Embed Size (px)
Citation preview
i
HUBUNGAN PELAKSANAAN ETIKA PROFESI DOKTER
DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
(INFORMED CONSENT) DITINJAU DARI KONSEP
HOSPITAL BYLAW DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI
RSUD KUDUS.
SKRIPSI
Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Negeri Semarang
oleh
Muhammad Adhika Nugraha Anantarum
8111410067
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
ii
iii
PENGESAHAN KELULUSAN
Skripsi dengan judul “Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter Dalam
Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) ditinjau dari Konsep
Hospital Bylaw dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran oleh Muhammad Adhika Nugraha Anantarum telah telah
dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang pada:
Hari :
Tanggal :
Ketua
Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003
Sekretaris
Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 1993091001
Penguji Utama
Drs.Sartono Sahlan, M.H
Penguji I
Dr. Rodiyah, S.Pd.,SH.,M.Si
NIP. 197206192000032001
NIP. 195308251982031003 Penguji II
Windiahsari, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 198011282008122001
iv
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil
karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian
maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam
skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Semarang,15 Desember 2014
Penulis
Muhammad Adhika Nugraha Anantarum
8111410067
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
1. Setiap hal mempunyai 2 sisi, tidak ada yang sepenuhnya benar
maupun sepenuhnya salah. (Penulis)
PERSEMBAHAN
1. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Almarhum ayahku M Rum Akip
Kayoman dan Ibuku Tituk Mawantusih atas dukungan moral dan
material yang diberikan selama ini.
2. Untuk Kakakku tercinta Broery himawan Anantarum, Adhimas
Firmasnsyah Anantarum, dan Dinda Bintang Prakarsa Anantarum
yang selalu memberikan keceriaan dan juga motivasi kepada penulis.
3. Untuk Eyangku Sri Handani yang memberikan motivasi kepada
penulis untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi.
4. Untuk Guru-guruku, dosen-dosenku di Fakultas hukum UNNES serta
Untuk Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
vi
KATA PENGANTAR
Dengan kerendahan hati penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah
SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis,
sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul“Pengaruh Pelaksanaan Etika
Profesi Dokter Dalam Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) ditinjau
dari Konsep Hospital Bylaw dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannnya penulisan skripsi ini tidak
terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis
menyampaikan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri
Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang.
3. Drs. Suhadi S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo M.Hum., Pembantu Dekan II Bidang Administrasi
Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. H. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H., Pembantu Dekan III Bidang
Kemahasiswaan yang selalu memberikan motivasi.
6. Pujiono, S.H., M.H., Dosen Wali penulis yang selalu memberi
bimbingan dan motivasi.
7. Dosen Pembimbing, Windiahsari, S.Pd., M.Pd yang dengan sabar dan
tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya
vii
untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis
hingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah
memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis
mendapatkan pengetahuaan yang kelak akan penulis gunakan di dalam
kehidupan bermasyarakat.
9. Guru-guru yang telah mengajar dan sudi memberikan ilmunya kepada
penulis, semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi penulis dan lingkungan,
terimakasih juga atas segala motivasinya, sehingga penulis mampu dan
berani mengejar mimpi.
10. Ayahanda dan ibunda yang tiada henti-hentinya mengasuh dan
membimbing penulis dengan penuh kasih sayang. Serta yang tak pernah
lupa akan doa dan dukungan baik moral maupun materiil.
11. Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada
penulis untuk meraih cita-cita yang penulis impikan.
12. Sahabat-sahabatku Rafidika Rizaldi, Gilang Purwantarayanis, Pangestu
aditya raharjo, Satrio Eko Nugroho, Muhammad Niltal Amal, Fahrudin
Basyar, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
terima kasih untuk dukungan dan motivasinya.
13. Teman-teman kos Asyik tabah yanuri. dan Bambang Narianto yang
selalu memberikan motivasi, bantuan, doa, semangat kepada penulis dan
selalu bersama penuh dengan keceriaan, terima kasih untuk semuanya.
viii
14. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Angkatan 2010 terutama Retno Kusumah Astuti dan semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita
semua. Amin
Penulis
ix
ABSTRAK
Anantarum, Muhammad Adhika Nugraha. 2014 Hubungan Pelaksanaan
Etika Profesi Dokter Dalam Persetujuan Tindakan Medis (informed consent)
ditinjau dari Konsep Hospital Bylaw dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran di RSUD Kudus. Skripsi Bagian Hukum Tata
Negara. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing
Windiahsari, S.Pd., M.pd
Kata Kunci: Informed Consent, Hospital Bylaw, Etika Profesi Dokter, Hukum
Kesehatan.
Dokter mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informed consent
pada pasien yang diatur UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran
maupun Hospital bylaw. Namun jika ditinjau dari kode etik dokter, informed
consent berlawanan dengan etika profesi dokter karena dokter diwajibkan
menjaga rahasia pasien. Untuk menemukan hubungan etika profesi dokter
dalam informed consent maka dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai
berikut: (1) Hubungan Etika profesi dokter dalam prosedur informed
consent;(2) Pelaksanaan informed consent di RSUD Kudus ditinjau dari UU
no 29 Tahun 2004 dan konsep hospital bylaw.
Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka untuk landasan teori dalam
melakukan penelitian yang berisi penjelasan tentang: teori pengaruh, Etika
Profesi Dokter, Persetujuan Tindakan Medis dan Konsep Hospital Bylaw.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan
kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode dokumentasi dan wawancara.
Hasil penelitian skripsi ini adalah: (1) Hubungan Etika Profesi dengan
informed consent di RSUD Kudus yaitu mendukung adanya pelaksanaan
prosedur informed consent yaitu adanya asas authonomy, beneficence, non
maleficence dan justice serta yang kontra yaitu kewajiban dokter menjaga
rahasia pasien.(2) Pelaksanaan prosedur informed consent di RSUD Kudus
ditinjau dari UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sudah cukup
baik namun masih ada hambatan yang berupa penyampaian informasi antara
dokter dan pasien.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, (1) Etika profesi dokter
menimbulkan hubungan dalam informed consent berupa faktor yang
mendorong dan faktor yang kontra informed consent (2) Pelaksanaan informed
consent di RSUD Kudus ditinjau dari UU no 29 Tahun 2004 tentang praktik
kedokteran dan konsep hospital bylaw sudah cukup baik.
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................................................... iii
PERNYATAAN ......................................................................................................................... iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ................................................................................................................. vi
ABSTRAK ......................................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... xvii
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................... xviii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1
1.2. Identifikasi Masalah ................................................................................ 9
1.3. Pembatasan Masalah.............................................................................. 10
1.4. Perumusan Masalah ............................................................................... 10
1.5. Tujuan Penelitian ................................................................................... 11
1.6. Manfaat Penelitian ................................................................................. 11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu .............................................................................. 13
2.2. Etika Profesi Dokter Perspektif Kode Etik Kedokteran ........................ 17
2.3.1 Penegertian Etika Profesi ............................................................... 18
2.3.2 Pengertian Etika Profesi Dokter ..................................................... 21
xi
2.3.3 Kode Etik Profesi Dokter ............................................................... 23
2.3. Persetujuan Tindakan Medis (Informed consent) Persepektif UU
No29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ..................................... 26
2.4.1 Pengertian Informed Consent ......................................................... 26
2.4.2 Pengaturan Informed Consent ........................................................ 28
2.4.3 Bentuk Informed Consent ............................................................... 30
2.4. Konsep Hospital Bylaw Perspektif UU No 44 Tahun 2009
Tentang Rumah sakit ............................................................................ 31
2.5.1 Pengertian Hospital Bylaw............................................................ 31
2.5.2 Fungsi dan Ruang Lingkup Hospital Bylaw ................................... 32
2.5.3 Pengertian Medical staff Medic ...................................................... 34
2.6. Kerangka Berpikir ................................................................................ 36
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian ........................................................................... 37
3.2. Jenis Penelitian ...................................................................................... 38
3.3. Lokasi Penelitian ................................................................................... 39
3.4. Fokus Penelitian .................................................................................... 40
3.5. Sumber data ........................................................................................... 40
3.6. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 43
3.7. Validitas Data............... ...................................................................... ...46
3.8. Analisis Data ........................................................................................ 47
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Profil RSUD Kudus ............................................................................ 50
xii
4.1.1 Deskripsi Etika Profesi Dokter di RSUD Kudus Hubungan
Pelaksanaan Etika Profesi Dokter Dalam Persetujuan Tindakan
Medik di RSUD Kudus .... ................................................................ 52
4.2. Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter Dalam Persetujuan
Tindakan Medik di RSUD Kudus ................................................. …55
4.2.1 Faktor yang Mendorong Pelaksanaan Etika Profesi
Dokter Di RSUD Kudus ........................................................... 56
4.2.2 Analisis Hubungan Etika Profesi Dokter dalam Prosedur
Informed Consent di RSUD Kudus .................................. .. .....59
4.3. Pelaksanaan persetujuan tindakan medis di RSUD Kudus ditinjau
dari Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran dan konsep Hospital bylaw. ............................................... 69
4.3.1 Analisis Pelaksanaan Informed Consent di RSUD Kudus
ditinjaui Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran dan Undang undang terkait ....................... 70
4.3.2 Pelaksanaan Prosedur Informed Consent di RSUD Kudus
ditinjau Dari Konsep Hospital Bylaw. ....................................... 80
4.3.3 Hambatan dalam pelaksanaan Informed Consent ...................... 88
BAB 5 PENUTUP
5.1 Simpulan ................................................................................................ 94
5.2 Saran ...................................................................................................... 95
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 98
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1:Bagan Analisis Data ............................................................................... 49
Tabel 4.1: Hubungan Moral dan Kode Etik ........................................................... 57
Tabel 4.2: Wawancara dengan Pasien RSUD Kudus tentang pengaruh informed
consent ............................................................................................................ 68
Gambar 4.3: Hasil wawancara pada pasien tentang kejelasan informasi yang
diberikan dokter .............................................................................................. 89
Gambar 4.4: Hasil wawancara terhadap pasien tentang hak dan kewajibanya
sebagai pasien ................................................................................................. 91
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka berpikit: .......................................................... 36
Gambar 4.1 Keputusan Direktur RSUD Kudus No 061/2437/2362/2011tentang
Organisasi Komite Medik ........................................................................ .......54
Gambar 4.2 Formulir informed consent RSUD Kudus .......................................... 80
Gambar 4.3: Contoh hospital bylaw RSUD Kudus ................................................ 86
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2: Surat Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 3: UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Lampiran 4: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kudus tentang
Pencatatan Proses Pelayanan Medis pada rekam Medis
Lampiran 5: Prosedur Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kudus tentang
Pengisian Rekam Medis dan informed Consent
Lampiran 6: Contoh Formulir informed consent
Lampiran 7: Kode Etik Profesi Dokter.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan
manusia. Bahkan untuk menjaga kesehatan, banyak orang melakukan
berbagai tindakan medis di rumah sakit tidak hanya mengobati
penyakitnya tapi juga untuk memperbaiki penampilan fisiknya melalui
prosedur operasi plastik dan sebagainya. Ini menguatkan pendapat bahwa
peranan rumah sakit sangat fundamental dalam kehidupan kita karena
semua sektor kehidupan lain seperti ekonomi, pendidikan, hukum bahkan
juga pemerintahan tergantung pada kesehatan aparaturnya dan rumah
sakit bertugas memberi pelayanan bagi mereka yang mengalami masalah
kesehatan dengan memberikan perawatan yang dibutuhkan.
Perumpamaan interaksi antara dokter dan pasien sendiri adalah
hubungan yang unik seperti pendapat Drs.M Sofyan Lubis,SH yang
mengatakan bahwa “Dokter adalah pemberi pelayanan kesehatan dan
pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.Dokter yang pakar dan
pasien yang awam”.( www.kantorhukum-ihs.com. Di akses pada 21
maret 2014). Dengan kata lain, pasien adalah konsumen dan dokter
adalah penyedia jasa. Namun para konsumen adalah orang yang awam
sedangkan dokter adalah yang ahli dan berakibat tanggung jawab yang
2
tidak seimbang, dokter dituntut memberikan pengertian terlebih dahulu
sebelum memberikan jasa medis yang diminta pasien tersebut.
Sebagai imbas kemajuan masyarakat, bidang kedokteran mulai
tersentuh dari kritik masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa dokter yang
melakukan tindakan medis tidak sesuai prosedur sehingga masyarakat
tidak merasa cukup hanya dengan penjelasan lisan. Masyarakat karena
keterbatasanya juga tidak bisa membedakan antara resiko medis dan
malpraktik. Kecenderungan masyarakat lebih melihat hasil pengobatan
dan perawatan, padahal hasil dari pengobatan dan perawatan tidak dapat
diprediksi secara pasti.
Permasalahan ini menyebabkan hukum memasuki ranah
kedokteran dengan tujuan mengatasi permasalahan yang timbul antara
pasien, tenaga medis maupun pemerintah sebagahi pihak ketiga. Hal ini
sesuai dengan teori Utilitarianisme (Teori Kemanfaatan) yang dicetuskan
Jeremi Bentham (1748-1831) yang berbunyi ”Hukum harus ada untuk
mengatur sesuatu diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh
penerapan hukum tersebut”. ( Rasjidi 1993 : 79-80) sehingga bisa
dikatakan untuk mengatur hak-hak pasien maupun hak-hak dokter yang
seringkali berseberangan munculah hukum yang dikeluarkan pemerintah
sebagai pihak ketiga untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu hukum
kedokteran.
Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yang
menyangkut pelayanan medis atau praktik yang dilakukan oleh dokter.
3
Menurut Satjipto Rahardjo, hukum kedokteran adalah peraturan-peraturan
dan keputusan-keputusan hukum yang mengatur pengelolaan praktik
kedokteran dimana memunculkan produk hukum UU No 29 tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran yang mengatur interaksi antara dokter dan
pasien dalam pelayanan medis yang diberikan termasuk hak dan
kewajiban masing-masing pihak. (Amri,1997:10). Fungsi hukum sendiri
adalah membuat peraturan-peraturan yang bersifat umum dan yang
berlaku secara umum dalam berbagai hal.
Kasus-kasus kedokteran dan rumah sakit ini masuk dalam ranah
hukum khusus yang bersifat kasuistis yang berarti adanya hubungan
sebab akibat antara suatu kasus yang berbeda dengan kasus lainya antar
rumah sakit yang berbeda pula sehingga peraturan perundang-undangan
tentang hukum kesehatan seperti UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran masih harus ditafsirkan lagi dengan peraturan yang
lebih rinci, yaitu hospital bylaw sehingga peraturan khusus ini
mempunyai peranan penting dalam memberikan asas kepastian hukum
bagi para pasien maupun para dokter.
Istilah Hospital Bylaw itu terdiri dari dua kata „Hospital‟ dan
„Bylaw‟. Kata „Hospital‟ mungkin sudah cukup familiar bagi kita, yang
berarti rumah sakit. Sementara kata „Bylaw‟ terdapat beberapa definisi
yang dikemukakan para ahli. Menurut The Oxford Illustrated Dictionary:
Bylaw is regulation made by local authority or corporation. Pengertian
lainnya, Bylaw means a set of laws or rules formally adopted internally
4
by a faculty, organization, or specified group of persons to govern
internal functions or practices within that group, facility, or organization.
Dengan demikian, pengertian Bylaw tersebut dapat disimpulkan sebagai
peraturan dan ketentuan yang dibuat suatu organisasi atau perkumpulan
untuk mengatur para anggota-anggotanya. (Mashuri.weblog. diakses 25
maret 2014.)
Keberadaan Hospital bylaw memegang peranan penting sebagai
tata tertib dan menjamin kepastian hukum di rumah sakit. Beberapa ciri
dan sifat hospital bylaw yaitu pertama tailor-made, hal ini berarti bahwa
isi, substansi, dan rumusan rinci hospital bylaw tidaklah mesti sama. Hal
ini disebabkan oleh karena tiap rumah sakit memiliki latar belakang,
maksud, tujuan, kepemilikan, situasi, dan kondisi yang berbeda. Adapun
ciri kedua, Hospital bylaw dapat berfungsi sebagai „perpanjangan tangan
hukum. (Widjaja,2008:23-24.) .
Dalam sudut pandang hukum, pemberian pelayanan medis antara
dokter dan pasien termasuk dalam ruang lingkup perjanjian (transaksi
teraupetik). Transaksi teraupetik sendiri adalah perjanjian kerjasama
yang dilakukan antara pasien dan dokter untuk mendapatkan jasa medis.
Dokter sesuai kualifikasi ilmu serta sumpah profesi dokter menyanggupi
dapat membantu kesembuhan pasien sesuai bidang spesialisasinya dan
pasien menyetujui tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut
(Wardhani, 2009: 3).
5
Adanya transaksi teraupetik dapat dilihat dari kedatangan pasien
ke tempat praktek dokter, rumah sakit atau klinik yang ditafsirkan sebagai
usaha mengajukan penawaran kepada dokter untuk diminta pertolongan
untuk mengatasi keluhan yang dideritanya dan dokter juga akan
mendengar keluhan pasien serta mendiagnosa sebagai rangkaian
pelayanan medis.
Transaksi teraupetik dalam Perjanjian antara dokter dan pasien
untuk mendapatkan tindakan medis lebih dikenal dalam dunia medis
dengan nama informed consent (Persetujuan tindakan medis). Informed
consent atau persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang
diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan
secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan
terhadap pasien seperti yang dijelaskan dalam Permenkes Nomor
290/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 2 ayat (3) yang
berbunyi “Persetujuan tindakan medis sebagaimana dimaksud antara
dokter dan pasien diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang
diperlukan tentang perlunya tindakan dokter yang dilakukan.”
Prosedur informed consent sendiri merupakan salah satu bentuk
dari pengaplikasian asas kepastian hukum dalam hubungan dokter dan
pasien sehingga konsep hospital bylaw berkaitan dengan prosedur
informed consent tersebut. Dalam pelaksanaan informed consent menurut
UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ialah Dokter
diwajibkan memberi penjelasan yang sejelas jelasnya agar pasien dapat
6
mempertimbangkan apa yang akan terjadi terhadap dirinya untuk
memperoleh persetujuan dari pasien dan menghindari adanya salah satu
pihak yang dirugikan.
Selain ranah kedokteran mempunyai hukum Khusus untuk
mengatur hubungan antara dokter dan pasien, ranah kedokteran/medis
adalah suatu profesi yang mempunya disiplin tertentu dan bersifat khusus
maka para tenaga medis juga mempunyai etika profesi sendiri. Etika
berasal dari kata yunani ethos, yang berarti ”yang baik, yang layak”.
Etika mempunyai maksud berbeda jika dilihat dari sudut pandang orang
yang mengartikannya.
Franz Magnis Suseno mengatakan “Pada dasarnya etika
mempunyai fungsi yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara
kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Disini
terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan
yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu
pengertian yang lebih mendalam dan kritis (Magnis Suseno,1991:15)
Dengan begitu, mereka dituntut menjalankan pelayanan kesehatan
pada pasien sesuai dengan disiplin etika profesinya sendiri dalam wadah
tempat hubungan antara tenaga medis dan pasien bertemu yaitu rumah
sakit yang mana kode etik profesi ini dirangkum dalam Kode Etik Profesi
Dokter.
Dasar hukum pelaksanaan etika profesi dokter dilaksanakan rumah
sakit sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7
pasal 13 ayat (3) yang berbunyi “Setiap tenaga kesehatan yang berkerja di
rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan rumah sakit, standar operasional yang berlaku, etika profesi
dan menghormati hak dan keselamatan pasien”. Selain itu hal ini menjadi
tonggak dasar dibentuknya komite medis yang mengatur profesi dokter di
setiap rumah sakit yang ada di indonesia.
Masalahnya dalam pelaksanaan prosedur informed consent ada
perbedaan pandangan tentang pelaksanaan persetujuan medis antara
Undang-Undang No29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan
Kode Etik Kedokteran. Dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tindakan medis
beresiko tinggi harus melalui prosedur perjanjian tertulis sehingga mau
tidak mau dokter harus memberikan penjelasan seluruhnya agar pasien
tahu resiko apa dalam perawatan medis yang dilakukan (Pasal 45 UU No
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) namun hal ini tidak sesuai
Kode Etik Kedokteran karena dokter dalam keadaan apapun tidak boleh
membuka rahasia pasien dikarenakan bisa saja pasien menjadi bingung
dan panik serta dokter tanpa persetujuan medis tersebut sudah pasti akan
melakukan yang terbaik bagi pasiennya sesuai sumpah profesi dokter
(Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia).
Pelaksanaan pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia tentu
kontradiktif karena dalam rumah sakit modern, data rekam medis seorang
mudah diakses oleh pihak pasien itu sendiri maupun petugas lain yang
8
berwenang (misal petugas asuransi milik pasien tersebut) yang
menyebabkan dilema moral karena saat terjadi keadaan tertentu (sebagai
contoh: proses pengisian lembar persetujuan tindakan medis) data rekam
medis perlu dibuka kerahasiaanya namun menjadi kewajiban moral bagi
para tenaga medis untuk menjaganya.
Belum lagi masalah yang terjadi dalam persetujuan tindakan
medis apabila dokter menuruti kata hatinya dan bertindak hanya
berdasarkan etika profesi dokter (berdasarkan pasal 12 Kode Etik
Kedokteran Indonesia) misalnya saat proses persetujuan tindakan medis
tidak dilakukan, maka setelah tindakan medis sudah dilakukan apabila
tindakan medis itu aman dan hasil klinis yang ada sesuai harapan, maka
masalah etika tidak menjadi persoalan bagi kebanyakan orang.
Suatu tindakan medis yang dilaksanakan tanpa persetujuan
tindakan medis berakibat fatal walaupun hal ini disebabkan dari resiko
penyakit itu sendiri bukan dari kesalahan dokter, maka pihak tenaga
medis menjadi” kambing hitam” walaupun ternyata prosedur medis yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun apabila prosedur persetujuan
tindakan medis dilakukan, hal ini menjadi dilema etik bagi dokter karena
apabila dia tega memberitahukan keadaan pasien sesuai prosedur
persetujuan tindakan medis maka banyak pasien bingung dan panik
kemudian membatalkan tindakan medis yang akan diberikan kepadanya
sehingga pasien memilih pengobatan alternatif padahal dokter masih
9
percaya bahwa tindakan medis yang dilakukan masih bisa
menyelamatkan si pasien dari penyakitnya.
Pelaksanaan etika profesi oleh dokter dan prosedur persetujuan
tindakan medik versi UU no 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
yang saling berkaitan namun bertolak belakang memerlukan suatu
pengkajian yang lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik mengajukan
judul skripsi sebagai berikut : “Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi
Dokter dalam Proses Persetujuan Tindakan Medis (Informed
consent) ditinjau dari Konsep Hospital Bylaw(Rumah Sakit Badan
Hukum) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran di RSUD Kudus”.
1.2 Identifikasi Masalah
Dari latar belakang yang diuraikan di atas mengenai pengaruh etika
profesi dokter terhadap prosedur persetujuan tindakan medis (informed
consent) maka peneliti mengklarifikasikan masalah yang mungkin muncul,
yaitu :
1. Masyarakat semakin gemar menuntut rumah sakit apabila hasil tindakan
medisnya tidak sesuai harapan.
2. Semakin banyak masalah medis beresiko tinggi yang digeneralisasi
dengan malpraktek.
3. Hubungan etika profesi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan
medis (informed consent) .
10
4. Hubungan dokter dan pasien bergeser bukan sebagai hubungan partner,
namun sebagai hubungan konsumen-penyedia jasa.
5. Hak-hak pasien semakin diketahui oleh para pasien namun kewajiban
dokter semakin diintervensi oleh kemauan pasien.
6. Pasien akan membatalkan tindakan medis yang akan dilakukan
kepadanya karena takut mengetahui keadaan yang sebenarnya.
7. Munculnya hambatan dalam proses pemberian informasi dokter kepada
pasien yang terjadi pada pelaksanaan persetujuan tindakan medis
(informed consent)
1.3 Pembatasan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
diatas maka kiranya masalah yang diteliti perlu dibatasi, pembatasan
masalah dalam penelitian bertujuan agar tidak terlalu luas sehingga dapat
lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya. Dalam penelitian ini
permasalahan dibatasi pada bagaimana hubungan etika profesi dokter yang
ada dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis dan munculnya
hambatan dalam proses pemberian informasi dokter kepada pasien yang
terjadi pada prosedur persetujuan tindakan medik (informed consent)
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan,
maka secara lebih konkrit masalah penelitian yang penulis rumusakan
adalah sebagai berikut :
11
1. Bagaimana Hubungan pelaksanaan Etika profesi dokter terhadap
prosedur persetujuan tindakan medis di RSUD Kudus?
2. Bagaimana pelaksanaan persetujuan tindakan Medis di RSUD Kudus
ditinjau dari Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran dan Konsep Hospital bylaw?
1.5 Tujuan Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat
menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu
menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian
mempunyai dua tujuan yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, sebagai
berikut:
a. Untuk menemukan hubungan pelaksanaan etika profesi dokter
terhadap prosedur persetujuan tindakan medis (informed
consent) di RSUD Kudus.
b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan persetujuan tindakan medis
di RSUD Kudus ditinjau dari Undang-Undang No 29 tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran dan Konsep Hospital bylaw.
1.6 Manfaat Penelitian
Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan
hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaat
yang diharapkan penulis antara lain :
1.6.1 Manfaat Teoritis
12
a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum
mengenai hukum kedokteran yang pada dasarnya tentang
pelaksanaan etika profesi kedokteran dalam menerapkan
prosedur informed consent dalam melindungi hak dokter
dan pasien di RSUD Kudus.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan
pemikiran untuk dijadikan acuan penelitian yang lebih
lanjut pada masa yang akan datang.
c. Diharapkan penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu
pengetahuan hukum khususnya Hukum Kesehatan.
1.6.2 Manfaat Praktis
Secara Praktis Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat
bagi berbagai pihak sebagai berikut:
a. Bagi Mahasiswa
Diharapkan menjadi kerangka acuan bagi mahasiswa untuk
melaksanakan penelitian lanjutan terkait permasalahan etika
profesi dokter dalam hubunganya dengan prosedur informed
consent.
b. Bagi Masyarakat
Diharapkan memberi masukan bagi masyarakat khususnya
pasien agar mengetahui hak-hak dan kewajiban bagi pasien
tersebut dalam persetujuan tindakan medis serta cara kerja
13
dokter dan etika profesinya dalam pelaksanaan prosedur
informed consent sehingga meminimalisir terjadinya sengketa
antara dokter dan pasien.
c. Bagi Rumah Sakit
Diharapkan memberikan masukan bagi rumah sakit
mengenai hambatan dan penyelesaian dalam pelaksanaan
prosedur persetujuan tindakan medis sehingga bisa
meminimalisir hambatan tersebut serta pengaplikasian proses
persetujuan medik sesuai pelaksanaan Hospital Bylaw di
RSUD Kudus.
14
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Diana Devlin Lontoh (2008) melakukan penelitian tesis dengan
judul “Pelaksanaan Perjanjian Teraupetik Dalam Persetujuan Tindakan
Medis Pada Kondisi Pasien Tidak Mampu Di Rumah Sakit Telogorejo,
Semarang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana
kriteria pasien dalam kedaan tidak mampu dan untuk menganalisis
bagaimana batasan persetujuan tindakan medis bagi dokter dan pasien.
Dalam penelitian Diana Devlin Lontoh, terdapat kesimpulan yaitu,
ketentuan pasien tidak mampu di RS Telogorejo Semarang ditentukan oleh
pihak Rumah sakit. Kesimpulan kedua, batasan persetujuan tindakan
medis, dari pihak dokter maupun Rumah Sakit Telogorejo Semarang
menyerahkan sepenuhnya persetujuan dari pihak pasien baik hasil
musyawarah keluarga dan tanpa paksaan atau tekanan dengan kebebasan
dari pihak keluarga untuk meminta pendapat lain (second opinion).
Ratih Kusuma Wardani (2009) yang melakukan penelitian tesis
dengan judul “ Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed
Consent) di RSUP Karyadi. Penelitian tersebut bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan medis yang ada di RSUP
Karyadi sudah memenuhi ketentuan yuridis. Dalam penelitian Ratih
Kusuma Wardani terdapat kesimpulan bahwa pelaksanaan persetujuan
15
tindakan medis di RSUP Karyadi sudah memenuhi ketentuan yuridis yang
ada karena formulir informed consent RSUP Karyadi sudah memenuhi
ketentuan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan
Manual Persetujuan Tindakan medis yang ada.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Galenita Santi Liana (2010)
yang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Pelaksanaan Informed Consent di RSUD Sulthan Thaha
Saifudin Tebo, Jambi”. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat
adalah menganalisis pelaksanaan informed consent di RSUD Sulthan
Thaha Saifudin Tebo, jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan informed consent di RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo,
Jambi dan membandingkan antara peraturan perundang-undangan
kesehatan tentang prosedur informed consent dengan kenyataan
pelaksanaannya di RSUD Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi.
Dalam penelitian yang disusun oleh Galenita Santi Liana terdapat
kesimpulan, yaitu pelaksananaan prosedur informed consent di RSUD
Sulthan Thaha Saifudin Tebo, Jambi sudah sesuai dengan prosedur yang
ada karena formulir informed consent sesuai dengan UU No 29 Tahun
2004 tentang Praktik kedokteran serta telah memenuhi aspek-aspek hukum
perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata.
Dalam penulisan skripsi berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Etika
Profesi Dokter dalam Proses Persetujuan Tindakan Medis(Informed
Consent) ditinjau dari Konsep Hospital Bylaw dan Undang-Undang
16
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di RSUD Kudus”
mengambil permasalahan tentang pengaruh etika profesi dokter yang
dimiliki oleh para dokter dalam pelaksanaan prosedur persetujuan tindakan
medis dan bagaimana para dokter menyikapi permasalahan yang terjadi
apabila terjadi ketidaksepahaman dengan pasien tentang prosedur tindakan
medis yang akan dilakukan pada pasien tersebut.
Hal tersebut jika dibandingkan dengan permasalahan yang diangkat
dalam penelitian yang dilakukan Diana Devlin Lontoh (2008), Ratih
Kusuma Wardani (2009) dan Galenita Santi Liana (2010) tentu berbeda
karena kajian obyeknya berbeda. Diana Devlin Lontoh (2008) mengambil
obyek penelitian kriteria pasien yang tidak mampu dan batasan persetujuan
tindakan medis antara dokter dan pasien. Ratih Kusuma Wardani (2009)
mengambil obyek Formulir informed consent di RSUP Karyadi
Sedangkan Galenita Santi Liana (2010) mengambil obyek penelitian
prosedur persetujuan tindakan medis dan analisis dengan Undang-Undang
kesehatan yang berlaku. Disini jelas bahwa objek kajian yang akan diteliti
berbeda dengan masalah dan tujuan serta locus yang berbeda sehingga
hasilnya juga akan berbeda.
Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan 3 penelitian
yang sebelumnya adalah penelitian ini tidak hanya membahas pelaksanaan
informed consent secara yuridis,tapi juga mengkaji hubungan pelaksanaan
etika profesi dokter pada pelaksanaan informed consent tersebut sehingga
mengupas lebih lanjut hubungan antara etika profesi dokter dengan
17
informed consent seperti 2 sisi mata uang. Disatu sisi informed consent
diperlukan agar kepastian hukum untuk pasien dan dokter tercapai
sebelum melakukan tindakan medis, namun di sisi lain dokter mempunyai
kewajiban secara etika untuk merahasiakan keadaan pasien.
Dengan melihat perbedaan tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa
penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi Dokter
dalam Proses Persetujuan Tindakan Medis(Informed Consent) ditinjau
dari Konsep Hospital Bylaw dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran di RSUD Kudus” berbeda dan mempunyai
kebaruan dibandingkan dengan ketiga penelitian sebelumnya.
2.2 Etika Profesi Dokter
2.2.1 Pengertian Etika Profesi
Secara etimologi, Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti
akhlak, adat kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik dan layak.
Sedangkan di Indonesia, Etika adalah kata serapan dari bahasa inggris,
ethics yang berarti ilmu tentang kesusilaan dan menentukan bagaimana
patutnya manusia hidup bermasyarakat,mengenai apa yang buruk dan apa
yang baik.
Pada dasarnya etika mempunyai fungsi yaitu untuk membantu kita
mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang
membingungkan. Terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang
moralitas, dan yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, melainkan
suatu pengertian yang lebih mendalam dan kritis.
18
Di sini kita mengikuti pembagian atas tiga pendekatan yang dalam
konteks ini sering diberikan, yaitu etika deskriptif dan Etika normatif.
Etika deskriptif berciri melukiskan secara deskriptif tentang moral dalam
arti luas, tanpa memberikan penilaian. Contoh dalam etika deskriptif
adalah misalnya adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk,
tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif
mempelajari moralitas yang terdapat pada individu, kebudayaan, atau sub
kultur tertentu. Etika deskriptif biasa ditelaah dalam ilmu sosial seperti
antropologi budaya, psikologi, sosiologi, sejarah meskipun tidak dipakai
istilah “Etika Deskriptif‟.
Etika Normatif merupakan bagian terpenting dari etika. Pada
pembahasan tentang etika normatif bukan hanya menggambarkan etika
dari masing-masing kelompok komunitas, tetapi memberikan penilaian
terhadap etika-etika yang berlaku (dengan sendirinya menggunakan
kriteria etis dan tidak etis), sehingga menentukan benar atau etis dan tidak
benar atau tidak etis. Lebih lanjut lagi, etika normatif ini dibedakan
menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. (Notoadmojo,2010:11).
Etika umum adalah aturan tingkah laku yang harus dipenuhi oleh
setiap orang di dalam masyarakatnya. Setiap anggota masyarakat
dimanapun berada selalu terikat oleh etika umum ini, yang secara implisit
mengatur hak dan kewajiban setiap anggota kelompok atau masyarakat
dalam kelompok atau masyarakat tersebut.
19
Sedangkan etika khusus adalah aturan tingkah laku kelompok
manusia atau kelompok masyarakat yang khas atau yang spesifik
kelompok tersebut. Kelompok yang khas tersebut adalah profesi.
Kelompok profesi dalam suatu masyarakat sangat bervariasi, yang
mempunyai kekhasan atau perilaku khusus sesuai dengan profesi masing-
masing misalnya profesi hukum, ekonomi, kedokteran dan sebagainya
masing-masing sesuai dengan profesi ini biasanya dirumuskan dalam
aturan bertindak atau juga disebut kode etik. (Ibid:12-13)
Sementara profesi dapat dimaknai sebagai bidang pekerjaan yang
dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya)
tertentu. Profesi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI.web.id
diakses pada 25 maret 2014), dijelaskan sebagai tugas/kegiatan seseorang
dalam mengerjakan sesuatu, bukan hanya kesenangan saja, tetapi mata
pencaharian.
Dapat kita simpulkan, profesi merupakan pekerjaan yang
dijalankan dengan penguasaan dan kualifikasi ilmu yang dimiliki.
Pengembangan profesi dianggap sebagai suatu panggilan hidup dan
pelaksanaanya terikat pada nilai-nilai etika tertentu. Dengan penjelasan
tersebut, maka pengertian etika profesi sendiri adalah sikap hidup berupa
keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat
dengan ketertiban penuh dan keahlian tertentu sesuai bidang profesi yang
dijalankan sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa
20
kewajiban terhadap masyarakat. Adapun ciri profesi terdiri dari
(Idris,2009:100-101).
1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus
menerus berkembang dan diperluas.
2. Suatu teknis intelektual.
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual.
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
5. Beberapa standard dan pernyataan tentang etika yang dapat
diselenggarakan.
6. Kemampuan member kepempimpinan pada profesi sendiri.
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu
kelompok yang akrap dengan kualitas komunikasi yang tinggi
antar anggota.
8. Pengakuan sebagai profesi.
9. Perhatian yang professional terhadap penggunaan yang
bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.\
10. Hubungan erat dengan profesi lain.
Untuk melaksanakan profesi secara baik, dituntut moralitas yang
tinggi dari pelakunya. Menurut Magnis Suseno(Suseno,1991:75) ada tiga
ciri moralitas yang tinggi itu yakni:
1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan
tuntutan profesi
2. Sadar akan kewajiban
21
3. Memiliki Idealisme tinggi.
Untuk menegakan etika setiap profesi memiliki prinsip-prinsip
yang wajib ditegakkan, prinsip-prinsip itu umumnya dicantumkan dalam
kode etik profesi yang bersangkutan.
2.2.2 Pengertian Etika Profesi Dokter
Sebagai suatu profesi, ilmu kedokteran diharapkan dapat
menghasilkan dokter yang menguasai ilmu teori dan praktik kedokteran
beserta perilaku dan etika yang mulia sesuai dengan tujuan kode etik yaitu
menuntut professional memberika jasa semaksimal mungkin kepada
pasienya /konsumenya.
Dengan penjelasan singkat tersebut, etika kedokteran dapat
diartikan sebagai kewajiban berdasarkan akhlak/moral yang menentukan
praktek kedokteran.
Selain itu, tidak semua petugas atau orang yang menjalankan tugas
atau pekerjaan di dalam institusi atau lembaga kesehatan baik di
pemerintah atau swasta itu memperoleh pengakuan sebagai profesi. Suatu
profesi kedokteran sekurang-kurangnya mempunyai ciri sebagai berikut
(Notoadmojo,2010:37) :
a. Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional, artinya
orang yang termasuk dalam profesi yang bersangkutan
harus telah menyelesaikan pendidikan profesi tersebut.
Orang yang berprofesi dokter, dengan sendirinya harus
22
telah lulus pendidikan profesi dokter (bukan hanya sarjana
kedokteran).
b. Pekerjaanya berdasarkan etik profesi. Artinya, dalam
menjalankan tugas atau profesinya. Seseorang harus
berlandaskan atau mengacu kepada etika profesi yang telah
dirumuskan oleh organisasi profesinya.
c. Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada
keuntungan materi.
d. Pekerjaanya legal (melalui perizinan). Untuk menjalankan
tugas atau praktik, profesi ini dituntut perizinan secara
hukum, atau izin praktik.
e. Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat. Seorang
anggota profesi mempunyai kewajiban untuk selalu
meningkatkan profesinya melalui belajar terus menerus.
f. Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi
profesi. Seseorang yang lulus pendidikan dokter harus
menjadi anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia).
Perlu ditegaskan kembali, bahwa profesi dokter adalah bagian dari
profesi kesehatan yang menjalankan tugas fungsional pelayanan kesehatan
terhadap pasien atau masyarakat yang bersifat kuratif-rehabilitatif
(penanganan-pengobatan).
23
2.2.3 Kode Etik Profesi
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Etika profesi
kedokteran adalah sesuatu yang terkait dengan perilaku dokter dalam
menjalankan tugasnya. Mengingat dokter termasuk dalam petugas
kesehatan lainya yang banyak macamnya seperti apoteker, bidan, perawat.
Maka perlu untuk mengatur perilaku masing-masing pofesi dengan
membuat panduan sendiri-sendiri yang disebut “Kode Etik”.
Dapat dirumuskan bahwa “Kode Etik Profesi” adalah suatu aturan
tertulis tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh semua anggota
profesi dalam menjalankan pelayananya terhadap “client” atau
masyarakat. Kode etik pada umumnya disusun oleh organisasi profesi
yang bersangkutan.
Untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran.
Bila seorang melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh
Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukanya oleh pengadilan.
Kode etik kedokteran Indonesia ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Kesehatan No 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik
Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia menyangkut 2 hal
yang harus diperhatikan: Pertama, etik jabatan kedokteran yaitu
menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter, terhadap teman
sejawat, para pembantunya (perawat, suster, asisten) masyarakat dan
pemerintah. Kedua, etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran
24
untuk pedoman kehidupan sehari-hari yaitu mengenai sikap tindakan
seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.
Kode etik tidak mengatur hak-hak anggota, tetapi hanya kewajiban
–kewajiban anggota. Ruang lingkup kewajiban bagi anggota profesi atau
isi Kode Etik Profesi pada umumnya mencakup (Notoadmojo, 2010:39):
a. Kewajiban Umum
b. Kewajiban terhadap client
c. Kewajiban terhadap teman sejawatnya.
d. Kewajiban terhadap diri sendiri.
Agar setiap profesi kedokteran senantiasa berpegang teguh dan
berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum
menjalankan tugas profesinya diwajibkan mengangkat sumpah, sebagai
janji profesi baik untuk umum (kemanusiaan),
Untuk “client” atau pasien, teman sejawat, dan untuk diri
sendiri. Sumpah atau janji ini oleh profesi dokter telah dirumuskan
secara cermat. Dibawah ini akan disebutkan lafal sumpah profesi dokter:
Demi Allah saya bersumpah/berjanji:
a. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan
peri kemanusiaan
b. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat
dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
25
c. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang
terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat
pekerjaan saya sebagai dokter.
d. Saya akan menjalankan tugas saya dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat.
e. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya
ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya
sebagai dokter.
f. Saya akan tidak akan mempergunakan pengetahuan
kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan
dengan perikemanusiaan sekalipun diancam.
g. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan
penderita.
h. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya
saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan,
kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau
kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban
terhadap penderita.
i. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari
saat pembuahan.
j. Saya akan memberikan kepada guru-guru dan rekan
guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima
kasih yang selayaknya.
26
k. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya
sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan.
l. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik
Kedokteran Indonesia.
m. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan
mempertaruhkan kehormatan diri saya.
2.3 Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)
2.3.1 Pengertian Informed Consent
Secara harfiah, consent artinya persetujuan,atau lebih mengkrucut
lagi, izin. Selanjutnya kata informed terkait dengan informasi atau
penjelasan, dapat disimpulkan bahwa informed consent adalah persetujuan
atau izin oleh pasien(keluarga yang berhak) kepada dokter untuk
melakukan tindakan medis atas dirinya setelah mendapat informasi atau
penjelasan lengkap tentang tindakan tersebut. Mendapat penjelasan
lengkap tersebut adalah salah satu hak pasien yang diakui oleh undang-
undang sehingga dengan kata lain informed consent adalah persetujuan
setelah penjelasan.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585
Tahun 1989, Persetujuan Tindakan Medik adalah Persetujuan yang
diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai
tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut
Pada hakikatnya informed consent adalah suatu proses komunikasi
antara dokter dan pasien tentang suatu proses komunikasi antara dokter
27
dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan
dokter terhadap pasien (ada penjelasan rinci oleh dokter) sehingga
kesepakatan lisan pun sesungguhnya sudah cukup. Penandatanganan
formulir Informed Consent secara tertulis hanya merupakan pengukuhan
atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan penjelasan yang
lengkap adalah agar pasien menentukan sendiri keputusanya sesuai dengan
pilihan dia sendiri. Karena itu, pasien juga berhak untuk menolak tindakan
medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk meminta pendapat
dokter lain (second opinion).
Dalam penjelasan Pasal 45 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, apabila pasien sendiri berada di bawah pengampuan,
persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga
terdekat, antara lain suami/isteri, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung
atau saudara-saudara kandung. Dalam keadaan gawat darurat, untuk
menyelematkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah
pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera
diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan.
2.3.2 Pengaturan Informed Consent
Di Indonesia terdapat ketentuan informed consent yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran ( Pasal 45 yang
berbunyi sebagai berikut: (1) : Setiap tindakan kedokteran
28
atau kedokteran gigi yang akan dilakukan dokter atau
dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan,
(2): Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara
lengkap, (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sekurang-kurangnya mencakup: Diagnosis dan tata
cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang
dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, risiko
dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap
tindakan yang dilakukan. (4) Persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara
tertulis maupun lisan. (5) Setiap tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus
diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani
oleh yang berhak memberikan persetujuan. (6) Ketentuan
mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Menteri.)
b. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia(KODERSI). ( Pasal
11: Rumah sakit harus meminta persetujuan pasien
(informed consent) sebelum melakukan tindakan medik.)
29
c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
585/Men.kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan
Medis. ( Pasal 2 ayat (1) Permenkes No.585 Tahun 1989,
yang berbunyi “semua tindakan medik yang akan
dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.)
d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
1419/Men.Kes/Per/X/2005 tentang penyelenggaraan
Praktik Kedokteran. ( Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik
kedokteran didasarkan pada kesepakatan antara dokter
atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan
kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,
pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. )
e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/2008 Tentang
Persetujuan Tindakan Medik. ( Pasal 2 ayat (1) : Semua
tindakan dokter yang akan dilakukan pada pasien harus
mendapat persetujuan. (2) Persetujuan yang dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilaksanakan tertulis maupun lisan.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang
diperlukan tentang perlunya tindakan dokter yang
dilakukan).
30
2.3.3 Bentuk Informed Consent
Menurut Amril amri,ada dua bentuk informed consent yang lazim
di dunia kedokteran,yaitu (Amri,1997:31):
a. Implied Consent (dianggap diberikan)
Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan
normal,artinya dokter dapat menangkap persetujuan
tindakan medis tersebut dari isyarat yang
diberikan/dilakukan pasien.Demikian pula pada kasus
emergency (gawat darurat) sedangkan dokter memerlukan
tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa
memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada
ditempat,maka dokter melakukan tindakan medik terbaik
menurut dokter. (persetujuan tindakan medis versi Kode
Etik Profesi Dokter menggunakan pemahaman ini)
b. Expressed Consent(dinyatakan)
Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis.Dalam
tindakan medis yang mengandung resiko, dokter sebaiknya
mendapatkan persetujuan secara tertulis atau secara umum
dikenal di rumah sakit sebagai surat ijin operasi.
2.4 Konsep Hospital Bylaw
2.4.1 Pengertian Hospital Bylaw
Hospital Bylaw berasal dari dua kata, yaitu hospital (rumah sakit)
dan Bylaw (peraturan institusi). Istilah atau terminologi Hospital Bylaw
31
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Peraturan Internal
Rumah Sakit. Dalam terminologi hospital bylaw perlu dibedakan dengan
terminologi rule and regulation(aturan dan regulasi) dalam banyak
hal;antara lain dalam hal materi (substansi) serta badan(otoritas) yang
punya kewenangan mengesahkanya.
Secara umum, konsep hospital bylaw diatur dalam UU No 44
Tahun 2009 Tentang Rumah sakit khususnya pasal 29 ayat (1) yang
berbunyi “ Rumah sakit wajib melaksanakan hospital bylaw serta selalu
melindungi dan memberi bantuan hukum bagi petugas rumah sakit”.
Jika materi hospital bylaw masih berisi prinsip-prinsip yang
bersifat umum (general principles) maka rule and regulation sudah mulai
memuat hal-hal yang lebih bersifat spesifik bagi kebutuhan pelaksanaan
dari prisip-prinsip umum yang tercantum dalam hospital bylaw. Bila
hospital bylaw harus disahkan oleh governing board (dewan
pemerintahan) atau badan yang setara denganya (sebagai pemegang
otoritas tertinggi yang mewakili pemilik) maka rule and regulation cukup
oleh eksekutif (yaitu komponen rumah sakit yang bertanggung jawab
terhadap manajemen keseharian). Ibarat hospital bylaw itu sebuah
undang-undang maka rule and regulation merupakan peraturan
pelaksanaanya agar undang-undang (yang masih bersifat abstrak,umum
dan pasif) menjadi lebih operasional guna menyelesaikan berbagai tugas
dan permasalahan nyata di rumah sakit (Widjaja,2008:20-21).
32
2.4.2 Fungsi dan Ruang lingkup Hospital Bylaw
Mengacu kepada pengertian dari hospital bylaw seperti yang telah
diuraikan diatas, maka fungsi dari hospital bylaw tersebut, yakni: sebagai
pedoman bagi semua yang bekerja dirumah sakit, sebagai sarana untuk
menjamin efektivitas, efisiensi serta mutu bagi pelaksanaan tugas dan
kewajiban rumah sakit kepada masyarakat, sebagai sarana perlindungan
hukum bagi semua pihak dalam pelayanan kesehatan,dan sebagai acuan
bagi penyelesaian sengketa, baik di dalam atau di luar pengadilan
(Dahlan,2005:151).
Penerapan hospital bylaw ini memiliki beberapa ciri-ciri atau
karakteristik khusus yang membedakanya dengan aturan hukum lainya.
Beberapa ciri-ciri atau karakteristik khusus dari hospital bylaw ini yaitu:
a. Hospital bylaw pada intinya mengatur hal-hal yang
merupakan konstitusi rumah sakit atau peraturan-peraturan
dasar rumah sakit.
b. Suatu hospital bylaw adalah tailor made yang berarti
hospital bylaw dari satu rumah sakit berbeda dengan rumah
sakit lainya.
c. Hospital bylaw pada prinsipnya adalah peraturan yang
ditetapkan oleh pemilik atau yang mewakili.
d. Hospital bylaw merupakan landasan bagi pembuatan rules
and regulation (peraturan rumah sakit).
33
e. Hospital bylaw mengatur hubungan pemilik atau yang
mewakili,direktur rumah sakit dan staf medis.
Simpulkan bahwa hospital bylaw adalah tailor made (bebas
menurut rumah sakit itu sendiri) dan merupakan peraturan yang mengatur
pemilik rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf
medis namun tetap diperlukan acuan hal-hal apa saja yang perlu diatur
dan tidak semuanya bebas diatur oleh hospital bylaw dimana ada 3 unsur
yang meliputi konsep hospital bylaw yaitu: hubungan antara staf medis,
eksekutif dan pemilik.
Ketiga unsur tersebut sering disebut “triad‟ atau “tiga tungku
sejerangan”. Mengacu pada “triad” atau “tiga tungku sejerangan” tersebut
maka ada 2 set peraturan internal rumah sakit, yaitu Peraturan Internal
yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan Direktur
RS (pengelola RS) yang disebut peraturan internal institusi (Corporate
bylaw) dan peraturan internal yang mengatur staf medis yang disebut
peraturan internal staf medis (Medical Staff Bylaw). Pengaturan hubungan
ini adalah sebagai esensi yang juga merupakan ruang lingkup dari
hospital bylaw tersebut.
Dalam skripsi ini penulis membahas pengaruh etika profesi dokter
dalam proses persetujuan tindakan medis dimana hal ini masuk dalam
ruang lingkup dari konsep hospital bylaw khususnya bagian medical staff
bylaw (peraturan internal yang mengatur staf medis) yang akan dibahas
penulis dalam sub bab berikutnya.
34
2.4.3 Pengertian Medical staff medic ( Peraturan Internal Staf
Medis)
Terjemahan “bylaw” umunya adalah konstitusi ,statuta,anggaran
dasar dan peraturan internal. Untuk rumah sakit, istilah statuta sudah
digunakan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
297/Menkes/SK/VI/1999 tentang Statuta RSPUN Dr. Cipto
Mangunkusumo. Untuk staf medis, istilah statuta kurang tepat karena
penggunaan statuta sering dikaitkan dengan badan hukum institusi
sedangkan staf medis tidaklah berbentuk badan hukum.
Mengacu kepada pengertian bylaw rumah sakit yang merupakan
produk hukum dari suatu organ yang lebih tinggi dari direktur rumah
sakit,dan konsekuensi logisnya adalah bylaw tersebut tidak memuat hal-
hal yang bersifat teknis manajerial seperti halnya ”Job
description(penjelasan/penggambaran pekerjaan)” seseorang, maka
medical staff bylaw rumah sakit juga dapat diartikan merupakan produk
hukum tertinggi di staf medis. Karena itu medical staff bylaw tidak
mengatur standar pelayanan medis atau ketentuan teknis lainya.
Lebih lanjut lagi, peraturan internal staf medik atau medical staff
bylaw adalah peraturan internal rumah sakit yang pada hakekatnya
mengatur mengenai staf medis. Yang dimaksud staf medik disini adalah
dokter dan dokter gigi. Bagi rumah sakit yang kecil, dimana jumlah staf
medis hanya sedikit maka peraturan internal staf medis bisa dijadikan
satu dengan internal corporate (peraturan internal institusi).
35
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa medical staff bylaw adalah suatu peraturan organisasi staf medis
dan komite medis dirumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit
atau badan yang sejajar kedudukanya. Medical staff bylaw bukan
merupakan kumpulan peraturan teknis medis ataupun standar pelayanan
medis namun merupakan kebijakan teknis operasional pelayanan medis
seperti pemberian persetujuan tindakan medis (informed consent).
Medical staff bylaw ini didalamnya hanya mengatur
pengorganisasian staf medis, komite medis, peran, tugas dan kewenangan
staf medis sehingga manajemen keuangan dan peralatan medis tidak
diatur dalam Medical staff bylaw tersebut. Jadi, Medical staff bylaw
adalah kerangka (framework) untuk pengaturan diri sendiri
(selfgovernance) oleh staf medik yang dapat diterima secara umum.
Kerangka itu menetapkan tugas, kewajiban, kewenangan, tanggung
jawab, kelompok staf medis dan komite medis (dokter spesialis,dokter
gigi dan dokter gigi spesialis).
36
2.6 Kerangka Berpikir
1. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Men.kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
4. Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia.
5. peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Sakit.
Prosedur Persetujuan Tindakan Medis
(Informed Consent)
Tuntutan untuk Memenuhi hak pasien dalam memperoleh perlindungan
dokter
Pelaksanaan Etika Profesi Dokter
Pengaruh yang disebabkan etika profesi dokter dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan informed consent
Me menarik kesimpulan dan menemukan solusi atas hambatan yang adadengan harapan memberi masukan bagi masyarakat umum. Khususnya pasien untuk mengetahui hak-hak pasien serta kewajibanya dalam prosedur persetujuan tindakan medis, serta cara kerja dokter dan etika profesinya dalam pelaksanaan prosedur informed consent sehingga meminimalisir terjadinya sengketa antara dokter dan pasien.
37
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu,
dengan jalan menggunakan analisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan
pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul
dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto 1986:43).
Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan
penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kualitatif. Metode kualitatif
menurut menurut Denzin dan Lincon 1987 oleh Moleong dalam Metode
Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
berbagai metode yang ada (Moleong 2010:5).
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam skripsi
yang berjudul” Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi Dokter dalam
Prosedur Persetujuan Tindakan Medis ditinjau dari Konsep Hospital
Bylaw dan UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di RSUD
Kudus. dengan beberapa alasan, yaitu :
38
a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila
berhadapan dengan kenyataan yang ada.
b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan
peneliti dengan pemberi informasi.
c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri
dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap
pola-pola nilai yang dihadapi.
Dengan menggunakan metode kualitatif ini, peneliti akan mencari
data yang diperlukan dengan wawancara terhadap narasumber dan
melakukan observasi keadaan instansi yang menjadi tempat penelitian
yang akan dijelaskan secara lanjut di sub bab berikutnya.
3.2 Jenis Penelitian
Soerjono soekanto (1986:10) jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau socio legal
research. Dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang
dilakukan mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya sosiologi.
Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah berdasarkan pada pengaruh
etika profesi dokter dalam pelaksanaan prosedur persetujuan tindakan
medis di RSUD Kudus.
Lexy J dan Moleong (2010:9-10) Metode pendekatan dalam
penelitian ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan
39
penelaahan dokumen, metode ini digunakan berdasarkan beberapa
pertimbangan, antara lain:
1. Metode yuridis sosiologis menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dan responden.
2. Metode yuridis sosiologis lebih peka dan lebih dapat
menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarus
bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
Dalam metode yuridis sosiologis ini, aspek yuridis didapatkan
peneliti dengan mempelajari undang-undang terkait prosedur persetujuan
tindakan medis seperti Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran dan peraturan internal RSUD Kudus, sedangkan aspek
sosiologis didapatkan peneliti dengan melakukan wawancara narasumber
terkait yaitu dokter yang melakukan praktik ini dan pasien yang menerima
prosedut persetujuan tindakan medis tersebut.
3.3 Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi untuk melakukan penelitian sangat penting dalam
rangka mempertanggung jawabkan data-data yang akan diperoleh. Lokasi
penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu sehingga dapat mengetahui
kejelasan penelitian tersebut dilaksanakan. Lokasi penelitian atau tempat
dimana penelitian ini dilakukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kudus
yang terletak di Jalan Dr Lukmonohadi No 19, Kudus, Jawa Tengah.
40
Alasan peneliti memilih RSUD Kudus sebagai tempat penelitian
karena RSUD Kudus mempunya kapasitas besar dengan mempunyai 336
tempat tidur rawat inap dan rata-rata rumah sakit sejenis di jateng hanya
mempunyai 56 tempat tidur rawat inap (http://www.buk.depkes.go.id) .
sehingga RSUD Kudus mempunyai banyak pasien yang melaksanakan
prosedur informed consent. RSUD Kudus juga merupakan rumah sakit
percontohan RSUD di Jawa tengah sehingga hasil penelitian yang ada
pada RSUD Kudus dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan bagi RSUD lain
di Jawa Tengah.
3.4 Fokus Penelitian
Lexy J dan Moleong (2010: 97) Fokus penelitian berarti penentuan
permasalahan dan batas penelitian. Dalam pemikiran fokus terliput
didalamnya perumusan latar belakang studi dan permasalahan. Fokus
penelitian ini pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber dari
pengalaman peneliti atau pengetahuan yang diperolehnya dalam
kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Dalam penetapan fokus
ini sangat penting, karena dengan adanya fokus maka seorang peneliti
dapat membatasi penelitian atau studi. Penetapan fokus penelitian yang
jelas, maka penelitian dapat membuat keputusan yang tepat didalam
mencari data-data yang akan diambil.
Yang menjadi fokus dari penelitian ini dibatasi pada hubungan
etika profesi dokter dan pengaruhnya dalam prosedur persetujuan
tindakan medis (informed Consent) di RSUD Kudus.
41
3.5 Sumber Data
Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat di
peroleh. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data :
1. Sumber Data Primer
Burhan Ashshofa (2004:123) sumber data primer adalah data
yang diperoleh langsung dan informan atau responden, diantaranya:
a. Informan
Lexy J dan Moleong (2010:132) Informan adalah orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan
kondisi latar penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-
orang yang tidak termasuk dalam responden namun berkaitan
langsung dengan prosedur persetujuan medis, seperti petugas
kesehatan (perawat) RSUD Kudus dan Pasien terkait pelaksanaan
informed consent yang dilakukan oleh dokter dan pendapat pasien
tentang pelaksanaan informed consent tersebut.
Dari petugas kesehatan RSUD Kudus yang diwawancarai
adalah Priyo budhi utomo, asisten dokter poli bedah RSUD Kudus.
Sedangkan informan dari Pasien diambil dari 5 pasien dari poli
THT, 5 pasien dari Poli Umum dan 5 Pasien dari Poli Anak. Pasien
tersebut adalah Slamet Sudarmoko, Suryo Pranoto, Tituk
Mawantusih, Sadmijan, Sri Handani, Dimas Satrio, Addo
Savansyah, Imam Khudori, Mustakim, Irawan, Didik Edi
42
Syahputra, Lina Asrofi, Fachrudin Basyar, Akhlis Muclisin,
Suwarno.
b. Responden
Responden merupakan sumber data yang berupa orang
yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan
kondisi latar belakang yang dialaminya sendiri. Pendapat lain
mengatakan bahwa responden adalah orang yang menjawab
pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu
sendiri (Ashofa 2010:20). Dalam penelitian ini yang dijadikan
responden adalah dokter yang menagani langsung prosedur
persetujuan medis dan RSUD Kudus yaitu dr Abdul Hakam Sp
Anak dan dr Agus Sudarwi Sp THT yang diwawancarai tentang
hubungan etika profesi dokter pada prosedur informed consent
2. Sumber Data Sekunder
Burhan Ashshofa (2004:123) Data Sekunder adalah data yang
diperoleh tidak langsung dari informan/responden. Sumber data sekunder
yang digunakan :
a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
b. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran
c. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia
d. Kode Etik Kedokteran Indonesia
43
e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
031/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan
Internal Staf Medis di Rumah Sakit(Medical staff
bylaws).
f. Peraturan Pelaksana Proses Persetujuan Tindakan
Medis di RSUD Kudus maupun peraturan pelaksana
lainya.
g. Dokumen maupun data yang diperoleh dari RSUD
Kudus.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang
di sesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain :
1. Wawancara
Lexy J dan Moleong (2010: 186) Wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan
berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepada para dokter yang menjadi narasumber di
RSUD Kudus yaitu dr Abdul Hakam dan dr Agus sudarwi, Kepada pihak-
pihak terkait seperti anggota Komite Etika RSUD Kudus dan para pasien
44
yang telah melaksanakan prosedur persetujuan tindakan medis ( informed
consent ).
2. Observasi
Gorys Keraf (1979:162) mengemukakan bahwa Metode observasi
adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti,
observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat. Burhan
Ashshofa (2010:58) mengatakan bahwa tujuan dari observasi adalah untuk
mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam
kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang
diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.
Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung
pelaksanaan prosedur persetujuan tindakan medis terkait pengaruh etika
profesi dokter dalam pelaksanaan prosedur tersebut.
Melalui observasi maka peneliti terjun langsung ke lokasi
penelitian dengan alasan:
a. Untuk menguji kebenaran informasi karena ditanyakan langsung
kepada subjek secara lebih dekat;
b. Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya.
Hal yang diobservasi oleh peneliti di RSUD Kudus adalah
pelaksanaan prosedur persetujuan tindakan medis serta tata cara dokter
dalam memberitahukan keadaan pasien
3. Teknik Mempelajari Dokumen
45
Lexy J dan Moleong (2010: 219-220) berpendapat bahwa Untuk
memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya digunakan teknik
tertentu. Teknik yang paling umum digunakan ialah content analysis atau
diutamakan kajian isi. Untuk menggunakan kajian isi, seseorang
hendaknya mengikuti kursus dan latihan khusus yang diadakan untuk itu.
Oleh karena itu, apa yang diuraikan di sini barulah merupakan prinsip-
prinsip dasar, dan apabila seseorang tertarik untuk mendalaminya,
sebaiknya ia mengikuti latihan khusus tersebut.
Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran
tentang konsep kajian isi tersebut, Berelson (1952, dalam Guba dan
Lincoln, 1981:240) mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian
untuk keperluan mendiskripsikan secara objektif, sistematis, dan
kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber (1985:9) menyatakan
bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan
seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah
buku atau dokumen. Definisi berikutnya Lexy J dan Moleong (2010: 220)
memberikan definisi agak lain dan menyatakan bahwa kajian isi adalah
teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha
menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan
sistematif. Dari segi penelitian kualitatif tempaknya definisi terakhir lebih
mendekati teknik yang diterapkan.
4. Studi Pustaka
46
Dengan cara membaca, mencatat literatur yang berkaitan dengan
Etika profesi dokter dan prosedur persetujuan tindakan medis serta tentang
perjanjian teraupetik antara dokter dan pasien. Literatur yang peneliti
gunakan untuk studi pustaka adalah Hukum Kesehatan (Rambu-Rambu
bagi seorang Dokter) oleh Sofwan dahlan, Etika dan Hukum Kesehatan
oleh Soekidjo Notoadmojo, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban
Dokter oleh Dr Bahder Johan Nasution.
3.7 Validitas Data
Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabasahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi
dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong 2010: 330). Triangulasi
derajat dicapai dengan :
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara;
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum
dengan apa yang dikatakan orangnya secara pribadi;
47
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang
situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang
waktu;
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi;
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang berkaiatan. (Moleong 2010: 331)
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi dengan
sumber derajat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil
wawancara;
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum
dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sutu dokumen
yang berkaiatan.
3.8 Analisis Data
Lexy J dan Moleong (2010: 248) analisis data adalah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori
dan satuan uraian dasar.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
48
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang
lain.
Secara etimologi “hipotesis” berarti dugaan sementara atau
jawaban sementara. Menurut Burhan Ashshohfa (2010: 66)
Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk
menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis,
meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti dapat digunakan
untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tama, dan
hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara
menggabungkannya denga sumber-sumber data yang ada.
Analisis data penelitian menggunakan data kualitatif model
interaktif yang berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan, analisis
model interaktif melalui berbagai alur langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data
Lexy J dan Moleong (2010:106) mendeskripsikan Pengumpulan
data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang
dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk apa yang ada dilapangan
kemudian data tersebut dicatat. Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan
dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti melakukan
wawancara kepada dokter yang melaksanakan prosedur persetujuan
tindakan medis, dan pihak-pihak terkait seperti Anggota komisi etik
RSUD Kudus , pegawai badan litbang (penelitaan dan pengembangan)
RSUD Kudus dan pasien rumah sakit. Adapun langkah-langkahnya yaitu :
mengurus surat ijin pra-penelitian, melakukan pra-penelitian, mencari
bahan dan literatur yang diperlukan, melakukan diskusi dengan pihak-
49
pihak terkait, mengurus surat penelitian, peneliitian dilapangan (di RSUD
Kudus), mendapat dokumen dan hasil wawancara.
2. Penyajian Data
Menurut Milles (1992:17) penyajian data adalah sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini membantu
peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu
dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dari objek penelitian baik dari
data primer maupun sekunder akan disusun secara sistematis dan disajikan
dalam bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu berdarkan konsep
teori, peraturan perundang-undang dan hasil dari penelitian yang telah
dilakukan, kemudian disusun.
3. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)
Milles (1992:19) mengatakan kesimpulan adalah suatu tinjauan
ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana
yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan
kecocokan yaitu mencapai validitasnya. Pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan menarik simpulan sebagai suatu yang berkaian pada
saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Dalam
hal ini peneliti mengkoreksi kembali hasil penelitian dengan catatan yang
di dapat dilapangan selama penelitian. Setelah data tersebut sesuai, maka
dapat ditarik simpulan dari setiap item yang ada. Tahapan analisis data
50
kualitatif diatas melibatkan beberapa komponen data interaktif yang
merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisis data.
3.1.Bagan Analisis Data
Mengumpulkan data-data yang diperlukan di RSUD Kudus yaitu Hasil wawancara dengan dokter
dan pasien, Observasi pelaksanaan informed consent
serta studi pustaka terkait etika profesi dokter dan informed
Da Data yang diperoleh dari objek penelitian baik dari
data primer maupun sekunder akan disusun secara
sistematis dan dalam bentuk laporan kualitatif
Dalam hal ini peneliti mengkoreksi kembali hasil penelitian dengan catatan yang di
dapat dilapangan selama penelitian. Setelah data tersebut sesuai, maka dapat ditarik simpulan dari setiap item yang ada
95
BAB 5
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dan pembahasan dari
permasalahan yang dikaji, maka peneliti dapat memberikan simpulan
sebagai berikut :
1. Etika profesi dokter mempunyai 2 hubungan yang saling bertolak
belakang dalam prosedur informed consent di RSUD Kudus; yaitu
hubungan yang mendorong adanya informed consent yaitu pengaplikasian
asas etika profesi dokter yaitu asas authonomy, beneficence, non
maleficence dan asas justice serta hubungan yang bertentangan dengan
prosedur informed consent yaitu kewajiban dokter menjaga rahasia pasien
seperti pasal 5 dan 12 Kode Etik Profesi Dokter .
2. Pelaksanaan prosedur informed consent di RSUD Kudus sudah cukup baik
secara yuridis jika ditilik dari formulir informed consent yang ada karena
telah sesuai dengan telah memenuhi unsur pokok yang harus terkandung
dalam sebuah informed consent sebagaimana diatur dalam UU Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes Nomor 585 Tahun
1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dan Pasal 1320 serta Pasal 1321
KUHPerdata. Sedangkan dalam Konsep Hospital bylaw juga sudah
diterapkan dengan cukup baik oleh RSUD Kudus dengan Kebijakan
mengatur penyimpanan data pasien dalam prosedur Informed consent
96
secara eletronik dan komputerisasi untuk efisiensi serta keteraturan data
antar pasien sehingga data pasien lebih aman. Dalam pelaksanaan prosedur
informed consent di RSUD Kudus masih ditemukan hambatan yaitu
Penyampaian Informasi pada pasien dan Kurangnya pemahaman hak dan
kewajiban pasien tentang prosedur informed consent pada pasien namun
pihak RSUD sudah mencoba menanggulangi permasalahan yang ada
walaupun belum maksimal.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas berkaitan dengan pelaksanaan
prosedur informed consent ada beberapa hal yang penulis sarankan agar
kiranya dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan, antara
lain:
Saran untuk rumusan masalah pertama ialah Pemanfaatan
kewenangan taylor made pada konsep hospital bylaw di RSUD Kudus
untuk membuat aturan bahwa pelaksanaan informed consent tidak
dilakukan oleh dokter namun oleh konselor khusus yang berbicara pada
pasien. Tugas dokter hanya memberikan diagnosis dan keterangan
tindakan medis yang akan dilakukan yang penyampaian pada pasien
dilakukan oleh konselor tersebut dengan tujuan menghindari dilema etik
sehingga dokter tetap melaksanakan etika profesi dokternya namun juga
tetap melakukan prosedur persetujuan tindakan medis kepada pasien.
97
Sedangkan saran untuk rumusan masalah kedua ialah sebagai lembaga
kesehatan umum, RSUD Kudus memasang lebih banyak poster yang
menarik pasien terkait hak dan kewajibanya sebagai pasien serta tata tertib
rumah sakit agar pasien bisa tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh
dilakukan sebagai pasien sehingga tidak awam terhadap hak maupun
kewajibanya. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam prosedur
informed consent dengan banyak bertanya tentang keadaannya sehingga
kejelasan informasi bisa diperoleh dan bisa memutusakan menerima atau
menolak tindakan medis yang akan dilakukan padanya dengan bijaksana.
98
DAFTAR PUSTAKA
Amri, Amril,1997,Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Dahlan, Sofwan. 2005. “Hukum Kesehatan (Rambu-Rambu bagi Seorang
Dokter).Semarang:Badan Penerbit Undip
Mas‟ud, Idris.2009.Tanggung jawab dan etika profesi dokter dalam bidang
hukum, Jurnal Hukum:Universitas Gorontalo, Sulawesi.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung :
Rosdakarya.
Notoadmojo, Soekidjo.2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka
Cipta
Rasidi L dan I.B.Putra.1993.Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja
Rosdakarya
Suseno, Frans magnis, 1985,“Etika Dasar, Maslah-Masalah Pokok Filsafat
Moral,Edisi Kedua,Jogjakarta:Kanisius.
Wardani, Ratih Kusuma . 2009. “Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis
di RSUP Karyadi Semarang”. Tesis. Semarang. UNDIP
Widjaja, Iping Suripto.2008, “Hospital Bylaws dan Asas Kepastian
Hukum.Tesis.Semarang.Unika Soegijapranata.
Undang – Undang
Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang
Persetujuan Tindakan Medis.
Peraturan menteri Kesehatan Nomor 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan
Medis.
99
Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men.Kes/SK/X/1983 Tentang Kode
Etik kedokteran.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 031/Menkes/SK/2005 Tentang
pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit.
Internet
Jacobalis, S. Hubungan Dokter dan Pasien dalam Perkembangan Ilmu
Kedokteran,Etika Medis dan Bioetika. Hanakeket.Nlogspot. diakses pada 7
September 2014
Lubis, Sofyan. Hubungan hukum dokter dan pasien. www.kantrhukum-ihs.com
diakses pada 23 maret 2014
Mashuri.Hospital Bylaw.Mashuri.weblog. diakses pada 25 maret 2014
LAMPIRAN
