian;
e. Merencanakan bimbingan teknis peningkatan mutu
hasil produksi, penerapan standar, pengawasan
mutu, diverifikasi produk dan inovasi teknologi di
bidang hasil hutan dan perkebunan, industri pangan,
perikanan dan peternakan, industri hasil pertanian;
f. Menyusun bahan, membuat konsep, dan
merencanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi
kegiatan di bidang industri hasil hutan dan
perkebunan, industri pangan, perikanan dan
peternakan, industri hasil pertanian;
g. Menyiapkan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kepala Seksi Industi Kimia dan Bahan Bangunan,
Industri Logam dan Mesin, Industri Alat Transfortasi,
Energi Baru dan Terbarukan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 27
Tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Menyusun bahan bimbingan teknis dan pedoman
pembinaan kegiatan Usaha di bidang Seksi Industri
Kimia dan Bahan Bagunan, Industri Logam dan
Mesin, Industri Alat Transportasi dan Elektronika
energi baru dan terbarukan;
d. Menganalisis data dan jumlah Seksi Industri Kimia
dan Bahan Bagunan, Industri Logam dan Mesin,
Industri Alat Transportasi energi baru dan
terbarukan;
e. Merencanakan bimbingan teknis peningkatan mutu
hasil produksi, penerapan standar, pengawasan
mutu, diverifikasi produk dan inovasi teknologi di
bidang Seksi Industri Kimia dan Bahan Bagunan,
Industri Logam dan Mesin, Industri Alat Transportasi,
energi baru dan terbarukan;
f. Merencanakan bimbingan teknis peningkatan mutu
hasil produksi, penerapan standar, pengawasan
mutu, diverifikasi produk dan inovasi teknologi di
bidang Seksi Industri Kimia dan Bahan Bagunan,
Industri Logam dan Mesin, Industri Alat Transportasi,
energi baru dan terbarukan;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 28
g. Merencanakan dan pengembangan energi baru
terbarukan, konservasi energi dan Listrik Perdesaan;
h. Menyusun dan memfasilitasi pengembangan jaringan
ketenagalistrikan;
i. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
j. Merekomendasikan perizinan Izin Usaha Industri (IUI)
dan Tanda Daftar Industri (TDI) dan izin baru dan
perpanjangan;
k. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Kepala Seksi Industri Sandang dan Kerajinan,
Standarisasi, Pengembangan Industri Kreatif dan
Promosi Hasil Industri.
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjany;
c. Menyusun bahan bimbingan teknis dan pedoman
pembinaan kegiatan Usaha di bidang Seksi Industri
Sandang&Kerajinan, Standarisasi, Pengembangan
Industri Kreatif dan Promosi Hasil Industri;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 29
d. Menganalisis data dan jumlah Seksi Industri
Sandang&Kerajinan, Standarisasi, Pengembangan
Industri Kreatif dan Promosi Hasil Industri;
e. Pembinaan dalam rangka penerapan standar
kompetensi, pendidikan dan pelatihan sumber daya
industri agro dan non agro, aparatur pembina
industri agro dan non agro;
f. Merencanakan bimbingan teknis peningkatan mutu
hasil produksi, penerapan standar, pengawasan
mutu, diverifikasi produk dan inovasi teknologi di
bidang Seksi Industri Sandang&Kerajinan,
Standarisasi, Pengembangan Industri Kreatif dan
Promosi Hasil Industri;
g. Menyusun bahan, membuat konsep, dan
merencanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi
kegiatan di bidang Seksi Industri
Sandang&Kerajinan, Standarisasi, Pengembangan
Industri Kreatif dan Promosi Hasil Industri;
h. Pelaksanaan fasilitasi promosi produk industri;
i. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 30
4. Kepala Bidang Perdagangan
Tugas: Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha
perdagangan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan di
bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
Fungsi :
a. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan dalam
negeri, luar negeri dan kemetrologian;
b. Melaksanakan pendaftaran perusahaan, evaluasi terhadap
perkembangan ekspor dan impor;
c. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa
serta identifikasi produk ekspor dan impor;
d. Pemantauan penyaluran barang dan jasa produk ekspor
dan impor;
e. Pelaksanaan identifikasi produk ekspor dan impor;
f. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa
serta identifikasi produk ekspor dan impor;
g. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha/industri di
bidang ekspor dan impor;
h. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pengawasan,
penyuluhan dan pelayanan lemetrologian;
i. Pelaksanaan pemantauan pengadaan da penyaluran
barang bersubsidi;
j. Pelaksanaan pemantauan pengawasan peredaran barang
dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 31
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Perdagangan terdiri dari :
(1) Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri (PDN)
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Menyusun petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan
kegiatan perdagangan dalam negeri, sarana
perdagangan dan sistem resi gudang;
d. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan bimbingan usaha, perdagangan dalam
negeri, sarana perdagangan dan sistem resi gudang;
e. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan bidang asosiasi usaha dan
kelembagaan perdagangan;
f. Melakukan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana perdagangan dengan melaksanakan
pembangunan pasar;
g. Melakukan kegiatan pemantauan jaringan distribusi
perdagangan berupa pemantauan harga sembako di
pasar tradisional, pupuk bersubsidi di tingkat
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 32
pengecer dan agen gas elpiji;
h. Melakukan verifikasi dan Pemantauan distribusi gas
elpiji serta pemberiaan kemudahan izin usaha gas
elpiji;
i. Melakukan pemantauan kegiatan operasionalisasi
gudang sistem resi gudang (SRG);
j. Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis serta
penyiapan berkaitan dengan pelaksanaan
operasionalisasi gudang Sistem Resi Gudang (SRG).
k. Memberikan izin rekomendasi usaha perdagangan dan
sarana prasarana distribusi perdagangan;
l. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
m. Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kepala Seksi Standarisasi Pengendalian Mutu, Tata
Tertib, Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Tugas:
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Melaksanakan kegiatan serta evaluasi kegiatan
pengawasan dan penyuluhan kemetrologian;
d. Melakukan pendataan alat-alat ukur, takar, timbang
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 33
dan perlengkapannya (UTTP) baik yang ada di pasaran
maupun di dunia usaha/industri;
e. Melakukan pengawasan dan penyuluhan berkenaan
penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya;
f. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pengusaha,
reparatir perihal alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya;
g. Pengumuman dan pengolahan data alat-alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya serta data yang
berkaitan dengan kemetrologian;
h. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP
dan cap tanda tera;
i. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang
beredar di masyarakat;
j. Melakukan pengawasan, penelitian atau pemeriksaan
atas hasil temuan dan/atau laporan/pengaduan
masyarakat yang berhubungan dengan UTTP;
k. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum
dan instansi terkait dalam rangka pengawasan UTTP;
l. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada
kegiatan pengawasan peredaran barang & jasa;
m. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 34
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri, Promosi dan
Pameran
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnnya yang diperlukan
dalam menunjang kelancaran pelaksanan tugas;
d. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyusunan rencana program pembinaan dan
pelayanan, pengendalian kegiatan ekspor sesuai
peraturan yang berlaku sebagai bahan masukan bagi
pimpinan untuk usulan penyusunan kegiatan
pengembangan ekspor dan kebijakan teknis
Perdagangan Luar Negeri;
e. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyusunan rencana program pembinaan dan
pelayanan, pengendalian kegiatan import sesuai
peraturan yang berlaku sebagai bahan masukan bagi
pimpinan untuk usulan penyusunan kegiatan
pengembangan import dan kebijakan teknis
Perdagangan Luar Negeri;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 35
f. Menyusun rencana teknis bidang perdagangan luar
negeri, promosi dan pameran;
g. Melaksanakan pameran dan misi dagang bagi produk
ekspor;
h. Partisipasi dalam pameran bagi produk ekspor;
i. Melakukan pengumpulan dan pemetaan produk
unggulan dan potensial daerah yang berorientasi
ekspor;
j. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam
rangka pengembangan ekspor untuk perluasan ekses
skala provinsi;
k. Menyelenggarakan kampaye pencitraan produk ekspor
skala provinsi;
l. Melakukan koordinasi penyusunan program kegiatan
pembinaan dan pelayanan di bidang ekspor, import
dan pengembangan promosi dagang luar negeri,
kerjasama lembaga internasional dengan instansi
terkait;
m. Mensosialisasikan dan memantau mutu barang sesuai
dengan aturan yang berlaku;
n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi
pedagangan luar negeri dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
o. Menyiapkan bahan laporan dan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 36
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
Tugas : Melaksanakan bimbingan teknis terhadap
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan
sarana, usaha perdagangan, pemantauan serta evaluasi
kegiatan di bidang pengelolaan pasar.
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
b. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan
pasar;
c. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan
penyelenggaran pengelolaan pasar;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan pedagang;
e. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan pasar dengan instansi
terkait;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
(1) Kepala Seksi Pendataan, Pendapatan dan Pembukuan
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 37
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Menyusun pendataan para pedagang dan tempat
berdagang;
d. Menyusun bahan penagihan dan penerimaan;
e. Merencanakan dan melaksanakan pembukuan,
penerimaan, penyetoran dan pembayaran tunggakan;
f. Menganalasis data dan jumlah izin sewa los dan kios
pasar;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang;
h. Menyaipkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Merencanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan
tentang hak dan kewajiban kepada pedagang;
d. Menyusun bahan persiapan pengawasan kepada para
pedagang pasar;
e. Menyusun bahan persiapan pengawasan kepada para
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 38
pedagang pasar;
f. Menyusun bahan sanksi kepada para pedagang yang
melanggar hak dan kewajiban;
g. Menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Kepala Seksi Penataan, Ketertiban/Keamanan,
Kebersihan Pasar
Tugas :
a. Melakukan persiapan perencanaan dn perumusan
program kerja;
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
sesuai dengan lingkup kerjanya;
c. Melaksanakan pembangunan, rehab dan penataan los
dan kios pasar;
d. Melaksanakan penempatan para pedagang sesuai
dengan tempat yang telah ditetapkan;
e. Melaksanakan penertiban, keamanan di lingkungan
pasar untuk menciptakan lingkungan pasar yang
aman;
f. Melaksanakan pengawasan kebersihan di lingkungan
pasar;
g. Melaksanakan penertiban dan pengamanan kepada
para pedagang pasar termasuk pedagang kaki lima;
h. Menyiapkan bahan laporan dan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 39
mempertangungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Banyuasin dan Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor 197 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Kabupaten Banyuasin
melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari ;
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
b. Kasubag Perencanaan Program dan Pelaporan;
c. Kasubag Keuangan dan Aset.
3. Kepala Bidang Koperasi, terdiri dari ;
a. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
a. Kepala Seksi Izin USP/KSP, Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas;
b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
4. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari ;
a. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil
Menengah;
b. Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas
SDM Usaha Kecil Menengah;
c. Kepala Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 40
5. Kepala Bidang Perindustrian, terdiri dari ;
a. Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,
Industri Pangan, Perikanan dan Peternakan, industri
Hasil Pertanian;
b. Kepala Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan, Logam
dan Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
c. Kepala Industri Sandang dan Kerajianan, Standarisasi,
pengembangan Industri Kreatif dan Promosi Hasil
Industri.
6. Kepala Bidang Perdagangan, terdiri dari ;
a. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Kepala Seksi Standarisasi Pengendalian Mutu, Tata
Tertib Niaga, Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
c. Kepala seksi Perdagangan Luar Negeri.
7. Kepala Bidang Pasar, terdiri dari
a. Kepala Seksi Pendataan, Pendapatan dan Pembukuan;
b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang;
c. Kepala Seksi Penataan, Ketertiban/Keamanan,
Kebersihan Pasar.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 41
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 42
2.2. Sumber Daya
Salah satu unsur penilaian yang sangat penting ádalah Kecerdasan
SDM Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kopentensi yang
baik , mampu menterjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah
operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan
masyarakat.
Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu
prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang
akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis
yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana
suatu daerah akan dibawa.
Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, dalam mendukung program-program tersebut adalah
sebagai berikut :
Data Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2012 – 2016
No Jumlah Pegawai Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah PNS 33 32 29 28 25
2. Jumlah THL 10 11 11 16 21
3. Jumlah TKS - - 11 6 8
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 43
Data CPNS/PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2012 – 2016
No Pendidikan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. SD - - - - -
2. SLTP - - - - -
3. SMA 2 1 2 3 2
4. DIII 2 1 1 1 1
5. DIV/S1 28 26 17 19 10
6. S2 1 4 9 5 12
Data THL/TSK Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2012 - 2016
No Pendidikan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
2. SLTP - - 1 - -
3. SMA 6 8 19 12 16
5. DIV/S1 5 5 5 10 12
Data Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2012 – 2016
No Data Pegawai Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Golongan IV 4 4 4 3 7
2. Golongan III 28 27 24 23 16
3. Golongan II 1 1 1 2 2
4. Golongan I - - - - -
Jumlah 23 22 29 28 25
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 44
Data Perkembangan Aset Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2012 - 2016
No Data Aset
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1.
Tanah (m2) 5.253,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00 5.253,00
2. Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)
4 7 4 9 4
3. Barang lainnya (Buah/Unit)
81 71 131 48 23
Data Perkembangan Aset Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2012 – 2016
No Pagu
Anggaran
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1.
BTL 2.280.980.000 1.867.246.008 1.741.632.815 1.973.911.000 1.777.662.000
2. BL 6.808.808.323 15.422.893.192 9.137.571.192 5.785.000.000 9.802.830.000
2.3. Kinerja Pelayanan
2.3.1. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
merupakan bagian yang menangani tentang ketatausahaan Dinas yang
dalam pelaksanaanya dibagi menjadi sub bagian. Sekretaris secara umum
bertugas melakukan koordinasi, mengelola urusan umum, kepegawaian,
keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 45
masyarakat, keprotokolan dan penggadaan.
Data Keragaan Urusan Surat Menyurat
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2016
No Jenis Surat Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Surat Masuk 475 502 532 387 5074
2. Surat Keluar 550 675 802 535 575
Adapun manfaat perencanaan adalah membantu proses
manajemen pengelolaan anggaran dalam hubungannya dengan
pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan bidang Koperasi, UKM,
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
Ruang lingkup perencanaan meliputi: 1). Identifikasi potensi,
pengelolaan sumberdaya Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
investasi, Pembangunan kawasan industri dan perdagangan, pemetaan
peredaran barang dan jasa; 2). Penyusunan kerangka acuan dengan
menetapkan tujuan, sasaran, keluaran, manfaat, anggaran, ualifikasi
pelaksanaan kegiatan dan aktu yang dibutuhkan untuk masing-masing
usulan kegiatan.
Data Jumlah Pagu Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2012 – 2016
No. Sumber
Dana
Tahun
2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp)
1. APBD II 9.089.788.
323
17.790.13
9.200
10.879.2
04.007
24.709.453.
398
11.580.492.
000
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 46
2.3.2. Bidang Koperasi
Koperasi merupakan salah satu wadah ekonomi yang dapat
memberikan pelayanan atas kebutuhan anggota dan masyarakat
pada umumnya dan diharapkan mampu tumbuh dan berkembang
menjadi salah satu pilar perekonomian nasional.
Upaya pemberian motivasi kepada sumberdaya manusia
pengurus/pengelola koperasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi
untuk meningkatkan kinerja sehingga koperasi dapat tumbuh dan
berkembang, mampu bersaing secara dinamis, mandiri yang pada
akhirnya menjadi koperasi yang berkualitas.
Jumlah koperasi/KUD pada tahun 2013 sebanyak 350 unit
yang tersebar di 19 kecamatan, Jumlah koperasi/KUD yang aktif
258 unit, yang tidak aktif 92 unit dari jumlah seluruh koperasi yang
ada. Perkembangan koperasi di Kabupaten Banyuasin dalam kurun
waktu 5 (Lima) tahun dapat dilihat pada Tabel berikut :
Data Perkembangan Jumlah Koperasi Kabupaten Banyuasin 2012 - 2016
No. Keterangan TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Koperasi (Unit)
331 350 379 387 417
2. Jumlah Anggota (org)
98.159 97.098 192.616 96.714 98.897
3. Modal Sendiri (Rp) 78.126.984 78.934.961 76.222.226.631 30.801.913.022 37.876.916.220
4. Modal Luar (Rp) 46.573.030 49.926.456 56.596.577.207 58.762.410.300 79.842.521.611
5. Volume Usaha (Rp) 177.563.503 198.366.928 7.302.302.879 293.738.222.487 423.812.526.700
6. Sisa Hasil Usaha (Rp)
2.459.865 2.444.980 2.275.723.637 42.212.105.236 68.721.200.402
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 47
7.
Klasifikasi A (Unit) 15 18 11 - -
Klasifikasi B (Unit) 23 26 21 - -
Klasifikasi C (Unit) 20 22 18 - -
8 Jumlah Koperasi Aktif
240 258 339 266 296
9
Persentase Koperasi Aktif (diperoleh dari Jumlah Koperasi aktif : Total jumlah koperasi x 100 %)
72,5 % 73,71 % 89,4 % 68,73% 70.70%
Sumber data : Dinas Perdagangan, Koperas, Usaha Kecil dan Menengahi Kab. Banyuasin
Jenis usaha Koperasi di Kabupaten Banyuasin yang memiliki
jumlah terbanyak adalah jenis serba usaha yaitu 205 koperasi tersebar di
19 Kecamatan, pada Kecamatan Banyuasin III menduduki peringkat
tertinggi terdapat 39 koperasi jenis serba usaha, selanjutnya jenis usaha
simpan pinjam menduduki peringkat ke dua yaitu ada 88 koperasi
tersebar di 19 Kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
data berikut ini:
Data Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
No Kecamatan
Jenis Usaha Koperasi
Jumlah S.Pinjam Waserda S.Usaha Syariah Pertanian Peternakan Perikanan Tahu Tempe Perkebunan
1 Banyuasin I 12 - 6 - 2 - - - - 20
2 Banyuasin II 1 - 14 - 5 - 11 - - 31
3 Banyuasin III 21 - 39 - - - - - - 60
4 Air Kumbang 6 1 8 - 5 - - - - 20
5 Rambutan 4 2 7 - 2 2 - - - 17
6 Talang Kelapa 14 2 21 - 3 - - - - 40
7 Betung 2 - 10 - 2 - - 1 - 15
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 48
8 Pulau Rimau 3 - 18 - 19 - - - 5 45
9 Makarti Jaya 5 - 2 1 7 - 1 - - 16
10 Muara Telang 1 2 14 2 12 - - - - 31
11 S.Marga Telang - - - - 5 - 1 - - 6
12 Muara Padang 2 2 4 - 12 - - - - 20
13 Rantau Bayur 2 - 7 - - - - - - 9
14 Sembawa 2 - 10 - - - - - 1 13
15 Muara Sugihan - - 3 - - - - - - 3
16 Tanjung Lago 10 1 18 - 5 - - - - 34
17 Suak Tape - - 6 - 2 - - - - 8
18 Air Salek 1 - 5 - 2 - 1 - 1 10
19 Tungkal Ilir 2 - 13 - 4 - - - 7 19
Jumlah 88 10 205 3 87 2 14 1 7 417
Sumber data : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin
Selanjutnya untuk dana bantuan dari pusat yang diperoleh
koperasi yang ada di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Data Besar Bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Pada Kabupaten Banyuasin
Tahun 2012 – 2016
Tahun Program Bantuan Besar Bantuan Koperasi Penerima
Bantuan
2012 Bantuan Dana Sosial
Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,-
KUD Cinta Damai Koperasi KJKS Koperasi Bina Sejahtera
2013
Bantuan Dana Sosial
Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,-
Kop. Nunggal Karep Kop. Bina Warga Kop. Tani Makmur mandiri Kop. Bina Usaha
2014 Bantuan Dana Sosial
Rp. 65.000.000,-
Koperasi Mekar Sari
2015 Bantuan Dana Sosial Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional
Rp. 65.000.000,- Rp. 900.000.000,-
Koperasi Permata Koperasi Sumber Sarana
2016 Bansos Revitalisasi Pasar Tradisional
Rp. 950.000.000,-
KUD Permata
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuasin
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 49
Keberhasilan baik ditingkat provinsi maupun tingkat
nasional telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam
pembinaan dan pengembangan di bidang koperasi. Pada Tahun
2015 melalui ajang Kartini Word, Koperasi KTM Tanjung Lago
mendapat peringkat 1 tingkat nasional katagori Peningkatan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Ex-Transmigrasi. Untuk
prestasi-prestasi lainnya dapat dilihat pada tabel data berikut ini.
Data Koperasi Berprestasi Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 - 2014
Tahun
Jenis penghargaan
Penerima
2009 Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Kelompok Koperasi Aneka Usaha (Harapan II) Koperasi Simpan Pinjam (Harapan II)
KPN Mufakat Kecamatan Banyuasin III Kopdit Kospintan Kec. Muara Padang
2010 Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Kelompok Koperasi Pemasaran (Harapan I)
Primkopad 200 Raider Kec. Talang Kelapa
2011 Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Koperasi Simpan Pinjam (Peringkat I)
Kopdit Himpunan Usaha Bersama Kec. Banyuasin I
Kelompok Koperasi Pemasaran (Harapan III)
KMU Masyarakat Gotong Royong Kec. Banyuasin III
2012 Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Kelompok Koperasi Pemasaran (Harapan I) Kelompok Koperasi Pemasaran (Peringkat III)
KUD Rahayu Kecamatan Pulau Rimau KUD Permata Kecamatan Banyuasin I
2013 Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Kelompok Koperasi Peringkat I Kelompok Koperasi Peringkat II Kelompok Koperasi Peringkat III
KPRI. Selamat Sejahtera Kec. Tlg Kelapa Kopdit Nusa Indah Kec. Air Kumbang Koperasi Mulya Bakti Kec. Pulau Rimau
2014 Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Peringkat I Peringkat II Peringkat III
KSUS. BMT Trans Mekar Sari Mandiri Kec. Tanjung Lago Koperasi Persatuan Usaha Bersama Kecamatan Banyuasin I Koperasi Daarul Abroor Kecamatan Muara Sugihan
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuasin
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 50
2.3.3. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Upaya untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) terus dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan dengan menciptakan suatu kondisi
yang kondusif dan menyediakan kemudahan untuk mendapatkan
berbagai fasilitas sarana dan prasarana pemasaran bagi produk
UKM yang menunjang untuk keberhasilan usaha seperti penyusunan
kebijakan tentang UMKM, yaitu penyusunan 2 (dua) Peraturan
Bupati Banyuasin tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat dan tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di
Kabupaten Banyuasin, pelaksanaan bimtek atau pelatihan
kewirausahaan dan pemberian sertifikasi tanah bagi UMKM (lihat
Tabel Sertifikat Tanah), menambah pengetahuan dan
mengembangkan keterampilan para pelaku UMKM , penerapan
teknologi tepat guna serta peningkatan kemitraan usaha bagi
UMKM.
Data Perkembangan Penyelesaian Program Sertifikasi Tanah (SHAT)
Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 - 2013
Tahun Alokasi (persir) Sumber Dana Keterangan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 51
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.000
100 (Bun)
400 100 (Bun)
250 60
100 125
100 125
36 100
APBN APBN
APBN APBN
APBN APBD
APBN APBD
APBN APBD
APBD APBN
Selesai Selesai
Selesai Selesai
Selesai Selesai
Selesai Selesai
Selesai Selesai
Selesai Selesai
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuasin
Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat
ini setiap tahunnya 3,69% yaitu mengalami peningkatan seiring
dengan pertumbuhan pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin.
Pada Tahun 2015 ada sekitar 9.652 unit pengusaha mikro, 1.905
unit pengusaha kecil dan 6 unit pengusaha menengah (lihat Tabel
pertumbuhan UMKM). Dari hasil kegiatan monitoring dapat dilihat
perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Banyuasin, sebagai
berikut;
Data Pertumbuhan UMKM Per Tahun Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 - 2015
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pengusaha Mikro (unit) 3.432 3.669 3.577 4.006 8.064 9.275 9.652
2. Pengusaha Kecil (unit) 572 723 986 1.219 1.361 1.855 1.905
3. Pengusaha Menengah (unit)
3 4 4 5 5 6 6
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 52
Jumlah UMKM (unit) 4.007 4.396 4.567 5.230 9.430 11.136 11.563
Pertumbuhan per tahun (unit)
201 389 171 663 4.200 1.706 427
% Pertumbuhan per tahun (Jumlah pertumbuhan UMKM per tahun : Total Jumlah UMKM x 100 %)
5 (201 unit : 4.007 unit x 100)
8,84 (389 unit : 4.396 unit
x 100)
3,74 (171 unit : 4.567 unit
x 100)
12,67 (663 unit : 5.230 unit
x 100)
44,53 (4.200 unit :
9.430 unit x 100)
15,32 1.706 unit:
11.136 unit x 100)
3,69 427 Unit: 11563 x
100
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuasin
Penyelengaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil
Menengah (KUMKM), yaitu pameran produk UMKM, yang bertujuan
untuk meningkatkan peluang investor, perluasan jaringan bisnis
dan pemasaran bagi produk UMKM terus dilakukan sebagai salah
satu upaya untuk mendapatkan informasi penyediaan permodalan
bagi Usaha Kecil Mikro Menengah.
2.3.4. Bidang Perindustrian
Peningkatan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang
profesional terus dilakukan. Pada tahun 2015 tercatat bahwa
pertumbuhan IKM sebesar 33,45% naik 1,38 % dari tahun
sebelumnya (Lihat Tabel Data Pertumbuhan). Hal ini dapat sebagai
indikator capaian tingkat produktivitas industri dan serapan tenaga
kerja lokal.
Langkah-langkah peningkatan pengembangan industri yang
dilakukan bidang perindustrian telah diupayakan seperti kegiatan
bimtek dan diklat upaya peningkatan kemampuan SDA terhadap
teknologi industri, penyediaan sarana prasarana klaser industri,
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 53
pemberian kemudahan izin, penyusunan kebijakan terkait
penunjang IKM, kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan
menengah dengan swasta, kegiatan pemanfaatan sumber daya
dalam rangka peningkatan pengelolaan potensi sumber daya yang
ada, pengembangan kompetensi inti industri Daerah (KIID/RPIDA).
Upaya pengembangan sentra-sentra industri juga tak luput
dari perhatian bidang perindustrian dan telah diupayakan seperti
kegiatan Pengembangan akses transfortasi sentra-sentra industri
potensial, pembuatan buku profil industri, Penyusunan master plan
industri dan perdagangan, Pengembangan sentra industri daerah
RPIDA dan pameran produk IKM, yang bertujuan untuk
meningkatkan peluang investor, perluasan jaringan bisnis dan
pemasaran bagi produk IKM.
Data Pertumbuhan IKM Per Tahun Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 – 2015
Uraian
Per Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah IKM Yang Terdata (unit)
100 100 100 260 260 265 275
IKM Yang Dibina (unit)
5 7 21 66 75 85 92
Tingkat Persentase Pengembangan IKM (%)
5% 7% 21% 25,3% 28,8% 32.07 33.45
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuasin
2.3.5. Bidang Perdagangan
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 54
telah diupayakan oleh bidang perdagangan seperti kegiatan
penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
walaupun realisasinya 0 % artinya tidak ada satupun pengaduan
dari masyarakat, terkait dengan peredaran barang dan jasa bidang
perdagangan telah berupaya untuk melakukan peningkatan
pengawasan peredaran barang dan jasa, operasional dan
pengembangan UPT Kemetrologian daerah, penyuluhan
perlindungan konsumen, peningkatan tertib ukur (tera ulang).
Hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang Beredar ditemukan
beredar barang berbahaya di masyarakat, Barang-barang tersebut
adalah sebagai berikut :
Data Barang Berbahaya Beredar di Masyarakat
Pada Kabupaten Banyuasin
NO JENIS KOMODITI BAHAN BERBAHAYA KETERANGAN
1 TAHU FORMALIN TANPA IJIN EDAR
2 MIE KUNING BASAH FORMALIN TANPA IJIN EDAR
3 KUE JAJANAN PASAR RODHAMIN B TANPA IJIN EDAR
4 KOSMETIK MERCURY TANPA IJIN EDAR
5 PRODUK PANGAN - KADALUARSA
6 OBAT-OBATAN - KADALUARSA
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuasin
Upaya-uapaya pengembangan pasar dan distribusi barang /
produk telah dilakukan oleh bidang perdagangan melalui kegiatan
pasar murah guna membantu kebutuhan sembako masyarakat yang
miskin, pelaksaaan kegiatan penyempurnaan perangkat peraturan,
kebijakan dan pelaksanaan operasional, sosialisasi peningkatan
penggunaan produk dalam negeri, effisiensi perdagangan dalam
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 55
negeri juga didukung dengan kegiatan baru yaitu peningkatan
pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG), SRG merupakan salah satu
instrumen penting, efektif dan negotiabe (dapat diperdagangkan)
serta dapat dipertukarkan dalam sistem pembiayaan perdagangan
suatu negara, selain itu juga SRG juga dapat dipergunakan sebagai
jaminan atau diterima sebagai bukti penyerahan barang .
Pengembangan pasar akan berjalan baik bila didukung
dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana perdagangan.
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai tahun 2008 sampai
sekarang upaya bidang perdagangan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan
asongan telah diupayakan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut
ini;
Data Pasar yang dibangun Dengan Sumber Dana APBN dan DAK Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 – 2016
No Nama Pasar/Lokasi Sumber Dana Tahun Keterangan
1. Pasar Telang Jaya/ Kecamatan Muara Telang
TP- APBN 2008 Bangun Baru
2. Pasar Kenten Kel. Kenten Kecamatan Talang Kelapa
Dana Alokasi Khusus
2009 Rehab
3. Pasar Sidodadi Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago
Dana Alokasi Khusus
2010 Bangun Baru
4. Pasar Desa Prajen Kecamatan Banyuasin I
Dana Alokasi Khusus
2011 Bangun Baru
Dana Bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Tahun 2011 kerjasama dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kab. Banyuasin : - Pembangunan 1 unit Pasar Desa Sidang Emas Kecamatan Banyuasin III - Pembangunan 1 unit Pasar Desa Saleh Mukti Kecamatan Air Saleh - Pembangunan 1 unit Pasar Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur
5. Pasar Desa Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa
Dana Alokasi Khusus
2012 Bangun Baru
6.
Pasar Desa Upang Marga Kecamatan Air Saleh
Dana Alokasi Khusus
2013 Bangun Baru
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 56
7. Pasar Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang
Dana Alokasi Khusus
2013 Bangun Baru
8. Pasar Desa Tirta Mulya Kecamatan Muara Sugihan
Dana Alokasi Khusus
2013 Bangun Baru
Dana Bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Tahun 2013 kerjasama dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kab. Banyuasin :
- Penambahan Los Pasar Desa Saleh Mukti Kecamatan Air Saleh
9. Pasar Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir
Dana Alokasi Khusus
2014 Bangun Baru
10. Pasar Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Sugihan
Dana Alokasi Khusus
2014 Bangun Baru
11 Pasar Desa Teluk Tenggulang Dana Alokasi Khusus
2015 Kecamatan Tungkal Ilir
12 Pasar Desa Taja Mulya ( Philip IV ) Dana Alokasi Khusus
2015 Kecamatan Betung
13 Pasar Rakyat Kota Pangkalan Balai Dana Tugas Pembantuan
2015 Kecamatan Banyuasin III
14 Pasar Desa Teluk Betung Dana Alokasi Tambahan Usulan Daerah ( TUD )
2015 Kecamatan Pulau Rimau
15 Pasar Desa Cendana Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ( TUD )
2015 Kecamatan Muara Sugihan
16 Pasar Desa Lubuk Karet Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ( TUD )
2015 Kecamatan Betung
17 Pasar Desa Banyu Urip Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ( TUD )
2015 Kecamatan Tanjung Lago
18 Pasar Desa Argo Mulyo Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ( TUD )
2015 Kecamatan muara Sugihan
19 Pasar Desa Margo Mulyo Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ( TUD )
2015 Kecamatan Muara Padang
20 Pasar Desa Margo Mulyo Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ( TUD )
2015 Kecamatan Banyuasin III
21 Pasar Desa Sukajadi Dana Alokasi Khusus Tambahan
2015 Kecamatan Talang Kelapa
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 57
Usulan Daerah ( TUD )
22 Pasar Desa Rimba Alai Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ( TUD )
2015 Kecamatan Betung
23 Pasar Desa Margo Rukun Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ( TUD )
2015 Kecamatan Muara Sugihan
24 Pasar Desa Telang Karya Dana Alokasi Khusus
2016 Kecamatan Muara Telang
25 Pasar Desa Sido Mulyo Dana Alokasi Khusus
2016 Kecamatan Muara Padang
26 Pasar Desa Sukamoro Dana Alokasi Khusus
2016 Kecamatan Talang Kelapa
27 Pasar Desa Air Kumbang Permata Tugas Pembantuan Kementrian Koperasi Republik Indonesia
2016 Kecamatan Air Kumbang
28 Pasar Rakyat Betung Tugas Pembantuan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia
2016 Kecamatan Betung
2.3.6. Bidang Pengelolaan Pasar
Sebagai Bidang yang mempunyai kewenangan dalam
mengelola Pasar di Kabupaten Banyuasin, Pelayanan yang
dilaksanakan oleh Oleh bidang pasar antara lain :
1. Pelayanan dibidang kebersihan, meliputi pelayanan
penyapuan di lingkungan pasar, pengangkatan sampah ke
TPS dan pembuangannya ke TPA.
2. Pelayanan dibidang Ketertiban, yaitu melakukan upaya-
upaya penataan fisik pasar terutama yang menyangkut
tempat berjualan bagi pedagang kaki lima.
3. Pelayanan dibidang Keamanan, melakukan upaya
pengamanan Pasar sehingga pedagang dan pengunjung
pasar merasa nyaman dalam melakukan aktifitas jual beli.
4. Pelayanan Pengembangan Pasar, yaitu kegiatan dalam
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 58
upaya menata pasar kedepan sehingga dapat memenuhi
estetika Pasar.
5. Pelayanan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana
Pasar
6. Pelayanan Retribusi Pasar, yaitu kegiatan pengelolaan
Retribusi pelayanan Pasar
Pengembangan pasar akan berjalan baik bila didukung
Standar Pelayanan Publik, hal ini dapat dilihat pada tabel
berikut ini;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 59
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 60
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 61
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 62
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 63
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 64
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 65
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran prioritas
atau target kinerja suatu pemerintah. Untuk itu dibutuhkan identifikasi
agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk katagori
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun Hambatan dan kendala saat
ini yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
adalah masih minimnya kompetensi aparatur/SDM, terbatasnya tersediaan
sarana dan prasarana teknis, peran serta masyarakat umumnya sangat
rendah dan pada akhir kegiatan, hasil pencapaian sasaran belum dapat
diukur. Langkah antispatif yang bisa dilakukan antara lain dengan
meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait
sehingga lebih memudahkan dalam teknis pelaksanaannya. Dalam hal
keterbatasan sarana dapat dilakukan dengan memprioritaskan
pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga
pencapaian sasaran dapat terpenuhi.
Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan salah
satu langkah strategi dalam upaya pemecahan tantangan atau kendalan
tersebut di atas. Evaluasi dilakukan saat penyusunan perencanaan, saat
pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan sehingga hambatan atau kendala
dapat diminimalisir atau diantisipasi sebelum terjadi. Adapun beberapa
peluang pengembangan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
adalah kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan unit pelayanan
teknis daerah metrologi legal di Kabupaten/Kota dan penggunaan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 66
cadangan beras pemerintah untuk stabilitas harga serta akses pasar ekspor
dengan di pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 67
3.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal
a. Identifikasi dan Analisis Kekuatan
1). Potensi Sumber Daya Alam yang berlimpah;
2). Potensi Pemanfaatakan Teknologi tepat guna bagi KUMKM dan IKM;
3). Potensi Koperasi dan KUMKM dari segi kuantitatif cukup besar;
4). Pemberdayaan KUMKM sangat strategis khususnya dalam rangka
mempercepat kesejahteraan Rakyat;
5). Memiliki kemandirian dalam usaha, kukuh dan fleksibel dalam
mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika
perubahan ( perkembangan ) pasar;
6). Menetapkan ketentuan dan peraturan investasi dan transparan,
efisien dan kondusif bagi dunia usaha;
7). Kemampuan dalam pengusaan teknologi informasi dan komunikasi
termasuk promosi pemasaran;
8). Adanya regulasi yang mengatur penataan pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toko modern;
9). Peraturan-peraturan dibidang perlindungan konsumen;
10). Sarana perdagangan khususnya pasar tradisional cukup banyak
tersebar di Kabupaten Banyuasin dalam menunjang kelancaran
distribusi bahan pokok.
11). Masih perlunya peningkatan Rasio Elektrifikasi dengan melistriki
dusun belum berlistrik di Kabupaten Banyuasin
III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 68
b. Identifikasi dan Analisis Kelemahan
1). Akses Teknologi KUKM menggunakan teknologi sederhana, dan
kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai
tambah produk;
2). Pemahaman Masyarakat Terhadap Koperasi Kurang;
3). Banyaknya Koperasi yang menyalahgunakan ketentuan (Rentenir);
4). Memiliki keterbatasan dalam bidang permodalan, peluang pasar
dan SDM;
5). Kualitas produk belum berdaya saing;
6). Terbatasnya informasi teknologi yang dimiliki oleh pengusaha;
7). Belum adanya sistem informasi dan database perusahaan yang
akurat.
8). Belum terbentuknya BPSK dan UPTD kemetrologian Kabupaten
Banyuasin
9). Tidak adanya kekuatan hukum dalam melakukan intervensi
terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok dipasaran.
3.2. Identifikasi dan Analisis Eksternal
a. Identifikasi dan Analisis Peluang
1). Tumbuh kembangnya industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
2). Terdapat balai-balai Industri dan tersedianya sumber permodalan
perbankan atau lembaga keuangan;
3). Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi KUKM dan IKM;
4). Meningkatnya akses pasar ekspor dengan di pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus;
5). Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 69
6). Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan unit
pelayanan teknis daerah metrologi legal di Kabupaten / Kota;
7). Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang penggunaan cadangan
beras pemerintah untuk stabilitas harga.
b. Identifikasi dan Analisis Tantangan
1). Keterbatasan Infrastruktur industri Kreatif;
2). Akses untuk mendapatkan Modal dari lembaga keuangan sulit
didapat karena persyaratan;
3). SDM Koperasi UKM belum tidak memadai;
4). Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya
perdagangan bebas;
5). Bertambahnya investasi asing;
6). Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Banyuasin dengan
kualitas teknologi yang lebih baik;
7). Infrastruktur tidak memadai sehingga mempengaruhi ketersediaan
dan harga bahan pokok.
Faktor Penentu Keberhasilan
Berkenaan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal di
atas, faktor penentu keberhasilan (current success factor) yang
berfungsi untuk lebih memfokuskan penyusunan perencanaan strategis,
adalah sebagai berikut:
a. Strategi S-O mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan
peluang.
b. Strategi S-T menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan.
c. Strategi W-O mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 70
d. Strategi W-T mengurangi kelemahan untuk mengurangi tantangan.
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Tabel. III.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
V I S I : BANYUASIN TERDEPAN, MANDIRI DAN BERDAYA SAING
No
Misi dan Program KDH
dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor - faktot
Penghambat Pendorong
M I S I 2 : MEMANTAPKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DENGAN MENJAMIN KEAMANAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA KEMUDAHAN LAINNYA UNTUK MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH
1.1 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
* Masih belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan belum optimalnya peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM KUMKM, terbatas akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif (Permodalan, Teknologi, sarana prasarana pemasaran dan informasi pasar) sehingga rendahnya daya saing produk KUMKM.
* Belum terbentuknya kawasan sentra UMKM
berbasis sumber daya lokal sebagai sentra produk unggulan daerah.
* Belum terciptanya iklim usaha yang kondusif
bagi KUMKM
* Rendahnya jiwa kewirausahaan dan kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan
* Masih
banyaknya koperasi yang tidak aktif
* Masih
rendahnya fasilitasi permodalan bagi KUMKM
* Masih
banyaknya UMKM yang belum terdata
* Perbaikan Iklim usaha yang lebih berpihak kepada KUMKM, Pengembangan wirausaha, permodalan dan produktifitas serta pemasaran produk UMKM.
* Adanya PERDA
atau Kajian Kebijakan yang lebih berpihak pada KUMKM.
1.2 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.3 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.4 Program kualitas kelembagaan koperasi
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 71
V I S I : BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI
No
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH
terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor - faktot
Penghambat Pendorong
M I S I 2 : MEMANTAPKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DENGAN MENJAMIN KEAMANAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA KEMUDAHAN LAINNYA UNTUK MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH
4.1 Program peningkatan
kapasitas iptek sistem produksi
* Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan usaha IKM dalam penggunaan IPTEK guna peningkatan kualitas produk IKM dan belum berkembangnya industri kreatif potensial berbasis klaster dan sumber daya lokal serta masih banyaknya IKM yang belum terdata
* Rendahnya pengetahuan pelaku IKM dalam menggunaan IPTEK
* Rendahnya
permodalan IKM
* Masih banyak
sentra-sentra industri yang belum di kembangkan
* Tumbuh kembangnya industri kreatif berbasis sumber daya lokal dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
* Pembentukan KIID * Perda yang lebih berpihak pada
IKM
4.2 Program pengembangan industri kecil dan menengah
4.3 Program sentra-sentra industri potensial
4.5 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 72
V I S I : BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH
terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor - faktot
Penghambat Pendorong
M I S I 2 : MEMANTAPKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DENGAN MENJAMIN KEAMANAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA KEMUDAHAN LAINNYA UNTUK MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH
2.1 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
* Rendahnya kesadaran, pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya serta belum terbentuknya BPSK Kab. Banyuasin
* Belum terciptanya iklim usaha yang kondusif serta
Sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai
* Masih rendahnya pengetahuan tentang pelaksanaan
prosedur dan tata cara ekspor dan impor serta sistem perhitungan PDRB
* Masih belum optimalnya Promosi Produk UMKM dan
IKM
* Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif serta perlindungan konsumen
* Kurangnya
kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan mengenai perkembangan usahanya (ekspor/ impor)
* Perbaikan Iklim usaha, stabilitasi harga bahan pokok, perlindungan konsumen, ketersediaan sarana prasarana perdagangan dan promosi produk daerah.
*
Pembentukan BPSK dan PERDA
2.2 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.3 Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
2.4 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2.5 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 73
3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD
3.4.1. Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM
Tabel.III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
VISI Kementerian KUKM : " Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat "
Misi Kementerian KUKM :
Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, Memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, demokratis dan berkeadilan.
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional
* Masih belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM KUMKM, terbatas akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif (Permodalan, Teknologi, sarana prasarana pemasar dan informasi pasar) sehingga rendahnya daya saing produk KUMKM.
* Belum terbentuknya kawasan sentra UMKM
berbasis sumber daya lokal sebagai sentra produk unggulan daerah
* Belum terciptanya iklim usaha yang kondusif
* umumnya SDM Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya
* Rendahnya jiwa kewirausahaan dan kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan
* Masih banyaknya koperasi yang
* Lebih Optimal dalam Pelaksanaan pembinaan, peningkatan kualitas Kelembagaan dan Produktifitas KUMKM.
* Lebih Optimal dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan bagi KUMKM guna Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
2 Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
3 Daya saing produk Koperasi dan UMKM
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 74
4 Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM
bagi KUMKM
tidak aktif * Masih banyaknya UMKM yang belum terdata
5 Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
6 Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM
7 Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 75
3.4.2. Renstra Kementerian Perindustrian
Tabel.III.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
VISI Kementerian Perindustrian : Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan
Misi Kementerian Perindustrian :
1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri. 2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional. 3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung. 4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri. 5. Memfasilitasi penguatan struktur industri. 6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa. 7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Peningkatan nilai tambah industri
* Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengembangan usaha bagi IKM serta masih lemahnya struktur industri.
* Terbatasnya akses sumberdaya produktif IKM terutama terhadap permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar.
* Rendahnya pengetahuan pelaku IKM dalam menggunaan IPTEK guna peningkatan kualitas produk IKM.
* Belum berkembangnya industri potensial berbasis klaster dan sumber daya lokal serta masih banyaknya IKM yang belum terdata.
* Rendahnya pengetahuan pelaku IKM dalam menggunaan IPTEK
* Rendahnya
permodalan IKM
* Masih banyak
sentra-sentra industri yang belum di kembangkan
* Tumbuh kembangnya industri kreatif berbasis sumber daya lokal dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
* Pembentukan KIID * Perda yang lebih berpihak pada
IKM
2 Peningkatan Penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3 Memperkokoh faktor - faktor penunjang pengembangan industri (Prmodalan dan Iptek)
4 Tersebarnya pembangunan industri
5
Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 76
3.4.3. Renstra Kementerian Perdagangan
Tabel.III.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
VISI Kementerian Perdagangan : Perdagangan sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta
Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan
Misi Kementerian Perdagangan :
1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas. 2. Menguatkan pasar dalam negeri. 3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor
* Rendahnya kesadaran, pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya serta belum terbentuknya BPSK Kab. Banyuasin
* Belum terciptanya iklim usaha yang kondusif serta
Sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai
* Masih rendahnya pengetahuan tentang pelaksanaan
prosedur dan tata cara ekspor dan impor serta sistem perhitungan PDRB
* Masih belum optimalnya Promosi Produk UMKM dan
IKM
* Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif
* Perbaikan Iklim usaha, stabilitasi harga bahan pokok, perlindungan konsumen, ketersediaan sarana prasarana perdagangan dan promosi produk daerah.
* Pembentukan BPSK dan PERDA
2 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Luar Negeri
3 Peningkatan Daya saing ekspor
4 Peningkatan Peran dan Kemampuan Kementerian Perdagangan dalam Diplomasi Perdagangan Internasional
5 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Dalam
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 77
Negeri serta perlindungan konsumen
* Kurangnya
kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan mengenai perkembangan usahanya (ekspor/impor)
6 Peningkatan Kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Ekonomi Kreatif
7 Peningkatan Pengawasan Perlindungan Konsumen
8 Penciptaan Jaringan distribusi Perdagangan yang Efisien
9 Stabilitas dan Penurunan Disparitas Harga bahan pokok
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 78
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
No.
Rencana
Struktur
Ruang
Struktur
Ruang
Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan
Ruang pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh
Rencana Struktur
Ruang terhadap
Program RTRW
1. Sistem
Perkotaan
Sistem
Perkotaan
Program pembangunan jalan dan
jembatan
sesuai RTRW
Program pembangunan saluran
darainase dan gorong-gorong
sesuai RTRW
Program pembangunan
turap/talud/bronjong
sesuai RTRW
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya
sesuai RTRW
Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air
limbah
sesuai RTRW
Program pengendalian banjir sesuai RTRW
Program pengembangan perumahan sesuai RTRW
Program lingkungan sehat
perumahan
sesuai RTRW
2. Rencana
jaringan
prasarana
wilayah
Sistem
jaringan
tranportasi
Program pembangunan bandara sesuai RTRW
Program pembangunan terminal sesuai RTRW
Program pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
sesuai RTRW
Program pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
Tidak sesuai
RTRW, RTRW
direvisi
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 79
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah
No Rencana Pola
Ruang
Pola Ruang
Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh Rencana
Pola Ruang
terhadap Program
RTRW
1 Rencana
kawasan
lindung
Rencana
kawasan
lindung
Program pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Sesuai prioritas
Program perlindungandan
kenservasi sumber daya alam.
Sesuai prioritas
Program pengendalian
kebakaran hutan
Sesuai prioritas
Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Sesuai prioritas
2. Kawasan
rawan bencana
Kawasan
rawan bencana
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam
Sesuai prioritas
Program pencegahan
kebakaran hutan
Program pencegahan banjir
3. Rencana
kawasan
budidaya
Rencana
kawasan
budidaya
Program peningkatan
penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
Sesuai prioritas
Program pengembangan
tanaman hutan raya
Sesuai prioritas
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang
yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 80
berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri
kreatif yang bertaraf nasional.
RTRWK berfungsi sebagai :
a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan
Kota.
b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah
dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan
menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang kota.
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral
lainnya.
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar
sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan.
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. Penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana
dimaksud terdiri atas :
a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
c. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
d. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.
Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas :
a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien
dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 81
perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif berbasis
sumber daya lokal dalam lingkup Kawasan.
b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan
prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu
dan terkendali; dan
c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi
pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan dalam suatu wilayah
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
No Aspek Kajian Ringkasan
KLHS
Implikasi terhadap
Program RPJMD
Catatan bagi Perumusan
Program RPJMD
1. Kapasitas daya
dukung dan daya
tampung
lingkungan hidup
untuk
pembangunan
Cukup Program RPJMD
mendukung daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup untuk
pembangunan
Dalam Perumusan
Program RPJM, Perangkat
Daerah memperhatikan
daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup
untuk pembangunan
2. Perkiraan
mengenai dampak
dan risiko
lingkungan hidup
Rentan Program terkait
dengan lingkungan
hidup
Dalam Perumusan
Program RPJMD,
Perangkat Daerah
memperhatikan dampak
dan risiko lingkungan
hidup
3. Kinerja
layanan/jasa
ekosistem
Kurang Program terkait
dengan : pendidikan,
kesehatan, PU dan
tata ruang, perumahan
dan pemukiman,
pertanian dalam arti
luas
Dalam Perumusan
Program RPJMD,
Perangkat Daerah
memperhatikan Kinerja
layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi
pemanfaatan
sumber daya alam
Cukup Program-program
pembangunan
Dalam Perumusan
Program RPJMD,
Perangkat Daerah
memperhatikan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 82
pemanfaatan sumber daya
alam
5. Tingkat
kerentanan dan
kapasitas adaptasi
terhadap
perubahan iklim
Rentan Program-program
pembangunan
Dalam Perumusan
Program RPJMD,
Perangkat Daerah
memperhatikan Tingkat
kerentanan dan kapasitas
adaptasi terhadap
perubahan iklim
6. Tingkat
ketahanan dan
potensi
keanekaragaman
hayati
Rentan Program-program
pembangunan
Dalam Perumusan
Program RPJMD,
Perangkat Daerah
memperhatikan Tingkat
ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati
7. Ketersediaan
tenaga listrik
Kurang Pembangunan
jaringan sutet dan
gardu induk
Dalam Perumusan
Program RPJMD,
Perangkat Daerah
memperhatikan
Ketersediaan tanaga listrik
8 Pemerataan air
minum
Kurang Pembangunan
jaringan air minum
Dalam Perumusan
Program RPJMD,
Perangkat Daerah
memperhatikan
Ketersediaan air minum
3.6. Isu – isu Strategis
Tabel.III.18. Isu – isu Strategis
No Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal
1 2 3 4
1 Terbentuknya komitmen bersama tentang perkembangan koperasi dan dijadikan tahun 2012 yang lalu sebagai tahun koperasi Dunia
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Transformasi Sektor
Industri dalam arti luas 3. Peningkatan daya saing
UMKM dan Koperasi
1. Penanggulangan kemiskinan dan Daerah Tertinggal
2. Pengembangan ekonomi
kerakyatan berbasis sumberdaya lokal
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus 2 Pemulihan ekonomi
negara - negara maju
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 83
4. Peningkatan Kapasitas Iptek
5. Peningkatan Efisiensi
Sistem logistik dan Distribusi
6. Penguatan Konektivitas
Nasional (Mendorong Pertumbuhan Ekonomi)
4. Peningkatan daya saing UMKM dan
Koperasi 5. Memperluas sentra – sentra
industri daerah 6. Meningkatkan Kewirausahaan dan
Perdagangan serta memperkuat Tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi
3 Diversifikasi produk ekspor
4 Pasar bebas
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 84
4.1. VISI Dan MISI Kabupaten Banyuasian
4.1.1 VISI Kabupaten Banyuasian
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan
kepala daerah (Pemilukada) yang menggambarkan arah pembangunan atau
kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa
jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.
Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2014 – 2018
dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitan dengan visi pada dokumen
perencanaan pembangunan sebelumnya di Kabupaten Banyuasin serta
memperhatikan sinergitas dengan visi pada dokumen perencanaan
pembangunan nasional dan Provinsi.
Dengan mengacu pada visi dan misi tersebut maka dilakukan
penelaahan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai maupun yang akan
dicapai untuk melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin
lima tahun mendatang. Hasil penelaahan tersebut kemudian dirumuskan
oleh Kepala Daerah terpilih untuk menjadi visi Kabupaten serta visi yang
diangkat dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014 – 2018 yakni :
“BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI”.
IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 85
Terdepan :
Suatu Keadaan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan, berada
dalam kondisi lebih baik dan menjadi acuan bagi daerah-daerah lain dalam
konteks sebagai daerah hasil pemekaran, Acuan yang dimaksud adalah
bagaimana tren perkembangan indikator pembangunan dan perekonomian
yang meningkat. Yang secara umum ditandai dengan Indikator
Perekonomian dan Pembangunan yang terus meningkat.
Berdaya Saing :
Kemampuan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Banyuasin yang berada
pada kawasan strategis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Melalui pengelolaan kekhasan sumber daya lokal yang dimiliki, mampu
mengendalikan lingkungan eksternal, membangun kerjasama yang lebih luas.
Dengan indikasi Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan
tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang (MASYARAKAT).
Ditandai dengan kemampuan ekonomi/ produktifitas, peningkatan fasilitas
wilayah/ infrastruktur dan peningkatan jumlah investasi yang masuk ke
kawasan Banyuasin.
Mandiri :
Suatu kondisi daerah yang ditandai dengan perkuatan dan
peningkatan perekonomian kerakyatan melalui optimalisasi seluruh potensi
daerah secara benar, sadar, dan bertanggungjawab yang didukung oleh sikap
ketidaktergantungan, kedewasaan, berdayaguna, dan peran serta aktif
masyarakat dalam mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat ditengah
pemberlakuan pasar bebas era globalisasi. Daerah dan masyarakat
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 86
Kabupaten Banyuasin yang lebih mandiri akan dicapai melalui upaya yang
difokuskan pada peningkatan pembangunan pelayanan perkotaan dengan
pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan
pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian.
Berdasarkan uraian pengertian diatas dapat di jelaskan bila manusia
mampu mengoptimalkan potensinya, maka akan bisa maksimal pula
kontribusinya untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kemakmuran
sebuah bangsa dicapai berbasiskan kekuatan rakyat yang berdaya dan
menghidupinya. Penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan,
maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas masyarakat.
Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah terfasilitasinya kebebasan politik,
kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-
lain), transparansi, serta adanya jaring pengaman sosial.
Penyebab utama kemiskinan adalah akibat ketiadaan akses yang
dapat menunjang pemenuhan kehidupan manusiawi. Pada dimensi ekonomi,
akibat distribusi akses sumber daya ekonomi yang tak merata menyebabkan
rakyat miskin tak dapat mengembangkan usaha produktifnya. Sementara
pada dimensi politik, akibat rakyat miskin sangat sulit mengakses dan
terlibat berbagai kebijakan publik, maka kebijakan tersebut tak
menguntungkan mereka.
Kemandirian yang ingin dicapai tidak lebih pada upaya membangun
daya saing masyarakat. Daya saing masyarakat itu sangat tergantung pada
kualitas hidup. Kuat lemahnya daya saing sangat ditentukan oleh kualitas
kehidupan masyarakat yang difasilitasi pemerintah. Elemen-elemen dasar
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 87
kualitas hidup itu dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
pembukaan akses seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan
layanan pendidikan.
Demikian halnya dengan kualitas pelayanan dan akses seluas-luasnya
bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Semuanya harus terfasilitasi
dengan baik oleh pemerintah. Mandiri juga dapat diimplementasikan melalui
penguatan akses masyarakat pada asset ekonomi diikuti dengan distribusi
secara merata dan luas kepada seluruh warga masyarakat.
4.1.2 MISI Kabupaten Banyuasian
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Sebagai
Penunjang Pembangunan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan
lingkungan.
2. Memantapkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Menjamin
Keamanan Dan Kepastian Hukum Serta Kemudahan Lainnya Untuk
Mewujudkan Daya Saing Daerah.
3. Membangun Tatanan Ekonomi Daerah Berdasarkan Keunggulan
Kompetitif Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan,
Perikanan, Kelautan, Dan Sektor Pertambangan Energi Menuju Banyuasin
Sejahtera.
4. Menyediakan Akses Layanan Pendidikan (IPTEK Dan IMTAQ) Berkualitas
Dan Terjangkau Demi Mutu Sumber Daya Manusia Yang Unggul Yang
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 88
Didukung Oleh Peningkatan System Layanan Kesehatan Yang Murah,
Berkualitas, Dan Merata Melalui Investasi Layanan Puskesmas.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean
Governance) Dengan Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah
Yang Amanah, Profesional, Dan Berwibawa.
4.2 VISI dan Misi OPD
4.2.1 Visi OPD
Visi Kabupaten Banyuasin ”BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA
SAING DAN MANDIRI”. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Banyuasin sebagai Unit Pelaksana Teknis
dengan kewenangan dibidang Perdagangan, Koperasi, Industri, UKM,
Pengelolahan Pasar telah menetapkan visi sebagai pedoman atau
panduan yaitu ”MENINGKATKAN KUALITAS KOPERASI, UMKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MENUJU BANYUASIN
TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI”
4.2.2 MISI OPD
Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka
misi yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Layanan, Produktivitas Dan
Usaha Koperasi Dan UMKM.
2. Pengembangan Dan Penguatan Sentra – Sentra Produksi/Klaster
Dan Meningkatkan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Industri
Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal.
3. Meningkatkan Tertib Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Dan Asongan, Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Perdagangan,
Akses Pasar Dan Perlindungan Konsumen Guna Terciptanya Iklim
Perdagangan Yang Kondusif.
4. Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparatur serta
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 89
sarana prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan.
4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah OPD
TUJUAN OPD
1. Terwujudnya KUMKM yang berdaya saing dan mandiri
2. Terwujudnya Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak
pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Meningkatkan Pelayanan Publik
SASARAN OPD
1. Meningkatnya Usaha KUMKM sesuai dengan karakteristik daerah
serta potensi usaha.
2. Meningkatnya Produktifitas Industri
3. Meningkatnya Kualitas Perdagangan
4. Meningkatnya Kinerja Aparatur
Tabel.IV.19. Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan
VISI : ”MENINGKATKAN KUALITAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MENUJU BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI”
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Layanan, Produktifitas dan Usaha Koperasi dan
UMKM
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya KUMKM yang berdaya saing dan mandiri
Meningkatnya Usaha KUMKM sesuai dengan karakteristik daerah serta potensi usaha
1. Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan dan kemampuan SDM koperasi dan UMKM
2. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam ekonomi kerakyatan
* Pembinaan, Pelatihan dan Sosialisasi bagi KUMKM
* Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Mikro
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 90
3. Menfasilitasi akses pembiayaan, penjaminan permodalan, teknologi, sarana prasarana pemasaran serta pemanfaatan sumber daya lokal.
4. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM
* Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
* Fasilitasi Permodalan, sarana dan
prasarana guna peningkatan produktifiatas KUMKM.
* Undang-Undang No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (dalam hal pembagian urusan pemerintahan menetapkan bahwa fasilitasi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi atau otonomi daerah.
MISI 2 : Pengembangan dan Penguatan Sentra – Sentra Produksi/Klaster dan Meningkatkan
kapasitas iptek sistem produksi industri kreatif berbasis sumber daya lokal
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal
Meningkatnya Produktifitas Industri
1. Meningkatkan pembinaan IKM dan pengetahuan IKM dalam menggunakan IPTEK guna peningkatan kualitas produk IKM.
2. Meningkatkan Kualitas SDM IKM dalam mengelola Usahanya.
3. Menfasilitasi akses pembiayaan, teknologi, sarana prasarana produksi serta informasi pasar.
4. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif potensial berbasis klaster dan sumber daya lokal.
5. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dengan melistriki desa - desa di Kabupaten Banyuasin
* Singkronisasi antara program pusat dan daerah.
* Undang-Undang No. 3 tahun 2014
tentang Perindustrian * Penyusunan Kebijakan Percepatan
Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product - OVOP) dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M.IND/PER/9/2007
* Peningkatan SDM IKM,
Pengembangan Klaster IKM, Pengembangan IKM Unggulan Daerah, Pengembangan Promosi dan Informasi, Peningkatan Kerjasama Industri dan Peningkatan Kemampuan SDM dalam penggunaan Teknologi.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 91
MISI 3 : Meningkatkan Tertib Usaha dan Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan,
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan, akses pasar dan perlindungan konsumen guna terciptanya iklim perdagangan yang kondusif.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatnya Kualitas Perdagangan
1. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya melalui penyuluhan dan sosialisasi.
2. Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur tentang pelaksanaan prosedur dan tata cara ekspor dan impor serta sistem perhitungan PDRB melalui Bimtek dan bekerjasama dengan instansi terkait.
3. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa dengan melaksanakan operasi pasar.
4. Meningkatkan Sarana dan prasarana perdagangan
5. pengembangan dan Promosi produk unggulan daerah (Produk IKM dan UMKM).
* Sosialisasi UU No.8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
* Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
Juknis Dana DAK Kementrian Perdagangan;
* SK Kepala Dinas Tentang Survey dan
Pendataan barang beredar yang Kerjasama dengan instansi terkai .
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas SDM Dan Profesionalisme Aparatur serta Sarana Prasaran
Pendukung dalam Memberikan Pelayanan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Publik
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur
1. Mengikuti BIMTEK, Pelatihan dan Sosialisasi yang dapat menambah wawasan dan keterampilan SDM aparatur.
2. Tersedianya fasilitas sarana prasarana penunjang pelaksanaan Pelayanan Publik
- Bimtek Perkoperasian - Bimtek Pengembangan Kewirausahaan - Bimtek Tata Cara Perhitungan Expor
dan PDRB. - Bimtek Peningkatan Kinerja.
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 92
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Tujuan
1. Meningkatnya pelayanan publik 2. Terwujudnya KUMKM yang berdaya saing dan mandiri 3. Terwujudnya Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal 4. Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan
ekonomi daerah
Tabel IV.20. Indikator Sasaran OPD di Akhir Tahun 2018
Tujuan Indikator Sasaran Satuan 2018
1 2 3 4
Terwujudnya KUMKM yang berdaya saing dan mandiri
Cakupan Bina UMKM
%
100
Pengembangan Usaha ( UMKM ) % 5
Persentase Angka Pertumbuhan Koperasi
%
7,5
Terwujudnya Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal Cakupan Bina IKM
%
100
Rasio Elektrifikasi % 97
Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah
Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
%
9,5
Peningkatan PAD bidang Retribusi Pasar
% 5
Meningkatnya pelayanan publik
Cakupan pelayanan publik
% 100
Tabel IV.21. Indikator Sasaran OPD Per Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Satuan Target Kinerja pada Tahun Keterangan
2014 2015 2016 2017 2018
Terwujudnya KUMKM yang berdaya saing dan mandiri
Meningkatnya Usaha KUMKM sesuai dengan karakteristik daerah serta potensi usaha
Cakupan Bina UMKM
%
20
40
60
80
100
Target Binaan
Sebanyak 1.706 UMKM
Pengembangan Usaha ( UMKM )
% 5 5 5 5 5 Peningkatan 5 % dari tahun
sebelumnya
Persentase Angka Pertumbuhan Koperasi
%
6
6
6,5
7
7,5
Pertumbuhan dari angka
tahun sebelumnya
Terwujudnya Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya
Meningkatnya Produktifitas Industri
Cakupan Bina IKM
%
20
40
60
80
100
Target Binaan
Sebanyak 200 UMKM
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 93
Lokal Rasio Elektrifikasi
% 81 85 89 93 97 Persentase Rumah
tangga yang berlistrik di Kabupaten Banyuasin
Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatnya Kualitas Perdagangan
Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
%
7
8
9
9
9,5
Perbandingan Jumlah
PDRB Sektor Perdagangan dengan Total
PDRB
Peningkatan PAD Sektor Retribusi Pasar
% 5 5 5 5 5 Dihitung berdasar realisasi tahun
sebelumnya
1. VISI OPD
Visi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu
”MENINGKATKAN KUALITAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN MENUJU BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA
SAING DAN MANDIRI”
2. MISI OPD
Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Layanan, Produktivitas Dan
Usaha Koperasi Dan UMKM.
2. Pengembangan Dan Penguatan Sentra – Sentra Produksi/Klaster
Dan Meningkatkan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Industri Kreatif
Berbasis Sumber Daya Lokal.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 94
3. Meningkatkan Tertib Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Dan Asongan, Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Perdagangan, Akses
Pasar Dan Perlindungan Konsumen Guna Terciptanya Iklim
Perdagangan Yang Kondusif.
4. Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparatur serta
sarana prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan.
3. TUJUAN OPD
1. Terwujudnya KUMKM yang berdaya saing dan mandiri
2. Terwujudnya Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak
pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Meningkatkan Pelayanan Publik
4. SASARAN OPD
1. Meningkatnya Usaha KUMKM sesuai dengan karakteristik daerah
serta potensi usaha.
2. Meningkatnya Produktifitas Industri
3. Meningkatnya Kualitas Perdagangan
4. Meningkatnya Kinerja Aparatur
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 96
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Banyuasin dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, maka program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2014 – 2018, sebagai berikut ;
5.1. Program dan Kegiatan
5.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan :
A. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
B. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan
Listrik;
C. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah;
D. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan;
E. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
F. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
G. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
H. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
I. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 97
Bangunan Kantor;
J. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
K. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan;
L. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
M. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah;
N. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran/Jasa Teknis.
5.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Kegiatan :
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
b. Pengadaan Mebeulair;
c. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor;
d. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan :
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Batik);
c. Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta kelengkapannya;
5.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
Kegiatan :
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 98
5.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD;
b. Up Date Data Koperindag;
5.1.6. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif.
Kegiatan :
a. Penyusunan Kebijakan tentang KUMKM;
b. Fasilitasi Pengembangan UMKM;
c. Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UKM;
5.1.7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, Kegiatan :
a. Kegiatan Peningkatan Kemitraan Usaha Kerja
b. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi;
b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan UKM;
c. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD;
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
5.1.8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi
UMKM, Kegiatan :
a. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 99
b. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM;
c. Penyelenggaraan promosi produk KUMKM;
5.1.9. Program Kualitas Kelembagaan Koperasi, Kegiatan :
a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi;
b. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian;
c. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi
Berprestasi;
d. Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen
Modern pada Jenis Usaha Koperasi ( Hibah Peralatan );
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi Berprestasi;
f. Up Date Data Pemetaan Koperasi;
5.1.10. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Kegiatan :
a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri;
b. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi;
5.1.11. Program Penataan Struktur Industri
a. Kebijakan keterkaitan industri hulu – hilir
b. Penyediaan Sarana maupun prasarana klaster industri
5.1.12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kegiatan :
a. Fasilitasi bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 100
b. Pembinaan dalam memperkuat jaringan klaster industri;
c. Penyusunan Kebijakan Industri terkait dan Industri
Penunjang IKM
c. Pemberian Kemudahan Izin Usaha IKM;
d. Pemberian Fasilitasi Kemudahan Akses Perbankan bagi
IKM
f. Pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID)
Kabupaten Banyuasin
g. Kegiatan Pengembangan dan Promosi IKM
5.1.13. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Kegiatan :
a. Kegiatan Pembangunan akses transportasi sentra-sentra
industri potensial
b. Kegiatan Penyediaan sarana informasi yang dapat
diakses masyarakat
c. Kegiatan Fasilitasi sentra industri
d. Pengembangan Sentra Industri Daerah
e. Up Date Data Industri;
5.1.14. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Kegiatan :
a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri;
b. Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 101
Industri;
5.1.15. Program Pembinaan dan Pengembangan
Ketenagalistrikan
Kegiatan :
a. Pengembangan Ketenagalistrikan
b. Fasilitasi listrik desa
c. Pembangunan PLTS Terpusat
5.1.16. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan, Kegiatan :
a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan
pengaduan kunsumen;
b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
c. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian
daerah (fasilitasi peningkatan tertib ukur);
d. Penyuluhan Perlindungan Konsumen;
5.1.17. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan
Internasional, Kegiatan :
a. Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan
internasional;
b. Koordinasi Pengelolaan Isu-isu Perdagangan
Internasional;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 102
5.1.18. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Kegiatan :
a. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan
dokumen ekspor dan impor;
b. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional;
c. Survey pengumpulan data ekspor dan impor;
5.1.19. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan :
a. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan
pelaksanaan operasional;
b. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk;
c. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
d. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam
negeri;
e. Pelaksanaan pasar murah;
f. Analisa penyusunan PDRB sektor Perindustrian dan
Perdagangan;
g. Peningkatan Pegelolaan Sistem Resi Gudang (SRG)
5.1.20. Program Pembinaan dan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Kegiatan :
a. Penyuluhan peningkatan disiplin pedangang kakalima
dan asongan;
b. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 103
Asongan ( Pembangunan Pasar )
c. Fasilitasi Sarana Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
5.1.21. Program Perencanaan, Penataan dan Pembangunan
Kegiatan :
a. Penataan Pedagang Pasar;
b. Monitoring dan Evaluasi Unit-unit Pasar Kabupaten dan
Pasar Kalangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin
c. Rehabilitasi / Pembangunan Los / Kios Pasar dan Sarana
Penunjang Pasar yang Tersebar
d. Perencanaan dan Survey
5.1.22. Program Pendapatan dan Pemberdayaan Pedagang
Kegiatan :
a. Pendataan Pedagang Pasar;
b. Pengelolaan Pasar Dalam Rangka Peningkatan PAD
c. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pasar
d. Penyuluhan dan Pemberdayaan Pedagang
e. Pengawasan dan Evaluasi Administrasi Pembukuan UPT
f. Pembuatan Papan Himbauan Retribusi dan Plat Nomor
Los/Kios
5.1.23. Program Pembinaan Ketertiban Pasar
Kegiatan :
a. Bimtek bagi Petugas Keamanan Pasar
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 104
b. Peningkatan Kebersihan Lingkungan Pasar
c. Penertiban dan Pengamanan Pasar
d. Sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Pedagang
e. Peningkatan Pengawasan Pedagang Pasar
f. Operasional Penertiban Terpadu
Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan dilihat pada Tabel V.22, dibawah ini ;
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyuasin 105
Indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasin, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Banyuasin yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Tabel. 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pd
Awal Periode RPJMD
Target Kinerja pada Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Cakupan Bina UMKM
% 100 20 40 60 80 100
2 Pengembangan Usaha ( UMKM )
% 0 5 10 15 20 25
3 Persentase Angka Pertumbuhan Koperasi
% 20 6 6 6,5 7 7,5
4 Cakupan Bina IKM % 260 20 40 60 80 100
5 Rasio Elektrifikasi
6 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
% 0 7 8 9 9 9,5
7 Peningkatan PAD sector Retribusi Pasar
% 0 5 10 15 20 25
VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Rencana Strategis 2014 - 2018
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuasin 106
Rencana Strategis (Renstra OPD) Pembangunan Bidang
Perdagangan, Koperasi, UKM, Industri dan Pengelolahan Pasar Kabupaten
Banyuasin Tahun 2014 – 2018 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja OPD tahunan yang memuat prioritas pembangunan
Bidang Perdagangan, Koperasi, UKM, Industri dan Pasar, rencana kerja
dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan
Peraturan Bupati.
Rencana Strategis (Renstra OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014 – 2018 merupakan pedoman dalam
menyusun program-program pembangunan Bidang Perdagangan,
Koperasi, UKM, Industri dan Pengelolahan Pasar.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra OPD ini memerlukan dukungan
semua pihak baik itu eksekutif maupun legislatif dan yang terutama
adalah peran aktif dari seluruh pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin.
VII P E N U T U P