HUTAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF LUMBUNG PANGAN

Oleh : Ir. Budi Susatijo

A. PENDAHULUAN

1. Hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru, terutama bagi masyarakat yang masih

memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional. Sejak jaman dahulu, mereka tidak hanya

melihat hutan sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber

pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal

mereka.Bahkan ada sebagian masyarakat tradisional yang meyakini bahwa hutan

memiliki nilai spiritual.

2. Sebagai sumber pangan, masyarakat sekitar hutan mengelola lahan dengan pola

perladangan (talun) untuk ditanami pohon serta pada lantai hutan ditanami dengan

tanaman pangan (palawija).

3. Sebagai sumber obat-obatan dan energi, masyarakat tradisional memanfaatkan tumbuh-

tumbuhan liar yang hidup di hutan sebagai bahan obat-obatan dan bahan bakar. Bahan

obat ini mereka peroleh dengan cara pemungutan langsung dari alam baik dengan

kegiatan pengayaan maupun tanpa pengayaan.

4. Begitu pula dalam hal pemenuhan kebutuhan akan sandang, masyarakat sekitar hutan

memiliki teknologi sederhana yang cukup arif dalam memanfaatkan sumber daya hutan

sebagai bahan baku sandang.

5. Dalam perkembangan peradaban selanjutnya, masyarakat tradisional tidak lagi

menggantungkan sumber pangan, pakaian, dan obat-obatan dari hutan secara langsung.

Akan tetapi mereka menjadikan hutan sebagai sumber kegiatan ekonomi. Produk-produk

hasil hutan yang mereka peroleh tidak lagi berorientasi kepada kebutuhan konsumsi

mereka, melainkan juga diperdagangkan sebagai sumber mata pencaharian mereka.

6. Ada sebuah fenomena yang perlu dikoreksi bersama berkaitan dengan peran masyarakat

dalam pengelolaan hutan. Aktivitas ekonomi masyarakat di dalam hutan yang sudah

merupakan kegiatan turun temurun dan menjadi sumber ketergantungan hidup selalu

dicap sebagai sesuatu yang negatif. Sebutan “liar” selalu dilekatkan kepada kelompok

masyarakat yang sudah terbiasa menggantungkan hidupnya dari mengelola lahan hutan

untuk tanaman pangan dengan berladang.

B. ISUE-ISUE FAKTUAL

a. Adanya kerawanan pangan yang terjadi (akhir-akhir ini) di beberapa daerah di Jawa Barat

b. Kelangkaan energi dan tingkat harga yang relatif mahal ( khususnya minyak tanah )

c. Adanya indikasi meningkatnya penggunaan kayu bakar dan apabila pemanfatannya

berlebihan dikhawatirkan akan berdampak negatif pada kelestarian sumber

d. Masih terdapatnya lahan-lahan produktif yang belum dimanfaatkan secara optimal

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

1. Paradigma Baru Pembangunan Kehutanan

Pembangunan kehutanan di Indonesia selama ini ditengarai lebih berorientsi

kepada penerimaan sebesar-besarnya bagi negara dengan prinsip-prinsip kelestarian.

Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sendiri sebagai “pemilik” relatif terabaikan

dengan digusurnya peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Adanya

fenomena bahwa masyarakat sekitar hutan yang selama ini identik dengan kemiskinan

tetap saja pada predikat semula, miskin, adalah bukti yang lebih kongkrit lagi.

Perkembangan tingkat pendidikan yang terjadi tidaklah menampakkan perbedaan yang

berarti antara ada dan tidak adanya kegiatan pengusahaan hutan.

Sebuah paradigma baru dalam pembangunan kehutanan Indonesia menapaki abad

ke-21 membuka harapan baru bagi masyarakat sekitar hutan. Asas pembangunan

kehutana yang berkeadilan dan berkelanjutan, meletakaan masyarakat sebagai subjek

dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif dan intrasistem.

Orientasi pembangunan kehutanan tidak lagi dititik beratkan pada penerimaan

yang sebesar-besarnya bagi negara, melainkan juga sebagai sumber pendapatan

masyarakat melalui perannya baik secara individu maupun dalam bentuk koperasi.

Demikian pula pengelolaan sumber daya hutan di Jawa Barat kedepan, dituntut

untuk lebih memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi secara

seimbang, sebagai indikator pengelolaansumber daya hutan lestari (sustanable forest

management).

Hal ini disadari karena adanya pergeseran paradigma pengelolaan hutan dari

pengelolaan hutan untuk menghasilkan kayu (timber-based forest management) berbasis

negara (state-based) kepada pengelolaan ekosistem sumber daya hutan untuk

menghasilkan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan (ecosystem-based forest

management) berbasis masyarakat (community-based).

Disamping itu, tuntutan adanya pergeseran paradigma dan tatakelola

pemerintahan yang baik (good governance) juga menjadi pemicu dan pendorong adanya

pergeeran sistem pengelolaan hutan dari yang sudah dipraktekan sebelum era reformasi

dan desentralisasi pemerintahan.

2. Revitalisasi Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan

Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) adalah komitmen dan

program Kabinet Indonesia Bersatu sebagai salah satu dari triple track strategy

pembangunan nasional yaitu : stabilitas ekonomi makro yang medukung pertumbuhan

ekonomi 6,5 persen per tahun ; pembenahan sektor riil, khususnya UMKM, untuk mampu

menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru ; dan

revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk berkontribusi pada pengentasan rakyat

dari kemiskinan. Dengan ketiga strategi ini ditargetkan berkurangnya tingkat kemiskinan

dari 16,6 % tahun 2004 menjadi 8,2% tahun 2009 dan tingkat pengangguran turun dari

9,7% tahun 2004 menjadi 5,1% tahun 2009.

RPPK merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektoral dengan komitmen penuh

para pimpinan negara untuk membangun pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dengan

demikian, RPPK merupakan suatu momentum yang penting dalam merumuskan dan

melaksanakan usaha pembangunan pertanian secara lebih terarah, fokus dan

berkesinambungan.

Selama kurun waktu lima tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu

diharapkan pertumbuhan sektor pertanian dapat mencapai 3,3% per tahun.

Tingkat pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan sektor tanaman pangan 0,89

persen , hortikultura 3,38 persen, perkebunan 6,27 persen, dan peternakan 4,37 persen.

Khusus untuk sektor kehutanan, untuk mendukung pencapaian pertumbuhan

ekonomi, maka dilakukan kegiatan :

a. Penyiapan prakondisi bagi unit pengelolaan

b. Pembinaan kelembagaan usaha pemanfaatan huan alam

c. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

d. Optimalisasi PNBP dan dana reboisasi

e. Pengembangan hutan tanaman

f. Pengembangan dan pemasaran serta pengendalian peredaran hasil hutan

g. Pengembangan hasil hutan non kayu

h. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

i. Pengembangan usaha kehutanan rakyat

3. Amanat Presiden pada RAKERNAS DEPHUT Tahun 2008

Presiden SBY membuka Rkernas Departemen Kehutanan 2008 yang

diselenggarakan di Istana Negara pada Kamis tanggal 27 Maret 2008. Rapat Kerja

Nasional (Rakernas) Departemen Kehutanan Tahun 2008 mengambil tema “

Membangun Kesepahaman dan Keterpaduan Langkah dalam Rangka Pembangunan

Sektor Kehutanan “ ini bertepatan dengan peringantan seperempat abad Dephut. Presiden

SBY mengajak masyarakat untuk merenungkan dalam hati dan pikiran tentang betapa

penting dan strategisnya sektor kehutanan. “ Hutan adalah sumber kehidupan. Sumber

daya hutan apabila dikelola dengan benar akan memberikan sumbangan bagi ekonomi

dan kesejahteraan rakyat.”

Dalam kesempatan tersebut Presiden SBY memberikan 9 (sembilan) instruksi dan

ajakan kepada jajaran kehutanan dan masyarakat luas. Instruksi dan ajakan tersebut

adalah :

a. Pembangunan sumber daya hutan yang memberikan manfaat nyata kepada negara dan

rakyat

b. Ekonomi Lingkungan

c. Kelestarian sumber air

d. Pencegahan banjir dan tanah longsor

e. Pencegahan kebakaran hutan

f. Pemberantasan kejahatan kehutanan

g. Good governance

h. Membantu Rakyat di dalam dan sekitar area hutan

i. Penghijauan

D. KETAHANAN PANGAN

Pangan merupakan sebuah kebutuhan utama bagi kehidupan manusia dan

ketersediaan pangan menjadi sebuah isu penting di negeri yang telah berswaswmbada pada

dekade lalu.

Beberapa kondisi negatif, khususnya terkait dengan pangan yang terjadi di Indonesia,

diantaranya :

1. Kerawanan pangan pernah dan sedang terjadi di berbagai wilayah.

2. Hilangnya budaya bertani di tingkat komunitas lokal yang terjadi akibat gesekan budaya

dan tekanan kebutuhan hidup.

3. Sistem ketahan pangan lokal yang selama ini menjadi sebuah penyangga sistem

berkehidupan, secara perlahan berganti dengan keinginan konsumtif.

Ketahanan pangan sebenarnya merupakan amanat UU No. 7 /1996 tentang Pangan,

yang diperkuat dengan PP No. 68/2002 tentang Ketahanan Pangan. Dijelaskan bahwa untuk

mewujudkan penyediaan pangan pemerintah harus: (a) mengembangkan sistem produksi

pangan yang berumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; (b)

mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; (c) mengembangkan teknologi produksi

pangan ; (d) mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan, serta ; (e)

mengembangkan dan mempertahankan lahan produktif.

Berdasarkan KEPPRES No. 132/2001, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang

bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang ketahanan

pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi,

dan keamanan pangan; serta melaksanakan evaluasi dan penegndalian pemantapan ketahanan

pangan nasional.

Lembaga koordinasi fungsional Dewan Ketahanan Pangan yang telah dibentuk di 30

provinsi berfungsi memfasilitasi pemerintah daerah agar memiliki kapasitas dalam

menangkap aspirasi masyarakat serta memfasilitasi masyarakat agar mampu

mengembangkan perannya secara maksimal dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pada saat ini sangat diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara

lebih intensif, sinergis dan transparan sesuai dengan tanggung jawab da kemampuannya

masing-masing.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, seyogyanya harus dapat lebih tegas

untuk memahami tentang lahan produktif rakyat, yang selama ini menjadi sumber pangan

bagi komunitas lokal termasuk hingga di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal utama dan

penting dilakukan adalah untuk tetap mempertahankan keberadaan lahan produktif rakyat.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka ketahanan pangan harusnya

sudah menjadi bagian yang penting di negeri ini. Semakin sempitnya lahan untuk bertani dan

berladang, hilangnya benih tanaman pangan lokal, harus menjadi fokus perhatian yang utama

serta menjadi hal yang apenting bagi pemerintah, juga bagi kelompok masyarakat lainnya.

Untuk tetap bisa melindungi dan membangkitkan kembali sistem ketahanan pangan

lokal, harus masuk dalam agenda penting dan uatama pembangunan, baik di tingkat provinsi

maupun di tingkat kabupaten dan ota.

Pemerintah Provinsi beserta pemerintah kabupaten – kota sudah saatnya harus

mengarahkan kerangka berpikirnya pada pemenuhan kebutuhan lokal, tidak sekedar

mengejar target angka pertumbuhan semata. Pemerintah juga harus melahirkan kebijakan

untuk melindungi kawasan produktif rakyat , utamanya lahan pertanian ( perladangan ), serta

lahan cadangan pangan dan kawasan budaya-religi lokal, supaya komunitas lokal akan tetap

mampu bertahan.

E. KONSEP HUTAN CADANGAN PANGAN

Pengembangan Hutan Cadangan Pangan menganut kaidh kelestarian dimana

pelaksanannya harus memandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, lengkap dengan

keaneka ragaman hayati yang dikandungnya.

Kegiatan yang dikembangkan tidak merombak hutan, namun diarahkan pada upaya

optimalisasi ruang melalui perbaikan struktur dan komposisi hutan.

Dengan demikian kegiatan yang dikembangakan adalah :

1. Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan Hutan

2. Intensifikasi Tumpangsari

3. Pengkayaan jenis.

Pengembangan Hutan Cadangan Pangan lebih diarahkan pada pengkayaan jenis, yaitu

kegiatan menanam pohon penghasil bahan pangan disamping tanaman pokok kehutanan,

sehingga areal hutan tersebut kaya dengan berbagai jenis tanaman, menghasilkan bahan

pangan. Beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan dalam kegiatan gerakan hutan

cadangan pangan antara lain sukun, nangka, aren, dan jenis MPTS lainnya, sehingga

kegiatan usaha yang dapat dilakukan adalah pemungutan hasil hutan berupa buah.

Manfaat dari “Hutan Cadangan Pangan” adalah pelestarian hutan dapat dijaga ,

sumber-sumber air terpelihara, memunculkan sumber air baru, dan lahan kritis di sekitar

hutan pun lama-lama dihijaukan dan dijadikan hutan baru.

F. RENCANA AKSI

1. Agro-forestry

Disamping tanaman pokok kehutanan, juga dilakukan budidaya komoditi penghasil

bahan pangan sehingga areal hutan tersebut kaya dnegan berbagai jenis tanaman (sumber

karbohidrat)

2. Silvo-fishery

Disamping tanaman pokok kehutanan ( khususnya pada areal hutan mangrove) juga

dilakukan budidaya ikan serta komoditi pengairan lainnya sebagai sumber protein

hewani.

3. Silvo-pasture

Pemanfaatan hutan dengan penanaman dan pengkayaan rumput dan/ hijauan makanan

ternak sebagai upaya dalam rangka pemenuhan sumber protein hewani.

Diharapkan konsepsi ini dapat mempertumukan semua kepentingan tersebut

(kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan)

merupakan pendekatan yang diaharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam

kegiatan pengelolaan hutan.

Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan

yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan

hutan, memberikan kontribusi secara real bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis

maupun meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan scara ekologis mampu menjamin

kelestarian fungsi hutan.

G. SASARAN LOKASI

1. Lahan-lahan masyarakat

Pada lahan-lahan masyarakat yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, (tetap

memperhatikan kaidah-kaidah konservasi), diharapkan masih dapat dioptimalkan untuk

pemenuhan cadangan pangan lokal.

2. Kawasan hutan

Pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi (dengan tetpa mengacu pada ketentuan

yang berlaku) masih dapat dimanfaatkan dengan tidak merusak serta merubah status dan

fungsinya.

H. PENYEDIAAN PANGAN PADA AREAL HUTAN

1. Pada kawasan hutan

Pada kawasan hutan yang dikelola oleh PERUM PERHUTANI, khususnya

melalui pola PHBM selama ini telah memberikan kontribusi dalam hal penyediaan

pangan (antara lain : beras, jagung, umbi-umbian, kedele dan hasil perikanan dari

empang parit di hutan mangrove).

PERUM PERHUTANI secara nasional, bahwa untuk cadangan pangan tahun

2008 menargetkan kontribusi sebanyak 2,6 juta ton, atau naik dari tahun sebelumnya

yaitu 1,4 juta ton.

PERUM PERHUTANI berkepentingan meningkatkan kemampuan menambah

cadangan pangan mengingat kondisi pangan nasinal tengah dalam masa kritis seperti

yang diperingantkan Badan Pangan Dunia (FAO).

Pada tahun 2007 dari luasan areal 201 ribu hektar, PERUM PERHUTANI bisa

memberikan kontribusi cadangan pangan 1,4 juta ton atau senilai Rp. 1,45 triliun dan

pada tahun 2008, melalui pla tumpang sari dengan luasan areal 430 ribu hektare yang

bisa menghasilkan tanaman pangan seperti kacang-kacangan,jagung dan ubi-ubian

sebanyak 2,6 juta ton.

2. Pada areal lahan masyarakat

Pemanfaatan lahan-lahan masyarakat ( hutan hak), sebenarnya sejak lama telah

dapat memberikan kontribusi dalama hal penyediaan pangan, hanya saja masih kesulitan

untuk menghimpun data besaran kontribusi dimaksud.

Kegiatan di sektor kehutanan Jawa Barat pada lahan-lahan masyarakat ini telah

diupayakan dengan berbagai kegiatan, diantaranya dalam bentuk : hutan rakyat/hutan

kemayarakatan, aneka usaha kehutanan yang dapat menghasilkan :

a. Tanaman pangan 9beras, jagung, umbi-umbian, kedele)

b. Buah-buahan dari hasil tanaman produktif/MPTS

c. Pakan ternak untuk mendukung usaha peternakan

d. Jamur dan madu

e. Produksi dari empang parit ( bandeng, udang, dll)

I. KOORDINASI DAN INTEGRASI PROGRAM

Peran aktif dan koordinasi yang sinergis bagi seluruh sektor dan bidang dalam

pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Desa beserta masyarakat, merupakan prasyarat utama

untuk mewujudkan keberhasilan program, khususnya dalam rangka mendukung ketahanan

pangan.

J. STRATEGI

1. Sosialisasi dan penyiapan pra-kondisi

Sosialisasi diperlukan agara diperoleh persamaan persepsi, khususnya dalam rangka

optimalisasi ketersediaan/ alternatif pilihan pangan bagi masyarakat.

2. Pendampingan dan penyuluhan

Diperlukan tenaga-tenaga teknis/ penyuluhan untuk mendorong motivasi masyarakat

dalam rangka pemenuhan pangan yang berkelanjutan untuk kehidupan keluarga di

pedesaan, khususnya masyarakat sekitar hutan.

3. Penyiapan/penguatan kelembagaan masyarakat

Penguatan kapasitas masyarakat desa untuk membuat kebijakan dan strategi penyediaan

pangan desa.

4. Pengelolaan sumber daya

Memetakan dan menata ulang sistem pengelolaan sumber daya desa seperti tanah, air dan

aset desa serta meningkatkan akses seluruh masyarakat desa; khususnya bagi keluarga-

keluarga miskin dan rawan pangan.

5. Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan

Memperkuat pengetahuan dan praktek pertanian, agar dapat berkembang secara

berkelanjutan dengan aneka tanaman pangan lokal.

6. Pengembangan infrastruktur

Meningkatkan keswadayaan dan gotong royong warga desa dalam mengembangkan dan

memlihara infrastruktru yang mendukung sistem pangan desa seperti jalan, bangunan

lumbung, pasar desa, dan sebagainya.

7. Menjamin hak atas pangan bagi warga rawan pangan

Mengembangan sistem jaminan pangan bagi warga desa yang rawan pangan seperti

keluarga miskin, manula agar dapat memperoleh pangan dalam cukup, bergizi dan aman

sepanjang waktu.

8. Pengembangan sistem cadangan pangan desa

Mengembangkan sistem cadangan pangan yang dapat mejamin terpenuhinya pangan

seluruh warga desa dalam jumlah yang cukup dan sepanjang waktu, terutama untuk

mengantisipasi musim paceklik atau bencana alam lainnya baik melalui lmbung pangan

maupun budidaya tanaman cadangan pangan.

9. Mendorong pasar pangan lokal

Memprioritaskan pemasaran produksi pangan desa untuk pemenuhan kebutuhan pangan

desanya sendiri dan warga di sekitar desa melalui pengembanga pemasaran lokal baik

secara kolektiif maupun dengan melibatkan pedagang des serta kemungkinan untuk

menerapkan kebijakan kuota dan pajak untuk melinungi dan mendukung usaha tani desa.

Sumber : Majalah Surili

Vol.45/No.2/TH.2008