Kelompok 3

Akses

(Akuntansi Kelas Satu S)

Hukum Pengangkuta

n

Alfi Barki (03)Andi Eka Iftitah Nurdin (04)

Arif Indra Kusuma (06)Diena Novianti Masrurah (10)

Hukla Diva Ajiraga Anugraha Putra (17)Tegar Wicaksono (35)

Pasal 499. Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak , yang dapat dikuasai oleh hak milik.

503. Tiap-tiap kebendaan ialah bertubuh atau tak bertubuh

 504. Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak

bergerak, satu sama lain menurut ketantuan-keentuan dalam kedua bagian berikut.

505. Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena karena dipakai, menjadi habis.

Undang-Undang Hukum Perdata

Kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak , yang dapat dikuasai oleh hak milik,

bertubuh atau tak bertubuh, dan bergerak atau tak bergerak

Benda

Pada Peraturan dan Syarat-Syarat Pengiriman PT. Trimuda Nuansa Citra poin 2 disebutkan bahwa:

Barang-barang yang dilarang untuk dikirim adalah sebagai berikut:

Uang tunai, surat-surat berharga (cek, giro, obligasi, saham, sertifikat, BL, L/C, credit card dan sejenisnya)

Perhiasan, batu-batu berharga (jewellery) Barang yang mudah meledak, beracun, atau dapat merusak

barang-barang lainnya (prohibited/corrosive/explosive item) Barang yang menimbulkan bau secara tajam Narkotika, ganja, minuman keras dan obat-obat terlarang

sejenisnya Barang cetakan, rekaman, atau barang lainnya yang

bertentangan dengan nilai kesusilaan, SARA, dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum

Barang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan ilegal atau yang dilindungi

No. 2

Apakah barang-barang yang disebutkan tersebut termasuk kategori benda menurut hukum?

Pasal 499 KUH Perdata berbunyi, “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik” dari bunyi pasal tersebut secara umum semua barang yang disebutkan dilarang dikirim pada persyaratan tergolong dalam benda karena dapat dimiliki dan dikuasai oleh perseorangan atau lebih

Pasal 500 KUH Perdata yang menyatakan, “Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu”

Dengan demikian Perhiasan, batu-batu berharga (jewellery), Barang yang mudah meledak, beracun, atau dapat merusak barang-barang lainnya (prohibited/corrosive/explosive item), Narkotika, ganja, minuman keras dan obat-obat terlarang sejenisnya, Barang cetakan, rekaman, atau barang lainnya yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, SARA, dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum dapat digolongkan sebagai benda karena penciptaannya melalui suatu proses atau usaha.

Uang tunai, surat-surat berharga (cek, giro, obligasi, saham, sertifikat, BL, L/C, credit card dan sejenisnya) menurut pasal pasal 511 KUH Perdata dapat dimasukkan ke dalam kategori barang yang dianggap bergerak karena undang-undang

Barang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan ilegal atau yang dilindungi termasuk kategori barang yang merupakan hasil alami, yaitu barang yang dihasilkan oleh tanah atau yang dilahirkan oleh binatang-binatang menurut pasal 502 KUH Perdata

Benda yang berbau tajam, kita ambil contoh misalnya durian karena durian memiliki bau yang menyengat. Jika kita ambil contoh Durian, berdasarkan pasal 500 dan 502 KUH Perdata Durian dapat dimasukkan dalam kategori benda karena berasal dari alam (hasil alami)

Sumber lain:MODUL/HAND OUT MP PENUNJANG 06/07

Hukum BendaDIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI PEJABAT

LELANG

e. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdaganganArti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan .

No. 3

Apakah PT. Trimuda Nuansa Citra diperbolehkan untuk memeriksa isi kiriman? Jika diperbolehkan, maka bagaimana mekanismenya?

Peraturan...

• Peraturan dan syarat pengiriman adalah bentuk perjanjian yang diajukan oleh Perusahaan dan ditandatangani oleh customer.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (KUHPer Pasal 1313)

Perjanjian...

• Perjanjian ini adalah sah karena...Perjanjian adalah sah karena :1. Kesepakatan2. Kecakapan untuk membuat perikatan3. Suatu hal tertentu4. Suatu sebab yang halal(KUHPer Pasal 1320)

Pasal 3 Ketentuan Pengiriman

3. PT. TRIMUDA NUANSA CITRA tidak melakukan pemeriksaan isi kiriman sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian maka pihak pengirim bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan PT. TRIMUDA NUANSA CITRA atas pelanggaran hukum terjadi. Namun demikian apabila ada barang/dokumen yang dicurigai, maka PT. TRIMUDA NUANSA CITRA berhak melakukan pemeriksaan atas barang dan dokumen tersebut.

Analisis

• Perusahaan berhak untuk memeriksa isi kiriman berdasarkan kecurigaan Perusahaan, dan harus mengenai pasal 2 dari syarat pengiriman.

• Dalam pemeriksaan harus sesuai dengan pasal 483 KUHD

Tetapi Dalam Pasal 2

2. Barang-barang yang dilarang untuk dikirim adalah sebagai berikut:a) Uang tunai, surat-surat berhargab) Perhiasan, batu-batu berhargac) Barang yang mudah meledak, beracun, atau dapat merusak

barang lainnyad) Barang yang menimbulkan bau tajame) Narkotika, ganja, minuman keras dan obat terlarang sejenisnya f) Barang cetakan, rekaman atau barang lainnya yang bertentangan

dengan nilai kesusilaan, SARA dan dapat mengganggu stabilitas, keamanan, dan ketertiban umum

g) Barang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan ilegal atau yang dilindungi.

Mekanisme

Baik pengangkut maupun penerima berwenang untuk minta agar diadakan pemeriksaan olah hakim tentang keadaan sewaktu barang diserahkan atau telah diserahkan, beserta anggaran penaksiran kerugian yang ditimbulkannya. Pengangkatan ahli-ahli dilakukan oleh ketua raad van justitie, bila dalam wilayah tempat terjadinya penyerahan ada pengadilan tinggi, atau kalau tidak ada, oleh residentierechter atau bila ia tidak hadir, terhalang atau tidak ada, oleh kepala Pemerintahan Daerah setempat, dan dalam semua hal, setelah pihak lain atau wakilnya didengar atau dipanggil secukupnya. Pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga peraturan dinas kapal pelayaran terganggu karenanya. Tautan KUHD 94, 361, 472dst, 481, 484 dst, 489 dst, 712, 746;Rv. 215 dst, 313 (KUHD pasal 483)

Pada Peraturan dan Syarat-Syarat Pengiriman PT. Trimuda Citra Poin 4 C disebutkan bahwa:

4.Pihak PT.TRIMUDA NUANSA CITRA tidak bertanggung jawab atasC. Kerusakan atau kehilangan barang/dokumen yang disebabkan karena bencana alam,huru hara, perang (force majeure) serta pencurian,perampokan, dan pembajakan.

Apakah Poin Tersebut Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Ada?

No. 4

Undang Undang Acuan

Pada UU no.38 tahun 2009 Pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:(1) Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian

yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Pos.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia.

Undang Undang Acuan

Para pengangkut dan juragan kapal harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan atau barang-barang yang telah diterima untuk diangkut, kecuali hal itu disebabkan oleh cacat barang itu sendiri, atau oleh keadaan di luar kekuasaan mereka atau oleh kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditur sendiri. (Pasal 91 KUHd)

Undang Undang AcuanPerjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu. (Pasal 468 KUHd)

Undang Undang Acuan

Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya. (Pasal 477 KUHd)

Analisis

Berdasarkan undang undang yang ada disebutkan dengan jelas bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak dapat dicegah atau dihindari maka barang yang rusak tersebut bukan tanggung jawab dari pengangkut. Namun, pengangkut wajib menyerahkan bukti adanya kejadian tersebut.

Point 5

Point yang dipersoalkan

5b. “Jika terjadi kehilangan/kekurangan atas barang/dokumen yang dikirim tanpa perlindungan asuransi, dan disebabkan karena kelalaian PT Trimuda Nuansa Citra, maka pihak PT Trimuda Nuansa Citra akan melakukan penggantian maksimal sepuluh kali biaya pengiriman barang/dokumen yang hilang/maksimal satu juta dengan melihat biaya terendah.”

Untuk ganti pengiriman yang rusak/cacat apakah sesuai dengan undang-undang?

No. 5

Analisis

Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal yang mendukung pernyataan ini adalah:

• KUHD pasal 472Ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-barang, dihitung menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama di tempat tujuan, pada waktu barang itu seharusnya diserahkan, dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena tidak adanya penyerahan. Bila muatan selebihnya dengan ketentuan tujuan yang sama, sebagai akibat suatu sebab untuk hal mana pengangkut tidak bertanggung jawab, tidak mencapai tujuannya, maka ganti ruginya dihitung menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama di tempat dan pada waktu barang itu didatangkan. (Tautan : KUHPerd. 1246 dst.; KUHD 366, 473, 476, 517c.)

• Pasal 473Dalam hal adanya kerusakan, maka harus diganti jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangi nilai yang dimaksud dalam pasal 472 dengan nilai barang yang rusak, dan selisih ini dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena adanya kerusakan.(KUHD 476, 483, 517c.)