Hubungan pengelolaan sampah dengan masyarakat di kelurahan grendeng purwokerto

FAKTOR-FAKTOR YANG DIHADAPI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN

SAMPAH DOMESTIK MENUJU DESA MANDIRI SAMPAHDI KELURAHAN GRENDENG

PURWOKERTO UTARA

SKRIPSI

Disusun Oleh :

TAUFIQ WAHYU HIDAYATG1B010034

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATANJURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT

PURWOKERTO

2014

ii

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Wahyu Hidayat

NIM : G1B010034

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis yang berjudul:

Faktor-faktor yang Dihadapi Lembaga Kemasyarakatan dalam

Optimalisasi Pengelolaan Sampah Domestik Menuju Desa Mandiri

Sampah di Kelurahan Grendeng Purwokerto Utara

Merupakan bagian dari penelitian dengan judul:

Pendampingan Kelompok PKK dalam Usaha Optimalisasi Pengelolaan

Sampah Organik dan Anorganik Domestik Menuju Desa Mandiri Sampah.

Yang diketuai oleh:

Nama : Agnes Fitria W, SKM, M.Sc

NIP : 198307022010123003

Jurusan/ Fak : Jurusan Kesehatan Masyarakat/ FKIK

Skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya, dan tidak

sedang atau pernah ditulis oleh orang lain. Semua data yang saya sajikan adalah

diperoleh dari penelitian yang saya lakukan, kecuali data-data yang bersumber

dari kepustakaan yang saya sebutkan di dalam skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, Juli 2014

Taufiq Wahyu Hidayat

NIM. G1B010034

iii

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-

faktor yang Dihadapi Lembaga Kemasyarakatan dalam Optimalisasi Pengelolaan

Sampah Domestik Menuju Desa Mandiri Sampah di Kelurahan Grendeng

Kecamatan Purwokerto Utara”. Penulisan skripsi dilaksanakan dalam rangka

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman. Penulisan

skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik

secara moral maupun material, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih

kepada :

1. Dr. Warsinah, M.Si, A.Pt, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu

Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman,

2. Arif Kurniawan, SKM, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat,

3. Agnes Fitria Widiyanto, SKM, M.Sc, selaku Pembimbing I yang telah

memberikan bimbingan, saran dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,

4. Drs. Kuswanto, M.Kes, selaku Pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, saran dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,

5. Saudin Yuniarno, SKM, M.Kes, selaku penelaah skripsi I yang telah

memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,

6. Aris Dwi Susilarto, SKM, M.Ps, M.Eng, selaku penelaah skripsi II yang telah

meluangkan waktu dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,

iv

7. Bapak Maryono dan Ibu Sri Kuwati sebagai orang tua yang paling sempurna,

yang tak pernah berhenti mendoakan, memahami, mendukung, membimbing,

melindungi dan memperjuangkan segala sesuatu untuk anak-anaknya,

8. Seluruh dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu-

ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis,

9. Karyawan dan staf bagian pendidikan Jurusan Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal

Soedirman Purwokerto, yang telah banyak membantu dalam urusan

akademik,

10. Kawan-kawan mahasiswa seperjuangan, Trisumadya Aditya, Afif Fathul

Kodir, Dicky Dwi Anggoro, Ari Wirahyani, Asri Arafah dan D’FREL serta

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah

memberikan motivasi, dukungan, bantuan, dan doa dalam penyusunan skripsi

ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna yang

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaan pada kesempatan lain. Penulis berharap karya ini dapat

memperkaya ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Purwokerto, Juli 2013

Penulis

v

JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2014

INTISARI

TAUFIQ WAHYU HIDAYAT

FAKTOR-FAKTOR YANG DIHADAPI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK MENUJU DESA MANDIRI SAMPAH DI KELURAHAN GRENDENG PURWOKERTO UTARA

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota seringkali menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah meningkatnya volume sampah. Pengelolaan sampah dalam konteks ini sangat rumit dan perlu adanya penerapan kebijakan Pemerintah sesuai dengan Rencana dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Nasional Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006. Untuk itu perlu adanya lembaga kemasyarakatan guna mewujudkan kebijakan Pemerintah menuju Desa Mandiri Sampah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dihadapi lembaga kemasyarakatan dalam optimalisasi pengelolaan sampah domestik menuju Desa Mandiri Sampah di Kelurahan Grendeng, Purwokerto Utara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Subyek penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 7 orang. Cara pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dihadapi lembaga kemasyarakatan dalam optimalisasi sampah domestik menuju Desa Mandiri Sampah di Kelurahan Grendeng, Purwokerto Utara belum semua aspek sesuai dengan kebijakan Pemerintah, namun lembaga masyarakat setuju jika Kelurahan Grendeng dijadikan sebagai Desa Mandiri Sampah dan perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Lembaga Kemasyarakatan, Desa Mandiri Sampah, Pengelolaan.

Kepustakaan : 46 (1995-2013)

vi

DEPARTEMENT OF PUBLIC HEALTH

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY

PURWOKERTO

2014

ABSTRACT

TAUFIQ WAHYU HIDAYAT

THE FACTORS FACED BY THE COMMUNITY INSTITUTIONS IN DOMESTIC WASTE MANAGEMENT EFFORTS TOWARD INDEPENDENT VILLAGE OF WASTE IN GRENDENG, PURWOKERTO UTARA

Rapid economic growth often give rise to new problems in the city, one of them is increasing volume of waste. Waste management in this context is very complex and need for the application of Goverment policy in accordance with the plans and medium term development strategy of the National Directorate of Copyright works that are listed in the regulation of the Kementerian Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006. For it need for viable institutions in order to realize the Goverments policy towards the Independent Village of Waste. The purpose of this research is know the actors facing the community institution in optimization of domestic waste management towards the Independent village of waste in the Grendeng, Purwokerto Utara. Methods used is qualitative descriptive. The subject of the research are obtained by using purposive sampling technique as much as of 6 person. Ways of collecting data with in-dept interviews, observation, document analysis, and documentation. The result showed that factors facing the community institution in optimization of domestic waste to the Independent village of waste in the Grendeng, Purwokerto Utara has all aspects of compliance with Goverment policy, but the community institutions agree if the Grendeng as a Independent Village of waste and needs to be increased public awareness efforts in waste management.

Keywords : Community Institutions, Independent Village of Waste, Management.

Reference : 46 (1995-2013)

vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. ii

HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................. iii

PRAKATA ........................................................................................................... iv

INTISARI ............................................................................................................. vi

ABSTRAK ........................................................................................................... vii

DAFTAR ISI ........................................................................................................

viii

DAFTAR TABEL ................................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................

xv

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................

..........................................................................................................................xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Perumusan Masalah ..................................................................... 6

C. Tujuan ........................................................................................... 7

D. Manfaat ......................................................................................... 7

E. Keaslian Penelitian ....................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sampah

1. Pengertian Sampah ............................................................... 12

2. Sumber-sumber Sampah ........................................................

13

viii

3. Macam-macam Sampah .........................................................

14

4. Pengelolaan Sampah ............................................................. 15

a. Mekanisme Pengelolaan Sampah ................................... 15

b. Sistem Pengelolaan Sampah ........................................... 17

c. Pengelolaan Sampah Perkotaan ...................................... 27

d. Pengelolaan Sampah Domestik ...................................... 28

5. Dampak Negatif Sampah ...................................................... 29

B. Lembaga Kemasyarakatan .......................................................... 31

1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ...........................

31

2. Badan Keswadayaan Masyarakat ........................................... 31

3. Karang Taruna ....................................................................... 32

4. Rukun Tetangga ..................................................................... 32

5. Rukun Warga .........................................................................

32

6. Rukun Kematian .....................................................................

33

C. Rencana dan Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya

2010-2014 .....................................................................................

34

D. Konsep Desa Mandiri Sampah ..................................................... 36

E. Kerangka Teori ............................................................................ 37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pikir ............................................................................. 38

B. Definisi Konsep ........................................................................... 39

C. Jenis dan Metode Penelitian ........................................................ 40

D. Subyek Penelitian .........................................................................

40

E. Lokasi Penelitian .......................................................................... 41

F. Sumber Data ................................................................................ 41

G. Cara Pengumpulan Data .............................................................. 42

ix

H. Analisis Data ................................................................................ 44

I. Instrumen Penelitian .................................................................... 46

J. Keabsahan Data ........................................................................... 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Gambaran Umum Kelurahan Grendeng ................................. 48

2. Pelaksanaan Penelitian ............................................................ 50

3. Karakteristik Subyek Penelitian .............................................. 51

4. Hasil Wawancara mengenai Aspek Pengurangan Timbulan

Sampah .................................................................................... 52

5. Hasil Observasi mengenai Aspek Pengurangan Timbulan

Sampah .................................................................................... 59

6. Hasil Wawancara mengenai Peran Aktif Masyarakat dan

Dunia Usaha/Swasta sebagai Mitra Pengelolaan .................... 61

7. Hasil Wawancara mengenai Pelayanan dan Kualitas Sistem

Pengelolaan ............................................................................. 67

8. Hasil Observasi mengenai Pelayanan dan Kualitas Sistem

Pengelolaan ............................................................................. 73

9. Hasil Wawancara mengenai Kelembagaan, Peraturan dan

Perundangan Persampahan ..................................................... 75

10. Hasil Wawancara mengenai Kemampuan Pembiayaan

Pengelolaan Persampahan ....................................................... 81

11. Hasil Wawancara mengenai Persepsi Desa Mandiri Sampah 85

12. Hasil Wawancara mengenai Persepsi jika Kelurahan

Grendeng dijadikan sebagai Desa Mandiri Sampah................ 86

B. PEMBAHASAN

1. Aspek Pengurangan Timbulan Sampah .................................. 93

2. Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta

sebagai Mitra ...........................................................................

...........................................................................................100

3. Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan ..........................

...........................................................................................105

x

4. Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan Pengelolaan

Sampah ....................................................................................

...........................................................................................110

5. Kemampuan Pembiayaan Pengelolaan Persampahan ............

...........................................................................................115

6. Persepsi tentang Desa Mandiri Sampah .................................

...........................................................................................118

7. Persepsi jika Kelurahan Grendeng dijadikan sebagai

Desa Mandiri Sampah ............................................................

...........................................................................................119

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN ..................................................................................

.................................................................................................124

B. SARAN ........................................................................................

.................................................................................................126

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

128

LAMPIRAN ........................................................................................................

132

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian ........................................................................... 9

Tabel 2.1 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota .............. 27

Tabel 2.2 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Komponen Sumber

Sampah .............................................................................................. 28

Tabel 3.1 Definisi Konsep ............................................................................... 39

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Grendeng Tahun 2009 menurut

Kelompok Umur................................................................................. 49

xi

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Grendeng Tahun 2009 menurut

Tingkat Pendidikan............................................................................. 49

Tabel 4.3 Kondisi Masyarakat Mengenai Mata Pencaharian ............................ 50

Tabel 4.4 Karakteristik Informan ...................................................................... 52

Tabel 4.5 Matriks Jawaban Informan tentang Kegiatan Rutin Dilakukan Warga

untuk Menggunakan Kembali Sampah............................................... 52


untuk Mengurangi Sampah ................................................................ 54


untuk Daur Ulang Sampah ................................................................ 55

Tabel 4.8 Matriks Jawaban Informan tentang Program Pemerintah Untuk

Mengurangi Timbulan Sampah ......................................................... 57

Tabel 4.9 Matriks Jawaban Informan tentang Masyarakat Melakukan Kerja

Bakti Bersama .................................................................................... 61

Tabel 4.10 Matriks Jawaban Informan tentang Pelatihan Pengelolaan Sampah 62

Tabel 4.11 Matriks Jawaban Informan tentang Kontribusi Sektor Perdagangan

Dalam Pengelolaan Sampah .............................................................. 63

Tabel 4.12 Matriks Jawaban Informan tentang Kontribusi Warga Pendatang

dalam Pengelolaan Sampah ............................................................... 64

Tabel 4.13 Matriks Jawaban Informan tentang Peran Pemerintah Desa dalam

Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah .................... 66

Tabel 4.14 Matriks Jawaban Informan mengenai Sistem Pengelolaan Sampah

di Kelurahan Grendeng ...................................................................... 68

Tabel 4.15 Matriks Jawaban Informan mengenai Kecukupan TPS untuk

Menampung Volume Sampah Kelurahan Grendeng.......................... 69

Tabel 4.16 Matriks Jawaban Informan mengenai Penambahan TPS

di Kelurahan Grendeng ..................................................................... 70

Tabel 4.17 Matriks Jawaban Informan mengenai Bentuk Kelembagaan

Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Grendeng............................ 74

Tabel 4.18 Matriks Jawaban Informan mengenai Pemantauan dan Evaluasi

Kelembagaan ..................................................................................... 76

xii

Tabel 4.19 Matriks Jawaban Informan mengenai Peraturan Dasar Pengelolaan

Sampah ............................................................................................. 76

Tabel 4.20 Matriks Jawaban Informan mengenai Sanksi Pelanggar Aturan

Pengelolaan Sampah .......................................................................... 77

Tabel 4.21 Matriks Jawaban Informan mengenai Sumber Pembiayaan ............. 79

Tabel 4.22 Matriks Jawaban Informan mengenai Pembiayaan yang

Dibebankan kepada Warga ................................................................ 80

Tabel 4.23 Matriks Jawaban Informan mengenai Alternatif Pembiayaan selain

Iuran Retribusi dari Warga ................................................................ 81

Tabel 4.24 Matriks Jawaban Informan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam

Sumber Pembiayaan .......................................................................... 82

Tabel 4.25 Matriks Jawaban Informan mengenai Persepsi Kelompok Swadaya

Masyarakat mengenai Desa Mandiri Sampah ................................... 83

Tabel 4.26 Matriks Jawaban Informan mengenai Persepsi mengenai peran

aktif masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah ............. 84

Tabel 4.27 Matriks Jawaban Informan mengenai Persepsi mengenai faktor

pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sampah yang ada

terhadap Desa Mandiri Sampah ......................................................... 85

Tabel 4.28 Matriks Jawaban Informan mengenai Persepsi mengenai

Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan Pengelolaan Sampah

yang Ada Terhadap Desa Mandiri Sampah ....................................... 87

Tabel 4.29 Matriks Jawaban Informan Mengenai Persepsi Mengenai Sumber

Pembiayaan yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah ..................... 88

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Manajemen Pengelolaan Sampah ......................................... 18

Gambar 2.2 Kerangka Teori ................................................................................ 37

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian ................................................................ 38

Gambar 4.1 Sampah anorganik yang bisa dijual .................................................. 59

Gambar 4.2 Koperasi Barang Bekas .................................................................... 59

Gambar 4.3 Kantong kresek untuk belanja .......................................................... 60

xiii

Gambar 4.4 Hasil kerajinan bunga dari sampah anorganik .................................. 62

Gambar 4.5 Gerobak sampah ............................................................................... 73

Gambar 4.6 Tempat pembuangan sampah rumah tangga .................................... 74

Gambar 4.7 TPS Kelurahan Grendeng ................................................................. 75

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Alur Penelitian .................................................................................

.........................................................................................................................132

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Mendalam .....................................................

133

Lampiran 3 Transkip Hasil Wawancara Mendalam .............................................

137

xiv

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Penelitian ....................................................

174

Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian ..........................................................................

177

Lampiran 6 Surat Keterangan Perbaikan Hasil ...................................................

178

Lampiran 7 Biodata Penulis .................................................................................

179

xv

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota seringkali menimbulkan

permasalahan baru dalam menata perkotaan yang berkaitan dengan

penyediaan prasarana dan sarana (Utama, 2002). Masalah baru tersebut salah

satunya adalah meningkatnya volume sampah yang berdampak pada perlunya

pengelolaan yang berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

pada Pasal 5 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, bahwa

masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 6

dinyatakan bahwa masyarakat dan pengusaha berkewajiban untuk

berpartisipasi dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan, mencegah

dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Terkait dengan ketentuan tersebut, sesuai UU No.18 Tahun 2008 secara

eksplisit juga dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban

dalam pengelolaan sampah. Dinyatakan dalam Pasal 12 bahwa setiap orang

dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan

lingkungan. Bahwa pada dasarnya usaha pengelolaan sampah yang meliputi

berbagai aspek harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat,

justru masyarakat tidak semata-mata sebagai obyek pengelolaan sampah.

Keberhasilan pengelolaan sampah tergantung pada partisipasi seluruh rakyat

serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat

Indonesia serta para penyelenggara negara.

1

2

Indonesia telah memiliki sistem pengelolaan sampah informal sejak

beberapa generasi lalu, yang hingga kini masih beroperasi terutama di daerah

pedesaan yang tidak terjangkau oleh pengangkutan sampah pemerintah. Pada

umumnya sampah dibakar, ditimbun dalam tanah atau dibuang ke sungai atau

laut. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkirakan pada tahun

2012 hanya terdapat 23,4 persen sampah yang berhasil diangkut melalui

sistem pengelolaan sampah resmi dari pemerintah. Sisanya dibuang melalui

cara ditimbun dalam tanah sebesar 4,2 persen dan diolah menjadi kompos

sebesar 1,1 persen (Statistik Persampahan Indonesia, 2008).

Menurut data statistik nasional, diperkirakan 38,5 juta ton sampah

diproduksi tiap tahun. Angka ini setara dengan sekitar setengah kilogram

sampah per orang per hari. Volume dan komposisi sampah bervariasi

berdasarkan daerah tempat tinggalnya apakah di daerah pedesaan atau di

kawasan perkotaan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sampah di kawasan

perkotaan memiliki volume yang lebih tinggi dan kandungan organik yang

lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pedesaan (Statistik

Persampahan Indonesia, 2008).

Perkembangan persampahan di Kabupaten Banyumas mengalami

peningkatan volume sampah sejalan dengan makin bertambahnya aktivitas

masyarakat. Menurut data perkembangan persampahan Tahun 2004-2008

terdapat volume sampah tahun 2004 sebesar 600 m3/hari sedangkan sampah

yang terangkut hanya 535 m3/hari. Pada tahun 2008 terdapat volume sampah

sebesar 579 m3/hari sedangkan yang terangkut hanya 300 m3/hari. Hal ini

3

membuktikan belum optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten

Banyumas. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009)

Pengelolaan sampah dalam konteks ini sangat rumit dan memerlukan

pendekatan berbeda guna menyesuaikan dengan setiap lingkungan yang

berbeda tersebut. Walaupun kebijakan pengelolaan sampah dirumuskan pada

tingkat Pemerintah Pusat, pada pelaksanaannya pengelolaan ini memerlukan

keterlibatan semua pihak, mulai dari kelompok masyarakat tingkat rumah

tangga, tingkat desa sampai Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah

Pusat serta sektor swasta. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 maka disusun Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya yang membuahkan beberapa

program dan kebijakan. Kebijakan dalam hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan

strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan.

Penanganan sampah dimulai dari kesadaran masyarakat dan pemerintah

lewat programnya yang terarah dan terpadu untuk mengelola sampah dan

mengkomunikasikannya kepada masyakarat untuk merumuskan teknis yang

perlu diambil dalam penanggulangannya. Masyarakat sebagai sumber

timbulan sampah diharapkan ikut serta dalam sistem pengolahan sampah

(Syafrudin, 2004).

Partisipasi masyarakat turut dilibatkan karena masyarakat yang terlibat

secara langsung dalam aktivitas persampahan sehari-hari, mulai dari

pembuangan sampah rumah tangga hingga model iuran dan penempatan akhir

4

dari sampah-sampah tersebut. Keterlibatan masyarakat tersebut dalam

pembuatan kebijakan pengelolaan persampahan di daerah sangat dibutuhkan

untuk meningkatkan perbaikan masalah sampah. Partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya kebersihan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat serta

menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan

meningkatkan fungsi lingkungan.

Kelurahan Grendeng terletak di Kecamatan Purwokerto Utara merupakan

wilayah dengan jumlah penduduk tahun 2009 sebanyak 6.525 jiwa yang

setiap harinya memproduksi sampah. Hal ini disebabkan karena kepadatan

penduduk dan banyaknya aktifitas penduduk wilayah Kelurahan Grendeng

sehingga tidak menutup kemungkinan sampah diproduksi setiap hari.

Keadaan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran penduduk untuk

melakukan pengelolaan sampah yang baik secara mandiri.

Hasil penelitian Widiyanto, dkk (2013) di Kelurahan Grendeng

menyatakan bahwa volume sampah yang menumpuk kadang berserakan di

tempat penampungan sampah pada pemukiman, tidak sedap baunya dan tidak

enak dipandang mata serta mendatangkan vektor penyakit seperti lalat, tikus,

dan kecoa. Selain itu, tempat penampungan sampah yang tidak sesuai lagi

volumenya dengan sampah yang dikumpulkan warga serta sistem

pengangkutan yang mengganggu kelancaran transportasi sehingga jika

pengangkutan tidak dilaksanakan tepat sesuai jadwal, maka Kelurahan

Grendeng tampak kumuh. Sampah yang telah dipisahkan oleh warga

dicampur kembali saat pengangkutan sehingga pemilahan sampah yang

5

dilakukan warga kurang bermanfaat. Kebiasaan warga dalam membuang

sampah di sungai yang melintasi warga sehingga dapat menyumbat aliran

sungai dan terjadi pencemaran air. Selain itu, warga Kelurahan Grendeng

belum memiliki informasi tentang teknologi pengolahan sampah.

Hasil survei pendahuluan pada bulan Maret 2014 terhadap Kepala

Kelurahan Grendeng mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng

masih belum dilakukan secara maksimal. Sampah yang ada di wilayah ini

dikumpulkan dan kemudian dibuang ke Tempat Penampungan Sementara

(TPS) yang berada di dekat pemakaman Grendeng dan Jalan Gunung Muria.

Setelah sampah dikumpulkan sementara di Tempat Penampungan Sementara

(TPS), sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel

oleh truk pengangkut dari Pemerintah Daerah. Masyarakat yang tinggal di

wilayah Kelurahan Grendeng ini wajib membayar retribusi kebersihan

minimal Rp.5.000,00 per bulan guna untuk pengelolaan sampah. Selain

warga, pemerintah desa juga turut membayar retribusi kepada pihak

Pemerintah Kabupaten sebesar Rp.100.000,00 per bulan dan jasa pengangkut

sampah sebesar Rp.100.000,00 per bulan. Terdapat beberapa lembaga

kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Grendeng antara lain kelompok PKK,

Karang Taruna, Rukun Kematian, BKM, kelompok pengelolaan sampah

tingkat RT dan tingkat RW. Peran lembaga kemasyarakatan untuk mengajak

masyarakat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Hasil penelitian Artiningsih (2008) menyebutkan bahwa peran kelompok

swadaya sangat penting dalam membantu terwujudnya program pemerintah

dalam hal pengelolaan persampahan. Dalam penelitian tersebut, upaya yang

6

dilakukan kelompok swadaya masyarakat yaitu memberikan sosialisasi

pengelolaan persampahan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran

pribadi dari masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpengaruh terhadap

lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya (Riswan, dkk, 2011).

Pengelolaan sampah dalam hal ini sangat rumit dan memerlukan pendekatan

terhadap suatu lembaga masyarakat sebab kelompok ini mempunyai pengaruh

yang besar terhadap perubahan masyarakat kearah yang lebih baik. Melalui

lembaga kemasyarakatan ini diharapkan dapat membawa masyarakat

Kelurahan Grendeng untuk melakukan upaya optimalisasi pengelolaan

sampah domestik guna mewujudkan Desa Mandiri Sampah. Upaya tersebut

perlu dilakukan identifikasi gambaran permasalahan yang dihadapi dari segi

upaya pengurangan timbulan sampah, peran aktif masyarakat, pelayanan dan

kualitas sistem pengelolaan, kelembagaan, peraturan dan perundangan,

sumber pembiayaan guna mewujudkan Desa Mandiri Sampah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan penelitian yaitu : “Faktor-faktor apa yang dihadapi kelompok

swadaya masyarakat dalam optimalisasi pengelolaan sampah domestik

menuju Desa Mandiri Sampah di Kelurahan Grendeng, Kecamatan

Purwokerto Utara?”

7

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang dihadapi Lembaga Kemasyarakatan

dalam optimalisasi pengelolaan sampah domestik menuju Desa Mandiri

Sampah di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui upaya pengurangan timbulan sampah.

b. Untuk mengetahui peran aktif masyarakat dan dunia usaha atau swasta

sebagai mitra pengelolaan sampah.

c. Untuk mengetahui pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sampah.

d. Untuk mengetahui kelembagaan, peraturan dan perundangan

pengelolaan sampah.

e. Untuk mengetahui kemampuan pembiayaan pengelolaan

persampahan.

f. Untuk mengetahui persepsi Lembaga Kemasyarakatan mengenai Desa

Mandiri Sampah.

g. Untuk mengetahui persepsi Lembaga Kemasyarakatan jika Kelurahan

Grendeng dijadikan sebagai Desa Mandiri Sampah.

D. Manfaat

1. Bagi masyarakat Kelurahan Grendeng

Memberikan informasi tentang kondisi lingkungan dan pengelolaan

sampah yang ada di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto

Utara.

8

2. Bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Grendeng

Memberikan informasi tentang kondisi lingkungan dalam upaya

mewujudkan Desa Mandiri Sampah di Kelurahan Grendeng

Kecamatan Purwokerto Utara.

3. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan

khususnya di bidang Kesehatan Lingkungan.

4. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kesehatan Lingkungan

khususnya dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng


9

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No. Penelitian Terdahulu Perbandingan1. a. Judul Penelitian:

Evaluasi Pengelolaan Sampah (Studi Kualitatif Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)b. Penulis:Erida Octa Prasetyowatic. Tahun Penelitian:2013d. Hasil:Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara berdasarkan data sekunder Dinas Cipta Karya adalah sebesar 6m3/hari. Jenisa sampah yang banyak dijumpai adalah sampah anorganik, sedangkan sumber sampah berasal dari pemukiman. Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara adalah RT dan RW kemudian diteruskan pegangkutan oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas. Pembiayaan berasal dari swadaya masyarakat. Peraturan tentang pengelolaan sampag yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.6 Tahun 2012, Peraturan retribusi, dan Undang-Undang No.18 Tahun 2008, namun peraturan hanya sebagai payung saja, sehingga pelaksanaan sanksi belum dilakukan penanganannya. Teknis operasional yaitu kumpul , angkut, buang. Peran serta

a. Persamaan:Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptifb. Perbedaan:1) Tujuan penelitian yang dilakukan Erida Octa Prasetyowati meliputi evaluasi yaitu kelembagaan, pembiayaan, peraturan, teknik operasional, peran serta masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini adalah aplikasi dari Rencana dan Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan.

10

masyarakat masih kurangLanjutan Tabel 1.1 Keaslian PenelitianNo. Penelitian Terdahulu Perbandingan2. a. Judul Penelitian:

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kellurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medanb. Penulis:Yessi T.Br.Karoc. Tahun Penelitian:2009d. Hasil: Pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Sidorame Timur belum berjalan dengan baik. Strategi pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sidorame Timur adalah dengan berpartisipasi membuang sampah rumah tangga ke tempat yang telah disediakan, membuang sampah rumah tangga ke parit (drainase) serta masyarakat telah mengenal prinsip 4R (Reuse, Reduce, Recycling,Replace) namun dalam pelaksanaannya masyarakat hanya melakukan pemanfaatan terhadap sampah rumah tangga. Sistem penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah di Kelurahan Sidorame Timur juga belum berjalan dengan baik.

a. PersamaanMetode penelitian yang digunakan Yessi T.Br.Karo sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif kualitatif.b. Perbedaan1) Lokasi penelitian Yessi T.Br. Karo dilakukan di Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medansedangkan penelitian ini akandilakukan di Kelurahan GrendengKecamatan Purwokerto UtaraKabupaten Banyumas.

3. Judul Penelitian : Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)Penulis : Ni Komang Ayu ArtiningsihTahun Penelitian : 2008Hasil : pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dapat mereduksi timbulan sampah yang dibuang. Permasalahan utama dari peran serta masyarakat dalam

Persamaan :1) Metode penelitian yang

digunakan Ni Komang Ayu Artiningsih sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif kualitatif

Perbedaan :1) Lokasi penelitian : lokasi

penelitian yang dilakukan Ni Komang Ayu Artiningsih di Sampangan dan Jomblang, Kota

11

pengelolaan sampah rumah Semarang sedangkan

Lanjutan Tabel 1.1 Keaslian PenelitianNo. Penelitian Terdahulu Perbandingan

tangga adalah bagaimana menerapkan paradigma dari memilah, membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah. Kader-kader lingkungan sangat besar peranannya dalam membantu terwujudnya program pemerintah.

penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

2) Populasi dan sampel : penentuan sampel pada penelitian Ni Komang Ayu Artiningsih menggunakan rumus Slovin sedangkan penentuan sampel pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sampah

1. Pengertian Sampah

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang

punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari

manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat

organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang

dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan (Artiningsih,

2008).

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah :

(Artiningsih, 2008)

a. Sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan

yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa

gas metan dan H2S yang bersifat racun bagi tubuh.

b. Sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dari sampah plastik,

logam, gelas karet dan lain-lain.

c. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau

sampah.

d. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah

sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat

kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan

13

mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit reversible atau

berpotensi irreversible.

e. Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap

kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

2. Sumber- Sumber Sampah

Menurut Artiningsih (2008), sumber-sumber timbunan sampah

adalah sebagai berikut:

a. Sampah dari pemukiman penduduk

Pemukiman biasanya menghasilkan sampah yang dihasilkan oleh suatu

keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang

dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau

sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

b. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya

orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut

mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah

termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis

sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah

kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng- kaleng serta sampah lainnya.

c. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Sampah yang dimaksud di sini berasal dari tempat hiburan umum,

pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana

pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah

basah.

14

d. Sampah dari industri

Sampah dalam pengertian ini termasuk sampah yang berasal dari

pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan

industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan

mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah

basah, sampah kering abu, sisa – sisa makanan, sisa bahan bangunan.

e. Sampah Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian,

misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang

dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi

serangga tanaman. Berbagai macam sampah yang telah disebutkan

diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber- sumber sampah yang

dapat ditemukan dalam kehidupan sehari - hari. Hal ini menunjukkan

bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah.

3. Macam- Macam Sampah

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua)

yaitu sebagai berikut (Basriyanta, 2007) :

a. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan

hayati yang didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable.

Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami,

sampah rumah tangga sebagian besar merupakan sampah organik.

Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa

15

makanan, pembungkus (selain kertas, karet, dan plastik), tepung

sayuran, kulit buah, daun, dan ranting.

b. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan

non-hayati baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi

pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi :

sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah

kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar

sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme

secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara sebagian lainnya

hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada

tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik

dan kaleng.

4. Pengelolaan Sampah

a. Mekanisme Pengelolaan Sampah

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU No 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan–kegiatan berikut

(Artiningsih,2008):

1) Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya

sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan

lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di

tempat pengolahan, dan daur ulang sampah disumbernya dan/atau

di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam

16

Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam

pengurangan sampah ini adalah:

a) Menetapkan sasaran pengurangan sampah

b) Mengembangkan teknologi bersih dan label produk

c) Menggunakan bahan produksi yang dapat didaur ulang atau

diguna ulang

d) Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang

e) Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang

2) Penanganan sampah,menurut Artiningsih (2008), yaitu rangkaian

kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan

(pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan

sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber

sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu),

pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS

atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengolahan hasil akhir

(mengubah bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar

diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan

pemprosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil

pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media

lingkungan).

Zero Waste adalah mulai dari produksi sampai berakhirnya suatu

proses produksi dapat dihindari terjadi produksi sampah atau

diminimalisir terjadinya sampah. Konsep Zero Waste ini salah satunya

dengan menerapkan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). Pemikiran

17

konsep zero waste adalah pendekatan serta penerapan sistem dan

teknologi pengolahan sampah perkotaan skala individual dan skala

kawasan secara terpadu dengan sasaran untuk dapat mengurangi

volume sampah sesedikit mungkin. Konsep 3R adalah merupakan dasar

dari berbagai usaha untuk mengurangi limbah sampah dan

mengoptimalkan proses produksi sampah (Surbakti, 2009).

a) Reduce

Dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi

barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita

menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.

b) Reuse

Prinsip reuse dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih

barang-barang yang bisa dipakai kembali dan juga menghindari

pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat

memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah.

c) Recycle

Prinsip recycle dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-

barang yang sudah tidak berguna lagi, bias didaur ulang. Tidak semua

barang bias didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-

formal dan industry rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi

barang lain.

b. Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah

yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana

18

antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai

tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek

tersebut meliputi: aspek teknis operasional , aspek organisasi dan

manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, aspek peran

serta masyarakat.

Sistem Pengelolaan

Sampah

Gambar 2.1 Skema Manajemen Pengelolaan Sampah

(Sumber : SNI 3242:2008)

1) Aspek Teknis Operasional

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling

dekat dengan obyek persampahan. Perencanaan sistem persampahan

memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang

jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia

(SNI) Nomor 3242:2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di

Permukiman. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral

dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan

yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pengolahan,

pemindahan, pengangkutan, pembuangan.

Teknik Operasional

PembiayaanKelembagaan

Peran Serta Masyarakat

Peraturan

19

Teknis operasional meliputi : (SNI Nomor 3242:2008)

a) Pewadahan

Terdiri dari :Pewadahan individual dan atau Pewadahan komunal

Jumlah wadah sampah minimal 2 buah per rumah untuk memilah

jenis sampah mulai di sumber yaitu :

- Wadah sampah organik untuk mewadahi sampah sisa sayuran,

sisa makanan, kulit buah-buahan, dan daun-daunan menggunakan

wadah dengan warna gelap.

- Wadah sampah anorganik untuk mewadahi sampah jenis kertas,

kardus, botol, kaca, plastik, dan lain-lain menggunakan wadah

warna terang.

b) Pengumpulan terdiri dari :

- Pola individual tidak langsung dari rumah ke rumah

- Pola individual langsung dengan truk untuk jalan dan fasilitas

umum

- Pola komunal langsung untuk pasar dan daerah komersial

- Pola komunal tidak langsung untuk pemukiman padat

c) Pengolahan dan daur ulang sampah di sumber dan di TPS berupa:

- Pengomposan skala rumah tangga dan daur ulang sampah

anorganik, sesuai dengan tipe rumah atau luas halaman yang ada

- Pengomposan skala lingkungan di TPS

- Daur ulang sampah anorganik di TPS

d) Pemindahan sampah dilakukan di TPS atau TPS Terpadu dan di

lokasi wadah sampah komunal

20

e) Pengangkutan dari TPS atau TPS Terpadu atau wadah komunal

ke TPA frekuensinya dilakukan sesaui dengan jumlah sampah

yang ada.

f) Pembuangan akhir sampah dibedakan menjadi 3 metode:

- Metode Open Dumping

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya

membuang/ menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada

perlakukan khusus/ pengolahan sehingga sistem ini sering

menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

- Metode Controlled Landfill (Penimbunan terkendali)

Controlled Landfill adalah sistem open dumping yang

diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping

dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan

lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan

atau setelah mencapai periode tertentu.

- Metode Sanitary landfill (Lahan Urug Saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara

sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan

tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah

penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

2) Aspek Kelembagaan

Menurut SNI 3242-2008 aspek kelembagaan meliputi ;

a) Penanggung jawab pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh :

- Swasta/developer dan atau;

21

- Organisasi kemasyarakatan.

- Sampah rumah tangga ditangani khusus oleh lembaga tertentu.

b) Tanggung jawab lembaga pengelola sampah permukiman adalah :

- Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai

sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga

yang dibentuk/ditunjuk oleh organisasi kemasyarakatan

pemukiman setempat.

- Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh

lembaga pengelola sampah kota yang dibentuk atau dibentuk oleh

Pemerintah Kota

- Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan

teknis evaluasi kinerja pengelolaan sampah

- Mencari bantuan teknis perkuatan struktur organisasi

- Menyusun mekanisme kerjasama pengelolaan sampah dengan

pemerintah daerah atau dengan swasta

- Menggiatkan forum koordinasi asosiasi pengelolaan persampahan

- Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan

teknis dan manajemen persampahan ke tingkat daerah

- Untuk sampah B3-rumah tangga diatur sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Jumlah personil pengelola persampahan harus cukup memadai

sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah

personil minimal 1 orang per 1.000 penduduk yang dilayani

22

sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf

minimal 1 orang per 1.000 penduduk (SNI 19-2454- 2002).

Syafrudin (2004), bentuk kelembagaan pengelola sampah

disesuaikan dengan kategori kota. Adapun bentuk kelembagaan

tersebut adalah sebagai berikut : Kota Raya dan Kota Besar (jumlah

penduduk > 500.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang

dianjurkan berupa dinas sendiri.

- Kota sedang 1 (jumlah penduduk 250.000 –500.000 jiwa) atau Ibu

Kota Propinsi bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan

berupa dinas sendiri.

- Kota sedang 2 (jumlah penduduk 100.000 –250.000 jiwa) atau

Kota/Kotif bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas / suku

dinas /UPTD Dinas Pekerjaaan Umum atau seksi pada Dinas

Pekerjaan Umum.

- Kota kecil (jumlah penduduk 20.000 –100.000 jiwa) atau kota

kotif bentuk lembaga pengelolaan sampah yang dianjurkan berupa

dinas / suku dinas / UPTD, Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada

Dinas Pekerjaan Umum.

3) Aspek Pembiayaan

Syafrudin (2004), pelaksanaan penarikan retribusi diatur dalam suatu

dasar hukum yang memenuhi prinsip antara lain:

a) Disusun sistem pengendalian yang efektif antara lain bersama-

sama rekening listrik.

b) Dibagi dalam wilayah penagihan.

23

c) Didasarkan pada peta target.

d) Penagihan dilaksanakan setelah pelayanan berjalan dan struktur

tarif perlu dipublikasikan kepada masyarakat.

Sumber dana merupakan salah satu sumber daya sistem

pengelolaan persampahan, dana tersebut meliputi : (Syafrudin, 2004)

a) Retribusi, yaitu sumber dana yang digali dari masyarakat.

b) Iuran sampah yaitu sumber dana masyarakat dilaksanakan oleh

organisasi masyarakat tanpa peraturan formal.

c) Subsidi yaitu sumber dana pemerintah daerah karena dana

masyarakat tidak mencukupi untuk menekan tarif retrtibusi.

d) Subsidi silang yaitu strategi pendanaan yang kuat membantu yang

lemah.

SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman,

sumber biaya berasal dari :

a) Pembiayaan pengelolaan sampa dari sumber sampah di

permukiman sampai dengan TPS bersumber dari iuran warga.

b) Pembiayaan pengelolaan dari TPS ke TPA bersumber dari

retribusi/jasa pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah/Keputusan

Kepala Daerah.

Biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari

masyarakat (80%) dan Pemerintah Daerah (20%) yang digunakan

untuk pelayanan umum antara lain: penyapuan jalan, pembersihan

saluran dan tempat-tempat umum. Sedangkan dana pengelolaan

persampahan suatu kota besarnya disyaratkan minimal ± 10 % dari

24

APBD. Besarnya retribusi sampah didasarkan pada biaya operasional

pengelolaan sampah (Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan,

Dep.Kimpraswil, 2003).

4) Aspek Peraturan atau Hukum

Raharyan dan Widagdo (2002), peraturan yang dibutuhkan dalam

sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur

tentang :

a) Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan persampahan

b) Rencana induk pengelolaan sampah kota

c) Bentuk lembaga organisasi pengelolaan

d) Tata cara penyelenggaraan pengelolaan

e) Tarif jasa pelayanan atau retribusi

f) Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama

antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta.

Pengelolaan persampahan diperlukan dasar hukum pengelolaan

persampahan yang mencakup (Syafrudin, 2004):

a) Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum

pengelolaan kebersihan yang berlaku.

b) Peraturan daerah tentang pembentukan badan pengelolaan

kebersihan.

c) Peraturan daerah yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif

dasar pengelolaan kebersihan.

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara

Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan

25

bertumpu pada hukum yang berlaku. Pengelolaan sampah di

Indonesiamembutuhkan kekuatan dan dasar hukum seperti dalam

pembentukan organisasi, pemungutan, retribusi, keterlibatan

masyarakat dan sebagainya. Aspek pengaturan memegang peranan

penting dalam pengelolaan sampah, hal ini mengingat kesadaran

masyarakat dan pola hidup masyarakat dalam memperlakukan sampah

belum baik (Syafrudin, 2004).

5) Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota

masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan

masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan

berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan

setiap permasalahan kesehatan. Di dalam hal ini masyarakat sendirilah

yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, melaksanakan

dan mengevaluasikan program-program kesehatan masyarakatnya.

Lembaga atas wadah yang ada di masyarakat hanya dapat memotivasi,

mendukung dan membimbingnya. (Notoatmodjo, 2007).

Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan

persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan

masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam

keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang

sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi

masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancardan

merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah

26

yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya

setempat (Wibowo dan Djajawinata, 2007).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk

berperan serta. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peranserta

seseorang menurut Pangestu dalam Pratiwi (2008) meliputi dua hal,

yaitu:

a) Faktor internal dari individu yang mencakup ciri-ciri atau

karakteristik individu yang meliputi: umur, pendidikan formal,

pendidikan non formal, luas lahan garapan, pendapatan,

pengalaman berusaha, dan kosmopolitan.

b) Faktor eksternal yang merupakan faktor diluar karakteristik

individu yang meliputi hubungan antara pengelola dengan

masyarakat, kebutuhan masyarakat, pelayanan pengelola, dan

kegiatan penyuluhan.

Nasdian (2003), faktor penghambat peran serta antara lain adalah

masalah struktural. Masalah struktural mengalahkan masyarakat

lapisan bawah terhadap interest pribadi akibat aparatur pemerintah

yang lebih kuat. Faktor lain yang menghambat adalah budaya yang

tumbuh dalam masyarakat, yakni sikap masyarakat yang pasrah

terhadap nasib dan terlalu tergantung kepada pemimpin sehingga

masyarakat menjadi kurang kreatif. Budaya tersebut secara tidak

langsung dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam

kegiatan pembangunan.

27

c. Pengelolaan Sampah Perkotaan

Sampah perkotaan atau sampah yang timbul di kota (SNI 19-

2454-2002), terdiri dari sampah permukiman dan komersial, sedangkan

timbulan sampah merupakan banyaknya sampah yang timbul dari

masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita, per hari,

atau per luas bangunan atau perpanjang jalan. Timbulan sampah

perkotaan tergantung besar kecilnya kota. Besaran timbulan sampah

berdasarkan komponen sumber sampah maupun klasifikasi kota sesuai

dengan tabel berikut:

Tabel 2.1 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota

No

Satuan Volume

(L/Orang/Hari

Berat

(Kg/Orang/Hari)Klasifikasi Kota

1. Kota Sedang 2,75 – 3,25 0,70 – 0,80

2. Kota Kecil 2,5 – 2,75 0,625 – 0,70

Sumber : SNI 19-3983-1995

Dalam pengelolaan sampah untuk menuju program zero waste.

Proses pemilahan dan pengolahan harus dilakukan di sumber sampah,

baik bersamaan maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah.

Pengelolaan sampah diawali dari lokasi timbulan sampah atau produsen

sampah. Pada lokasi ini dilakukan pemilahan antara sampah organik

dan anorganik.

Sampah yang telah terpilah, ditempatkan pada wadah sampah yang

berbeda. Sampah organik berupa dedaunan dapat diolah menjadi

kompos dengan teknologi pengomposan yang sangat sederhana,

28

sampah berupa sisa makanan dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.

Sedangkan pilahan sampah anorganik bisa dimanfaatkan untuk daur

ulang maupun dimanfaatkan kembali. Dalam proses selanjutnya baik

pengumupulan, pemindahan maupun pengangkutan, sampah telah

terpilah diusahakan jangan tercampur kembali. Upaya pemilahan sejak

sumber sampah akan meningkatkan efisiensi pengolahan sampah.

Tabel 2.2 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Komponen Sumber Sampah

No. Komponen Sumber Sampah SatuanVolume(Liter)

Berat(Kg)

1. Rumah Permanen Per org/hari 2,25-2,50 0,350-0,400

2. Rumah semi permanen Per org/hari 2,00-2,25 0,300-0,350

3. Rumah non permanen Per org/hari 1,75-2,00 0,250-0,300

4. Kantor Per pgw/hari 0,50-0,75 0,025-0,100

5. Toko/ruko Per ptg/hari 2,50-3,00 0,150-0,350

6. Sekolah Per mrd/hari 0,10-0,15 0,010-0,020

7. Jalan arteri sekunder Per mtr/hari 0,10-0,15 0,020-0,100

8. Jalan kolektor sekunder Per mtr/hari 0,10-0,15 0,010-0,050

9. Jalan lokal Per mtr/hari 0,05-0,10 0,005-0,025

10. Pasar Per mtr2/hari 0,10-0,60 0,100-0,300

Sumber : SNI 19-3983-1995

d. Pengelolaan Sampah Domestik

Pemukiman merupakan bagian dari kawasan budidaya dalam

lingkungan hidup, baik yang bersifat perkotaan maupun perdesaan,

terdiri dari beberapa jenis kawasan dengan prasarana dan sarana

lingkungan yang lengkap dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan

bagi kebutuhan penghuninya (SNI 3242:2008).

29

Agar pengelolaan sampah di permukiman dapat berjalan dengan

baik perlu didukung ketentuan perundang-undangan mengenai

pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan,

ketertiban umum, kebersihan kota/lingkungan, pembentukan

institusi/organisasi/retribusi dan perencanaan tata ruang kota serta

peraturan-peraturan pelaksanaannya. Selain itu juga perlu didukung

dengan teknik operasional yang tepat yanga akan digunakan dengan

mempertimbangkan kondisi topografi dan lingkungan daerah

pelayanan, kondisi sosial, ekonomi (tingkat pendapatan), partisipasi

masyarakat, jumlah dan jenis timbulan sampah. Untuk menunjang

operasional pengelolaan sampah dibutuhkan pembiayaan dan retribusi,

peralatan dan sumber daya manusia.

5. Dampak Negatif Sampah

Menurut Artiningsih (2008), ada tiga dampak sampah terhadap

manusia dan lingkungan yaitu :

a. Dampak terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan

sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi

beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan

anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan

yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus

yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat

bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorhagic

30

fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang

pengelolaan sampahnya kurang memadai.

2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).

3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu

contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita

(taenia). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernakan

binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau

sampah.

b. Dampak terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau

sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat

mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan

berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di

buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair

organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas metana ini

pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkanledakan.

c. Dampak terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

1) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya

tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah

meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati ke rumah sakit).

2) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah

yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk

pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau

tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan.

31

Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan

diperbaiki.

B. Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006

tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang dimaksud

dengan lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam

memberdayakan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 terdiri dari RT, RW, Karang

Taruna, PKK, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai

dengan kebutuhan.

1. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2000, Gerakan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK adalah suatu gerakan

nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perempuan

sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia,

sejahtera, maju, dan mandiri. Program pokok PKK adalah program dalam

dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan

keluarga.

2. Badan Keswadayaan Masyarakat

Menurut Lestari (2013) pembentukan Badan Keswadayaan

Masyarakat merupakan wadah dari program pemerintah untuk

32

mengentaskan warga miskin, dimana BKM tersebut merupakan modal

sosial dalam menjamin kemitraan masyarakat dengan Pemerintah Daerah

dan kelompok setempat.

3. Karang Taruna

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, menyebutkan

bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai

wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh

dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh

dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan

terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Anggota Karang

Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap

anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45

(empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.

4. Rukun Tetangga

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas N0. 5 Tahun 2008

tentang Alokasi Dana Desa bahwa Rukun Tetangga yang selanjutnya

disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah

masyarakat setempat dalam rangka pelayananan pemerintahan dan

kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.

5. Rukun Warga

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas N0. 5 Tahun 2008

tentang Alokasi Dana Desa bahwa Rukun Warga yang selanjutnya

33

disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah

pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.

6. Rukun Kematian

Menurut Peraturan Peraturan Daerah Kota Blitar No.3 Tahun 2011

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota

Blitar bahwa yang dimaksud Rukun Kematian adalah organisasi sosial

kemasyarakatan yang terbuka, partisipatif, mandiri dan demokratis yang

berorientasi menjalankan tugas-tugas sosial kemasyarakatan utamanya

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. Rencana dan Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Renstra

Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah dokumen perencanaan Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima)

tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Dokumen perencanaan mengenai sistem pengelolaan persampahan

disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) yaitu:

Kebijakan 1: Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai

dari sumbernya.

Strategi:

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R.

34

b. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif

dalam pelaksanaan 3R.

c. Mendorong koordinasi lintas sektor (perindustrian dan

perdagangan).

Kebijakan 2: Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta

sebagai mitra pengelolaan.

Strategi:

a. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak

dini melalui pendidikan di sekolah.

b. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan

kepada masyarakat umum.

c. Membina masyarakat khususnya kaum perempuan dalam

pengelolaan persampahan.

d. Mendorong peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat.

e. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi

dunia usaha/swasta

Kebijakan 3: Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem

pengelolaan.

Strategi:

a. Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan Kota/Kabupaten.

b. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan

berkeadilan.

c. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran

pelayanan.

35

d. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan

e. Mengembangkan TPA ke arah Sanitary Landfill (SLF)/Controlled

Landfill (CLF)

f. Meningkatkan TPA regional.

g. Melaksanakan Litbang dan aplikasi teknologi penanganan sampah

tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan 4: Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan.

Strategi:

a. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola.

b. Meningkatkan kinerja institusi pengelola.

c. Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator.

d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.

e. Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan.

f. Mendorong pengelolaan kolektif atas prasarana dan sarana

Regional

g. Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM pengelolaan

persampahan.

h. Mendorong implementasi/penerapan hukum bidang persampahan.

Kebijakan 5: Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi:

a. Menyamakan persepsi para pengambil keputusan dalam

pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran.

b. Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan.

36

D. Konsep Desa Mandiri Sampah

Pengelolaan Sampah Mandiri secara garis besar yaitu semua sampah

yang dihasilkan akan dikelola secara mandiri oleh masyarakat dimulai dari

tingkat rumah tangga hingga kelompok sehingga pemulung tidak

diperbolehkan masuk dan memulung di kawasan tersebut. Tujuan dari

Pengelolaan Sampah Mandiri semula untuk mengurangi permasalahan

sampah. Prinsip 3R merupakan prinsip yang berlaku dalam membentuk

perilaku masyarakat terhadap sampah yang diterapkan oleh semua keluarga

(Setiadi, 2010).

37

E. Kerangka Teori

Gambar 2.2 Kerangka Teori

Modifikisasi Teori Artiningsih (2008), Rencana dan Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun2010-2014, Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.19

Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan

Persampahan

1. Kesehatan2. Lingkungan3. Keadaan sosial

dan ekonomi

Lembaga Kemasyarakatan

DampakPengelolaan Sampah

Sampah

1. Penampungan sampah

2. Pengumpulan sampah

3. Pemindahan sampah

4. Pengangkutan sampah

5. Penampungan sementara sampah

6. Pembuangan akhir sampah

1. PKK2. BKM3. Karang Taruna4. RT5. RW6. Rukun Kematian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pikir

Faktor-faktor yang dihadapi lembaga kemasyarakatan

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

38

1. Pengurangan timbulan sampah

dimulai dari sumbernya.

2. Peran aktif masyarakat dan

dunia usaha/swasta sebagai

mitra pengelolaan.

3. Pelayanan dan kualitas sistem


4. Kelembagaan, peraturan dan

perundangan serta penegakan

hukum pengelolaan

persampahan.

5. Kemampuan pembiayaan


6. Persepsi Desa Mandiri Sampah

7. Persepsi jika Dijadikan sebagai

Desa Mandiri Sampah

Desa Mandiri Sampah

39

B. Definisi Konsep

Tabel 3.1 Definisi Konsep

No. Konsep Definisi KonsepTeknik

Pengumpulan Data

1. Pengurangan timbulan sampah

Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya

Wawancara mendalam

2. Peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan

Upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/ swasta dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Wawancara mendalam

3. Pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan

Jangkauan pelayanan dan tingkat baik buruknya sistem pengelolaan persampahan yang diberikan kepada masyarakat untuk mewujudkan Desa Mandiri Sampah Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara

Wawancara mendalam

4. Kelembagaan, peraturan dan perundangan serta penegakan hukum pengelolaan persampahan

Pengembangan suatu badan (organisasi), peraturan dan perundangan serta penegakan hukum pengelolaan persampahan yang tujuannya untuk melakukan suatu usaha untuk mewujudkan Desa Mandiri Sampah Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara

Wawancara mendalam

5. Kemampuan pembiayaan pengelolaan persampahan

Kemampuan pembiayaan yang digunakan untuk mewujudkan Desa Mandiri Sampah Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara

Wawancara mendalam

6. Persepsi Desa Mandiri Sampah

Gambaran Lembaga Kemasyarakatan mengenai konsep Desa Mandiri Sampah

Wawancara mendalam

7. Persepsi jika Kelurahan Grendeng dijadikan sebagai Desa

Gambaran Lembaga Kemasyarakatan jika Kelurahan Grendeng dijadikan sebagai Desa Mandiri Sampah

Wawancara mendalam

40

Lanjutan Tabel 3.1

No. Konsep Definisi KonsepTeknik

Pengumpulan Data

Mandiri Sampah

8. Desa Mandiri Sampah

Semua sampah yang dihasilkan akan dikelola secara mandiri oleh masyarakat (Setiadi, 2010)

Wawancara mendalam

C. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini

diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi

lembaga kemasyarakatan dalam upaya pengelolaan sampah secara mandiri

untuk mewujudkan Desa Mandiri Sampah Kelurahan Grendeng, Kecamatan

Purwokerto Utara.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini disebut informan. Informan merupakan orang

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu kondisi dan

situasi latar penelitian (Moleong, 2007).

Pemanfaatan informan bagi peneliti menurut Bogdan dan Biklen dalam

Moleong (2007), informan dalam hal ini adalah sebagai sampling internal

41

yaitu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring

karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau

membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya.

Penentuan sumber data (informan) pada penelitian ini dilakukan secara

purposive sampling. Purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan

dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai

penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial

yang diteliti (Sugiyono, 2010).

Informan dalam penelitian ini adalah Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara antara lain PKK, BKM,

Karang Taruna, RT, RW, dan Rukun Kematian. Penentuan unit sampel

(informan) dianggap telah memadai apabila telah sampai redundancy (data

telah jenuh, apabila ditambah subyek penelitian tidak lagi memberikan

informasi yang baru atau bervariasi), artinya dengan menggunakan subyek

penelitian selanjutnya boleh diasumsikan tidak lagi diperoleh tambahan

informasi baru yang berarti (Sugiyono, 2010).

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto

Utara Kabupaten Banyumas.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

42

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010). Sumber data primer ini diperoleh

dari hasil wawancara mendalam (Indept Interview) secara langsung dengan

subyek penelitian yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Grendeng yang

bersedia untuk diwawancarai yang meliputi pengurus PKK, BKM, Karang

Taruna, RT, RW dan Rukun Kematian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen

(Sugiyono, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini dengan menelaah

dokumen seperti buku-buku yang relevan, jurnal kesehatan, data pengelolaan

sampah dari Dinas Ciptakarya, dan media internet yang dapat membantu

untuk mendukung data primer.

G. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara :

1. Wawancara mendalam (Indept Interview)

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk

mengumpulkan data, dimana peneliti mendapat keterangan secara lisan

dari seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap

berhadapan muka dengan orang tersebut. Data tersebut diperoleh

langsung dari responden melalui suatu pertemuan atau percakapan

(Notoatmodjo,2002).

43

Wawancara agar berjalan lancar sesuai dengan tujuan penelitian, maka

peneliti menyusun suatu pedoman wawancara (interview guide), yakni

seperangkat catatan yang memuat daftar pokok-pokok pertanyaan

sehubungan dengan topik pembicaraan. Wawancara mendalam dilakukan

kepada subjek penelitian yang terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan

yakni PKK, BKM, Karang Taruna, RT, RW dan Rukun Kematian di

Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif

dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Pengamatan

dapat dilakukan dengan seluruh alat indera, tidak terbatas hanya pada apa

yang dilihat. Observasi dapat dilakukan melalui penciuman, penglihatan,

pendengaran, peraba, dan pengecap (Sarwono, 2006).

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak

terstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis

tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti tidak menggunakan instrumen

yang telah baku dalam melakukan pengamatan, tetapi hanya berupa

rambu-rambu pengamatan (Sugiyono, 2010).

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber yang

berasal dari buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel-artikel tentang

pengelolaan sampah, peraturan perundang-undangan pengelolaan

sampah, serta arsip-arsip yang lain untuk mendukung data-data yang

diperoleh secara langsung (data primer).

44

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari

hasil rekaman yang diambil pada saat penelitian dengan menggunakan

alat perekam seperti tape recorder dan menelaah catatan-catatan atau

dokumentasi yang terdapat pada instansi terkait.

H. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat terbuka

yaitu dengan menggunakan proses berfikir induktif dengan menggunakan

model analisis interaktif. Model ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2010).

1. Pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia,

peristiwa, dan tingkah laku, dokumen, arsip dan berbagai benda lain.

Proses pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi langsung

saat penelitian dan data pendukung lainnya.

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah

pengumpulan data hasil wawancara mendalam terhadap informan yaitu

Lembaga Kemasyarakatan meliputi pengurus PKK, BKM, Karang

Taruna, RT, RW, dan Rukun Kematian di Kelurahan Grendeng


2. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan.

45

Reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah memilih data

hasil wawancara mendalam yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

Penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menyusun

data hasil reduksi data wawancara mendalam yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses mengartikan segala hal yang

ditemui selama penelitian dengan menggunakan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi

yang mungkin, dan arahan sebab-akibat. Kesimpulan dari penelitian

diambil setelah semua data yang telah terkumpul diolah dan dipilih

sesuai dengan kebutuhan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengartikan data

yang telah disajikan setelah semua data telah diolah dan dipilih sesuai

kebutuhan.

I. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sebagai instrumen utama (human instrument) dalam proses

penelitian, peneliti tidak boleh digantikan oleh orang lain. Wawancara

adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti

46

mendapatkan keterangan atau pendiriran secara lisan dari subyek

penelitan atau bercakap-cakap berhadapan mata dengan subyek penelitian

tersebut (face to face), jadi data penelitian diperoleh langsung dari subyek

penelitian melalui suatu pertemuan atau percakapan (Notoatmodjo, 2005).

2. Pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan pokok yang

dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian agar informasi yang

didapat sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Alat perekam suara

Alat perekam suara merupakan alat yang digunakan untuk merekam suara

pada saat wawancara berlangsung antara peneliti dengan subyek

penelitian, sehingga setiap detail isi wawancara bisa terdokumentasi

dengan baik.

J. Keabsahan Data

Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu teknik

pengumpulan yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai

sumber data (Sugiyono, 2010).

Teknik triangulasi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah

triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2007:274), triangulasi teknik yaitu

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada

47

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dimana penulis

menggunakan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Kelurahan Grendeng

a. Data Geografi

Kelurahan Gredeng merupakan salah satu kelurahan yang berada di

Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Kelurahan

Grendeng secara administratif kewilayahannya meliputi 8 Rukun

Warga (RW) dan 31 Rukun Tangga (RT). Luas Kelurahan Grendeng

adalah 92,75 Ha yang terdiri dari luas pemukiman 38,04 Ha; kuburan

1,17 Ha; perkantoran 2,01 Ha; hutan 41,72 Ha; dan prasarana umum

lainnya 10,31 Ha.

b. Data Demografi

Data yang diperoleh dari Laporan Tahun Kelurahan Grendeng

tahun 2009 bahwa jumlah penduduk Kelurahan Grendeng adalah 6.525

jiwa. Jumlah penduduk menurut umur Kelurahan Grendeng tahun 2009,

sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Grendeng Tahun 2009 menurut Kelompok Umur

No.Golongan Umur(tahun)

Jumlah Penduduk(jiwa)

Persentase(%)

1. 0-1 437 6,72. 1-3 240 3,73. 4-6 271 4,24. 7-9 305 4,75. 10-12 346 5,36. 13-15 295 4,57. 16-18 425 6,58. 19-21 307 4,79. 22-24 412 6,310. 25-27 416 6,4

48

49

11. 28-30 451 6,9 Lanjutan Tabel 4.1

No.Golongan Umur(tahun)

Jumlah Penduduk(jiwa)

Persentase(%)

12. 31-33 425 6,513. 34-36 319 4,914. 37-39 295 4,515. 40-42 216 3,316. 43-45 230 3,517. 46-48 206 3,218. 49-51 217 3,319. 52-55 170 2,620. 56-58 134 2,121. >58 76 1,2

TOTAL 6525 100Sumber: Data Profil Kelurahan Grendeng Tahun 2009

Tabel 4.1 menunjukkan penduduk berumur 28-30 adalah kelompok

umur yang paling banyak tinggal di Kelurahan Grendeng yaitu

sebanyak 451 jiwa (6,9%). Penduduk umur >58 tahun merupakan

golongan umur yang paling sedikit yaitu sebanyak 76 jiwa (1,2%).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Grendeng Tahun 2009 menurut Tingkat Pendidikan

No.Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk

(jiwa)Persentase(%)

1. Belum Sekolah 501 11,12. Tidak Tamat SD/sederajat 421 9,33. Tamat SD/sederajat 1.725 38,34. Tamat SLTP/sederajat 605 14,75. Tamat SLTA/sederajat 785 17,46. Tamat D1 30 0,77. Tamat D2 23 0,58. Tamat D3 65 1,49. Tamat S1 270 4,910. Tamat S2 58 1,311. Tamat S3 18 0,4

TOTAL 6525 100Sumber: Profil Kelurahan Grendeng Tahun 2009

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan

Grendeng tahun 2009 yaitu penduduk yang tamat SD/sederajat

merupakan kelompok tertinggi yaitu sejumlah 1.726 jiwa (38,3%).

Tingkat penduduk tamat S3 merupakan jumlah penduduk dengan

50

tingkat pendidikan paling tinggi, yaitu sebesar 18 jiwa (0,4%). Data

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.3 Kondisi Masyarakat Mengenai Mata Pencaharian

No.Mata Pencaharian Jumlah Penduduk

(jiwa)Persentase(%)

1. Buruh/swasta 2.100 62,52. Pegawai Negeri 120 3,63. Pengrajin 68 2,04. Pedagang 105 3,15. Penjahit 30 0,96. Tukang batu 315 9,47. Tukang kayu 300 8,98. Peternak 180 5,49. Montir 7 0,210. Dokter 2 0,111. Sopir 43 1,312. Pengemudi becak 68 2,013. TNI/Polri 11 0,314. Pengusaha 12 0,4

6525 100Sumber: Data Profil Kelurahan Grendeng Tahun 2009

Tabel 4.3 menunjukkan penduduk dengan mata pencaharian

buruh merupakan mata pencaharian kelompok tertinggi, yaitu sebanyak

2.100 jiwa (62,5%). Penduduk dengan mata pencaharian dokter

merupakan mata pencaharian yang paling rendah, yaitu sebanyak 2

jiwa (0,1%).

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terlebih dahulu dengan mengajukan surat

izin penelitian kepada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Warga Masyarakat (Kesbangpolinmas), Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan pengajuan izin penelitian pada

lokasi penelitian yaitu Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto

Utara. Pengambilan data dilaksanakan selama 3 minggu dengan 6

informan dari Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari 1 orang dari

51

PKK Kelurahan Grendeng, 1 orang dari Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM), 1 orang dari Karang Taruna, 1 orang Ketua RT, 1 orang Ketua

RW, 1 orang dari Rukun Kematian. Tujuan dari informan Lembaga

Kemasyarakatan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan

memperkaya informasi yang didapatkan saat penelitian. Data diperoleh

melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman

wawancara dan alat perekam suara.

Wawancara mendalam dilakukan dengan mendatangi satu persatu

rumah subjek penelitian tersebut. Wawancara mendalam terhadap

informan dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda supaya tidak

terjadi bias dalam penelitian. Penelitian dihentikan jika hasil dari

wawancara mendalam sudah mencapai titik jenuh atau saturasi, sesuai

dengan prinsip penelitian kualitatif.

3. Karakteristik Subyek Penelitian

Karakteristik subyek penelitian yang terdiri dari beberapa informan

bertujuan untuk mengenal lebih jauh profil dari informan tersebut yang

meliputi nama, usia dan pendidikan. Karakteristik subyek penelitian dapat

dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Karakteristik Informan

No. Inisial Alamat Usia Pendidikan Keterangan Status

1. D Grendeng 43 S1 Informan 1 PKK2. GP Grendeng 38 S1 Informan 2 BKM3. R Grendeng 21 S1 Informan 3 Karang Taruna4. W Grendeng 34 SLTA Informan 4 RT5. H Grendeng 54 SLTA Informan 5 RW6. D Grendeng 50 SLTA Informan 6 Rukun Kematian

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2014

52

Tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah informan yaitu 6

orang, usia informan yaitu 21-54 tahum, pendidikan yang ditempuh

subyek penelitian yaitu S1 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 3 orang.

4. Hasil Wawancara mengenai Aspek Pengurangan Timbulan Sampah

Aspek pengurangan timbulan sampah sangat penting untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah. Aspek

pengurangan sampah dalam penelitian ini meliputi kegiatan yang rutin

dilakukan warga untuk menggunakan kembali sampah, mengurangi

sampah, daur ulang sampah, dan program yang dilakukan pemerintah

untuk mengurangi timbulan sampah di Kelurahan Grendeng Kecamatan

Purwokerto Utara.

a. Kegiatan rutin warga untuk menggunakan kembali sampah

Hasil wawancara mendalam terhadap informan dapat dilihat pada

tabel 4.5

Tabel 4.5 Matriks Jawaban Informan tentang Kegiatan Rutin Dilakukan Warga untuk Menggunakan Kembali Sampah

Subyek Penelitian Jawaban

Informan 1 “Selama ini sih belum keliatan lah untuk menggunakan kembali lah. Paling-paling itu yaa sampah-sampah yang sekiranya bisa dimanfaatkan dijual ke rongsok itu.”

Informan 2 “Menggunakan kembali sepengetahuan kami, mereka mengambil barang-barang yang tidak terpakai digunakan kembali menjadi terpakai, reuse lah contohnya lampu bekas terus dijadikan kerajinan tangan, tapi terbatas tidak semua, kegiatan-kegiatan 3R itu bahkan dikatakan tidak ada, adapun mereka mengambilnya untuk dijual kembali kaya plastik kaya pemulung itu lah.”

Informan 3 “Setau saya si ehm paling buat ini ya apa kalo sampah organik dipendem lo apa taroh di pot apa dimana heeh kalo orang sini kalo gak dikubur dimana kalo organik, kalo anorganik biasanya ya dibuang di bak sampah”

53

Lanjutan Tabel 4.5


Informan 4 “kita mungkin ngambil barang-barang yang masih bisa dipake, dalam arti kita bisa menabung atau menjualnya ya, contohnya plastik putih, kertas, limbah-limbah dari elektronik, biasanya kan orang kadan-kadang beli alat elektronik ya, yang ga kepake otomatis biasanya kalo dulu ya sebelum ada bank sampah langsung dibuang, lha ini kita ga jadi masing-masing di elektronik jg banyak yang masih bisa digunakan sih untuk ditabung atau dijual dari rangkanya dari dalemnya (biasanya ngejualnya kemana ) kita ke babeh. (semua warga disini ngejualnya kesana pak) iya kita tampung dulu di bank sampah, kita sistemnya menabung sih. Jadi kalo ada perorangan yang mereka mencari diluar bisa menjual ke babeh, tp kalo sampah rumah tangga yangg dulunya kita buang sekarang ditabung.”

Informan 5 “kalau sini yang digunakan lagi ya sampah anorganik, karena sampah anorganik kan masih bisa dikumpulkan masih laku dijual gitu buat nambah kesejahteraan. Kalau sampah organik sendiri sementara masih dibuang ke TPA, lha itu caranya warga sendiri kalau mbuang ada petugasnya, terus kita mbayar ke petugasnya gitu.”

Informan 6 “sebenarnya kalau untuk persampahan kecil untuk warga ya, artinya bukan sebagai bukan mayoritas mata pencaharian dari sampah. Itu menjual barang-barang yang masih laku sebagai hasil tambahan ya. (itu yang dijual sampah apa Pak?) ya jenis barang yang apa ya namanya nonorganik apa ya, plastik, ember, botol.”

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2014

Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa lima informan (PKK, BKM,

RT, RW, dan Rukun Kematian) menyebutkan bahwa kegiatan yang

rutin dilakukan warga untuk menggunakan kembali sampah adalah

menjual sampah anorganik seperti plastik, kertas, ember, botol, limbah

elektronik untuk menambah kesejahteraan. Sedangkan informan

lainnya (Karang Taruna) menyebutkan sampah organik dibuang ke

TPA dan ada yang dibuat kompos cair.

b. Kegiatan rutin warga untuk mengurangi sampah

Hasil wawancara mendalam dari informan dapat dilihat pada tabel 4.6.

54

Tabel 4.6 Matriks Jawaban Informan tentang Kegiatan Rutin Dilakukan Warga untuk Mengurangi Sampah


Informan 1 “Kalau yang ada disini khususnya di wilayah RT saya ya, RT dan RW ini itu untuk sampah itu masing- masing ibu rumah tangga itu setiap harinya mengumpulkan sampah di masing-masing rumah dan setiap hari bapak-bapak yang mengambili. Jadi kerja sama antara -ibu dengan bapak-bapak, jadi ibu untuk mengambili sampah kemudian sampah itu dibuang ke tempat sampah”

Informan 2 “Reduce kan mengurangi dari kita, paling untuk upaya pengurangan seperti saya membeli rokok di supermarket, terus dikasih plastik, kemudian saya tolak. Itu contoh sepele itu, itu sudah upaya mengurangi di sumbernya, pengolahan sampah yang baik kan di sumbernya, ya kan sumbernya dipilah dulu diolah dulu, tapi kalau di TPA sudah 0% itu sudah bagus banget, tapi susah.”

Informan 3 “Ngopo yo kayaknya si gak ada lo, warga itu apa ya kalo untuk masalah sampah emang udah sehari-harinya kayak gitu sih ya, mengurangi sampah ngko disit (nanti dulu), sampah udah banyak apa si yang dilakukan warga, menggunakan seminimal mungkin mungkin apa kayak kresek kayak kuwe (kaya gitu), paling itu, apa ya…dibakar paling.”

Informan 4 “kalau itu pernah ya kita sosialisasikan bahwa kalau, mungkin dari yang kecil aja ya, kalau kita belanja kita bawa tempat sendiri lah . kalau dulu kan belanja tinggal bawa uang, belanja ke warung pulang plastik banyak. Kalau sekarang ya kita sedikit-sedikitlah bawa tempat sendiri ke warung jadi kita e... tidak, sampah di rumah tangga tidak begitu numpuk, sampah plastik terutama.”

Informan 5 “upaya warga mengurangi sampah ya itu ya ya kaya ibaratkan untuk sebagai pemberitauan kepada masyarakat kalau ke warung misalnya sebagai itu bawa bawa tempat sendiri atau itu apa itu apa jadi dari warung sendiri kan ga membawa sampah itu, plastik kresek dan sebagainya, misalnya mbawa tas kresek ya dari rumah misalnya untuk mengurangi sampah dari rumah itu. Memang sudah saya sosialisasikan tapi namanya manusia kadang-kadang kita lupa hehe... akhirnya kan bawa sampah dari sana, kadang-kadang kan lumayan gitu karena sampah ini kan masih laku dijual ke bank gitu, ya disini kan ada bank sampah.(jadi plastik-plastik masih bisa dijual ya Pak?) iya masih kalau sampah-sampah anorganik masih laku dijual ya dijual ke bank buat nabung gitu (itu per kilonya berapa Pak?) kalau sampah plastik itu 1.000 per kilonya (sampah plastiknya ada karakteristiknya gitu?) ya plastik polos, khusus plastik polos putih, kalau sampah apa plastik-plastik ya warna itu ga laku. (terus itu dari bank sampah itu sendiri dijual itu Pak) Bank sampah sendiri kerjasama

55

dengan Koperasi Babeh, kita-kita ngambil sampah itu

Lanjutan Tabel 4.6 Subyek Penelitian Jawaban

mitra kerjanya juga bank sampah, kita punya tabungan sampah dari masyarakat kita alokasikan ke Koperasi Babeh nanti kita dapet apa itu istilahnya bagi hasil usahanya seperti itu, misal kita beli plastik 1.000 kita jual ke babeh juga 1.000, nanti Babeh jual ke juragan kan 1.000 lebih, karena sementara bank sampah sendiri belum bisa mandiri sih, ga punya tempat sendiri”

Informan 6 “itu lewat bank sampah itu”Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2014

Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa tiga informan (BKM, RT, RW)

menyebutkan kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk mengurangi

timbulan sampah adalah mengurangi sampah mulai dari sumbernya

yaitu menggunakan kembali tas kresek atau kandi (karung) untuk

berbelanja. Sedangkan informan lainnya (Karang Taruna, PKK,

Rukun Kematian) menyebutkan dibakar untuk sampah kresek dan ada

yang membuat piket kerjasama mengambil sampah serta dijual lewat

bank sampah.

c. Kegiatan Rutin Warga Untuk Daur Ulang Sampah

Hasil wawancara mendalam dari informan dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7 Matriks Jawaban Informan tentang Kegiatan Rutin Dilakukan Warga untuk Daur Ulang Sampah


Informan 1 “Belum, paling-paling disini tukang ban hanya anu aja apa istilahnya bikin”

Informan 2 “Belum, kegiatan 3R-nya belum ada, reuse, recycle terus satunya apa yaa reduce, reduce kan mengurangi, recycle mendaur ulang, terus reuse menggunakan kembali.”

Informan 3 “Ooh Kalo daur ulang emang udah ada pembuatan pupuk organik yang dilakukan itu ya yang mana bank sampah itu RT 4 pokoknya ketua RT 4 itu cari aja RT 4 RW 4, bentuknya itu dibuat menjadi sampah cair apa ya pupuk cair biasanya tapi yang organik , kalo yang anorganik itu di koperasi babeh kalo di koperasi babeh itu ada tabungan sampah kan itu. Tapi tidak

56


berjalan lama ya maksudnya apa ya gak sampe sebulan ya lah.”

Informan 4 “Kalau daur ulang mungkin kita yang sampah kering ya yg baru kita lakukan, kalo untuk sampah basah kita belum karena kita kerjasama dengan kaya Dinas Cipta Karya, itu jg kita hanya sebatas, apa ya, sebatas hanya kita diberi pengetahuan kaya gini kaya gini gitu kan, masalah praktek dan alatnya kita belum. (Sampah keringnya td dijadiin sbg apa ya Pak ) untuk sementara masih kita kumpulkan. Kalo rencana, ya rencana kedepan kan kita kalo dari sampah misal contohnya bungkus kopi, yg snack yg dalamnya ada alumunium foil itu, kedepannya rencana kami dari bank sampah sih ingin buat kerajinan.”

Informan 5 “Disini ini untuk mendaur ulang sampah itu, keinginan kita sih ya karena setelah kita melihat atau studi banding ke bank-bank sampah yang sudah jadi , kemarin kan sebelumnya mendirikan bank sampah disini saya studi banding ke Cilacap karena kan sistemnya plastik-plastik bekas-bekas sampo dan plastik yang tidak bisa didaur ulang lagi kan disana itu dibikin kerajinan lah, itu kerajinannya bagus-bagus itu. (jadi dari sini Cuma menyediakan bahannya gitu?) iyaa bahannya-bahannya kalau sudah banyak nanti kita setor kesana, karena disini terus terang saja yaa segalanya memang belum mumpuni karena masih baru, kalau di Cilacap kan sudah punya tempat sampah sendiri, gedung untuk buat kerajinan, ini gedung buat toko, disana ada toko sampah gitu lho hehe, toko bank sampah itu. (Kalau daerah sini Pak sudah pernah mendaur ulang sampah?) Belum (kaya bikin kerajinan gitu?) oh pernah, pernah tapi ya mungkin itu karena saking cara pemasarannya, bunga itu (nunjuk kerajinan bunga dari sampah) ini dari tas kresek itu, sebenarnya bagus mungkin tinggal ketekunannya gitu, ini tas kresek sisa kie bekas ini. Ini sebenarnya bagus ini, kalau tekun membikin gitu ya bisa, karena karena ketidaktekunnya itu ya hehee cuman kita beli ininya ini (botolnya juga bekas ini ya Pak) iya bekas semuanya. (terus disini kalau daur ulang bikin pupuk Pak?) belum, disini baru rencana rencana dari bank sampah karena otomatis kan kita membikin pupuk organik kan kalau kita punya mesin, dan tempat karena semua itu baru kita program, untuk kedepannya kalau seperti itu toh toh dari kan tidak mungkin saya mendirikan bank sampah sendiri, hanya berjalan dari dukungan masyarakat sendri.”

Informan 6 “oh itu kita belum nyampe kesitu, itu perlu proses karena dananya besar sih mas”


57

Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa tiga informan (PKK, BKM,

Rukun Kematian) menyebutkan belum ada kegiatan yang rutin

dilakukan warga terkait daur ulang sampah. Sedangkan informan

lainnya (RT, RW, Karang Taruna) menyebutkan adanya rencana daur

ulang sampah kering seperti bungkus kopi, tas kresek untuk dibuat

kerajinan dan daur ulang pupuk namun hanya sebatas rencana karena

terkendala dengan mesin dan tempat.

d. Program Pemerintah Untuk Mengurangi Timbulan Sampah


Tabel 4.8 Matriks Jawaban Informan tentang Program Pemerintah Untuk Mengurangi Timbulan Sampah


Informan 1 “Eee dari Pemerintah Desa sih pernah ini kaya sosialisasi kaya gitu, kaya PKK didatangkan ahlinya misalnya untuk membuat karya tas atau apa dari plastik itu. Ya mungkin hanya sebatas itu tapi tindak lanjut kesini kembali ke masing-masing”

Informan 2 “Hehe pertama paling sosialisasi melalui Dinas terkait, kaya kita melalui PNPM kan gitu, yang kedua yaa pendirian TPS gitu.”

Informan 3 “Setau saya sih enggak ada lo, setau saya si ehm kalo sampah itu memang dikelola sama kalo gak salah sih sama marsudi layu apa ya heeh kelompok sampah itu sudah ada sendiri lah per rt itu yang mengelola, jadi yang namanya narik sampah sampe jual ke bank sampah itu semuanya serahkan sama yang ngelola.”

Informan 4 “kalo pemerintah desa sih, eheeem, secara langsung sih engga ya engga pernah terjun gitu secara langsung karena dari masing2 RT mungkin sudah ada yg apaa jd kordinator gitu. Jd masing-masing rukmat atau rukun kematian itu kan kerjanya jg disampah dibidang sosialnya iya. (jd utuk pemerintah sendiri ) belum sampai saat ini kayanya belum paling kalo kita apa ya mengajukan peralatan seperti gerobak ya hanya lewatnya kelurahan, kelurahan yg memfasilitasi.”

Informan 5 “kayaknya dari Kelurahan itu ga ada, cuman cuman sementara mayoritas adalah petugas sampah sendiri masing-masing RT disini seperti itu jadi sifate ini RT sini, RW sini kan ada 4 RT yaitu petugas sampahnya itu dari RT masing-masing, kita kumpulkan didepan rumah atau 1 kotak sampah orang berapa,seminggu 2 atau 3 kali diangkut ke TPS (setiap Rtnya berapa

58

orang itu yang ngangkutin?) 3 orang. (kalau dari Pemerintah Desa kayak semacam program pelatihan itu Pak pernah diadakan?) sini ya jadi gimana ya, saya kadang itu dari Desa ke Kelurahan, itu sama sekali dari temen-temen Kelurahan memikirkan


wilayah sendiri, jadi kalau ada acara apapun itu rencana dari tokoh masyarakat, dari Kelurahan sendiri itu biasanya tidak ada apa-apanya hanya taunya diberi tau ini ini ini. Itu saya kemarin mendirikan bank sampah kerjasama dengan mahasiswa Kesmas, setelah kita matang kita sekaligus apa pembukaan itu apa pemotongan pita itu saya baru ngundang Pak Lurah itu, sama kemarin ulang tahun koperasi kita nebeng aja sekalian biar rame gitu. Jadi pembukaan lah pembukaan bank sampah.”

Informan 6 “Ya sementara belum tersentuh banget, masih sekedar apa itu, pembinaan-pembinaan semacam itu, yang riil belum ada”



Rukun Kematian) menyebutkan bahwa program Pemerintah untuk

pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah sosialisasi dan

pembinaan dari tim ahli melalui Dinas terkait seperti PNPM mengenai

pengomposan dan pendirian TPS. Sedangkan informan lainnya (RT,

RW, Karang Taruna) menyebutkan tidak ada program dari Pemerintah

karena sudah ditangani oleh petugas sampah masing-masing RT dan

Marsudi Layu (Rukun Kematian).

5. Hasil Observasi Mengenai Aspek Pengurangan Timbulan Sampah

Hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa upaya yang dilakukan warga untuk menggunakan kembali sampah

yaitu dengan menjual sampah anorganik seperti plastik, kertas, ember,

botol, limbah elektronik untuk menambah kesejahteraan. Sampah

anorganik yang dijual dapat dilihat melalui gambar 4.1.

59

Gambar 4.1 Sampah anorganik yang bisa dijualAdanya bank sampah di Kelurahan Grendeng menyebabkan

masyarakat melakukan upaya pemilahan sampah anorganik untuk dijual

ke Koperasi Barang Bekas. Adapun Koperasi Barang Bekas dapat dilihat

pada gambar 4.2.

Gambar 4.2 Koperasi Barang Bekas

Upaya masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah yaitu dengan

menggunakan kresek atau kandi (karung) untuk berbelanja ke Pasar.

Lembaga Kemasyarakatan selalu memberikan contoh kepada masyarakat

untuk mengurangi timbulan sampah melalui sosialisasi maupun penerapan

dalam kehidupan sehari-hari. Kresek atau kandi (karung) yang digunakan

untuk pergi berbelanja dapat dilihat melalui gambar 4.3.

60

Gambar 4.3 Kantong kresek untuk belanja

Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan masyarakat untuk

melakukan daur ulang sampah adalah pembuatan kerajinan bunga dari

sampah anorganik. Rencana dari bank sampah yaitu pemanfaatan sampah

untuk pembuatan pupuk organik dan kerajinan dari sampah anorganik

seperti plastik kresek, bungkus kopi. Hasil kerajinan ibu-ibu PKK saat ada

pelatihan pengolahan sampah dapat dilihat melalui gambar 4.4.

Gambar 4.4 Hasil kerajinan bunga dari sampah anorganik

61

6. Hasil Wawancara mengenai Peran Aktif Masyarakat dan Dunia

Usaha/Swasta Sebagai Mitra Pengelolaan

Peran aktif masyarakat dan dunia usaha seperti sektor perdagangan

sangat penting guna menunjang kelancaran pengelolaan sampah. Peran

aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penelitian ini meliputi

masyarakat melakukan kerja bakti bersama, pelatihan pengelolaan

sampah, kontribusi sektor perdagangan dalam pengelolaan sampah,

kontribusi warga pendatang dalam pengelolaan sampah.

a. Masyarakat Melakukan Kerja Bakti Bersama


Tabel 4.9 Matriks Jawaban Informan tentang Masyarakat Melakukan Kerja Bakti Bersama


Informan 1 “Kerjabaktinya ya kurang rutin, di wilayah sini kurang rutin, karena kaya pertemuan ini apa, pertemuan bapak-bapak kurang rutin, jadi kurang komunikasi.”

Informan 2 “Oh sering, kita bicara mana nih, lingkungan Desa, apa RT, apa RW, kalau di RT sini kerjabakti kebetulan saya pengurus RT. Oh nda, paling setahun 6 atau 7 kali, kalau rutin iya karena sudah kebiasaan lah, jadi di RT kan ada pertemuan rutin, saya di RT kalau dirasa masyarakat sudah kotor, kita usulkan kerja bakti. Lha kemarin menjelang hari puasa, Ramadhan kerjabakti-kerjabakti di kuburuan gitu, kalau lingkungan rutin, rutin cuman aku ga bisa ngomong sebulan sekali sebulan berapa kali, kadang-kadang insidental juga sih.”

Informan 3 “Itu kebijakan tiap rt tapi biasanya jarang si paling 2 bulan sekali karna masyarakat grendeng itu udh apa ya tergolonge apa ya bukan masyarkat desa sing kayak ganu lah ini udh apa ya peralihan si dadine yang namanya kerja bakti udah susah. ya peralihan antara desa ke kota dibilang kota ya bukan kota dibilang desa tapi masyarakatnya udh mulai udah masyarakat kotalah dalam artian udah sibuk sendiri-sendiri si jadi susah si gerakinnya agak susah.”

Informan 4 “sebulan sekali, rutin, semua warga pria, jadi apa ya eehh tidak setempat gitu jadi semua warga bagian barat ya melakukan bagian barat kalo di barat sudah selesai mungkin sini masih membutuhkan tenaga dari barat juga kesini gitu.”

Informan 5 “Oh rutinitas mas, kalau warga sini sudah diprogram untuk sebulan sekali untuk minggu pertama kita kerjabakti

62

massal, kalau wilayah RW 1 itu jadi sudah diprogram


minggu pertama itu kerjabakti massal. Kalau RW lain belum tau itu, belum ada kegiatan seperti di RW sini. Rata-rata sudah semarak, dalam arti kerjabaktine ada, siskamling rutinitas.”

Informan 6 “sebulan sekali rutin”Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2014

Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa lima informan (BKM, RT, RW,

Karang Taruna, Rukun Kematian) menyebutkan bahwa kerja bakti

bersama rutin dilakkukan warga atas kebijakan masing-masing RT dan

RW dan bersifat insidental, sedangkan PKK menyebutkan kurang rutin

dilakukan kerjabakti bersama karena kurangnya komunikasi warga.

b. Pelatihan Pengelolaan Sampah


Tabel 4.10 Matriks Jawaban Informan tentang Pelatihan Pengelolaan Sampah


Informan 1 “Kalau disini untuk pelatihan pengolahan sampah belum pernah, paling tingkat desa itu, paling setahun sepisan (sekali), masih kurang lah”

Informan 2 “Kalau seingat saya RT sini RW sini belum pernah, tapi kalau Kelurahan dulu pernah ya paling tentang komposting, komposting pembuatan sampah ehh pembuatan kompos, dulu”

Informan 3 “Pernah dulu kkn, kkn itu kemaren kkn unsoed heeh kemaren kan disini kan ada 2 satu kkn tematik itu buat apa apa e government apa ya nah yang satu lagi itu baru sampah itu disana apa daur ulang lah. Bentuknya ada yang dibuat kerajinan sampah plastic untuk yang sampah organik itu buat pupuk tapi tidak berjalan lama ya maksudnya apa ya gak sampe sebulan ya lah setelah itu udah kok enggak ada untuk yang kerajinan ya untuk yang kerajinan tapi kalo untuk yang pupuk cair itu ya itu dibudidayakan disitu dikembangkan dimana RW 4 itu. Pengelolaan sampah Bentuknya apa ya itu ya yang mengeolala itu per RT sudah tapi swadaya masyarakat sebetulnya tapi sudah ada yang apa ya bentuknya kayak gini tiap warga tuh iuran ke situ ke yang ngelola nah untuk misalnya ya beli gerobak beli apa dan lain-lain untuk operasional pengangkutan sampah mungkin sih kayak gitu aja si pengelolaan sampah.”

63

Lanjutan Tabel 4.10


Informan 4 “Kalau pelatihan kayane belum, karena dari BKM kelurahan juga dulu hampir2 mau gitu ya mengadakan pelatihan pembuatan kompos (kenapa ga jadi), karena kendala dgn biaya apa seumpanya kita sudah ada pelatihan tp kedepannya ga ada alat otomatis kita percuma ada pelatihan gitu .”

Informan 5 “belum, belum. (kalau penyuluhan Pak?) penyuluhane sementara belum”

Informan 6 “itu belum pernah, misalnya yang buat jadi pupuk itu ya belum pernah.”



Karang Taruna) menyebutkan bahwa pernah dilaksanakan pelatihan

pengelolaan sampah dari KKN tematik tingkat Kelurahan mengenai

ketrampilan membuat kerajinan bunga dari tas kresek, plastik dan

pembuatan pupuk kompos. Sedangkan informan lainnya (RT, RW,

Rukun Kematian) menyebutkan belum pernah dilaksanakan pelatihan

pengelolaan sampah karena kendala biaya dan alat.

c. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam Pengelolaan Sampah


Tabel 4.11 Matriks Jawaban Informan tentang Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam Pengelolaan Sampah


Informan 1 “Ya paling anu, hanya memberikan hanya sebatas ibarate ngupaih kas gitu ya, kan setiap hari bikin sampah, nah setiap hari kan ada yang ngangkutin, paling bulanan iya kaya semacam itu. Lah itu macem-macem mas, misalnya saya ya sebelum menjadi koordinator disini sebulannya itu 7.500, tapi kalau di lingkungan sini malah lebih murah lagi, Cuma 6.000 sebulan padahal setiap hari sampah ada.”

Informan 2 “Belum ada, hanya menyediakan tempat sampah dan ada retribusi sampah, karena Perda-nya sendiri ada dalam artian siapa yang buang sampah ada retribusinya.”

Informan 3 “Oh iya ditarikin heeh tapi biasanya dia pribadi lo. Kalo gak salah si 10.000 apa ya setiap bulan heeh 10.000 kalo

64

gak salah. Mereka itu membawa sampah mereka masing-


masing untuk yang disini dibawa kesana di bawa kemana bak sampah itu TPS itu”

Informan 4 “Kalau yg dagang-dagang itu paling ya kita tekankan ya kaya kemarin itu kita kembali lagi ke alam, kaya bungkus2 kita kembali lagi ke daun, daun apa..pisang.”

Informan 5 “ya mayoritas kalau disini dagang, ya semua yang dijualbelikan disini ya sampah-sampah anorganik itu. Orang sini juga banyak pemulung juga, banyak sekali sini pemulung mas, mungkin kita daripada kerja ga menentu mending kerja jadi pemulung setiap hari dapet, banyak sekali sini mayoritas, ada yang sifatnya sampingan ada yang sifatnya itu buat utama, ehh kita buruh bangunan kan berangkat jam setengah 8, kalau mau memulung berangkat 4 pagi sampai jam 6 kan itu sudah dapet buat sampingan buat tambahan.”

Informan 6 “ya seperti masyarakat umumnya, tarif pembiayaannya lebih besar karena volumenya lebih besar.”

Sumber: Data Diolah Tahun 2014

Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa empat informan (PKK, BKM,

Karang Taruna, Rukun Kematian) menyebutkan kontribusi yang

dilakukan sektor perdagangan di Kelurahan Grendeng adalah

menyediakan tempat sampah dan membayar retribusi sesuai dengan

Perda yaitu setiap yang membuang sampah maka dikenakan retribusi.

Sedangkan menurut RT dan RW menyebutkan bahwa untuk ditekankan

kembali ke alam seperti menggunakan daun pisang dan jual beli

sampah.

d. Kontribusi Warga Pendatang dalam Pengelolaan Sampah


Tabel 4.12 Matriks Jawaban Informan tentang Kontribusi Warga Pendatang dalam Pengelolaan Sampah


Informan 1 “Mahasiswanya paling-paling bikin sampah, belum ada pengelolaan sampah, nah kalau mahasiswa disini yang belum ada tuan rumahnya memang disini dimintai retribusi, tapi ga tau kalau di wilayah lain, mungkin ya sama, ya juga namanya bersosialisasi hidup di tengah

65


masyarakat kalau ikut dengan masyarakat setempat kegiatan apapun kan nyaman”

Informan 2 “Belum ada, belum ada, mahasiswa belum ada.”Informan 3 : “Aduh mahasiswa ya belum belum ada kayaknya belum

ada kontribusi apapun ya paling kemarin tok itu KKN juga karena KKN cuma kalo dari mahasiswa ya itu apa kalo untuk sekarang yah kalau dulu si sering yang namanya kita kerjasama sama mahasiswa itu eeh mahasiswa itu otomatis keluar kalo ada kerja bakti atau apalah kalo sekarang gak diajak juga atau bahkan diajakpun gak turun.”

Informan 4 “Kayanya ga ada (paling dari mahasiswa dari Kesmas yang bikin bank sampah itu ya pak) iya he’eh paling itu, itupun sebenarnya dulu sini udah pernah ada bank sampah cuman dulu tata caranya beda gitu dgn bank sampah yg sekarang, kalo dulu sistemnya langsung dijual ke babeh ga lewat bank sampah tp skrg kita buat agen sendri ditampung ke banks sampah baru ke babeh (dri mahsswa sendiri pernah melakukan penyuluhan ngasih sesuatu tentang pengolahan sampah) dari kesmas kemarin itu ? he’eh dari kesmas ada cara pemilahan sampah, dari sampah yg eee masih bisa digunakan utk didaurg ulang dan hampir semua PKK di RW1 sudah ee sudah apa dikasih pelatihan itu.”

Informan 5 “kalau dari mahasiswa kotribusinya ya alat-alat, semuanya dari mahasiswa, perlengkapan-perlengkapan dari buku-buku tabungan dan sebagainya itu dari mahasiswa semua. Jadi kita cuma jalan tok”

Informan 6 “belum ada, belum. (Kalau semacam KKN itu gimana Pak?) ya pernah itu KKN tahun berapa ya,tapi ga ada tindak lanjut hanya sekedar teoritis apa ya. (KKN kemarin tentang apa Pak) Ya tentang pemanfaatan sampah”


Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa empat informan (Karang Taruna,

RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan kontribusi warga pendatang

di Kelurahan Grendeng adalah KKN Tematik, pendirian bank sampah

dari mahasiswa sekaligus penyuluhan tentang pemilahan sampah dan

pengadaan perlengkapan seperti buku tabungan. Sedangkan PKK dan

BKM menyebutkan belum ada kontribusi dari warga pendatang

melainkan hanya membayar retribusi.

66

7. Hasil Wawancara mengenai Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan

Pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan merupakan aspek yang

sangat penting dalam mewujudkan Desa Mandiri Sampah. Pelayanan dan

kualitas sistem pengelolaan dalam penelitian ini meliputi peran

Pemerintah Desa dalam Pengadaan prasarana dan sarana, sistem

pengelolaan di Kelurahan Grendeng, kecukupan TPS untuk menampung

volume sampah di Kelurahan Grendeng, penambahan TPS di Kelurahan

Grendeng.

a. Peran Pemerintah Desa dalam Pengadaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Sampah


Tabel 4.13 Matriks Jawaban Informan tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah


Informan 1 “Paling ini mengadakan gerobak-gerobak sampah, kadang ada yang melalui PNPM ada, kemudian tempat untuk menampung kaya disitu itu kan termasuk salah satu upaya dari Pemerintah Desa supaya ga mambrah-mambrah supaya petugas sampah ngambili kan gampang”

Informan 2 “Maksudnya sarana prasarana persampahan? Ada sih tapi kan tidak full sedang kita hanya swadaya sendiri, dulu kita ada mekanisme melalui PNPM, bantuan dari Dinas terkait, Dinas Cipta Karya, desa lho maksudnya dari Pemerintah Desa, kadang masyarakat orang-orangnya sendiri, entah itu gerobak, tempat sampah, bukan berarti full dari pemerintah.”

Informan 3 “Pengadaannya paling apa si paling gerobak sampah aja ya udah ya itu saja ya heeh gak ada yang lain sih. Enggak enggak keliatan si tapi enggak ada. Enggak ada juga, karena menurut kita juga ya menurut para ibu juga ya yang maksdunya yang mengelola sampah adanya organik dan anorganik juga kurang kurang apa kurang bermanfaat karena kayak gini pun nantinya kalo dibuang ke TPS kan dijadiin satu lagi jadinya kan itu gak ada pemisahan masyarakatpun buang biasanya kayak dulu ada tempat sampah disini itu malah hilang enggak tau kemana, ya kayak gitu lah.”

67

Lanjutan Tabel 4.13


Informan 4 “ooo kalo itu, ya udah ya kaya tadilah . jadi kalo kita meminta baru mereka bisa memfasilitasi. Jadi tidak mereka terus memberi dengan inisiatif sendiri mencari dana, kita membangun eee tempat sampah komunal disuatu tempat atau dimana, itu ga pernah ada. Jadi kalo bawah minta atas baru ngasih gitu. (sarana prasarana apa aja yang pernah diminta) paling tempat sampah aja sih, jadi kalo sekarang kan mungkin melihat sampah ditaruh diplastik, kalo hujan basah, kalo ada tempat sampah si lebih enak tertutup (ga bau ya pak) he’eh ga bau, satu ga bau, dua ayam ga mungkin bisa ngacak ngacak gitu, hehehe. (selain tmpt sampah dari pemerintah desa) yaa mungkin masalah pembuangan pengamiblan sampah sih dari dinas ehem cipta karya lewat kelurahan hanya mengambil sampah di lingkungan sini. (yg ngangkutin sampah siapa pak) ada sih depan, tp lagi aaaa, ada..warga sendiri. Jadi kita masing2 RT punya tim, tim kebersihan khusus ngangkutin sampah 2 org, he’eh. Untuk jasa kita kan dari msg2 waargangasih kontribusi 5rb satu bulan.”

Informan 5 “kalau sementara ini sarana dan prasarana sementara memang belum ada sih. Wong ini kan kemarin kita kesana, itu tolong Pak Lurah itu kan saya butuh sekali alat timbang dan alat angkut dan gerobak saya sudah mengajukan ko lama banget tidak keluar-keluar, bagaimana biar barang tersebut kita secepatnya bisa menerima lah, karena saya butuh banget. Saya menekan kepada Pak Lurah itu, oh ya saya usahakan insyaallah-insyaallah. (jadi dari sini harus minta keatas gitu?) ya harus kaya gitu. (kalau ga minta?) otomatis ga ada, istilahnya apa tidak kepedulian dari atasan sendiri. Kalau kita apa namanya saya seneng organisasi, saya ada 7 rekan itu bekerja di lingkungan sosial. Karena terus terang saja ya, kalau ga seperti itu siapa yang ngurusin di wilayah kita kan seperti itu, padahal orang yang seperti PNS, orang yang sudah kerjanya enak itu tidak peduli sama sekali kan kaya gitu, eh kaya sepeti saya itu bukannya sombong kita apa kerjanya buruh harian bangunan, berangkat pagi pulang sore, hari Minggu seharusnya buat istirahat, tapi hari Minggu kita full itu kegiatan bank sampah itu, keliling itu pokoknya dari jam setengah 8 sampai jam setengah 2 lah.”

Informan 6 “itu hanya sekedar fasilitator tok artinya untuk mengkondisikan sampah dibuang ke TPA gitu lho seperti itu tok biar masyarakat hidup bersih tapi untuk pemanfaatan sampahnya ga tersentuh.”



Karang Taruna, RT, Rukun Kematian) menyebutkan bahwa peran

Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan

68

sampah adalah sebagai fasilitator perlengkapan pengelolaan sampah

seperti gerobak sampah, tempat sampah, modul pelatihan ke Pemerintah

Daerah, PNPM, Dinas Cipta Karya namun tidak full bantuan dari

Pemerintah melainkan ada sebagian dari swadaya masyarakat.

Sedangkan menurut RW menyebutkan bahwa belum ada peran dari

Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan

sampah karena sudah mengajukan peralatan namun belum turun.

b. Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Grendeng


Tabel 4.14 Matriks Jawaban Informan mengenai Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Grendeng


Informan 1 “Disini itu tadi, setiap harinya sampah itu pokoknya setiap masing-masing keluarga udah menyiapkan tempat sampah, nanti setiap pagi jam 5 petugasnya sudah datang terus langsung dibawa ke TPS, jadi TPS-nya di sebelah situ, ya kegiatannya baru sampai situ tok, jadi sampah dari rumah tangga oleh petugas sampah dikumpulin di tempat sampah nanti sekitar jam 9an mobil sampah ambil disitu bawa ke TPA sana mungkin. Jadi kalau pagi banyak gerobak-gerobak sampah menuju ke tempat sampah sana, tapi kalau sore kan sudah ga ada sampah lagi, berarti kan aktivitasnya rutin kan ya, kalau mandeg satu hari lah numpuknya luar biasa.”

Informan 2 “Konvensional mas, kebetulan di RW saya juga pengurus RW, itu di RW saya dan mayoritas kebanyakan RT di Kelurahan Grendeng itu mereka pihak petugas sampah yang rutin nariki sampah setiap hari dimasukkan ke TPS, RT kami aja ada petugasnya, nanti petugasnya narik-narik dimasukkan ke TPS, kita ya berlangganan bahkan pengurus masing-masing pengurus RT sudah mengenakan biaya untuk perumahan satu rumah berapa tapi kan yang dimaksud gini ongkos buang sampah, mereka pagi-pagi nariki sampah kan ga setiap orang mau kan, berapa kalau di RW sini koordinasi. Kalau sebelum dibuang ke TPS itu belum ada pemilahan karena kesadaran mas.”

Informan 3 “Menurut para ibu juga ya yang maksdunya yang mengelola sampah adanya organik dan anorganik juga kurang kurang apa kurang bermanfaat karena kayak gini pun nantinya kalo dibuang ke tps kan dijadiin satu lagi jadinya kan itu gak ada pemisahan masyarakatpun buang biasanya kayak dulu ada tempat sampah disini itu malah

69


hilang enggak tau kemana, ya kayak gitu lah.”Informan 4 “Disini itu tadi, setiap harinya sampah itu pokoknya

setiap masing-masing keluarga udah menyiapkan tempat sampah, nanti setiap pagi jam 5 petugasnya sudah datang terus langsung dibawa ke TPA, jadi TPA-nya di sebelah situ, ya kegiatannya baru sampai situ tok, jadi sampah dari rumah tangga oleh petugas sampah dikumpulin di tempat sampah nanti sekitar jam 9an mobil sampah ambil disitu bawa ke TPA sana mungkin. Jadi kalau pagi banyak gerobak-gerobak sampah menuju ke tempat sampah sana, tapi kalau sore kan sudah ga ada sampah lagi, berarti kan aktivitasnya rutin kan ya, kalau mandeg satu hari lah numpuknya luar biasa.”

Informan 5 “sampah anorganik kan masih bisa dikumpulkan masih laku dijual gitu buat nambah kesejahteraan. Kalau sampah organik sendiri sementara masih dibuang ke TPA, lha itu caranya warga sendiri kalau mbuang ada petugasnya, terus kita mbayar ke petugasnya gitu.”

Informan 6 “oh itu lancar sih mas, itu dilakukan oleh apa itu organisasi sosial.(ada pemilahan ga Pak?) oh ga, masih tercampur”



RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan bahwa sistem pengelolaan

sampah di Kelurahan Grendeng adalah konvensional yaitu sampah

rumah tangga diangkut oleh petugas sampah ke TPS setiap jam 5 pagi

kemudian diangkut oleh mobil Dinas Cipta Karya ke TPA sekitar jam 9

pagi sehingga sampah tidak menumpuk, namun belum ada pengolahan

dan pemilahan sampah. Sedangkan menurut Karang Taruna

menyebutkan bahwa pengelolaan sampah kurang bermanfaat.

c. Kecukupan TPS untuk Menampung Volume Sampah Kelurahan

Grendeng


70

Tabel 4.15 Matriks Jawaban Informan mengenai Kecukupan TPS untuk Menampung Volume Sampah Kelurahan Grendeng


Informan 1 “Kalau dulu sebelum padat orangnya sementara cukup, tapi sekarang tidak cukup buktinya satu hari saja begitu numpuk, nah sekali ga diangkut dah numpuknya akeh banget, hehee. Jadi menurut saya sudah kurang itu segitu iya.”

Informan 2 “Cukup, kalau TPS cukup, setiap hari kan mesti diambil.”

Informan 3 “Cukuplah cukuplah heeh dibilang cukup ya cukuplah gak gak mluber kok. Diangkut setiap sore setiap sore. Itu apa tuh namanya lingkungan hidup apa ya Dinas Lingkungan Hidup heeh."

Informan 4 “Untuk satu kelurahan ? engga, ga cukup. Kita jg pernah ngajuin ya, ee deket makam sini, tpai sampai sekarang ga, ga dikasih respon.”

Informan 5 “Sebenarnya kurang luas, iya kurang luas.”Informan 6 “cukup itu. (Belum pernah menumpuk Pak gitu?) belum,

kalau menumpuk ya repot mas apalagi di Grendeng sampahnya apa itu sampah rumah tangga lah, warung makan warung makan itu”


Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa tiga informan (BKM, Karang

Taruna, Rukun Kematian) menyebutkan bahwa TPS cukup untuk

menampung volume sampah di Kelurahan Grendeng karena sampah

diambil setiap hari. Sedangkan informan lainnya (PKK, RT, RW)

menyebutkan tidak cukup karena satu hari saja menumpuk.

d. Penambahan TPS di Kelurahan Grendeng


Tabel 4.16 Matriks Jawaban Informan mengenai Penambahan TPS di Kelurahan Grendeng


Informan 1 “Kalau menurut saya ya perlu, cuman wilayah Grendeng itu kan wilayah padat penduduk, cari tempat dimana, hehe”

Informan 2 “Oh ga perlu, analoginya gini mas, masnya mau ga depannya rumah dikasih TPS? Masyarakat Grendeng misalkan sini kasih TPS ga mau, karena disini kan TPS-nya di kuburan dan dirasa kebutuhannya pun masih bisa di cover karena hanya TPS, penimbunan sementara kan, setiap hari diambil kecuali dari Cipta Karya satu hari tidak diambil pun penuh dan itu pun pemulung sudah banyak kontribusinya. Kalau kita bicara kontribusi di

71

persampahan, pemulung sebenarnya yang banyak


kontribusi buktinya dia sudah mengambil di tempat sampah, bahkan penarik sampah pun sudah membawa sampah ke TPS, di TPS sudah ada pemulung, ada mas. Nanti dibawa ke TPA, di TPA pemulung masih ada lagi. Itu sebenarnya secara tidak langsung dia sudah ikut 3R itu, reduce recycle itu, pemanfaatan ulang, menjual, pemulung itu justru sebetulnya.”

Informan 3 Waduh kalo menurut saya sih enggak si enggak perlu karena itu aja sudah cukup kalo menurut saya ya karena enggak ada luberan sampah sih enggak enggak nyampe keluar lo masih di dalam satu kotak itu berarti belum cuma ya nanti ke depan pasti lah pasti pasti tambah diperluas karena ya sekarang semakin banyak lah yang namanya sampah ya.”

Informan 4 “Ada he’eh, harus ada TPA yg terakhir. (pernah ada masalh sampah menumpuk) paling pernah juga sih dulu, karena hari libur mgkin jd kita tiap hari mbuang, biasanya kan tiap 2hari sekali, lha ini sampai 4 hari baru diangkut jadi akhirnya membludak sampai ke bawah itu.”

Informan 5 “kalau kalau sana telat ngangkutnya dari Cipta Karya, otomatis ga muat, makanya dari Cipta Karya harus rutin itu jangan sampai jam itu tidak dibawa maksude satu hari misal 2 angkutan, kalau hanya 1 pasti sana ga muat. Mungkin sampahnya tambah banyak apa ya, kalau mungkin kalau mungkin itu wilayah Grendeng tiap RW-nya peduli sekali dengan adanya bank sampah itu mungkin sampahnya jelas kurang. Kita sosialisasi masuk kesana, tapi ya kerja sosial ini mencari orangnya itu susah karena itu kita kerja, capek nda dapet gaji seperti itu.”

Informan 6 “itu perlu karena sementara baru 2 sini, di Kuburan sama di Karang Bawang Jalan Gunung Muria tapi daerah sini kan belum ada. Termasuknya lokasinya juga belum ada”


Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa dua informan (BKM, Karang

Taruna) menyebutkan bahwa tidak perlu penambahan TPS karena

sampah diangkut setiap hari. Sedangkan informan lainnya (PKK, RT,

RW, Rukun Kematian) menyebutkan perlu penambahan TPS karena

sampah pernah menumpuk karena tidak diangkut selama 4 hari.

8. Hasil observasi mengenai pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

sampah

72

Hasil observasi menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam

pengadaan prasarana dan sarana adalah sebagai fasilitator yaitu

mengajukan ke pihak Pemerintah Daerah seperti PNPM Perkotaan, Dinas

Cipta Karya. Bentuk prasarana yang diajukan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat antara lain gerobak sampah. Gerobak sampah tersebut dapat

dilihat pada gambar 4.5.

Gambar 4.5 Gerobak sampah

Sistem pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng

adalah sistem kumpul-angkut-buang dan belum ada pemilahan sampah

organik dan anorganik. Sampah rumah tangga yang ada dikumpulkan dan

dicampur antara sampah organik dan anorganik karena keterbatasan

sarana tempat pemilahan sampah. Adapun tempat sampah yang digunakan

masyarakat dapat dilihat pada gambar 4.6.

Gambar 4.6 Tempat pembuangan sampah rumah tangga

73

Hasil observasi mengenai TPS (Tempat Penampungan Sementara)

yang ada di Kelurahan Grendeng menunjukkan bahwa wilayah ini

memiliki dua TPS. TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah terletak di Jalan Gunung Slamet dan

Jalan Gunung Muria. TPS (Tempat Penampungan Sementara) Jalan

Gunung Slamet digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari

RW 1-6, sedangkan TPS (Tempat Penampungan Sementara) Jalan

Gunung Muria digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari

RW 7 & 8. Namun TPS tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan

seperti bau yang tidak sedap dan saluran air yang tidak jernih.

Petugas pengangkut sampah tingkat RT setiap hari mengangkut

sampah rumah tangga ke TPS (Tempat Penampungan Sampah), kemudian

pengangkutan dari TPS ke TPA oleh truck dump pengangkut sampah dari

Dinas Cipta Karya dilakukan setiap hari sekitar jam 9 pagi. Sehingga

sampah tidak menumpuk dalam keadaan sore harinya. Adapun TPS

(Tempat Penampungan Sementara) di Kelurahan Grendeng dalam

keadaan sore hari dapat dilihat pada gambar 4.7.

Gambar 4.7 TPS Kelurahan Grendeng

74

9. Hasil Wawancara mengenai Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan

Pengelolaan Persampahan.

Kelembagaan sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah.

Selain itu peraturan, perundangan dan penegakan hukum pengelolaan

persampahan juga turut serta dalam mewujudkan Desa Mandiri Sampah.

Hal tersebut dalam penelitian ini meliputi bentuk kelembagaan,

pemantauan dan evaluasi kelembagaan, peraturan dasar pengelolaan

persampahan, dan sanksi pelanggaran aturan pengelolaan persampahan.

a. Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Persampahan di Kelurahan

Grendeng


Tabel 4.17 Matriks Jawaban Informan mengenai Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Grendeng


Informan 1 “ Belum ada, ya paling itu ya kalau kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan untuk meraih keuntungan juga ya. Selain itu RT, RW, Cipta Karya, PNPM ”

Informan 2 “Lah itu Desa paling-paling mas, terus di Grendeng Wetan sebenarnya ada itu semacam tempat sampah apa apa yaa, temen saya kebetulan yang ngelola, semacam kaya bank sampah kaya gitu, ya mulai mengelola dari bawah, cuman program kaya gitu asalnya dari mahasiswa juga, bukan mereka yang karena kesadaran tapi karena ada yang punya program. DCK juga termasuk mas, kebetulan saya juga kerja disanadan RT RW kebetulan saya pengurusnya ya peduli terhadap lingkungan itu”

Informan 3 “Lembaganya lembaganya si mana ya paling ya Marsudi Layu sama apa itu aduh namanya apa ya saya gak tau kurang tau namanya ya cuma kalo orang-orangnya si tau paham kalo lembaganya aku gatau. Karena per RT ya kebijakan sampah itu sama pengelolaannya itu per RT gak gak kelompok jadi satu. RW setau saya sih lebih ke RT ya RW enggak. Pemerintah desa belum keliatan secara nyata untuk turun.”

Informan 4 “oo ini kalo dari BKM juga sih, BKm juga untuk masalah persampahan siaplah selalu siap, dari LPMK juga siap selalu, walaupun ga terjun langsung tp selalu member arahan. Ya hampirlah, lembaga yang ada di

75


kelurahan (lembaganya apa aja) LPMK, BKM, dengan rukmat, jadi 3 elemen itu yg selalu menerima masalh sampah. Rukmat itu utk setiap RW ada. LPMK itu sekelurahan tp setiap RW ada wakilnya

Informan 5 “Ya lembaga yang ada disini yang peduli ya RT, RT dan RW (Selain itu Pak? ) ya mungkin mayoritas RT dan RW atas dasar mungkin apa itu namanya pengumuman tentang kebersihan dari Kelurahan, tapi dari dari Lurahnya sendiri itu istilahnya nda memikirkan lah tentang sampahnya bagaimana di lingkungan Kelurahan lho, malah saya mengharapkan dengan adanya sampah sudah terkoordinir kan kita juga butuh tempat seperti itu, tempat-tempat penampungan sampah seperti itu baik organik maupun anorganik, saya butuh sekali itu padahal, nanti kan kepenak itu kan. Kalau Rukmat dulunya memang sini pernah itu, sampah itu dikoordinir oleh Rukmat, kalau seperti RW situ masih tuh, RW sana dikoordinir oleh Rukmat, Rukmat juga peduli terhadap sampah. Kalau LPMK itu sifatnya lembaga tertinggi di Kelurahan, suka memerintah-memerintah, suka peduli juga itu sebenernya, cuman informasi-informasi kaya gitu. Kalau BKM disini aktif, karena saya mantan.”

Informan 6 “ya itu kemarin baru dirintis bank sampah itu mas, dari anak-anak Kesmas apa ya, kebetulan kalau untuk penelitian sih sudah sering disini dari anak-anak KKN, untuk skripsi.”



Karang Taruna, RT, RW) menyebutkan kelembagaan pengelolaan

persampahan di Kelurahan Grendeng adalah swadaya masyarakat,

Pemerintah Desa, RT, RW, Dinas Cipta Karya, Karang Taruna, PKK,

Koperasi Babeh Bank Sampah, PNPM, BKM, Rukun Kematian.

Sedangkan Rukum Kematian menyebutkan kelembagaan pengelolaan

sampah adalah mahasiswa.

b. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan


76

Tabel 4.18 Matriks Jawaban Informan mengenai Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “Ya melakukan evaluasi mas, lha itu pas pertemuan PKK

misalnya kalau kalau rakor warga selalu dikasih tau pas pertemuan itu.”

Informan 2 “Kaitan dengan kebersihan, itu ada”Informan 3 “Pemantauan ya mereka yang mengelola jadi mereka

yang memantau otomatis iya ya karena mereka yang mengelola ya kalo kalo masyarakat sendiri ya dia cuma bayar aja udah jadi yang mengelola udah ada sendiri.”

Informan 4 “Paling yang melakukan pemantauan masing-masing Rukmat, apabila ada kekurangan atau apa, bisa masing-masing Rukmat saling berkoordinasi.”

Informan 5 “ya itu iya”Informan 6 “belum, belum”

Sumber: Data Diolah Tahun 2014


Karang Taruna, RT, RW) menyebutkan bahwa kelembagaan melakukan

pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah tergantung manajemen

masing-masing. Sedangkan Rukun Kematian menyebutkan bahwa

kelembagaan tidak melakukan pemantauan dan evaluasi.

c. Peraturan Dasar Pengelolaan Persampahan


Tabel 4.19 Matriks Jawaban Informan mengenai Peraturan Dasar Pengelolaan Sampah

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “Kalau peraturan secara tertulis sih belum ada mas. Ya

oleh Pemerintah Desa sih biasanya ada kadang melalui Pak RT, Pak RW nanti oleh RT RW disampaikan, RT RW kadang sekaligus untuk ibu PKKnya. Surat itu isinya tentang kebersihan lingkungan, tapi kalau khusus tentang pengolahannya itu belum ada sih mas”

Informan 2 “Disini ga ada, kalau pengelolaan daerah sini ga ada perdes peraturan desa kaya gitu. Kalau pengelolaan sampah itu, Undang-Undang malah, Undang-Undang 18 tahun hehe lupa yaa, tahun 2008 itu Undang-Undang mengenai persampahan, coba nanti searching aja Undang-Undangnya, itu sudah diatur mengenai pengelolaan sampah, jadi sekarang TPA kan bukan Tempat Pembuangan Akhir tapi Tempat Pengolahan Akhir, bukan pembuangan akhir TPA.”

77

Lanjutan Tabel 4.19 Subyek Penelitian JawabanInforman 3 “Enggak ada enggak ada. Nah mungkin mungkin ya

Cuma belum ada yang namanya apa sosialisasi dari kelurahan untuk masalah sampah sendiri. Nah peraturannya berbentuk apa kita belum ada sosialisasi. Belum.”

Informan 4 “Untuk sementra kayanya belum ada.”Informan 5 “Ga, ga ada. Disini memang setelah turunnya Perda

tentang pembuangan sampah di tepi-tepi sungai, memang itu sistemnya ya masih ada, belum total, kaya dulu belum ada pengumuman kan masyarakat saking enaknya membuang sampah tapi kan sekarang sudah terkoordinir pokoknya mau buang sampah ke tempat sampah ya monggo, buang ya tetap kena reming (tarikan), tidak buang sampah tetap kena tarikan, sekarang sistemnya kaya gitu, mau ikut ga mau buang sampah di tepi sungai silahkan tapi tetep mbayar , ya percuma lebih baik kita buang sampah di petugas sampah aja ya seperti itu ikut ga ikut tetap kena bayaran,.”

Informan 6 “ya belum sampai detail segitu, belum sampai mungkin karena belum ada sosialisasi.”


Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa dua informan (BKM dan RW)

menyebutkan peraturan khusus yang mengatur pengelolaan sampah

adalah Peraturan Daerah, Undang-Undang No.18 tahun 2008. Sedangkan

informan lainnya (PKK, Karang Taruna, RT, Rukun Kematian)

menyebutkan tidak ada peraturan yang mengatur pengelolaan sampah

melainkan hanya surat dari Kelurahan mengenai kebersihan lingkungan.

d. Sanksi Pelanggar Aturan Pengelolaan Sampah


Tabel 4.20 Matriks Jawaban Informan mengenai Sanksi Pelanggar Aturan Pengelolaan Sampah

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “Sementara sanksi belum, mungkin sanksi moral

sementara. Ya kalau orang yang sering membuang sampah sembarangan kan otomatis oleh anggota masyarakat lain kan akan diomel, diomong itu kan otomatis kan ya jadi bahan pergunjingan lah, ya kan diomong kemana-mana, kalau sanksi secara tertulis sih

78


atau sanksi semacam hukuman yang dikenai sanksi berupa kaya semacam denda sih belum ada.”

Informan 2 “Sanksinya itu Undang-Undang itu, disana itu ada plang dilarang pembuangan, perda itu, walaupun kalau bukan kita-kita yang memperingatkan itu susah, penegakan perda kan ga mungkin setiap kali setiap hari ga mungkin. Kita paling sanksinya normatif anu aja diomongin, ditegur.”

Informan 3 “Pelanggarannya Itu kayaknya belum lo belum ada belum ada sanksi. Adapun kalo dibuang ke kali misalnya ya walaupun ada namanya program Kali Bersih dan apa itu ya hanya sementara aja si ya. Semakin kesana semakin ilang. Ya mungkin ditegur ya cuma kan kadang gak keliatan.. Nah kalo sekarang sih udah mending ya udah mulai sadar masalah itu sehingga udah enggak ke kali ya sekarang ya udah udah masuk ke bak sampah masing-masing rumah ya bentuknya penarikan tadi.”

Informan 4 “Ada, jadi kita kalo membuang sampah sembarangan. Jadi kita kan sudah ada ketentuan, membuang sampah harus pada ee tim sampah gitu kan, tim kebersihan. Apabila membuang sampah mungkin di pekarangan kosong atau di pinggir-pinggir kalo dendanya adalah sekali buang 50 ribu. Misalnya sehari dua kali buang bisa 100 ribu.”

Informan 5 “Disini memang setelah turunnya Perda tentang pembuangan sampah di tepi-tepi sungai, memang itu sistemnya ya masih ada, belum total, kaya dulu belum ada pengumuman kan masyarakat saking enaknya membuang sampah tapi kan sekarang sudah terkoordinir pokoknya mau buang sampah ke tempat sampah ya monggo, buang ya tetap kena reming (tarikan), tidak buang sampah tetap kena tarikan, sekarang sistemnya kaya gitu, mau ikut ga mau buang sampah di tepi sungai silahkan tapi tetep mbayar , ya percuma lebih baik kita buang sampah di petugas sampah aja ya seperti itu ikut ga ikut tetap kena bayaran.”

Informan 6 “oh ga, ga ada.”Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2014

Tabel 4.20 dapat diketahui bahwa tiga informan (PKK, Karang

Taruna, Rukun Kematian) menyebutkan bahwa tidak ada sanksi bagi

warga yang melanggar aturan pengelolaan sampah melainkan hanya

teguran dan bahan pergunjingan warga. Sedangkan informan lainnya

(BKM, RT, RW) menyebutkan ada sanksi yaitu dikenakan denda sesuai

ketentuan Undang-Undang.

79

10. Hasil Wawancara mengenai Kemampuan Pembiayaan Pengelolaan

Persampahan

Pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting guna

menunjang suatu program. Kemampuan pembiayaan dalam penelitian ini

meliputi sumber pembiayaan, pembiayaan yang dibebankan kepada

warga, alternatif pembiyaan selain iuran retribusi dari warga, peran

Pemerintah Desa dalam sumber pembiayaan pengelolaan persampahan di

Kelurahan Grendeng.

a. Sumber Pembiayaan


Tabel 4.21 Matriks Jawaban Informan mengenai Sumber Pembiayaan

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “Sumbernya sementara dari warga, iuran dari setiap

warga, setiap KK. Perbulannya itu sekarang 6.000 rupiah, pengambilannya setiap hari.”

Informan 2 “Kebanyakan swadaya, jadi masyarakat sadar untuk membuang pada tempatnya, paling sadar kan sampah dibuang pada tempatnya, masyarakat bayar retribusi kepada petugasnya, jadi petugas itu mungutin, masukkan ke TPS, untuk sementara masih seperti itu.”

Informan 3 “Swadaya masyarakat paling heeh. Pemerintah itu sumber dana nya gak gak dari sumber dana paling dia hanya apa ya misalnya gerobak kayak gitu aja sih. Itupun gak tiap tahun keluar kok lama lama kita minta sekarang berapa tahun keluar, jadi mending swadaya.”

Informan 4 “Pembiayaan apa? Pengolahan sampah ya kita masing-masing dari warga sih. Dari Pemerintah Desa ga ada, karena kalo Kelurahan kita susah sih, utk mencari dana karena dari Kabupaten kita hanya di plot 100juta utk tahun . itu udh utk biaya perawatan gedung, gaji karyawan, susahnya disitu.”

Informan 5 “kalau sumber pembiayaan sementara dari Kesmas itu, sementara. Kalau kalau petugas sampah ya dari masyarakat sendiri, swadaya.”

Informan 6 “dari masyarakat tok iya”Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2014

Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa semua Lembaga

Kemasyarakatan menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pengelolaan

80

sampah di Kelurahan Grendeng berasal dari swadaya masyarakat,

sedangkan Pemerintah Desa tidak ada karena alokasi anggaran untuk

biaya perawatan gedung, gaji karyawan dan hanya menyediakan gerobak

sampah.

b. Pembiayaan Dibebankan kepada Warga


Tabel 4.22 Matriks Jawaban Informan mengenai Pembiayaan yang Dibebankan kepada Warga

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 Kalau selama ini sih belum ada yang mengeluh ya mas,

lha wong ini kan buat kebersihan rumah tangga juga hehe, jadi ya mau ga mau warga masyarakat harus itu.”

Informan 2 “Biasanya pengalaman kami, kita adakan audiensi dulu dengan warga, misalkan yang mengadakan pengurus RT, kami cerita kronologis disini kan kenapa sampai ada pembayaran retribusi kaya gitu, disini itu dulu tidak ada penarik sampah, orang membuang sampah sembarangan, ada yang ikut ke RW sebelah kesana kan, lha kita temen-temen pengurus RT yaudah kita aja adakan sendiri, kemudian dirembug satu rumah berapa lah, sekiranya ongkos capeknya lah, orang kerja setiap pagi, setiap hari lho pagi-pagi udah narik sampah seperti itu setelah diputuskan oke dengan masyarakat, kebanyakan kasus kaya gitu di masyarakat, biasanya dengan perantaraan kalau kita bicara pengurus, itu pengurus RT. jadi ga kita matok segini nda, jadi kita ngomong dulu ada unsur kemanusiaan. Jadi belum ada yang mengeluh, karena sudah melewati rembugan dulu sih.”

Informan 3 “Belum ada sih belum ada keluhan. Ya karena penarikannya rutin heeh jadi ya cukup untuk pengelola ya kinerja nya cukup bagus lah karena enggak pernah yang namanya kita bak sampah itu sampe belum ditarik enggak pasti tiap pagi itu udah pasti kosong. Enggak enggak.”

Informan 4 “Kayanya ga, karena kita sblm menentukan nominalnya, kita ka nada pertemuan, sebulan sekali. Jd kita utk sampah mampunya berapa kira2 ya. Kita tawarkna warga2 ya tengah2 lah ga terlalu besar dan ga terlalu kecil yg penting bisa menutup utk yg buang sampah dan dan cadangan untuk sewaktu-waktu alatnya rusak atau apa.”

Informan 5 “Kayaknya tah sementara ini ga ada tentang sampah itu, karena disini dibikin seperti itu sih ya, dibikin ga merata lah, modal sukarela.”

Informan 6 “Oh belum ada, belum ada”Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2014

81


Kemasyarakatan menyebutkan mengenai pembiayaan yang dibebankan

kepada warga adalah warga belum ada yang mengeluh karena retribusi

ditentukan melalui audiensi dan keputusan bersama masyarakat serta

kesadaran warga membuang banyak sampah.

c. Alternatif Pembiayaan selain Iuran Retribusi dari Warga


Tabel 4.23 Matriks Jawaban Informan mengenai Alternatif Pembiayaan selain Iuran Retribusi dari Warga

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “Sementara itu memang, murni bener-bener dari

swadaya ya. Paling kalau warga masyarakat mengajukan ke PNPM misalnya pengajuan dalam bentuk gerobak gitu. “

Informan 2 “Oh iya, pemerintah kan menyediakan sarana TPS dan pengangkutan, pemerintah kan Pemda kan menyediakan seperti itu, itu untuk bicara kelas Desa Kelurahan kan hanya seperti itu, panjenengan kan bicara soal pengelolaan sampah, nah seperti itu. Kita masih konvensional, kumpulkan uang, pindahkan masalah disini ke TPA kan hehee, biayanya ya swadaya masyarakat dan Pemerintah Daerah.”

Informan 3 “setau saya murni dari swadaya masyarakat mas”Informan 4 “Sementara itu memang, murni bener-bener dari

swadaya ya. Paling kalau warga masyarakat mengajukan ke PNPM misalnya pengajuan dalam bentuk gerobak gitu.”

Informan 5 “Kalau sumber pembiayaan sementara dari Kesmas itu, sementara. Kalau kalau petugas sampah ya dari masyarakat sendiri, swadaya.”

Informan 6 “ya itu tok, ya mungkin dari APBD untuk pendistribusian apa itu untuk alat angkutnya.”


Tabel 4.23 dapat diketahui bahwa tiga informan (Rukun Kematian,

RW, BKM) menyebutkan bahwa alternatif pembiayaan selain dari iuran

warga adalah berasal dari mahasiswa, subsidi Pemerintah Daerah

(APBD) jika warga mengajukan misalnya gerobak melalui PNPM.

82

Sedangkan informan lainnya (PKK, Karang Taruna, RT) menyebutkan

bahwa tidak ada alternatif pembiayaan selain dari swadaya masyarakat.

d. Peran Pemerintah Desa dalam Sumber Pembiayaan


Tabel 4.24 Matriks Jawaban Informan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Sumber Pembiayaan

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “Untuk pengelolaan sampah selain dari warga kalau dari

pemerintah belum ada anggaran khusus untuk pengelolaan sampah.”

Informan 2 “Kalau Pemerintah Desa belum anggaran khusus lho ya, paling ya dari swadaya dan Pemerintah Daerah mas lah itu untuk pengadaan TPS dan pengangkutannya.”

Informan 3 “Setau saya tidak. Enggak ada. Iya penyediaan sarana prasarana itu aja sulit.”

Informan 4 “Untuk pengelolaan sampah selain dari warga kalau dari pemerintah belum ada anggaran khusus untuk pengelolaan sampah”

Informan 5 “Ya ga ga, ga pernah ada bantuan sama sekali. (Ga ada alokasi khusus?) ga ada ga ada.”

Informan 6 “belum ada”Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2014


Kemasyarakatan menyebutkan bahwa belum ada peran Pemerintah Desa

dalam sumber pembiayaan pengelolaan sampah melainkan hanya berasal

dari swadaya masyarakat, dan hanya menyediakan sarana dan prasarana.

11. Hasil Wawancara mengenai Persepsi Desa Mandiri Sampah

Persepsi kelompok swadaya masyarakat mengenai Desa Mandiri

Sampah dalam penelitian ini digunakan menggambarkan pengetahuan

kelompok masyarakat serta kesiapan kelompok swadaya masyarakat

untuk mendampingi masyarakat membentuk Desa Mandiri Sampah.

a. Definisi Desa Mandiri Sampah


83

Tabel 4.25 Matriks Jawaban Informan mengenai Persepsi Kelompok Swadaya Masyarakat mengenai Desa Mandiri Sampah

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “Desa tersebut warganya itu peduli terhadap sampah

sehingga kalau dia itu mau membuang sampah itu ya dia harus istilahnya apa ya kalau mau membuang sampah ya dipilah-pilah dulu mana yang patut dibuang mana yang patut di daur ulang sehingga nanti kalau masuk ke pengepul sampah sudah masing-masing jadi warga masyarakatnya punya kesadaran terhadap sampah.”

Informan 2 “Desa yang bisa mengelola sampahnya, dia tidak membuang sampah ke TPA sampai taraf yang minimum”

Informan 3 “Desa mandiri sampah maksudnya itu kan untuk pengelolaan dan semuanya kan sampah dikelola oleh desa gitu kan satu desa itu kan jadi baik apa namanya pengelolaan misalnya misalnya itu eeeh tadi sampah organik dan semuanya dikumpulkan sendiri intinya tidak dibuang ke TPA gitu kan.”

Informan 4 “Segala permasalahan persampahan mereka kelola sendiri jadi tanpa ikut campur dari pemerintah mungkin.”

Informan 5 “kalau gambaran aku ya itu peduli sangat banget dengan sampah itu, misalnya dari cara menampungnya sebelum ke TPA itu ada tempat khusus, dan kalau bisa dikoordinir oleh satu Kelurahan Grendeng dan dipantau oleh wilayah Grendeng itu benar-benar memantau”

Informan 6 “ya mungkin pertama kosepnya yang jelas seperti apa, yang kedua ditunjang sarana prasarana, ketiganya pemahaman masyarakat.

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2014


Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Desa Mandiri Sampah adalah

Desa yang terkoordinir dan peduli terhadap pengelolaan sampah tanpa

campur tangan Pemerintah serta ditunjang dengan sarana prasarana dan

pemahaman masyarakat.

12. Hasil wawancara mengenai Persepsi jika Kelurahan Grendeng dijadikan

sebagai Desa Mandiri Sampah

a. Persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa

Mandiri Sampah


84

Tabel 4.26 Matriks Jawaban Informan mengenai Persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “Kalau kesadarannya masih sekarang ini menurut saya

belum, tapi kalau kesadarannya caranya dididik, yang namanya manusia kan di sekolaih disit lah iyaa, bagaimana caranya supaya sadar, bagaimana caranya supaya peduli. Kalau itu sudah muncul sekian persen, mungkin bisa untuk digiring, dibimbing sehingga bisa membentuk apa itu desa mandiri sampah.”

Informan 2 “Sebenernya kalau bicara Grendeng sebenernya bisa, cuman karena kesadarannya itu yang kurang nggih, contohya disini lho pengepul-pengepul banyak sebenarnya, tapi kalau saya liat ya mas, ini opini pribadi Grendeng ini masih heterogen jadi baik tingkat pendidikan, kesejahteraan kan sangat berpengaruh, mungkin kalau di desa yang pekerjaan hampir sama, kesejahteraannya hampir sama mungkin ya lebih penak”

Informan 3 “bagus sih tapi kalo disini diterapkan kayaknya ya aduh butuh waktu ya lama lagi lama pasti itu karena kayak gini untuk sampah aja disini permasalahannya adalah regenerasi dari pengurus sampahnya. Jadi bentuk regenerasi jadi kayak gini lo untuk sampai saat ini yang mengelola sampah ya masih orang orang itu aja bahkan sampai udah tua gitu jadi yang muda muda itu gak mau ngurusin sampah. Naah heeh itu aja sendirian.Kalo setuju si setuju ya setuju setuju tapi sapa yang mau ngebimbing kayak gitu lo kadang bimbingan itu hanya berlaku ya sementara waktu si apapun program ya baik dari lppm unsud yang turun sendiri itu atau kkn atau apapun lah pasti cuma sementara ya paling sebulan paling lama yaudah.”

Informan 4 “Kalo saya sih optimis mampu.”Informan 5 “kalau wilayah sini wilayah Grendeng Timur

kemungkinan masih bisa, jadi wilayah sebelah Timur, tapi kalau untuk wilayah kesana kayaknya susah karena orangnya sekarang itu apa ya tempatnya, kalau di wilayah sana susah tempatnya. (Tapi kalau diterapkan disini bapak setuju ga Pak?) kalau wilayah sini insyaallah bisa.(kalau melihat rutinitas wilayah sini Pak misalkan menggunakan kembali sampah seperti yang Bapak tadi jelaskan terus mengurangi sampah menurut Bapak mampu ga untuk membentuk Desa Mandiri Sampah? Kalau disini saya sendirian ya ga mungkin mampu, istilahnya perlu didampingi oleh Pemerintah Kelurahan sendiri. Itu harusnya ada dari lembaga-lembaga yang lain. (kalau misal rutinitas yang dilakukan sini kira-kira mampu ga Pak?) kalau daerah sini insyaallah mampu, yang penting yang jelas alokasi, alokasinya ada pasti insyaallah bisa. Alokasi dan alat untuk membikin pupuk, sama setelah membuat pupuk pemasarannya gimana.”

85

Lanjutan Tabel 4.26

Subyek Penelitian JawabanInforman 6 “Oh itu sangat bisa itu. Sebetulnya yang perlu banget

RW lain itu yang padat penduduk.”Sumber: Data Diolah Tahun 2014

Tabel 4.26 dapat diketahui bahwa lima informan (BKM, Karang

Taruna, RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan bahwa persepsi

mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri

Sampah adalah mampu untuk membentuk Desa Mandiri Sampah

namun perlu pendampingan dari Pemerintah, alokasi khusus serta

kesadaran masyarakat. Sedangkan menurut PKK menyebutkan belum

mampu untuk memberntuk Desa Mandiri Sampah karena kesadaran

masyarakat belum muncul.

b. Persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

sampah yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah


Tabel 4.27

Tabel 4.27 Matriks Jawaban Informan mengenai Persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sampah yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “kalau sekarang menurut saya belum, antara lain untuk

sampah-sampah rumah tangga itu, pemilahannya itu setiap hari kan ada sampah ya, itu masih tempat sampah yang untuk menampung itu di keluarga itu masih kurang, belum semua keluarga memiliki tempat sampah khusus”

Informan 2 “Saya rasa belum, ya belum, masih kurang”Informan 3 “Saat ini ya masih jauh mungkin untuk mencapai desa

mandiri sampah. Kalo dibilang menghambat ya gimana ya gak menghambat juga karena mereka juga tau kalo dibilang mendukung ya gak mendukung juga belum mendukung lah masih jauh masih di tengah-tengah. Kalo tertib membuang sampah sudah tertib itungannya tertib karena apa karena udah dibuang gak sembarang tempat sekarang. Sekarang kali itu apa sungai sungai udah

86


kosonglah dari sampah untuk orang sini karena udah gak buang di sungai lagi. Kesadarannya udah mulai udah dibuang ke bak sampah masing masing.Sarana :Masih jauh juga. Untuk mengelola sampah kayak misalnya sampah organik aja atau misalnya pembuatan itu kan perlu dicacah dulu kayak sampah organik tuh perlu yang namanya mesin-mesin ya intinya alatlah untuk mengelola itu nah sedangkan alatnya itu belum ada, belum ada.”

Informan 4 “Ga, kurang mendukung, utk satu lingkungan, satu RT saja masih banyak sekali yang masalah tempat sampah itu yang kurang mendukung kan ?

Informan 5 Ya belum, masih kurang. (Kurangnya kira-kira apa Pak?) ya satu dari personil jelas, dua dari alat administrasinya dan alat angkutnya dan itu telelernya (tenaga pengangkut) cuma 7 di RW sini lha apalagi kalau meningkat ke RW lain. Kalau memang seperti itu nanti kita koordinir mencari orang yang peduli terhadap sampah itu.”

Informan 6 “Prasarana itu? Oh ya ga mampu. Ya mungkin pertamanya itu pemahaman dari masyarakat itu, banyak masyarakat yang belum paham dampak dari sampah itu, yang penting sudah lepas dari rumah sendiri udah dianggap aman.”

Sumber : Data Diolah Tahun 2014


Kemasyarakatan menyebutkan bahwa persepsi mengenai faktor

pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan yang ada

terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum mampu untuk

mendukung karena kekurangan personil, administrasi, anggaran, alat

pengelolaan sampah dan pemahaman masyarakat yang rendah.

c. Persepsi mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan sampah, dan

penegakan hukum yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah


tabel 4.28

87

Tabel 4.28 Matriks Jawaban Informan mengenai Persepsi mengenai Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan Pengelolaan Sampah yang Ada Terhadap Desa Mandiri Sampah

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 “kalau peraturannya belum ada, kesadarannya belum

muncul, perlengkapannya belum fasilitasnya belum memadai menurut saya belum, tapi itu kalau memang dari kita ada kemauan insyaallah bisa. Kalau kita punya sesuatu yang ingin dicapai, yang ingin kita raih insyaallah bisa lah, apalagi itu sesuatu yang baik sih. Cuman kalau di masyarakat Grendeng itu masyarakat kompleks, majemuk dari berbagai daerah masuk kesitu, bukan asli Grendeng asli.”

Informan 2 “kalau peraturannya belum ada, kesadarannya belum muncul, perlengkapannya belum fasilitasnya belum memadai menurut saya belum, tapi itu kalau memang dari kita ada kemauan insyaallah bisa. Kalau kita punya sesuatu yang ingin dicapai, yang ingin kita raih insyaallah bisa lah, apalagi itu sesuatu yang baik sih. Cuman kalau di masyarakat Grendeng itu masyarakat kompleks, majemuk dari berbagai daerah masuk kesitu, bukan asli Grendeng asli.”

Informan 3 “Menghambat atau mendukung susah ini kalo mendukung mungkin semua orang mendukung lah karena itu program baik ya Cuma untuk melangkah kesana masih jauh kalo menghambat si ya gak menghambat. Definisi menghambat itu apa, yang dimaksdu menghambat disini yang gimana…ohh enggak kalo dibilang menghambat enggak Cuma mungkin lagi ke arah sana sebenernya. Cuma karena belum ada kenyataanya jadi hanya kesadaran masyarakat saja.”

Informan 4 Saya kira sih mereka siap, karena setiap semua anggotanya bener2 bekerja di sosial semua, jd mereka siap, tergantung masy nya aja. Jd kita kalo perturan dari RT atau RW kurang mampu utk mengatasi sih, tp kalo ada peraturan yg bener2 udh dicanangkan di apa perda mungkin insyaAlloh masy sini takut, karena sudah ada undang2 dari peraturan daerah itu otomatis kan hampir semua warga banyumas otomatis punya gitu. Tp kalo hanya sekedar utk satu lingkungan kayanya kurang kuat. Paling mikirnya, lho tempat lain juga ga. Tp kalo di perda kayanya sih lebih kuat.”

Informan 5 Yang jelas butuh lembaga yang lain seperti Lurah dan LPMK sendiri. Harus ada atasan sendiri, kalau ga ada atasan mungkin ga ada artine lah, disini kan hanya kita mengandalkan tenaga.”

Informan 6 Itu seharusnya bisa itu, tapi ya perlu pihak ketiga mungkin ya pemerintah atau instansi.”

Sumber : Data Diolah Tahun 2014

Tabel 4.28 dapat diketahui bahwa dua informan (PKK, Karang

Taruna) menyebutkan bahwa persepsi mengenai kelembagaan,

peraturan pengelolaan persampahan terhadap Desa Mandiri Sampah

88

adalah belum mampu mendukung Desa Mandiri Sampah karena

masyarakat belum mengerti peraturan pengelolaan sampah, dan

kesadaran masyarakat kurang. Sedangkan informan lainnya (BKM,

RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan bahwa mampu untuk

mendukung Desa Mandiri Sampah namun perlu pendampingan pihak

ketiga seperti Pemerintah, lembaga, dan instansi.

d. Persepsi mengenai sumber pembiayaan yang ada terhadap Desa

Mandiri Sampah


tabel 4.29.

Tabel 4.29 Matriks Jawaban Informan Mengenai Persepsi Mengenai Sumber Pembiayaan yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah

Subyek Penelitian JawabanInforman 1 belum, karena masih sangat minim. Paling-paling untuk

hanya sebatas jasa dari pengangkut sampah piketnya itu. Itupun menurut saya belum memadai lah. Sebulan hanya 6 ribu jaman sekarang, belum perawatan gerobak sampahnya juga ya kan, menurut saya ya sangat kurang. Kalau memang pemerintah peduli, rencana untuk membentuk Desa Mandiri Sampah berarti perlu dana, perlu pengalokasian dana.”

Informan 2 “mampu, sebenarnya mampu karena permasalahan utama kan disini dihati, iya kesadarannya itu yang susah, permasalahan utamanya kan disini. Kita udah ngasih sosialisasi misal, diolah jadi pupuk, nanti belum aja diolah orang udah mikir lagi, lah aku bikin pupuk tanah aja ga punya, dijual kemana, masih berpikiran butuh waktu untuk sosialisasi karena masih dibutuhkan peran serta dari mahasiswa, Dinas terkait masih dibutuhkan dalam hal untuk menumbuhkan kesadaran dan juga untuk memberikan fasilitas misal ini komposting seperti ini lho”

Informan 3 “Sumber dana sekarang belum bisa belum bisa masih kurang karena uang itu digunakan untuk ya menggaji baru baru bisa ya apa ya untuk operasional aja untu operasional penarikan sampah itu sendiri. Baru sampe itu.”

89

Lanjutkan Tabel 4.29

Subyek Penelitian JawabanInforman 4 “Untuk saat ini, kayanya sih utk mslh ya mungkin untuk

honor, utk dana perbaikan sih cukup. Tapi kalo kita utk sarana yg lainnya, trmsk tmpt sampahnya, msh kurang.jd kita mungkin kadang2 gini, antara kontribusi utuk sampah dgn kampling itu kan beda. Jd kampling itu kan utk pembangunan dlm arti pembangunan infrasturktur yg lainnya, kaya jalan setapak, kalo dari persampahan ya khusus utk persampahan, kalo kita anggaran persampahan dari kampling kadang2 kurang setuju masyarakatnya.”

Informan 5 “Belum, masing kurang banyak, wong kita kan istilahnya kita baru mempunyai nasabah sekitar 80an,sedangkan nasabah 80 itu tidak rutinitas setiap minggu kita nabung karena ga nentu ga pasti istilahnya sampah itu ada.”

Informan 6 “Oh ya mampu itu”Sumber : Data Diolah Tahun 2014


RW) menyebutkan bahwa persepsi mengenai sumber dana yang ada

terhadap Desa Mandiri Sampah adalah sumber dana masih belum

cukup dan butuh alokasi dana untuk membentuk Desa Mandiri

Sampah. Sedangkan informan lainnya (Karang Taruna, RT, Rukun

Kematian) menyebutkan sumber dana mampu untuk mendukung Desa

Mandiri Sampah.

B. Pembahasan

1. Aspek Pengurangan Timbulan Sampah

a. Kegiatan rutin untuk menggunakan kembali sampah

Hasil wawancara mendalam dengan enam informan, lima

informan (PKK, BKM, RT, RW, dan Rukun Kematian) menyebutkan

bahwa kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk menggunakan

kembali sampah adalah menjual sampah anorganik seperti plastik,

kertas, limbah elektro untuk menambah kesejahteraan sedangkan tiga

90

informan menyebutkan sampah organik dibuang ke TPA dan ada yang

dibuat kompos.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Dwiyanto (2011)

bahwa upaya menggunakan kembali sampah dapat dilakukan melalui

tindakan menggunakan kembali wadah atau kemasan misalnya botol

bekas untuk minyak goreng hasil home industry minyak kelapa atau

wadah madu lebah, menggunakan wadah atau kantong yang dapat

digunakan berulang-ulang misalnya wadah untuk belanja kebutuhan

pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat

digunakan dalam waktu yang lama.

Masyarakat lebih memilih untuk menjual sampah yang masih

layak jual untuk menambah penghasilan. Hal ini didukung dengan

adanya bank sampah yang ada di wilayah Grendeng sehingga

masyarakat giat untuk mengumpulkan dan memilah sampah anorganik

sedangkan untuk sampah organik dibuang ke TPS (Tempat

Penampungan Sementara). Selain itu, masyarakat Grendeng bagian

Timur banyak yang menjadi pemulung baik itu pemulung sebagai

pekerjaan sehari-hari maupun sebagai pekerjaan sampingan. Dalam

hal ini, pemulung mempunyai kontribusi yang besar dalam

pengelolaan sampah khususnya menggunakan kembali sampah,

memanfaatkan kembali sampah dengan cara dijual kepada pengepul

sampah sehingga dapat menambah penghasilan. Menurut Riswan

(2011) bahwa usaha pemanfaatan sampah merupakan komponen

91

penting dalam pengelolaan sampah yang dapat mengurangi dampak

lingkungan.

Tidak semua masyarakat Grendeng melakukan pemilahan

sampah untuk dijual, melainkan dibuang langsung ke TPS (Tempat

Penampungan Sementara sehingga menambah volume sampah di TPS

(Tempat Pembuangan Sampah) dan TPA (Tempat Pembuangan

Akhir). Pengelolaan sampah yang demikian dilakukan warga

Grendeng karena mayoritas penduduk Kelurahan Grendeng tidak

mengetahui aturan pengelolaan sampah yang berlaku. Sejalan dengan

Riswan (2011) yaitu peraturan berkorelasi positif dengan cara

pengelolaan sampah rumah tangga. Pandangan masyarakat masih

menganggap sampah merupakan barang yang tidak mempunyai nilai,

sehingga mereka memperlakukan sampah menurut keinginan mereka

sendiri (Pramono, 2004).

b. Kegiatan rutin untuk mengurangi sampah

Hasil wawancara mendalam dengan enam informan, tiga

informan (BKM, RT, RW) menyebutkan kegiatan yang rutin

dilakukan warga untuk mengurangi timbulan sampah adalah

mengurangi sampah mulai dari sumbernya yaitu menggunakan

kembali tas kresek atau kandi untuk berbelanja. Sedangkan informan

lainnya menyebutkan dibakar untuk sampah kresek dan ada yang

membuat piket kerjasama mengambil sampah serta dijual lewat bank

sampah.

92

Pengelolaan sampah yang baik adalah pengelolaan yang dimulai

dari sumbernya. Dengan upaya untuk mengurangi sampah akan

menyebabkan sedikitnya volume sampah yang dibuang ke TPS

(Tempat Penampungan Sementara) maupun TPA (Tempat

Pembuangan Akhir). Seperti yang dilakukan warga masyarakat

Grendeng dalam upaya pengelolaan sampah yaitu menggunakan

kembali tas kresek untuk berbelanja ke Pasar. Hal kecil yang biasa

dilakukan warga tersebut merupakan upaya pengelolaan sampah

dimulai dari sumbernya yang nantinya akan mengurangi volume

sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dwiyanto (2011) bahwa

upaya untuk mengurangi sampah (Reduce) dapat dilakukan melalui

tindakan yaitu menghindari pemakaian dan pembelian produk yang

menghasilkan sampah kembali dalam jumlah yang besar,

menggunakan produk yang bisa diisi ulang, misalnyapenggunaan

sabun pencuci yang menggunakan wadah isi ulang, menggunakan

bahan sekali pakai misalnya penggunaan tissu dapat dikurangi dan

menggantinya dengan serbet atau sapu tangan.

Beberapa informan (Karang Taruna, PKK, Rukun Kematian)

menyebutkan bahwa masyarakat Grendeng biasa melakukan

pengelolaan sampah dengan cara membakar sampah anorganik

sedangkan sampah organik dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan

Akhir). Pembakaran sampah tidak dilakukan secara terkontrol karena

93

masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap

penanganan sampah sehingga dapat menyebabkan polusi lingkungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Naryono (2013)

bahwa pembakaran sampah yang tidak terkontrol dapat meningkatkan

berbagai jenis polutan. Pembakaran sampah rumah tangga

menghasilkan gas buang yang mempunyai kontribusi terbentuknya

gas rumah kaca yang disebabkan karena emisi gas karbondioksida

(CO2) dan NO2 yang terlepas ke atmosfer. Selain itu polutan lain dapat

terbentuk pada proses pembakaran antara lain logam berat, abu sisa

pembakaran, dioksin, furan, HCL, HF, SO2 dan CxHy. Untuk itu

produk hasil pembakaran yang dapat mencemari lingkungan perlu

dikontrol sampai mencapai ambang batas yang diperbolehkan.

c. Kegiatan rutin untuk daur ulang sampah


informan (PKK, BKM, Rukun Kematian) menyebutkan belum ada

kegiatan yang rutin dilakukan warga terkait daur ulang sampah.

Sedangkan informan lainnya (RT, RW, Karang Taruna) menyebutkan

adanya rencana daur ulang sampah kering seperti bungkus kopi, tas

kresek untuk dibuat kerajinan dan daur ulang pupuk namun tidak

berkelanjutan karena terkendala dengan mesin dan tempat.

Beberapa informan (PKK, BKM, Rukun Kematian)

menyebutkan belum ada kegiatan yang rutin untuk daur ulang sampah

berbeda beberapa informan yang juga menyebutkan masyarakat

melakukan daur ulang sampah, dalam hal ini sampah kering.

94

Terjadinya perbedaan jawaban karena wawancara dilakukan pada

informan yang berbeda lokasi. Lokasi Grendeng bagian Timur

menyebutkan bahwa masyarakat baru melakukan daur ulang sampah

kering seperti dibuat menjadi kerajinan tangan, pupuk organik.

Sementara ini bank sampah yang berada di bagian Grendeng Timur

mempunyai rencana untuk mengelola sampah menjadi barang yang

lebih berguna yaitu kegiatan daur ulang tersebut. Hanya menunggu

bantuan fasilitas dari Pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk

mewujudkan kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut sehingga dapat

menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dwiyanto (2011) bahwa

upaya daur ulang sampah dapat dilakukan melalui tindakan memilih

produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai,

melakukan penggunaan sampah organik menjadi kompos, melakukan

penanganan untuk sampah organik menjadi barang yang bermanfaat.

Informan yang berlokasi di Grendeng bagian Barat

menyebutkan bahwa belum ada kegiatan daur ulang sampah karena

mayoritas masyarakat di wilayah tersebut memiliki kesibukan sendiri-

sendiri sehingga kontribusi untuk melakukan pengelolaan sampah

rendah. Mereka hanya berperan serta dalam membayar retribusi untuk

jasa pengangkut sampah.

d. Program Pemerintah untuk mengurangi timbulan sampah

Hasil wawancara terhadap enam informan, tiga informan (PKK,

BKM, Rukun Kematian) menyebutkan bahwa program Pemerintah

95

untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah sosialisasi

dan pembinaan dari tim ahli melalui Dinas terkait seperti PNPM

mengenai pengomposan dan pendirian TPS. Sedangkan informan

lainnya (RT, RW, Karang Taruna) menyebutkan tidak ada program

dari Pemerintah karena sudah ditangani oleh petugas sampah masing-

masing RT dan Marsudi Layu (Rukun Kematian).

Beberapa informan (PKK, BKM, Rukun Kematian)

menyebutkan bahwa program Pemerintah untuk upaya mengurangi

timbulan sampah adalah sosialisasi dan pembinaan dari tim ahli.

Masyarakat mengikuti sosialisasi tentang pengolahan sampah dari

Dinas terkait seperti dari Dinas Cipta Karya, Kelurahan dan

mahasiswa. Namun tidak semua masyarakat turut serta dalam

sosialisasi tersebut. Biasanya yang sering mengikuti kegiatan

sosialisasi pengelolaan sampah adalah perwakilan ibu-ibu PKK

Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten.

Sehingga nanti perwakilan ibu-ibu PKK Kelurahan meneruskan

informasinya kepada ibu-ibu PKK RW dan selanjutnya ke ibu-ibu RT

dan masyarakat.

Materi sosialisasi tersebut meliputi cara pemilahan sampah,

pembuatan pupuk dari sampah organik, serta pembuatan kerajinan

dari sampah yang tidak terpakai. Masyarakat lebih menginginkan

adanya pelatihan pembuatan pupuk organik karena selama ini sampah

organik kurang dimanfaatkan namun terbatas masalah alat dan mesin.

96

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Artiningsih (2008)

di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang bahwa sampah organik

yang ada di Sampangan belum dimanfaatkan karena keterbatasan

sarana dan prasarana sehingga sampah organik masih menjadi beban

TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sedangkan sampah anorganik

telah dilakukan pemilahan, selanjutnya dijual langsung ke pedagang

lapak.

Sosialisasi yang ada hanya sebatas memberikan pengetahuan,

melainkan bukan praktek. Penelitian Faizah (2008) menyebutkan

bahwa sosialisasi tentang teknis pengelolaan sampah organik memiliki

intensitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan sosialisasi

pengelolaan sampah anorganik. Hal ini terjadi karena pengelolaan

sampah organik memiliki tingkat kompleksitas mekanisme yang lebih

dibandingkan dengan pengelolaan sampah anorganik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Wahyuni (2013) bahwa peran

pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu meliputi melakukan

penyuluhan mengenai pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan

sampah yang harus dilakukan terkait pemisahan antara sampah

organik dan anorganik, melakukan penyuluhan dan membagi-bagikan

brosur tentang pengumpulan sampah yang benar dan tepat waktu

selain itu juga bertuliskan denda bagi yang melakukan pelanggaran

dalam pengumpulan sampah, melakukan pengangkutan sampah dari

TPS-TPS hingga tempat permrosesan akhir hingga malam hari dan

melakukan pemrosesan akhir sampah.

97

Tidak semua masyarakat melaksanakan hasil sosialisasi dari

pemerintah karena kurangnya kesadaran dan karakteristik masyarakat

yang berbeda-beda. Berdasarkan Profil Kelurahan Grendeng bahwa

mayoritas tingkat pendidikan masyarakat adalah tamat SD sehingga

tidak menutup kemungkinan pengelolaan sampah yang dilakukan

tidak sesuai dengan yang semestinya. Menurut Riswan (2011) bahwa

tingkat pendidikan berkorelasi dengan pengelolaan sampah rumah

tangga.


a. Kerja bakti bersama

Hasil wawancara mendalam dengan enam informan, lima

informan (BKM, RT, RW, Karang Taruna, Rukun Kematian)

menyebutkan bahwa kerja bakti bersama rutin dilakkukan warga atas

kebijakan masing-masing RT dan RW dan bersifat insidental,

sedangkan PKK menyebutkan kurang rutin dilakukan kerjabakti

bersama karena kurangnya komunikasi warga.

Terjadi perbedaan informasi mengenai kerja bakti bersama yang

dilakukan masyarakat karena kerja bakti dilakukan atas kebijakan

masing-masing RT maupun RW dan bersifat insidental sehingga tidak

semua masyarakat melakukan kerjasama dalam waktu bersamaan.

Selain itu kerja bakti yang sering dilakukan adalah pada wilayah

Grendeng bagian Timur karena wilayah tersebut mayoritas masih

penduduk asli sehingga mudah untuk diajak komunikasi. Sejalan

dengan penelitian Setyowati (2013) di Kelurahan Grendeng

98

Kecamatan Purwokerto Utara bahwa masyarakat mudah diajak

berkomunikasi dan bekerja sama.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Artiningsih (2008)

bahwa setiap hari minggu warga di Kelurahan Jomblang melakukan

kerja bakti membersihkan lingkungan rumah dan taman yang ada di

sekitarnya dan sampai sekarang dengan rasa sukarela bapak-bapak

warga Kelurahan Jomblang membersihkan taman tanpa ada yang

memberitahu dahulu.

Beberapa informan menyebutkan bahwa kerja bakti yang

dilakukan masyarakat kurang rutin karena masyarakat kurangnya

komunikasi warga. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya

kegiatan pertemuan antar warga sehingga sulit untuk membuat

kegiatan kebersihan lingkungan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari

pihak Pemerintah Kelurahan agar lingkungan Kelurahan Grendeng

bebas dari permasalahan kebersihan lingkungan.

b. Pelatihan pengelolaan sampah


informan (PKK, BKM, Karang Taruna) menyebutkan bahwa pernah

dilaksanakan pelatihan pengelolaan sampah dari KKN tematik tingkat

Kelurahan mengenai ketrampilan membuat kerajinan bunga dari tas

kresek, plastik dan pembuatan pupuk kompos. Sedangkan informan

lainnya (RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan belum pernah

dilaksanakan pelatihan pengelolaan sampah karena kendala biaya dan

alat.

99

Pelatihan pernah dilakukan oleh mahasiswa KKN Tematik

tentang pemanfaatan sampah seperti ketrampilan membuat kerajinan

bunga dari tas kresek, plastik, dan pembuatan kompos namun belum

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena KKN

tidak berlangsung lama dan tidak berkelanjutan sehingga masyarakat

tidak bisa berjalan mandiri tanpa ada yang memfasilitasi. Menurut

Saribanon E, dkk (2007) bahwa keberlanjutan pengelolaan sampah

memerlukan sistem yang efektif dalam mengatasi masalah

lingkungan, menghasilkan secara ekonomi dan dapat diterima oleh

masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Dwiyanto (2011) bahwa

kegiatan pelatihan berkaitan dengan upaya peningkatan pengetahuan ,

sikap dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah

perkotaan. Kegiatan pelatihan antara lain pelatihan daur ulang

sampah, pelatihan pembuatan kompos dari sampah organik, pelatihan

pemilahan sampah organik. Keterlibatan masyarakat dalam

serangkaian pelatihan ini lebih pada peran sebagai peserta pelatihan.

Semua kegiatan ini lebih banyak diikuti oleh para ibu melalui kegiatan

PKK.

Beberapa informan (RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan

bahwa belum pernah diadakan pelatihan pengelolaan sampah karena

terbentur masalah biaya dan alat. Badan Keswadayaan Masyarakat

pernah melakukan program pelatihan pengelolaan sampah namun

tidak jadi karena kurangnya biaya dan alat pengelolaan sampah.

100

Selain itu kegiatan pelatihan lebih banyak diikuti oleh para ibu

melalui kegiatan PKK sehingga tidak semua orang pernah mengikuti

pelatihan pengelolaan sampah.

c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap pengelolaan sampah

Hasil wawancara mendalam dengan enam informan, empat

informan (PKK, BKM, Karang Taruna, Rukun Kematian)

menyebutkan kontribusi yang dilakukan sektor perdagangan di

Kelurahan Grendeng adalah menyediakan tempat sampah dan

membayar retribusi sesuai dengan Perda yaitu setiap yang membuang

sampah maka dikenakan retribusi. Sedangkan menurut RT dan RW

menyebutkan untuk ditekankan kembali ke alam seperti menggunakan

daun pisang dan jual beli sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 27 dijelaskan bahwa dalam

penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut

retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.

Sektor perdagangan ikut serta dalam membayar retribusi yang

jumlahnya tergantung dari volume sampah yang dihasilkan setiap

harinya. Sektor perdagangan membayar retribusi sekitar Rp.10.000,-

yang ditarik oleh kelompok pengangkut sampah yang berada dilokasi

sekitar wilayah usaha perdagangan tersebut. Kemudian masing-

masing RW juga membayar retribusi kepada Pemerintah Desa yang

selanjutnya dibayarkan ke Pemerintah Daerah. Retribusi dari

masyarakat akan dikembalikan kembali oleh Pemerintah Daerah

101

berupa pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah,

pendirian TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan pengangkutan

sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas No.19 Tahun 2011 mengenai Retribusi Jasa

Umum di Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa bagi pedagang

dan/atau penjual jasa yang menempati ruang milik publik dikenakan

tarif sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) per unit per hari.

d. Kontribusi warga pendatang terhadap pengelolaan sampah

Hasil wawancara mendalam dengan enam informan, empat

informan (Karang Taruna, RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan

kontribusi warga pendatang di Kelurahan Grendeng adalah KKN

Tematik, pendirian bank sampah dari mahasiswa sekaligus

penyuluhan tentang pemilahan sampah dan pengadaan perlengkapan

seperti buku tabungan. Sedangkan menurut PKK dan BKM

menyebutkan belum ada kontribusi dari warga pendatang melainkan

hanya membayar retribusi.

Salah satu bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi adalah

pengabdian kepada masyarakat. Pendirian bank sampah yang ada di

Kelurahan Grendeng merupakan bentuk kontribusi dari mahasiswa

sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sebelum pendirian

bank sampah tersebut, masyarakat diberikan penyuluhan mengenai

pentingnya pemilahan sampah, dampak sampah terhadap lingkungan,

kesehatan, dan lain-lain sehingga dapat merubah pemikiran dan

102

kesadaran masyarakat bahwa sampah itu memiliki nilai guna yang

lebih apabila bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan benar. Selain itu

mahasiswa memberikan segala fasilitas untuk mendukung kelancaran

program bank sampah tersebut seperti buku tabungan sampah. Hasil

penelitian ini sesuai dengan Permanasari (2011) bahwa keberadaan

bank sampah di Kota Bandung disambut baik oleh masyarakat.

Seluruh responden menyatakan mereka tidak keberatan dengan

adanya bank sampah di lingkungan mereka.

Selain pendirian bank sampah, bentuk kontribusi lain dari

mahasiswa adalah KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik mengenai

pemanfaatan sampah, namun tidak berkelanjutan karena tidak ada

pemantauan dari mahasiswa tersebut terhadap program yang telah

dilaksanakan setelah KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik tersebut.

Beberapa informan menyebutkan bahwa kontribusi mahasiswa adalah

hanya ikut membayar retribusi. KKN Tematik yang dilakukan

mahasiswa hanya dalam lingkup kecil melainkan tidak lingkup

seluruh wilayah Kelurahan Grendeng sehingga tidak semua

masyarakat merasakan kontribusi mahasiswa tersebut. Masyarakat

hanya mengetahui kontribusi mahasiswa hanya membuat sampah dan

hanya bersedia ikut serta dalam pembayaran retribusi. Riswan (2011)

menyebutkan bahwa kesediaan membayar retribusi berkorelasi positif

dengan pengelolaan sampah rumah tangga.

103

3. Pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sampah

a. Peran Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana

pengelolaan sampah

Hasil wawancara mendalam terhadap enam informan, lima

informan (PKK, BKM, Karang Taruna, RT, Rukun Kematian)

menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengadaan

prasarana dan sarana pengelolaan sampah adalah sebagai fasilitator

perlengkapan pengelolaan sampah seperti gerobak sampah, tempat

sampah, modul pelatihan ke Pemerintah Daerah, PNPM, Dinas Cipta

Karya namun tidak full bantuan dari Pemerintah melainkan ada

sebagian dari swadaya masyarakat. Sedangkan menurut RW

menyebutkan belum ada peran dari Pemerintah Desa dalam pengadaan

prasarana dan sarana pengelolaan sampah karena sudah mengajukan

peralatan namun belum turun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas No.6 Tahun 2012 menyebutkan bahwa

salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah melaksanakan dan atau

memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Mekanisme pengadaan prasarana dan sarana yang diberikan oleh

Pemerintah Desa manakala masyarakat mengajukan bantuan

pengadaan prasarana dan sarana tersebut misalnya gerobak sampah,

tempat pemilahan sampah. Selanjutnya Pemerintah Desa mengajukan

ke Pemerintah Daerah, PNPM, Badan Lingkungan Hidup supaya

bantuan fasilitas pengelolaan sampah dapat segera turun dan bisa

104

digunakan oleh masyarakat. Hasil wawancara dengan salah satu

informan menyebutkan bahwa pengadaan prasarana dan sarana yang

disediakan tidak semua full dari Pemerintah, melainkan sebagian dari

swadaya masyarakat.

b. Sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng


informan (PKK, BKM, RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan

bahwa sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah

konvensional yaitu sampah rumah tangga diangkut oleh petugas

sampah ke TPS setiap jam 5 pagi kemudian diangkut oleh mobil

Dinas Cipta Karya ke TPA sekitar jam 9 pagi sehingga sampah tidak

menumpuk, namun belum ada pengolahan dan pemilahan sampah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setyowati (2013) teknik

operasional pengelolaan sampah meliputi sistem kumpul, angkut,

buang. Selain itu, masyarakat mengikuti langganan kebersihan yang

diadakan oleh RT maupun RW yaitu dengan membayar retribusi

pengangkutan sampah.

Sedangkan menurut Karang Taruna menyebutkan pengelolaan

sampah kurang bermanfaat karena keterbatasan fasilitas pengelolaan

sampah seperti tempat pemilahan sampah. Masyarakat berpikiran jika

sudah memilah sampah di tempat khusus pemilahan sampah organik

dan anorganik namun pada akhirnya tetap dicampur kembali pada saat

pengangkutan dan pembuangan di TPS (Tempat Penampungan

Sementara) sehingga masyarakat enggan lagi untuk memilah sampah.

105

Hasil penelitian tidak sesuai dengan pasal 16 Undang-undang

Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, yaitu tanggung jawab

pengelolaan lingkungan ada pada masyarakat sebagai produsen

timbulan sampah, sejalan dengan hal tersebut masyarakat sebagai

produsen timbulan sampah diharapkan terlibat secara total dalam

pengelolaan sampah, mulai dari sampah dihasilkan, pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir

sampah.

Menururt Syafrudin (2004), salah satu alternatif yang bisa

dilakukan adalah melaksanakan program 5R (Reuse, Recycling,

Recovery, Replacing, dan Refilling). Program tersebut bisa dimulai

dari sumber timbulan sampah hingga ke lokasi TPA (Tempat

Pembuangan Akhir).

c. Kecukupan TPS untuk Menampung Volume Sampah Kelurahan

Grendeng

Hasil wawancara mendalam terhadap enam informan, tiga

informan (BKM, Karang Taruna, Rukun Kematian) menyebutkan

bahwa TPS cukup untuk menampung volume sampah di Kelurahan

Grendeng karena sampah diambil setiap hari. Sedangkan informan

lainnya (PKK, RT, RW) menyebutkan tidak cukup karena satu hari

saja menumpuk.

Sampah diangkut setiap hari mulai dari sampah di rumah

tangga, kemudian diangkut ke TPS (Tempat Penampungan

Sementara), kemudian diangkut oleh dump truck dari Dinas Cipta

106

Karya ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Ajibarang, Kaliori,

maupun Gunung Tugel. Sehingga sampah yang berada di TPS

(Tempat Penampungan Sementara) setiap sorenya selalu kosong.

Namun manakala liburan misalnya libur Hari Raya Idul Fitri pernah

untuk beberapa hari sampah di TPS (Tempat Penampungan

Sementara) tidak dangkut oleh Dinas Cipta Karya sehingga

masyarakat merasakan bahwa TPS (Tempat Penampungan Sementara)

yang ada di Kelurahan Grendeng tidak mencukupi volume sampah

yang dihasilkan seluruh masyarakat Kelurahan Grendeng. Selain itu,

perkembangan jumlah penduduk Kelurahan Grendeng yang setiap

tahunnya semakin bertambah padat sehingga tidak menutup

kemungkinan volume sampah juga bertambah.

Hasil penelitian sesuai dengan Setyowati (2013) mengenai

tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Kelurahan

Grendeng memiliki dua TPS. TPS yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah terletak di Jalan Gunung Slamet dan Jalan Gunung Muria

dengan kondisi bangunan yang terbuat dari batu bata dan tanpa atap.

TPS Jalan Gunung Slamet digunakan untuk menampung sampah yang

berasal dari RW 1-6 sedangkan TPS Jalan Gunung Muria digunakan

untuk menampung sampah yang berasal dari RW 7 dan 8. Sehingga

TPS tersebut mampu untuk menampung volume sampah di Kelurahan

Grendeng.

107

d. Penambahan TPS di Kelurahan Grendeng

Hasil wawancara mendalam terhadap enam informan, dua

informan (BKM, Karang Taruna) menyebutkan bahwa tidak perlu

penambahan TPS karena sampah diangkut setiap hari. Sedangkan

informan lainnya (PKK, RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan

perlu penambahan TPS karena hanya ada dua TPS dan sampah pernah

menumpuk karena tidak diangkut selama empat hari.

Adanya akibat tidak diangkutnya sampah selama empat hari,

mengakibatkan penumpukan sampah di TPS (Tempat Penampungan

Sementara) sehingga meresahkan masyarakat di lingkungan sekitar

TPS (Tempat Penampungan Sampah) yaitu bau, dan sampah

berserakan dijalan sehingga merusak keindahan lingkungan.

Diharapkan menjadi perhatian Pemerintah untuk mengatasi solusi

tersebut sehingga sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas No.6

Tahun 2012 pasal 6 yaitu Pemerintah Daerah bertugas untuk

melaksanakan dan atau memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan sampah.

4. Kelembagaan, peraturan dan perundangan pengelolaan sampah

a. Bentuk kelembagaan pengelolaan sampah


informan (PKK, BKM, Karang Taruna, RT, RW) menyebutkan

kelembagaan pengelolaan persampahan di Kelurahan Grendeng

adalah swadaya masyarakat, Pemerintah Desa, RT, RW, Dinas Cipta

Karya, Karang Taruna, PKK, Koperasi Babeh Bank Sampah, PNPM,

108

BKM, Rukun Kematian. Sedangkan menurut Rukun Kematian

menyebutkan kelembagaan pengelolaan sampah adalah mahasiswa.

Swadaya masyarakat merupakan peranan dasar yang penting

dalam pengelolaan sampah. Swadaya masyarakat yang selama ini

berjalan di Kelurahan Grendeng yaitu iuran retribusi pengangkutan

sampah, selain itu dengan adanya bank sampah merupakan suatu

wadah masyarakat untuk berkontribusi terhadap pengelolaan sampah.

Pemerintah Desa dalam hal ini sebagai fasilitator pengadaan prasarana

dan sarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan masyarakat serta

menjadi penanggung jawab atas segala permasalahan di wilayah

Kelurahan Grendeng. RT dan RW berkontribusi dalam manajemen

adanya kebersihan lingkungan seperti kerja bakti bersama, selain itu

RT dan RW merupakan kaki tangan amanat dari Pemerintah Desa.

Karang Taruna mempunyai peranan dalam mewujudkan kelancaran

adanya bank sampah, pelatihan pembuatan pupuk organik cair,

pemberitahuan kepada pemuda-pemuda untuk melakukan kerjabakti

atas dasar amanat dari Ketua RT dan RW masing-masing. Hasil

penelitian ini sesuai dengan Sudiyana (2012) bahwa peran Karang

Taruna di Kampung Menanggal adalah melakukan pengelolaan

sampah kering dengan menggunakan 4R (Reuse, Recycling, Reduce)

melalui pembentukan bank sampah dengan cara dipilah kemudian

dibuat kerajinan.

Kontribusi PKK dalam pengelolaan sampah adalah mengikuti

berbagai penyuluhan, pelatihan pengelolaan sampah yang kemudian

109

informasi yang didapatkan disebarluaskan ke masyarakat luas.

Koperasi Babe mempunyai korelasi dengan adanya bank sampah

yanga ada di wilayah Kelurahan Grendeng yaitu hasil sampah yang

dikumpulkan masyarakat melalui bank sampah tersebut kemudian

dijual ke Koperasi Babe sedangkan Koperasi Babe menjual kepada

pengepul dari luar kota. Kontribusi PNPM dalam pengelolaan sampah

adalah menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah seperti

gerobak sampah. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) merupakan

lembaga yang bertugas untuk meningkatkan swadaya masyarakat

sebagai fasilitator sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Rukmat

(Rukun Kematian) yang ada di wilayah Grendeng mempunyai

konntribusi terhadap pengangkutan sampah setiap hari, serta

mengelola retribusi yang dikumpulkan dari warga.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Setyowati (2013) di

Kelurahan Grendeng bahwa didalam masyarakat belum terbentuk

Kelompok Swadaya Masyarakat, karena kelembagaan dalam

masyarakat masih dalam tingkat RT dan RW yang langsung

diteruskan ke Dinas. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Hartanto (2006), instansi yang bertanggung

jawab terhadap pengelolaan sampah adalah Bidang Kebersihan dan

Pertamanan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah (Dinas

Kimprasda) Kabupaten Kebumen. Sedangkan untuk operasionalnya

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kimprasda Wilayah

110

Gombong. Salah satu tugas pokoknya adalah dalam kebersihan,

pertamanan dan keindahan kota.

b. Pemantauan dan evaluasi kelembagaan


informan (PKK, BKM, Karang Taruna, RT, RW) menyebutkan bahwa

kelembagaan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan

sampah tergantung manajemen masing-masing. Sedangkan menurut

Rukun Kematian menyebutkan belum pernah melakukan pemantauan

dan evaluasi pengelolaan sampah.

Terjadi perbedaan pendapat karena salah satu informan

menyebutkan bentuk kelembagaan pengelolaan sampah adalah

mahasiswa. Informan menyebutkan demikian karena wilayahnya

pernah ada KKN Tematik dari mahasiswa dan sehingga ketika KKN

berakhir maka tidak ada pemantauan lagi. Sedangkan enam informan

menyebutkan bahwa kelembagaan melakukan pemantauan dan

evaluasi pada saat berbagai pertemuan warga seperti pertemuan

anggota PKK, pertemuan RT maupun RW. Semua pemantauan dan

evaluasi tergantung dari manajemen masing-masing kelompok

swadaya masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Setyowati (2013) di

Kelurahan Grendeng bahwa kelembagaan dalam melakukan kegiatan

pemantauan dan evaluasi belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal

ini dibuktikan dari pernyataan masyarakat yaitu belum adanya

111

tindakan dari Pemerintah untuk pengadaan gerobak sampah yang

kurang.

c. Peraturan dasar pengelolaan sampah


informan (BKM dan RW) menyebutkan peraturan khusus yang

mengatur pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah, Undang-

Undang No.18 tahun 2008. Sedangkan informan lainnya (PKK,

Karang Taruna, RT, Rukun Kematian) menyebutkan tidak ada

peraturan yang mengatur pengelolaan sampah melainkan hanya surat

dari Kelurahan mengenai kebersihan lingkungan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setyowati (2013) di

Kelurahan Grendeng menyebutkan peraturan tentang pengelolaan

sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun

2012, Peraturan Retribusi, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008.

Profil Kelurahan Grendeng menyebutkan bahwa mayoritas

penduduk Kelurahan Grendeng adalah tamat SD/sederajat sehingga

memiliki pengetahuan yang rendah. Hal ini menyebabkan

ketidaktahuan masyarakat akan peraturan yang berlaku tentang

pengelolaan sampah. Selain itu belum adanya sosialisasi dari

Pemrintah Desa tentang peraturan pengelolaan sampah sehingga

masyarakat selama ini tidak melakukan pengelolaan sampah dengan

baik dan benar. Sejalan dengan Riswan (2011) bahwa pengetahuan

112

tentang peraturan daerah mengenai persampahan berkorelasi positif

dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga.

d. Sanksi pelanggar aturan pengelolaan sampah


informan (PKK, Karang Taruna, Rukun Kematian) menyebutkan

bahwa tidak ada sanksi bagi warga yang melanggar aturan

pengelolaan sampah melainkan hanya teguran dan bahan pergunjingan

warga. Sedangkan informan lainnya (BKM, RT, RW) menyebutkan

ada sanksi yaitu dikenakan denda sesuai ketentuan Undang-Undang.

Selama ini belum ada masyarakat yang dikenakan sanksi yang

melanggar aturan pengelolaan sampah karena aturan hanya dijadikan

sebagai payung tanpa ada penegakan hukum yang kuat. Hal tersebut

terbukti masih ada sampah yang dibuang ke sungai, saluran

pembuangan air, membuang sampah sembarangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Hartanto (2006), adanya

pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya seperti ke tanggul

sungai maupun pekarangan kosong, menunjukan masih lemahnya

penegakan hukum terhadap para pelanggaran Peratutan Daerah. Oleh

karena itu, pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelaku

pelanggaran Peraturan Daerah tersebut.

5. Kemampuan Pembiayaan Pengelolaan Persampahan

a. Sumber pembiayaan

Hasil wawancara mendalam terhadap enam informan, semua

Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa sumber pembiayaan

113

pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng berasal dari swadaya

masyarakat, sedangkan Pemerintah Desa tidak ada karena alokasi

anggaran untuk biaya perawatan gedung, gaji karyawan dan hanya

menyediakan gerobak sampah.

Sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah di Kelurahan

Grendeng adalah swadaya masyarakat dalam bentuk retribusi.

Retribusi tersebut sebesar Rp.5.000,00 sampai dengan Rp.8.000,00

sesuai dengan volume sampah rumah tangga yang dihasilkan.

Retribusi tersebut digunakan untuk ongkos jasa pengangkut sampah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Setyowati (2013) di Kelurahan

Grendeng bahwa sumber dana untuk pengelolaan sampah berasal dari

swadaya masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di

Kabupaten Banyumas bahwa retribusi tarif pelayanan persampahan

untuk setiap keluarga sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap

bulan/rumah tangga.

b. Pembiayaan yang dibebankan kepada warga


Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan mengenai pembiayaan yang

dibebankan kepada warga adalah warga belum ada yang mengeluh

karena retribusi ditentukan melalui audiensi dan keputusan bersama

masyarakat serta kesadaran warga membuang banyak sampah.

114

Audiensi dilakukan karena sebelum adanya tukang pengangkut

sampah, banyak sekali masalah lingkungan yang berhubungan dengan

sampah. Audiensi dilakukan dengan mengundang seluruh kepala

keluarga di lingkup RT maupun RW tergantung kebijakan manajemen

RT maupun RW tersebut. Dalam audiensi yang dipimpin oleh Ketua

RT maupun RW dilakukan musyawarah bersama mengenai iuran

retribusi pengangkut sampah sehingga tercapai kesepakatan bersama

yaitu sekitar 5.000 sampai 7.000 tergantung volume sampah yang

dihasilkan. Sehingga sampai saat ini belum ada masyarakat yang

mengeluh dengan adanya retribusi tersebut. Sejalan dengan Riswan

(2011) bahwa kesediaan masyarakat untuk membayar retribusi

berkorelasi positif dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga.

c. Alternatif sumber pembiayaan selain dari iuran warga


informan (Rukun Kematian, RW, BKM) menyebutkan bahwa

alternatif pembiayaan selain dari iuran warga adalah berasal dari

mahasiswa, subsidi Pemerintah Daerah (APBD) jika warga

mengajukan misalnya gerobak melalui PNPM. Sedangkan informan

lainnya (PKK, Karang Taruna, RT) menyebutkan bahwa tidak ada

alternatif pembiayaan selain dari swadaya masyarakat.

RW menyebutkan bahwa adanya sumber pembiayaan dari

mahasiswa karena masyarakat mendapat bantuan dari mahasiswa

berupa pendirian bank sampah sehingga segala fasilitas dan

pendanaan dari mahasiswa. Sedangkan informan menyebutkan

115

pembiayaan dari subsidi Pemerintah Daerah dalam bentuk prasarana

dan sarana pengelolaan sampah seperti gerobak sampah. Sejalan

dengan penelitian Riswan (2011) bahwa pendanaan pengelolaan

sampah bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah).

d. Peran Pemerintah Desa dalam sumber pembiayaan


Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa belum ada peran

Pemerintah Desa dalam sumber pembiayaan pengelolaan sampah

melainkan hanya berasal dari swadaya masyarakat, dan hanya

menyediakan sarana dan prasarana.

Sumber pembiayaan menurut informan berasal dari swadaya

masyarakat karena selama ini pengelolaan yang dilakukan hanya

sebatas sistem kumpul, angkut, buang dan belum ada pengolahan

sehingga masyarakat merasa bahwa pembiayaan hanya digunakan

untuk pengangkutan sampah yang berasal dari retribusi pengangkutan

sampah. Pemerintah dalam hal pembiayaan bukan dalam bentuk uang,

melainkan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

seperti gerobak sampah, tempat pemilahan sampah, TPS (Tempat

Penampungan Sementara), TPA (Tempat Pembuangan Akhir), serta

pengangkutannya.

Biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari

masyarakat (80%) dan Pemerintah Daerah (20%) yang digunakan

untuk pelayanan umum antara lain: penyapuan jalan, pembersihan

116

saluran dan tempat-tempat umum. Sedangkan dana pengelolaan

persampahan suatu kota besarnya disyaratkan minimal ± 10 % dari

APBD. Besarnya retribusi sampah didasarkan pada biaya operasional

pengelolaan sampah (Dit. Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan,

Dep.Kimpraswil, 2003).

6. Persepi tentang Desa Mandiri Sampah

Hasil wawancara dengan enam informan, semua Lembaga

Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Desa Mandiri Sampah adalah

Desa yang terkoordinir dan peduli terhadap pengelolaan sampah

tanpa campur tangan Pemerintah serta ditunjang dengan sarana

prasarana dan pemahaman masyarakat.

Desa Mandiri Sampah perlu adanya suatu kelompok masyarakat

yang peduli untuk mengkoordinasikan masyarakat agar tercipta

kualitas lingkungan yang bersih tanpa sampah. Selain itu kelompok

masyarakat dan masyarakatnya harus mempunyai komitmen dan

kesadaran bersama menuju perubahan sikap, perilaku, dan etika yang

berbudaya lingkungan. Sejalan dengan Artiningsih (2008) bahwa

peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu dikoordinir

oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM).

7. Persepsi jika Kelurahan Grendeng dijadikan sebagai Desa Mandiri

Sampah

a. Persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa

Mandiri Sampah

117


informan (BKM, Karang Taruna, RT, RW, Rukun Kematian)

menyebutkan bahwa persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang

ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah mampu untuk membentuk

Desa Mandiri Sampah namun perlu pendampingan dari Pemerintah,

alokasi khusus serta kesadaran masyarakat. Sedangkan informan

lainnya menyebutkan belum mampu untuk memberntuk Desa Mandiri

Sampah karena kesadaran masyarakat belum muncul.

Kesadaran masyarakat yang ada saat ini masih kurang sehingga

informan merasa belum mampu untuk dijadikan sebagai Desa Mandiri

Sampah. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan

sampah disebabkan karena tingkat pendidikan dan tingkat

kesejahteraan masyarakat Kelurahan Grendeng sehingga kelompok

swadaya masyarakat merasa susah untuk mengajak masyarakat peduli

terhadap pengelolaan sampah. Profil Kelurahan Grendeng Tahun 2009

menyebutkan bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat Grendeng

adalah buruh sehingga pendapatan mereka hanya cukup untuk

kebutuhan sehari-hari. Hal itu menyebabkan masyarkaat kurang

peduli terhadap pengelolaan sampah. Sejalan dengan Riswan (2011)

bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berkorelasi positif

terhadap cara pengelolaan sampah rumah tangga.

Aspek peran serta dari masyarakat sangat penting dalam

melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan perencanaan yang

dilakukan. Merubah perilaku masyarakat adalah hal yag cukup sulit,

118

namun jika dilakukan pembinaan secara terus menerus maka hasilnya

akan didapatkan walaupun perlu waktu yang lama. Sejalan dengan

Riswan (2011) bahwa perilaku terhadap kebersihan berkorelasi

terhadap cara pengelolaan sampah rumah tangga.

b. Persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah


Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa persepsi mengenai

faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan yang

ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum mampu untuk

mendukung karena kekurangan personil, administrasi, anggaran, alat

pengelolaan sampah dan pemahaman masyarakat yang rendah.

Tenaga pengangkutan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng

belum ada regenerasi artinya bahwa belum ada yang mau

menggantikan tenaga pengangkutan sampah walaupun sudah tua dan

masing-masing RT hanya terdiri dari dua orang pengankut sampah.

Hanya satu RW yang ada di Kelurahan Grendeng yang

memberlakukan piket pengangkutan sampah. Selain itu prasarana dan

sarana yang ada masih kurang seperti belum adanya tempat pemilahan

sampah, alat untuk mencacah sampah untuk dibuat menjadi pupuk

organik sehingga masyarakat enggan untuk mengelola sampah karena

keterbatasan prasarana dan sarana tersebut. Sejalan dengan

Artiningsih (2008) bahwa peningkatan jumlah sampah yang tidak

diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana

119

pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi

kompleks.

c. Persepsi mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan sampah, dan

penegakan hukum yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah


informan (PKK, Karang Taruna) menyebutkan bahwa persepsi

mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan persampahan terhadap

Desa Mandiri Sampah adalah belum mampu mendukung karena

masyarakat belum mengerti peraturan pengelolaan sampah, dan

kesadaran masyarakat kurang. Sedangkan informan lainnya (BKM,

RT, RW, Rukun Kematian) menyebutkan bahwa mampu untuk

mendukung Desa Mandiri Sampah namun perlu pendampingan pihak

ketiga seperti Pemerintah, lembaga, dan instansi.

PKK dan Karang Taruna menyebutkan bahwa belum mampu

untuk mendukung Desa Mandiri sampah karena peraturan yang belum

disosialisasikan dari Pemerintah sehingga menyebabkan kesadaran

masyarakat kurang. Menurut Rahadyan dan Widagdo (2005),

peraturan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah di

perkotaan adalah mengatur tentang ketertiban umum terkait dengan

penanganan sampah, bentuk lembaga organisasi pengelolaan, tata cara

penyelenggaraan pengelolaan, tarif jasa pelayanan atau retribusi,

kerjasama dengan pihak terkait.

Menurut Rahadyan dan Widagdo (2005), perlu ada pihak yang

peduli untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat

120

berperilaku budaya lingkungan. Dalam hal ini perlu adanya kelompok

swadaya masyarakat yang terus mendampingi masyarakat untuk

mewujudkan Desa Mandiri Sampah. Selain itu juga perlu dukungan

dari Pemerintah sesuai dengan keputusan walikota Semarang Nomor

660/341 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) untuk menangani masalah penghijauan,

kebersihan, keindahan dan ketertiban, dijelaskan bahwa tugas instansi

pengelolaan sampah meliputi pengelolaan sampah dari sumber ke TPS

(Tempat Penampungan Sementara) yang dikelola Kelurahan bersama

kelompok swadaya masyarakat di tiap-tiap RT/RW, pengelolaan

sampah dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) ke TPA (Tempat

Pembuangan Akhir) yang dilakukan Kecamatan dibawah koordinasi

Dinas Kebersihan, Pengelolaan sampah niaga (industri), fasilitas

umum dilakukan langsung oleh Dinas Kebersihan selain itu Dinas

Kebersihan juga menjadi pengelola TPA (Tempat Pembuangan

Akhir).

d. Persepsi mengenai sumber dana yang ada terhadap Desa Mandiri

Sampah


informan (PKK, BKM, RW) menyebutkan bahwa persepsi mengenai

sumber dana yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah sumber

dana masih belum cukup dan butuh alokasi dana untuk mendukung

Desa Mandiri Sampah. Sedangkan informan lainnya (Karang Taruna,

121

RT, Rukun Kematian) menyebutkan sumber dana mampu untuk

mendukung Desa Mandiri Sampah.

Informan (Karang Taruna, RT, Rukun Kematian) merasa

mampu terhadap sumber dana yang ada karena permasalahan utama

adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Selain itu sistem

pengelolaan yang ada di Kelurahan Grendeng masih sistem kumpul-

angkut-buang sehingga masyarakat hanya perlu dana untuk

pengangkutan karena belum ada pengolahan. Sedangkan informan

(PKK, BKM, RW) merasa kurang mampu untuk sumber dana yang

ada guna mewujudkan Desa Mandiri Sampah karena sumber dana

selama ini berasal dari swadaya masyarakat, sedangkan masyarakat

memerlukan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

seperti gerobak, tempat sampah dan biaya untuk perawatannya.

Sejalan dengan Artiningsih (2008) bahwa hasil retribusi memiliki

kontribusi yag relatif kecil dan belum dapat diharapkan sebagai

sumber anggaran utama dalam pengelolaan sampah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek pengurangan timbulan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng

meliputi konsep 3R. Pertama, upaya menggunakan kembali sampah yang

dilakukan masyarakat Grendeng adalah menjual sampah anorganik dan

membuang sampah organik. Kedua, upaya untuk mengurangi sampah

yang dilakukan masyarakat Grendeng adalah menggunakan tas kresek

untuk berbelanja, piket kerjasama mengambil sampah, dan dijual lewat

bank sampah. Ketiga, upaya daur ulang sampah yang dilakukan

masyarakat Grendeng adalah pembuatan kerajinan dari sampah kering

dan pembuatan pupuk organik. Pemerintah hanya berkontribusi berupa

sosialisasi, pembinaan dan pendirian TPS.


di Kelurahan Grendeng adalah rutin melakukan kerjabakti bersama atas

kebijakan RT dan RW, ikutserta dalam pelatihan pengelolaan sampah,

membayar retribusi setiap bulan, dan penyuluhan tentang pemilahan

sampah dari mahasiswa.

3. Pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan di Kelurahan Grendeng adalah

sistem pengelolaan sampah bersifat kumpul-angkut-buang, belum ada

upaya pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya, TPS (Tempat

Penampungan Sementara) cukup untuk menampung volume sampah di

Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara sehingga tidak perlu

122

123

adanya penambahan TPS (Tempat Penampungan Sementara). Pemerintah

berkontribusi sebagai fasilitator pengadaan prasarana dan sarana

pengelolaan sampah.

4. Kemampuan kelembagaan, peraturan dan perundangan serta penegakan

hukum pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng Kecamatan

Purwokerto Utara adalah kelembagaan yang mengatur pengelolaan

sampah meliputi Pemerintah Desa, RT, RW, Dinas Cipta Karya, Karang

Taruna, PKK, Koperasi dan Bank Sampah, PNPM, BKM, Rukun

Kematian yang pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah

tergantung pada manajemen dan kebijakan masing-masing. Peraturan

yang mengatur pengelolaan sampah meliputi Peraturan Daerah

Banyumas, UU. No.18 tahun 2008 yang hanya dijadikan sebagai payung

hukum sehingga masyarakat tidak melakukan pengelolaan sampah sesuai

peraturan dan belum ada sanksi bagi warga yang melanggar.

5. Kemampuan sumber pembiayaan pengelolaan sampah yang ada di

Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara adalah berasal dari

swadaya masyarakat sedangkan Pemerintah hanya sebagai fasilitator

pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Swadaya

masyarakat berupa retribusi pengangkutan sampah dan besarnya retribusi

ditentukan melalui audiensi dan musyawarah sehingga belum ada yang

mengeluh tentang adanya penarikan retribusi tersebut.

6. Persepsi Kelompok Swadaya Masyarakat mengenai Desa Mandiri

Sampah adalah Desa yang terkoordinir dan peduli terhadap pengelolaan

124

sampah tanpa campur tangan dari Pemerintah serta ditunjang dengan

sarana prasarana dan pemahaman masyarakat.

7. Persepsi Kelompok Swadaya Masyarakat jika Kelurahan Grendeng

Kecamatan Purwokerto Utara dijadikan sebagai Desa Mandiri sampah

adalah mampu untuk membentuk Desa Mandiri Sampah jika ada alokasi

khusus dari Pemerintah dan adanya kesadaran masyarakat mengenai

pengelolaan sampah yang baik.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

a. Perlu pengelolaan sampah secara optimal, bukan hanya sekedar

pengangkutan sampah melainkan pengurangan sampah yang meliputi

pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan

kembali sampah, dan penanganan sampah meliputi pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir.

b. Perlu adanya peningkatan cakupan bank sampah yang ada di

Kelurahan Grendeng menjadi bank sampah tingkat Kelurahan

Grendeng sehingga bisa menambah pemasukan dana guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Lembaga Kemasyarakatan

a. Perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan

sampah rumah tangga berbasis masyarakat, peraturan yang berlaku

supaya kesadaran masyarakat bisa optimal dalam melakukan

pengelolaan sampah.

125

b. Untuk memenuhi prasarana dan sarana yang belum memadai, perlu

peran stakeholder untuk mengatur hasil penjualan sampah anorganik

melalui bank sampah yang ada untuk bisa memenuhi prasarana dan

sarana tersebut.

3. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat

a. Perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang

pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan Undang-Undang No.18

Tahun 2008

b. Perlu mengadakan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan

seperti program KKN yang berkelanjutan.

4. Bagi Mahasiswa

a. Perlu adanya pembinaan dan pendampingan dalam program

pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

126

DAFTAR PUSTAKA

Artiningsih, A. 2008. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang). Tesis. Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang. 110 hal. (Tidak dipublikasikan).

Basriyanta. 2007. Memanen Sampah. Kanisius, Yogyakata.

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2010. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014. Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Dwiyanto, B.M. Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.12 No.2 Desember 2011:239-256.

Faizah. 2008. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis (Studi Kasus di Kota Yogyakarta. Tesis.Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang. 154 hal. (Tidak dipublikasikan).

Hapsari, R. 2010. Analisis Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Sistem di RSUD dr.Moewardi Surakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana, Magister Kesehatan Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang. 179 hal. (Tidak dipublikasikan).

Hartanto, W. 2006. Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen. Tesis. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang.165 hal. (Tidak dipublikasikan).

Karo, Y.T.Br. 2009. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Medan. 144 hal. (Tidak dipublikasikan).

Kementerian Lingkungan Hidup. 2008. Statistik Persampahan Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 2010. Jakarta.

Kurniaty, D.R. dan Rizal, M. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sampah Sebagai Alternatif Bahan Bangunan Konstruksi. Jurnal SMARTek, Vol.9 No.1 Februari 2011:47-60.

Moleong, L.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.

127

Naryono, E. dan Soemarno. 2013. Perancangan Sistem Pemilahan, Pengeringan dan Pembakaran Sampah Organik Rumah Tangga. Indonesian Green Technology Jurnal. Vol. 2 No.1 2013: E-ISSN 2338-1787:27-36.

Nasdian, F. T. 2003. Pengembangan Masyarakat. Bogor: Bagian Ilmu-Ilmu Sosial, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Departemen Ilmu- Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB.

Notoatmodjo, S. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

__________. 2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. PT.Rineka Cipta. Jakarta.

__________. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 2012. Banyumas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas. 2011. Banyumas.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011. 2012. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.. 2006. Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. 2010. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 2005. Jakarta.

Permanasari, D. dan Damanhuri, E. 2011. Studi Efektivitas Bank Sampah sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pengelolaan Sampah yang Berbasis Masyarakat. Hal 1-2. Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Pramono, S.S. 2004. Studi Mengenai Komposisi Sampah Perkotaan di Negara-Negara Berkembang.Jakarta: Universitas Gunadarma.

Pratiwi, A. T. 2008. Tingkat Partisipasi Warga dalam Penyelenggaraan Radio Komunitas. Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor. (Tidak dipublikasikan)

128

Rahadyan dan Widagdo A.S, 2002. Peningkatan Pengelolaaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang. Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan Di Propinsi DKI Jakarta.

Riswan, Sunoko, H.R, dan Hardiyanto, A. 2011. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. Jurnal Ilmu Lingkungan Vol.9 No.1. April 2011:31-39

Saribanon, N., Soetarto, E., Sutjahjo, H.S., Gumbira, E., Sumardjo. Pendekatan tipologi dalam pengembangan partisipasi masyarakat (studi kasus : pengelolaan sampah permukiman berbasis masyarakat Di kotamadya jakarta timur). Jurnal Teknik Lingkungan: Vol. 8 hal 235-244.

Sarwono, J. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Setiadi, A. 2010. Perilaku Pro-Lingkungan pada Pemukiman Perkotaan Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Kampung Sukunan, Yogyakarta. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Setyowati, E.O. 2013. Evaluasi Pengelolaan Sampah (Studi Kualitatif Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas). Skripsi. Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 153 hal. (Tidak dipublikasikan)

Soekanto, S. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Standar Nasional Indonesia Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.

Standar Nasional Indonesia Nomor 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.

Standar Nasional Indonesia Nomor 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.

Sudiyana, I.N. Peranan Karang Taruna dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman di Kampung Surabaya. E-jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Vol.7. 2012. ISSN:2337-3253:1-8.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Alfabeta. Bandung.

Surbakti, S. 2009. Potensi Pengelolaan Sampah Menuju Zero Waste yang Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Laporan Penelitian Institut Teknologi Surabaya.

Suyoto, B. 2008. Fenomena Gerakan Mengelola Sampah. PT Prima Infosarana Media. Jakarta.

129

Syafrudin. 2004. Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang), Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan, UNDIP. Semarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1997. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2008. Jakarta.

Utama, K. 2002. Laporan Studi Pengelolaan Sampah Regional Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, Laporan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jateng, Dinas Permukiman dan Tata Ruang. Semarang.(Tidak Dipublikasikan)

Wahyuni, A. Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.1 No.2. 2013:751-760.

Wibowo, A dan Djajawinata, D.T. 2007. Penanganan Sampah Perkotaan Terpadu. Jakarta.

130

Lampiran 1

Alur Penelitian

Gambar 1. Alur Penelitian

Survei Pendahuluan

Judul

Faktor-Faktor yang Dihadapi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sampah Domestik Menuju Desa Mandiri

Sampah Di Kelurahan Grendeng Purwokerto Utara

Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa yang dihadapi Lembaga Kemasyarakatan dalam optimalisasi pengelolaan sampah domestik menuju Desa Mandiri

Sampah di Kelurahan Grendeng Purwokerto Utara

Studi Pustaka

Observasi

Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam

Pengambilan data sekunder

Pengolahan Data

Penyusunan Laporan

Kesimpulan dan Saran

131

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Mendalam

PEDOMAN WAWANCARA

Faktor-faktor yang Dihadapi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi

Pengelolaan Sampah Domestik Menuju Desa Mandiri Sampah di Kelurahan

Grendeng, Purwokerto Utara

INFORMAN

Nomor :

Waktu Wawancara :

1. Identitas Subyek Penelitian

Nama :

Alamat :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

2. Aspek pengurangan timbulan sampah dimulai dari sumbernya.

a. Apa yang rutin dilakukan warga untuk menggunakan kembali sampah?

b. Apa yang rutin dilakukan warga untuk mengurangi timbulan sampah?

c. Apa yang rutin dilakukan warga terkait daur ulang sampah?

d. Program apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengurangi timbulan

sampah?

132


a. Kapan masyarakat melakukan kerjabakti bersama secara rutin?

b. Apakah pernah dilaksanakan pelatihan pengelolaan sampah?

c. Kontribusi apa yang dilakukan sektor perdagangan yang ada di Kelurahan

Grendeng dalam pengelolaan persampahan?

d. Kontribusi apa yang dilakukan warga pendatang di wilayah Kelurahan

Grendeng dalam pengelolaan persampahan?

4. Pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengadaan prasarana dan sarana

persampahan?

b. Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang dilakukan warga saat ini?

c. Apakah TPS yang ada di Kelurahan Grendeng mencukupi untuk volume

sampah wilayah Kelurahan Grendeng?

d. Perlukah penambahan TPS di Kelurahan Grendeng?

5. Kelembagaan, peraturan, dan perundangan pengelolaan persampahan.

a. Bagaimana bentuk kelembagaan pengelolaan persampahan yang ada di

Kelurahan Grendeng?

b. Apakah lembaga kemasyarakatan pernah melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap pengelolaan persampahan yang ada di Kelurahan

Grendeng?

c. Apakah ada dasar peraturan yang mengatur pengelolaan persampahan di

Kelurahan Grendeng?

d. Apakah ada sanksi bagi warga yang melanggar aturan pengelolaan

persampahan?

133

6. Kemampuan pembiayaan pengelolaan persampahan.

a. Berasal dari mana saja sumber pembiayaan untuk pengelolaan

persampahan yang ada di Kelurahan Grendeng?

b. Bagaimana pendapat anda mengenai pembiayaan yang dibebankan kepada

warga?

c. Apakah ada alternatif pembiayaan selain dari iuran retribusi dari warga?

d. Bagaimana peran pemerintah desa mengenai sumber pembiayaan

pengelolaan sampah?

7. Persepsi mengenai Desa Mandiri Sampah

a. Bagaimana persepsi Desa Mandiri Sampah menurut pandangan Anda?

8. Persepsi jika Kelurahan Grendeng dijadikan sebagai Desa Mandiri Sampah

a. Bagaimana persepsi Anda mengenai peran aktif masyarakat yang ada

terhadap Desa Mandiri Sampah?

b. Bagaimana persepsi Anda mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem

pengelolaan sampah yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah?

c. Bagaimana persepsi Anda mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan

sampah yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah?

d. Bagaimana persepsi Anda mengenai sumber pembiayaan pengelolaan

sampah yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah?

134

Lampiran 3. Matriks Jawaban Informan

Pertanyaan Jawaban KodingKeyword

A. Aspek Pengurangan Timbulan Sampah Dimulai dari Sumbernya1. Apa yang rutin

dilakukan warga untuk menggunakan kembali sampah?

Informan 1: “Selama ini sih belum keliatan lah untuk menggunakan kembali lah. Paling-paling itu yaa sampah-sampah yang sekiranya bisa dimanfaatkan dijual ke rongsok itu.”

Informan 2 : “Menggunakan kembali sepengetahuan kami, mereka mengambil barang-barang yang tidak terpakai digunakan kembali menjadi terpakai, reuse lah contohnya lampu bekas terus dijadikan kerajinan tangan, tapi terbatas tidak semua, kegiatan-kegiatan 3R itu bahkan dikatakan tidak ada, adapun mereka mengambilnya untuk dijual kembali kaya plastik kaya pemulung itu lah.”

Informan 3 : “Setau saya si ehm paling buat ini ya apa kalo sampah organik dipendem lo apa taroh di pot apa dimana heeh kalo orang sini kalo gak dikubur dimana kalo organic, kalo anorganik biasanya ya dibuang di bak sampah”

Informan 4: kita mungkin ngambil barang-barang yang masih bisa dipake, dalam arti kita bisa menabung atau menjualnya ya, contohnya plastik

Informan 1 menyebutkan bahwa belum ada kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk menggunakan kembali sampah namun sampah yang bisa dimanfaatkan hanya dijual ke rongsok.

Informan 2 menyebutkan bahwa tidak ada kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk menggunakan kembali sampah atau reuse namun hanya mengambil sampah seperti plastik untuk dijual oleh pemulung.

Informan 3 menyebutkan bahwa kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk menggunakan kembali sampah adalah sampah organik dipendam atau ditaruh pot, sedangkan kalau anorganik dibuang di bak sampah.

Informan 4 menyebutkan bahwa kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk menggunakan kembali

Lima informan menyebutkan kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk menggunakan kembali sampah adalah menjual sampah anorganik seperti plastik, kertas, ember, botol, limbah elektro untuk menambah kesejahteraan. Sedangkan informan lainnya menyebutkan sampah organik dibuang ke TPA dan ada yang dibuat kompos cair.

135

putih, kertas, limbah-limbah dari elektro, biasanya kan orang kadan-kadang beli alat elektro ya, yang ga kepake otomatis biasanya kalo dulu ya sebelum ada bank sampah langsung dibuang, lha ini kita ga jadi masing-masing di elektro jg banyak yang masih bisa digunakan sih utk ditabung atau dijual dari rangkanya dari dalemnya (biasanya ngejualnya kemana ) kita ke babeh. (semua warga disini ngejualnya kesana pak) iya kita tampung dulu di bank sampah, kita sistemnya menabung sih. Jd kalo ada perorangan yg mereka mencari diluar bisa menjual ke babeh, tp kalo sampah rumah tangga yg dulunya kita buang sekarang ditabung.

Informan 5 : “kalau sini yang digunakan lagi ya sampah anorganik, karena sampah anorganik kan masih bisa dikumpulkan masih laku dijual gitu buat nambah kesejahteraan. Kalau sampah organik sendiri sementara masih dibuang ke TPA, lha itu caranya warga sendiri kalau mbuang ada petugasnya, terus kita mbayar ke petugasnya gitu.”

Informan 6 : “sebenarnya kalau untuk persampahan kecil untuk warga ya, artinya bukan sebagai bukan mayoritas mata pencaharian dari sampah. Itu menjual barang-barang yang masih laku sebagai hasil tambahan ya. (itu yang dijual sampah apa Pak?) ya jenis barang yang apa ya namanya nonorganik apa ya, plastik, ember, botol.

sampah adalah mengambil barang-barang yang masih bisa dipakai untuk bisa dijual seperti plastik putih, kertas, limbah elektro.

Informan 5 menyebutkan bahwa kegiatan yang rutin dilakukan untuk menggunakan kembali sampah adalah sampah anorganik dijual untuk menambah kesejahteraan sedangkan sampah organik dibuang ke TPA.

Informan 6 menyebutkan bahwa kegiatan rutin yang dilakukan untuk menggunakan kembali sampah adalah menjual barang-barang yang masih laku seperti plastik, ember, botol sebagai hasil tambahan.

136

2. Apa yang rutin dilakukan warga untuk mengurangi timbulan sampah?

Informan 1 : “Kalau yang ada disini khususnya di wilayah RT saya ya, RT dan RW ini itu untuk sampah itu masing-masing ibu rumah tangga itu setiap harinya mengumpulkan sampah di masing-masing rumah dan setiap hari bapak-bapak yang mengambili. Jadi kerja sama antara -ibu dengan bapak-bapak, jadi ibu membuat sampahnya, bapak-bapaknya dibuat piket untuk mengambili sampah kemudian sampah itu dibuang ke tempat sampah”

Informan 2: “Reduce kan mengurangi dari kita, paling untuk upaya pengurangan seperti saya membeli rokok di supermarket, terus dikasih plastik, kemudian saya tolak. Itu contoh sepele itu, itu sudah upaya mengurangi di sumbernya, pengolahan sampah yang baik kan di sumbernya, ya kan sumbernya dipilah dulu diolah dulu, tapi kalau di TPA sudah 0% itu sudah bagus banget, tapi susah.”

Informan 3 : “Ngopo yo kayaknya si gak ada lo, warga itu apa ya kalo untuk masalah sampah emang udah sehari-harinya kayak gitu sih ya, mengurangi sampah ngko disit (nanti dulu), sampah udah banyak apa si yang dilakukan warga, menggunakan seminimal mungkin mungkin apa kayak kresek kayak kuwe, paling itu, apa ya…dibakar paling.”

Informan 4 : “kalau itu pernah ya kita sosialisasikan bahwa kalau, mungkin dari yg kecil aja ya, kalau kita belanja kita bawa tempat sendiri lah . kalau dulu kan belanja tinggal bawa uang, belanja ke warung pulang plastik banyak. Kalau sekarang ya kita sedikit-sediktlah bawa tempat sendiri ke warung jadi kita eee tidak, sampah di rumah tangga tidak begitu numpuk,

Informan 1 menyebutkan kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk mengurangi timbulan sampah adalah kerjasama antara ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengumpulkan dan membuang sampah ke tempat sampah dengan dibuat piket mengambil sampah rumah tangga.

Informan 2 menyebutkan bahwa kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk mengurangi sampah atau reduce adalah menolak pemberian plastik saat membeli sesuatu di supermarket merupakan upaya yang baik untuk mengurangi sampah pada sumbernya.

Informan 3 menyebutkan bahwa tidak ada kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk mengurangi sampah, namun hanya dibakar seperti sampah kresek.

Informan 4 menyebutkan bahwa kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk mengurangi sampah adalah membawa tempat sendiri ketika berbelanja.

Tiga informan menyebutkan kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk mengurangi timbulan sampah adalah mengurangi sampah mulai dari sumbernya yaitu menggunakan kembali tas kresek atau kandi untuk berbelanja. Sedangkan informan lainnya menyebutkan dibakar untuk sampah kresek dan ada yang membuat piket kerjasama mengambil sampah serta lewat bank sampah

137

sampah plastik tersebut.”

Informan 5 : “upaya warga mengurangi sampah ya itu ya ya kaya ibaratkan untuk sebagai pemberitauan kepada masyarakat kalau ke warung misalnya sebagai itu bawa bawa tempat sendiri atau itu apa itu apa jadi dari warung sendiri kan ga membawa sampah itu, plastik kresek dan sebagainya, misalnya mbawa tas kresek ya dari rumah misalnya untuk mengurangi sampah dari rumah itu. Memang sudah saya sosialisasikan tapi namanya manusia kadang-kadang kita lupa hehe akhirnya kan bawa sampah dari sana, kadang-kadang kan lumayan gitu karena sampah ini kan masih laku dijual ke bank gitu, ya disini kan ada bank sampah.(jadi plastik-plastik masih bisa dijual ya Pak?) iya masih kalau sampah-sampah anorganik masih laku dijual ya dijual ke bank buat nabung gitu (itu per kilonya berapa Pak?) kalau sampah plastik itu 1.000 per kilonya (sampah plastiknya ada karakteristiknya gitu?) ya plastik polos, khusus plastik polos putih, kalau sampah apa plastik-plastik ya warna itu ga laku. (terus itu dari bank sampah itu sendiri dijual itu Pak) Bank sampah sendiri kerjasama dengan Koperasi Babeh, kita-kita ngambil sampah itu mitra kerjanya juga bank sampah, kita punya tabungan sampah dari masyarakat kita alokasikan ke Koperasi Babeh nanti kita dapet apa itu istilahnya bagi hasil usahanya seperti itu, misal kita beli plastik 1.000 kita jual ke babeh juga 1.000, nanti Babeh jual ke juragan kan 1.000 lebih, karena sementara bank sampah sendiri belum bisa mandiri sih, ga punya tempat sendiri”

Informan 6 : “itu lewat bank sampah itu”

Informan 5 menyebutkan bahwa kegiatan yang rutin dilakukan warga untuk mengurangi sampah adalah membawa plastik kresek saat pergi ke warung namun warga sering kali lupa padahal sudah sering disosialisasikan sehingga mereka kadang tetap membawa sampah plastik itu.

Informan 6 menyebutkan bahwa

138

kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengurangi sampah adalah lewat bank sampah.

3. Apa yang rutin dilakukan warga terkait daur ulang sampah?

Informan 1 : “Belum, paling-paling disini tukang ban hanya anu aja apa istilahnya bikin”

Informan 2 : “Belum, kegiatan 3R-nya belum ada, reuse, recycle terus satunya apa yaa reduce, reduce kan mengurangi, recycle mendaur ulang, terus reuse menggunakan kembali.”

Informan 3 : “Ooh Kalo daur ulang emang udah ada pembuatan pupuk organik yang dilakukan itu ya yang mana bank sampah itu RT 4 pokoknya ketua RT 4 itu cari aja RT 4 RW 4, bentuknya itu dibuat menjadi sampah cair apa ya pupuk cair biasanya tapi yang organik , kalo yang anorganik itu di koperasi babeh kalo di koperasi babeh itu ada tabungan sampah kan itu. Tapi tidak berjalan lama ya maksudnya apa ya gak sampe sebulan ya lah.”

Informan 4: “Kalau daur ulang mungkin kita yang sampah kering ya yg baru kita lakukan, kalo untuk sampah basah kita belum karena kita kerjasama dengan kaya dinas cipta karya, itu jg kita hanya sebatas, apa ya, sebatas hanya kita diberi pengetahuan kaya gini kaya gini gitu kan, masalah praktek dan alatnya kita belum. (Sampah keringnya td dijadiin sbg apa ya Pak ) utk sementara masih kita kumpulkan. Kalo rencana, ya rencana kedepan kan kita kalo dari sampah misal contohnya bungkus kopi,

Informan 1 menyebutkan bahwa belum ada kegiatan yang rutin dilakukan untuk mendaur ulang sampah.

Informan 2 menyebutkan bahwa belum ada kegiatan 3R (Reuse itu menggunakan kembali, Recycle itu mendaur ulang, Reduce itu mengurangi).

Informan 3 menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan warga untuk mendaur ulang sampah adalah pembuatan pupuk organik cair, sedangkan anorganik di koperasi “X” yang ada tabungan sampahnya tapi tidak berjalan lama.

Informan 4 menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan warga untuk mendaur ulang sampah adalah sampah kering seperti bungkus kopi, snack yang ada alumunium foil rencana dibuat kerajinan dari bank sampah, sedangkan sampah basah belum didaur karena dari Dinas Cipta Karya hanya sebatas diberi pengetahuan.

Tiga informan menyebutkan belum ada kegiatan yang rutin dilakukan warga terkait daur ulang sampah. Sedangkan informan lainnya menyebutkan adanya rencana daur ulang sampah kering seperti bungkus kopi, tas kresek untuk dibuat kerajinan dan daur ulang pupuk namun hanya sebatas rencana karena terkendala dengan mesin dan tempat.

139

yg snack yg dalamnya ada alumunium foil itu, kedepannya rencana kami dari bank sampah sih ingin buat kerajinan.”

Informan 5 : “Disini ini untuk mendaur ulang sampah itu, keinginan kita sih ya karena setelah kita melihat atau studi banding ke bank-bank sampah yang sudah jadi , kemarin kan sebelumnya mendirikan bank sampah disini saya studi banding ke Cilacap karena kan sistemnya plastik-plastik bekas-bekas sampo dan plastik yang tidak bisa didaur ulang lagi kan disana itu dibikin kerajinan lah, itu kerajinannya bagus-bagus itu. (jadi dari sini cuma menyediakan bahannya gitu?) iyaa bahannya-bahannya kalau sudah banyak nanti kita setor kesana, karena disini terus terang saja yaa segalanya memang belum mumpuni karena masih baru, kalau di Cilacap kan sudah punya tempat sampah sendiri, gedung untuk buat kerajinan, ini gedung buat toko, disana ada toko sampah gitu lho hehe, toko bank sampah itu. (Kalau daerah sini Pak sudah pernah mendaur ulang sampah?) Belum (kaya bikin kerajinan gitu?) oh pernah, pernah tapi ya mungkin itu karena saking cara pemasarannya, bunga itu (nunjuk kerajinan bunga dari sampah) ini dari tas kresek itu, sebenarnya bagus mungkin tinggal ketekunannya gitu, ini tas kresek sisa kie bekas ini. Ini sebenarnya bagus ini, kalau tekun membikin gitu ya bisa, karena karena ketidaktekunnya itu ya hehee cuman kita beli ininya ini (botolnya juga bekas ini ya Pak) iya bekas semuanya. (terus disini kalau daur ulang bikin pupuk Pak?) belum, disini baru rencana rencana dari bank sampah karena otomatis kan kita membikin pupuk organik kan kalau kita punya mesin, dan tempat

Informan 5 menyebutkan kegiatan yang rutin dilakukan untuk mendaur ulang sampah adalah pernah membuat kerajinan bunga dari bekas tas kresek namun tidak tekun. Selain itu belum ada daur ulang sampah menjadi pupuk, dan itu baru rencana dari bank sampah karena masih ada kendala dengan mesin dan tempat.

140

karena semua itu baru kita program, untuk kedepannya kalau seperti itu toh toh dari kan tidak mungkin saya mendirikan bank sampah sendiri, hanya berjalan dari dukungan masyarakat sendri, kalau dari pihak pemerintah tidak mendampingi kan tidak mungkin jalan juga seperti itu, wong kita mendirikan bank sampah seperti ini ya yang mayoritas jadi kendala saya ya untuk administrasi kan kita butuh banget alat angkut seperti gerobak dan alat timbang, itu kan nda , kita mengajukan ke LBH to sampai sekarang belum turun sudah 2 bulan, susah banget e itu ke Dinas Cipta Karya, itu kemana sebenarnya, wong saya kan itu kan darurat banget alat angkut, kan dari sini punya tempat masih nginduk lah nanti setelah pada ngumpul dari nasabah pada setor nabung nanti kan sampah itu dibawa ke koperasi itu perlu juga alat angkut, kita langsung mengajukan malah sampai sekarang.”

Informan 6 : “oh itu kita belum nyampe kesitu, itu perlu proses karena dananya besar sih mas”

Informan 6 menyebutkan bahwa belum ada kegiatan rutin dilakukan untuk daur ulang sampah karena perlu proses dan dana yang besar.

4. Program apa yang dilakukan Pemerintah untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng?

Informan 1 : “Eee dari Pemerintah Desa sih pernah ini kaya sosialisasi kaya gitu, kaya PKK didatangkan ahlinya misalnya untuk membuat karya tas atau apa dari plastik itu. Ya mungkin hanya sebatas itu tapi tindak lanjut kesini kembali ke masing-masing”

Informan 2 : “Hehe pertama paling sosialisasi melalui Dinas terkait, kaya kita melalui PNPM kan gitu, yang kedua yaa pendirian TPS gitu.”

Informan 1 menyebutkan bahwa program yang dilakukan pemerintah untuk pengelolaan sampah adalah mendatangkan ahlinya untuk PKK untuk membuat karya tas dari plastik.

Informan 2 menyebutkan bahwa program yang dilakukan pemerintah untuk pengelolaan sampah adalah

Tiga informan menyebutkan bahwa program Pemerintah untuk pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah sosialisasi dan pembinaan dari tim ahli melalui Dinas terkait seperti PNPM mengenai pengomposan dan pendirian TPS. Sedangkan informan

141

Informan 3: “Setau saya sih enggak ada lo, setau saya si ehm kalo sampah itu memang dikelola sama kalo gak salah sih sama marsudi layu apa ya heeh kelompok sampah itu sudah ada sendiri lah per rt itu yang mengelola, jadi yang namanya narik sampah sampe jual ke bank sampah itu semuanya serahkan sama yang ngelola.”

Informan 4 : “kalo pemerintah desa sih, eheeem, secara langsung sih engga ya engga pernah terjun gitu secara langsung karena dari masing2 RT mungkin sudah ada yang apa jd kordinator gitu. Jd masing-masing rukmat atau rukun kematian itu kan kerjanya yang disampah dibidang sosialnya iya. (jadi utuk pemerintah sendiri ) belum sampai saat ini kayanya belum paling kalo kita apa ya mengajukan peralatan seperti gerobak ya hanya lewatnya kelurahan, kelurahan yg memfasilitasi.”

Informan 5 : “kayaknya dari Kelurahan itu ga ada, cuman cuman sementara mayoritas adalah petugas sampah sendiri masing-masing RT disini seperti itu jadi sifate ini RT sini, RW sini kan ada 4 RT yaitu petugas sampahnya itu dari RT masing-masing, kita kumpulkan didepan rumah atau 1 kotak sampah orang berapa,seminggu 2 atau 3 kali diangkut ke TPS (setiap Rtnya berapa orang itu yang ngangkutin?) 3 orang. (kalau dari Pemerintah Desa kayak semacam program pelatihan itu Pak pernah diadakan?) sini ya jadi gimana ya, saya kadang itu dari Desa ke Kelurahan, itu sama sekali dari temen-temen

sosialisasi melalui Dinas terkait seperti PNPM dan pendirian TPS.

Informan 3 menyebutkan bahwa tidak ada program yang dilakukan pemerintah untuk pengelolaan sampah karena selama ini dikelola oleh “Marsudi Layu” mulai dari pernarikan sampah sampai menjual ke bank sampah.

Informan 4 menyebutkan bahwa belum ada program dari Pemerintah dalam pengelolaan sampah karena belum pernah terjun langsung, namun hanya memfasilitasi saja apabila warga mengajukan peralatan.

Informan 5 menyebutkan bahwa tidak ada program Pemerintah untuk pengelolaan sampah karena sudah ditangani oleh petugas sampah masing-masing RT untuk mengambil sampah di depan rumah warga kemudian diangkut ke TPS.

lainnya menyebutkan tidak ada program dari Pemerintah karena sudah ditangani oleh petugas sampah masing-masing RT dan Marsudi Layu (Rukun Kematian).

142

Kelurahan memikirkan wilayah sendiri, jadi kalau ada acara apapun itu rencana dari tokoh masyarakat, dari Kelurahan sendiri itu biasanya tidak ada apa-apanya hanya taunya diberi tau ini ini ini. Itu saya kemarin mendirikan bank sampah kerjasama dengan mahasiswa Kesmas, setelah kita matang kita sekaligus apa pembukaan itu apa pemotongan pita itu saya baru ngundang Pak Lurah itu, sama kemarin ulang tahun koperasi kita nebeng aja sekalian biar rame gitu. Jadi pembukaan lah pembukaan bank sampah.”

Informan 6 : “Ya sementara belum tersentuh banget, masih sekedar apa itu, pembinaan-pembinaan semacam itu, yang riil belum ada”

Informan 6 menyebutkan bahwa program Pemerintah untuk pengelolaan sampah adalah hanya sekedar pembinaan.

B. Peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan1. Pernahkah masyarakat

melakukan kerjabakti bersama?

Informan 1: “Kerjabaktinya ya kurang rutin, di wilayah sini kurang rutin, karena kaya pertemuan ini apa, pertemuan bapak-bapak kurang rutin, jadi kurang komunikasi.”

Informan 2 : “Oh sering, kita bicara mana nih, lingkungan Desa, apa RT, apa RW, kalau di RT sini kerjabakti kebetulan saya pengurus RT. Oh nda, paling setahun 6 atau 7 kali, kalau rutin iya karena sudah kebiasaan lah, jadi di RT kan ada pertemuan rutin, saya di RT kalau dirasa masyarakat sudah kotor, kita usulkan kerja bakti. Lha kemarin menjelang hari puasa, Ramadhan kerjabakti-kerjabakti di kuburuan gitu, kalau lingkungan rutin, rutin cuman aku ga bisa ngomong sebulan sekali sebulan berapa kali, kadang-kadang insidental juga sih.”

Informan 1 menyebutkan bahwa kegiatan kerja bakti bersama kurang rutin karena kurangnya komunikasi pada pertemuan bapak-bapak.

Informan 2 menyebutkan bahwa kegiatan kerja bakti bersama dilakukan secara rutin sekitar 6-7 kali setahun dan bersifat insidental seperti menjelang bulan Ramadhan dan apabila lingkungan dirasa sudah kotor.

Lima informan menyebutkan bahwa kerja bakti bersama rutin dilakukan warga atas kebijakan masing-masing RT dan RW dan bersifat insidental, sedangkan informan lainnya menyebutkan kurang rutin dilakukan kerjabakti bersama karena kurangnya komunikasi warga.

143

Informan 3 : “Itu kebijakan tiap RT tapi biasanya jarang si paling 2 bulan sekali karna masyarakat grendeng itu udh apa ya tergolonge apa ya bukan masyarakat desa sing kayak ganu lah ini udah apa ya peralihan si dadine yang namanya kerja bakti udah susah. ya peralihan antara desa ke kota dibilang kota ya bukan kota dibilang desa tapi masyarakatnya udh mulai udah masyarakat kotalah dalam artian udah sibuk sendiri-sendiri si jadi susah si gerakinnya agak susah.”

Informan 4 : “sebulan sekali, rutin, semua warga pria, jadi apa ya eehh tidak setempat gitu jadi semua warga bagian barat ya melakukan bagian barat kalo di barat sudah selesai mungkin sini masih membutuhkan tenaga dari barat juga kesini gitu.”

Informan 5 : “Oh rutinitas mas, kalau warga sini sudah diprogram untuk sebulan sekali untuk minggu pertama kita kerjabakti massal, kalau wilayah RW 1 itu jadi sudah diprogram minggu pertama itu kerjabakti massal. Kalau RW lain belum tau itu, belum ada kegiatan seperti di RW sini. Rata-rata sudah semarak, dalam arti kerjabaktine ada, siskamling rutinitas.”

Informan 6 : “sebulan sekali rutin”

Informan 3 menyebutkan bahwa kegiatan kerja bakti bersama dilakukan secara rutin 2 bulan sekali atas dasar kebijakan RT.

Informan 4 menyebutkan bahwa masyarakat rutin melakukan kerjabakti bersama yaitu sebulan sekali yang dilakukan oleh semua warga pria.

Informan 5 menyebutkan bahwa masyarakat rutin rutin melakukan kerjabakti bersama yaitu sebulan sekali yang dilakukan pada minggu pertama.

Informan 6 menyebutkan bahwa masyarakat rutin melakukan kerjabakti bersama yaitu sebulan sekali

2. Apakah pernah dilaksanakan pelatihan

Informan 1 : “Kalau disini untuk pelatihan pengolahan sampah belum pernah, paling tingkat

Informan 1 menyebutkan bahwa pernah ada pelatihan pengolahan

Tiga informan menyebutkan bahwa pernah dilaksanakan

144

pengelolaan sampah? desa itu, paling setahun sepisan (sekali), masih kurang lah”

Informan 2: “Kalau seingat saya RT sini RW sini belum pernah, tapi kalau Kelurahan dulu pernah ya paling tentang komposting, komposting pembuatan sampah ehh pembuatan kompos, dulu”

Informan 3: “Pernah dulu kkn, kkn itu kemaren kkn unsoed heeh kemaren kan disini kan ada 2 satu kkn tematik itu buat apa apa e government apa ya nah yang satu lagi itu baru sampah itu disana apa daur ulang lah. Bentuknya ada yang dibuat kerajinan sampah plastic untuk yang sampah organic itu buat pupuk tapi tidak berjalan lama ya maksudnya apa ya gak sampe sebulan ya lah setelah itu udah kok enggak ada untuk yang kerajinan ya untuk yang kerajinan tapi kalo untuk yang pupuk cair itu ya itu dibudidayakan disitu dikembangkan dimana RW 4 itu. Pengelolaan sampah Bentuknya apa ya itu ya yang mengeolala itu per RT sudah tapi swadaya masyarakat sebetulnya tapi sudah ada yang apa ya bentuknya kayak gini tiap warga tuh iuran ke situ ke yang ngelola nah untuk misalnya ya beli gerobak beli apa dan lain-lain untuk operasional pengangkutan sampah mungkin sih kayak gitu aja si pengelolaan sampah.”

Informan 4 : “Kalau pelatihan kayane belum, karena dari BKM kelurahan juga dulu hampir2 mau gitu ya mengadakan pelatihan pembuatan kompos (kenapa ga jadi), karena kendala dgn biaya apa seumpanya kita sudah ada pelatihan tp kedepannya ga ada alat otomatis kita percuma ada pelatihan gitu .”

sampah tingkat Desa yang hanya setahun sekali dan masih kurang.

Informan 2 menyebutkan bahwa pernah ada pelatihan tentang komposting atau pembuatan kompos tingkat Kelurahan.

Informan 3 menyebutkan bahwa pernah ada pelatihan tentang pengelolaan sampah dari KKN Tematik Unsoed adalah pembuatan kerajinan sampah plastik, dan pembuatan pupuk organik namun tidak berjalan lama.

Informan 4 menyebutkan bahwa belum pernah melakukan pelatihan pengelolaan sampah karena BKM mempunyai kendala biaya dan alat.

pelatihan pengelolaan sampah dari KKN tematik tingkat Kelurahan mengenai ketrampilan membuat kerajinan bunga dari tas kresek, plastik dan pembuatan pupuk kompos. Sedangkan informan lainnya menyebutkan belum pernah dilaksanakan pelatihan pengelolaan sampah karena kendala biaya dan alat.

145

Informan 5 : “belum, belum. (kalau penyuluhan Pak?) penyuluhane sementara belum”

Informan 6 : “itu belum pernah, misalnya yang buat jadi pupuk itu ya belum pernah.”

Informan 5 menyebutkan bahwa belum pernah melakukan pelatihan dan mengikuti penyuluhan pengelolaan sampah

Informan 6 menyebutkan bahwa belum pernah melakukan pelatihan pengelolaan sampah.

3. Kontribusi apa yang dilakukan sektor perdagangan yang ada di Kelurahan Grendeng dalam pengelolaan sampah?

Informan 1: “Ya paling anu, hanya memberikan hanya sebatas ibarate ngupaih kas gitu ya, kan setiap hari bikin sampah, nah setiap hari kan ada yang ngangkutin, paling bulanan iya kaya semacam itu. Lah itu macem-macem mas, misalnya saya ya sebelum menjadi koordinator disini sebulannya itu 7.500, tapi kalau di lingkungan sini malah lebih murah lagi, Cuma 6.000 sebulan padahal setiap hari sampah ada.”

Informan 2: “Belum ada, hanya menyediakan tempat sampah dan ada retribusi sampah, karena Perda-nya sendiri ada dalam artian siapa yang buang sampah ada retribusinya.”

Informan 3 : “Oh iya ditarikin heeh tapi biasanya dia pribadi lo. Kalo gak salah si 10.000 apa ya setiap bulan heeh 10.000 kalo gak salah. Mereka itu membawa sampah mereka masing-masing untuk yang disini dibawa kesana di bawa kemana bak sampah itu TPS itu”

Informan 1 menyebutkan bahwa kontribusi yang dilakukan sektor perdagangan di Kelurahan Grendeng dalam pengelolaan sampah adalah hanya memberikan kas bulanan yaitu sekitar 6000/bulan untuk pengangkutan sampah.

Informan 2 menyebutkan bahwa kontribusi yang dilakukan sektor perdagangan di Kelurahan Grendeng hanya menyediakan tempat sampah sendiri dan membayar retribusi karena menurut Perda setiap yang membuang sampah maka ada retribusinya.

Informan 3 menyebutkan bahwa kontribusi yang dilakukan sektor perdagangan di Kelurahan Grendeng adalah ditarikin 10.000.

Empat informan menyebutkan kontribusi yang dilakukan sektor perdagangan di Kelurahan Grendeng adalah menyediakan tempat sampah dan membayar retribusi sesuai dengan Perda yaitu setiap yang membuang sampah maka dikenakan retribusi. Sedangkan informan lainnya menyebutkan untuk ditekankan kembali ke alam seperti menggunakan daun pisang dan jual beli sampah.

146

Informan 4: “Kalau yg dagang-dagang itu paling ya kita tekankan ya kaya kemarin itu kita kembali lagi ke alam, kaya bungkus2 kita kembali lagi ke daun, daun apa..pisang.”

Informan 5: “ya mayoritas kalau disini dagang, ya semua yang dijualbelikan disini ya sampah-sampah anorganik itu. Orang sini juga banyak pemulung juga, banyak sekali sini pemulung mas, mungkin kita daripada kerja ga menentu mending kerja jadi pemulung setiap hari dapet, banyak sekali sini mayoritas, ada yang sifatnya sampingan ada yang sifatnya itu buat 1, ehh kita buruh bangunan kan berangkat jam setengah 8, kalau mau memulung berangkat 4 pagi sampai jam 6 kan itu sudah dapet buat sampingan buat tambahan.”

Informan 6 : “ya seperti masyarakat pada umumnya, cuma tarif pembiayaannya lebih besar lho karena volumenya lebih besar.”

Informan 4 menyebutkan bahwa kontribusi sektor perdagangan yaitu ditekankan untuk kembali ke alam yaitu bungkus menggunakan daun pisang.

Informan 5 menyebutkan kontribusi sektor perdagangan yaitu jual beli sampah anorganik karena mayoritas masyarakatnya adalah pemulung.

Informan 6 menyebutkan bahwa kontribusi sektor perdagangan yaitu membayar taruf lebih besar daripada masyarakat umum karena volume sampah lebih besar.

4. Kontribusi apa yang dilakukan warga pendatang di wilayah Kelurahan Grendeng dalam pengelolaan sampah?

Informan 1 : “Mahasiswanya paling-paling bikin sampah, belum ada pengelolaan sampah, nah kalau mahasiswa disini yang belum ada tuan rumahnya memang disini dimintai retribusi, tapi ga tau kalau di wilayah lain, mungkin ya sama, ya juga namanya bersosialisasi hidup di tengah masyarakat kalau ikut dengan masyarakat setempat kegiatan apapun kan nyaman”

Informan 2 : “Belum ada, belum ada, mahasiswa belum ada.”

Informan 1 menyebutkan belum ada kontribusi dari warga pendatang di Kelurahan Grendeng dalam pengelolaan sampah, mahasiswa hanya membuat sampah, dan dimintai retribusi.

Informan 2 menyebutkan belum ada kontribusi dari warga pendatang di Kelurahan Grendeng dalam

Empat informan menyebutkan kontribusi warga pendatang di Kelurahan Grendeng adalah KKN Tematik, pendirian bank sampah dari mahasiswa sekaligus penyuluhan tentang pemilahan sampah dan pengadaan perlengkapan seperti buku tabungan. Sedangkan informan

147

Informan 3 : “Aduh mahasiswa ya belum belum ada kayaknya belum ada kontribusi apapun ya paling kemarin tok itu KKN juga karena KKN cuma kalo dari mahasiswa ya itu apa kalo untuk sekarang yah kalau dulu si sering yang namanya kita kerjasama sama mahasiswa itu eeh mahasiswa itu otomatis keluar kalo ada kerja bakti atau apalah kalo sekarang gak diajak juga atau bahkan diajakpun gak turun.”

Informan 4 : “Kayanya ga ada (paling dari mahasiswa dari Kesmas yang bikin bank sampah itu ya pak) iya he’eh paling itu, itupun sebenarnya dulu sini udah pernah ada bank sampah cuman dulu tata caranya beda gitu dgn bank sampah yg sekarang, kalo dulu sistemnya langsung dijual ke babeh ga lewat bank sampah tp skrg kita buat agen sendri ditampung ke banks sampah baru ke babeh (dri mahsswa sendiri pernah melakukan penyuluhan ngasih sesuatu tentang pengolahan sampah) dari kesmas kemarin itu ? he’eh dari kesmas ada cara pemilahan sampah, dari sampah yg eee masih bisa digunakan utk didaurg ulang dan hampir semua PKK di RW1 sudah ee sudah apa dikasih pelatihan itu.”

Informan 5 : “kalau dari mahasiswa kotribusinya ya alat-alat, semuanya dari mahasiswa, perlengkapan-perlengkapan dari buku-buku tabungan dan sebagainya itu dari mahasiswa semua. Jadi kita cuma jalan tok”

Informan 6 : “belum ada, belum. (Kalau semacam KKN itu gimana Pak?) ya pernah itu KKN tahun

pengelolaan sampah.

Informan 3 menyebutkan kontribusi warga pendatang di Kelurahan Grendeng dalam pengelolaan sampah hanya KKN dari mahasiswa.

Informan 4 menyebutkan bahwa kontribusi warga pendatang di Kelurahan Grendeng adalah dari mahasiswa Kesmas untuk membuat bank sampah yang sistemnya berbeda dengan bank sampah sebelumnya. Selain itu ada penyuluhan tentang pemilahan sampah untuk PKK.

Informan 5 menyebutkan bahwa kontribusi warga pendatang dalam pengelolaan sampah adalah pengadaaan peralatan dan perlengkapan seperti buku tabungan.

Informan 6 menyebutkan bahwa kontribusi warga pendatang dalam

lainnya menyebutkan belum ada kontribusi dari warga pendatang melainkan hanya membayar retribusi.

148

berapa ya,tapi ga ada tindak lanjut hanya sekedar teoritis apa ya. (KKN kemarin tentang apa Pak) Ya tentang pemanfaatan sampah

pengelolaan sampah adalah hanya dari KKN tentang pemanfaatan sampah

C. Pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan1. Bagaimana peran

Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana sampah?

Informan 1 : “Paling ini mengadakan gerobak-gerobak sampah, kadang ada yang melalui PNPM ada, kemudian tempat untuk menampung kaya disitu itu kan termasuk salah satu upaya dari Pemerintah Desa supaya ga mambrah-mambrah supaya petugas sampah ngambili kan gampang”

Informan 2 : “Maksudnya sarana prasarana persampahan? Ada sih tapi kan tidak full sedang kita hanya swadaya sendiri, dulu kita ada mekanisme melalui PNPM, bantuan dari Dinas terkait, Dinas Cipta Karya, desa lho maksudnya dari Pemerintah Desa, kadang masyarakat orang-orangnya sendiri, entah itu gerobak, tempat sampah, bukan berarti full dari pemerintah.”

Informan 3 : “Pengadaannya paling apa si paling gerobak sampah aja ya udah ya itu saja ya heeh gak ada yang lain sih. Enggak enggak keliatan si tapi enggak ada. Enggak ada juga, karena menurut kita juga ya menurut para ibu juga ya yang maksdunya yang mengelola sampah adanya organic dan anorganik juga kurang kurang apa kurang bermanfaat karena kayak gini pun nantinya kalo dibuang ke TPS kan dijadiin satu lagi jadinya kan itu gak ada pemisahan masyarakatpun buang biasanya kayak dulu ada tempat sampah disini itu malah hilang enggak tau kemana, ya kayak gitu lah.”

Informan 1 menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana persampahan adalah mengadakan gerobak-gerobak sampah, tempat sampah oleh Pemerintah Desa dan PNPM.

Informan 2 menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana persampahan adalah gerobak, tempat sampah namun ada swadaya dari masyarakat, bukan berarti full dari pemerintah seperti PNPM, Dinas Cipta Karya, Pemerintah Desa.

Informan 3 menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana persampahan adalah pengadaan gerobak sampah selain itu tidak ada karena menurut para ibu kurang bermanfaat mengelola sampah organik dan anorganik karena nantinya dibuang dijadikan satu di TPS.

Lima informan menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah adalah sebagai fasilitator perlengkapan pengelolaan sampah seperti gerobak sampah, tempat sampah, modul pelatihan ke Pemerintah Daerah, PNPM, Dinas Cipta Karya namun tidak full bantuan dari Pemerintah melainkan ada sebagian dari swadaya masyarakat. Sedangkan informan lainnya menyebutkan belum ada peran dari Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah karena sudah mengajukan peralatan namun belum turun.

149

Informan 4 : “ooo kalo itu, ya udah ya kaya tadilah . jadi kalo kita meminta baru mereka bisa memfasilitasi. Jadi tidak mereka terus memberi dengan inisiatif sendiri mencari dana, kita membangun eee tempat sampah komunal disuatu tempat atau dimana, itu ga pernah ada. Jadi kalo bawah minta atas baru ngasih gitu. (sarana prasarana apa aja yang pernah diminta) paling tempat sampah aja sih, jadi kalo sekarang kan mungkin melihat sampah ditaruh diplastik, kalo hujan basah, kalo ada tempat sampah si lebih enak tertutup (ga bau ya pak) he’eh ga bau, satu ga bau, dua ayam ga mungkin bisa ngacak ngacak gitu, hehehe. (selain tmpt sampah dari pemerintah desa) yaa mungkin masalah pembuangan pengamiblan sampah sih dari dinas ehem cipta karya lewat kelurahan hanya mengambil sampah di lingkungan sini. (yg ngangkutin sampah siapa pak) ada sih depan, tp lagi aaaa, ada..warga sendiri. Jadi kita masing2 RT punya tim, tim kebersihan khusus ngangkutin sampah 2 org, he’eh. Untuk jasa kita kan dari msg2 waargangasih kontribusi 5rb satu bulan.”

Informan 5 : “kalau sementara ini sarana dan prasarana sementara memang belum ada sih. Wong ini kan kemarin kita kesana, itu tolong Pak Lurah itu kan saya butuh sekali alat timbang dan alat angkut dan gerobak saya sudah mengajukan ko lama banget tidak keluar-keluar, bagaimana biar barang tersebut kita secepatnya bisa menerima lah, karena saya butuh banget. Saya menekan kepada Pak Lurah itu, oh ya saya usahakan insyaallah-insyaallah. (jadi dari sini harus minta keatas gitu?) ya harus kaya gitu. (kalau ga minta?) otomatis ga ada, istilahnya apa tidak kepedulian dari atasan sendiri. Kalau kita apa

Informan 4 menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana persampahan adalah tempat sampah dengan mekanisme warga meminta kepada Pemerintah.

Informan 5 menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah adalah belum ada karena sudah mengajukan gerobak dan alat angkut namun belum keluar padahal sangat dibutuhkan.

150

namanya saya seneng organisasi, saya ada 7 rekan itu bekerja di lingkungan sosial. Karena terus terang saja ya, kalau ga seperti itu siapa yang ngurusin di wilayah kita kan seperti itu, padahal orang yang seperti PNS, orang yang sudah kerjanya enak itu tidak peduli sama sekali kan kaya gitu, eh kaya sepeti saya itu bukannya sombong kita apa kerjanya buruh harian bangunan, berangkat pagi pulang sore, hari Minggu seharusnya buat istirahat, tapi hari Minggu kita full itu kegiatan bank sampah itu, keliling itu pokoknya dari jam setengah 8 sampai jam setengah 2 lah.”

Informan 6 : “itu hanya sekedar fasilitator tok artinya untuk mengkondisikan sampah dibuang ke TPA gitu lho seperti itu tok biar masyarakat hidup bersih tapi untuk pemanfaatan sampahnya ga tersentuh.”

Informan 6 menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah adalah sebagai fasilitator untuk mengkondisikan sampah dibuang ke TPA biar masyarakat hidup bersih.

2. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng?

Informan 1: “Disini itu tadi, setiap harinya sampah itu pokoknya setiap masing-masing keluarga udah menyiapkan tempat sampah, nanti setiap pagi jam 5 petugasnya sudah datang terus langsung dibawa ke TPS, jadi TPS-nya di sebelah situ, ya kegiatannya baru sampai situ tok, jadi sampah dari rumah tangga oleh petugas sampah dikumpulin di tempat sampah nanti sekitar jam 9an mobil sampah ambil disitu bawa ke TPA sana mungkin. Jadi kalau pagi banyak gerobak-gerobak sampah menuju ke tempat sampah sana, tapi kalau sore kan sudah ga ada sampah lagi, berarti kan aktivitasnya rutin kan ya, kalau mandeg satu hari lah numpuknya luar biasa.”

Informan 1 menyebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah setiap keluarga menyiapkan tempat sampah, dan sampah rumah tangga diangkut setiap jam 5 pagi oleh petugas pengangkut sampah untuk dibawa ke TPS, setelah itu diambil rutin oleh mobil sampah sekitar jam 9 sehingga sampah tidak numpuk.

Lima informan menyebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah konvensional yaitu sampah rumah tangga diangkut oleh petugas sampah ke TPS setiap jam 5 pagi kemudian diangkut oleh mobil Dinas Cipta Karya ke TPA sekitar jam 9 pagi sehingga sampah tidak menumpuk, namun belum ada pengolahan dan pemilahan sampah.

151

Informan 2: “Konvensional mas, kebetulan di RW saya juga pengurus RW, itu di RW saya dan mayoritas kebanyakan RT di Kelurahan Grendeng itu mereka pihak petugas sampah yang rutin nariki sampah setiap hari dimasukkan ke TPS, RT kami aja ada petugasnya, nanti petugasnya narik-narik dimasukkan ke TPS, kita ya berlangganan bahkan pengurus masing-masing pengurus RT sudah mengenakan biaya untuk perumahan satu rumah berapa tapi kan yang dimaksud gini ongkos buang sampah, mereka pagi-pagi nariki sampah kan ga setiap orang mau kan, berapa kalau di RW sini koordinasi. Kalau sebelum dibuang ke TPS itu belum ada pemilahan karena kesadaran mas.”

Informan 3 : “Menurut para ibu juga ya yang maksdunya yang mengelola sampah adanya organic dan anorganik juga kurang kurang apa kurang bermanfaat karena kayak gini pun nantinya kalo dibuang ke tps kan dijadiin satu lagi jadinya kan itu gak ada pemisahan masyarakatpun buang biasanya kayak dulu ada tempat sampah disini itu malah hilang enggak tau kemana, ya kayak gitu lah.”

Informan 4: “disini itu tadi, setiap harinya sampah itu pokoknya setiap masing-masing keluarga udah menyiapkan tempat sampah, nanti setiap pagi jam 5 petugasnya sudah datang terus langsung dibawa ke TPA, jadi TPA-nya di sebelah situ, ya kegiatannya baru sampai situ tok, jadi sampah dari rumah tangga oleh petugas sampah dikumpulin di tempat sampah nanti sekitar jam 9an mobil sampah ambil disitu bawa ke TPA sana mungkin. Jadi kalau pagi banyak gerobak-gerobak sampah menuju ke tempat sampah

Informan 2 menyebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah konvensional yaitu belum ada pemilahan sampah, kemudian petugas sampah rutin menariki sampah setiap hari untuk dimasukkan ke TPS dan warga membayar ongkos buang sampah.

Informan 3 menyebutkan sistem pengelolaan di Kelurahan Grendeng adalah mengelola sampah organik dan anorganik kurang bermanfaat karena tetap dijadikan satu pada saat dibuang ke TPS sehingga tidak ada pemisahan sampah oleh masyarakat.

Informan 4 menyebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah rutin setiap hari sampah di tempat sampah masing-masing keluarga dibawa ke TPA jam 5 kemudian nanti diangkut oleh mobil ke TPA jam sekitar jam 9 sehingga sore sudah tidak ada sampah.

Sedangkan informan lainnya menyebutkan pengelolaan sampah kurang bermanfaat.

152

sana, tapi kalau sore kan sudah ga ada sampah lagi, berarti kan aktivitasnya rutin kan ya, kalau mandeg satu hari lah numpuknya luar biasa.”

Informan 5 : “sampah anorganik kan masih bisa dikumpulkan masih laku dijual gitu buat nambah kesejahteraan. Kalau sampah organik sendiri sementara masih dibuang ke TPA, lha itu caranya warga sendiri kalau mbuang ada petugasnya, terus kita mbayar ke petugasnya gitu.”

Informan 6 : “oh itu lancar sih mas, itu dilakukan oleh apa itu organisasi sosial.(ada pemilahan ga Pak?) oh ga, masih tercampur.”

Informan 5 menyebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng yaitu mengumpulkan sampah anorganik kemudian dijual, sedangkan sampah organik dibuang ke TPA, dan membayar petugas pengangkut sampah.

Informan 6 menyebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng lancar namun belum ada pemilahan karena masih tercampur.

3. Apakah TPS yang ada mencukupi untuk volume sampah di Kelurahan Grendeng?

Informan 1 : “Kalau dulu sebelum padat orangnya sementara cukup, tapi sekarang tidak cukup buktinya satu hari saja begitu numpuk, nah sekali ga diangkut dah numpuknya akeh banget, hehee. Jadi menurut saya sudah kurang itu segitu iya.”

Informan 2 : “Cukup, kalau TPS cukup, setiap hari kan mesti diambil.”

Informan 3 : “Cukuplah cukuplah heeh dibilang cukup ya cukuplah gak gak mluber kok. Diangkut setiap sore setiap sore. Itu apa tuh namanya lingkungan hidup apa ya Dinas Lingkungan Hidup

Informan 1 menyebutkan TPS tidak cukup untuk menampung volume sampah di Kelurahan Grendeng karena sampah satu hari saja begitu numpuk.

Informan 2 menyebutkan bahwa TPS cukup untuk menampung volume sampah di Kelurahan Grendeng karena sampah diambil setiap hari.

Informan 3 menyebutkan bahwa TPS cukup untuk menampung volume sampah di Kelurahan Grendeng karena sampah diambil

Tiga informan menyebutkan bahwa TPS cukup untuk menampung volume sampah di Kelurahan Grendeng karena sampah diambil setiap hari. Sedangkan informan lainnya menyebutkan tidak cukup karena satu hari saja menumpuk.

153

heeh."

Informan 4 : “Untuk satu kelurahan ? engga, ga cukup. Kita jg pernah ngajuin ya, ee deket makam sini, tapi sampai sekarang ga, ga dikasih respon.

Informan 5 : “Sebenarnya kurang luas, iya kurang luas.”

Informan 6 : “cukup itu. (Belum pernah menumpuk Pak gitu?) belum, kalau menumpuk ya repot mas apalagi di Grendeng sampahnya apa itu sampah rumah tangga lah, warung makan warung makan itu”

setiap sore oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Informan 4 menyebutkan bahwa TPS tidak cukup untuk menampung volume sampah di Kelurahan Grendeng sehingga mengajukan TPS di dekat makam namun tidak ada respon.

Informan 5 menyebutkan bahwa TPS tidak cukup untuk menampung volume sampah di Kelurahan Grendeng.

Informan 6 menyebutkan bahwa TPS cukup untuk menampung volume sampah di Kelurahan Grendeng karena belum pernah menumpuk dari sampah rumah tangga .

4. Perlukah penambahan TPS di Kelurahan Grendeng?

Informan 1: “Kalau menurut saya ya perlu, cuman wilayah Grendeng itu kan wilayah padat penduduk, cari tempat dimana, hehe

Informan 2 : “Oh ga perlu, analoginya gini mas, masnya mau ga depannya rumah dikasih TPS? Masyarakat Grendeng misalkan sini kasih TPS ga mau, karena disini kan TPS-nya di kuburan dan dirasa kebutuhannya pun masih bisa di cover karena hanya TPS, penimbunan sementara kan, setiap hari diambil kecuali dari Cipta Karya satu hari tidak

Informan 1 menyebutkan bahwa perlu ada penambahan TPS di Kelurahan Grendeng namun tidak tahu dimana karena Grendeng wilayah padat penduduk.

Informan 2 menyebutkan bahwa tidak perlu penambahan TPS di Kelurahan Gendeng karena sampah diambil setiap hari dan pemulung mempunyai kontribusi terhadap persampahan karena sudah mengambil sampah di TPS

Dua informan menyebutkan bahwa tidak perlu penambahan TPS karena sampah diangkut setiap hari. Sedangkan informan lainnya menyebutkan perlu penambahan TPS karena hanya ada 2 TPS dan sampah pernah menumpuk karena tidak diangkut selama 4 hari.

154

diambil pun penuh dan itu pun pemulung sudah banyak kontribusinya. Kalau kita bicara kontribusi di persampahan, pemulung sebenarnya yang banyak kontribusi buktinya dia sudah mengambil di tempat sampah, bahkan penarik sampah pun sudah membawa sampah ke TPS, di TPS sudah ada pemulung, ada mas. Nanti dibawa ke TPA, di TPA pemulung masih ada lagi. Itu sebenarnya secara tidak langsung dia sudah ikut 3R itu, reduce recycle itu, pemanfaatan ulang, menjual, pemulung itu justru sebetulnya.”

Informan 3: “Waduh kalo menurut saya sih enggak si enggak perlu karena itu aja sudah cukup kalo menurut saya ya karena enggak ada luberan sampah sih enggak enggak nyampe keluar lo masih di dalam satu kotak itu berarti belum cuma ya nanti ke depan pasti lah pasti pasti tambah diperluas karena ya sekarang semakin banyak lah yang namanya sampah ya.”

Informan 4 : “Ada he’eh, harus ada TPA yg terakhir. (pernah ada masalh sampah menumpuk) paling pernah juga sih dulu, karena hari libur mgkin jd kita tiap hari mbuang, biasanya kan tiap 2hari sekali, lha ini sampai 4 hari baru diangkut jadi akhirnya membludak sampai ke bawah itu.”

Informan 5 : “kalau kalau sana telat ngangkutnya dari Cipta Karya, otomatis ga muat, makanya dari Cipta Karya harus rutin itu jangan sampai jam itu tidak dibawa maksude satu hari misal 2 angkutan, kalau hanya 1 pasti sana ga muat. Mungkin sampahnya tambah banyak apa ya, kalau mungkin

merupakan upaya reduce dan recycle untuk pemanfaatan ulang sampah dan kemudian menjualnya.

Informan 3 menyebutkan tidak perlu penambahan TPS di Kelurahan Gendeng karena sampah tidak sampai luber keluar dalam kotak sampah.

Informan 4 menyebutkan bahwa perlu penambahan TPS di Kelurahan Grendeng karena pernah ada sampah menumpuk karena tidak diangkut sampai 4 hari.

Informan 5 menyebutkan bahwa perlu penambahan TPS di Kelurahan Grendeng karena kalau telat mengangkut sampah dari Dinas Cipta Karya maka otomatis TPS tidak muat namun kalau wilayah

155

kalau mungkin itu wilayah Grendeng tiap RW-nya peduli sekali dengan adanya bank sampah itu mungkin sampahnya jelas kurang. Kita sosialisasi masuk kesana, tapi ya kerja sosial ini mencari orangnya itu susah karena itu kita kerja, capek nda dapet gaji seperti itu.”

Informan 6: “itu perlu karena sementara baru 2 sini, di Kuburan sama di Karang Bawang Jalan Gunung Muria tapi daerah sini kan belum ada. Termasuknya lokasinya juga belum ada”

Grendeng setiap RW peduli dengan bank sampah maka sampah akan berkurang.

Informan 6 menyebutkan bahwa perlu ada penambahan TPS di Kelurahan Grendeng karena baru terdapat 2 TPS.

D. Kemampuan kelembagaan, peraturan, dan perundangan serta penegakan hukum pengelolaan persampahan1. Bagaimana bentuk

kelembagaan pengelolaan persampahan yang ada di Kelurahan Grendeng?

Informan 1 : “ Belum ada, ya paling itu ya kalau kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan untuk meraih keuntungan juga ya. Selain itu RT, RW, Cipta Karya, PNPM ”

Informan 2 : “Lah itu Desa paling-paling mas, terus di Grendeng Wetan sebenarnya ada itu semacam tempat sampah apa apa yaa, temen saya kebetulan yang ngelola, semacam kaya bank sampah kaya gitu, ya mulai mengelola dari bawah, cuman program kaya gitu asalnya dari mahasiswa juga, bukan mereka yang karena kesadaran tapi karena ada yang punya program. DCK juga termasuk mas, kebetulan saya juga kerja disanadan RT RW kebetulan saya pengurusnya ya peduli terhadap lingkungan itu”

Informan 3 : “Lembaganya lembaganya si mana ya paling ya Marsudi Layu sama apa itu aduh namanya apa ya saya gak tau kurang tau namanya ya cuma kalo orang-orangnya si tau paham kalo lembaganya

Informan 1 menyebutkan bahwa bentuk kelembagaan pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng adalah kelompok kepentingan, RT, RW, Dinas Cipta Karya, PNPM.

Informan 2 menyebutkan bahwa bentuk kelembagaan pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng adalah Pemerintah Desa, Dinas Cipta Karya, RT, RW, bank sampah seperti di Grendeng Wetan (Timur) yang berasal dari program mahasiswa.

Informan 3 menyebutkan bahwa bentuk kelembagaan pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng adalah Marsudi Layu dan

Lima informan menyebutkan kelembagaan pengelolaan persampahan di Kelurahan Grendeng adalah swadaya masyarakat, Pemerintah Desa, RT, RW, Dinas Cipta Karya, Karang Taruna, PKK, Koperasi Babeh Bank Sampah, PNPM, BKM, Rukun Kematian. Sedangkan satu informan menyebutkan kelembagaan pengelolaan sampah adalah mahasiswa.

156

aku gatau. Karena per RT ya kebijakan sampah itu sama pengelolaannya itu per RT gak gak kelompok jadi satu. RW setau saya sih lebih ke RT ya RW enggak. Pemerintah desa belum keliatan secara nyata untuk turun.”

Informan 4 : “oo ini kalo dari BKM juga sih, BKm juga untuk masalah persampahan siaplah selalu siap, dari LPMK juga siap selalu, walaupun ga terjun langsung tp selalu member arahan. Ya hampirlah, lembaga yang ada di kelurahan (lembaganya apa aja) LPMK, BKM, dengan rukmat, jadi 3 elemen itu yg selalu menerima masalh sampah. Rukmat itu utk setiap RW ada. LPMK itu sekelurahan tp setiap RW adawakilnya.”

Informan 5 : “Ya lembaga yang ada disini yang peduli ya RT, RT dan RW (Selain itu Pak? ) ya mungkin mayoritas RT dan RW atas dasar mungkin apa itu namanya pengumuman tentang kebersihan dari Kelurahan, tapi dari dari Lurahnya sendiri itu istilahnya nda memikirkan lah tentang sampahnya bagaimana di lingkungan Kelurahan lho, malah saya mengharapkan dengan adanya sampah sudah terkoordinir kan kita juga butuh tempat seperti itu, tempat-tempat penampungan sampah seperti itu baik organik maupun anorganik, saya butuh sekali itu padahal, nanti kan kepenak itu kan. Kalau Rukmat dulunya memang sini pernah itu, sampah itu dikoordinir oleh Rukmat, kalau seperti RW situ masih tuh, RW sana dikoordinir oleh Rukmat, Rukmat juga peduli terhadap sampah. Kalau LPMK itu sifatnya lembaga tertinggi di Kelurahan, suka memerintah-memerintah, suka peduli juga itu

RT sedangkan RW dan Pemerintah Desa belum keliatan secara nyata.

Informan 4 menyebutkan bentuk kelembagaan pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah dari BKM, , Rukmat (Rukun Kematian).

Informan 5 menyebutkan bahwa kelembagaan pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah RT dan RW, sedangkan Kelurahan hanya sebatas memberikan pengumuman tentang kebersihan dan mengharapkan adanya tempat sampah organik dan anorganik. Selain itu ada Rukmat (Rukun Kematian), LPMK dan BKM.

157

sebenernya, cuman informasi-informasi kaya gitu. Kalau BKM disini aktif, karena saya mantan.”

Informan 6 : “ya itu kemarin baru dirintis bank sampah itu mas, dari anak-anak Kesmas apa ya, kebetulan kalau untuk penelitian sih sudah sering disini dari anak-anak KKN, untuk skripsi.”

Informan 6 menyebutkan bahwa kelembagaan pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng adalah mahasiswa.

2. Apakah kelembagaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng?

Informan 1 : “Ya melakukan evaluasi mas, lha itu pas pertemuan PKK misalnya kalau kalau rakor warga selalu dikasih tau pas pertemuan itu.”

Informan 2 : “Kaitan dengan kebersihan, itu ada”

Informan 3 : “Pemantauan ya mereka yang mengelola jadi mereka yang memantau otomatis iya ya karena mereka yang mengelola ya kalo kalo masyarakat sendiri ya dia cuma bayar aja udah jadi yang mengelola udah ada sendiri.”

Informan 4 : “Paling yang melakukan pemantauan masing-masing Rukmat, apabila ada kekurangan atau apa, bisa masing-masing Rukmat saling berkoordinasi.”

Informan 5 : “ya itu iya”

Informan 1 menyebutkan bahwa kelompok swadaya masyarakat melakukan evaluasi hasil rakor untuk dikasih tau kepada warga pada saat pertemuan PKK.

Informan 2 menyebutkan bahwa kelompok swadaya masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah.

Informan 3 menyebutkan bahwa kelompok swadaya masyarakat melakukan pemantauan pengelolaan sampah.

Informan 4 menyebutkan bahwa bahwa kelompok swadaya masyarakat melakukan pemantauan pengelolaan sampah namun hanya Rukmat (Rukun Kematian).

Informan 5 menyebutkan bahwa kelompok swadaya masyarakat melakukan pemantauan pengelolaan sampah.

Lima informan menyebutkan bahwa kelembagaan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah tergantung manajemen masing-masing. Sedangkan satu informan menyebutkan belum pernah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

158

Informan 6 : “belum belum” Informan 6 menyebutkan bahwa kelompok swadaya masyarakat belum melakukan pemantauan pengelolaan sampah.

3. Apakah ada dasar peraturan yang mengatur pengelolaan persampahan di Kelurahan Grendeng?

Informan 1: “Kalau peraturan secara tertulis sih belum ada mas. Ya oleh Pemerintah Desa sih biasanya ada kadang melalui Pak RT, Pak RW nanti oleh RT RW disampaikan, RT RW kadang sekaligus untuk ibu PKKnya. Surat itu isinya tentang kebersihan lingkungan, tapi kalau khusus tentang pengolahannya itu belum ada sih mas”

Informan 2 : “Disini ga ada, kalau pengelolaan daerah sini ga ada perdes peraturan desa kaya gitu. Kalau pengelolaan sampah itu, Undang-Undang malah, Undang-Undang 18 tahun hehe lupa yaa, tahun 2008 itu Undang-Undang mengenai persampahan, coba nanti searching aja Undang-Undangnya, itu sudah diatur mengenai pengelolaan sampah, jadi sekarang TPA kan bukan Tempat Pembuangan Akhir tapi Tempat Pengolahan Akhir, bukan pembuangan akhir TPA.”

Informan 3 : “Enggak ada enggak ada. Nah mungkin mungkin ya cuma belum ada yang namanya apa sosialisasi dari kelurahan untuk masalah sampah sendiri. Nah peraturannya berbentuk apa kita belum ada sosialisasi. Belum.”

Informan 4 : “Untuk sementra kayanya belum ada.”

Informan 5 : “Ga, ga ada. Disini memang setelah

Informan 1 menyebutkan bahwa belum ada peraturan tertulis tentang pengolahan sampah , hanya surat dari Pemerintah Desa untuk RT, RW, PKK mengenai kebersihan lingkungan.

Informan 2 menyebutkan bahwa belum ada Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah tapi menggunakan Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang persampahan yang mengatur pengelolaan sampah, TPA adalah Tempat Pengolahan Akhir.

Informan 3 menyebutkan bahwa tidak ada aturan tentang pengelolaan sampah karena belum ada sosialisasi dari Kelurahan.

Informan 4 menyebutkan bahwa belum ada aturan tentang pengelolaan sampah.


Dua informan menyebutkan peraturan khusus yang mengatur pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah, Undang-Undang No.18 tahun 2008. Sedangkan informan lainnya menyebutkan tidak ada peraturan yang mengatur pengelolaan sampah melainkan hanya surat dari Kelurahan mengenai kebersihan lingkungan.

159

turunnya Perda tentang pembuangan sampah di tepi-tepi sungai, memang itu sistemnya ya masih ada, belum total, kaya dulu belum ada pengumuman kan masyarakat saking enaknya membuang sampah tapi kan sekarang sudah terkoordinir pokoknya mau buang sampah ke tempat sampah ya monggo, buang ya tetap kena reming (tarikan), tidak buang sampah tetap kena tarikan, sekarang sistemnya kaya gitu, mau ikut ga mau buang sampah di tepi sungai silahkan tapi tetep mbayar , ya percuma lebih baik kita buang sampah di petugas sampah aja ya seperti itu ikut ga ikut tetap kena bayaran,.”

Informan 6: “ya belum sampai detail segitu, belum sampai mungkin karena belum ada sosialisasi.”

aturan tentang pengelolaan sampah melainkan hanya berasal dari Perda.

Informan 6 menyebutkan bahwa belum ada aturan tentang pengelolaan sampah karena belum ada sosialisasi.

4. Apakah ada sanksi bagi warga yang melanggar aturan pengelolaan persampahan?

Informan 1: “Sementara sanksi belum, mungkin sanksi moral sementara. Ya kalau orang yang sering membuang sampah sembarangan kan otomatis oleh anggota masyarakat lain kan akan diomel, diomong itu kan otomatis kan ya jadi bahan pergunjingan lah, ya kan diomong kemana-mana, kalau sanksi secara tertulis sih atau sanksi semacam hukuman yang dikenai sanksi berupa kaya semacam denda sih belum ada.”

Informan 2 : “Sanksinya itu Undang-Undang itu, disana itu ada plang dilarang pembuangan, perda itu, walaupun kalau bukan kita-kita yang memperingatkan itu susah, penegakan perda kan ga mungkin setiap kali setiap hari ga mungkin. Kita paling sanksinya normatif anu aja diomongin, ditegur.”

Informan 1 menyebutkan bahwa belum ada sanksi, hukuman, dan denda bagi warga yang melanggar aturan pengelolaan sampah, hanya saja warga yang membuang sampah sembarangan akan menjadi bahan pergunjingan warga.

Informan 2 menyebutkan bahwa ada sanksi menurut Undang-Undang bagi warga yang melanggar aturan pengelolaan sampah, namun selama ini menggunakan sanksi normatif yaitu ditegur.

Tiga informan menyebutkan bahwa tidak ada sanksi bagi warga yang melanggar aturan pengelolaan sampah melainkan hanya teguran dan bahan pergunjingan warga.. Sedangkan informan lainnya menyebutkan ada sanksi yaitu dikenakan denda sesuai ketentuan Undang-Undang.

160

Informan 3: “Pelanggarannya Itu kayaknya belum lo belum ada belum ada sanksi. Adapun kalo dibuang ke kali misalnya ya walaupun ada namanya program Kali Bersih dan apa itu ya hanya sementara aja si ya. Semakin kesana semakin ilang. Ya mungkin ditegur ya cuma kan kadang gak keliatan.. Nah kalo sekarang sih udah mending ya udah mulai sadar masalah itu sehingga udah enggak ke kali ya sekarang ya udah udah masuk ke bak sampah masing-masing rumah ya bentuknya penarikan tadi.”

Informan 4: “Ada, jadi kita kalo membuang sampah sembarangan. Jadi kita kan sudah ada ketentuan, membuang sampah harus pada ee tim sampah gitu kan, tim kebersihan. Apabila membuang sampah mungkin di pekarangan kosong atau di pinggir-pinggir kalo dendanya adalah sekali buang 50 ribu. Misalnya sehari dua kali buang bisa 100 ribu.”

Informan 5 : “Disini memang setelah turunnya Perda tentang pembuangan sampah di tepi-tepi sungai, memang itu sistemnya ya masih ada, belum total, kaya dulu belum ada pengumuman kan masyarakat saking enaknya membuang sampah tapi kan sekarang sudah terkoordinir pokoknya mau buang sampah ke tempat sampah ya monggo, buang ya tetap kena reming (tarikan), tidak buang sampah tetap kena tarikan, sekarang sistemnya kaya gitu, mau ikut ga mau buang sampah di tepi sungai silahkan tapi tetep mbayar , ya percuma lebih baik kita buang sampah di petugas sampah aja ya seperti itu ikut ga ikut tetap kena bayaran,.”

Informan 6 : “oh ga, ga ada.”

Informan 3 menyebutkan bahwa belum ada sanksi bagi yang melanggar aturan pengelolaan sampah namun hanya berupa teguran bagi warga yang membuang sampah ke kali (sungai).

Informan 4 menyebutkan ada sanksi bagi warga yang melanggar aturan pengelolaan persampahan yaitu denda 50.000 sekali buang.

Informan 5 menyebutkan bahwa sanksi bagi warga yang melanggar aturan pengelolaan sampah adalah tetap dikenakan reming (tarikan) bagi warga yang membuang sampah di sungai.


161

tidak ada sanksi bagi yang melanggar aturan pengelolaan sampah

E. Kemampuan pembiayaan pengelolaan persampahan1. Berasal dari mana saja

sumber pembiayaan untuk pengelolaan persampahan yanga ada di Kelurahan Grendeng?

Informan 1 : “Sumbernya sementara dari warga, iuran dari setiap warga, setiap KK. Perbulannya itu sekarang 6.000 rupiah, pengambilannya setiap hari.”

Informan 2 : “Kebanyakan swadaya, jadi masyarakat sadar untuk membuang pada tempatnya, paling sadar kan sampah dibuang pada tempatnya, masyarakat bayar retribusi kepada petugasnya, jadi petugas itu mungutin, masukkan ke TPS, untuk sementara masih seperti itu.”

Informan 3 : “Swadaya masyarakat paling heeh. Pemerintah itu sumber dana nya gak gak dari sumber dana paling dia hanya apa ya misalnya gerobak kayak gitu aja sih. Itupun gak tiap tahun keluar kok lama lama kita minta sekarang berapa tahun keluar, jadi mending swadaya.”

Informan 4 : “Pembiayaan apa? Pengolahan sampah ya kita masing-masing dari warga sih. Dari Pemerintah Desa ga ada, karena kalo Kelurahan kita susah sih, utk mencari dana karena dari Kabupaten kita hanya di plot 100juta utk 1 tahun . itu udh utk biaya perawatan gedung, gaji karyawan, susahnya disitu.”

Informan 1 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah berasal dari iuran warga sebesar 6.000 rupiah per bulan untuk pengambilan sampah setiap hari.

Informan 2 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah berasal dari swadaya masyarakat.

Informan 3 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah berasal dari swadaya masyarakat, sedangkan Pemerintah hanya menyediakan gerobak.

Informan 4 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng adalah dari warga sendiri sedangkan Pemerintah Desa tidak ada karena dana dari Kabupaten 100.000.000 setahun untuk biaya perawatan gedung, gaji karyawan.

Enam informan menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kelurahan Grendeng berasal dari swadaya masyarakat, sedangkan Pemerintah Desa tidak ada karena alokasi anggaran untuk biaya perawatan gedung, gaji karyawan dan hanya menyediakan gerobak sampah.

162

Informan 5 : “kalau sumber pembiayaan sementara dari Kesmas itu, sementara. Kalau kalau petugas sampah ya dari masyarakat sendiri, swadaya.”

Informan 6: “dari masyarakat tok iya”

Informan 5 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng adalah sementara berasal dari Kesmas dan swadaya masyarakat.

Informan 6 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Grendeng adalah masyarakat.

2. Bagaimana mengenai pendapat Anda mengenai pembiayaan yang dibebankan kepada warga?

Informan 1 : “Kalau selama ini sih belum ada yang mengeluh ya mas, lha wong ini kan buat kebersihan rumah tangga juga hehe, jadi ya mau ga mau warga masyarakat harus itu.”

Informan 2 : “Biasanya pengalaman kami, kita adakan audiensi dulu dengan warga, misalkan yang mengadakan pengurus RT, kami cerita kronologis disini kan kenapa sampai ada pembayaran retribusi kaya gitu, disini itu dulu tidak ada penarik sampah, orang membuang sampah sembarangan, ada yang ikut ke RW sebelah kesana kan, lha kita temen-temen pengurus RT yaudah kita aja adakan sendiri, kemudian dirembug satu rumah berapa lah, sekiranya ongkos capeknya lah, orang kerja setiap pagi, setiap hari lho pagi-pagi udah narik sampah seperti itu setelah diputuskan oke dengan masyarakat, kebanyakan kasus kaya gitu di masyarakat, biasanya dengan perantaraan kalau kita bicara pengurus, itu pengurus RT. jadi ga kita matok segini nda, jadi kita ngomong dulu ada unsur kemanusiaan. Jadi belum ada yang mengeluh, karena sudah melewati

Informan 1 menyebutkan mengenai pembiayaan yang dibebankan kepada warga adalah warga belum ada yang mengeluh karena untuk kebersihan rumah tangga.

Informan 2 menyebutkan mengenai pembiayaan yang dibebankan kepada warga adalah warga belum ada yang mengeluh karena besarnya retribusi ditentukan melalui audiensi dan keputusan bersama dengan masyarakat.

Enam informan menyebutkan mengenai pembiayaan yang dibebankan kepada warga adalah warga belum ada yang mengeluh karena retribusi ditentukan melalui audiensi dan keputusan bersama masyarakat serta kesadaran warga membuang banyak sampah.

163

rembugan dulu sih.”

Informan 3: “Belum ada sih belum ada keluhan. Ya karena penarikannya rutin heeh jadi ya cukup untuk pengelola ya kinerja nya cukup bagus lah karena enggak pernah yang namanya kita bak sampah itu sampe belum ditarik enggak pasti tiap pagi itu udah pasti kosong. Enggak enggak.”

Informan 4 : “Kayanya ga, karena kita sblm menentukan nominalnya, kita ka nada pertemuan, sebulan sekali. Jd kita utk sampah mampunya berapa kira2 ya. Kita tawarkna warga2 ya tengah2 lah ga terlalu besar dan ga terlalu kecil yg penting bisa menutup utk yg buang sampah dan dan cadangan untuk sewaktu-waktu alatnya rusak atau apa.”

Informan 5 : “Kayaknya tah sementara ini ga ada tentang sampah itu, karena disini dibikin seperti itu sih ya, dibikin ga merata lah, modal sukarela.”

Informan 6: “oh belum, belum ada”

Informan 3 menyebutkan mengenai pembiayaan yang dibebankan kepada warga adalah warga belum ada yang mengeluh karena penarikannya rutin.

Informan 4 menyebutkan mengenai pembiayaan yang dibebankan kepada warga adalah warga tidak ada yang mengeluh karena sebelum menentukan nominal, diadakan pertemuan untuk mengadakan penawaran.

Informan 5 menyebutkan bahwa belum ada yang mengeluh tentang pembiayaan yang dibebankan kepada warga karena sifatnya sukarela dan tidak merata.

Informan 6 menyebutkan bahwa belum ada yang mengeluh tentang pembiayaan yang dibebankan kepada warga

3. Apakah ada alternatif pembiayaan selain dari iuran retribusi dari warga?

Informan 1 : “Sementara itu memang, murni bener-bener dari swadaya ya. Paling kalau warga masyarakat mengajukan ke PNPM misalnya pengajuan dalam bentuk gerobak gitu. “

Informan 1 menyebutkan bahwa alternatif pembiayaan selain iuran retribusi dari warga adalah murni dari swadaya masyarakat, kecuali kalau masyarakat mengajukan ke PNPM misalnya gerobak.

Tiga informan menyebutkan bahwa alternatif pembiayaan selain dari iuran warga adalah berasal dari mahasiswa, subsidi Pemerintah Daerah (APBD), jika warga

164

Informan 2 : “Oh iya, pemerintah kan menyediakan sarana TPS dan pengangkutan, pemerintah kan Pemda kan menyediakan seperti itu, itu untuk bicara kelas Desa Kelurahan kan hanya seperti itu, panjenengan kan bicara soal pengelolaan sampah, nah seperti itu. Kita masih konvensional, kumpulkan uang, pindahkan masalah disini ke TPA kan hehee, biayanya ya swadaya masyarakat dan Pemerintah Daerah.”

Informan 3: “setau saya murni dari swadaya masyarakat mas”

Informan 4: “Sementara itu memang, murni bener-bener dari swadaya ya. Paling kalau warga masyarakat mengajukan ke PNPM misalnya pengajuan dalam bentuk gerobak gitu.”

Informan 5 : “Kalau sumber pembiayaan sementara dari Kesmas itu, sementara. Kalau kalau petugas sampah ya dari masyarakat sendiri, swadaya.”

Informan 6 : “ya itu tok, ya mungkin dari APBD untuk pendistribusian apa itu untuk alat angkutnya.

Informan 2 menyebutkan bahwa alternatif pembiayaan selain iuran retribusi dari warga adalah dari Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana TPS dan pengangkutan.

Informan 3 menyebutkan bahwa tidak adal alternatif pembiayaan selain dari iuran warga.

Informan 4 menyebutkan bahwa tidak adal alternatif pembiayaan selain dari iuran warga kecuali jika warga mengajukan ke PNPM misal gerobak.

Informan 5 menyebutkan alternatif pembiayaan adalah berasal dari Kesmas.

Informan 6 menyebutkan alternatif pembiayaan adalah berasal dari APBD untuk alat angkut distribusi.

mengajukan misalnya gerobak melalui PNPM. Sedangakn informan lainnya menyebutkan bahwa tidak ada alternatif pembiayaan selain dari swadaya masyarakat.

4. Bagaimana peran Pemerintah Desa mengenai sumber pembiayaan pengelolaan sampah?

Informan 1 : “Untuk pengelolaan sampah selain dari warga kalau dari pemerintah belum ada anggaran khusus untuk pengelolaan sampah.”

Informan 2 : “Kalau Pemerintah Desa belum

Informan 1 menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa mengenai sumber pembiayaan pengelolaan sampah adalah belum ada anggaran khusus untuk pengelolaan sampah.


Enam informan menyebutkan bahwa belum ada peran Pemerintah Desa dalam sumber pembiayaan pengelolaan sampah melainkan hanya berasal dari swadaya masyarakat,

165

anggaran khusus lho ya, paling ya dari swadaya dan Pemerintah Daerah mas lah itu untuk pengadaan TPS dan pengangkutannya.”

Informan 3 : “Setau saya tidak. Enggak ada. Iya penyediaan sarana prasarana itu aja sulit.”

Informan 4 : “Untuk pengelolaan sampah selain dari warga kalau dari pemerintah belum ada anggaran khusus untuk pengelolaan sampah”

Informan 5 : “Ya ga ga, ga pernah ada bantuan sama sekali. (Ga ada alokasi khusus?) ga ada ga ada.”

Informan 6 : “belum ada.”

peran Pemerintah Desa belum ada anggaran khusus untuk pengelolaan sampah melainkan dari swadaya dan Pemerintah Daerah.

Informan 3 menyebutkan bahwa tidak ada peran Pemerintah Desa dalam pembiayaan pengelolaan sampah namun hanya penyediaan sarana prasarana, itupun sulit.

Informan 4 menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pembiayaan pengelolaan sampah adalah belum ada anggaran khusus.

Informan 5 menyebutkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pembiayaan pengelolaan sampah adalah belum ada anggaran khusus.

Informan 6 menyebutkan bahwa belum ada peran Pemerintah Desa dalam pembiayaan pengelolaan sampah

dan hanya menyediakan sarana dan prasarana..

F. Persepi tentang Desa Mandiri Sampah1. Apa yang dimaksud

Desa Mandiri Sampah?

Informan 1 : “Desa tersebut warganya itu peduli terhadap sampah sehingga kalau dia itu mau membuang sampah itu ya dia harus istilahnya apa ya kalau mau membuang sampah ya dipilah-pilah dulu mana yang patut dibuang mana yang patut di daur ulang sehingga nanti kalau masuk ke pengepul sampah sudah masing-masing jadi warga masyarakatnya punya kesadaran terhadap sampah.”

Informan 1 menyebutkan bahwa Desa Mandiri Sampah adalah Desa yang warganya peduli terhadap sampah misalnya memilah sampah.

Enam informan menyebutkan bahwa Desa Mandiri Sampah adalah Desa yang terkoordinir dan peduli terhadap pengelolaan sampah tanpa campur tangan Pemerintah serta ditunjang dengan sarana

166

Informan 2 : “Desa yang bisa mengelola sampahnya, dia tidak membuang sampah ke TPA sampai taraf yang minimum”

Informan 3 : “Desa mandiri sampah maksudnya itu kan untuk pengelolaan dan semuanya kan sampah dikelola oleh desa gitu kan satu desa itu kan jadi baik apa namanya pengelolaan misalnya misalnya itu eeeh tadi sampah organik dan semuanya dikumpulkan sendiri intinya tidak dibuang ke TPA gitu kan.”

Informan 4: “Segala permasalahan persampahan mereka kelola sendiri jadi tanpa ikut campur dari pemerintah mungkin.”

Informan 5 : “kalau gambaran aku ya itu peduli sangat banget dengan sampah itu, misalnya dari cara menampungnya sebelum ke TPA itu ada tempat khusus, dan kalau bisa dikoordinir oleh satu Kelurahan Grendeng dan dipantau oleh wilayah Grendeng itu benar-benar memantau”

Informan 6 : “ya mungkin pertama kosepnya yang jelas seperti apa, yang kedua ditunjang sarana prasarana, ketiganya pemahaman masyarakat.

Informan 2 menyebutkan bahwa Desa Mandiri Sampah adalah Desa yang bisa mengelola sampah sampai taraf yang minimum.

Informan 3 menyebutkan bahwa Desa Mandiri Sampah adalah pengelolaan sampah dikelola oleh semua warga Desa.

Informan 4 menyebutkan bahwa Desa Mandiri Sampah adalah segala urusan persampahan dikelola sendiri tanpa campur pemerintah.

Informan 5 menyebutkan bahwa Desa Mandiri Sampah adalah Desa yang peduli terhadap sampah dan terkoordinir.

Informan 6 menyebutkan bahwa Desa Mandiri Sampah adalah Desa yang ditunjang sarana dan prasarana serta pemahaman masyarakat.

prasarana dan pemahaman masyarakat.

G. Persepsi jika Kelurahan Grendeng dijadikan sebagai Desa Mandiri Sampah1. Persepsi mengenai

peran aktif Informan 1 : “Kalau kesadarannya masih sekarang ini menurut saya belum, tapi kalau kesadarannya

Informan 1 menyebutkan bahwa persepsi mengenai peran aktif

Lima informan menyebutkan bahwa

167

masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah

caranya dididik, yang namanya manusia kan di sekolaih disit lah iyaa, bagaimana caranya supaya sadar, bagaimana caranya supaya peduli. Kalau itu sudah muncul sekian persen, mungkin bisa untuk digiring, dibimbing sehingga bisa membentuk apa itu desa mandiri sampah.”

Informan 2 : “Sebenernya kalau bicara Grendeng sebenernya bisa, cuman karena kesadarannya itu yang kurang nggih, contohya disini lho pengepul-pengepul banyak sebenarnya, tapi kalau saya liat ya mas, ini opini pribadi Grendeng ini masih heterogen jadi baik tingkat pendidikan, kesejahteraan kan sangat berpengaruh, mungkin kalau di desa yang pekerjaan hampir sama, kesejahteraannya hampir sama mungkin ya lebih penak”

Informan 3 : “bagus sih tapi kalo disini diterapkan kayaknya ya aduh butuh waktu ya lama lagi lama pasti itu karena kayak gini untuk sampah aja disini permasalahannya adalah regenerasi dari pengurus sampahnya. Jadi bentuk regenerasi jadi kayak gini lo untuk sampai saat ini yang mengelola sampah ya masih orang orang itu aja bahkan sampai udah tua gitu jadi yang muda muda itu gak mau ngurusin sampah. Naah heeh itu aja sendirian.Kalo setuju si setuju ya setuju setuju tapi sapa yang mau ngebimbing kayak gitu lo kadang bimbingan itu hanya berlaku ya sementara waktu si apapun program ya baik dari lppm unsud yang turun sendiri itu atau kkn atau apapun lah pasti cuma sementara ya paling sebulan paling lama yaudah.”

Informan 4 : Kalo saya sih optimis mampu.

masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum bisa karena kesadarannya masih belum muncul.

Informan 2 menyebutkan bahwa persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah bisa namun kesadaran masyarakat kurang untuk masalah pengelolaan sampah.

Informan 3 menyebutkan bahwa persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah setuju namun butuh waktu yang lama dan butuh bimbingan.


persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah mampu untuk membentuk Desa Mandiri Sampah namun perlu pendampingan dari Pemerintah, alokasi khusus serta kesadaran masyarakat. Sedangkan informan lainnya menyebutkan belum mampu untuk memberntuk Desa Mandiri Sampah karena kesadaran masyarakat belum muncul.

168

Informan 5 : kalau wilayah sini wilayah Grendeng Timur kemungkinan masih bisa, jadi wilayah sebelah Timur, tapi kalau untuk wilayah kesana kayaknya susah karena orangnya sekarang itu apa ya tempatnya, kalau di wilayah sana susah tempatnya. (Tapi kalau diterapkan disini bapak setuju ga Pak?) kalau wilayah sini insyaallah bisa.(kalau melihat rutinitas wilayah sini Pak misalkan menggunakan kembali sampah seperti yang Bapak tadi jelaskan terus mengurangi sampah menurut Bapak mampu ga untuk membentuk Desa Mandiri Sampah? Kalau disini saya sendirian ya ga mungkin mampu, istilahnya perlu didampingi oleh Pemerintah Kelurahan sendiri. Itu harusnya ada dari lembaga-lembaga yang lain. (kalau misal rutinitas yang dilakukan sini kira-kira mampu ga Pak?) kalau daerah sini insyaallah mampu, yang penting yang jelas alokasi, alokasinya ada pasti insyaallah bisa. Alokasi dan alat untuk membikin pupuk, sama setelah membuat pupuk pemasarannya gimana.”

Informan 6: Oh itu sangat bisa itu. Sebetulnya yang perlu banget RW lain itu yang padat penduduk.

persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah optimis mampu.

Informan 5 menyebutkan bahwa persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah mampu namun perlu pendampingan dari Pemerintah Kelurahan dan lembaga serta ada alokasi khusus untuk pengelolaan sampah.

Informan 6 menyebutkan bahwa persepsi mengenai peran aktif masyarakat yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah sangat bisa.

2. Persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

Informan 1: “kalau sekarang menurut saya belum, antara lain untuk sampah-sampah rumah tangga itu, pemilahannya itu setiap hari kan ada sampah ya, itu masih tempat sampah yang untuk menampung itu di

Informan 1 menyebutkan bahwa persepsi mengenai persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

Enam informan menyebutkan bahwa persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas

169

persampahan yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah

keluarga itu masih kurang, belum semua keluarga memiliki tempat sampah khusus”

Informan 2 : “Saya rasa belum, ya belum, masih kurang

Informan 3: “Saat ini ya masih jauh mungkin untuk mencapai desa mandiri sampah. Kalo dibilang menghambat ya gimana ya gak menghambat juga karena mereka juga tau kalo dibilang mendukung ya gak mendukung juga belum mendukung lah masih jauh masih di tengah-tengah. Kalo tertib membuang sampah sudah tertib itungannya tertib karena apa karena udah dibuang gak sembarang tempat sekarang. Sekarang kali itu apa sungai sungai udah kosonglah dari sampah untuk orang sini karena udah gak buang di sungai lagi. Kesadarannya udah mulai udah dibuang ke bak sampah masing masing.Sarana :Masih jauh juga. Untuk mengelola sampah kayak misalnya sampah organic aja atau misalnya pembuatan itu kan perlu dicacah dulu kayak sampah organic tuh perlu yang namanya mesin-mesin ya intinya alatlah untuk mengelola itu nah sedangkan alatnya itu belum ada, belum ada.”

Informan 4 : “Ga, kurang mendukung, utk satu lingkungan, satu RT saja masih banyak sekali yang masalah tempat sampah itu yang kurang mendukung kan ?”

persampahan yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum karena belum semua rumah tangga punya tempat khusus pemilahan sampah.

Informan 2 menyebutkan bahwa belum bisa untuk mendukung Desa Mandiri Sampah.

Informan 3 menyebutkan bahwa persepsi mengenai persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah masih jauh untuk mendukung karena belum ada alat untuk pembuatan pupuk organik namun kesadaran masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya sudah tertib.

Informan 4 menyebutkan bahwa persepsi mengenai persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

sistem pengelolaan persampahan yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum mampu untuk mendukung karena kekurangan personil, administrasi, anggaran, alat pengelolaan sampah dan pemahaman masyarakat yang rendah.

170

Informan 5: “Ya belum, masih kurang. (Kurangnya kira-kira apa Pak?) ya satu dari personil jelas, dua dari alat administrasinya dan alat angkutnya dan itu telelernya (tenaga pengangkut) cuma 7 di RW sini lha apalagi kalau meningkat ke RW lain. Kalau memang seperti itu nanti kita koordinir mencari orang yang peduli terhadap sampah itu.”

Informan 6: “Prasarana itu? Oh ya ga mampu. Ya mungkin pertamanya itu pemahaman dari masyarakat itu, banyak masyarakat yang belum paham dampak dari sampah itu, yang penting sudah lepas dari rumah sendiri udah dianggap aman.”

persampahan yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah masih banyak masalah tempat sampah khususnya dalam lingkup RT.

Informan 5 menyebutkan bahwa persepsi mengenai persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah masih belum bisa karena kurangnya personil, administrasi, dan alat angkut serta tenaga pengangkut.

Informan 6 menyebutkan bahwa persepsi mengenai persepsi mengenai faktor pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum mampu karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak sampah.

3. Persepsi mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan persampahan yang ada sekarang terhadap Desa Mandiri Sampah?

Informan 1 : “kalau peraturannya belum ada, kesadarannya belum muncul, perlengkapannya belum fasilitasnya belum memadai menurut saya belum, tapi itu kalau memang dari kita ada kemauan insyaallah bisa. Kalau kita punya sesuatu yang ingin dicapai, yang ingin kita raih insyaallah bisa lah, apalagi itu sesuatu yang baik sih. Cuman kalau di masyarakat Grendeng itu masyarakat kompleks, majemuk dari berbagai daerah masuk kesitu, bukan asli Grendeng asli.

Informan 1 menyebutkan bahwa persepsi mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan persampahan yang ada sekarang terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum mendukung karena belum ada peraturan, kesadaran dan fasilitas.

Dua informan menyebutkan bahwa persepsi mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan persampahan terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum mampu mendukung karena masyarakat belum mengerti peraturan pengelolaan sampah, dan kesadaran

171

Informan 2 : “Menghambat atau mendukung susah ini kalo mendukung mungkin semua orang mendukung lah karena itu program baik ya Cuma untuk melangkah kesana masih jauh kalo menghambat si ya gak menghambat. Definisi menghambat itu apa, yang dimaksdu menghambat disini yang gimana…ohh enggak kalo dibilang menghambat enggak Cuma mungkin lagi ke arah sana sebenernya. Cuma karena belum ada kenyataanya jadi hanya kesadaran masyarakat saja.”

Informan 3 : “Saya kira sih mereka siap, karena setiap semua anggotanya bener2 bekerja di sosial semua, jd mereka siap, tergantung masy nya aja. Jd kita kalo perturan dari RT atau RW kurang mampu utk mengatasi sih, tp kalo ada peraturan yg bener2 udh dicanangkan di apa perda mungkin insyaAlloh masy sini takut, karena sudah ada undang2 dari peraturan daerah itu otomatis kan hampir semua warga banyumas otomatis punya gitu. Tp kalo hanya sekedar utk satu lingkungan kayanya kurang kuat. Paling mikirnya, lho tempat lain juga ga. Tp kalo di perda kayanya sih lebih kuat.”

Informan 4 : “Yang jelas butuh lembaga yang lain seperti Lurah dan LPMK sendiri. Harus ada atasan sendiri, kalau ga ada atasan mungkin ga ada artine lah, disini kan hanya kita mengandalkan tenaga.”

Informan 5: “Itu seharusnya bisa itu, tapi ya perlu pihak ketiga mungkin ya pemerintah atau instansi.”

Informan 2 menyebutkan bahwa persepsi mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan persampahan yang ada sekarang terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum mendukung karena kesadaran masyarakat kurang.

Informan 3 menyebutkan bahwa persepsi mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan persampahan yang ada sekarang terhadap Desa Mandiri Sampah adalah kelembagaan siap tergantung dari masyarakat dan masyarakat siap mematuhi Perda.

Informan 4 menyebutkan bahwa persepsi mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan persampahan yang ada sekarang terhadap Desa Mandiri Sampah adalah butuh lembaga lain seperti Lurah, LPMK.

Informan 5 menyebutkan bahwa persepsi mengenai kelembagaan, peraturan pengelolaan persampahan

masyarakat kurang. Sedangkan informan lainnya menyebutkan bahwa mampu untuk mendukung Desa Mandiri Sampah namun perlu pendampingan pihak ketiga seperti Pemerintah, lembaga, dan instansi.

172

yang ada sekarang terhadap Desa Mandiri Sampah adalah perlu pihak ketiga seperti Pemerintah atau instansi.

4. Persepsi mengenai sumber dana yang ada sekarang terhadap Desa Mandiri Sampah?

Informan 1 : “belum, karena masih sangat minim. Paling-paling untuk hanya sebatas jasa dari pengangkut sampah piketnya itu. Itupun menurut saya belum memadai lah. Sebulan hanya 6 ribu jaman sekarang, belum perawatan gerobak sampahnya juga ya kan, menurut saya ya sangat kurang. Kalau memang pemerintah peduli, rencana untuk membentuk Desa Mandiri Sampah berarti perlu dana, perlu pengalokasian dana.”

Informan 2 : “mampu, sebenarnya mampu karena permasalahan 1 kan disini dihati, iya kesadarannya itu yang susah, permasalahan 1nya kan disini. Kita udah ngasih sosialisasi misal, diolah jadi pupuk, nanti belum aja diolah orang udah mikir lagi, lah aku bikin pupuk tanah aja ga punya, dijual kemana, masih berpikiran butuh waktu untuk sosialisasi karena masih dibutuhkan peran serta dari mahasiswa, Dinas terkait masih dibutuhkan dalam hal untuk menumbuhkan kesadaran dan juga untuk memberikan fasilitas misal ini komposting seperti ini lho

Informan 3 : “Sumber dana sekarang belum bisa belum bisa masih kurang karena uang itu digunakan untuk ya menggaji baru baru bisa ya apa ya untuk operasional aja untu operasional penarikan sampah itu sendiri. Baru sampe itu.”

Informan 1 menyebutkan bahwa persepsi mengenani sumber dana yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah belum bisa karena masih sangat minim, hanya sebatas untuk pengangkut sampah dan butuh alokasi dana.

Informan 2 menyebutkan bahwa persepsi mengenani sumber dana yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah sumber dana mampu namun tergantung dari kesadaran masyarakat.

Informan 3 menyebutkan bahwa persepsi mengenani sumber dana yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah sumber dana masih kurang, hanya untuk menggaji penarik sampah.

Tiga informan menyebutkan bahwa persepsi mengenai sumber dana yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah sumber dana masih kurang dan butuh alokasi dana. Sedangkan informan lainnya menyebutkan sumber dana mampu untuk mendukung Desa Mandiri Sampah.

173

Informan 4 : “Untuk saat ini, kayanya sih utk mslh ya mungkin untuk honor, utk dana perbaikan sih cukup. Tapi kalo kita utk sarana yg lainnya, trmsk tmpt sampahnya, msh kurang.jd kita mungkin kadang2 gini, antara kontribusi utuk sampah dgn kampling itu kan beda. Jd kampling itu kan utk pembangunan dlm arti pembangunan infrasturktur yg lainnya, kaya jalan setapak, kalo dari persampahan ya khusus utk persampahan, kalo kita anggaran persampahan dari kampling kadang2 kurang setuju masyarakatnya.”

Informan 5 : “Belum, masing kurang banyak, wong kita kan istilahnya kita baru mempunyai nasabah sekitar 80an,sedangkan nasabah 80 itu tidak rutinitas setiap minggu kita nabung karena ga nentu ga pasti istilahnya sampah itu ada.”

Informan 6 : “Oh ya mampu itu”

Informan 4 menyebutkan bahwa persepsi mengenani sumber dana yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah untuk masalah dana sudah cukup.

Informan 5 menyebutkan bahwa persepsi mengenani sumber dana yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah masih kurang, karena tidak semua masyarakat rutin menabung sampah di bank sampah.

Informan 6 menyebutkan bahwa persepsi mengenani sumber dana yang ada terhadap Desa Mandiri Sampah adalah mampu.

174

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

DOKUMENTASI KEGIATAN

A. Wawancara dengan Informan

Gambar 8.1 Wawancara mendalam dengan informan 1


175



176


177

178

179

Lampiran 7. Biodata Penulis

BIODATA

Nama : Taufiq Wahyu Hidayat

NIM : G1B010034

Angkatan : 2010

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 03 Maret 1991

Agama : Islam

Alamat : Tamanwinangun RT 01/07, Kecamatan Kebumen, Kabupaten

Kebumen

Telephone/Email : 085728717434 / [email protected]

Riwayat Pendidikan :

1995-1997 : TK Tamansari

1997-2003 : SD Negeri 03 Tamanwinangun

2003-2006 : SMP Negeri 05 Kebumen

2006-2009 : SMA Negeri 02 Kebumen

2010-2014 : Universitas Jenderal Soedirman

Pengalaman Organisasi :

1. Staff Departemen Dalam Negeri BEM Kesmas Periode 2010-2011

2. Koordinator Bidang Bulutangkis KOMPOR Kesmas Periode 2011-2012

3. Ketua Umum KOMPOR Kesmas Periode 2012-2013

Documents

Hubungan pengelolaan sampah dengan masyarakat di kelurahan grendeng purwokerto