Hubungan Kewenangan Pusat - Daerah

• Ayu Kartika (115030100111024)• Ariska Tri Viky Andani (115030100111060)• Eka Wardani (115030101111049)• Syafiga Mila (115030100111056)• Yugke Chintya (115030107111056)• Dedy Andhi D.K. (115030100111060)• Rendy Wicaksono (115030107111054)

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

Hakekat Negara

Organisasi Negara

Organ NegaraOrgan Pemerintahan

Organ Negara :1.Jumlah Limitif2.Terdapat di ibu kota3.Kedudukannya tidak

hierarkhisOrganPemerintahan :1.Jumlah tidak limitif2.Terdapat dalam tingkatan

nasional dan subnasional3.Kedudukannya hierarkhis

HUBUNGAN KEWENANGAN

Dibatasi pd hubungan kewenangan antar pemerintah dan pemerintah subnasionalAsas-asas

penyelenggaraan opemerintah, penyelenggaraan sentralisasi dan desentralisasi,

ORGANISASI

NEGARAAsas Sentralisasi1.Pembentukan kebijakan di puncak hierrarkhi organisasi

2. Implementasi olh aparatur pemerintah di jenjang organisasi yg lebih rendah dan tersebar secara kewilayahan

Asas SentralisasiBerfungsi untuk

mengakomodasi keanekaragaman masyarakat.Terwujud variasi sktruktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

SENTRALISASI, DEKONSENTRASI, DESENTRALISASI, & TUGAS PEMBANTUAN

Melibatkan DISTRIBUSI urusan pemerintahan dalam jajaran organ pemerintahan.

URUSAN PEMERINTAHA

NURUSAN PEMERINTAH SEPENUHNYA TANPA DESENTRALISASI

BEBERAPA URUSAN PEMERINTAH DISELENGGARAKAN DESENTRALISASI

Metode Distribusi Kekuasan Ultra Vires DoctrineMenurut metode ini , daerah otonom

hanya dapat menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan hukum, sehingga tindakan daerah otonom tersebut tergolong intra vires. Namun, apabila tindakan daerah otonom tersebut di luar dari urusan pemerintahan yang dimiliki, tindakan tergolong ultra vires.

General Competence /Open End Arrangement / Universal PowersDaerah otonom dapat

menyelenggarakan urusan pemerintah yang secara khusus tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak termasuk kompetensi pemerintah atau daerah otonom lain.

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Indonesia

Memiliki ciri-ciri yang sama sejak periode Hindia-Belanda, yakni :

UU No.5 tahun 1974

1. Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom cenderung dengan metode ultra vires doctrine dan dilakukan secara mencicil.

2. Daerah otonom tersusun secara hierarkis.3. Pengawasan pemerintah kepada daerah

sangat ketat.

Structural Efficiency Model ( OTORITER)

Kecenderungan dari Structural Efficiency Model

1.Terjadi kecenderungan untuk memangkas jumlah susunan daerah otonom

2.Terjadi kecenderungan mengorbankan demokrasi dengan cara membatasi peran dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga pembuat kebijakan dan lembaga control.

3.Kecenderungan keengganan Pemerintah untuk menyerahkan wewenang dan diskrasi yang lebih besar kepada daerah otonom

4.Kecenderungan mengutamakan dekonsentrasi dari pada desentralisasi

5.Terjadi semacam paradox, yakni di saru sisi efisiensi memerlukan wilayah dari daerah otonom yang luas untuk memungkinkan tersedianya sumber daya yang lebih mendukung bagi roda pemerintahan daerah, namun di sisi lain daerah otonom yang berwilayah luas dikhawatirkan berpotensi menjadi gerakan sparatisme.

UU No.22 tahun 1999REFORMASI : Tidak lagi menganut model efisiensi structural model dan lebih demokratis1.Terjadi pergeseran dari pengutamaan

dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi

2.Dilakukan pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser model organisasi yang hierarkis dan bengkak ke model organisasi yang datar dan langsing

3.Distribusi urusan pemerintahan kepada daerah otonom yang semula dianut ultra vires doctrine dengan merinci urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom diganti menjadi general competence

UU No.32 Tahun 2004

1.Urusan pemerintahan yang tidak dapat didesentralisasikan, terdapat di dalam pasal 7 ayat (1), yakni politik luar negri, pertahanan dan keamanan, moneter, fiskal, yustisi dan agama

2.Urusan pemerintahan yang dapat didesentralisasikan, yaitu urusan pemerintahan di luar kelompok urusan pemerintahan yang pertama

Perubahan mendasar terhadap distribusi urusan pemerintahan

JENISURUSANPEMERINTAH

KESIMPULAN

• Terdapat 2 metode dalam distribusi kekuasaan, yaitu ultra vires doctrine dan General Competence /Open End Arrangement / Universal Powers

• Urusan pemerintahan digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu urusan pemerintahan yang diselenggarakan sepenuhnya tanpa asas desentralisasi, dan urusan pemerintahan yang beberapa diselenggarakan dengan asas desentralisasi.

• Mengacu pada UU No.32, hubungan kewenangan Pusat – Daerah di Indonesia memadukan model efisiensi struktural dan demokrasi lokal.

TERIMAKASIH