PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TI}iURDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAil

Jl. Basuki Rahmat No. 1- Naikolan - Kupang 3( 0380 ) 890119 Fax 890143

KEPUTUSANKEPAI.A DINAS KELAUTAil DA]I PERIKANAil

PROWT{$ NUSA TE]TGGARA TTMUR

lttOMOR : Dis.Pkl.188.48/S D4. I B etIIIl 2020

TEilTAl{G

KOMITE PEilGEIOLA BERSATTIA PERIKANAN (KPBP) TUNAPROVINSI T{USA TENGGARA TIMUR

IGPAT-A DI]IAS XELAUTAil DAil PERIKAilA]IPROVII{$ NUSA TEilGGARA TIIIUR

Menimbang : a. bahwa sumberdaya ikan dan lingkungan yang merupalon kekayaan

alam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia(WPPNRI) harus dikelola secara berkelanjutan guna mencaBai

manfaat sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

bahwa dalam rangka memperkuat daya saing komoditas hasil

perikanan di pasar global, utamanya guna memenuhi persyaratan

pasr yang berwawasan lingkungan dipandang perlu

diimplementasikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan

kelestarian sumberdaya ikan berbasis ekosistem.

bdhwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan perikanan yang

berkelanjutan bagi kesejahteraan masyaralot Indonesia, EtB kelola

yang baik menjadi praqyamt,

bahwa daerah penangkapan ikan tuna calolang tongkol terdapat di

wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada

WPP 713, 7L4 dan 573.bahwa pendataan Tuna, Cakalang dan Tongkol di Provinsi Nusa

Tenggara Tlmur masih belum maksimal atau efeK'rf.

bahwa perlunya dikembanglon kerangka kelembagaan dan skema

kerjasama dalam mengelola WPP 713, 7L4 dan 573, khususnya tuna,cakalang dan tongkol merupakan amanah pembentukan dan

operasionalisasi lembagn pengelola WPPNRI. l-

Mengingat

g. bahwa untuk menjamin ketersediaan data yang benar dan akumt sertapemuktahiran yang mana sumberdaya ikan khususnya perikanan tuna,

cEkalang dan tongkol, maka dipandang perlu adanya sinergi dan

kerjasama diantara 3 pilar stakeholder pembangunan kelautan danperikanan Indonesia yaitu pemerintah, perguruan Unggi dan pelaku

usaha yang tergabung dalam Komite Pengelola Data Perikanan Tuna,

Cakalang dan Tongkol di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

: 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Perubahan

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004).

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015

hingga 2019.

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tA7 Tahun 2015

tentang Rencana Pengelolaan Perilonan Tuna, Cakalang dan Tongkol.

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

47 Thhun 2AL6 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang

diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,

5. Perahrran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di

Bidang Penangkapan lkan.6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014

tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubtik Indonesii.7. Peraturan Menteri Kelauhn dan Perikanan Nomor No.26 tahun 24fi

tentang Rumpon.

8. Peratumn Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014

tentang SIPI Andon.

9. Per:aturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomot 49 Tahun 20L4

tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015 - 20Lg (Tentang

perubahan atas peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Republ ik Indonesia Nomor 25/PERI,I EN-KP/2O 1 5.

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kefia pada

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan

Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikinin.12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

77 Tahun 2016 tenhng Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573 [v

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

80 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah

P€hgelolaan Perikanan Negarc Republik Indonesia 713

l4.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ltlomor

81 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 75 tahun 2016

tentang Kedudukan, susunan organisasi, ruang dan fungsi serta tata

kefia Dinas Kelautan dan Perikanan Prcvinsi Nusa Tenggara Timur

Memperhatikan :1. Hasil pertemuan regional anggota Komite Pengelola Data Perikanan

Tuna, Cakalang dan Tongkol di Jakarta pada tanggal 16 januari 2019

b€rtempat di Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan

Perikanan yang dihadiri oleh Difien Perikanan Tangkap, DJPT KKP,

DKP Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Utara, Dinas Perikanan lGb. Maluku Tengah, Dinas Perikanan lGb.

Buru, Dinas Perikanan lGb. Kepulauan sangihe, Dinas Perilonan lGb.Halmahera Selahn, Dinas Perikanan Kab. Pulau Morotai, Dinas

Perikanan Kab. Lombok Timur, Kab. Bone, Dinas Perikanan Kota

Ternate. Dinas Perikanan Kota Kupang, LIPI Ambon, UNHAS, PT.

BOGI, PT. Hafta Samudera, Muara bdff, Supplier Tuna Maluku Utara,

Supplier Tuna Maluku, Supplier Tuna tombok, Supplier Tuna Sangihe,

Supplier Tuna Kupang, Supplier Tuna Bone, Nelayan Maluku, Nelayan

Maluku Utara, Nelayan Bone, Nelayan Kupang, Nelayan Lombok,

Nelayan Sangihe, USAID SEA, TNC, WWF id, MDPI, SFP, IPNLF,

AP2HI, dan PBN

2. Surat Keputusan Nomor Dis.Pkl. 188.48/SB1.32MlV20L7,Enggal 26

Februari 20L7, tentang Komite Pengelola Data Perikanan Tuna,

Cakalang dan Tongkol Di Perairan Nusa Tenggara Timur,

UEMUTUSKAI{

Menetapkan :

KESATU : Struktur kelembagaan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna

Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2020 - 2OZZ sebagiimanater€ra pada Lampiran 1.

: Susunan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Nusa

Tenggara Timur. VKEDUA

IGTIGA : Adapun tugas Komite Pengelola Bersama Perilonan Tuna adalah untukmenyelenggarakan kolaborasi ersama prikanan tuna di provinsi NTT,

Cl€ngan uraian sebagai berikut :

1. Dewan Pengarah

Dewan pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan

arahan dan ptunjuk kepada Komite Pengeiola Bersama Perikanan

Tuna dalam rangka pemanfaatan sumberdaya tun6, calolang dan

tongkol secara bertanggung jawab berdasarkan kebiiakan dan

rencana aksi pengelolaan perikanan TCT secara nasional, antara lain

mencakup peningkahn pendahan perikanan tuna, cakalang dan

tongkol sesuai standar nasional dan regional di WPPNRI 713, 7L4,7L5dan WPPNRI lainnya sesuai kebutuhan, pelaksanaan tindakanpengelolaan {management rneasurx) yarq diadopsi termasukpenguatan kerja sama antar unsur pemangku kepentingan

{gakeholder).

2. Ketua Pelaksana

Ketua pelaksana Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna memliki

fugas dan tanggunjawab sebagai berikut:a. Mehksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang

direkomendasikan Dewan Pengamh

b. Memimpin pertemuan regular Komite Pengelola Perikanan Bersama,

c. Mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja Komite Komite Pengelola

Perikanan Bercama.

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiahn Komite Pengelola

Bersama Perilcnan kepada dewan pengarah.

e. Menghadiri pertemuan regional Komite Pengelola Bersama

Perikanan

f. Mewakili Komite Pengelola Bersama Perikanan pada peftemuan

Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai

WPPNRI yang berkaitan dan/atau Lembaga lain yang berhubungan

dengan pengelolaan Tuna.g. Melalsanakan tugas lain yang ditentukan oleh dewan pengarah.

h. Mengelaborasi dan mengkordinasikan sumber pendanaan dan

dukungan baik dari instansi pemerintah, Industri dan Lembaga

Swadaya Masyarakat atau sumberda dana lainnya yang bersiftttidak mengikaf, untuk mendukung kegiahn dan rencana kerja

Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna. t

3, Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tata administrasi Komite

Pengelola Bersama Perikanan Tuna

b. Mengkoordinasikan waKu pelaksanaan peftemuan regular Komite

Pengelola Bersama Perikanan.

e. Mendokumentasikan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan

Tuna.

d. Melalaanakan hrgas lain yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana'

4. Unsur Pemerintah

Unsur pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:a. Inventarisasi jumlah armada penangkapan tuna, cakalang dan

tongkol.b. Pengumpulan dah opemsional kegiatan penanglopan tuna,

cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayahpenangkapan.

c. Pengumpulan dan analisa data kompsisi hasil hngkapan (catch

compsifibn) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alattEngkap

d. Publikasi ringkasan data status cadangan (stock) dan targetperikanan tuna, cakalang dan tongkol

e. Rekomenda$ tentang rencana aksi pngelolaan perikanan tuna,

cakalang dan tongkolf. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang

dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan ekspor (globaQ.

g. Sosialisasi tindakan konsenrasi dan pengelolaan (con*ruation aNma na gement measura) tuna, caka la ng dan ton gkol.

h. Peningkatan lopasitas kelembagpan pengelolaan perikanan tunasecara beftanggung jawab.

i. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-

tuna| untuk mendukung plaksanaan rencana kerja dan kegiatan

Komite Pengelola Bercama Perikanan, yang bersumber dari inshnsimasing-masing.

h

5, Kelompok l{elayan

a. Pencatatan data hasilHngkapan harian, bulanan dan tahunan tuna,

cakalang dan tongkol.b. Memberikan akses data hasil tanglopan kepada petugas

enumerator untuk memenuhi kebutuhan pengeloloaan dan risetperikanan

e. P€nghubung informasi untuk nelayan lain yang tersebar dalam

masing-masing area

d. Menyiapkan laporan data dan informasi hasil tangkapan

e. Menyampaikan aspirasi nelayan dalam peftemuan Komite Pengelola

Bercama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

f. Berperan aktif memberikan pendapat dalarn setiap pertemuan

Komite Pengelola &rsama Perikanan baik pertemuan regularmaupun regional.

6, Supplier lkan

Supplier Ikan pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:a. Mclalcanakan prinsip ketelusuran (tmceabil$ ilon hasil hngkapan

dan sedapat mungkin memanfiaatkan teknologi informasi terkini.

b. Pencatatan data hasil tangkapan harian, bulanan dan tahunan tuna,

cakalang dan tongkol.c. Memberikan akses pendataan hasil tangkapan kepada enumerator

sebagai bentuk partisipasi dan dukungan dalam mewujudkanpengelolaan perilonan secara bertanggung jawab.

d. Membina nelayan yang memilki hubungan rantai-pasok (iual-beli)

untuk melalsanakan perikanan yang Lqal, Reported dan Regulatedsecam konsisten.

e. Mensosialisasikan hasil pertemuan Komite Pengelola Bercama

kepada nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (iual-beli).

f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan

Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular

maupun regional.g. Memberilon kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-

tunai) untuk mendukung pelalsanaan rencana kerja dan kegiatan

Komite Pengelola Bersama Perikanan. Lv

T.Industri Perikanan

Industri perikanan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:a. Melaksanakan prinsip ketelusuran (traceability) ikan hasil tangkapan

dan sedapat mungkin memanEatlon teknologi informasi terkini.

b. Pencatatan data porduksi harian, bulanan dan hhunan tuna,cakalang dan tongkol.

c. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang

dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan eKpor (global)t

d. Membina supplier dan nelayan yang memilki hubungan rantai-pasok

fiual-beli) untuk melalaanakan perikanan yang Lqal, Reportd danReg ula ted seca ra konsisten.

e. Berperan aKif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan

Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular

maupun regional.

f- Memberikan konfiibusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-

tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan

Komite Pengelola Bersama Perikanan.

8. Peneliti dan Akademisi

Peneliti dan Akademisi memiliki tugas dan bnggung jawab sebagai

berikut:a. Melakukan analisis daE stocla key indicators tuna cakalang dan

tongkol, baik yang bersumber dari kegiatan pengumpulan data

Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna maupun sumber data

lEinnya.

b. Melakukan analisis terhadap data upaya penangkapan (frshing

effort) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan ienis alat tangkapdan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi

database IFISH maupun sumber data lainnya.

c. Melakukan analisis data komposisi hasil tangkapan (catch

composition) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alattangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sist6m

informasi database IFISH maupun sumber data lainnya.

d. Mensosialisasikan status cadangBn (strck) sumberdaya tuna yang

ditetapkan oleh RFMOs kepada Komite Pengelola Bersama

Perikanan tuna.e. Memberikan bimbingan teknis kepada enumerator dan obseruer

dalam kegiatan pengumpulan data hasil tangkapan. uL

f. Memberikan rekomendasi tindakan pengelolaan perikanan tuna

kepada otoritas pengelolaan perilonan baik di pusat maupunprovinsi.

g. Berperan aKif memberikan pendapat dalam setiap peftemuan

Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regufar

maupun regional.

9. Lembaga Swadaya Masyarakat (lSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat memitikitugas dan tanggung jawab

sebagai berikuta. Memfasilitasi terlaksananya tugas komite pengelola bersama

perikanan Tuna untuk mewujudkan pengelolaan perilonan tuna

secara bertanggung jawab.

b. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-

tunai) yang bersifat tidak menginkat, untuk mendukung

Belaksanaan rcncana kefia dan kegiatan Komite Pengielola Bersama

Perikanan.

c. Berperan aKif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan

Komite Pengelola Bersama Perilonan baik prtemuan regularmaupun regional.

10. Asosiasi Industri Perikanan

Asosiasi Industri Perikananmemiliki tugas dan bnggung jawab sebagai

berikut:a. Mengkoordinasilcn pelaksanaan prinsip ketelusuran (tumbiliU)

ikan hasil tangkapan bagi para anggota.

b. Pencatatan data porduksi harian, bulanan dan tahunan tuna,cakalang dan tongkol.

c. Pengembangan akss pasar komodibs perikanan tuna, cakalang

dan tongkol baik pasar lokal, dometik dan ekspor (globaD.

d. Membina industry/anggota untuk melaksanakan perikanan yang

Legal Reported dan Rqulated secara konsisten.

e. Berperan aKif memberikan pndapat dalam setiap peftemuan

Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular

haupun rqional.f. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) danlatau in-kind (non.

tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan

Komite Pengelola Bercama Perikanan. t\

KEEMPAT

KETIMA

KEEilATtI

: Dalam melaksanakan kegiatan, komite berpedoman pada kerangkapemikiran yang merupakan penjelasan dari dasar pertimbangan

Benertitan surat keputusan ini yang merupakan amanat dari Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2012 EntangPembangunan KelauHn dan Perikanan yang berdaya saing, berdaya guna

dan berkelanjuta n untuk kesejahteraan masyarakat.

: Biaya Operasional Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi

Nusa Tenggara Timur ciapat bersumber dari MDPI yang pendanaannya

berdasarkan dukungan donor yang ada dan/atau APBD Provinsi Nusa

Tenggara Timur dan/ahu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau

Pelaku usaha perilanan dan/atau lembaga Swadap Maqyarakat danpihak lain yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan

perikanan tuna secara berkelanjutan di provinsi NlT yang bersifat tidakmengikat.

: Keputusan ini berlaku seJak tanggl ditetapkan, aiabila datampelaksanaan terdapat perubahan ahu ketidaksesuaian keputusan (atau

atas terbitnya Surat Keputusan ini) maka akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Kupang, b Maret 2A20

dan Perikanan

ra Timur

ljbma Muda

Tembusan:1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggnra Timur2. Sekretaris Jendral Kemenilian Kelautan dan Perilenan RI diJakarta3. Direktur Jenderal Ferikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perilonan Republik Indoensia di Jakarta

4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diJakarh5. DireKur Sumberdaya ll<an - Direldorat lenderal Perikanart Tanglop Kementrian Kelautan dan Perikanan

Republik Indoensia di Jalorta6. Dircktur EKekutif Yayasan MaqBrakat dan Perikanan lrdonesia di Denpasar di Bali

7. Yang Bersangkdan untuk Dikeftihui din Dipergunakan sebaEaimana Msinya

NrP. 19631010 198903 1 030

Lampiran 1. : Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa

Tenggara TimurNomor I Dis.Pkl.188.48/SD4. l$a lfiiftAz}Tentang : Susunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi

Nusa Tenggara Timur

A Dewan Pengarah1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Ketua2. DireKur Pengelolaan Sumberdaya Ikan, DireKorat Jenderal

Perikanan Tangicap, Kementerian Keiautan dan Perikanan

Anggota

3. K€pala Pusat Riset Perikanan KKP Anggota

4. Direktur Eksekutif MDPI Anggota

1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Nfi Kdua Komite2. Deky Duka, S.Pi. (Staff DKP Provinsi NTI) Sekretaris 1

3. A. Riza Baroqi (Yayasan MDPI) Seketaris 2

1. Kepala Bidang Data Shtistik, Pusat Data Statistik dan Informasi

Kelautan dan Perilonan KKP

Koordinabr

2. K€pala BAPPEU]BANGDA Provinsi NTT Anggota

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Provinsi

NTT

Anggota

4" Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang Anggota

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan lGbupaten Kupang Anggota

6. Direktur Polairud Polda Nfi Anggota

7. Kepala Sub Direktorat ZEEI dan Laut Lepas, DIPT KKP Anggota

8. Kepala Balai lGwasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, DitPRL KKP

Anggota

9. K€pala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

DKP ProvinSi NfiAnggota

10. Kepala Bidang PSDKP DKP Provinsi NTT Anggota

11. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Wilayah kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao

dan Kabupaten Sabu Raijua

Anggota

L2, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Wilayah Kabupaten Flores Timur, lGbupaten Lembata, dan SikloAnggota

13. Kepala Stasiun lGrantina Ikan Kelas I Eltari Kupang Anggota

14. Kepala IGOP Kelas III Kupang Anggota I

15. Kepala BAKAMIS Stasiun Pemantauan Keamanan dan

Keselamatan Laut (SPKKI) Kupang

Anggota

16. Kepata Pangkalan PSDKP Kupang Anggota

L7. Koordinator PPI Oeba Anggota

18. Koordinator PPP Kupang AnggotO

19. Adolfince Anita Mozes, S.Pi, M.Si Anggota

20, Maria M, A. AliAsang, S.Pi. Anggota

21. Dominicus lemi Pedang, A.Pi. Anggota

22. Sawaludin Yasin, S.Pi. Anggota

23. Yulianus Saketu, S.E. Anggota

24. Dominggus Lawa Anggota

25. Ketua HNSI Provinsi NTT Anggota

26. Nelayan UD. Bara Anggota

27. Nelayan UD. BM Anggota

28. Nelayan CV. C-arlie Era Pranata Anggota

29. Nelayan CV. Emanuel Anggota

30. Nelayan PT. Armada Sanjaya Kupang (ASK) Anggota

31. Nelayan UD. Tunas Harapan Anggota

32. Pemilik UD. Tunas Harcpan Koordinabr33. Pemilik UD. Bara Anggota

34. Pemilik UD. Bivi Anggota

35. Peffiilik CV. Carlie Era Pranata Anggota

36. Pemilik CV. Emanuel Anggota

37. Ketua Asosiasi Pole and Line and Hand Line Indonesia Koordinator38. Direktur PT. Primo Indo Ikan Anggota

39. DireKur PT. Okishin Flores Anggota

40. Direktur PT. Armada Sanjaya Kupang (ASK) Anggota

4L. DireKur PT. Nelayan Hidup Makmur Anggota

4?,. Drektur PT. Jala Sembilan Anggota

43. Direktur PT. Kelola Cipta Buana Sentosa Anggota

44. Dekan FKP Universitas Nusa Cendana Koordinator45. Dekan FPIK Universitas Kristen Artha Wacana Anggota

46. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiah Kupang Anggota

47. DireKur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang Anggota ,

Manajer Perikanan Yayasan MDPI

Manajer Program Yayasan IPNLF Indonesia

Manajer Perikanan Yayasan Konseruasi Alam Nusantara

Koordinator MSC Indonesia

Koordinator WWF Indonesia Wilaph NTT

Kelautan dan Perikananenggara Timur

IlP"€rfibina Utama MudaNIP. 1963 1010 198903 1 030

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dis.Pkl. 188.48/SB+. $ ou lttUZAz}Susunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP)

Tuna diWilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor

Tentang

...,,t, :.,t . :.'.,,;:t,

t;i:: :,::1 : rj :i:till:r,:t ::jj:::..: :,r ::i::. :,aLa.- .,.- :-:': :4i..- ar:: a :.ar:..:.:..:a a!i.:i.::t't:.'::=.i::ai:a::ji:'t:ij:::-

tsIiITs KELAUT

"tK-*. a utam, MudaNrP. 1963 1010 198903 1 030