04/12/20231

Hukum Penitensier

I Wayan PuspaFakultas Hukum Universitas 45

Mataram

04/12/2023 2

Pengertian

o Menurut van Bemmelen

Hukum Penitensier artinya : hukum yang berkenaan dengan

tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.o Secara harafiah Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma

yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan.

04/12/2023 3

Kesimpulan : Menurut Sudarto Hukum Penitensier adalah

bagian dari hukum yang nengatur atau memberi aturan tentang stelsel sanksi.Dari beberapa uraian di atas maka Hukum Penitensier adalah : sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk Undang-undang di dalam hukum pidana material.

04/12/2023 4

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengandung norma-norma, yang sebagai keseluruhan disebut sebagai hukum penitensier, antara lain :a. Ketentuan-ketentuan pidana, seperti diatur dalam Bk.

I Bab II KUHP.b. Peraturan tentang Pembebasan Bersyarat (Ordonantie

op de voorwaardelijke invrijheidstelling) disingkat VI

c. Lembaga Pidana Bersyarat : Pasal 15 ayat (1) KUHP)

“Orang yang dipidana dengan pidana penjara dapat dibebaskan dengan syarat , jika 2/3 dari masa pidananya yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya 9 bulan

dari masa pidana tersebut telah dilaksanakan. Dalam hal terpidana harus melaksanakan beberapa pidana penjara, untuk maksud ini semuanya

dipandang sebagai satu pidana”.

04/12/2023 5

d. Peraturan pelaksanaan mengenai pemidanaan bersyarat

(Uitvoeringsordonantie voorwaardelijke veroordering) disingkat VV

“Dalam hal dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 1 th atau pidana kurungan, tidak

termasuk pidana kurungan pengganti denda , hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut

tidak perlu dijalankan, kecuali jika kemudian dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar bahwa

terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan sesuai dengan perintah , telah melakukan

suatu tindak pidana, atau selama masa percobaan telah tidak mentaati sesuatu syarat khusus yang mungkin telah

ditetapkan di dalam perintah”.

04/12/2023 6

e. Peraturan mengenai lembaga-lembaga pemasyarakatan yang dikenal dengan Gestichten Reglement (GR)

f. Peraturan pendidikan paksa (Dwangopoeding Regeling).

g. Undang-undang Nomor 20 Tangal 31 Oktober1946 tentang Pidana Tutupan.

04/12/2023 7

Hukum Penitensier tidak selalu berkenaan dengan masalah pidana dan masalah pemidanaan.› Apabila kita melihat Rumusan Pasal 45 KUHP, akan

segera dapat diketahui bahwa KUHP tidak semata-mata mengatur masalah pidana-pidana atau pemidanaan-pemidanaan saja, melainkan juga mengatur masalah-masalah tindakan-tindakan atau maatregelen dan masalah kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Pasal 45 KUHP Pidana terhadap seorang di bawah umur (sebelum mencapai usia 16 th). Hakim dapat memerintahkan: dikembalikan kepada orang tua; diserahkan kepada pengawasan pemerintah, memidana yang bersalah dengan pidana.

04/12/2023 8

Tindakan oleh hakim mengembalikan anak di bawah umur kepada orang tua disebut dengan kebijaksanaan bukan suatu pemidanaan atau penindakan.

Tindakan yang diambil oleh hakim anak di bawah umur diserahkan kepada pengawasan pemerintah disebut sebagai suati penindakan.

Tindakan oleh hakim untuk memidana terdakwa dengan suatu pidana jelas merupakan pemidanaan, bukan sebagai kebijaksanaan/penindakan

04/12/2023 9

Lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan

Lembaga Pemidanaan, yaitu lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dan termasuk pula Lembaga Pemasyarakatan.

04/12/2023 10

Lembaga-lembaga pemidanaan

1). Lembaga-lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan ( seperti yang diatur dalam Pasal 10 hrf a dan b KUHP).

2). Lembaga Pidana tutupan.3). Lembaga Pidana Bersyarat4). Lembaga Pemberatan pidana kurungan karena

adanya samenloop van strafbare feiten, residive, atau karena tindak pidana itu telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus (Pasal 18 ayat (2) KUHP).

5). Lembaga tempat orang menjalankan pidana (GR).

04/12/2023 11

Lembaga Penindakan

Adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu kebijaksanaan

04/12/2023 12

Lembaga Penindakan antara lain :1). Lembaga penempatan di bawah

pengawasan pemerintah.2). Lembaga penutupan secara terpisah3). Lembaga penutupan dengan seorang

diri di dalam sebuah kerangkeng4). Lembaga pendidikan paksa.5). Lembaga penempatan di dalam

lembaga kerja negara

04/12/2023 13

Lembaga Kebijaksanaan

Adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanan atau suatu penindakan.

04/12/2023 14

Tujuan dari Pemidanaan

Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan :

Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri. Untuk membuat orang menjadi jera untuk

melakukan kejahatan-kejahatan. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi

tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

04/12/2023 15

HUBUNGAN ANTARA TUJUAN DARI PEMIDANAAN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMIDANAAN, PENINDAKAN DAN KEBIJAKSANAAN

 

Lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan, dan kebijaksanaan mempunyai hubungan yang sangat erat , karena lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan sarana-sarana yang dapat dipergunakan orang untuk dapat mencapai tujuan dari suatu pemidanaan.

Pertumbuhan pemikiran mengenai tujuan dari pemidanaan , seringkali mendorong orang untuk menciptakan lembaga-lembaga pemidanaan,penindakan dan kebijaksanaan yang baru.

Agar lembaga-lembaga baru tersebut dapat dipergunakan sah menurut hukum, sudah barang tentu lembaga-lembaga tersebut harus dituangkan terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan

04/12/2023 16

Hubungan yang erat antara tujuan yang ingin dicapai orang dengan suatu pemidanaan dengan lembaga-lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan , dapat dilihat secara jelas di dalam cara orang memperlakukan para terpidana di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan dihubungkan dengan pemikiran orang mengenai pidana, yang tumbuh dalam sejarah, yakni dari pemikiran-pemikiran yang tidak manusiawi hingga pemikiran-pemikiran yang menghendaki agar harkat dan martabat dari terpidana sebagai manusia itu tetap dihargai, walaupun ia telah melakukan suatu tindakan yang melaan hukum .

Di dalam sejarah orang mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang sedang menjalankan pidana di rumah-rumah penjara dengan mempergunakan sistem Pensylvania (yang berlaku negara Pensylvania) . Menurut sistem ini, orang-orang yang sedang menjalankan pidana di rumah-rumah penjara masing-masing telah dipisahkan dan ditutup di dalam sel-sel, baik pada siang maupun pada malam hari sampai mereka itu selesai menjalankan pidananya. Dari sistem Pensylvania orang mengenal sistem penutupan dalam sel (cellulair stelsel)

04/12/2023 17

Dikenal pula sistem pemidanaan yaitu Sistem Auburn (sistem yang berlaku di negara Ausburn New York), dimana para narapidana dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu secara bersama-sama pada siang hari, dapat menghirup udara segar, berjemur diri dan makan secara bersama-sama, akan tetapi mereka secara mutlak tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan sesama mereka. Dan pada malam hari setiap narapidana ditutup di dalam selnya masing-masing.

04/12/2023 18

Sistem pemidanaan menurut Maconochie (Th.1840), yang disebut Mark System, yaitu dengan memberikan suatu mark atau suatu angka bagi tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang terpidana, di mana angka tesebut selalu dapat dikurangi dengan angka-angka yang ia peroleh, karena prestasi kerja yang telah ia tunjukkan, karena kelakuannya dan karena sikapnya terhadap sesama terpidana. Bagi tindakan-tindakan atau bagi sikapnya yang bersifat positif, setiap minggu ia memperoleh angka positif, dan bagi tindakan-tindakan atau sikapnya yang bersifat negatif, setiap minggu ia memperoleh angka negatif. Angka-angka tersebut tidak diberikan kepada seseorang terpidana secara pribadi, melainkan kepada suatu kelompok narapidana yang terdiri dari enam orang. Apabila seseorang terpidana telah berhasil menghapus nilai atau angka negatif yang pernah ia peroleh karena tindak pidananya, maka ia memperoleh hak untuk dibebaskan.

04/12/2023 19

Setelah pendeportasian para narapidana ke benua Australia dihentikan, di Inggris orang telah menggantinya dengan penal servitude, dengan pelaksanaannya yang bersifat progressip.:

› Pada tahap pertama ,seorang terpidana ditempatkan dalam suatu probation, atau suatu sikap percobaan, di mana ia selama 9 (sembilan) bulan mendapat perlakuan yang sangat keras, yakni dengan ditutup seorang diri dan wajib melakukan pekerjaan berat.

› Pada tahap kedua, ia ditempatkan di dalam public work prison, atau penjara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum, di mana ia dapat melakukan pekerjaannya secara bersama-sama dengan lain-lain narapidana, akan tetapi harus kembali ke selnya sendiri pada malam hari.

› Pada tahap ketiga, apabila ia telah menjalani tiga perempat (3/4) dari masa pidananya, maka ia akan dibebaskan dari penjara dengan syarat (ditempatkan di bawah suatu parole, yang artinya secara arafiah suatu conditional release from prison

04/12/2023 20

Sistem pemidanaan progressip di Inggris dikembangkan kembali di Irlandia, telah didirikan intermediate prison, untuk dijadikan suatu lembaga antara, yakni antara penempatan di dalam public work prison dengan tahap penempatan di bawah suatu parole. Di dalam intermediate prison, terpidana dapat bergerak secara bebas, bahkan juga bebas untuk meninggalkan penjara.

04/12/2023 21

Sementara di Amerika Serikat telah mengembangkan suatu sistem pemidanaan baru, berupa penempatan di dalam reformatory bagi apa yang disebut first offenders , atau bagi orang-orang yang baru pertama kali terpaksa dipidana karena telah melakukan tindak pidana. Yang ditempatkan di dalam reformatory hanyalah mereka yang berusia antara 16 th hingga 31 th. Reformatory pertama didirikan di Amerika Serikat adalah Reformatory di Elmira, di negara bagian New York.

04/12/2023 22

Th 1902 di Inggris telah didirikan suatu Lembaga Pendidikan Paksa di kota Borstal. Diikuti pula oleh Belanda mendirikan sebuah Rumah penjara Khusus Orang-orang muda di kota Zutphen.

04/12/2023 23

PIDANA DAN PEMIDANAAN

Pengertian Pidana menurut Van Hamel adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penangung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Pengertian Pidana menurut Simons yakni suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

04/12/2023 24

Pengertian Pidana menurut Algra Jansen, yakni alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

04/12/2023 25

Dari tiga buah rumusan diatas mengenai pidana, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Pengertian Pemidanaan menurut Prof, Sudarto, perkataan pemidanaan adalah sinonim dari perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak saja menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Berkaitan dengan hukum pidana, maka penghukuman dalam perkara pidana, bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

04/12/2023 26

JENIS-JENIS PIDANA Pidana mati

Beberapa Pasal dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati. Menurut R Soesilo , 1974 : 31), tindak pidana yang diancam pidana mati › Pasal 104 (makar membunuh kepala negara)› Pasal 111 ayat (2) ( mengajak negara asing menyerang Indonesia).› Pasal 124 ayat (3) memberi pertolongan kepada musuh waktu

Indonesia dalam perang› Pasal 140 ayat (1) membunuh kepala negara sahabat› Pasal 140 ayat (3) dan 340 , pembunuhan dengan direncanakan

terlebih dahulu› Pasal 365 ayat (4), pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau

lebih berkawan,pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dsb yang menjadikan ada orang terluka berat atau mati.

› Pasal 444, pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali sehingga ada orang mati.

› Pasal 124 bis , dalam waktu perang menganjurkan huru-hara , pemberontakan dsb, antara pekerja-pekerja dalam pertahanan negara.

› Pasal 127 dan Pasal 129, dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang.

› Pasal 368 ayat 2), pemerasan dengan pemberatan

04/12/2023 27

Di luar KUHP, pidana mati sering dijatuhkan thd pelaku tindak pidana subversi, dan pelaku tindak pidana Narkotika.

04/12/2023 28

Pelaksanaan Pidana mati.Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Dengan Penpres tgl 27 April 1964 Nomor 2 Th 1964, yang kemudian telah menjadi Undang-undang Nomor 2 Pnps Th 1964, telah dirubah yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

Pidana Penjara Pidana Kurungan Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda Pidana denda

04/12/2023 29

PIDANA PENJARA › Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan

kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutip orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua tata tertib yang berlaku, yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

› Tujuan pidana penjara : bukan saja dengan maksud untuk menutup dan membuat jera pada terpidana melainkan juga memperbaiki si terpidana , dengan mewajibkan mereka untuk mentaati peraturan-peraturan tata tertib dan mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan macam-macam pekerjaan

› Bagaimana jika terpidana yang dimasukkan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan adalah seorang wanita yang masih menyusui anaknya?.

› Seseorang yang diterima didalam suatu lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun juga ( hubungkan dengan UU No12, Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

04/12/2023 30

› Menurut Pasal 36 ayat (1) Gestichtenreglement (GR), di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan pemisahan antara :

laki-laki dengan wanita orang dewasa dengan anak-anak di bawah usia

16 th. Orang-orang yang harus menjalankan pidana

perampasan kemerdekaan dengan dengan orang-orang tahanan lainnya.

Orang-orang militer dengan orang-orang sipil.› Golongan orang-orang di dalam penjara :

Golongan BI, Golongan BIIA, Golongan BIIB, Golongan BIII

04/12/2023 31

› Menurut Pasal 57 GR : Semua orang terpidana , baik yang telah dijatuhi pidana

penjara maupun yang telah dijatuhi pidana kurungan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan.

Mereka itu dapat diwajibkan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan di mana mereka itu sedang menjalankan pidana mereka.

Kepada mereka yang sedang menjalankan pidana kurungan mereka itu diberikan pekerjaan yang lebih ringan daripada mereka yang sedang menjalankan pidana penjara

Yang tidak dapat diperintahkan untuk melakukan pekerjaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah :

› mereka yang telah dijatuhi pidana penjara untuk seumur hidup.› orang-orang wanita› mereka yang menurut hasil pemeriksaan kesehatan dianggap

tidak mampu untuk melakukan pekerjaaan di luar lembaga pemasyarakatan.

› mereka yang menurut putusan hakim memang telah dinyatakan tidak boleh dipekerjakan di luar lembaga pemasyarakatan.

04/12/2023 32

› Lamanya pidana penjara, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya untuk seumur hidup.

› Pada dasarnya pidana penjara merupakan satu-satunya ancaman pidana bagi apa yang disebut “opzettelijke gepleegde misdrijven ”atau bagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, sedang bagi apa yang disebut “ culpose misdrijven” atau bagi kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dengan tidak sengaja, pidana penjara hampir selalu telah diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan.

› Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim itu harus dinyatakan dalam hari (24 jam), minggu (tujuh hari), bulan (tiga puluh hari) atau tahun (tiga ratus enam puluh lima atau tiga ratus enam puluh hari).

04/12/2023 33

› Seluruh jangka waktu pidana penjara yang telah diputuskan oleh hakim, harus dilaksanakan secara tidak

terputus-putus hingga selesai, kecuali apabila diputuskannya pelaksanaan dari pidana penjara seperti

memang dapat dibenarkan oleh undang-undang misalnya karena adanya suatu pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 32 ayat (1) KUHP, bagi terpidana yang

berada dalam penahanan sementara, pidana penjara atau pidana kurungan yang telah dijatuhkan bagi mereka

dianggap mulai berlaku, yaitu sejak hari di mana putusan hakim itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau

mempunyai suatu kracht van gewujsde, sedang bagi terpidana yang tidak berada dalam penahanan sementara,

pidana penjara atau pidana kurungan yang telah dijatuhkan oleh hakim dianggap berlaku, yaitu sejak hari di

mana terpidana mulai menjalankan pidana penjara atau pidana kurungannya.

04/12/2023 34

› Pasal 33 ayat (1) KUHP, bahwa di dalam putusannya hakim dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh waktu di mana terpidana berada dalam penahanan sementara, akan dipergunakan untuk mengurangkan lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang ia jatuhkan bagi seorang terpidana.

04/12/2023 35

TINDAKAN DAN KEBIJAKSANAAN

TINDAKAN ADALAH LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM YANG DISEBUTKAN DALAM HUKUM POSITIF YANG SECARA LANGSUNG ATAU ADA HGUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA-PERKARA PIDANA,AKAN TETAPI YANG BUKAN MERUPAKAN SUATU PEMIDANAAN DAN KEBIJAKSANAAN.

SESEORANG DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH `, DI MANA SESEORANG ITU DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM SUATU LEMBAGA PENDIDIKAN NEGARA, ATAU DAPAT DISERAHKAN KEPADA SESEORANG , SALAH SATU LEMBAGA HUKUM YANG DISEBUT TINDAKAN ADALAH LEMBAGA PENEMPATAN KEPADA SEBUAH LEMBAGA, ATAU KEPADA SEBUAH YAYASAN UNTUK DIDIDIK SESUAI DENGAN KEINGINAN DARI PEMERINTAH, HINGGA ORANG TERSEBUT MENCAPAI USIA DELAPAN BELAS TAHUN.

PENEMPATAN SESEORANG DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH , WALAUPUN MEMANG LEBIH TEPAT DISEBUT SEBAGAI TINDAKAN, NAMUN TIDAK DAPAT DISANGKAL TINDAKAN SEPERTI ITU MEMBAWA SUATU PENDERITAAN .

04/12/2023 36

LAIN HALNYA JIKA HAKIM YANG MENGADILI SEORANG ANAK, WALAUPUN IA YAKIN BAHWA ANAK TERSEBUT SEBENARNYA TELAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA , AKAN TETAPI KEMUDIAN IA TELAH MEMUTUSKAN UNTUK MENGEMBALIKAN ANAK TERSEBUT KEPADA ORANG TUANYA, KEPADA WALI ATAU KEPADA ORANG YANG MENGURUSNYA., ANAK SEPERTI ITU JELAS TIDAK AKAN MERASAKAN SUATU PENDERITAAN APAPUN

KEPUTUSAN HAKIM UNTUK MENGEMBALIKAN SEORANG ANAK KEPADA ORANG TUA , WALI ATAU KEPADA ORANG YANG MENGURUS ANAK TERSEBUT TENTU TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN KEPUTUSAN UNTUK MEMIDANA ATAU UNTUK MENINDAK SEORANG. PUTUSAN HAKIM SEPERTI ITU LEBIH TEPAT DISEBUT DENGAN KEMURAHAN ATAU SEBAGAI SUATU KEBIJAKSANAAN.

04/12/2023 37

Dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia apakah akan tercapai tujuan pemidanaan tersebut?

Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri.

Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

04/12/2023 38

PENEMPATAN DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH

TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH HAKIM PADA WAKTU MENGADILI SESEORANG YANG PADA WAKTU MELAKUKAN PIDANA BELUM MENCAPAI USIA 16 TAHUN.

UNTUK DAPAT MEMERINTAHKAN AGAR SEORANG ANAK DITEMPATKAN DI BAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH , ANAK ITU SENDIRI HARUS MEMENUHI BEBERAPA PERSYARATAN › TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MERUPAKAN SUATU KEJAHATAN› TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN (KENAKALAN

TERHADAP ORANG ORANG ATAU BARANG-BARANG YANG DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA, KERUGIAN ATU KESULITAN).

TINDAK PIDANA YANG DILAKAUKAN OLEH ANAK HARUS MERUPAKAN PENGULANGAN YANG TELAH IA LAKUKAN SEBELUM LEWAT JANGKA WAKTU DUA TAHUN SEJAK IA PERNAH DIJATUHI PIDANA OLEH HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, KARENA TELAH MELAKUKAN SESUATU KEJAHATAN ATAU KARENA TELAH MELAKUKAN SALAH SATU DARI PELANGGARAN-PELANGGARAN TERSEBUT DIATAS. DAPAT DIKETAHUI HAKIM TIDAK PERLU HARUS MEMUTUSKAN UNTUK

04/12/2023 39

MENEMPATKAN SEORANG ANAK DI BAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH APABILA ANAK TERSEBUT BARU UNTUK PERTAMA KALINYA MELAKUKAN SUATU KEJAHATAN ATAU BARU PERTAMA KALINYA MELAKUKAN PELANGGARAN

BAGI SEORANG ANAK YANG TELAH MENCAPAI USIA 18 TAHUN DAPAT DIJATUHKAN SEMUA JENIS PIDANA POKOK DAN SEMUA JENIS PIDANA TAMBAHAN.

ANAK-ANAK YANG DIMASUKKAN KE DALAM PENDIIKAN NEGARA SETIAP WAKTU DAPAT DIBEBASKAN DARI LEMBAGA PENDIDIKAN NEGARA, APABILA PENYEBAB DARI DIMASUKANNYA MEREKA KE DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN NEGARA TERNYATA TELAH BERHASIL DITIADAKAN ATAU KEADAAN JASMANIAH ATAU ROHANIAH ANAK TERSEBUT TERNYATA TELAH TIDAK MENGIZINKAN UNTUK MEMBIARKAN ANAK ITU TETAP BERADA DI DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN NEGARA