HUKUM TATA NEGARA (Constitutional Law)

8/7/2019 HUKUM TATA NEGARA (Constitutional Law)

http://slidepdf.com/reader/full/hukum-tata-negara-constitutional-law 1/25

HUKUM TATA NEGARA(constitutional law)



́Aturan mainµ dalam berbangsa dan bernegara adalah´konstitusiµ

Konstitusi merupakan konteks untuk menata ketatanegraan

kontitusi ² konstitue (perancis) artinya membentuk negarasebelum negara dibentuk, disepakati dulu bagaimana

konstitusinya



Menurut Oppeinheim HTN adalah sekumpulanperaturan hukum yang membentuk alat-alatperlengkapan negara dan aturan-aturan yang

memberi wewenang kepada alat-alat perlengkapannegara itu serta membagi-bagikan tugas pekerjaanpemerintahan modern antara beberapa alat

perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat

rendah. Artinya HTN mempersoalkan negara dalam keadaan´diam (berhenti)µ atau statis (de staat in rust)



NKRI yang lahir pada 17 Agustus 1945, bukan negara kebangsaan pertama.

NKRI merupakan negara kebangsaan ketiga, setelah Sriwijaya danMajapahit

NKRI merupakan negara bangsa yang terbentuk karena fak tor politik, artinya sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah yang

mempunyai latar belakang sejarah yang sama, senasib sepenanggungan, sehingga memunculkan keinginan untuk dapat hidup bersama di dalampayung negara untuk mewujudkan cita-cita bersama yang dituangkan

dalam Konstitusi.



Sumber hukum primer HTN : UUD 1945 (konstitusi) UU

PP Perda

Ciri-ciri konstitusi

bersifat abstrak Harus dibuat cara perubahan yang sulit.



Definisi negara :

Menurut Roger H. SaltouNegara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang

mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atasnama masyarakat.

Harold J LaskiNegara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena

mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sahlebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan

bagian dari masyarakat itu.

Max WeberNegara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam

penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayahµ



Sifat-sifat negara Sifat memaksa (agar semua peraturan perundang-

undangan ditaati)

Sifat Monopoli (negara mempunyai monnopoli dalammenetapkan tujuan bersama dari masyarakat) sifat mencakup semua (semua peraturan perundnag-

undangan berlaku untuk semua orang)

Unsur-unsur negara : Wilayah Penduduk

Pemerintah Kedaulatan



Negara Hukum

Plato : suatu negara sebaiknya berdasar atas hukum dalam

segala hal Immanuel Kant : memaparkan prinsip-prinsip negara

hukum (formil) F.J. Stahl : mengetengahkan negara hukum (materiil)

A.V. Dicey : mengajarkan konsep Rule of Law



Negara Hukum :

Negara yang berdiri di atas hukum yangmenjamin keadilan kepada warga negaranya Artinya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum,bukan didasarkan atas kekuasaan belaka.

Tujuannya agar kepentingan rakyat, yaitu hak-hak

dasarnya dapat terjamin dari tindakan sewenang-wenang penguasa.



Negara Hukum dalam arti sempit/liberal : Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Pemisahan kekuasaan

Negara Hukum dalam arti formil (F.J. Stahl): Pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia Pemisahan kekuasaan Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang

Peradilan administrasi



Negara hukum dalam arti materil : adanya perlindungan konstitusional

pengadilan yang bebas dan tidak

memihak

pemilihan umum yang bebas kebebasan untuk menyatakan pendapat kebebasan berserikat/berorganisasi dan oposisi

pendidikan kewarganegaraan



Negara-negara Anglo Saxon menggunakan istilah Rule of Law (A.V. Dicey)

Supremasi aturan-aturan hukum (supreme of law), bahwa yangmempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum(kedaulatan hukum)

Kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara

Constitutional based on individual rights, konstitusi tidak merupakansumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak itu diletakkandalam konstitusi, hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harusdilindungi





Indonesia menganut negara hukum, dapat dilihat pada :Pembukaan UUD 1945 Alinea I memuat kata ´perikeadilanµ Alinea II memuat kata ´adilµ Alinea IV memuat kata ´keadilan sosialµ dan ´kemanusiaan yang

adilµSemua istilah di atas berindikasi pada pengertian negara hukum

Batang Tubuh UUD 1945 :Sebelum amandemen

pasal 4 : presiden memegang kekuasaan pemerintah menurutUUD Pasal 9 : sumpah presiden dan wakil presiden ´memgang teguh

UUD dan peraturannya yang seluas-luasnyaµSetelah amandemen ketiga Pasal 1 (3) negara indonesia adalah negara hukum





Fak tor perubahan (amandemen UUD 1945) dalam 4 kaliamandemen :

paradigma kedaulatan rakyat paradigma hukum paradigma checks and balances paradigma sistem presidensil paradigma otonomi daerah

paradigma HAM



Ciri-ciri welfare state :

Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidakprinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebihpenting daripada pertimbangan politis, sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislatif.

peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan danketertiban saja, tetapi negara secara ak tif dalam penyelenggaraankepentingan rakyat di bidang sosial, ekonomi dan budaya,sehingga perencanaan merupakan alat yang penting dalamwelfare state

welfare state merupakan negara hukum materiil yangmementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil

hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak mutlak, tetapidipandnag sebagai fungsi sosial, adanya batas-batasn dalamkekebasan penggunaannya.



Hukum selalu bersentuhan dengan politik dan konfigurasipolitik menentukan karak teristik hukumnya (Hukum

adalah produk politik) : sistem yang demokratis melahirkan hukum yang responsif sistem yang otoriter melahirkan hukum yang represif

(ortodok)



Sistem demokratis : Peran parlemen dan partai politik kuat Eksekutif netral Adanya kebebasan persSistem otoriter :

peran parlemen dna partai lemah eksekutif dominan pengekangan persHukum responsif : mencerminkan rasa keadilan

adanya partisipasi individu/masyarakat responsif terhadap tuntutan individu/masyarakatHukum Ortodok : Isinya mencerminkan visi elit politik Menjadi alat justifikasi (pembenaran) pemerintah

Membatasi partisipasi masyarakat



Demokrasi :

Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kekuasaan yangberasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

Rakyat ikut serta secara ak tif terlibat dalam penyelenggaraanpemerintahan, sehingga semua kebijakan atau keputusan yangdiambil oleh pemerintah itu sesuai dengan aspirasi rakyat

Rakyat ak tif melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukanpemerintah sehingga pemerintah berjalan dengan baik,

terciptanya good governance



Ciri-ciri negara demokrasi : negara hukum, kekuasaan negara terikat pada hukum,

artinya demokrasi merupakan cara paling aman untukmempertahankan kontrol atas negara hukum

Pemerintah dibawah kontrol nyata masyarakat

Pemerintah wajib bertanggung jawab terhadapkebijakannyaPemerintah terus-menerus berada di bawah sorotan

DPR, masyarakat dan persDPR bebas menuntut pertanggungjawaban, mengkritik,

dan meolak usulan kebijakan pemerintahPemerintah tidak bisa membuat UU tanpa persetujuan

DPRPergantian pemerintah dilakukan secara damai oleh

rakyat melalui pemilu



Pemilihan umum yang bebas, pelaksanaan pemilu hendaknyamemperhatikan hal-hal sebagai berikut : pemilu harus diikuti oleh sekurang-kurangnya dua partai dalam pemilu rakyat bebas memilih dan dipilih pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil pemilu memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR

Prinsip mayoritas, DPR mengambil keputusan secara sepakatatau dengan suara terbanyak (voting), bila kata sepakat tidak dicapai.

Adanya jaminan terhadap HAM, meliputi : hak kebebasan menyatakan pendapat

pers bebas dan tidak

memihak

transparansi pemerintah dan kebebasan rakyat mendapatkaninformasi

kebebasan berserikat membentuk parpol dan asosiasi sertaberkumpul



Ciri-ciri Negara Hukum : Fungsi-fungsi kenegaraan yangb dilaksanakan oleh lembaga-

lembaga kenegaraan harus sesuai dengan ketentuan UU

UUD atauk

onstitusi menjamin HAM setiap warga Negara Badan-badan Negara menjalankan kekuasaannya hanya atasdasar hukum yang berlaku

Masyarakat dapat menggugat tindakan badan Negara kelembaga pengadilan

Badan Kehakiman bebas dan tida

kmemiha

k



Aturan main dan etika demokrasi :

Mekanisme pengambilan keputusan pengambilan keputusan dengan kata sepakat

pengambilan keputusan dengan suara terbanyak minoritas yang kalah tetap mengakui keputusan yangdiambil oleh mayoritas

Syarat aturan main demokrasi Mekanisme demokrasi harus wajar dan berjalan sesuai dengan

tujuannya Apabila kepentingan fundamental mereka yang minoritas

tidak diganggu oleh mayoritas Tidak menggunakan dukungan simbol-simbol primodialime

(SARA)



Pembangunan demokrasi (komponen sistem hukum) - LawrrenceM. Friedman:

Struk tur (structure)Sejauh mana kelembagaan atau badan-badan Negara yang ada(legislative, eksekutif dan yudikatif) mempunyai political will, sertak

omitmen terhadap tumbuhnyak

ehidupan demok

rasi dalampenyelenggaraan Negara dan pemerintah Substansi (substance)

Aturan-aturan hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Kultur/budaya (legal culture)

sejauhmana masyarakat dapat menerima dna menghargaiperbedaan pendapat dan menerima kompromi-kompromi yangdibutuhkan dalam memecahkan suatu masalah bersamamenerima adanya keragaman/pluralisme sebagai suatukeniscayaan yang kodrati

Documents

HUKUM TATA NEGARA (Constitutional Law)