Upload
anonymous-mzeuqu
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/23/2019 Hubungan Korupsi Terhadap Warga Negara
http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-korupsi-terhadap-warga-negara 1/2
Hubungan korupsi terhadap warga negara
Dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan formal maupun di lingkungan informal istilah
Negara dan warga Negara sudah tidak asing lagi. Negara adalah organisasi dari sekelompokmanusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu dan sudah memiliki kekuasaan untuk
memerintah (G. Jellinek, 1!". #oerniatmanto seorang ahli ilmu Negara mendefinisikan warga
negara dengan anggota negara. $ebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai
kedudukan yang khusus terhadap negaranya. %a mempunyai hubungan hak dan kewa&iban yang
bersifat timbal ' balik terhadap negaranya. pa hubungan timbal balik Negara dan warga
Negara) pakah ada kaitannya hubungan ini dengan korupsi yang marak ter&adi) *ertanyaan ini
akan dibahas lebih mendalam untuk menemukan &awabannya. $ebagaimana yang kita ketahui
bahwa Negara +epublik %ndonesia telah menyatakan kemerdekaannya se&ak tahun 1. Dengan
kemerdekaan itu Negara %ndonesia memiliki tu&uan mulia yang tentunya ingin diwu&udkan.
/u&uan Negara %ndonesia ter0antum dalam alinea keempat pembukaan ndang-ndang Dasar1 yaitu melindungi segenap bangsa %ndonesia dan seluruh tumpah darah %ndonesia,
mema&ukan kese&ahteraan umum, men0erdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. /u&uan
mulia ini men&adi dasar terbentuknya hubungan timbal balik antara Negara dan warga Negara.
$elain tu&uan mulia tersebut hubungan timbal balik antara Negara dan warga Negara &uga
didasarkan pada prinsip-prinsip dasar. *rinsip dasar itu antara lain prinsip Negara kesatuan,
prinsip kedaulatan rakyat, prinsip Negara republik, dan prinsip Negara hukum. #eempat prinsip
dasar itu &ika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan men&adi bekal yang
baik bagi hubungan timbal balik antara Negara dan warga Negara. 2ang pertama berdasarkan
prinsip Negara kesatuan, Negara kesatuan itu sendiri berarti bentuk Negara yang wewenang
legislatifnya dipusatkan dalam suatu pemerintahan pusat atau badan legislatif nasional.
*emerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya pada daerah
berdasarkan hak otonomi daerah. Dalam Negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki
kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar negeri. Dengan prinsip ini, diharapkan Negara
%ndonesia tidak terpe0ah dan membentuk Negara federal. 2ang kedua berdasarkan prinsip
kedaulatan rakyat, yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat %ndonesia. +akyat
memiliki hak dan kekuasaan untuk memerintah diri mereka sendiri. #ewenangan ini diwu&udkan
dengan membentuk badan pemerintahan yang mewakili
aspirasi rakyat seperti 3*+ dan D*+. Dalam amandemen D 1, terdapat pasal-pasal yang
men&amin kedaulatan rakyat seperti dengan adanya pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat.
2ang ketiga berdasarkan prinsip Negara republik, prinsip ini mengisyaratkan kebebasan rakyat
7/23/2019 Hubungan Korupsi Terhadap Warga Negara
http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-korupsi-terhadap-warga-negara 2/2
dari dominasi pihak lain serta tanggung &awabnya. 4entuk tanggung &awab ini merupakan
akti5itas politik atau partisipasi warga Negara untuk membentuk diri dan membangun Negara
(*oole, 167". Dalam Negara republik, Negara akan merumuskan kese&ahteraan dan
kemerdekaan rakyat dalam berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berker&a sama. 2ang
keempat berdasarkan prinsip Negara hukum, pusat pemerintahan ber&alan menurut tuntutan
hukum dan bukan dengan kekuasaan. D 1 dan *an0asila men&adi pedoman dalam
men&alankan sistem pemerintahan. Dengan prinsip Negara hukum ini pemegang kekuasaan
dibatasi wewenangnya sehingga tidak ter&adi keka0auan dan tindakan semena-mena. $elain
keempat prinsip di atas, terdapat &uga dasar yang mengikat antara hubungan Negara dan warga
Negara ini yaitu hak dan kewa&iban warga Negara. Hak warga Negara antara lain hak legal dan
moral, hak khusus dan umum, hak positif dan negatif, hak indi5idual dan sosial (4ertens,
!888619-19". 4erdasarkan aspek praktis dari pasal-pasal tentang hak warga Negara maka hak
tersebut dapat diuraikan ke dalam tiga kategori utama yaitu keamanan, kesetaraan, dan
kemerdekaan. $etelah membahas tentang hak, tentunya perlu dibahas &uga tentang kewa&iban
warga Negara. #ewa&iban warga Negara antara lain membela Negara, membayar pa&ak,mengikuti pendidikan dasar, dan menghormati hak asasi orang lain. #ewa&iban ini merupakan
timbal balik dari apa yang mereka dapatkan dari hak warga Negara. 4erkaitan dengan hubungan
timbal balik tersebut tentunya dapat ter&adi penyimpangan- penyimpangan dalam praktik
penyelenggaraannya. $alah satu penyimpangan tersebut adalah korupsi. #orupsi menurut
No.71:1 atau No.!8:!881
berarti melawan hukum, memperkaya diri orang:badan lain yang merugikan
keuangan:perekonomian negara (pasal !". 3enyalahgunakan kewenangan karena
&abatan:kedudukan yang dapat merugikan keuangan::perekonomian Negara (pasal 7". #orupsi ini
membuktikan bahwa ter&adi kesen&angan hubungan timbal balik Negara dan warga Negara.
#esen&angan ini timbul karena tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip dasar dan tu&uan Negara
%ndonesia. *elaku korupsi memiliki banyak alasan untuk membenarkan tindakan mereka.
*adahal, tindakan mereka telah menyebabkan kerugian bagi Negara dan menghambat
perwu&udan tu&uan mulia Negara. ;leh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya
keterkaitan antara prinsip Negara dengan hak dan kewa&iban warga Negara sehingga tidak ter&adi
kesen&angan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara Negara dan warga Negara
dapat men&adi langkah awal dalam perwu&udan tu&uan Negara sehingga ter0apainya Negara yang
harmonis dan se&ahtera. /entunya dalam Negara yang demikian kasus korupsi dapat dihindari.%ndonesia dengan tingkat praktik korupsi paling tinggi dapat lebih menerapkan hal-hal diatas
agar men&adi Negara yang sesuai dengan tu&uan mulianya.