Upload
siwitanti
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
1/39
PERTEMU N KETIG BEL S
JURUSAN ANALIS KESEHATAN PRODI D III ANALIS KESEHATAN
HUKUM KESEHATAN
Sertifikasi dan Registrasi
Tenaga Analis Kesehatan
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
2/39
Mengapa perlu sertifikasi
profesi?
• Pengakuan Profesi
• Standardisasi Kompetensi(Mutu Pelayanan Laboratorium)
• Daya saing tinggi
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
3/39
Pengakuan Profesi
ORGANISASI PROFESI : Organisasi yang
melakukan penilaian orang per orang secara
profesional dan mempunyai keterikatan satu
dengan yang lainnya dalam menjalankan
fungsi sosial yang tidak dapat dijalankan
dalam kapasitas sebagai individu
Merton, (1958) dalam kozler, Erb & Blais (1995)
self governing, self regulating, self dicipliningE. Feidson, (1988) & Dahl, (1984)
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
4/39
Standardisasi Kompetensi ?
Standardisasi
output pendidikan& kompetensi
nakes
Globalisasi
Pelayanankesehatan yangparipurna
Penerapanbeberapa aturanhukum
Kurikulum
berbasiskompetensi
Uji kompetensi
Prinsip Student
Assessment- Validitas
- Reliabilitas
- Feasibilitas
- Dampak bagi
mahasiswa & institusi
pendidikan
Assessment
Set up standardDrives learning
processProvide feedback
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
5/39
Input Process Output Outcome Impact
KualitasLulusan
Uji Kompetensi
Kualitas:• Peserta Didik• Dosen
• Fasilitas
Kualitas: • Kurikulum• Proses
Pembelajaran
• SistemPenilaian
KualitasProfesiNakes
Kualitas PelayananKesehatan
Dampak Pelaksanaan
Uji Kompetensi
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
6/39
Konsisten……
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
7/39
Sertifikasi Kompetensi
• Sertifikasi : suatu penetapan yang diberikan
oleh organisasi profesi terhadap seseorang
untuk menunjukan bahwa orang tersebut
mampu untuk melakukan suatu
pekerjaan/tugas yang spesifik
• Proses untuk memperoleh sertikat kompetensi
melalui Uji Kompetensi
• Sebagai syarat mendapatkan surat tanda
registrasi (STR) dan surat izin kerja (SIK)
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
8/39
SERTIFIKASITenaga Kesehatan
ENTRY LEVEL
UJIKOMPETENSI EXIT EXAM
SUDAH BEKERJA WORKPLACE ASSESMENT
PORTOFOLIO
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
9/39
Aspek Legal Uji Kompetensi
UU 20/2003 TTGSISDIKNAS
UU 12/2012 TTGPENDIDIKAN
TINGGI
PERMENDIKNASNO.83/2013 TTG
SERTIFIKATKOMPETENSI
PERMENKES NO46/2013 TTGREGIDTRASI
NAKES
PB UJI KOMPETENSI No. 36/2013 & No.I/IV/PB/2013(KEMENDIKBUD & KEMENKES)
SE DIRJEN DIKTI TTG EXIT EXAM TTGPERAWAT, BIDAN DAN NERS SKBDIRJEN DIKTI & KEPALA BADAN PPSDMK
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
UJI KOMPETENSI
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
10/39
PROSES REGULASI
Sesuai PP 38 Tahun 2007
Kebijakan Sertifikasi & Registrasi ada
di Pusat Pelaksanaan Sertifikasi & Registrasi
ada di Provinsi
Proses Perizinan ada di Kabupaten /Kota
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
11/39
Lisensi
(SIP/SIK)
STR
Registrasi
Uji
kompetensi
SERTIFIKASI SERKOM
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
12/39
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TENAGA KESEHATAN INDONESIA
KONSIL KEDOKTERANINDONESIA (KKI)
KOMITE FARMASI NASIONAL(KFN)
MAJELIS TENAGA KESEHATANINDONESIA (MTKI)
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
13/39
SERTIFIKASI
Uji Kompetensi
(exit exam ) REGISTRASI LISENSI
STR SIP / SIK
Alur Registrasi Nakes melalui
Uji Kompetensi Exit Exam
Serkom
Perguruan Tinggi * MTKI Pemerintah Daerah
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
14/39
SERTIFIKASI
(Portofol io) REGISTRASI LISENSI
STR SIP / SIK
Alur Registrasi Tenaga Kesehatan
Melalui Portofolio
OP MTKP MTKI*
Serkom MTKI Pemerintah Daerah
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
15/39
Pengertian :PENCATATAN terhadap
tenaga Analis Kesehatan
yang telah memiliki
sertifikat kompetensi dan
telah mempunyai kualifikasi
tertentu lainnya serta diakui
secara hukum untukmenjalankan praktik
dan/atau pekerjaan
profesinya.
SKN Pepres No. 72/2012
REGISTRASI
Registrasi tenaga kesehatan
dilakukan oleh
lembaga/instansi
pemerintah yang berwenang
untuk itu, sebagai bentuk
pengesahan kompetensi
tenaga kesehatan dansebagai dasar pemberian
kewenangan melakukan
praktik profesi di seluruh
wilayah Indonesia
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
16/39
Manfaat….?
REGISTRASI
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
17/39
Perlindungan Hukum
• Tenaga kesehatan berhak mendapatkan
imbalan dan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan
profesinya. (UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 27 : 1)
• Perlindungan hukum diberikan kepada
tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya
sesuai dengan standar profesi tenagakesehatan. (PP No. 32 Tahun 1996 Pasal 24 : 1)
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
18/39
Perlindungan Hukum
• UU No. 36 Tahun 2009
Penyelenggara fasilitas kesehatan dilarang
mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak
memiliki kualifikasi dan izin melakukan
pekerjaan profesi (Pasal 34 : 2)
• PP No. 32 Tahun 1996
Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan
upaya kesehatan setelah memiliki izin dari
menteri kesehatan (Pasal 4)
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
19/39
• UU No. 36 Tahun 2009
Setiap orang berhak menuntut ganti rugi
terhadap seseorang, tenaga kesehatan,
dan/atau penyelenggara kesehatan yang
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau
kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang
diterimanya (Pasal 58 : 1)
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
20/39
PERSYARATAN :• Ijazah dan sertifikat
kompetensi
• Pas photo 4x6sebanyak 2 buah
dengan latar belakang
merah• Biaya Rp 100.000,-
(disetor melalui rekening
Pustanserdikjut Kemenkes RI)
ALUR :
REGISTRASI
Analis Kesehatan(Perorangan/kolektif)
DPC/DPW
PATELKI
MTKP(Provinsi)
MTKI
(Pusat)
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
21/39
SIK Analis Kesehatan :
• Persyaratan bekerja di fasilitas
pelayanan laboratorium kesehatan
• Mengatur kewenangan Analis
Kesehatan dalam melakukan
pekerjaannya• Setiap SIK berlaku untuk 1 tempat
dan paling banyak 2 SIK
• Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
Kab/Kota atas rekomendasi DPC
PATELKI
• Minimal pendidikan D3 Analis
Kesehatan
Bukti tertulis yang
diberikan kepada
Analis Kesehatanyang sudah
memenuhi
persyaratan untuk
bekerja di fasilitas
pelayanan
kesehatan
LISENSI
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
22/39
ANALIS KESEHATANPelaksanaan Uji Kompetensi
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
23/39
Suatu proses untuk mengukur pengetahuan,
keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan
sesuai dengan standar profesi
Dilakukan oleh Perguruan tinggi bidangkesehatan yang telah memiliki izin
penyelenggaraan
Diselenggarakan oleh Peguruan Tinggibekerjasama dengan MTKI (refresentasi dari
organisasi profesi), 3 kali setahun (April,
Agustus, November)
Uji Kompetensi
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
24/39
Materi Uji Kompetensi
Standar profesi merupakan acuan dalam
penyusunan cetak biru (blue print)
Kompetensi esensial terujikan (pemula) :• Penciri nakes (kompetensi inti)
• Sangat penting dan prinsip untuk
dikuasai oleh lulusan baru
• Sangat sering dilakukan oleh nakes
baru
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
25/39
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
26/39
Metoda Uji
Ujian tulis (exit exam)
Multiple Choice Question
One Best Answer
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
27/39
Why… One Best Answer
• Jenis soal 1-2-3-4 lebih mudah ditebak
• Soal sebab akibat sering membingungkan,
aspek bahasanya terlalu rumit
• Satu pilihan terbaik, mencerminkan peran
profesional yang harus mencari alternatif
terbaik bagi klien
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
28/39
Kenapa MCQ type ?
Paling umum digunakan pada ujian lisensi
oleh profesi-profesi (standardized test)
Sejarah panjang riset tentang psychometric Cost effective untuk skala besar
Paling objektif & reliable (tanpa halo effect)
Memungkinkan berbagai variasi dan topik
Sulit & memakan waktu untuk dibuat
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
29/39
Hal yang perlu diujikan
• Sesuai dengan tujuan pembelajaran
• Topik penting prioritas (jumlah
soal/periode waktu)
• Menilai aplikasi/integrasi pengetahuan
• Gunakan skenario klinik sebagai masalah
•Prinsip dasar & pemecahan masalah
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
30/39
Komponen Soal
Seorang analis sedang melakukan pemeriksaan urin
rutin terhadap berat jenis dengan menggunakanurinometer. Sebelumnya didapatkan datapemeriksaan urin tidak berwarna, agak keruh, reaksiBenedict +3 dan reaksi Bang +2, suhu tera 26OC dansuhu urin 29 OC dan berat jenis pada urinometer1.012.
Berapa berat jenis sebenarnya dari urin sampeltersebut?
A. 1.011B. 1.012
C. 1.013
D. 1.014
E. 1.015
Lead-in
Vignette,Scenario,Or Stem
Options A, B, C, and Eare Distractors
Option D is the Key
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
31/39
Blue PrintUji Kompetensi Analis Kesehatan
• Mengacu kepada Standar Profesi berdasarkan
Kepmenkes No. 370 Tahun 2007
• Terdiri atas 3 (tiga) kompetensi : teknisprofesional, manajemen profesional dan etik
profesional
• Meliputi 6 (enam) bidang keilmuan : kimiaklinik, hematologi, imunologi, bakteriologi,
parasitologi, toksikologi
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
32/39
Blue Print
TINJAUAN
1 2 3 4 5 6
Kompetensi Domain Sifat Proses Sasaran Keilmuan
TEKNIS
PROFESIONAL
MANAJEMEN
PROFESIONAL
ETIKA
PROFESIONAL
60-
80 %
10-20
%
5-10
%
KOGNITIF
AFEKTIF
KNOWLEDGE
PROSEDURAL
KNOWLEDGE
30-50
%
10-20
%
60-70
%
RECALL
REASIO
NING
20
%
80
%
PRA
ANALITIK
ANALITIK
POST
ANALITIK
20-30
%
60-70
%
10-20
%
PASEN
SPESIMEN
METODE
PROSEDUR
ALAT
HASIL TES
15-25
%
15-25
%
15-25
%
15-25%
15-125
%
15=25
%
HEMATOLOGI
KIMIA KLINIK
IMUNOLOGI
MIKROBIOLOGI
PARASITOLOGI
TOKSIKOLOGI
25-30
%
25-30
%
15-25
%
10-15%
10-15
%
10-15
%
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Blue%20Print.dochttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Blue%20Print.doc
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
33/39
Kompetensi
A. TEKNIS PROFESIONAL :
• Merencanakan/merancang proses di laboratorium
kesehatan
•Keterampilan untuk melaksanakan proses pemeriksaanlaboratorium
• Mampu memberikan penilaian analitis terhadap hasil
pemeriksaan laboratorium
•Mampu melaksanakan dan mengevaluasi sistem mutu dilaboratorium
• Memiliki kewaspadaan terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
34/39
B. MANAJEMEN PROFESIONAL :
• Membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium
secara efektif dan efisien
•Merencanakan, mengatur, melaksanakan danmengevaluasi kegiatan laboratorium
C. ETIK PROFESIONAL :
• Melakukan kegiatan praktek profesional berdasarkan kode
etik profesi Analis Kesehatan
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
35/39
• Sub Kompetensi
– Keterampilan untuk melaksanakan proses
pemeriksaan laboratorium
• Pengambilan spesimen
• Penanganan spesimen
• Mempersiapkan alat dan bahan
• Menguji kualitas bahan/reagensia
• Penanganan (memelihara dan kalibrasi) alat
• Memilih metode uji
• Mengerjakan prosedur pemeriksaan :
– Hematologi
• ....... membuat laporan hasil pemeriksaan
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
36/39
• UNIT KOMPETENSI
– Memilih metode uji
(LAB.KK02.021.01)
– Melakukan tes dasar(LAB.KK02.014.01)
• Hematologi sederhana
• Kimia klinik sederhana
• Mikrobiologi sederhana
• Urin rutin
• Faeces rutin
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
37/39
Pelaksanaan Uji Kompetensi
.
29 Provinsi74 Institusi,
estimasi 3000 an peserta
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
38/39
SERTIFIKASI Internasional
Lulus
Program
Pendidikan
Uji
Kompetensi
(Exit Exam)
IJAZAH
SERKOMREGISTRASI
(STR)
LISENSI
(SIK)
SERTIFIKASI
INTERNASIONAL(ASCP)
International Medical
Technologist (MT)
International Technologist in
Chemistry (C)
International Technologist inCytotechnology (CT)
International Technologist in
Molecular Biology (MB)
Berlaku hampir di
30 negara di dunia
International Technologist in
Microbilogy (M)
International MedicalLaboratory Technician (MLT)
International Plebotomy
Technician (PT)
8/16/2019 Hukum Kesehatan DIII Pertemuan13 d33
39/39
Setelah
LULUS ?
Bekerja……? Menikah……?
K li h ?