Upload
khaidir-alatas-ii
View
271
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 1/29
1 | P a g e
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki berbagai macam
adat dan budaya yang tersebar di seluruh antero nusantara dan memiliki
berbagai macam adat budaya dan hukum adat nya masing masing yang
tercermin dari tingkah pola masyarakat
Sebagai mana diketahui adat di indonesia itu sangat beraneka ragam
baik dari segi cakupan kebudayaan dan sampai di bidang hukum adat yang
hidup di lingkungan masyarakat dari yang terkecil keluarga hingga ke suatu
wilayah mempunyai hukum adat yang berbeda antar wilayah yang satu denganyang lain
Sebagai mahasiswa fakultas hukum mempelajari hukum adat
merupakan hal yang penting karena hukum adat di indonesia sebagian masih di
pegang kuat oleh golongan nya sehingga dalam kenyataan di kehidupan
masyarakat sering di jumpai pertentangan antara hukum resmi dan hukum adat
Sehingga timbul ke bimbangan di kalangan masyarakat oleh karena itu lah
terbentuk mata kuliah hukum adat
Makalah ini yang berjudul hukum adat Ambon kami susun dengan
tujuan untuk sebagai tugas mata kuliah hukum adat kami yang kami susun
secara bersama dalam makalah ini kami berupaya menjelaskan semaksimal
mungkin tentang hukum adat yang berada di daerah ambon secara sebaik
mungkin tapi kami menyadari makalah ini tidak lah sempurna masih banyak
kekurangan di berbagai bidang oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran
1.2 masalah
dalam kehidupan masyarakat ambon di jumpai hukum adat yg hidup di
masyarakat lalu bagai mana hukum adat ambon yang sebenarnya? Bagai mana
struktur kemasarakatan ,hukum waris,hukum perkawinan ,sistemperekonomian
dll menurut hukum adat ambon apakah hukum adat ambon condong kepada
salah satu hukum agama? Di makalah inilah kami berupaya membahas
pertanyaan pertanyaan tersebut
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 2/29
2 | P a g e
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 SUSUNAN MASYARAKAT
2.2.1.RUMATAU
Kesatuan kelompok genealogis yang lebih besar sesudah keluarga adalah
rumatau atau lumatau . Kata pokoknya adalah “ruma” atau “rumah”. Sebutkan untuk
kata ruma ini berbeda di beberapa tempat, sesuai dengan dialek setempat. Menurut
dialek Saparua disebut lumal , dialek Nusalaut rumal , dialwk Haruku ruma, dialek
Hila dan assilulu luma. Sebutan luma juga dikemukakan oleh Streseman. Di dalam
bahasa daerah asli atau “bahasa tanah” huruf “r” dibaca “l”. Jadi rumatau dibaca
lumatau, ratu menjadi latu. Huruf “p” dan “b” jadi “h”. Pitu jadu hitu, barat jadi halat.
Negeri Latu-Halat berarti negeri Ratu barat. Sesuai dengan lokasinya negeri
Latuhalat ini terletak di ujung Barat jaziriah Leitimor yang dipimpin oleh seorang Raja
, seorang latu atau ratu.
Kalau “tau” bisa diartikan “isi” , maka rumatau berarti rumah yang didiami
bersama-sama oleh orang-orang yang seketurunan dan keanggotaannya tersusun
menurut garis bapak. Nama lain yang populer dikalangan rakyat untuk rumantau ini
adalah “mata- mata” . Mata berarti “asal” atau “induk” , jadi mataruma berarti rumah
induk atau rumah asal yang dapat disamakan dengan rumah gadang di
Minangkabau. Sebuah rumatau biasanya terdiri atas beberapa keluarga dengankepala keluarganya masing-masing. Rumatau merupakan sel induk bagi
terbentuknya masyarakat di daerah Ambon Lease. Setiap orang senantiasa
tergabung ke dalam salah satu rumatau. Mereka yang tidak tergabung ke dalam
saah satu rumatau sukar untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas hukum dan
kurang mendapat perlindungan hukum, karena tidak masuk hitungan sebagai orang
asli dari negeri yang bersangkutan. Rumatau adalah kebanggan dari anggotanya,
dan berada di luarnya berarti kehilangan kebanggaan dan martabat serta lain-lain
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 3/29
3 | P a g e
hak yang dapat dibanggakan sebagai orang asal. Dari rumatau-rumatau inilah
berkembangnya susunan masyarakat,
selanjutnya dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti aku taau soa . Untuk
mengatur urusan suatu rumatau, baik dalam hubungan ke dalam rumatau, maupun
terhadap pihak luar seperti rumatau lainnya, maka diangkatlah salah seorang dari
anggota rumatau yang bersangkutan menjadi pimpinan dengan gelar “upu”.
Biasanya dipilih yang tertua atau yang dituakan di antara anggota rumatau itu.
Senioritas generasi seseorang memegang peranan penting untuk dapat diankat
menjadi upu. Ini dimaksudkan supaya diperoleh seseorang pemimpin yang
berwibawa.
2.1.2. UKU
Karena pertambahan isi rumatau dengan lahirnya manusia-manusia baru di
dalam rumatau tersebut, maka lama kelamaan rumah besar yang didiami bersama
itu ruangannya tidak mencukupi lagi. Ruangan-ruangan seperti menjadi sempit.
Dengan semakin padatnya isi rumah, maka timbullah berbagai masalah intern
anggota-anggota rumatau itu, seperti mengenai ruangan untuk tidur, dapur tempat
memasak dan lain-lainnya yang bias menimbulkan pertengkaran-pertengkaran atau
ketidak leluasaan maupun ketidak tenangan, masalah-masalah mana tidak akan
mungkin hilang, selagi mereka berkumpul diruang-ruangan yang sudah sempit itu.
Karena itu timbullah keinginan dari penghuni-penghuni itu untuk keluar memisahkan
diri dari rumah besar itu dan membangun tempat tinggal sendiri diluar rumah
bersama itu dan tentu saja setelah mendapat persetujuan dari upunya. Biasanya
pada permulaannya rumah yang baru dibangun itu tidak jauh dari rumatau atau
rumah induk. Secara berangsuriangsur jejak itu diikuti oleh yang lain juga yang
merasa perlu berbuat demikian. Lambat laun semakin banyak orang yang
mendirikan rumah-rumah yang dibangun disekitar rumatau yang ditempati oleh
keluarga yang terdiri atas bapak, ibu dan anak-anaknya. Pada perkembangan yang
pertama segala urusan masih diatur oleh upu dari rumatau tua , tetapi lama
kelamaan dengan bertambah banyaknya anak-anak rumatau yang memencar dan
semakin banyaknya pula rumah tangga-rumah tangga yang baru serta semakin
banyaknya masalah yang timbul, maka upu dari rumatau tua tidak mampu lagi
mengurus semuanya itu secara terpusat ke rumatau tua. Mungkin juga rumah
tangga yang sudah terpencar itu tidak puas lagi dengan pimpinan upu rumatau tua
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 4/29
4 | P a g e
itu. Oleh karena itu timbullah pemikiran agar rumah tangga-rumah tangga yang tidak
memencar itu, sendiri-sendiri ataus ecara bergabung beberapa rumah tangga
membentuk rumatau sendiri terlepas dengan persetujuan upu rumatau tua.
Selanjutnya akan terbentuk lagi beberapa rumatau-rumatau yang baru. Walaupun
terjadi pemisahan diri, namun rumatau tua tetap diakui sebagai induk dan rumatau-
rumatau yang baru sebagai anak atau cabangnya. Rumatau ini dapat disamakan
dengan parnik di masyarakat Minangkabau dengan perbedaan, bahwa di sini
keturunan dihitung menurut garis ibu. Arti harafiah dari paruik adalah perut, yang
dimaksudkan adalah orang-orang yang berasal dari satu moyang perempuan.
Pimpinan sebuah parui adalah tungganai atau tuo rumah. Paruik-paruik ini kemudian
membentuk kampuang atau kampong di bawah seorang “oenghulu suku”. Begitu
pula rumatau-rumatau yang sudah banyak itu menmepati wilayah yang lebih luas
merupakan pula sebuah kampong yang disebut aku atau huku dengan seorang
pimpinan bergelar Tamaela. Dahulu disebut juga Tamataela. Lazimnya rumatau tua
dengan upunya secara organisatoris bertindak sebagai pemimpin, dan rumatau-
rumatau bentukan baru itu bernaung di bawahnya. Jabatan Tamaela dijabat oleh
yang tertua atau yang dituakan dari rumatau tua dan orang-orang dari rumatau-
rumatau pecahnya tidak berani melangkahinya, takut ketulahan dan murkanya para
moyang, karena itu walaupun pada dasarnya pengangkatannya melalui pemilihan
namun prioritas pilihan harus dijatuhkan kepada yang tertua atau yang dituakan dari
rumatau-tua. Secara moral, psychologis dan magis rumatau tua berada di atas
rumatau-rumatau pecahan-pecahannya itu.
2.1.3. SOA
Soa adalah suatu persekutuan territorial genealogis. Di dalam administrasi
pemerintahan, sekaranf ini soa merupakan suatu wilayah yang menjadi bagian dari
suatu pertuanan atau negeri. Di bawah soa ini bernaung beberapa rumatau. Di
dalam kenyataannya rumatau-rumatau dalam soa-soa tersebut tidak seketurunan.
Mereka berasal dari keturunan yang berbeda berbeda yang secara kebetulan
menempati wilayah yang sama. Unsur territoriallah yang menyebabkan mereka
sampagi bergabung, bukan unsure genealogis. Oleh karena itu yang dominan
sebagai pembentuk kesatuan mereka adalah unsure teori-teori. Kebalikan dengan
uku di mana unsure genealogislah yang dominan. Itulah perbedaan pokok antara
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 5/29
5 | P a g e
soa dengan uku. Soa yang sekarang ada yang merupakan penjelmaan dari sebuah
uku dan adakalanya juga dari hena.
Terjadinya perubahan ini terutama disebabkan oleh deportasi pendukun oleh
Gubernur Gerrit Demmer dan Arnold de Vlamingh van Oudshoorn pada medio abad
17. Hena-hena yang menjadi soa dapat dilihat pada hena-hena yang tergabung ke
dalam sebuah uli di jazirah Hitu di mana setiap uli menjadi negeri dan hena-hena
yang bernaung di bawahnya menjadi soa. Karena soa bukanlah suatu kesatuan
genealogis, maka dia tidak mempunyai primus inter pares dank arena itu seorang
kepala soa tidak berwenang demi hokum bertindak untuk dan atas nama dari
rumatau-rumatau yang tergabung di aalam soanya. Sebaliknya rumatau mempunyai
seorang primes inter pares. Ada juga dari soa-soa itu hanya mempunyai sebuah
rumatau , dengan lain perkataan rumatau itu sekalian juga menjadi sebuah soa.
Contoh ini dapat dilihat di negeri Tulehu pulau Ambon dimana terdapat lebih dari
sepuluh soa. Pemerintah Belanda memberikan status kepada soa sebagai sepuluh
wijk atau lingkungan dan kepala soanya menurut reglement S.1824 No. 19a
diangkat oleh Asisten Residen, tetapi kemudian dalam praktek pemerintahan hanya
diangkat oleh Controleur atau kepala pemerintah setempat setempat dan sekarang
hanya oleh camat. Karena mereka diangkat dengan sebuah akte, kepalasoa itu jugadisebut “kepala soa akteng ( akte ).” Di antara rumatau-rumatau yang tergabung di
dalam suatu soa ada yang dianggap rumatau asal atau asli dan yang pendatang.
Kepala soa biasanya diangkat dari orang keturunan rumatau asli.
2.1.4. Hena dan Aman
Henna atau fenna berarti “daerah” atau “wilayah” atau daerah suatu suku.
Dalam arti terbatas bias berarti “kampung”. Jadi hena adalah suatu kesatuan
masyarakat yang berunsurkan territorial. Di Ambon Lease hena aslinya adalah
sebuah persekutuan yang lebih besar dari uku. Sebuah hena bias terdiri atas
beberapa uku. Pada mulanya mungkin saja suatu hena terbentuk oleh uku-uku dan
uku-uku ini adalah kesatuan-kesatuan genealogis, namun sudah harus
diperhitungkan unsure teritorialnya oleh uku-uku yang bersangkutan karena sudah
menempati daerah yang luas. Oleh karena itu sukarlah untuk mengatakan, bahwa
hena itu hanyalah persekutuan genealogis. Kiranya lebih tepat heni itu disebut
sebagai suatu persekutuan “genealogis territorial” yang lebih menitik beratkan
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 6/29
6 | P a g e
kepada unsure genealogisnya atau di mana unsure genealogislah yang dominan.
Hena atau aman ini adalah bentuk kuno dari kesatuan atau persekutuan yang
bersifat territorial dan sekarang tidak dipakai lagi. Pada umunya hena ini berubah
menjadi soa, kecuali pada Uli Hatuhaha dipulau Haruku, di mana hena-hena yang
tergabung di dalamnya sesudah deportasi berubah menjadi negeri atau petuanan
yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu negeri-negeri Pelauw Rohomoni, Hulaliu, Kailolo
dan Kabao.
2.1.5. Negeri
Istilah negeri bukanlah berasal dari bahasa asli daerah ini atau “bahasa
tanah”. Suatu negeri adalah persekutuan territorial yang terdiri atas beberapa soa
yang pada umumnya berjumlah paling sedikir tiga buah. Di jazirah Hitu terutama di
pantai Utara dan Timur, negeri-negeri disana adalah penjelmaan dari uli-uli. Sebuah
negeri dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang disebut Pamerentah dan sehari-
hari dipanggil “raja”.
2.1.6. Uli
Uli adalah suatu persekutuan yang terbentuk atau tersusun atas beberapa
hene atau aman. Uli adalah lembaga masyarakat yang khusus terdapat di daerah
Ambon Lease. Walaupun di daerah sekitarnya terdapat lembaga yang sama dengan
uli ini, tetapi tidaklah serupa, misalnya pata di pulau Seram. Menurut Holleman uli
adalah “volk”. Melihat kepada terbentuknya uli ini, maka volk disini bukan berarti
bangsa atau nation, tetapi sebagai kelompok rakyat yang terikat satu sama lainnya
karena mempunyai bahasa, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan wilayah
pemukiman yang sama. Cara berpikir dan berbuat serta pengelompokan masyarakat
banyak dipengaruhi oleh uli ini yang membagi rakyatnya ke dalam kelompok-
kelompok ulisiwa dan ulilima. Tidak seorang pun rakyat Ambon Lease yang bukan
anggota dari salah satu macam uli itu dan tidak satu pun negeri yang berada di luar
salah satu uli. Kalau tidak ulisiwa tentu ulilima dan sebaliknya. Di pulau Seram untuk
uli dikenal istilah pata, patasiwa untuk ulisiwa, dan patalima untuk ulilima. Walaupun
antara uli dan pata terdapat kesamaan, namun juga ada perbedaannya, yaitu uli
lebih cenderung kepada yang bersifat genealogis, sedangkan pata lebih cenderung
kepada pengertian territorial. Uli sebagai persekutuan yang murni atau secara
menyeluruh genealogis dapat dikatakan tidak ada. Kalau disebut cenderung
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 7/29
7 | P a g e
genealogis bukanlah berarti, bahwa seluruh anggota atau rakyat yang tergabung di
dalam uli itu berasal dari satu moyang atau satu leluhur. Yang ada ialah bahwa uli
dibentuk oleh beberapa kelompok orang dimana masing-masing kelompok
merupakan kesatuan yang berdiri sendiri dan berasal dari leluhur yang berbeda. Uli
adalah tempat mereka bergabung di bawah satu pimpinan. Unsur territorial juga
terdapat di dalamnya, karena wilayah pemukiman mereka bertetangga. Contoh yang
kuat tentang ini adalah Uli Helawan sendiri yang kelompok-kelompok anggotanya
bukan saja tidak seketurunan, tetapi jugha berasal dari daerah yang berbeda-beda
sebagaimana telah diuraikan di muka.
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 8/29
8 | P a g e
HUKUM KEKERABATAN
2.2.1 SUSUNAN KEKERABATAN
Hubungan kekerabatan di masyarakat Ambon Lease didasarkan atas ikatangenealogis yang tersusun menurut garis kebapakan atau paternal. Keturunannya
diatur menurut garis kebapakan atau patrilineal. Anak-anak yang lahir selama
berlangsungnya perkawinan, demi hukum ikut atau masuk ke dalam kerabat si
bapak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban si anak ditentukan oleh si bapak dan
kerabat si bapak itu. Masing-masing kelompok yang seketurunan membentuk clan
atau kesatuan kelompok genealogis yang “berhukum kebapakan” dengan nama
nama kelompoknya atau nama keturunan masing-masing yang di daerah ini
dinamakan fam. Hubungan antara anak-anak dengan kerabat orang tuanya berlaku
secara sepihak atau unilateral dimana yang diutamakan hubungan dengan kerabat
pihak bapaknya. Peranan kerabat pihak ibu tidak begitu berarti. Oleh karena anak
laki-laki menjadi pelacak dan penentu kelanjutan keturunan atau generasi, maka
kehadiran anak laki-laki sangat didambakan, sedangkan anak perempuan dianggap
untuk orang lain guna pelanjut keturunan pihak lain itu. Ketiadaan anak laki-laki
dirasakan sebagai kurang beruntung. Jikalau kebetulan beberapa orang anak yang
telah dilahirkan oleh seorang ibu anak-anak perempuan saja, maka diusahakan
supaya si ibu sampai melahirkan anak laki-laki, suatu tugas yang amat berat yang
harus dijalankan oleh seorang istridan dia harus menerimanya karena begitulah
yang telah diadatkan. Dalam keadaan ketiadaan keturunan laki-laki berarti suatu
kerabat berada di ambang kepunahan yang di daerah ini disebut linyap atau “sunyi”.
Pada umumnya bagi setiap kerabat yang tersusun secara unilateral ketiadaan
pelanjut keturunan mendatangkan kegelisahan, karena kalau sampai lenyap, maka
akan tamatlah riwayat kerabat itu dengan segala kebesaran dan kebanggaan yang
dimiliki selama ini. Di daerah Ambon Lease yang patriarchal ini, maka dari kerabat
pihak bapak itulah ditentukan dan diatur tentang segala apa yang dibolehkan dan
yang dilarang bagi si anak, diantaranya mengenai perkawinan, warisan dan lain-
lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang telah diadatkan.
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 9/29
9 | P a g e
2.2.2.ANAK SAH
Seorang anak dapat dinyatakan sebagai anak sah kalau ia dilahirkan selama
berlangsungnya perkawinan antara ibu dan bapaknya. Anak sah ini dinamakan juga
“anak kawin”. Ibunya adalah perempuan yang melahirkannya, sedangkan bapaknya
adalah pria yang menjadi suami dari ibunya itu. Mungkin saja si anak sudah
dibenihkan sebelum beralngsungnya perkawinan orang tuanya dan lahirnya sesudah
ibu bapaknya menjadi suami istri yang sah atau si anak lahir beberapa waktu
sesudah si bapaknya meninggal dunia atau sesudahnya suami istri itu putus
perkawinannya karena perceraian. Dalam keadaan demikian bias timbul masalah
atau kesulitan untuk menentukan siapa yang sebenarnya bapak anak itu, jika orang
yang dianggap bapaknya itu memungkiri kalau dia yang telah membenihkannya,
misalnya anak itu dibenihkan pada waktu-waktu di mana si suami berada di dalam
keadaan atau sedang berada di suatu tempat yang tidak memungkinkan dia itu
mengadakan hubungan kelamin dengan istri atau jandanya itu. Protes juga bias
dating dari kerabat si bapak, jikalau mereka meragukan, apakah anak itu benar-
benar anak dari pria anggota kerabat mereka yang sudah almarhum itu. Seberapa
jauhkan seorang anak yang lahir beberapa waktu sesudah si bapak meninggal dunia
untuk diakui sebagai anak dari pria itu, tidak ada ketentuan yang mengaturnyadengan jelas. Ajan tetapi pada umumnya orang memakai ukuran tenggang waktu
setidak-tidaknya enam bulan sesudah perkawinan suami istri itu. Di dalam suatu
keputusan Landraad Amboina No.8/1917 anak yang lahir pada hari ke-290
sesudahnya si bapak meninggal dunia masih dinyatakan sebagai sah dari suami
ibunya itu. Mengenai anak-anak yang terlahir di luar perkawinan, bagi mereka yang
memeluk agama Kristen tidaklah menjadi persoalan besar. Aapakah si pria yang
membenihkannya mengakuinya atau tidak, bukanlah suatu yang mendongkolkan
atau yang menyakitkan hati, baik bagi si wanita itu sendiri maupun kerabatnya.
Dalam percakapan sehari hari anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah itu
disebut “anak luar nikah”, suatu istilah yang sudah popular di kalangan rakyat.
Kadang-kadang dinamakan juga “anak dalam rumah” karena lahirnya di rumah
ibunya atau kerabat ibunya, sedangkan anak sah dilahirkan di luar rumah ibunya
atau kerabat ibunya, yaitu dirumah bapak atau kerabat bapaknya. Anak luar nikah,
jika dia tidak diakui oleh pria yang membenihkannya hanya mempunyai hubungan
hokum dengan ibu dan kerabat ibunya, dank arena itu dia hanya memakai fam
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 10/29
10 | P a g e
kerabat ibunya. Walaupun anak itu anak luar nikah, namun hak-hak sama dengan
anak-anak pamannya yang terlahir dari perkawinan yang sah, malah kedudukan
hukumnya di dalam kekerabatan ibunya lebih kuat dari anak-anaak perempuan yang
sudah kawin keluar. Dia mempunyai hak waris yang sama dengan anak-anak laki-
laki lainnya di lingkungan kerabat ibunya, jika dia seorang laki-laki. Di dalam
keputusan Pengadilan Negeri Ambon No.107/1966 Prdt, beberapa orang pria yang
asalnya adalah dari keturunan luar nikah dari seorang pewaris menggugat seorang
perempuan yang malah keturunan sah dari kerabat itu tetapi telah kawin keluar.
Dasar gugatannya adalah, walaupun para penguggat terlahir dari seorang ibu yang
tidak di kawin sah, akan tetapi mereka adalah laki-laki dan menurut ketentuan
hokum adat yang berlaku mengenai “tanah dati”, mereka itu lebih baik mewarisi
tanah dari sengekta dari pada tergugat yang adalah anak perempuan yang telah
kawin keluar. Berbeda dengan perlakuan yang umum terdapat di daerah lainnya
terhadap anak-anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, maka di daerah ini
anak-anak ini mendapat perlakuan yang cukup baik, maka di masyarakat orang
Kristen mereka hampur tidak membedakannya lagi dengan anak-anak sah. Mereka
pun tidak merasa minder di dalam pergaulan sehari-hari
2.2.3. ANAK HARTA
Di daerah Ambon Lease ini dikenal lagi semacam status anak yang khas,
tidak dikenal di daerah lain dan hanya dikenal di daerah Ambon Lease yang disebut
“anak harta”. Anak ini lahir dari perkawinan yang sah alias anak sah, tetapi dia
memakai nama keluarga atau fam dari kerabat ibunya, bukan fam bapaknya
sebagaimana yang seharusnya berlaku di daerah ini yang hubungan
kekerabatannya berhukum kebapakan. Maksud diadakannya anak harta ini adalah
juga untuk mencegah harta kerabat jangan sampai jatuh kepada orang lain. Caranya
ialah, pada waktu anak dilangsungkannya perkawinan dibuatlah persetujuan antara
orang tua si wanita dengan calon menantunya dan kerabatnya, bahwa anak laki-laki
pertama atau yang tertua yang akan dilahirkan nanti dimasukkan ke dalam kerabat
pihak si ibu dan memakai fam kerabat ibunya itu. Persetujuan dari kerabat pihak
prianya diperlukan, karena mungkin mereka juga membutuhkan ketrunan laki-laki
untuk kelangsungan hidup kerabat mereka sendiri. Sebagai imbangannya si calon
menantu laki-laki dibebaskan dari kewajiban untuk membayar uang lamaran yang
disebut “harta”. Jika anak laki-laki yang pertama lahir meninggal, maka digantikan
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 11/29
11 | P a g e
oeh anak laki-laki berikutnya. Untuk keperluan anak harta ini prakarsa datangnya
dari pihak yang membutuhkan, yaitu pihak perempuan. Anak harta ini adalah suatu
cirri khas dari kebudayaan Ambon Lease. Mengenai anak harta ini adalah juga
disinggung dalam pasal 49 HCC dan pasal 39 dari peraturan tentang catatan sipil
bagi orang Indonesia yang beragama Kristen S.1936 No.607 walaupun tidak dengan
tegas disebutkan. Pasal 49 HOCI menyebutkan, bahwa dikaresidenan Maluku calon
suami istri yang akan melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian, bahwa
semua atau beberapa orang anak mereka laki-laki atau perempuan yang akan
ditentukan menurut urutan lahirnya tidak akan melanjutkan silsiah dari si auami,
tetapi silsilah dari bapak si istri sesuai dengan ketentuan hokum adat dan disebutkan
di dalam akte nikah.
2.2.4. ANAK TIRI
Anak tiri tidak bias demi hokum masuk kedalam kerabat bapak tirinya,
walaupun dia tinggal bersama bapak tirinya karena mengikuti ibunya, dia tetap
terhitung sebagai anggota kerabat bapak kandungnya dan tidak bias memakai fam
bapak tirinya. Si bapak tiri hanya wajib member biaya hidup selama anak tirinya itu
mengikuti dia. Ikutnya seorang anak dengan bapak tirinya biasanya apabila bapak
kandungnya tidak ada lagi dan kerabat si bapak tidak keberatan anak itu mengikuti
ibunya dengan suaminya yang baru. Kedudukan anak tiri di rumah bapak tirinya
sebagai “orang menumpang”. Sebaliknya anak tiri dari seorang ibu tiri lebih kukuh
posisinya dari ibu tiri sendiri terhadap kerabat suaminya. Jika si istri kemudian
melahirkan anak, maka anak-anaknya itu sama haknya dengan anak-anak dari istri
yang terdahulu. Anak turu tetap asing terhadap bapak tiri atau ibu tirinya dalam
hubungan kekerabatan
2.2.5. ANAK ANGKAT
Motif pengangkatan anak di daerah ini, pertama adalah untuk mengusahakan
kelangsungan keturunan, untuk mempertahankan kesinambungan nama kerabat
dan harta kerabat, dan kedua hanya sekedar yang bersifat pribadi terlepas
hubungannya dengan kerabat. Pengangkatan anak yang dimaksudkan untuk
mempertahankan kesinambungan nama atau martabat dan harta kerabat, biasanya
terjadi kalau tidak ada lagi keturunan laki-laki yang akan melanjutkan generasi.
Mereka sudah berada diambang kepunahan menurut hokum walaupun masih ada
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 12/29
12 | P a g e
keturunan perempuan. Untuk keperluan ini maka anak yang akan diangkat atau
diadopsi atau haruslah anak laki-laki. Dengan persetujuan kerabat si anak, maka
anak ini secara resmi dilepaskan hubungan kekerabatannya dengan kerabat bapak
kandungnya. Fam bapak kandungnya ditanggalkannya dan berganti dengan fam
bapak angkatnya. Hak dan kewajibannya di tempat bapak angkatnya sama dengan
anak kandung atau seakan-akan bapak angkatnya itulah sekarang yang menjadi
bapak kandungnya. Kalau kebetulan anak itu anak luar nikah, maka fam yang
dilepaskannya adalah fam kerabat ibunya. Status hukumnya terhadap bapak
angkatnya sama dengan anak kandung terhadap bapak kandungnya. Syarat
pengangkatannya selain daripada harus ada persetujuan antara calon bapak angklat
dengan orang tua si anak, juga harus diketahui oleh Saniri Negeri yang kemudian
diumumkan. Perlunya negeri mengetahui adalah untuk menjamin hak-hak si anak
dan keturunanya nantinya bukan saja atas harta pribadi dari bapak angkatnya saja,
tetapi lebih-lebih lagi atas harta yang terhitung harta kerabat bapak angkatnta
terutama tanah-tanah atau dusun-dusun dati di mana Saniri negeri mempunyai
peranan yang menentukan. Anak yang akan diadopsi itu bisa anak dari kerabat
sendiri atau juga orang lain, bahkan juga bias anak tiri sendiri. Tentang kemungkinan
dicabut atau dibatalkannya keblai suatu adopsi yang sudah terlaksana sampai
sejauh ini belum ada larangan, tetapi juga belum pernah kedengaran, namun kalau
hak waris anakkandung saja karena suatu kesalahan yang berat bias dicabut, maka
terhadap anak angkat tentu lebih dimungkinkan lagi. Pengangkatan anak yang
dimaksudkan sebagai umpan atau pancingan agar mendapat anak bagis suami istri
yang tidak dianugerahi anak tidak dikenal di sini. Walaupun masyarakat di sini
berhukum kebapakan, namun ada juga terjadi pengangakatan anak perempuan,
tetapi biasanya hanya untuk senang-sengangan, tidak untuk melanjutkan keturunan.
Memperhatikan kebiasaan pada adopsi dan anak harta ini terlihatlah, bahwa untuk
kebutuhan kelangsungan suatu kerabat hubungan hokum kekerabatan itu bias
berubah menjadi berhukum keibuan karena si bapak melepaskan hak hokum nya
atas anak kandungnya sendiri.
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 13/29
13 | P a g e
2.2.6. ANAK PIARA
Akhirnya kita kenal lagi apa yang disebut “anak piara” dan orang tua yang
memeliharanya disebut “ bapak piara “. Hak anak piara tidak sama dengan anak
kandung atau anak angkat. Anak piara hanya berhak atas biaya hidup dari bapak
piaranya selama dia mengikuti bapak piaranya, tetapi tidak mempunyai hak waris.
Hak warisnya tetap pada orang tua kandgugnya. Di dalam praktek anak piara ini
sering terjadi karena anak-anak yang sedang bersekolah terpisah tempat dari orang
tua mereka yang tidak mampu membiayai sekolah mereka. Anak tersebut
melanjutkan sekolahnya atas bantuan orang tua piaraannya, dan sebagai
kompensasi dia membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan-
pekerjaan lainnya dirumah tangga orang tua piaranya. Adakalanya suami istri
mengambil anak piara dengan maksud supaya dihari tuanya dipelihara oleh anak
piara itu. Sebagai imbangannya orang tua piara menjanjikan akan memberikan
bagian tertentu dari hartanya, misalnya rumah atau dusun milik pribadinya untuk
anak piaranya yang baru bisa dihaki oleh anak piara itu sesudah orang tua piaranya
itu meninggal dunia.
2.2.7. PEMELIHARAAN ANAK YATIM
Jika si bapak meninggal dunia mendahului ibu si anak, maka anak itu berada di
bawah perlindungan kerabat dari pihak bapaknya. Lazimnya berdasarkan
persetujuan intern dari kerabat si bapak salah seorang dari anggota kerabat si bapak
– pada umunya pria – ditunjuk sebagai wakil dari anak itu. Namun tidaklah tertutup
kemungkinan pemeliharaan dan asuhan anak-anak yatim itu diserahkan kepada ibu
mereka sendiri. Keadaan ini sering dijumpai di dalam kehidupan kota dan belum
pernah terdengar protes dari kerabat pihak si bapak. Di desa-desa, karena si istri
menurut hokum sudah terhitung anggota dari kerabat suaminya dan tinggal bersama
anak-anaknya di dalam lingkungan kerabat suaminya, maka mengenai anak-anak
hamper tidak ada persoalan, karena anak dan ibu itu berhak hidup dari harta kerabat
dan berhak terus menguasai ekkayaan pribadi dari mendiang bapak anak-anak itu.
Orang yang ditunjuk menjadi wali bukan saja harus bertanggung jawab atas
kehidupan anak yatim itu, tetapi juga harus memelihara hak-hak si anak atas hak-
hak almarhum bapaknya yang telah menjadi hak mereka. Di dalam keputusan
landraad Saparua No. 12/1919 disebutkan, bahwa anak-anak yang lahir selama
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 14/29
14 | P a g e
perkawinan, sesudah si bapak meninggal dunia masuk ke dalam kerabat si suami.
Saudara-saudara laki-laki dari si suami menanggung pendidikan anak itu. Di dakam
beberapa hal ternyata si ibu diperkenankan juga bertindak selaku wali dari anak-
anaknya yang masih dibawah umur. Di dalam keputusan landraad Amboina No.
18/1916 mengenai pusaka, seorang janda boleh bertindak untuk diri sendiri dan juga
selaku wali dari anak-anaknya yang belum dewasa. Ketentuan yang sama juga
disebutkan di dalam keputusan landraad Amboina No. 95/1920.
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 15/29
15 | P a g e
Hukum perkawinan
2.3.1.pengaruh lingkungan
Sebagaimana yang lazim terjadi di dalam suatu perkawinan dan pihak pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu diluar kedua calon pengantin itu .pihak pihak itu
adalah orang tua ,sanak saudara dan para kerabat yng lain nya selain dari itu bisa juga
negari ,jika yang akan kawin itu belainan negerinya walaupun hubungan kekerabatan nya di
daerah ini masih kuat ,namun sudah lama ketentuan ketentuan adat mengenai perkawinan
ini telah diterobos oleh para jejaka dan gadis yang akan kawin ,peneorobosan yang klasik
adalah dengan jalan kawin lari dimana pada umumnya pihak kerabat atau keluarga yang
semula tidak menyetujui itu akhirnya menyerah kepada kehendak dua sejoli itu ,sanksi sanki
adat bukan lagi merupakan penghalang untuk penerobosan itu karena mereka mauvdan
berani memikul resiko nya
2.3.2 bentuk bentuk perkawinan
a. kawin minta bini
kawin minta bini adalah istilah khas daerah ini yang dapat disamakan kawin meminang
.bentuk kawin dengan meminang ini adalah bentuk khas dari masyarakat yang hubungan
hukum kekerabatan nya berkuhum ke bapak kan yang berlaku di ambon lease .pada umum
nya kontak pertama terjadi tidak langsung antara pribadi calon suami dengan bakal mertua
.biasanya dikirim utusan ,sebenarnya sebelum pihak jejaka dan pihak gadis sudah berjanji
untuk kawin ,sehinga apa yg dilakukan oleh kedua org tua mereka hanyalah sekedar
memenuhi kehendak kedua sejoli itu hanya karena hanya harus memetuhi ketentuan hukum
adat sajalah pihak pria harus mengirim utusan mendatanggi pihak perempuan meminta atau
melamar anak perempuan bekal istri nya itu .dahulu pada waktu kunjungan yang pertama ini
walaupun masih dalam penjajakan pihak yang melamar sudah memebawa sesuatau
bawaan sebagai oleh oleh untuk membuka pembicaraan tetapi sekarang hanya terjadi
pembicaraan saja dan karena itu kunjungan pertama itu disebut buang bicara sudah
menjadi kebiasaan pula bahwa utusan pihak pria ini tidak segera menerima jawaban tetapi
di ijinkan kemudian hari sesudah di musyawarahkan dengan keluarga istri .seandainya
diperoleh kesepakatan untuk menerima lamaran itu pihak pria lalu diberitahu dan diadakan
lah rundingan lanjutan dimana diputuskan tentang besarnya mas kawin dari pihak pria yang
disebut harta dan waktu kapan akan dilangsungkan perkawinan
b kawin lari bini
kawin lari bini adalah kawin lari .di dalam bahasa asli aatu bahasa tanah disebut enkei atau
lao mahina .kata lao atau lawa adalah bahasa tanah yang artinya lari .kedua sejoli lari
bersama sama si gadis lah yang meninggalkan rumah orang tuanya .tidak ada paksaan atau
ancaman dari si jejaka mereka melakukan atas dasar suka sama suka dan sepakat bersama
. dan ada kala nya si gadis yang meprakarsai suapaya dibawa lari . dalam praktek larinya
mereka itu bukan lah lari habis yaitu tampa menghiraukan lagi orang tua mereka dan begitu
saja kawin atas kehendak bebas dari mereka berdua .pada pokok nya lari disini lebih tepat
di artikan ,bahwa kedua sejoli itu bersama sama pergi menuju suatau tempat yang mereka
rencankan sebelumnya ,pada lazim nya si gadis pergi meningggalkan rumah orang tua nya
menuju suatu tempat yang telah direncanakannya dengan pemuda kekasihnya tatapi waktu
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 16/29
16 | P a g e
mau berangkat ia mengingggalkan sepucuk surat di tempat tidurnya atau tempat tidur orang
tuanya ,surat mana menerangkan dengan siapakah dia pergi dan ke tempat mana ,hal mana
berarti pula sang gadis mohon supaya keinginannya untuk kawin dengan kekasihnya itu
dapat diterima dan dilaksanakan .suatu fait a compaliteable yang merupakan tekanan
kepada orang tua si gadis supaya mengabulkan keinginan anaknya itu .Dengan demikian
orang tua si gadis tidak perlu bingung lagi kemana anak itu pergi dan pergi dengan siapaserta tujuan apa.sekarang tinggal mencari penyelsaian yang sebaik baik nya
c. kawin ambil anak
sesuai dengan prinsipnya kwin ambil anak dimana si menantu dijadikan seperti anak sendiri
,maka dengan perkawinan nya itu si suami masuk kedalam kerabat si istri .dikenal juga
dengan nama inliffhuwelijk .Si suami melepaskan fam asalnya dan berganti memakai fam
kerabat istrinya sehingga fam suami isitri itu menjadi sama .anak anak yang terlahir dari
perkawinan mereka memakai fam ibunya .didalam keadaan ini si suami seperti di adopsi
masuk kedalam kerabat istrinya ,suatu adopsi yang tidak murni karena pada umumnya
adopsi adalah mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri ,sedangkan pada kawin
ambil anak yang di angkat itu statusnya adalah menantu .dengan perkawinan ambil anak ini
si suami mengasimilasikan dan meleburkan dirinya ke dalam kerabat istrinya biasanya si
suami adalah orang asing atau pendatang di negeri si istri
d.kawin tampa harta kawin
kawin tampa harta kawin adalah khas ambon lease yang dimaksud tampa harta ialah si
calon suami tidak perlu membayar uang jujur yang disebut harta ,tetapi di tidak lebur ke
dalam kerabat pihak istrinya ,hubungan si pria dan wanita di jalin melalui perkawinan yang
sah jadi mereka adalah suami istri yang sah dan anak anak mereka adalah anak anak yangsah pula .si suami hanya di bebaskan dari kewajiban untuk membayar harta kawin yang
seharusnya dia bayar dengan tunai sesuai dengan hukum perkawinan didalam masyarakat
yang berhukum ke bapakan ,tetapi sebagai imbalan nya dia harus menyerahkan seorang
anaknya yang laki laki kepada mertua dan memakai fam mertuanya itu
e.kawin ambil piara
kawin ambil piara ini yang juga disebut ambil baku piara adalaj juga suatu cara kawin khas
ambon . sebetulnya pasangan itu belum lagi kawin sah pada waktu mereka kumpul hidup
bersama ,tetapi melihat mereka hidup sehari hari seakan akan mereka sudah seperti suami
istri keadaan yang demikian tidaklah di pandang sumbang oleh masyarakat karena hal itumerupakan sesuatu yang lumrah dan diperkenankan oleh adat si pria .si priaatas kehendak
dari orang tua si perempuan masuk tinggal si rumah orang tua si perempuan .tinnggal dan
hidup di sana seperti suami istri walaupun si pria masuk dan tinggal dan hidup di rumah
mertua tidak resminya itu namun dia tidaklah lebur ke keluarga si perempuan seperti halnya
kawin ambil anak .atas kesepakatan antara orang tua pria dan wanita tersebut ,maka si pria
itu diperkenakan kumpul serumah dengan si wanita di rumah orang tua si wanita sampai
mereka menghasilkan anak susudah maksud orang tua si wanita terpenuhi dapatlah
menyusul perkawinan yang resmi .pada waktu pengakuan anak anak yang telah lahri
sebelum itu dengan sengaja seorang atau lebih dari anak anak yaitu yang laki laki tidak
diakui agar dia dapat berfungksi sebagai pelanjut generasi dari pihak ibunya dan jugamenjadi dari harta kekayaan serta martabat kakeknya itu
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 17/29
17 | P a g e
2.3.3.hadiah perkawinan
Yang dimaksud dengan hadiah perkawinan ialah pemberiam kepada pengantin perempuan
secara pribadi ,bukan yang diberikapan kepada kerabatnya yang diharuskan oleh hukumseperti harta kawin .mas kawin adalah salah sauu dari hadiah pedrkawinan itu selain dari
pada itu perlengkapan rumah tangga itu kerumah tanggnya dengan suaminya adalah juga
sebuah hadiah perkawinan dari orang tuanya
2.3.4 akibat perceraian terhadap keluarga
a. terhadap istri sendiri
semenjak saat putus perkawinan ,maka masing masing bekas pasangan hidup itu bebas
menentukan jalan hidupnya sendiri dan bebas pula mencari pasangan hidup yang baru
menurut bahasa tanah janda disebut mahina baru kalau selama perkawinan dalammenuliskan atau menyebutkan namanya saja ,si istri menonjolkan fam suaminya
,sedangkan famnya sendiri hanya ditulis huruf awal nya saja di belakang dari fam suaminya
dan dalam pergaulan sehari hari nama pangilan hanyalah fam suaminya ,sehingga orang
baru bisa kenal nama kecilnya dan fam nya sendiri sesudah cukup bergaul cukup lama
dengan dia tetapi sesudah perceraain si janda boleh melepaskan fam suami nya
b. terhadap anak anak
berkenaan denga anak anak dengan adanya perceraaian ,pada prinsipnya sesuai dengan
sususnan kekerabatana yang berhukum kebapakan maka anak anak adalah kepunyaan si
bapaka dan ikut dengan bapak nya tidak ada pilihan atau pembagian .hal ini adalah akibatyang logis dari sistim kekerabatan yang berhukum kebapakan di mana fungsi anaka adalah
untuk meneruskan generasi bapak atau kerabat si bapak .hanya yang masih menyusu atau
masih sukar dipisahkan dengan ibunya untuk kemudia bila sudah datang waktunya
diserahkan kepada bapak nya
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 18/29
18 | P a g e
Hukum waris
2.4.1 harta pusaka dan harta dati
Di daerah ambon lease terdapat dua golongan harta peninggalan yaitu harta pusaka dan
harta dati harta pusaka disini adalah semua harta yang pada mulanya adalah hak milik
seseorang ,asal dari usaha pribadi dan sesudah pemilik itu meninggal dunia diwarisi oleh
para ahli warisnya .dengan pewarisan itu,maka harta pribadi itu berubah menjadi harta atau
harta pusaka milik bersama para ahli warisnya pada dasarnya harta pusaka bisa mengarah
kepada hak pribadi tetapi harta dati ini merupakan milik bersama yaitu harta yang tidak bisa
dibagikan kepada ahli waris namun bisa dimiliki bersama
2.4.2. macam macam harta peninggalan
A. harta pembujangan
yang dimaksud harta pembujangan ialah harta dari orang yang tidak dalam keadaan kawin
,tatapi bukan berarti pernah kawin ,selain tidak dalam keadan kawin juga tidak mempunyai
keturunan ,pengertian ini juga mencakup kaum wanita dalam keadaan status yang sama
B.harta perkawinan
Harta perkawinan adalah harta yang digunakan selama berlangsungnya perkawinan guna
memenuhi hajat hidup kerumah tanggan suami dan istri tersebut dengan anak anaknya dan
semua orang yang menjadi tangungan mereka dalam kehidupan sehari hari tampa
mempersoalkan siapakah diantara suami istri itu yang memiliki atau memperolehnya
b.1 barang asal
mengenai barang asal atau gawan milik masing masing suami atau istri ,kalau salah
seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak barang asal tersebut kembali pada
pemiliknya masing masing,kepunyaan yang meninggal dunia jatuh kepada saudara saudara
atau kerabat lain nya
b.2 harta bersama suami isitri
terhadap harta bersama atau pencarian bersama dari suami istri yang menjadi persoalan
ilaha apabila yang hidup lebih lama itu adalah istri karena dengan bentuk perkawinan ,yaitu
kawin jujur si istri hanya orang menumpang di kerabat suaminya .posisi istri lemah .pihak sisuami jarang dipersoalkan karena sesuai dengan susuan kekerabatan berhukum ke
bapakan memang dia atau kerabatan nya yang menguasai harta perkawinan dan di dalam
rumahnya sendiri
2.4.3 Hak waris janda
A.hak waris janda tampa anak atas harta bersama
Seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya dan selama perkawinan tidak di anugrahi
anak.maka pertama tama si janda dapat menguasai sepenuhnya barang barang atau harta
bawaan nya dan terhadapa harta janda ahli waris bersama dengan para ahli waris dari pihaksuaminya
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 19/29
19 | P a g e
B. Hak waris janda bersama anak atas harta bersama
Jika suami meninggal dunia dan meninggalkan janda bersama anak anak nya maka janda
dan anak anak menjadi ahli waris bersama atas harta pencarian dari suami istri itu hartapencarian dari suami istri menjadi hareta pusaka yang tidak di bagi bai untuk si janda dan
anak anak nya
C hak waris janda tampa anak atas dusun dati suami
Tentang hak waris seorang anda tampa anak terhadapa dusun dusun dati dari mendiang
suaminya hukum tidakmemperkenakan nya ,karena dusun dusun dati adalah milik bersama
dari anggota anggota dati dari persekutuan suaminya
D.hak waris janda bersama anak anak atas dusun dati suami nya
Jika anak anak belum dewasa maka janda dapat tinggal bersama anak anaknya di dalamlingkungan kerabat suaminya atau selama dia belum kawin kembali .dia bersama anak
anaknya menikmatihasil dusun datidari yang menjadi bagian dari mendiang suaminya dan
sekarang ini jatuh ke ank anak nya
2.4.4.hak waris anak
a.hukum waris anak kandung
a.1 hak waris anak kandung atas harta pusaka
anak anak berhak mewarisi semua harta peninggalan orang tuanya mereka yang berupaharta pusaka tampa mebeda bedakan apakah itu barang asal ataukah harta pencarian
bersama dari orang tua mereka anak adalah tempat berpadunya semua harta orang tua
mereka anak anak perempaun sama haknya dengan anak laki laki karena itu dia berhak
atas bagian dan jumlah sama banyak nya
a.2 hak waris anak kandung atas harta dati
mengenai dusun dusun dati dan hasilnya anak perempuan selama belum kawin boleh turut
makan bersama anak laki laki karena selama belum kawin dia itu berada di bawah
perlindungan dan kalau anak perempuan kawin maka hak datinya hilang
b.hak waris anak tiri
menurut garis keturunan atau hubungan kerabat sebagaimana telah disinggung anak tiri
adalah orang luar terhadap bapak tirinya dan saudara sudara tirinya walaupun mereka lahir
dari bu yang sama mungkin saja karena sesuatu kebutuhan si anak tinggal bersama bapak
tirinya mengikuti ibunya namun keadaan ini tidak bisa menyebabkan hak warisnya beralih
kepada bapak tirinya itu anak tiri posisinya sebagai menumpang bapaktirinya tersebut
dengan kata lain hanya sebagai anak piara
c hak waris anak angkat
anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung asal saja
pengangkatan nya menurut prosedur yang sah yang diperlukan persetujuan dari anak anak
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 20/29
20 | P a g e
pusakanya atau anak anak dan tulung tulung dati dari kerabat persekutuan yang
berekpentingan mengenai ini tampa persetujuan anak anak pusaka atau anak anak dan
tulung tulung dati serta saniri negeri maka pengangkatan anak itu tidak sah.
D hak waris anak di luar nikah
Sebagaimana telah disinggung anak luar nikah ini harus dibedakan antar anak diakui
dengan yang tidak di akui sebagai anak nya oleh pria yang membenihkan nya itu .mereka
yang tidak diakui menyandang fam ibunya dan berhak mendapat warisan dari dan kerabat
ibu mereka
E. Hak waris anak piara
Anak piara hanya berhak atas biaya pemeliharaan dari bapak atau orang tua piaranya itu
pun selama dia ikut atau di tanggung oleh bapak itu atau orangtua piaranya itu .karena
menurut hukum dia tetap orang luar di dalam lungkungan rang tua piaranya dan karena itu
tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua piaranya itu
2.4.5 .pewarisan pada polygami
a. atas barang asal
barang asal dari si bapak di waris oleh semua anaknya yang lahir dari istri istrinya itu tampa
membedakan antara anak dari istri yang satu dengan yang lain
b. atas harta bersama
bahwa istri pertama dengan anak anak nya hanya berhak atas harta pencarian bersama
yang diperoleh suaminya dengan istrinya yang kedua atau yang lain dan sebaliknya istri ke
dua dengan anak anak nya tidak berhak pula atas hasil pencarian istri pertama dengan si
suami
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 21/29
21 | P a g e
SISTEM PEREKONOMIAN
HUKUM TANAH
2.5.1.KEKUASAAN HAK PETUANAN
Pada umumnya tanah-tanah di daerah Ambon Lease adalah tanah adat yang tunduk
kepada dan juga dikuasai oleh hak petuanan dari desa atau negeri yang
bersangkutan. Tanah-tanah adat ini dapat disebut juga tanah ulayat dan digolongkan
kepada tanah negara yang tidak bias bebas.Hak petuanan dari suatu negeri bagian
daratan tidak hanya mengenai tanahnya saja, tetapi juga meliputi hutan, sungai dan
segala hasilnya. Karena daerah Ambon Lease suatu daerah kepulauan, maka
wilayah petuanan juga meliputi perairan sepanjang pantai yang di depannya sampai
kebatas air putih di mana kita masih bias melihat dasar lautnya. Dalam
perkembangan kemudian sebagian dari tanah petuanan itu lepas dari kekuasaan
dan pengaturan langsung dari hak petuanan negeri-negeri yang bersangkutan,
karena pada tanah-tanah tersebut telah muncul hak-hak yang bersifat perorangan
atau hak-hak lainnya yang lebih kuat dari hak petuanan itu. Penguasaan atas tanah-
tanah adat itu oleh hak petuanan bukanlah sekedar untuk dikuasai saja, tetapi juga
supaya pemanfaatannya berjalan dengan tertib, karena tanah, hutan, laut dan
segala isinya adalah semacam lumbung dan sumber nafkah utama bagi rakyat.
Karena itu harus digunakan untuk sebesar mungkin kemakmuran rakyatnya.
Kekuasaan hak petuanan ini dalam berlakunya ke dalam dapat dilihat pada
tindakan-tindakannya di mana negeri bias melakukan pembatasan dan pengawasan
terhadap kebebasan dari perorangan atau kelompok berkenaan pemanfaatan tanah,
sungai, pantai dan segala hasilnya, dan juga memberikan keputusan-keputusan
serta mengadili jika diantara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok itu terjadi
perselisihan. Selain dari pada itu hak petuanan dapat pula membebani anggota-
anggota persekutuan dengan kewajiban-kewajiban untuk kepentingan bersama
seperti keharusan melakukan pekerjaa-pekerjaan tertentu untuk kepentingan umum
atau membayar semacam pajak dalam bentuk natura atau uang dan memelihara
sumber kebutuhan hidup supaya senantiasa baik dan lestari. Kekuasaan hak
petuanan keluar ialah supaya hak menikmati dan memanfaatkan segala sumber-
sumber nafkah dan kemakmuran diutamakan bagi anak negeri sendiri atau anggota-
anggota persekutuan dari petuanan yang bersangkutan. Orang luar baru bias
diperkenankan turut menikmatinya, jika terlebih dahulu sudah mendapat izin dari
penguasa negeri dan membayar sesuatu sebagai recognitie atau pengakuan hak
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 22/29
22 | P a g e
kepada negeri penguasa tanahnya, sesuai dengan bunyi peribahasa adat diisi
lembaga dituang dan pula izin itu tidak boleh sampai hanya merugikan rakuat
sendiri. Izin itu pun terbatas pula, misalnya hanya boleh menanam tanaman-
tanaman umur pendek dan untuk beberapa kali musim saja. Pembatasan-pembatasan lainnya ialah, bahwa izin itu bersifat pribadi dank arena itu hak tersebut
tidak bias diwariskan kepada ahli warisnya atau mengalihkannya kepada orang lain
kecuali ada persetujuan dari petuanan. Di daerah Ambon Lease sebagai pemegang
dan pelaksana hak petuanan ini adalah badan Saniri Negeri.
2.5.2. HUBUNGAN ANTARA HAK PETUANAN DENGAN HAK-HAK YANG
BERSIFAT PERORANGAN
Tetntang kekuatan berlakunya hak petianan atas tanah yang menjadi wilayah
petuanan itu berhadapan dengan tanah-tanah yang telah dikuasai oleh orang-orang
atau pribadi-pribadi maupun kerabat atau persekutuan tidak selamanya tetap. Dia
senantiasa berubah dan berkembang menurut proses atau perkembangan
kehidupan masyarakat di dalam wilayah petuanan itu sendiri, mulur
mengkret menurut istilah di Jawa. Di mana atau bilamana hak perorangan atau
kelompok melemah atau mengabur, maka di situ hak petuanan menguat dan tampak
kembali. Sebaliknya makin berakarnya hubungan perorangan dengan tanah yang
diusahakan atau yang ditempatinya itu maka makin kukuhlah tertanamnya haknyaatas tanah itu. Mengenai perubahan melemah dan menguatnya hubungan hak
petuanan dengan tanah yang menjadi wilayahnya itu berhadapan dengan hak-hak
perorangan itu terhadap tiga macam fase atau tingkatan. Pertama, keadaan di mana
kekuasaan hak petuanan kuat sekali. Rakyat yang menggarapnya hanyalah
mempunyai hak usaha saja. Kalau tanahnya ditinggalkan atau diterlantarkan oleh
penggarapnya ataupun melanggar ketentuan-ketentuan menurut adat, maka
tanahnya dapat diraik kembali oleh petuanan. Kedua, tanah yang diberuka kepada
penduduk inti atau penduduk asal dari suatu negeri. Haka atas tanahnya dapat
diwarisi oleh keturunan dari pemegang hak, walaupun di sini hak yang bersifat
pribadi sudah mulai memegang peranan, namun petuanan masih mempunyai hak
mengawasi atas tanah yang diberikan itu berkenaan dengan pemanfaatan dan
pemeliharaannya serta peralihan atau pergantian dari para pemegang hak.
Tanahnya masih tetap milik petuanan dan tidak boleh dialihkan atau dipindahkan
kepada orang lain tanpa persetujuan petuanan. Di Ambon Lease pengalihan atau
pemindahan itu haru seizing pemerintah negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bias berakibat hak atas tanah dapat dicabut kembali.
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 23/29
23 | P a g e
Tanah semacam ini yang terdapat di daerah ini diantaranya adalah tanah dati yang
dapat di samakan dengan tanah gogol di pulau Jawa, walaupun tidak serupa dalam
eksistensinya, karena di samping mendapat hak atas tanah para dati itu dibebani
pula kewajiban atau tugas-tugas umum yang harus dia jalankan tanpa menerimaupah. Pada tanah dati ini mulai ada perimbangan antara dua kekuatan yang selalu
dalam keadaan tarik menarik, yaitu antara hak perorangan dengan hak petuanan.
Ketiga, adalah keadaan di mana hak perorangan ataupun kelompok sudah demikian
kuatnya, sehingga hak petuanan seakan-akan sudah hilang kekuasaannya atas
tanah itu. Hak mengaturnya sudah terlepas dari hak petuanan dan sepenuhnya jatuh
di bawah kekuasaan dari pemegang haknya. Petuanan hanya menyaksikan saja dan
baru campur tangan jika hak atas tanah itu hendak dialihkan oleh pemegang haknya
kepada orang lain. Tanah semacam ini di Ambon Lease disebut tanah pusaka. Di
dalam prakteknya tanah-tanah dengan hak pakai itu karena perjalanan waktu yang
cukup lama secara diam-diam bias berubah statusnya menjadi hak miliknya bagi
penggarapnya. Proses semacam inilah yang umum terjadi di desa-desa sampai
terjadi hak milik di zaman dulu atas tanah.
2.5.3. TANAH, EWANG, DAN DUSUN
Mengenai pengertian tanah daratan haruslah dibedakan antara tanahnya sendiri
dengan yang disebut ewang dan dusun. Ewang adalah tanah yang belumdiusahakan atau digarao pleh tangan manusia, di perusah menurut istikah setempat.
Masih merupakan tanah liar. Sebaliknya dudun adalah tanah-tanah yang telah
digarap atau diperusah oleh manusia. Dusun-dusun itu dapat dibedakan pula antara
dusun dati dan dusun perusahan. Termasuk dusun perusahan adalah dunu
tetanaman. Dusun dati adalah dusun yang diberikan oleh negeri kepada suatu
persekutuan dati sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas-tugas dati yang
dijalankan tanpa upah. Dusun perusahan atau dusun tetanaman adalah dusun yang
dibuka atau diperusah sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh anak negeri di
atas tanah petuanan , biasanya tanah yang berupa ewang.
Sebeleumnya juga sudah ada bagian-bagian dari tanah-tanah petuanan beberapa
negeri di sepanjang pantai Teluk Dalam dari Teluk Ambon untuk diberikan sebafai
tempat pemukiman bagi golongan penduduk yang tergolong Burger. Tanah yang
didiami oleh orang-orang Burger ini menjadi lingkungan-lingkungan atau wijk-
wijk dengan kepala-kepala lingkungannya sendiri-sendiri terlepas dari kekuasaan
dan pengaturan dari negeri yang semula menguasai daerah lingkungan itu.Umumnya tanah-tanah pemukiman orang-orang Burger ini kemudia menjadi tanah
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 24/29
24 | P a g e
dengan hak eigendom. Tempat-tempat tersebut antara lainadalah di Galala, Haturu,
Hunut, Lata, Lateri, Nipa, Poka dan Waheru di Teluk Ambon dan di negeri Hila di
pantai Hitu Utara serta kota Saparua di pulau Saparua: Bahwa kalau tanah
pemukiman Burger itu tidaklah termasuk wilayah petuanan negeri di mana orangBurger itu bermukim sendiri di dalam keputusan landraad Ambon No. 45/1916 di
mana seorang Burger menggugat negeri Hative Besar yang telah mengambil tanah
miliknya. Gugatan dikabulkan dan Pemerintah Negeri Hative Besar harus
menyerahkan tanah sengketa itu kepada orang Burger itu.
Berdasarkan tingkatan hubungan antara hak petuanan atas tanahnya berhadapan
dengan hak perorangan sebagaimana diuraikan di muka, maka di Ambon Lease
terdapat tiga macam golongan tanah. Jika dusun perusahan ini kemudian diwarisi
oleh ahli warisnya, maka statusnya berubah menjadidusun pusaka
tetanaman atau dusun pusaka perusahan . Dusun pusaka perusahan ini bias
dialihkan kepada orang lain melalui penjualan atau gadai, tetapi dengan catatan,
bahwa yang boleh dipindahkan atau dialihkan hanyalah tanaman-tanaman saja,
sedangkan tanahnya tidaj boleh, karena masih milik petuanan tinggal senantiasa
kepada kepungan negeri. Jika tanah sudah diperjual-belikan, dan kemudian sampai
diwarisi oleh ahli waris dari si pembeli itu, maka statusnya atas tanahnya lalu
menjadi dusun pusaka. Karena itu kalau kita membicarakan tanah, maka haruslahdibedakan antara tanah itu an sich dan dusun . Kalau menyebut tanah, maka yang
dimaksud adalah tanahnya itu sendiri terlepas dari segala sesuatu yang ada di atas
tanah itu, atau terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia di atas
tanah itu. Adapun dusun adalah tanah dengan segala tanaman yang tumbuh di
atasnya. Di daerah ini sebutan tanah hamper tidak kedengaran lagi dan yang
menonjol adalah sebutan dusun, yaitu tanah dengan segala tanaman-tanaman yang
ada di atasnya.
2.5.4. AONG
Aong ini pada mulanya adalah hutan belukar yang dibukja atau diperusah oleh
seorang anak negeri dengan izin membabat hutan itu dan kemudian menanaminya.
Biasanya yang di tanam adalah tanam-tanaman umur pendek seperti jagung, kaspe,
sayur-mayur, umbi-umbian, dan lain-lain, tanaman umur pendek atau tanaman
musiman. Walaupun mungkin ada ditanam beberapa pohon, namun titik beratnya
adalah tanaman umur pendek. Pohon-pohonan itu biasanya dimaksudkan untuk
tanda dalam jangka panjang atau sebagai tanda-tanda batas dari tanah-tanahgarapan. Sesudah luas tanah yang dikehendaki terpenuhi, maka diberilah pagar
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 25/29
25 | P a g e
yang gunanya selain untuk keamanan juga sekalian sebagai tanda-tanda batas, dan
biasanya terbuat dari pagar kayu atau bamboo, batu-batu bersusun, tanam-tanaman
pagar dan lain-lainnya. Sesudah beberapa kali panen tanah ini ditinggalkan dan
pindah lagi mencari tanah garapan baru. Kebun yang lama sengaja ditinggalkanuntuk itu mereka member kesempatan kepada tanahnya untuk subur kembali,
sesudah itu mereka kembali lagi memperusahnya.
Cara bertani semacam ini sama dengan disebur “berhuma”, suatu bentukj bertani
cara kuno. Ladang yang telah ditinggalkan itu dinamakan Aong. Jika titik berat
tanaman adalah tanaman umur panjang, maka namanya bukan lagi aong, tetapi . Di
Maluku Utara tanah sejenis aong ini dinamakan jurame atau jurami . Hak dari
pembuka pertama dari tanah aong ini tetap melekat pada pembukanya selama
masih bias dijajaki bekas-bekas garapannya dan selama itu pula dia belum bisa
digantikan oleh orang lain. Haknya itu baru bisa dinyatakan hapus, jika tanah itu
telah diterlantarkan begitu rupa, sehingga keadaannya sudah sama dengan keadaan
hutan disekitarnya.
2.5.5. DUSUN NEGERI
Sesuai dengan namanya, yaitu dusun negeri, maka dusun-dusun negeri ini bukan
lagi hutan liar atau woeste gronden, tetapi hutan dipelihara dan dijaga. Rakyat tidak
bebas lagi mengambil hasilnya, karena segala hasilnya adalah untuk kas negeri.Dusun negeri biasanya mempunyai tanam-tanaman yang menghasilkan, seperti
bamboo, rotan, dammar, kelapa, dan pohon-pohonan lainnya yang menghasilkan
buah atau pohon mayang yang dapat disadap airnya. Setidak-tidaknya dusun negeri
merupakan tanah kosong yang siap untuk diperusah atau digarap dan disewakan
kepada orang-orang yang berminat. Pemungutan hasil dusun negeri ini biasanya
melalui lelang negeri atau pak negeri dengan lebih dahulu mengutamakan anak
negeri sendiri. Agar pohon-pohonnya memberikan haisl yang optimal, maka selama
waktu tertentu atas dusun negeri ini diletakkan . Jika saat yang paling
menguntungkan sudah tiba diadakanlah buka sasi disusul dengan lelangnya. Yang
memberikan penawaran tertinggi berhak mengambil hasilnya selama satu musim itu.
2.5.6. DATI RAJA
Dati raja adalah tanah atau dusun yang diberikan kepada seseorang pamerentah
selama ia memangku jabatan. Pamerentah dari negerinya. Kalau dia sampai diganti,
maka haknya atas dusun dati raja ini dengan sendirinya terhapus. Mengenai
penggarapan dusun dati raja ini sampai pada pengambilan hasilnya dilakukan oleh
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 26/29
26 | P a g e
anak negeri yang terkena tugas wajib tanpa upah yang disebut kwarto salah satu
dari tugas dati.
7. DUSUN PUSAKA
Dusun pusaka adalah dusun yang merupakan milik bersama suatu kelompok ahliwaris yang mereka peroleh melalui pewarisan. Pada mulanya dusun pusaka itu
adalah milik seseorang secara pribadi yang bisa diperolehnya melalui beberapa
cara. Pertama: dengan menggarap atau memperusah sepotong tanah negeri yang
masih merupakan hutan atau ewang dengan izin Pemerintah Negeri.
Perusahan ini bernama “kebun” jika yang ditanam itu hanya tanaman-tanaman umur
pendek atau musiman, tetapi jika sampai menanam tanaman umur panjang seperti :
kelapa, coklat, kenari, pala, cengkeh atau lain-lain tanaman umur panjang, maka
tanah perusahan itu dinamakan “dusun perusahan” atau “dusun tetanaman”. Karena
itu sebuah dusun baru dapat ditanam jenis tanaman umur panjang, tanaman mana
menjadi milik pribadi dari orang yang menggarapnya. Di dalam keputusan landraad
Ambonia tanggal 17 Januari 1920 No. 87/1919 Prdt ditetapkan bahwa tanam-
tanaman perusahan adalah milik orang yang menanamnya. Jika pemiliknya itu
kemudian meninggal dan ada ahli warisnya yang bisa mewarisinya, maka dusun
perusahan ini menjadi “dusun pusaka perusahan” atau “ dusun pusaka tetanaman”.
Pada umumnya disebut “ dusun pusaka”. Bunyi dari kaedah yang sama terdapatpula didalam keputusan landraad Ambonia No. 111/1919. Selanjutnya disebutkan,
bahwa tanam-tanaman di dalam dusun-dusun dati diwarisi sebagai barang pusaka
oleh para ahli warisnya. Cara kedua: untuk mendapatkan dusun pusaka bisa juga
melalui pembelian oleh seseora g yang dinamakan “ dusun babalian”. Jika dusun
babalian ini kemudian sampai diwarisi oleh keturunannya, maka statusnya berubah
menjadi dusun pusaka.
Demikianlah didalikan dalam posita gugatan perkara No. 46/1917 di landraan
Ambonia. Cara ketiga: dusun pusaka bisa juga berasal dari suatu pemberian,
misalnya seorang perempuan yang akan kawin dihadiahi oleh bapaknya sepotong
dusun yang disebut dusun atitin atau dusun lelepelo. Jika kemudia hari sampai
diwarisi oleh anak-anaknya, maka dusun atitin ini menjadi dudun pusaka turun-
temurun bagi anak-anaknya itu. Jelaslah, bahwa pada pokoknya suatu dusun baru
bisa menjadi dusun pusaka sesudah melalui proses pewarisan dan mereka yang
berhak mewarisi itu disebut “ anak-anak pusaka” atau “ anak-anak waris “. Kalau
dusun pusaka diusahakan terus, maka hak perseorangan yang melekat kepada
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 27/29
27 | P a g e
tanahnya lambat laun menjadi lebih kuat dan berakat, sebaliknya hak petuanan
menjadi semakin lemah dan kabur.
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 28/29
28 | P a g e
DELIK
Aliran pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di kepulauanIndonesia, misalnya di Tanah Gayo, di daerah daerah Batak, di pulau Nias, diMinangkabau, Sumatera Sela tan, Kalimantan (antara suku-suku bangsa Dayak),
Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, dan Timor Seringkali terjadi bahwa kampung sipenjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurianterhadap orang asing, diwajibkan mem bayar denda atau kerugian kepada golonganfamili orang yang dibunuh atau yang kecurian. Begitupun famili si penjahatdiharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukanoleh salah seorang warganya.
Di ambon sendiri Delik yang paling berat, ialah segala pelanggaran yangmemperkosa penimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta segalapelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat. Misalnya perbuatanpengkhianat adalah memperkosa keselamatan masyarakat seluruhnya, menentangdasar hidup bersama, sehingga perbuatan mi merupakan delik yang paling berat.Di Ambon rang yang bersumbang dengan anaknya sendiri selalu dihukum mati,yaitu dibunuh rakyat dengan diam-diam
5/14/2018 hukum adat ambon khaidir alatas - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/hukum-adat-ambon-khaidir-alatas 29/29
29 | P a g e
BAB 3
PENUTUP
3.1 kesimpulan
Dalam hukum adat ambon menganut sistem patrilineal yaitu sistem ke bapak an
namun ada beberapa hukum adat yang mengalami penyimpangan seperti dalam
bentuk perkawinan “kawin ambil anak” marga si bapak melebur ke dalam marga si
istri “ yang berarti secara tidak langsung menganut sistim matrilineal ,dan dalam hal
ke warisan walapun mengunakan sistem patrilineal bagian waris antara anak
perempuan dan laki laki sama besar artinya bagian laki laki tidak lebih besar dari
perempuan dan untuk perekomonian dalam hal nya tanah pada umumya tanah di
hukum adat ambon adalah tanah ulayat atau tanah ada