(c) 2014 Malahayati 1

Hukum Internasional

Pertemuan XXXIVMalahayati, S.H., LL.M.

(c) 2014 Malahayati 2

Topik

Istilah dan Pengertian

Ruang Lingkup

Hubungan HI dengan Hukum Nasional

Subjek Hukum Internasional

Sumber Hukum Internasional

(c) 2014 Malahayati 3

PENGERTIAN

HUKUM INTERNASIONAL

SEBELUM PD II

Keseluruhan asas dan kaidah yang

mengatur hubungan negara dengan

negara

(c) 2014 Malahayati 4

HUKUM INTERNASIONAL

SESUDAH PD II

Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas dan peraturan tingkah laku

yang mengikat negara-negara dan karenanya ditaati dalam hubungan

negara-negara satu sama lain

(J.G. STARKE)

(c) 2014 Malahayati 5

J.L. BRIERLY

Himpunan kaidah dan asas tindakan yang

mengikat bagi negara-negara yang berada

dalam hubungan mereka antara yang satu

dengan yang lainnya

(c) 2014 Malahayati 6

MOCHTAR K

Keseluruhan kaidah dan asas yang

mengatur hubungan atau persoalan yang

melintasi batas-batas negara, antara:

Negara dengan negara;

Negara dengan subjek hukum bukan negara;

Subjek hukum bukan negara satu sama lain.

(c) 2014 Malahayati 7

UNSUR-UNSUR

Hubungan negara dengan negara;Hub. Diplomatik, Peperangan dan

Perniagaan.

Persoalan yang melintasi batas-batasnegara;Bantuan kemanusian, bencana alam,

Pengungsi.

Hak dan kewajiban

(c) 2014 Malahayati 8

ISTILAH

INTER STATE LAW

LAW OF NATIONS

LAW OF INTERNATIONAL COMMUNITY

INTERNATIONAL PUBLIC LAW

(c) 2014 Malahayati 9

INTER STATE LAW

Istilah

Inter state law (hukum antar negara)

Masyarakat

Society of State (masyarakat negara-negara)

Subjek

Negara-negara

(c) 2014 Malahayati 10

LAW OF NATIONS

Istilah

Law of Nations (hukum bangsa-bangsa)

Masyarakat

Society of Nations (masyarakat bangsa-

bangsa)

Subjek

Hanya bangsa-bangsa

Tidak termasuk Gereja Katolik Roma, dll.

(c) 2014 Malahayati 11

Law of International Community

Istilah

Hukum Masyarakat Internasional (Modern)

Masyarakat

International community

Subjek

Semua subjek masyarakat internasional

(c) 2014 Malahayati 12

International Public Law

Istilah

Hukum Internasional Publik

Objek

Persoalan yang bersifat publik

Beda dengan Hukum Perdata

Internasioanl

(c) 2014 Malahayati 13

RUANG LINGKUP

HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK

Hukum Internasional (HI)

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (HPI)

Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang

mengatur hubungan perdata yang melintasi

batas negara

(c) 2014 Malahayati 14

HI DAN HPI

PERSAMAAN

Mengatur hubungan atau persoalan yang

melintasi batas negara (internasional)

PERBEDAAN

Objek yang diaturnya hukum publik dan

hukum perdata

(c) 2014 Malahayati 15

TEORI

DUALISME

HI dan HN merupakan dua sistem atau

perangkat hukum yang terpisah satu dari

lainnya.

MONISME

HI dan HN merupakan dua bagian dari satu

kesatuan hukum yang mengatur manusia.

(c) 2014 Malahayati 16

DUALISME

Alasan:

Sumber hukum;

Subjek hukum;

Kekuatan hukum;

Struktur lembaga negara.

(c) 2014 Malahayati 17

Perbedaan HI dengan HN

Sumber Hukum HN Hukum kebiasaan/tertulis dari suatu negara

HI Hukum yang dilahirkan dari persetujuan/kehendak bersama negara-negara

Subjek Hukum HN Individu-individu dlm suatu negara

HI Negara-negara anggota masyarakat internasional

Kekuatan Hukum HN Mengikat secara penuh

HI Hanya bersifat mengatur saja

Struktur Lembaganya HN Lengkap dan berfungsi maksimal

HI Lembaganya tidak bisa maksimal

(c) 2014 Malahayati 18

MONISME

Primat hukum nasional;

Primat hukum internasional.

(c) 2014 Malahayati 19

PRIMAT NASIONAL

HI merupakan lanjutan hukum nasional untuk urusan luar negeri. Mazhab Bonn, Max Wenzel

Hampir sama dengan aliran dualisme.

Alasan :

Tidak ada satu organisasi di atas negara-negarayang mengatur kehidupan negara-negara dibumi ini;

Dasar HI mengatur hubungan internasionaltergantung wewenang negara untukmengadakan perjanjian internasional.

(c) 2014 Malahayati 20

Kelemahannya…

Hanya memandang hukum sebagai

hukum tertulis saja, HI hanya hukum

perjanjian saja;

Menyangkal bahwa HI mengikat negara;

(c) 2014 Malahayati 21

PRIMAT INTERNASIONAL

H. Nasional bersumber pada HI yang

hirarkhisnya lebih tinggi

HN tunduk pada HI, kekuatan

mengikatnya karena ada pendelegasian

wewenang dari HI

Mazhab Vienna, Kunz, Kelsen, Vendross

dan Mazhab Perancis

(c) 2014 Malahayati 22

Kelemahannya…

HI telah ada lebih dahulu dari HN

bertentangan dengan kenyataan;

Wewenang suatu negara mengatur

hubungan antar negara sepenuhnya diatur

oleh HN negara tersebut (HTN).

(c) 2014 Malahayati 23

NEGARA

Unsur Konstitutif Negara:

Penduduk yang tetap;

Wilayah tertentu;

Pemerintah;

Kedaulatan.

(c) 2014 Malahayati 24

BENTUK NEGARA

Negara Kesatuan;

Negara Federal;

Gabungan Negara-Negara Merdeka;

Konfederasi;

Negara-Negara Netral;

Negara yang terpecah;

Negara-Negara Kecil;

Protektorat.

(c) 2014 Malahayati 25

TAKHTA SUCI

Gereja Katolik Roma

Dimulai dengan pemberian sebidang

tanah oleh Pemerintah Itali pada tahun

1929.

Kegiatan dalam bidang keagamaan,

kerohanian, politik, ekonomi dan sosial

budaya.

(c) 2014 Malahayati 26

PMI

Dibentuk oleh Hendry Dunant tahun 1964

Memberi bantuan terhadap korban-korban

dalam peperangan dan bencana alam.

Tidak tunduk pada suatu negara, berdiri

sendiri dan tidak memihak pada suatu

negara lain.

(c) 2014 Malahayati 27

ORGANISASI INTRN’L

Perhimpunan negara-negara merdeka

yang berdaulat dan mempunyai tujuan

tertentu.

Untuk mencapai tujuan itu dilaksanakan

oleh alat perlengkapan negara.

Misal: Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi

Sosial, Majelis Umum, dll.

(c) 2014 Malahayati 28

INDIVIDU

Individu-individu dalam hal tertentu atau

orang-orang yang dikenakan kewajiban

dan hak oleh Pemerintah.

Misal: Individu dalam kasus pelanggaran

HAM

(c) 2014 Malahayati 29

BELLIGERENT

Pemberontak

Sekelompok orang yang ada dalam suatu

negara yang memberontak terhadap

pemerintahan yang sah

(c) 2014 Malahayati 30

PERUSAHAAN

MULTINASIONAL

Perusahaan-perusahaan besar yang

mempunyai kantor pusat di suatu negara

dan melakukan kegiatannya di banyak

negra lain

Misal: Exxon, Ford, IBM, Toyota, General

Electric, dll

(c) 2014 Malahayati 31

NGO

Non Government Organization: Lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang

menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan.

Bidang-bidang: Humaniter

Politik

Ilmu Pengetahuan

Ekonomi dan Sosial

Olah raga

Ekologi, dll

(c) 2014 Malahayati 32

SUMBER HI

Bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para

ahli hukum internasional untuk menetapkan

hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau

situasi tertentu, yaitu:

Perjanjian internasional

Kebiasaan internasional

Prinsip hukum umum

Keputusan Pengadilan

Pendapat para ahli

Menurut Pasal 38 (1)

Piagam PBB

(c) 2014 Malahayati 33

SUMBER TAMBAHAN

Keputusan Arbitrase

Keputusan Organisasi Internasional

(c) 2014 Malahayati 34

Evaluasi dan Tugas

Bedakan Hukum Internasional dengan Hukum

Perdata Internasional!

Bagaimana hubungan hukum nasional dengan

hukum internasional?

Jelaskan sumber-sumber hukum internasional!

Apa saja yang bisa menjadi subjek hukum

internasional?