• Home

  • Documents

  • humas.bengkaliskab.go.id filelampiran keputusan bupati be-ngkalis nomor tanggal standarisasi...
3

humas.bengkaliskab.go.id filelampiran keputusan bupati be-ngkalis nomor tanggal standarisasi pemberian bantuan biaya kepada pwri / pepabri / wredatama / warakawuri dan veteran kabupaten

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: humas.bengkaliskab.go.id filelampiran keputusan bupati be-ngkalis nomor tanggal standarisasi pemberian bantuan biaya kepada pwri / pepabri / wredatama / warakawuri dan veteran kabupaten
Page 2: humas.bengkaliskab.go.id filelampiran keputusan bupati be-ngkalis nomor tanggal standarisasi pemberian bantuan biaya kepada pwri / pepabri / wredatama / warakawuri dan veteran kabupaten
Page 3: humas.bengkaliskab.go.id filelampiran keputusan bupati be-ngkalis nomor tanggal standarisasi pemberian bantuan biaya kepada pwri / pepabri / wredatama / warakawuri dan veteran kabupaten

humas.bengkaliskab.go.id · dengan melampirkan dokumen pendukung. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

humas.bengkaliskab.go.id · dengan melampirkan dokumen pendukung. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

Documents
humas.bengkaliskab.go.id fileb u pati b eng kalis keputusan bupati bengkalis nomor .46 /kpts/ /2013 tentang kei-ayakan lingkungan analisis dampak lingkungan hidup (andal), rencana

humas.bengkaliskab.go.id fileb u pati b eng kalis keputusan bupati bengkalis nomor .46 /kpts/ /2013 tentang kei-ayakan lingkungan analisis dampak lingkungan hidup (andal), rencana

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · e. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Peringatan ... K. SEKSI KESEKRETARIATAN KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

humas.bengkaliskab.go.id · e. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Peringatan ... K. SEKSI KESEKRETARIATAN KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Documents
NKRI.sebagai.sistem.kenegaraan PEPABRI Jkt 11 2006

NKRI.sebagai.sistem.kenegaraan PEPABRI Jkt 11 2006

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

humas.bengkaliskab.go.id · Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · TENTANG PETUNJUK TEKNIS ... desa. 14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan,

humas.bengkaliskab.go.id · TENTANG PETUNJUK TEKNIS ... desa. 14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan,

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN Pasal 7 (1) Dalam hal kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan realisasi keuangan belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran

humas.bengkaliskab.go.id · SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN Pasal 7 (1) Dalam hal kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan realisasi keuangan belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran

Documents
core.ac.uk filePENGATASAN KESEPIAN PADA WARAKAWURI DI USIA LANJUT Rifa Rahmawatil Ira Puspitawati2 Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100 Depok 16424, Jawa

core.ac.uk filePENGATASAN KESEPIAN PADA WARAKAWURI DI USIA LANJUT Rifa Rahmawatil Ira Puspitawati2 Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100 Depok 16424, Jawa

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nor-nor 11 Tahun 2007

humas.bengkaliskab.go.id · tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nor-nor 11 Tahun 2007

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · logo dasar dengan memuat simbol-simbol, ornamen, ragam corak, makna, unsur dan filosofi budaya Melayu Desain logo mencerminkan nilai seni, semangat dan

humas.bengkaliskab.go.id · logo dasar dengan memuat simbol-simbol, ornamen, ragam corak, makna, unsur dan filosofi budaya Melayu Desain logo mencerminkan nilai seni, semangat dan

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · 2009 tentang Usulan Penerbitan SK Kades Terpilih an. SUPENDI; ME-MUTUSKAN Memberhentikan dengan hormat Sdr. ZAHARI dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala

humas.bengkaliskab.go.id · 2009 tentang Usulan Penerbitan SK Kades Terpilih an. SUPENDI; ME-MUTUSKAN Memberhentikan dengan hormat Sdr. ZAHARI dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala

Documents
humas.bengkaliskab.go.id filedinas pendidikan kabupaten bengkalis kepala bidang pendidikan dasar pada dinas pendidikan kabupaten bengkalis kepala seksi sekolah menengah kejuruan (smk)

humas.bengkaliskab.go.id filedinas pendidikan kabupaten bengkalis kepala bidang pendidikan dasar pada dinas pendidikan kabupaten bengkalis kepala seksi sekolah menengah kejuruan (smk)

Documents
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN MENGGUNAKAN LISTRIK PRABAYAR (Studi Pada Warga Perum Pepabri Keniten Kabupaten Ponorogo)

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN MENGGUNAKAN LISTRIK PRABAYAR (Studi Pada Warga Perum Pepabri Keniten Kabupaten Ponorogo)

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · terwujudnya keamanan dan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor POI KEP/ 158

humas.bengkaliskab.go.id · terwujudnya keamanan dan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor POI KEP/ 158

Documents
humas.bengkaliskab.go.id filelampiran keputusan bupati bengkalis nomor : q-sq tanggal : susunan keanggotaan tim penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan

humas.bengkaliskab.go.id filelampiran keputusan bupati bengkalis nomor : q-sq tanggal : susunan keanggotaan tim penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan

Documents
repository.gunadarma.ac.idrepository.gunadarma.ac.id/662/1/Pengatasan KESEPIAN_UG.pdf · PENGATASAN KESEPIAN PADA WARAKAWURI DI USIA LANJUT Rifa Rahmawatil Ira Puspitawati2 Fakultas

repository.gunadarma.ac.idrepository.gunadarma.ac.id/662/1/Pengatasan KESEPIAN_UG.pdf · PENGATASAN KESEPIAN PADA WARAKAWURI DI USIA LANJUT Rifa Rahmawatil Ira Puspitawati2 Fakultas

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Pelayanan KB pemasangan: IUD/ Implant Suntik Penanganan komplikasi KB paska persalinan 25.000

humas.bengkaliskab.go.id · Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Pelayanan KB pemasangan: IUD/ Implant Suntik Penanganan komplikasi KB paska persalinan 25.000

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · Kernenterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah; Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan

humas.bengkaliskab.go.id · Kernenterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah; Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan

Documents
penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda

penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda

Documents
SALINAN · 2013. 5. 22. · perubahan penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga. Pasal 4 (1) Pembayaran pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/ duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak

SALINAN · 2013. 5. 22. · perubahan penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga. Pasal 4 (1) Pembayaran pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/ duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; d. bahwa berdasarkan pertimbangan

humas.bengkaliskab.go.id · melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; d. bahwa berdasarkan pertimbangan

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · 3.3 TAHAPAN MONITORING a. Monitoring dilakukan oleh PPTK/PPK/Kuasa Pengguna Anggaran, b. Monitoring dilakukan minimal dalam tahap pencairan dana oleh OMS

humas.bengkaliskab.go.id · 3.3 TAHAPAN MONITORING a. Monitoring dilakukan oleh PPTK/PPK/Kuasa Pengguna Anggaran, b. Monitoring dilakukan minimal dalam tahap pencairan dana oleh OMS

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

humas.bengkaliskab.go.id · Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · penjaringan dan penyaringan terbatas kepada Perangkat Desa yang ada dengan ketentuan bagi yang lulus penjaringan dan penjaringan terbatas diangkat untuk

humas.bengkaliskab.go.id · penjaringan dan penyaringan terbatas kepada Perangkat Desa yang ada dengan ketentuan bagi yang lulus penjaringan dan penjaringan terbatas diangkat untuk

Documents
humas.bengkaliskab.go.id fileTahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011; ... Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

humas.bengkaliskab.go.id fileTahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011; ... Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN Menimbang Mengingat OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011 ... menandatangani SPM-LS dan

humas.bengkaliskab.go.id · DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN Menimbang Mengingat OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011 ... menandatangani SPM-LS dan

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · a. melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa dan ADD bersama dengan Tim Kecamatan dalam setiap proses

humas.bengkaliskab.go.id · a. melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa dan ADD bersama dengan Tim Kecamatan dalam setiap proses

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · no. 2. 3. 4. lampiran i keputusan bupati bengkalis nomor tanggal : /9uuŒ ket susunan keanggotaan panitia pelaksana sosialisasi forum pengembangan ekonomi

humas.bengkaliskab.go.id · no. 2. 3. 4. lampiran i keputusan bupati bengkalis nomor tanggal : /9uuŒ ket susunan keanggotaan panitia pelaksana sosialisasi forum pengembangan ekonomi

Documents
humas.bengkaliskab.go.id fileBUPATI BENGKALIS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA

humas.bengkaliskab.go.id fileBUPATI BENGKALIS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA

Documents
humas.bengkaliskab.go.id · pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan ... menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

humas.bengkaliskab.go.id · pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan ... menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

Documents